40 orang lainnya  luka luka serta ratusan rumah mengalami kerusakan, daerah yang paling terdampak adalah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara

MATARAM.lombokjournal.com –  Gempa tektonik berkekuatan 6,4 Schala Richter mengguncang Lombok, Sumbawa dan Bali, Minggu (29/07).

BMKG menyatakan, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,4 LS dan 116,5 BT. Tepatnya berlokasi di darat pada jarak 47 km arah timur laut Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada kedalaman 24 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter, kedalaman hiposenter, dan mekanisme sumbernya maka gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Naik Flores (Flores Back Arc Thrust).

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini, dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault). Hasil pemodelan menunjukkan, gempabumi tidak berpotensi tsunami

10 orang tewas akibat gempa ini, satu di antaranya merupakan warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendakian ke Gunung Rinjani.

40 orang lainnya mengalami luka luka serta ratusan rumah mengalami kerusakan. Sutopo Purwo Nugroho, Kapus Informasi dan Humas BNPB menyatakan, daerah yang paling terdampak adalah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara.

Jarak yang sangat dekat dengan pusat gempa membuat dua daerah ini menjadi daerah yang paling parah terkena dampak gempa bumi.

AYA

BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal maupun tindakan bedah Caesar

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tetap melayani penjaminan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat tetap dilayani.

“Tidak benar, ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap tiga hal itu. Semua tetap dijamin oleh skema JKN-KIS.”  Tegas Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat, dalam rilisnya yang diterima Antaranews, Sabtu (28/07).

Menurut Nopi, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, serta Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Nopi menegaskan,  diterbitkannya peraturan direktur itu untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan.

“Tidak benar BPJS Kesehatan menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” kata Nopi.

Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi peserta penderita dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu, dengan indikasi medis dan perlu dioperasi.

Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

Lebih lanjut Nopi menjelaskan, terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah Caesar.

Termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan.

Terakhir, dengan peraturan tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

Nopi menekankan, dengan diimplementasikan tiga peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS.

“Namun penjaminan pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini,” ujarnya.

BPJS Kesehatan akan tetap memastikan, peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya.

“Implementasi Perdirjampelkes Nomor 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Nopi.***

Antara/BPJS Kesehatan

Perempuan harus berani tampil terbuka memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Jumlah pemilih perempuan yang melebihi laki-laki,  harusnya menumbuhkan kepercayaan diri bagi perempuan

MATARAM.lombok journal.com — Regulasi telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan berpartisipasi dalam pemilu. Sesuai UU  7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Menurut Karman BM, mantan Ketua Umum GPII, meski perempuan telah mendapat kesempatan luas-dalam pemilu legislatif, namun masih terdapat problem terkait partisipasi perempuan itu.

Berdasarkan pengalaman, parpol masih kesulitan memenuhi representasi perempuan 30 persen sesuai UU. Hal itu seperti menggambarkan adanya something wrong dalam proses kaderisasi dan rekrutmen kaum perempuan.

“Mestinya, parpol (partai politik) tidak memperlakukan partisipasi perempuan dalam politik, semata-mata  memenuhi kewajiban 5 tahunan,” kata Karman,  Sabtu (28/07), dalam percakapan terkait partisipasi politik perempuan.

Menurutnya, hal itu merupapan pelajaran penting yang seharusnya menjadi refleksi parpol, khususnya di NTB.  Partisipasi perempuan merupakan elemen penting bagi sehatnya sistem demokrasi.

Selama ini, parpol dinillai kurang serius dan tidak maksimal mellibatkan perempuan dalam strategi pembangunan politik.

Apalagi masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat, hegemoni agama, struktur sosial dan kepartaian belum mendukung bagi masuknya gender secara kaffah dalam politik. Ditambah lagi, minimnya akses informasi tentang pemilu dan demokrasi bagi perempuan.

Padahal, representasi perempuan yang memadai dalam pemilu, akan mempengaruhi kulaitas partisipasi dengan meningkatkan partisipasi pemilih perempuan.

Perempuan harus makin berani mengambil peran penting dalam proses pemilu, selain menjadi calon kegislatif (caleg), atau penyelenggara pemilu, hingga pemilih yang cerdas.

Perempuan Harus Berani Tampil

Di pihak lain, Karman berharap kaum perempuan bisa memanfaatkan peluang itu. Sistem pemilu telah memberikan peluang cukup besar bagi partisipasi kaum perempuan terutama sebagai calon legislatif.

“Perempuan harus memanfaatkan peluang itu,” tegas Karman.

Seharusnya perempuan terus menerus berani tampil terbuka memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Jumlah pemilih perempuan yang melebihi laki-laki,  harusnya menumbuhkan kepercayaan diri bagi perempuan.

Karman yang kini maju menjadi bakal calon legislatif Partai Perindo dari Dapil 2 NTB itu menilai, sejauh ini parpol masih memperlakukan perempuan sebagai calon dadakan. Itu berarti, masih belum memandang perempuan dan laki-laki memiliki potensi sama dalam pembangunan politik.

Akses Medsos Generasi Milenial

Pemilih milenial (berusia 17-29 tahun) menjadi rebutan parpol, karena  jumlahnya mencapai  20 persen dari jumlah pemilih  nasional.  Mereka menjadi segmen baru pemilih di Indonesia yang berpandangan unik dibanding pemilih lainnya

Karakteristik pemilih milenial tak mudah ditebak, dan gampang bergeser dari satu tokoh ke tokoh lainnya. Bahkan, bergeser dari satu partai ke partai lainnya.

Menurut Karman, dalam konteks pembangunan politik di Indonesia sentuhan pada pemilih milenial penting dilakukan. Sangat disayangkan kalau mereka justru dirusak praktik politik transaksional.

“Jangan jadikan mereka semata-mata sebagai obyek, tapi mereka merupakan subyek. Kami sendiri melakukan training yang memberdayakan,” kata Karman.

Seperti dikatahui, salah satu pembeda generasi milenial dari sebelumnya adalah akses mereka ke akun sosial media. 54 persen pemilih milenial mengaku mengakses media online tiap hari,  hanya 11,9 persen pemilih non milenial yang mengakses media online tiap hari.

81,7 persen pemilih milenial memiliki akun Facebook,  hanya 23,4 persen  pemilih non milenial (berusia di atas 30 tahun) yang berakun Facebook.

Perbedaan akses terhadap sosial media dan media online mempengaruhi cara milenial memandang politik,  sekaligus cara mereka menentukan pilihannya dalam pemilu.

Politik elektoral 2019, diperkirakan didominasi generasi milenial.

Me

Hilangnya pemikiran Islam moderat, yang di satu sisi tumbuh subur pemikiran ekstrim, menyebabkan negara negara seperti Syuria, Iraq, dilanda peperangan berkepanjangan

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat membuka Konferensi Ulama Internasional, di Islamic Center, NTB, Jumat (27/07) mengatakan, Islam moderat atau washatiyatul Islam, yang selama ini berkembang di dunia, dalam prespektif Ahlussunah wa Jama’ah, akan memberikan kedamaian dalam kehidupan umat manusia.

Kedamaian dalam kehidupan umat manusia secara khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang atau TGB, menegaskan itu di hadapan ratusan delegasi dari 21 negara di dunia, termasuk mantan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir Dr. Ibrahim Hudhud.

Gubernur menyebut, hilangnya pemahaman moderasi Islam menyebabkan peperangan dan perpecahan.

Bahkan, berkembangnya paham Islam yang mengedepankan ekstrimisme, akan berujung pada tindakan terorisme.

Gubernur juga menegaskan, pemikiran ahlusunah Wal jamaah, melalui pendiri pendiri nya, telah banyak melahirkan karya yang tidak hanya bermanfaat bagi umat. Namun juga memberikan manfaat besar bagi seluruh elemen bangsa di Indonesia.

“Ketika moderasi Islam mulai dilupakan, ketika tidak lagi menjadikan washatiyatul Islam sebagai poros pemikirannya, maka mulailah terasa kegelisahan di tengah-tengah kita,” ungkap Gubernur yang lebih dikenal Tuan  Guru Bajang (TGB) itu.

Gubernur yang juga Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia menyatakan. seluruh anak bangsa hendaknya mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sebagai negara Islam akhir-akhir ini.

Yaitu, hilangnya pemikiran Islam moderat, yang di satu sisi tumbuh subur pemikiran ekstrim, menyebabkan negara negara, seperti Syuria, Iraq, dilanda peperangan yang berkepanjangan.

“Apa akibat dari itu semua, yaitu hancur peradaban peradaban yang telah dibangun dengan fondasi yang kokoh,” jelas TGB.

Karena itu, Gubernur TGB mengajak seluruh umat, bahkan seluruh elemen bangsa, untuk menjadikan moderasi Islam ini sebagai perekat persatuan, di tengah keberagaman yang berkembang di Indonesia.

“Mari kita rapatkan barisan, mari kita kokohkan persaudaraan. Rasanya yang mampu merekatkan itu semua adalah pemikiran washatiyatul Islam,” ajak TGB.

AYA

 Menko Maritim Luhut Binsar Pangaribuan memuji keindahan NTB, dan memuji segenap kemajuan NTB di bawah kepemimpinan TGB

MATARAM.lombokjournal.com — Pertama kalinya, NTB masuk dalam rangkaian Kirab Obor Asian Games 18, Jakarta-Palembang, setelah di hari sebelumnya kirab berlangsung di Provinsi Bali.

Obor yang tiba di Lombok haRabu, (25/07) pagi, menjadi hari bersejarah bagi NTB.

Kirab obor Asian Games tersebut  diawali oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi yang berlari membawa obor dari Pantai Ampenan menuju Kota Tua.

Kemudian dilanjutkan oleh para atlet NTB menuju halaman Kantor Gubernur NTB. Kirab obor tersebut berlangsung meriah disamping diikuti oleh ratusan atlet, anggota TNI, POLRI, juga disaksikan oleh ribuan masyarakat yang antusias menyaksikan perjalanan obor tersebut.

Sebelum kirab obor tersebut, Menko Maritim menyampaikan sambutan. Ia menyatakan  kegiatan tersebut merupakan momen penting dan berharga bagi Gubernur NTB di akhir masa kepemimpinannya.

Menko yang akrab disapa LBP ini pun memuji keindahan NTB, dan memuji segenap kemajuan NTB di bawah kepemimpinan TGB. Menurutnya, kelak NTB akan menjadi provinsi yang sangat maju.

“Saya dengar pertumbuhan ekonomi di sini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. NTB akan maju menurut saya, pantai hebat, rakyat kerja keras, tambang bisa dikembangkan, beberapa pulau kaya dengan (produksi) jagung dan gula tebu. Semua sedang berjalan, dan Gubernur sangat kooperatif, kita harap pertumbuhan ekonominya terus meningkat,” jelasnya.

Menko Maritim berpesan agar rakyat NTB menjaga dan melestarikan apa yang telah dibangun dan tengah dikembangkan di NTB. Terutama terkait proyek KEK Mandalika.

“Rawat tempat ini dengan baik dan bersih, jangan (sampai) budaya kita jadi terkuras juga, ini semua bisa terjadi setelah 29 tahun mandalika terbengkalai, sekarang persoalan tanah dan lainnya sudah selesai, dan pemerintah telah berkomitmen akan menjadikan sebagai tourist destination international,” pungkasnya.

Usai melepas kirab obor tersebut, Menko Maritim dan Gubernur NTB bergegas menuju jalan Pejanggik di depan  kantor Gubernur untuk menerima api obor Asian Games 2018 dari Kapolda NTB, Brigjen Pol Achmat Juri,  di acara Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018.

AYA

Kegiatan yang diluncurkan ini merupakan akumulasi dari hasil pembelajaran selama 4,5 tahun yang pembelajarannya diambil dari implementasi strategi penghapusan kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA  meluncurkan Gerakan Kepemimpinan Perempuan Mewujudkan SDGs yang responsif gender inklusif dan transformatif.

Bersamaan dengan itu, menteri juga melakukan  Peringatan Hari Anak Provinsi NTB dirangkai dengan Kampanye Stop Perkawinan Anak melalui Pendewasaan Usia Perkawinan di Gedung Graha Bhakti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Rabu (25/07).

Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan Deklarasi multipihak dan dokumen rekomendasi hasil konsultasi publik kepemimpinan perempuan dalam pencapaian SDGs oleh Menteri KPP dan PA, kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M. Sc, Ph. D mewakili Gubernur NTB mengucapkan terimakasih kepada Menteri KPP dan PA RI. Karena telah berkenan hadir dan meluncurkan gerakan Kepemimpinan Perempuan  yang responsif gender, inklusif dan transformatif dalam rangka menunjang SDGs.

“Saya harap agar peran perempuan dalam pembangunan masyarakat dapat secara nyata meningkat dari sebelumnya. Tentu hal ini akan dapat kita lihat dan rasakan apabila kualitas pendidikan dan derajat kesehatan untuk perempuan juga meningkat,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Sekda juga memaparkan kaitan antara SDGs dan  Program Generasi Emas NTB yang terus digalakkan oleh pemerintah Provinsi NTB.

Di NTB, menteri telah melaunching program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM sejak dini. Pertama, yaitu Generasi Emas NTB 2025 yang tugasnya mengawal calon ibu agar mendapat pendampingan untuk menjamin terpenuhinya, sehingga  mampu melahirkan bayi-bayi yang sehat.

Selanjutnya, pendidikan anak usia dini betul-betul efektif dan berkualitas. Dan ketiga, yaitu Program Pendewasaan Usia Perkawinan.

‘Ketiga hal ini sangat penting karena dapat mendukung terwujudnya peningkatan kualitas SDM terutama pada perempuan,” paparnya.

Ketua Panitia, Wakil Direktur LPSDM dan Steering Committee Gender Watch, Ririn Hayudiani melaporkan, kegiatan ini diinisiasi oleh Institut KAPAL Perempuan, LPSDM dan merupakan bagian dari Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).

Kegiatan yang diluncurkan ini merupakan akumulasi dari hasil pembelajaran selama 4,5 tahun yang pembelajarannya diambil dari implementasi strategi penghapusan kemiskinan melalui kepemimpinan perempuan.

“Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikat komitmen dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan kesetaraan gender dan prinsip inklusif terintegrasi dalam 17 tujuan SDGs,” ungkapnya.

AYA

Diharapkan, sebaiknya Mi6 kembali ke khittoh sebagai organisasi yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik manapun

lombokjournal.com —

MATARAM  :  Jelang ultahnya ke 6, tanggal 4  Oktober 2018, Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 akan mengadakan reuni bersama yang dipusatkan di Sekotong.

Acara yang dikemas dalam bentuk Mi6 Reborn akan dihadiri sejumlah pelopor, pendiri maupun sahabat Mi6, pada minggu pertama bulan Agustus itu, diiringi sejumlah harapan.

Ketua Panitia Mi6 Reborn, Fihiruddin mengatakan,  acara reuni antar komponen Mi6 untuk menyatukan persepsi dan sinergitas bersama menghadapi berbagai momentum di tahun politik.

“Mi6 harus tetap memberikan pencerahan dan edukasi politik yang benar,” ungkap Fihir, Rabu ( 25/07)

Kata Fihir, organisasi Mi6 yang sudah berusia 6 tahun sejak kiprahnya tanggal 4 Oktober 2012, perlu melakukan evaluasi dan revitalisasi agar fungsi kelembagaan Mi6 bisa berjalan sesuai prinsip-prinsip lembaga modern.

“Melalui Reuni ini Mi6 akan mencetuskan sikap dan arah gerakan ke depannya, terutama menyikapi beberapa fenomena yang ada di NTB,” tambah Ketua DPC Partai Hanura Lombok Tengah yang juga Caleg Muda Kabupaten Lombok Tengah Dapil 3.

Sementara itu, Dewan Pendiri Mi6, Hendra Kesumah menegaskan Mi6 harus tetap menjadi lembaga kritis dan non partisan yang terbebas dari berbagai  interest politik.

“Untuk menghindari konflic of interest sebaiknya Mi6 tetap berjarak dengan kekuasaan,” pinta Hendra.

Hendra menambahkan Pilgub NTB sudah usai sebaiknya Mi6 kembali ke khittoh sebagai organisasi yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik manapun.

“Mi6 tak perlu jadi wachtdogs kekuasaan apa pun dalihnya,” beber Mantan Sekretaris Kebo Karong Sumbawa

Menurut Koordinator Media Mi6, Tanzibul Adab menambahkan untuk memperlancar Reuni Mi6 pihaknya akan tetap meng-up date perkembangan acara ini, khususnya menyangkut rekomendasi dan putusan organisasi Mi6 menyangkut dinamika sosial politik.

“Mi6 tetap terbuka terhadap semua masukan yang bersifat kritis untuk kemajuan organisasi,” tambah jurnalis yang kerap disapa ibon.

Selanjutnya, Megawati Lestari sebagai kader Mi6 yang berprestasi mendukung penuh diadakan acara Mi6 Reborn, agar kekompakan komponen Mi6 tetap terjaga dan solid.

“Semoga usai Acara Mi6 Reborn ada harapan baik untuk kemajuan Mi6,” ungkap Megawati yang juga bendahara acara Reuni Mi6.

Me

H Najmul Akhyar, menyampaikan terima kasihnya kepada LPA, yang jika ada keinginan pernikahan dini pihak LPA aktif menangani dan memberikan konseling

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com – Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali meraih penghargaan pusat. Penghargaan itu kali ini sebagai daerah Pencegahan Perkawinan Anak terbaik 2018, yang diberikan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Senin (23/07).

Penghargaan itu diterima langsung Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, pada malam puncak acara Penganugrahan Kabupaten/Kota Layak Anak yang berlangsung di Gedung Dyandra Convention Centre Surabaya.

“Evaluasi kabupaten/kota layak anak tahun 2018, diikuti 389 kabupaten/kota. Sebanyak 177 kabupaten/kota diantaranya mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori,” kata Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian PPPA, Dra. Leny Nurhayanti Rosalim. MSc sekaligus Koordinator Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten Kota Layak Anak.

Dikatakannya, angka di atas meningkat hampir 50 persen dari tahun 2017. Artinya jumlah Kabupaten Kota layak anak di Indonesia semakin banyak.

“Tahun 2018 ini juga Kementerian PPPA menganugerahkan beberapa pimpinan daerah pada kategori Pemenuhan Hak Sipil Terbaik, Pembinaan Forum Anak Daerah Terbaik, Pencegahan Perkawinan Anak Terbaik, UPTD untuk Perlindungan Anak Terbaik, Puskesmas dengan Pelayanan Anak Terbaik dan Sekolah Ramah Anak Terbaik,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof Dr Yohana Susana Yembise Dipl Apli MA., mengatakan acara Penganugrahan dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional 2018.

Dengan tema Anak Indonesia Anak Genius (Gesit, Empati, Berani, Unggul dan Sehat) yang sebelumnya diadakan Forum Anak Indonesia.

“Diharapkan, pada tahun 2030 seluruh kabupaten/kota sudah layak anak,” tutupnya.

Sementara, Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, menyampaikan terima kasihnya kepada organisasi perangkat daerah dan berkat semua pihak atas pemghargaan tersebut.

“Saya melihat kawan-kawan LPA bekerja maksimal dengan membentuk konselor tingkat desa dan kecamatan, sehingga jika ada keinginan pernikahan dini, pihak LPA aktif menangani dan memberikan konseling,” pungkasnya.

Selain Bupati Lombok Utara, empat Kepala Daerah lainnya juga menerima penghargaan dengan kategori yang berbeda, di antaranya Abdul Hafidz SPdI Kabupaten Rembang, Drs H Habsi Wahid MM Kabupaten Mamuju, Drs H Sutedjo Kabupaten Kulonprogo, dan Achmad Fauzi Kabupaten Sumenep.

DNU

Ada 17 pelari yang berkesempatan membawa obor secara bergantian, 9 dari 17 pelari merupakan atlet NTB yang dianggap berprestasi, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun

MATARAM.lombokjournal.com —  Api obor Asian Games 2018 akan menyapa masyarakat Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (25/07).

Intan Narulita dari Ceremony Department Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC), mengatakan obor Asian Games akan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Rabu (25/07) pagi, dan akan dibawa menuju Pantai Kuta Mandalika.

Obor tersebut akan berada sekira satu jam di Pantai Kuta Mandalika sebelum kembali diberangkatkan menuju Kota Mataram untuk menjalani prosesi kirab.

“Pelari VVIP dari pusat yang sudah konfirmasi itu Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Luhut) dan juga ada Pak Gubernur NTB (Tuan Guru Bajang Zainul Majdi) yang akan membawa obor,” ujar Intan saat jumpa pers persiapan kirab obor di Media Center Pemprov NTB, Selasa (24/07).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Husnanidiaty Nurdin mengatakan, sejumlah prosesi acara disiapkan, mulai dari penerimaan obor oleh Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin di Bandara Internasional Lombok pada pukul 07.20 Wita.

“Awalnya kita berharap saat menuju ke Kuta bisa singgah ke Desa Adat Sade tapi tidak bisa,” kata perempuan yang akrab disapa Eni.

Eni melanjutkan, obor Asian Games akan disambut berbagai macam kesenian dan budaya daerah seperti presean dan gendang beleq. PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika dan Bupati Lombok Tengah Suhaili akan menerima obor tersebut.

Eni menambahkan, kirab obor di Kota Mataram sendiri akan berlangsung pada 14.35 Wita dengan titik awal di kawasan Kota Tua Ampenan menuju perempatan Kantor Gubernur NTB di Jalan Pejanggik, Mataram sejauh lima kilometer.

“Nanti dilepas Pak Wali Kota Mataram di Kota Tua Ampenan dan diterima Pak Gubernur NTB dengan juga berlari,” lanjutnya.

Eni menyampaikan, sejumlah kesenian hingga hiburan rakyat juga akan disiapkan guna memeriahkan kirab obor tersebut. Ada juga komunitas sepeda onthel dan komunitas lari yang siap ikut memeriahkan acara.

Rencananya, kata dia, ada 17 pelari yang berkesempatan membawa obor secara bergantian. 9 dari 17 pelari merupakan atlet NTB yang dianggap berprestasi, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Sisa pelari lainnya berasal dari Inasgoc dan juga sponsor.

Eni menyampaikan, kirab obor Asian Games sangat bermanfaat bagi citra dan promosi pariwisata NTB. Pasalnya, obor Asian Games akan melintasi sejumlah destinasi wisata di Lombok, mulai dari Desa Adat Sade, Desa Adat Ende, KEK Mandalika, Kota Tua Ampenan, hingga Islamic Center NTB yang menjadi ikon wisata religi NTB.

Kepala Bagian Pengendalian Operasional  Polda NTB AKBP Jolmadi menyampaikan, jajaran Polda NTB siap mengawal perjalanan prosesi kirab obor. Ratusan personel akan dikerahkan guna menjaga kelancaran acara sejak obor tiba hingga diberangkatkan kembali keesokan harinya.

“Ada 750 personil yang melakukan pengawalan, patroli, dalam perjalanan, serta penyambutan di titik-titik yang telah ditentukan sampai finish, bahkan sampai besok harinya ke bandara untuk kembali terbang ke Papua,” kata Jolmadi.

AYA

TGB tentu sudah mengkalkulasi secara cerdik konsekwensi politik atas pilihan sikap yang diambilnya ini

MATARAM.lombokjournal.com — Mundurnya  TGB dari Demokrat merupakan cerminan sikap politik gentlement atau kesatria menyambut kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

Ini sebagai konsekwensi politik rasional yang diperlihatkan TGB yang  tidak ingin terbelenggu ikatan politik yang bisa mengganggu ekpektasi politiknya.

TGB menyadari, apa yang  dilakukan hari ini haruslah terbebas dari kepentingan  politik yang tidak segaris dengan  cita-cita politiknya mewarnai ajang Pilpres 2019.

Penilaian itu disampaikan Direktur Lembaga Kajian sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei F kepada media, Selasa (24/07)

Selain itu nawaitu politik TGB sebagai salah satu tokoh the rising star dari Sunda Kecil, ingin membuktikan komitmen moral dan politik kepada Jokowi harus memastikan bahwa  langkah politik yang dilakukan  paralel dengan kepentingan politik Jokowi.

TGB ingin pula  menghormati pilihan politik Demokrat,  seandainya kelak dalam pilpres 2019 Partai Demokrat tidak  beriringan jalan dengan Jokowi.

Menurut Bambang Mei yanf akrab disapa dodu, TGB tentu sudah mengkalkulasi secara cerdik konsekwensi politik atas pilihan sikap yang diambilnya ini.

“TGB tentu sudah berhitung secara matang plus minusnya dengan mendeklair mundur dari Demokrat,” ujar Didu., Selasa.

Dalam perspektif politik, lanjut Didu, TGB ingin memberikan pesan bahwa dirinya clear dan clean dari berbagai  kepentingan politik yang tidak sejalan pemerintahan Jokowi.”

“TGB sadar bahwa akan ada imbas politik, tentu  TGB sudah punya cara mengantisipasinya dengan elok,” lanjut Didu.

Didu menambahkan, salah satu antisipasi politik yang telah dilakukan TGB jauh hari sebelumnya  yakni dengan melakukan safari dakwah keliling nusantara dan mengunjungi tokoh tokoh penting nasional dalam kerangka memperkenalkan diri juga untuk memperkuat elektabilitas politik TGB dimata publik.

“Lewat safari dakwah dan silaturahmi dengan tokoh nasional, TGB ingin merangkul semua komponen bangsa mohon doa dan restu ,” ungkapnya.

Me