Penamaan Bandara Zainuddin Abdul Majid atau ZAM DI Lombok Tengah, lebih memberi makna khusus dari sekedar nama daerah

MATARAM.lombokjournal.om  – Penamaan banda udara atau bandara, atau tempat-tempat strategis yang menjadi lintasan banyak orang dari luar, dengan nama figur lokal yang mendapat gelar pahlawan nasional atau berjasa besar bagi masyarakatnya sudah menjadi kelaziman di berbagai daerah.

Karakteristik figur setempat yang bisa mewakili  nilai-nilai yang dianut sebagian besar masyarakatnya, akan memberi kebanggaan pada masyarakat tersebut.

“Masyarakat luar secara tidak langsung diberi tahu, bahwa ada anak bangsa di daerah itu telah berkontribusi atau berjasa pada bangsa dan Negara, “ kata Bambang  Wahyudin di Mataram, Minggu (16/09).

Bambang Wahudin asal Jakarta, 42, beberapa hari belakangan tergabung dalam kelompok relawan budaya yang terjun di pengungsian korban gempa dalam program trauma healing yang secara khusus ditujukan bagi anak-anak di Lombok Utara.

Ia memberi contoh, nama Bandara Soekarno-Hatta di wilayah ibukota, Bandara  Adi Soecipto di Jawa Tengah, Bandara Ngurah Rai di Bali atau Bandara Hang Nadim di Batam serta di daerah-daerah lainnya,  selain inspiratif juga memberi makna khusus.

“Nama  Bandara Zainuddin Abdul Majid atau ZAM DI Lombok Tengah, menurut saya lebih memberi makna khusus dari sekedar nama daerah. Kalau saya malah mengusulkan, sebutan tuan guru harus disertakan agar identitas identitas Lomboknya lebih jelas,“  ujar Bambang yang mengaku sudah empat kali datang ke Lombok melalui bandara.

Saat ditanya pendapatnya terkait penolakan masyarakat Lombok Tengah atas penggantian nama bandara, Bambang enggan menanggapi.  Ia hanya balik bertanya, apakah gelar pahlawan nasional yang bersangkutan dianggap cacat.

Sementara itu, Ahmad Zain dari Kendari yang datang ke Lombok dalam program yang sama, menambahkan tentang kecenderungan penggantian nama bandara dengan nama figur pahlawan nasional dari daerah yang bersangkutan.

Misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat itu masih dipimpin Gubernur Heryawan pengusulkan mengajukan nama Bandara Internasional Abdul Halim ke pemerintah pusat. Abdul Halim merupakan tokoh perjuangan asal Majalengka Jawa Barat, dan telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional.

Semula namanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang terletak di Kertajati, Majalengka, di Provinsi Jawa Barat.

“Usulan nama pahlawan nasional itu jelas bermaksud memberi apresiasi tinggi pada figur lokal yang  jelas-jelas berjasa pada bangsa dan negara, serta nyata jasa-jasa yang diperbuat untuk masyarakatnya,“ jelas Ahmad Zain.

Dijelaskannya,  pemerintah  menetapkan  figur lokal menjadi pahlawan nasional prosesnya panjang dan tidak mudah.  Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan harus didukung fakta-fakta yang diakui masyarakatnya.

“Begitu seorang tokoh mendapat gelar kepahlawanan, keluarganya mendapat kehormatan diundang ke Istana Negara. Ini penghargaan dari Negara. Dari masyarakatnya, ya salah satunya mengabadikan nama pahlawan itu menjadi nama tempat-tempat yang strategis yang dikunjungi atau menjadi lintasan banyak orang, “ jelas Ahmad  Zain.

Namun diakuinya, sering terjadi pro dan kontra terkait penamaan bandara,jalan, atau bahkan nama rumah sakit.  Ahmad juga tak mau berkomentar atas protes yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat Lombok Tengah terkait penggan nama International Lombok Airport (LIA)n menjadi ZAM.

“Saya tak memahami soal protes itu. Saya hanya ingat kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah yang bisa menghormati pahlawannya, “ pungkas Ahmad Zain.

Me

Decoupage merupakan kerajinan atau bentuk seni yang memerlukan potongan-potongan bahan (biasanya kertas) yang ditempel pada objek dan kemudian dilapisi dengan pernis atau pelitur

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com – ibu-ibu korban gempa di Kantor Camat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (15/09) dapat latihan Decoupage dari Persauan Istri Prajurit (Persit)

Pelatihan ini dibuat untuk mensosialisasikan keterampilan Decoupage kapada para pengungsi yang berada di wilayah Kodim Lotim. Agar para pengungsi tidak hanya berdiam diri di dalam tenda.

Ketua Persit KCK Koorcab 162, Ny. Kirana Rizal Ramdhani mengatakan, anggota Persit memberikan pelatihan Decoupage agar ibu-ibu pengungsi memiiki ketrampilan yang nantinya bisa memperoleh manfaat ekonomi.

“Hasil dari pelatihan keterampilan decoupage ini nantinya bisa bermanfaat seperti menjadikan perhiasan dalam rumah ataupun dijual kepada masyarakat,” ucapnya.

Ke depan, paa anggota Persit akan memberi pelatihan bentuk yang lain.

Seorang warga setempat, Johariah, berterima kasih mendapat  pelatihan ini, karena baru pertama kali mengetahui tentang keterampilan Decoupage.

“Dengan kegiatan pelatihan semacam ini apalagi diikuti dengan serius dan fokus, perasaan trauma insya Allah perlahan pasti hilang,” tuturnya.

Puluhan ibu Persit mendampingi ibu-ibu warga yang antusias mengikuti pelatihan keterampilan Decoupage.

Sebagai gambaran, Decoupage merupakan kerajinan atau bentuk seni yang memerlukan potongan-potongan bahan (biasanya kertas) yang ditempel pada objek dan kemudian dilapisi dengan pernis atau pelitur.

Pelatihan keterampilan Decoupage diakhiri dengan penyerahan bingkisan sembako oleh Ketua Persit KCK Koorcab 162 kepada ibu-ibu peserta.

Razak

Pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan anggran belanja. Itu artinya, postur APBD P tersebut dirancang defisit, yakni senilai Rp. 348.653.958.723,73

MATARAM.lombokjournal.com —  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menyetujui postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan NTB tahun 2018, dalam rapat paripurna terbuka, bersama Pemda NTB, di rumah dinas Ketua DPRD NTB, Mataram, Kamis (13/9) malam.

Dalam APBD P NTB itu, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp. 5.340.702.134.008,00. Angka ini bertambah Rp. 110.416.333.154 atau 2,11 persen dari APBD murni yakni, Rp. 5.230.285.800.845.00,.

“5.3 T itu adalah keseluruhan pendapatan kita pada tahun ini sejak Januari hingga Desember nanti Insyaa Allah, dari perkiraan APBD Murni tambahannya itu 110 M saja,” demikian diungkapkan anggota DPRD NTB, H. Johan Rosihan, ST., saat dihubungi lombokjournal.com, di Mataram, Jum’at (14/9) sore kemarin.

Selain itu, anggaran belanja juga bertambah menjadi Rp. 5.773.371.782.731,73. Ada kenaikan sebesar Rp. 459.070.291.877,73 atau 8,64 persen dari belanja murni APBD NTB, senilai Rp 5.314.301.490.854,00.

Pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan anggran belanja. Itu artinya, postur APBD P tersebut dirancang defisit, yakni senilai Rp. 348.653.958.723,73.

Selanjutnya Johan mengatakan, rancangan APBD NTB ini dibuat sebelum terjadinya gempa bumi mengguncang wilayah NTB, dengan postur berimbang.

“Pasca gempa tentu kita butuh pengeluaran yang besar minimal untuk penanganan pasca darurat dan perbaikan infrastruktur,” jelasnya.

Karena kondisi yang demikian, lanjut Johan, mau tidak mau, tentu membuat belanja dalam APBD P NTB 2018 bertambah. Namun di sisi lain tidak mungkin lagi menambah pendapatan.

“Karenanya postur APBD kita kemudian menjadi defisit,” tambah Ketua Komisi III Fraksi PKS DPRD NTB ini.

Lebih lanjut Johan berharap dan yakin atas APBD P NTB tahun 2018 yang telah disepakati bersama. Dimana, pendapatan daerah bisa berimbang bahkan mampu menutupi anggaran belanja.

“Pun demikian kami percaya Insyaa Allah kemampuan pendapatan kita dapat membiayai keseluruhan belanja kita sampai akhir tahun,” ujarnya.

Razak

Teknis pencairan bantuan stimulan dari pemerintah pusat memiliki aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah pihak BNPB

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Korem 162/WB membantu menyalurkan alat perlengkapan (alkap) untuk pembangunan rumah bagi korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), NTB, Jumat (14/9) kemarin.

Danrem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., bersama rombongan membawa beberapa alkap ke Desa Teniga Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, yang akan digunakan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu dan disambut langsung Kepala Desa Teniga, Maswandi.

Alat perlengkapan yang didistribusikan, antara lain, palu/hammer sebanyak 50 buah, sekop sebanyak 36, terpal 3 koli, selimut 2 koli, arco 4 buah, kursi roda 2 buah, susu dancow 4 dus, biskuit khongguan 2 koli dan mie instan 22 dus.

Selanjutnya, terkait dana stimulan dari pemerintah pusat bagi korban gempa yang sudah diberikan nomor rekening namun hingga kini belum bisa dicairkan,

Kades Teniga menyampaikan bahwa itu memang harus melalui prosedur/ proses sehingga dana itu bisa dicairkan sesuai dengan hasil rapat  bersama Kementerian PUPR.

“Sistem dan cara pencairan dana stimulan dari Pemerintah pusat memilik petunjuk Tehnis  atau Juknis yang harus kita ikuti bersama,” ucapnya.

Danrem 162/WB menjelaskan, tentang teknis pencairan bantuan stimulan dari pemerintah pusat memiliki aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah pihak BNPB.

“Memang perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat aturan atau prosedure tersebut. Agar masyarakat mengerti & paham betul bagaimana cara mencairkan dana stimulan tersebut untuk membangun rumah tahan gempa dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hasutan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Razak/Hms

Jika polemik  ini tidak ditangani secara bijaksana oleh para stakeholder yang terlibat. Segresi sosial ini akan menjadi pintu masuk timbulnya konflik horizontal yang lebih masif

lombokjournal.com —  

MATARAM  ;  ––  Polemik dan kontroversi perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL)  menjadi  ZAM Air Port sangat  kontraproduktif jika terjadi pembiaran yang  berlarut-larut tanpa titik temu .

Tentu ini  akan merugikan citra baik masyarakat  Gumi Pair Lombok  yang terkesan tidak kompak dan bersatu. Padahal sebagai pulau pulau seribu masjid, masyarakat harusnya bangga salah satu tokoh  pahlawan nasionalnya diabadikan namanya dlm prasasti Bandara Internasional ZAM .

Konfrontasi wacana dan aksi pro-kontra,  jika tidak ada penyelesaian secara holistik dan kultural  akan merugikan semua pihak yang bersengketa. Stigma lama bahwa masyarakat Lombok sulit bersatu dan mudah dipecah belah semakin kuat pembenarannya .

Demikianlah diungkapkan oleh Lalu Andi Sumantri salah satu tokoh loteng dari Desa Penujak, Jumat  (14/09)

Mamiq Andi mengaku prihatin dan tidak habis pikir mengapa  urusan penggantian nama bandara internasional Lombok diributkan secara terbuka.

Padahal dengan perubahan nama tersebut,  secara  religius dan kultural ada penghormatan kepada  ketokohan TGH Zainuddin Abdul  Majid sekaligus wujud Bhakti warga Gumi Pair  menghormati peran kepahlawanan dan perjuangan TGH Zainuddin Abdul Madjid.

“Sebagai Umara tidak ada yang salah dalam pengabadian nama TGH  Zainuddin Abdul Madjid sebagai nama bandara internasional di pulau Lombok,” ungkapnya .

Mamiq Andi menambahkan dirinya merasa kuatir jika polemik  ini tidak ditangani secara bijaksana oleh para stakeholder yang terlibat. Segresi sosial ini akan menjadi pintu masuk timbulnya konflik horizontal yang lebih masiF.

“Untuk itu Pemerintah  segera turun tangan menenangkan situasi meregangnya  sosial kemasyarakatan yang sedang menyimpan bara api ini ,” bebernya .

Moderasi Ekskalasi Konflik

Sementara itu tokoh Pemuda Milineal lintas Ummat, Sudirman Harianto melihat kecendrungan meluasnya ekskalasi konflik pro kontra soal isu bandara diduga atau ditengarai faktor X  di balik isu ini.

Hal ini terlihat dari tampilnya sejumlah tokoh elit yang tidak bebas kepentingan dalam menggalang  euphoria psykologi massa dengan jargon -jargon perlawanan.

“Segera melakukan moderasi Ekskalasi Konflik penting dilakukan agar tidak menjadi bola liar yang tidak bisa dikontrol ,” tambahnya sembari mengatakan perluasan konflik isu bandara ini terlokalisir diseputaran kalangan tokoh dan elit  yang saling berseberangan sikap dan pendapat.                                                                          Sudirman Harianto

“Sementara itu posisi  tawar rakyat diduga hanya dijadikan landasan legitimasi. Massa Rakyat sebagian besar  diorganisir secara instan, mereka bergerak  bukan atas kesadaran indegenous dalam memahami peta masalahnya,” paparnya

Menurutnya,  dalam konflik ini yang bertempur wacana hanya sebatas elit politik. Proses penyelesaian atau mediasi konfliknya lebih mudah terlokalisir  karena tanpa melibatkan kekuatan rakyat dalam arti sesungguhnya.

“Model penyelesaian sangkep mencari titik temu diantara para elit penting dikedepankan secara adil dan transparan untuk mengurai permasalahan dari semua aspek ,” pungkasnya.

Me

Yang bersangkutan diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram,  terkait rencana proyek rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan SD dan SMP di Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Nasib buruk menimpa salah seorang anggota DPRD Kota Mataram. Maksud hati minta jatah dana rehabilitasi gempa, apa daya harus digiring ke sel tahanan,

Oknum wakil rakyat yang bermaksud menangguk keuntungan pribadi itu, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, di sebuah warung kawasan Cakranegara, Kota Mataram, Jum’at (14/9) pagi, pukul 09.00 Wita.

Ia diduga hendak menerima sejumlah uang untuk proyek rehabilitasi sekolah pasca gempabumi lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Oknum dewan dari Partai Golkar itu berinisial HM, diamankan bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, inisial HS, dan seorang kontraktor proyek rehabilitasi sekolah, berinisial CT.

“Kami tangkap dalam OTT di sebuah rumah makan di Cakranegara. Barang buktinya uang senilai Rp 30 juta yang diduga hasil pemerasan,” kata I Ketut Sumedana, Kepa Kejari Mataram.

Ketut menyampaikan, yang bersangkutan diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram. Pemerasan itu terkait dengan rencana proyek rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan SD dan SMP di Kota Mataram.

“Laporan yang masuk, yang bersangkutan minta jatah dalam proyek rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan SD dan SMP di Kota Mataram pascagempa bumi,” ujarnya.

Selanjutnya Ketut mengungkapan, pada Kamis (13/09) malam, tim jaksa membuntuti gerak-gerik HM. Namun, HM masih menolak pemberian karena jumlahnya hanya Rp 1 juta.

“Pada Jumat pagi, tim kami membuntuti lagi, dan menangkap tangan saat sedang bertransaksi Rp 30 Juta,” tuturnya lagi.

Selain mengamankan uang senilai Rp 30 juta, lanjutnya, tim jaksa juga mengamankan satu unit mobil milik HM, satu sepeda motor, dan dua buah telepon seluler milik HM dan HS.

“Saat ini masih kita periksa. Kami akan mengembangkan apakah dugaan pemerasan ini melibatkan oknum dewan lainnya atau tidak, masih kita kembangkan,” terangnya.

Razak

Jika semua itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak terpadukan dengan baik, maka pemulihan (recovery) daerah Lombok Timur akan lamban dan apa yang diharapkan masyarakat akan sulit terwujud

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Lima komponen penanggulangan bencana gempa bumi di gumi “Patuh Karya” akan disatu padukan dan dikordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur terpilih, H. M. Sukiman Azmy, M.M., mengatakan itu saat menghadiri acara diskusi lepas Duduk Bareng Bersama Relawan Lombok Timur, di Pondopo dua, Gelang, Kamis (13/09) malam, pukul 21.30 Wita.

“Besok kalau saya sudah jadi Bupati (Lotim), semuanya kita bisa kordinasikan,” ucapnya, di hadapan para relawan yang hadir.

Lima komponen tersebut, kata Sukiman, yaitu TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah (Pemda), para relawan dan masyarakat. Semuanya itu harus bisa dipadukan, tidak boleh sendiri-sendiri.

“Keterpaduan TNI/Polri, BNPB, Pemda, relawan, ditambah dengan masyarakat menjadi satupadu, maka tidak akan lama. Tidak perlu kita menunggu lima tahun, Insya Allah kita paling cepat recovery ini,” ungkapnya, dengan penuh yakin.

Sukiman menambahkan, jika semua itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak terpadukan dengan baik, maka pemulihan (recovery) daerah Lombok Timur akan lamban dan apa yang diharapkan masyarakat akan sulit terwujud.

“Oleh karena itu, keterpaduan inilah yang kita butuhkan. Karena itulah kita mulai, meskipun saya belum punya kewenangan untuk merintah-merintah. Mari kita bersama-sama,” jelasnya.

Selanjutnya menurut Sukiman, , bahwa potensi yang ada di daerah Lombok Timur sangat luar biasa. Apaun diinginkan semuanya sudah ada. Seperti alat berat untuk merobohkan bangunan yang tak layaj huni akibat gempa.

“Cuman belum dikordinasikan. Itu saja masalahnya,” sebut dia, yang juga sebagai Penasehat Relawan Lotim ini.

Pantauan lombokjournal.com, di lapangan, sekitar ratusan orang hadir dalam acara ini. Juga lebih dari 60 nama lembaga relawan ikut berpartisipasi, baik lokal maupun luar daerah.

Razak

Jika pihak pegadaian tidak mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan, maka tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi

MATARAM.lombokjournal.com — Hanya ada dua pegadaian saja yang telah mendaftarkan diri untuk memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selebihnya, banyak pegadaian swasta yang dibuka secara ilegal dan beroperasi tanpa  berijin .

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinisi Nusa Tenggara Barat (NTB), Farid Faletehan mengatakan pihaknya akan mendata pegadaian swasta untuk segera mendaftar.

Kalau mendaftar, nantinya akan ada proses perizinannya dan persyaratan=persyaratan yang dibutuhkan ketika mengajukan permohonan memiliki surat izin. Kemudian  itu nantinya yang akan diproses dari pihak OJK.

“Ini kan karena dia syaratnya modal minimal, makanya nanti sampai Juli 2019 mudahan-mudahan semua sudah terdaftar,” tutur kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan, Jumat (14/09 ) di Mataram.

Farid menjelaskan, jika pihak pegadaian tidak mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan, maka tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi.

Namun memang saat ini masih banyak pegadian tak berizin buka, seperti di beberapa pinggir jalan itu.

“Sampai batas waktunya itu Juli 2019, kalau sampai Juli tidak daftar mestinya tidak boleh beroperasi,” terangnya.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada dua pegadian yang mendaftar pengajuan perizinan. menurutnya baru satu pegadaian saja perizinannya telah keluar, dari dua yang telah mengajukan.

“Terdaftar itu ada dua,  yang satu  setau saya dari Jakarta sudah mengajukan dokumen, dari pegadaiannya juga sudah melengkapi. Dalam waktu dekat ini sepertinya sudah keluar,” kata Farid.

Dikatannya, jika sudah terdaftar maka dari ketentuannya logo dari OJK harus di tempelkan pada tokonya. karena setiap pengajuan izin memiliki masing-masing nomer izin beroperasi.

Namun sebelumnya ada beberapa pegadian telah mengklaim memiliki izin untuk membuka usaha pegadaiannya.  Sementara di OJK sendiri yang mendaftar baru dua pegadaian saja.

jika pihak pegadaian mengklaim memiliki izin dengan menempel logo OJK, maka itu tidak diperbolehkan.

“Setiap pengadaian tidak boleh menempelnya logo OJK. Jadi dia yang sudah terdaftar  izinnya nomer sekian harus ditempelkan. Kalau belum ada nomernya, dia belum punya logo OJK, harus izin dulu,” pungkasnya.

AYA

Selama kurang lebih tujuh belas hari berada di KLU, Maharani membuka dapur umum bagi para pengungsi di Posko I Kayangan, Lombok Utara. Dapur umum ini murni berasal dari dana pribadinya, tanpa yayasan, promotor, donasi dan lain-lain

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasca gempa mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu (29/07)2018 dan Minggu (05/08) 2018, banyak relawan datang membantu para korban gempa.

Salah satunya, Maharani Hasan, relawan perempuan asal Jakarta. Dia datang sendiri tanpa ditemani keluarga, sahabat atapun komunitasnya.

Maharani datang ke Lombok, tepatnya di Lombok Utara, pertama kali pada hari Selasa (07/09) 2018. Sehari setelah gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) yang berpusat di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Pertama kali di Tanjung, H+1 sampai H+10 pasca becana. Terus pulang ke Jakarta tanggal 9 September,” ucapnya, saat dihubungi lombokjournal.com, via WhatsApp, di Jakarta, Kamis (13/09) malam.

Karena rasa kepeduliannya, Maharani mengatakan, b dirinya datang lagi ke Lombok Utara. Ini adalah kunjungannya  yang tahap kedua, tanggal 23 Agustus hingga 8 September 2018.

“Datang lagi yang ke dua ke Santong, tanggal 23 Agustus sampai tanggal 8 September 2018,” ungkapnya.

Selama kurang lebih tujuh belas hari berada di KLU, Maharani membuka dapur umum bagi para pengungsi di Posko I Kayangan, Lombok Utara. Dapur umum ini murni berasal dari dana pribadinya, tanpa yayasan, promotor, donasi dan lain-lain.

“Saat kemarin buka dapur 17 hari, saya itu pakai dana umroh keluarga. Saya kan dana pribadi, bukan yayasan atau ada promotor,” aku Maharani.

Rencananya Maharani ekeluarga 7 orang mau umroh Bulan Oktober, tapi batalkan.

“Uuangnya saya bawa buat buka dapur umum,” tuturnya lagi.

Selanjutnya untuk melakukan ini semua, tentu dia tidak sendirian. Setiap hari, dia dibantu oleh 30 orang dalam mengelola dapur umum. Lantaran jumlah yang dimasak tidak sedikit.

Malah bisa mencapai ribuan porsi, dengan biaya jutaan rupiah per hari.

“Sehari saya masak antara 1.500 sampai 2.500 porsi. Belanja itu antara 7 sampai 10 juta sehari,” terang perempuan bercadar ini.

Adapun jenis makanan yang dimasak bagi korban gempa Lombok, yaitu seperti ikan, daging, plecing (khas Sasak) dan sebagainya.

“Macam-macam lah yang dimasak. Nasi beserta lauk pauknya,” sebutnya singkat.

Makanan itupun tidak bungkus, akan tetapi masyarakat tinggal mengambil sendiri ke tempat yang disediakan. Juga membawa wadah masing-masing dan sesuai kebutuhan.

“Makanan gak dibungkusin. Warga datang bawa tempat tiga. Untuk nasi, lauk dan sayur,” ujar Maharani.

Lebih lanjut dikatakan Maharani, kedatangannya yang ke tiga kali nanti, akan membawa bantuan dalam bentuk lain, bukan lagi dapur umum seperti sebelumnya. Tetapi lebih cenderung pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perlengkapan  ibadah.

“Untuk periode tiga, saya mau membagikan support wakaf untuk fasum, sepeti beli tandon air untuk masjid, perlengkapan ibadah untuk mushalla sepeti mukena, Al-quran dan bantuan modal usaha bebas riba untuk pedagang kecil,” tutupnya.

Razak

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana

MATARAM.lombojournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), menyampaikan protes kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait lambannya proses pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa.

“Saya kemarin telepon ke Kepala BNPB, saya terus terang juga protes karena ada satu prosedur yang katanya diperlukan yaitu surat dari bupati, wali kota,” cerita TGB.

TGB mengatakan, dana bantuan senilai Rp 50 juta untuk warga yang rumahnya rusak berasal dari Dana Siap Pakai (DSP), yang memang memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak), sehingga implementasi di lapangan menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam proses pencairan.

“Kemarin dijanjikan semua juklak yang terkait diselesaikan BNPB sehingga diharapkan hari ini sudah bisa dicairkan,” katanya.

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana.

Sudah selseai  kemarin sehibgga hari ini sudah bisa termanfaatkan

“Mestinya diselesaikan segera karena kata bupati/wali kota mereka tunggu SOP dari BNPB, kemarin BNPB kataka SOP sudah siap, jadi tidak boleh ada hal-hal yang bisa memperlambat dan menyulitkan warga,” jelas TGB.

Dikatakannya, proses pencairan akan dilakukan secara bertahap. 5.293 warga penerima bantuan rumah rusak berat akan langsung mendapatkan bantuan dana senilai Rp 50 juta.

Sedangkan tahap selanjutnya,  akan diberikan menjadi dua tahap, masing-masing sebesar Rp 25 juta.

Memang bertahap karena ada verifikasi dan diharapkan satu dua hari tahap berikutnya sudah bisa dicairkan. Memang tabap pencairan diabagi dua tahap, kalau sbeelumha langsung 50 juga.

“Yang berikutnya dibagi Rp 25 juta dan Rp 25 juta, sebab pelaksanaan pembagunan kan perlu waktu, Rp 25 dicairkan dulu lalu lihat progresnya seperti apa. Kemudian dicairkan lagi, intinya tetap sama cuma tahapan pencairan yang agak berbeda,” kata TGB.

AYA