Agar pemerintah  segera memperbaiki infrastruktur pariwisata dan track pendakian yang rusak ke Puncak Gunung Rinjani, atau dicari solusi lain supaya perekonomian warga kembali normal

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —   Pasca gempa nasib pariwisata Lombok masih belum pulih total. Namun yang terdampak gempa bukan hanya pariwisata, namun sektor pertanian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ikut kena imbas.

Dampak perekonomian warga di Lombok Timur, terutama di Kecamatan Sembalun yang dekat dengan kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani, penjualan hasil pertanian masih lesu.

“Sembalun terkenal dengan kesuburan tanahnya dan sebagai penghasil sayur-sayuran langka khas dataran tinggi. Sayur dan buah di Sembalun biasanya dijual untuk kebutuhan konsumsi hotel dan restoran,” terang Royal Sembahulun (35), Ketua Kelompok Tani Pergasingan Hijau di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Beberapa jenis hasil dari sektor pertanian di Sembalun menjadi pemasok terbesar untuk sayur-mayur dan buah-buahan yang dibutuhkan hotel dan restoran di Lombok, seperti lada keriting, kol merah, saladri, brokoli, wortel, selada, timun jepang, bit, dan stroberi.

“Saat ini hasil pertanianitu tidak laku dijual dampak dari gempa bumi. Masyarakat di Sembalun mengandalkan hidup dari hasil pertanian dan pariwisata,” ungkapnya, Sabtu (29/09).

Salah satu pelaku track organizer di kawasan wisata Gunung Rinjani ini berharap kebangkitan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok agar produk pertanian kembali memiliki daya beli seperti sediakala sebelum terjadinya bencana gempa.

Saat ini kelompok tani yang dikomnadoi Royal berjumlah 20an orang petani dengan luas lahan garapan 15 hektar.

Dia juga berharap agar pemerintah  segera memperbaiki infrastruktur pariwisata dan track pendakian yang rusak ke Puncak Gunung Rinjani, atau dicari solusi lain supaya perekonomian warga kembali normal.

Harry

Selain pembangunan RRG dan MCK, sebelumnya BUMN-BUMN telah bersinergi menyalurkan bantuan senilai Rp 13,2 miliar bagi para korban, mendirikan 38 posko bantuan untuk mendukung penanganan gempa.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Kedua kalinya pasca gempa, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengunjungi Lombok,  Nusa Tenggara Barat pada Jumat (27/09).

Menteri Rini meninjau pembangunan Rumah Rawan Gempa (RRG) sebagai tempat tinggal sementara bagi para pengungsi gempa lombok, serta pembangunan MCK dan sarana pendukung lainnya yang merupakan hasil sinergi BUMN.

Rini mengaku gembira RRG dan MCK sudah dibangun, tercatat sudah 805 RRG  dan 49 MCK . Untuk RRG sendiri sudah mencapai setengah yang ditargetkan sebanyak 1.700 RRG.

”Tentu ini sebuah sinergi yang luar biasa dari BUMN bagaimana pemerintah terus mendorong optimalisasi peran perusahaan negara dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa,” ungkap Menteri Rini.

Dari 15 desa yang dilanda gempa di NTB, dipilih 4 area yang menjadi pilot project dalam pembangunan RRG ini yaitu Desa Guntur Macan dan Desa Kekait  di Kec. Gunung Sari, Desa Sembalun di Kec. Semablun dan Desa Terangan, Kec. Pemenang.

Terdapat empat BUMN bersinergi dalam membangun RRG di kedmpat desa ini yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (RRG :  363), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (RRG : 216 / MCK : 26), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (RRG : 140/ MCK : 12) dan PT Pertamina (RRG : 86 / MCK : 11).

Nantinya, setiap rumah akan ditempati 2 kepala keluarga.

Menteri Rini memastikan, sinergi BUMN akan terus berlanjut dan akan semakin banyak BUMN yang terlibat dalam membangun RRG dan MCK sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

“Saya akan terus memantau dan mendukung upaya-upaya penanganan pasca bencana. Apresiasi dan terima kasih saya kepada BUMN-BUMN yang sudah terlibat serta semua pihak yang sudah membantu memperlancar pembangunan rumah transisi ini,” imbuh Rini.

Selain pembangunan RRG dan MCK, sebelumnya BUMN-BUMN telah bersinergi menyalurkan bantuan senilai Rp 13,2 miliar bagi para korban, mendirikan 38 posko bantuan untuk mendukung penanganan gempa.

Selain itu, memberikan bantuan kesehatan dan tenaga medis, layanan keuangan, pelayanan telekomunikasi, bantuan 33 ton baja lapis seng untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan masyarakat hingga layanan energy.

AYA

Benda-benda bersejarah ini akan disimpan dan rencananya mereka akan membuat musium desa

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com– Pemuda Desa Sapit Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menemukan benda bersejarah di Dusun Batu Cangku, Desa Sapit, Kamis (20/09) pukul 10.00 Wita.

Benda yang ditemukan di tengah pematang sawah warga Kesubakan Tempos itu berupa kendi, piring, tampungan air atau bong yang di dalamnya ada keris dan bukalan tanah yang belum diketahui jenis apa.

“Kita temukan di sawah  kesubakan tempos Dusun Batu Cangku Desa Sapit Kecamatan Suela,” ungkap Jannatan, pemuda Desa Sapit yang juga ikut menemukann benda bersejarah tersebut, kepada lombokjournal.com, saat ditemui di kediamannya, Jumat (28/09) siang.

Jannatan menjelaskan, penemuan benda bersejarah itu dilakukan dengan cara tidak disengaja, tanpa rencana apa pun.

Awalnya, mereka menggali tanah untuk dijadikan kolam yang rencananya untuk membuka lesehan warung makan agar potensi Desa Sapit bisa dioptimalkan sebagai Desa Ekowisata.

“Bermula saat teman – teman pemuda Pusaka Desa melakukan penggalian potensi desanya. Namun pada pengembangan kali ini teman-teman menggali kolam untuk mempersiapkan pembuatan lesehan,” terangnya.

Entah kenapa pada penggalian satu meter mereka menemukan beberapa jenis artepak yang di perkirakan fase keramik.

“Yang pertama kali menemukan adalah Rony, Akir, Eril, Asrori dan Zul. Kemudian saya dan Raham menyusul,” sebut Jannatan, sapaan akrabnya.

Ternayata tak hanya benda tersebut. Para pemuda Sapit juga menemukan jenis benda kuno. Berupa batu besar yang bertuliskan aksara kuno.

“Di tempat terpisah kami mendapatkan batu yang bertulis, dengan tulisan kuno. Yang kemudian di angkut oleh Maturi, Lopi, Saya dan Rahman,” tutur Jannatan, pria lulusan FATEPA Universitas Mataram ini.

“Penemuan ini pada hari Kamis, tanggal 20 jam 10 (Wita). Kalau yang kendi, piring, bong dan bulatan gumpalan tanah itu banyak. Namun kalau batu cuma satu,” tambahnya.

Selanjutnya, dikatakan Jannatan benda-benda bersejarah ini akan disimpan dan rencananya mereka akan membuat musium desa.

“Rencanaya kita simpan untuk membuat musium desa,” ucapnya singkat.

Saat ditanya apakah sering menemukan benda-benda kuno atau benda bersejarah di Desa? Jannatan kembali menjelaskan, penemuan kali ini bukan pertama kali saja. Namun, jauh sebelumnya benda-benda kuno kerap kali ditemukan di Desa Sapit.

“Sengaja kita sembunyikan semua hasil penemuan kita, untuk kita publikasikan nanti pada pengukuhan lembaga adat Desa Sapit,” jawabnya.

Razak

Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang telah menjadi bagian dalam penanganan korban gempa di Lombok dan Sumbawa diapresiasi dan diberikan penghargaan oleh Gubernur DR Zul

MATARAM.lombokjournal –  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimasyah mengatakan, saat ini telah hadir teknologi yang sangat canggih untuk mengetahui bencana sebelum terjadi.

Hal itu dikatakan Gubernur NTB yang akrab disapa DR Zul itu dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Memotret potensi gempa lanjutan dan upaya mitigasi bencana di Lombok”, di Hotel Aston, Jumat, (28/09).

“Semoga ke depan kita mampu mengantisipasi dan menyiapkan segala sesuatu lebih baik dalam menghadapi bencana,” katanya di hadapan peserta.

Diharapkan, seminar menjadi salah satu upaya nyata sebagai ikhtiar bersama melakukan mitigasi untuk mengantisipasi persoalan bencana.

Kesiapsiagaan dapat terbangun dan  berbagai dampak dari terjadinya bencana dapat diminimalisir.

Selain itu, seminar diharapkan menjadi upaya untuk melatih mental masyakat di NTB, sehingga ke depan mental akan siap ketika bencana itu terjadi.

Dalam acara itu, Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang telah menjadi bagian dalam penanganan korban gempa di Lombok dan Sumbawa diapresiasi dan diberikan penghargaan dari Gubernur DR Zul.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Bapak Ahyudin mengaku bangga telah menjadi bagian dari kebangkitan Lombok Sumbawa pasca gempa bumi.

Ia meminta masyarakat NTB untuk dapat mengambil hikmah dari peristiwa gempa bumi beberapa waktu lalu. Ia meyakini dalam waktu tidak lama NTB akan menunjukkan wajah barunya kembali.

“Walaupun bencana tapi dengan itu, kini nama NTB menjadi mendunia,” ujarnya.

Di hadapan Gubernur dan peserta seminar, Ahyudin menegaskan ACT akan tetap menjadi bagian dari proses pemulihan di NTB hingga betul-betul tuntas.

“Jangan berprasangka buruk dengan bencana, karena apa pun yang datangnya dari Allah ujungnya adalah kebaikan, dan itu merupakan energi buat kita,” kata Ahyudin.

AYA/hms

Pihak BPJS Kesehatan tetap akan memberlakukan denda  terhadap peserta yang melakukan penunggakan

MATARAM.lommbokjournal.com – Defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan, salah satu faktor penyebabnya adalah tunggakan pembayaran iuran  dari peserta mandiri

Kepala BPJS Cabang Mataram, Muhammad Ali mengakui, di wilayah kerja BPJS Cabang Mataram  tunggakan lebih besar terjadi dari peserta mandiri.

“Tunggakan itu lebih besar dari peserta mandiri,” ucapnya ketika ditanya terkait dengan apakah tunggakan dari peserta mandiri ikut menjadi antara lain faktor penyumbang deFisit angaran BPJS Kesehatan,Jumat (28/8) pagi.

Pembayaran iuran peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah tidak ada masalah, dan selama ini dianggap lancar.

“Dari pemerintah daerah alhamdulillah relatif lancar,” ujarnya.

BPJS Kesehatan Cabang Mataram yang membawahi tiga daerah yaitu Kota Mataram, Lombok Barat,Lombok Utara tersebut, telah melakukan upaya-upaya untuk menagih tunggakan dari peserta mandiri.

Bahkan pihak BPJS Kesehatan juga melakukam upaya colecting dengan mendatangi peserta.

Muhammad Ali mengatakan, kepada peserta mandiri disampaikan, status non aktif baru bisa aktif setelah membayar tagihan.

Tidak itu saja, pihak BPJS Kesehatan tetap akan memberlakukan denda  terhadap peserta yang melakukan penunggakan dan baru akan diberikan setelah kepesertaannya aktif, dan 45 hari masuk rumah sakit  mendapatkan perawatan rawat inap.

Terkait seberapa besar jumlah tunggakan iuran dari peserta mandiri, dan berapa lama mereka tidak aktif, Muhammad Ali belum bisa memberikan jawaban pasti,  karena harus membuka data lagi.

“Kalau tanya soal itu, saya belum bisa memberikan informasi karena harus melihat data lengkapnya dulu,” pungkasnya.

AYA

Kondisi Pasar Gunungsari yang sudah tidak layak digunakan untuk transaksi jual beli membuat para pedagang beralih jualan ke area parkir

LOBAR.lombokjournal.com —  Kemacetan makin parah di jalan utama penghubung antara Mataram dan Lombok Utara, tepatnya di perempatan Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat banyak dikeluhkan pengguna jalan.

Apalagi setelah gempa bumi yang beruntun terjadi di sepanjang Agustus dan menyasar terbanyak di wilayah itu sampai di Kabupaten Lombok Utara, praktis semakin membuat arus lalu lintas menjadi semakin semrawut.

Hal tersebut menjadi salah satu bahasan saat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (FLLAJ) Lombok Barat menggelar rapat kajian aduan masyarakat di Aula Kantor Dinas Perhubungan Lombok Barat di Gerung, Jumat (27/09).

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, Ahmad Saikhu, kemacetan di wilayah itu tidak konstan.

“Itu terjadi saat-saat tertentu saja,” ujar Saikhu menambahkan, faktor bongkar muat barang dan parkir kendaraan yang sering menimbulkan kemacetan.

Ia membenarkan pasca gempa, volume kendaraan dan beralihnya para pedagang di pasar semakin menambah keruwetan jalan.

Bagi Saikhu, seandainya pun jalur utama Mataram-Lombok Utara itu dibuatkan traffict light, justru semakin menambah kemacetan.

“Bisa berkilo-kilo meter macetnya,” ujarnya. Ia lalu menyampaikan wacana pemindahan pasar sebagai alternatif pemecahan masalah.

Menurutnya, kondisi Pasar Gunungsari yang sudah tidak layak digunakan untuk transaksi jual beli telah membuat para pedagang beralih jualan ke area parkir.

Akibatnya, pengalihan fungsi area itu pun membuat badan jalan beralih fungsi juga menjadi area parkir sehingga menimbulkan parahnya kemacetan untuk waktu yang lebih lama.

Di tempat berbeda,  wacana tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat, Agus Gunawan.

Menurut Agus, kondisi pasar Gunungsari yang terdampak gempa, sehingga disiapkan pasar darurat menjadi alternatif untuk meminimalisir kemacetan di jalur utama itu.

“Caranya kita relokasi pasar. Ini momentumnya untuk sekaligus kita melakukan penataan wilayah,” terangnya.

Menurut Agus, pihaknya mendorong agar pasar tersebut segera direlokasi ke tempat baru karena akan berdampak pada pengembangan wilayah.

Tempat baru yang disiapkan, tambah Agus, adalah lahan milik Pemkab Lombok Barat seluas kurang lebih 11 hektar yang berjarak kurang dari 100 meter dari pasar lama. Di samping lokasinya yang lebih ke dalam, juga mudah diakses karena setidaknya memiliki tiga akses jalan menuju lokasi tersebut.

“Kita paling butuhnya hanya 2 hektar, sisanya untuk terminal mini dan fasilitas umum lainnya,” papar Agus sembari menyebutkan tipe pasar yang bisa dibangun di area itu sendiri.

Sedangkan untuk lokasi pasar sekarang ini, menurut Agus sedang dikaji untuk dialih fungsikan menjadi taman, pusat kuliner, dan Pasar bagi Industri Kecil Menengah (IKM).

“Kita mau buat menjadi icon buat IKM, karena potensi untuk itu tersedia,” ujarnya.

Harry

Sepinya wisatawan dan ditutupnya hotel serta penginapan telah menyebabkan kemacetan suplai hasil pertanian ke hotel dan penginapan

MATARAM.lombokjournal.com ––  Bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama satu bulan lebih, telah berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi.

Di antaranya sektor pariwisata dan ditutupnya pendakian gunung Rinjani di Pulau Lombok.

Masih ditutupnya pendakian gunung Rinjani pasca bencana menyebabkan sekitar  1.200 porter dan guide menganggur.  Sebab masih terjadinya longsoran terus menerus di kawasan Taman Nasional ini.

Tokoh Muda Pariwisata Indonesia,Taufan Rahmadi, mengatakan, gempa bumi di Lombok berdampak juga terhadap sektor pertanian, transportasi dan beberapa hotel maupun homestay dan pelaku wisata di Pulau Lombok.

“Disamping porter dan guide, ada 86 Tour operator , puluhan hotel dan homestay yang juga terkena dampak dari penutupan pendakian ini , belum lagi sektor transportasi dan pertanian,” ungkapnya, mengutip pernyataan Sudiyono, Kepala Balai Taman Nasionap Gunubg Rinjani (TNGR), kepada lombokjournal.com, via WhatsApp, Jumat (28/09) pagi.

Mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini menambahkan, sepinya wisatawan dan ditutupnya hotel serta penginapan telah menyebabkan kemacetan suplai hasil pertanian ke hotel dan penginapan.

“Dan yang perlu diingat bahwa penutupan pendakian ke Rinjani diperkirakan akan dilakukan sampai akhir tahun 2019,” tutur Taufan.

Melihat kondisi tersebut, menurut Taufan, ada 8 langkah strategis jangka pendek yang dapat dilakukan sebagai quick win.

Pertama, ciptakan produk baru paket wisata dengan memunculkan obyek – obyek wisata baru di seputar kawasan yang berada dalam zona aman.

Kedua, lakukan promosi secara kreatif terkait produk baru paket wisata tersebut; Ketiga, selenggarakan pelatihan bisnis kreatif bagi para pelaku pariwisata setempat. Keempat, berikan kemudahan akses permodalan untuk pengembangan usaha pada sektor pariwisata; Kelima, revitalisasi potensi Desa Wisata yang berada di lingkar kawasan.

Keenam, optimalisasi kerjasama antara pemerintah , swasta dan masyarakat dalam bentuk kesepakatan membantu memperluas pemasaran hasil pertanian.

Ketujuh, memberikan insentif kepada para pelaku usaha pariwisata di kawasan Rinjani untuk melakukan studi banding tentang ” tourism survival ” di negara yang pernah hancur pariwisatanya dikarenakan bencana alam. Kemudian bisa cepat bangkit dan berjaya kembali.

Dan yang kedelapan, bentuk tim ( Rinjani) Crisis Centre yang bertugas melakukan aksi yang cepat dan nyata di dalam mengatasi segala tantangan terkait aktivitas pariwisata di kawasan Rinjani dan sekitarnya.

“Delapan langkah ini tentunya akan dapat diwujudkan apabila kita semua , baik di pusat hingga di daerah bergerak bersama – sama dalam semangat mengembalikan kembali pariwisata NTB,” terang Taufan, pria asal Mataram ini.

Razak

Data akhir yang dirilis Tim Verifikator melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, total jumlah rumah rusak  terbagi menjadi 45.613 rumah rusak ringan, 12.668 rusak sedang, dan 13.942 rusak berat

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) merencanakan Senin ini (01/10) memulai pembangunan bagi rumah-rumah yang rusak berat terkena bencana gempa bumi.

Kepala Dinas Disperkim , H. Lalu Winengan membenarkan itu saat dikonfirmasi via telpon, Kamis (27/09).

“Nggak apa-apa (terkesan lamban, red). Orang lain satu, kita langsung 40 rumah,” ujarnya membandingkan Lobar dengan Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur.

Winengan memastikan, ground breaking untuk 40 rumah tersebut akan dipusatkan di Dusun Batu Kantar Desa Narmada Lobar.

Di Dusun ini, dari data awal sebelum diverifikasi dan divalidasi, paling sedikit 71 rumah mengalami rusak berat akibat gempa, 119 rusak sedang, dan sisanya 117 hanya rusak ringan.

Angka tersebut, menurut informasi staff desanya, cenderung bertambah karena hasil verifikasi menunjukkan banyak rumah yang sesungguhnya rusak berat namun dimasukkan di rusak sedang.

Ada lima kelompok masyarakat (pokmas) yang telah terbentuk dan sudah siap untuk mulai membangun dengan model Risha (Rumah Instan Sehat Sederhana).

“Dari keseluruhan anggotanya yang berjumlah 62 orang, 40 orang siap membangun dengan model risha,” tutur Winengan.

Terkait dengan kerusakan rumah, berdasarkan data akhir yang dirilis Tim Verifikator melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, jumlah rumah yang mengalami kerusakan adalah 72.223 rumah.

Total tersebut terbagi menjadi 45.613 rumah rusak ringan, 12.668 rusak sedang, dan 13.942 rusak berat.

Angka tersebut meningkat lebih dari 25% bila dibandingkan dengan data awal yang dirilis oleh Posko Utama Penanganan Bencana Gempa Bumi sebulan sebelumnya yang berjumlah total 57.614 rumah.

Jumlah yang lebih dari 72 ribuan itu telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Menurut Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana, pihaknya telah tuntas bekerja sampai dengan terbitnya SK Bupati.

“Ada 139 SK telah dibuat. Itu hanya strategi percepatan penetapan saja,” pungkas Made menjelaskan  penetapan rumah-rumah tersebut dengan banyak SK.

Menurut I Made Arthadana, penambahan angka tersebut murni sebagai hasil verifikasi dari tim lapangan.

“Angka itu sudah final di tim verifikasi,” tegas Made.

Dikatakannya, saat ini dengan finalnya hasil tersebut, maka tugas tim verifikator itu sudah selesai.

Selanjutnya, menurut Made, akan dilanjutkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui BPBD untuk pengajuan anggaran perbaikannya.

Pihak BNPB sendiri sampai saat ini baru menyelesaikan proses persiapan rumah untuk bisa langsung bangun hanya 379 rumah. Angka tersebut dilaunching saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Sisanya yang hampir 72 ribu menunggu proses lanjutan.

“Tapi sekarang ada 3.679 rumah yang sudah dibuatkan buku rekening untuk ditransferkan uangnya,” tutur Made.

Perbaikan segera rumah-rumah yang rusak memang sedang dibutuhkan oleh para penyintas. Tidak hanya di Lobar, namun secara umum oleh para penyintas di Pulau Lombok-Sumbawa yang terdampak gempa beruntun sepanjang Agustus 2018 lalu.

Pemerintah Pusat dituntut untuk lebih cepat menangani tidak hanya mempercepat implementasi perbaikan rumah,  namun juga hal-hal lainnya seperti jaminan hidup yang saat ini masih ditunggu oleh mereka karena dijanjikan oleh Pemerintah Pusat.

Harry

Sejak Januari hingga September 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah melakukan pendeportasian terhadap 33 WNA

MATARAM.lombokjournal.com — Tiga warga negara asing (WNA) Cina yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) diamankan mengamankan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rahmad Gunawan mengatakan, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) telah mengamankan tiga WNA Cina yang berinisial AY, YJ, dan WA di sebuah kos-kosan yang ada di Jalan Transmigrasi, Majeluk, Mataram, pada Rabu (26/9) pagi.

“Ketiganya diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin keimigrasian yakni bekerja melakukan uji kualitas batu (kadar emas),” ujarnya saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, NTB, Kamis (27/9).

Tim menemukan ketiganya berada di kos-kosan bersama seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial HR. Rahmad mengatakan, HR pun ikut diamankan karena dianggap sebagai orang yang mengundang sekaligus sebagai penterjemah bagi para WNA tersebut.

“Selain HR, tim juga meminta keterangan dari pemilik kos-kosan,” terangnya

Rahmad menjelaskan, ketiga WNA tersebut datang dengan menggunakan visa kunjungan B211A atau izin tinggal kunjungan atas sponsor PT Klitz melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.

Kata Rahmad, ketiga WNA Cina itu diduga melanggar pasal 122 huruf A undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang keimigrasian.

“Ketiga WNA tersebut saat ini kami masih tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Rahmad.

Sementara itu,Kepala seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Made Surya mengatakan, ketiganya sudah berada di Mataram sejak 10 Agustus 2018.

“Hasil pemeriksaan sementara mereka sebagai teknisi sebuah lab kecil untuk ukur kadar emas,” ucap Made.

Petugas telah mengamankan tiga paspor yang masih berlaku, dan kunci kos-kosan yang juga dijadikan sebagai lokasi usaha di Majeluk, Mataram.

“Hasil pemeriksaan sementara mereka tidak paham apa itu PT Klitz yang tercantum sebagai sponsor,” katanya

Made mengaku akan mendalami hal tersebut karena PT Klitz sendiri tidak memiliki usaha atau kantor Cabang di Lombok. Ia menegaskan, visa kunjungan ketiga tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas kerja di Indonesia.

“PT Klitz domisili di Jakarta, masih kita selidiki, dalam waktu dekat  akan kita hubungi PT Klitz di Jakarta,” lanjutnya.

Made menyebutkan, sejak Januari hingga September 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian terhadap 33 WNA dan satu kasus projustisi WNA Taiwan.

AYA

Pengalaman di luar negeri diyakini akan mampu mengikis sekat-sekat primordial yang masih mengental di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengirimkan 1.000 mahasiswa beasiswa kuliah S2 keluar negeri tiap tahun. Tahap pertama, ada 21 penerima beasiswa akan dikirim ke Polandia pada Oktober mendatang.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, program beasiswa bagi mahasiswa untuk kuliah keluar negeri bukan persoalan yang sulit  jika ada kemauan. Aanimo masyarakat terbukti cukup tinggi saat program beasiswa dibuka.

“Ada 400 orang yang mendaftar, melalui seleksi ketat dan fair akan dikirimkan 21 orang untuk tahap pertama,” ujarnya,  Kamis (27/09).

Pemprov NTB akan rutin mengirimkan 1.000 mahasiswa kuliah keluar negeri, yang terbagi pada dua tahap setiap tahun. Zul mengaku banyak yang mencibir programnya, namun ia optimistis akan dapat terealisasi.

“Apa betul bisa kirim 1.000 orang setiap tahun, kalau lihat wajah-wajah Anda jangankan 1.000 orang, 2 ribu orang juga bisa,” tegasnya

Zul menilai, kuliah di luar negeri akan memberikan pengalaman yang bagus untuk anak-anak NTB dalam memandang dunia dan meningkatkan wawasan.

Dengan adanya pengalaman tersebut, Zul meyakini akan mampu mengikis sekat-sekat primordial yang masih mengental di NTB.

“Kalau keluar negeri, primordial akan kurang tapi rasa kecintaan dan kebangsaan akan lebih kuat,” katanya.

Mengenai Polandia, Zul menilai karena biaya pendidikan di negara tersebut relatif lebih murah dan berada di jantung Eropa. Tidak menutup kemungkinan, NTB akan mengirimkan mahasiswa ke negara-negara lain.

“(Kenapa Polandia) karena murah saja, ada akses yang dibuka, kualitas bagus. Sebenarnya banyak negara di Eropa gratis (pendidikan),” jelasnya.

Terkait pendanaan untuk beasiswa, kata Zul, tidak menggunakan dana dari APBD, melainkan sponsor dari pelaku usaha.

Menurutnya, kalau menggunakan APBD belum bisa dilakukan karena perlu meyakinkan masyarakat dan anggota DPRD NTB terlebih dahulu bahwa program ini sukses. Sedangkan apa yang ia lakukan masih dalam tahap awal.

“Kita cari teman-teman yang bisa sponsori kalau bagus baru kita bisa ngomong ke APBD, kalau belum-belum (pakai) APBD diprotes anggota dewan kita. Coba bayangkan ada 1 000 dunia usaha, apa susah bagi pengusaha kirim satu mahasiswa,” katanya.

AYA