Dewan tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemda Lombok Barat, jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan publik

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), H. Sulhan Muhlis, mengaku belum tahu soal ratusan pedagang di pasar tradisional Gunungsari yang direlokasi ke tempat baru.

“Beum saya dapat info terkait itu. Takut saya nanti gak nyambung dengan kondisi yang ada,” ucapnya, saat dihubungi lombokjournal, Senin (01/10) malam.

Dikatakan Muhlis, selama itu untuk kepentingan publik yang lebih baik dan pedagang tidak merasa dirugikan maka itu sah- sah saja.

Disisi lain, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan mendalami informasi terkait hal tersebut.

“Besok saya dalami dulu,” ujarnya singkat.

Namun demikian, Sulhan menegaskan, pihaknya tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemda Lombok Barat, jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan publik.

“Nanti kita awasi dan memberikan masukan kepada eksekutif,” jelasnya.

Adapun bentuk pengawasan tersebut, antara laina, dari sisi kenyamanan publik serta hak-hak masyarakat pedagang yang harus mendapatkan pelayanan baik oleh pemerintah.

“Dari sisi bangkitan ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya relokasi pasar,” sebut Sulhan seraya menambahkan dewan tugasnya untuk mengawasi hal-hal seperti itu.

Lebih lanjut Sulhan kembali menjelaskan, tugas dan tanggungjawab anggota dewan yaitu harus komitmen berada di pihak masyarakat. Karena tugas pengawasan juga merupakan mandat dari rakyat.

“Insya Allah karena tugas dan kewajiban harus berada dipihak masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Pemda Lombok Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat telah merelokasi pedagang sebanyak 420 orang ke GOR Mini Gunungsari, di belakang kantor Camat Gunungsari.

Razak

Meskipun sebagian besar pedagang mendukung program ini, tapi masih ada yang bertahan alias tak mau pindah

LOBAR.lombokjournal.com — Ratusan pedagang yang biasa berjualan di pasar Gunungsari Senin (01/10) direlokasi ke tempat baru.

Lokasi baru ini berjarak sekitar 500 meter dari tempat semula yakni di belakang GOR Mini Gunungsari, atau di belakang kantor Camat Gunungsari.

Direlokasinya para pedagang tersebut dikarenakan kondisi pasar yang cukup parah, sehingga berbahaya untuk ditempati.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, Dar Sapardi, SE menjelaskan, jumlah pedagang yang direlokasi itu sebanyak 420 orang. Mereka terdiri dari pedagang los dan pelataran. Jumlah ini di luar jumlah pedagang toko sebanyak 55 orang.

Dar Sapardi memastikan, di tempat yang baru ini semua pedagang kebagian tempat. Semua pedagang sudah diakomodir dan sudah menempati los pasar sesuai dengan tempatnya yang dulu.

Kalau di pasar lama berjualan di depan, sekarang pun di depan. Begitu pula yang dulu di belakang, sekarang taruh di belakang. Bahkan para pedagang dulunya berjualan di pelataran atau emperan, kini sudah bisa masuk di los-los yang ada.

“Kita atur sebaik mungkin supaya tidak ada riak-riak. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permasalahan dalam relokasi ini,” katanya.

Dijelaskan, jumlah los yang ada sekarang ini cukup banyak. Dari Badan Amil Zakat Nasional saja menyumbang 4 los dengan kapasitas 100 pedagang.

Selain itu ada lagi tenda dari Dinas Peridang sebanyak 50 buah. Belum lagi ditambah dengan los swadaya yang dibangun sendiri oleh pedagang sebanyak 20 los. Mereka membuat sendiri los tersebut supaya tidak kena panas dan hujan.

Untuk sarana lainnya seperti tempat MCK sudah disiapkan meski sederhana dan air yang masih pakai gayung dari sumur setempat. Begitu pula tempat parkir sudah ada walau lokasinya masih menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hanya saja yang belum ada saat ini yakni kontainer sampah dan listrik.

Meskipun tempat sampah ada, namun tumpukan sampah tidak boleh dibiarkan beserakan. Untuk itu Dar Sapardi berharap agar dinas terkait bisa segera membantu kontainer. Selain itu ia juga berharap agar listrik bisa segera dipasang untuk keamanan dagangan.

Terkait akses jalan ke pasar yang agak sempit dan berpotensi macet, Dar Sapardi tidak khawatir. Pihaknya sudah menghubungi Dinas Perhubungan untuk mengatur akses jalan agar jangan sampai macet. Jalan masuk dan keluar pasar dibedakan.

“Masuk lewat selatan, keluar lewat utara. Kalau tidak begitu akan macet,” ujarnya.

Kepala Bidang Operasional Pol PP Lombok Barat, I Ketut Rauh, SSTP yang memimpin pengamanan relokasi menjelaskan, pihaknya mulai turun ke lokasi sejak 29 dan 30 September 2018.

Dua hari itu digunakan untuk memberikan himbauan kapada pedagang agar tanggal 1 Oktober 2018 sudah menempati pasar darurat yang berlokasi di belakang GOR Gunung Sari. Semua pedagang tidak boleh berjualan di pasar lama, kecuali ruko di depan pasar yang tidak masuk sasaran

Untuk memastikan tidak ada pedagang lagi yang masuk pada tanggal 1 Oktober, Pol PP Lombok Barat langsung stand by dan siaga di lokasi pukul 04.30 subuh.

“Kami lebih mudah dalam melaksanakan tugas karena kami datang duluan dari pada pedagang. Jam 04.30 anggota kami sudah siaga di lokasi,” jelas Rauh.

Meskipun sebagian besar pedagang mendukung program ini, tapi masih ada yang bertahan alias tak mau pindah. Untuk yang tidak mau direlokasi, dagangannya langsung diangkat lalu dipindahkan ke lokasi yang baru. Pedagang yang menolak ini jumlahnya sekitar 5 pedagang. Alasannya karena lokasi baru belum siap.

Untuk pedagang yang bandel ini, Rauh menjelaskan kepada mereka bahwa pedagang yang masih bertahan, maka dagangannya akan dibawa ke kantor Pol PP.

“Akhirnya mereka mau juga pindah walapun Pol PP yang harus membantu membawakan dagangannya ke lokasi baru,” jelas Rauh.

Ditambahkannya, ada sebagain pedagang yang meminta izin untuk menitipkan daganganya di pasar lama sambil menumggu tempatnya dia dipasar baru siap. Untuk alasan ini Rauh memberikan izin dengan catatan tidak boleh ada transaksi jual beli di tempat itu.

Rauh berencana menyiagakan anggotanya selama seminggu kedepan dengan kekuatan 3 regu (30 orang) untuk mengantisipasi jangan sampai ada pedagang yang balik ke lokasi itu lagi.

Ia juga berharap agar Dinas PU segera memagar pasar Gunung Sari ini agar pedagang tak bisa masuk lagi berjualan.

“Kami berharap Dinas PU segera memagar pasar lama, karena kami khawatir saat kami pulang, pedagang balik berjualan,” lanjutnya.

Harry

Kunjungan Tim Pemeriksa  merupakani langkah pendahuluan untuk pemeriksaan kinerja Pemkab Lombok Barat atas efektifitas  pembinaaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

LOBAR.lombokjournal.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan rinci pendapatan dan pengunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Lombok Barat.

Dua belas pemerintahan desa yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan, yakni Desa Banyu Urip, Giri Tembesi, Desa Tempos di Kecamatan Gerung, kemudian Desa Jagaraga Indah dan Desa Kediri Selatan untuk Kecamatan Kediri.

Selanjutnya Desa Giri Sasak dan Desa Kuripan Timur serta Desa Eyat Mayang, Jembatan Kembar Timur, Jembatan Gantung, Lembar dan Sekotong Timur yang berada di Kecamatan Lembar.

Pemeriksaan itu mulai dilaksanakan hari ini (01/09) hingga satu bulan ke depan.

Kunjungan Tim Pemeriksa  merupakani langkah pendahuluan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pada Pemkab Lombok Barat atas efektifitas  pembinaaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 sampai Semester I Tahun Anggaran 2018.

“Dalam rangka pemeriksaan tersebut kami membutuhkan informasi dan dokumen terkait pembinaan pengawasan  Pengelolaan DD dan ADD dari Pemkab Lobar,” jelas Wulung Prakoso selaku Ketua Tim Pemeriksa di hadapan Sekda Lombok Barat, Moh Taufiq, Senin (01/10).

Sementara itu, Sekda Lombok Barat, Moh Taufiq berharap agar pemeriksaan dapat berjalan lancar seperti tahun sebelumnya.

“Kita harapkan ini menjadi bentuk akuntabilitas kepala desa dalam menggunakan DD dan ADD sesuai petunjuk pelaksanaan Perbup yang sudah disiapkan,” katanya.

Kedepan setelah pemeriksaan jika terdapat temuan-temuan yang memerlukan perbaikan akan diperbaiki. Demikian juga jika menyangkut kerugian negara akan dikembalikan.

Harry

Pimmpinan OPD diminta punya catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinasnya

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menghimbau seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi, agar fokus agenda kerjanya pada rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak  gempa.

Penegasan itu disampaikan Gubernur DR Zul, saat memimpin rapat perdana dengan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (01/10).

Doktor Zul mengingatkan seluruh OPD, terkait bencana yang sedang menimpa Palu dan Donggala maka NTB tidak bisa berharap banyak kepada bantuan dari pemerintah pusat.

“Pemprov. harus lebih proaktif menangani bencana ini dengan tangan sendiri, semampu kita. Kita upayakan memfokuskan segala aktifitas kita dalam mencari celah agar terlihat geliat perekonomian masyarakat di daerah yang terdampak gempa,” himbaunya.

Selain itu pimpinan OPDdiinstruksikan untuk menghadirkan institusi-institusi dan pengusaha daerah agar dapat berkontribusi dalam keberlangsungan proses percepatan penanganan pasca gempa.

“Kumpulkan dan undang semua institusi internasional, NGO, pengusaha daerah,  kemudian kita paparkan keadaan Lombok pasca bencana gempa ini. Setelah itu kita bisa minta saran dan pendapat mereka. Jangan minta bantuannya, tapi minta ide untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Gubernur.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. yang hadir saat itu  berharap, semua OPD berinovasi dan bisa bersinergi dengan berbagai pihak terkait, progres pelaporan informasi yang valid tentang rehab dan rekonstruksi.

Dikatakannya, seluruh pimpinan OPD bertanggung jawab masing-masing desa binaannya. Dan diingatkan, progres laporan penanganan desa menjadi tanggungjawab masing-masing.

“Itu harus dilaporkan berkala ke dua pusat komando yang telah kita sepakati bersama, sehingga dua pusat ini menerima informasi yang valid. Dan mohon SKPD terkait melaporkan tentang Huntara, huntap, keberadaan lembaga-lembaga yang ada dan membantu desa-desa terdampak gempa, isu-isu strategis mengenai air bersih, daerah yang berpotensi longsor agar dilaporkan secara berkala ke pusat data,” katanya.

Hj. Rohmi juga meminta ada catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinasnya.

Terkait komitmen dalam melayani masyarakat, perjalanan dinas diminta di hari-hari efektif saja. Dan hari selanjutnya kita tetap bisa bekerja seperti biasa.

“Karena kita masih dalam keadaan membangun, kita memanfaatkan anggaran yang ada, supaya kita betul-betul bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

AYA/Hms

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender September 2018 sebesar 1,78 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender September 2017 sebesar 2,38 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provindi NTB merilis,  bulan September 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami deflasi sebesar 0,28 persen.

Atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 132,56 pada bulan Agustus 2018, menjadi 132,19 pada bulan September 2018.

“Angka inflasi ini berada di bawah angka deflasi nasional yang tercatat sebesar 0,18 persen,” ujar Kepala BPS NTB Suntono, Senin (01/10)

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB ), Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,29 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,22 persen.

Deflasi Nusa Tenggara Barat bulan September 2018 sebesar 0,28 persen,  terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks.

Pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,27 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,18 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,13 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,02 persen. Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Kesehatan sebesar 0,32 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,12 persen dan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,06 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender September 2018 sebesar 1,78 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender September 2017 sebesar 2,38 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” September 2018 sebesar 3,09 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan September 2017 sebesar 3,47 persen ” pungkasnya.

AYA

Jika  dibandingkan bulan Agustus 2017 juga mengalami penurunan sebesar 10,93 poin

MATARAM.lombokjournal.com – Tingkat Hunian Hotel (TPK) berbintang saat Lombok dilanda gempa sepanjang Agustis 2018, mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni 2018.

Badan Pusat statistik (BPS) NTB merilis TPK hotel bintang pada bulan Agustus 2018 yang mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni 2018.

TPK bulan Agustus 2018 hanya sebesar 28,18 persen, sedangkan TPK hotel bintang bulan Juni 2018 mencapai sebesar 46,56 persen.

“Ini berarti mengalami penurunan sebesar 18,36 poin. Jika dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan Agustus  2017 sebesar 54,99 persen. Berarti mengalami penurunan cukup signifikan mencapai 30,61 poin,”  kata kepala BPS Suntono , Senin (01/10).

Dikatakannya, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Agustus 2018 tercatat 2,64 hari. Ini pun mengalami penurunan sebesar 0,63 hari dibandingkan dengan RLM bulan Juni 2018 sebesar 2,01 hari.

“Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Agustus 2018 hanya tercatat 36.831 orang yang terdiri dari 27.511 orang tamu dalam negeri ( 74,69 persen)  dan 9.321 orang tamu luar negeri (25,31 persen),” terangnya.

TPK Hotel Non Bintang bulan Agustus 2018 hanya sebesar 16,48 persen, menurun sebesar 11,72 poin dibanding bulan Juni 2018 dengan TPK sebesar 28,20 persen.

Jika  dibandingkan bulan Agustus 2017 juga mengalami penurunan sebesar 10,93 poin dari 27,41 persen.

“Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Agustus 2018 sebesar 1,57  hari, mengalami penurunan 0,36 hari dibandingkan dengan RLM bulan Juni 2018 sebesar 1,93,” katanya.

AYA

Peringatan Kesaktian Pancasila bertujuan memelihara kewaspadaan dan daya juang terhadap ancaman pengkhianatan terhadap Negara, Bangsa dan Pancasila

LOMBOK TIMUR.lombokjiurnal.com – Wakil Bupati Lombok Timur, H.Rumaksi SJ, SH memimpin Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Lombok Timur, Selong, Senin (01/10).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur melakukan peringatan dengan tema “Pancasila Sebagai Landasan Kerja Mencapai Prestasi Bangsa”. Merupakan upaya mempertebal dan nenegakkan kebenaran dan keunggulan Pancasila sebagai Way Of Life rakyat Indonesia, sesuai jiwa dan semangat Pancasila

Dalam upacara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Daeng Paelori membacakan  UUD 1945, dan ikrar dibacakan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Daeng Ihsan.

Isi Ikrar yang dibacakan tersebut, antara lain mengungkapkan  rongrongan yang berupaya menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara.

“Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,“ bunyi ikrar tersebut.

Selanjutnya diungkapkan tekad mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

“Kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nila-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Daeng Ihsan membaca teks ikrar.

Upacara itu diikuti PNS lingkup Pemkab Lombok Timur, pelajar dan Mahasiswa serta unsur TNI dan Polri. Hadir juga Forkopimda, Wakil Ketua DPRD dan Kepala OPD.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila didasari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 153/ Tahun 1967 tentang penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tujuannya memelihara kewaspadaan dan daya juang terhadap ancaman pengkhianatan terhadap Negara, Bangsa dan Pancasila.

Razak | Hms

Tujuannya  untuk meminta kepada sang pencipta jagat raya, agar segala jenis tanaman masyarakat terhindar dari serangan hama dan penyakit guna mengharapkan hasil yang melimpah

OMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Warga Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menggelar acara adat, yakni tradisi bebadak pengkayak dalam beberapa hari kedepan.

Tradisi Bebadak Pengkayak merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk melaporkan hasil panen kepada sang pencipta atas rahmat dan hidayah-Nya,  sehingga masyarakat bisa menikmati hasil atas kehendaknya.

“Hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, acara bebadak pengkayak dalam budaya bebubus batu,” ucap salah seorang pemuda setempat, Jannatan, kepada lombokjournal.com, Minggu (30/09).

Dikatakan Jannatan, bahwa tradisi bebadak pengkayak ini bagian dari ritual Bebubus Batu yang dilakukan masyarakat Desa Sapit sejak zaman dahulu.

“Bebubus batu adalah sebuah tradisi yang di lakukan oleh masyarakat Dusun Batu Pandang, Desa Sapit Kecamatan Suela sejak ratusan tahun silam,” ingatnya.

Ritual bebubus batu dilakukan dua kali dalam setahun. Ritual pertama dilakukan selesai musim tanam dengan nama Bubus Batu. Tujuannya  untuk meminta kepada sang pencipta jagat raya, agar segala jenis tanaman masyarakat terhindar dari serangan hama dan penyakit guna mengharapkan hasil yang melimpah.

Sementara, ritual kedua dilakukan selesai panen. Nah, pada ritual inilah dinamakan Badak Pengkayak, yakni melaporkan hasil panen kepada sang pencipta jagat raya.

“Ritual bebubus batu bebadak pengkayak cukup berbeda dengan periode penanaman. karena, acara periode ini di lakukan dengan hiburan mulai dari persiapan hingga menuju kampu tempat ritual dilakukan,” ungkap Jannatan.

Lebih lanjut Jannatan menjelaskan, ritual bebubus batu di pimpin oleh pemangku yang diiringi oleh kiyai, penghulu, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan pakaian khas Desa Sapit.

Masing-masing membawa dulang atau nare kayu, yakni wadah yang dihiasi beberapa jenis makanan serta dua pasang ayam yang digunakan untuk melaksanakan ritual.

Jannatan menambahkan, persiapan ritual ini selama lima hari sebelum puncak acara. Setelah itu, ancang-ancang persiapan dengan jejeran perempuan dan Laki-laki yang dipimpin oleh pemangku adat bersiap-siap untuk melanjudkan acara.

Para perempuan yang sudah siap dengan pakaian khas, kain Sangkep sebagai kemben dan kain Jegek sebagai baju yang kemudian mengambil peran masing-masing menjunjung dulang kayu yang sudah dihiasai berbagai macam jenis makanan.

Pihak laki-laki mengiringi setiap langkah dengan tetabuhan gamlean menuju kampu bebubus batu,” katanya.

Setiba di kampu, sesajenpun mulai dijejerkan, kemudian diikuti dengan barisan warga dan tamu undangan menempati ruang kosong, duduk rapi mengelilingin sesaji, pemotongan sepasang ayam kampung oleh kiyai dan tokoh masyarakat.

Pembacaan daun lontar dengan menyebut Nabi Adam dan Nabi lainya, juga nama nama para wali kekasih Allah, mengirimkan Alfatehah pada setiap sebutan. Hal tersebut bertanda acara ritual bebubus batu sudah mulai.

Zikir pun dimulai dengan dibimbing oleh kiyai desa, yang kemudian sesaji di sebar ke tiga titik yang sering disebut dengan sesampang. Titik pertama ditaruh sekitar 200 meter dari kampu. lokasi itu sering disebut dengan batu Pajeng atau Payung.

“Lokasi batu payung ini sebenarnya sejenis batu dolmen yang pada zaman megalitikum dijadikan tempat suci dan tempat penguburan mayat,” tutur Jannatan.

Lokasi kedua ditaruh ditengah sawah, ditengah tanaman padi, sebagai bentuk simbol ritual keselamatan tanaman. Sementara sesampang terakhir, ditempatkan didepan kampu bebubus batu sebagai tugu kampung.

“Kampu ini sendiri sebenarnya bukan sebuah makam atau tempat keramat. Namun di kampu ini ada sebuah menhir, semacam tugu batu,” terang dia.

Razak

Di daerah Sembalun, Lombok Timur, kentang, sayuran dan buah-buahan hasil bumi Lombok hasilnya sangat luar biasa, sangat layak untuk bisa masuk ke pasar  modern maupun supermarket yang ada di Jakarta

lombokjournal.com —

MATARAM — Pulau Lombok dianugerahi tanah yang subur nan istimewa. Setiap yang tumbuh dari tanah Lombok, selalu spesial hasilnya. Hasil bumi Lombok potensial untuk terus dikembangkan ke depannya.

Tak mengherankan kalau Haji Bambang Kristiono (HBK) yang merupakan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra kepincut dengan potensi dan hasil pertanian Lombok.

“Bayangkan saya merasakan cita rasa ketimun di Lombok Timur itu manis sekali. Jauh rasanya dibandingkan dengan ketimun-ketimun yang saya temukan di Singapura maupun di Belanda”, kata Caleg DPR-RI  Dapil NTB-2/P. Lombok dari Partai Gerindra ini, Minggu ( 30/09)

HBK yang merupakan seorang pengusaha ini kerap wira-wiri ke berbagai negara di dunia. Merasakan setiap hasil bumi dari banyak negara.

Putrinya baru saja menyelesaikan pendidikannya di Singapura, dan sekarang masuk di College salah satu negara di Eropa, kemudian ibu mertuanya juga tinggal di negri Belanda.

“Sayur-sayuran yang ada di negara-negara  tersebut rasanya standar saja, lain sekali dengan yang di P. Lombok ini,” akunya.

Caleg Nomor Urut-1 dari Partai Gerindra ini juga menyebutkan, bukan hanya timun tetapi kangkung, bayam dan kacang panjang asal P. Lombok juga memiliki keistimewaan rasa yang luar biasa. Banyak orang bilang, tak ke Lombok kalau belum makan kangkungnya.

“Saya itu kalau pulang dari Lombok, pasti yang diceritakan itu soal kangkungnya”, sambungnya.

Begitu pula dengan hasil pertanian lainnya, lanjut HBK. Di daerah Sembalun, Lombok Timur, kentang, sayuran dan buah-buahan hasil bumi Lombok hasilnya sangat luar biasa, sangat layak untuk bisa masuk ke pasar  modern maupun supermarket yang ada di Jakarta.

“Tapi kenyataannya, saat saya bertemu dan berinteraksi dengan para petani Lombok, kondisinya jauh dari kata sejahtera, mereka kurang mendapat bimbingan dan perlindungan, ma’af ya,” ucapnya.

Tata Kelola Hasil Bumi

Menurut HBK, ada problematika tata kelola hasil bumi yang belum optimal. Kwalitas sumber daya manusiannya, akses permodalannya dan penguasaan pasarnya yang masih minimal.

Semestinya para petani kita harus memahami benar komoditi pertanian apa, yang demand-nya sedang meningkat. Selain meningkatkan produktivitasnya, mereka juga harus terus kita bimbing untuk selalu memacu kualitas.

“Pemilihan benih, pemberian pupuk, sampai dengan perawatan tanaman, harus terus diupdate dan diikuti perkembangannya. Contohnya adalah, salah satu produk pertanian yang potensial dan berharga mahal adalah produk pertanian organik,” terangnya.

Jaringan Pemasaran

Berikutnya soal pemasaran, sambung HBK, kerap kali hasil bumi para petani kita lebih dahulu terjerat dengan ulah para tengkulak. Harga yang ditawarkan sangat rendah, dan itu membuat keuntungan para petani menipis. Salah satu faktor yang membuat petani masuk lingkaran tengkulak itu adalah persoalan uang. Pemerintah dengan salah satu perangkatnya, seperti Bank NTB Syariah bisa mengintervensi kesulitan keuangan para petani yang membutuhkan uang tersebut dengan tindakan cepat.

Kita harus mendorong Bank NTB Syariah tidak hanya mengumpulkan tabungan uang petani kita, tetapi mereka harus terjun ke lapangan, ke sentra2 pertanian untuk menawarkan permodalan.

Petani kita adalah orang yang jujur dengan kehidupan yang sangat sederhana, tidak mungkin mereka mengemplang utangnya.

“Manajemen pengelolaan keuangan ini juga perlu kita ajarkan, supaya mereka sabar dalam menjual komoditinya dengan harga yang layak,” imbuhnya.

HBK menyebut, untuk penjualan sekarang ini sudah sangat canggih. Bisa menggunakan pola online. Selain harga bisa lebih baik, akses distribusi hasil bumi Lombok juga bisa luas.

“Lagi-lagi untuk hal ini para petani kita juga harus kita ajarkan. Sekarang itu ada Facebook, Instagram, atau Twitter. Bisa promosi disana juga,” ucapnya.

Lebih jauh, perlu ada komitmen nyata dari pelaku usaha seperti pengusaha perhotelan, restoran maupun supermarket2 untuk membeli hasil bumi Lombok dalam memenuhi kebutuhannya.

Seperti apa produk pertanian yang diinginkan, para pelaku usaha harus terbuka dan memberikan informasi yang seluas-luasnya supaya para petani kita dapat memenuhi produk yang dibutuhkannya.

Kedua belah pihak harus terbuka dan menjaga kepercayaan satu sama lain.

“Tidak usah lagi mendatangkan sayur, buah, beras dan banyak produk pertanian lain dari luar Lombok. Saya lihat Lombok ini mampu memenuhi semuanya”, tandasnya.

HBK menegaskan, ia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan petani Lombok tuan rumah di daerahnya sendiri.

Segala hal yang menjadi kendala petani bisa disampaikan melalui fanpage facebook HBK Samurai Prabowo. HBK berjanji akan memberikan solusi untuk setiap problem yang dihadapi petani.*

Me

Rakor ini menghasilkan sinyal yang kuat dalam upaya percepatan penanganan bencana gempa bumi

Lombok Timur.lombokjournal.com – Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy memimpin  rapat koordinasi (Rakor) terpadu dalam rangka percepatan penanganan dampak gempa bumi di bumi “Patuh Karya”, di Pondopo Kabupaten, Selong, Jum’at (28/09).

Sukiman menyampaikan, agar pengungsi segera kembali ke rumahnya masing-masing sebelum dibangun Hunian Tetap (Huntap), dengan cara membangun Hunian Sementara (Huntara) bagi yang rumahnya rusak berat.

“Bagaimana warga pengungsi segera kembali ke rumahnya masing-masing, sambil menunggu pembangunan hunian tetap,” ucap mantan Dandim 1615 Lotim ini.

Dalan rakor itu, rencananya masing-masing kecamatan akan dikerjakan bersama-sama.  Satu wilayah kecamatan yang terdampak akan “digempur” satu minggu, dimulai hari Selasa(02/10) mendatang.

Misalnya; di wilayah Kecamatan Sembalun, kemudian bergeser ke wilayah kecamatan terdampak lainnya dengan mengerahkan segala potensi yang ada.

Dalam upaya percepatan, langsung dibangun posko di Pendopo Kabupaten berkolaborasi dengan posko relawan yang sudah ada.

“Meminta bantuan tambahan alat berat dari berbagai kalangan, dislokasi personil TNI dan Polri oleh komandan satuan, relawan fokus di lokasi,” kata Sukiman.

Sukiman yang pernah menjabat sebagai Bupati Lotim periode 2008-2013 ini berharap ada dukungan dana juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Subhan, mengatakan, rakor ini menghasilkan sinyal yang kuat dalam upaya percepatan penanganan bencana gempa bumi.

“Kita optimis penanganan ini segera selesai, bahkan bupati akan berkantor dan bekerja di lokasi penanganan bencana yang akan dimulai dari wilayah Kecamatan Sembalun,” tuturnya jelas.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan rapat terbatas bersama camat dan OPD terkait untuk fokus pendataan warga pengungsi yang masih berada di pengungsian dan penambahan tim verifikasi.

Rakor ini dihadiri Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi dan semua unsur terkait, seperti Komandan sektor 3 Kogasgabpad, Forkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten, pendamping BNPB, ketua PMI, kepala OPD, Camat, Kades/Lura.

Razak | Hms