Selama kurang lebih tujuh belas hari berada di KLU, Maharani membuka dapur umum bagi para pengungsi di Posko I Kayangan, Lombok Utara. Dapur umum ini murni berasal dari dana pribadinya, tanpa yayasan, promotor, donasi dan lain-lain

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasca gempa mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu (29/07)2018 dan Minggu (05/08) 2018, banyak relawan datang membantu para korban gempa.

Salah satunya, Maharani Hasan, relawan perempuan asal Jakarta. Dia datang sendiri tanpa ditemani keluarga, sahabat atapun komunitasnya.

Maharani datang ke Lombok, tepatnya di Lombok Utara, pertama kali pada hari Selasa (07/09) 2018. Sehari setelah gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) yang berpusat di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Pertama kali di Tanjung, H+1 sampai H+10 pasca becana. Terus pulang ke Jakarta tanggal 9 September,” ucapnya, saat dihubungi lombokjournal.com, via WhatsApp, di Jakarta, Kamis (13/09) malam.

Karena rasa kepeduliannya, Maharani mengatakan, b dirinya datang lagi ke Lombok Utara. Ini adalah kunjungannya  yang tahap kedua, tanggal 23 Agustus hingga 8 September 2018.

“Datang lagi yang ke dua ke Santong, tanggal 23 Agustus sampai tanggal 8 September 2018,” ungkapnya.

Selama kurang lebih tujuh belas hari berada di KLU, Maharani membuka dapur umum bagi para pengungsi di Posko I Kayangan, Lombok Utara. Dapur umum ini murni berasal dari dana pribadinya, tanpa yayasan, promotor, donasi dan lain-lain.

“Saat kemarin buka dapur 17 hari, saya itu pakai dana umroh keluarga. Saya kan dana pribadi, bukan yayasan atau ada promotor,” aku Maharani.

Rencananya Maharani ekeluarga 7 orang mau umroh Bulan Oktober, tapi batalkan.

“Uuangnya saya bawa buat buka dapur umum,” tuturnya lagi.

Selanjutnya untuk melakukan ini semua, tentu dia tidak sendirian. Setiap hari, dia dibantu oleh 30 orang dalam mengelola dapur umum. Lantaran jumlah yang dimasak tidak sedikit.

Malah bisa mencapai ribuan porsi, dengan biaya jutaan rupiah per hari.

“Sehari saya masak antara 1.500 sampai 2.500 porsi. Belanja itu antara 7 sampai 10 juta sehari,” terang perempuan bercadar ini.

Adapun jenis makanan yang dimasak bagi korban gempa Lombok, yaitu seperti ikan, daging, plecing (khas Sasak) dan sebagainya.

“Macam-macam lah yang dimasak. Nasi beserta lauk pauknya,” sebutnya singkat.

Makanan itupun tidak bungkus, akan tetapi masyarakat tinggal mengambil sendiri ke tempat yang disediakan. Juga membawa wadah masing-masing dan sesuai kebutuhan.

“Makanan gak dibungkusin. Warga datang bawa tempat tiga. Untuk nasi, lauk dan sayur,” ujar Maharani.

Lebih lanjut dikatakan Maharani, kedatangannya yang ke tiga kali nanti, akan membawa bantuan dalam bentuk lain, bukan lagi dapur umum seperti sebelumnya. Tetapi lebih cenderung pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perlengkapan  ibadah.

“Untuk periode tiga, saya mau membagikan support wakaf untuk fasum, sepeti beli tandon air untuk masjid, perlengkapan ibadah untuk mushalla sepeti mukena, Al-quran dan bantuan modal usaha bebas riba untuk pedagang kecil,” tutupnya.

Razak

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana

MATARAM.lombojournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), menyampaikan protes kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait lambannya proses pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa.

“Saya kemarin telepon ke Kepala BNPB, saya terus terang juga protes karena ada satu prosedur yang katanya diperlukan yaitu surat dari bupati, wali kota,” cerita TGB.

TGB mengatakan, dana bantuan senilai Rp 50 juta untuk warga yang rumahnya rusak berasal dari Dana Siap Pakai (DSP), yang memang memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak), sehingga implementasi di lapangan menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam proses pencairan.

“Kemarin dijanjikan semua juklak yang terkait diselesaikan BNPB sehingga diharapkan hari ini sudah bisa dicairkan,” katanya.

TGB meminta, juklak tentang mekanisme pencairan benar-benar bisa rampung agar memberikan kemudahan bagi para bupati dan wali kota dalam menbuat surat keputusan pencairan dana.

Sudah selseai  kemarin sehibgga hari ini sudah bisa termanfaatkan

“Mestinya diselesaikan segera karena kata bupati/wali kota mereka tunggu SOP dari BNPB, kemarin BNPB kataka SOP sudah siap, jadi tidak boleh ada hal-hal yang bisa memperlambat dan menyulitkan warga,” jelas TGB.

Dikatakannya, proses pencairan akan dilakukan secara bertahap. 5.293 warga penerima bantuan rumah rusak berat akan langsung mendapatkan bantuan dana senilai Rp 50 juta.

Sedangkan tahap selanjutnya,  akan diberikan menjadi dua tahap, masing-masing sebesar Rp 25 juta.

Memang bertahap karena ada verifikasi dan diharapkan satu dua hari tahap berikutnya sudah bisa dicairkan. Memang tabap pencairan diabagi dua tahap, kalau sbeelumha langsung 50 juga.

“Yang berikutnya dibagi Rp 25 juta dan Rp 25 juta, sebab pelaksanaan pembagunan kan perlu waktu, Rp 25 dicairkan dulu lalu lihat progresnya seperti apa. Kemudian dicairkan lagi, intinya tetap sama cuma tahapan pencairan yang agak berbeda,” kata TGB.

AYA

Saat ini tidak ada waktu untuk mendiskusikan tentang mengapa dan bagaimana terjadinya mutasi jabatan. Mutasi dilakukan karena kepercayaan, dalam pemberian amanah

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com ––  Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH., melantik dan mengambil sumpah jabatan eselon III secara terbatas terhadap enam Aparat Sipil Negara (ASN) pada jajaran layanan kebencanaan Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), di Kantor Kontainer Pemda KLU, Rabu (12/9).

Pejabat eselon III yang dilantik tersebut berjumlah enam orang ASN.

Diantaranya, Evi Winarni SP. M.Si, sebagai Sekretaris BPBD KLU, yang sebelumnya sebagai Sekretaris Camat Gangga, Lalu Ahmad Yani, S.KM. M.Kes. sebagai Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Transmigrasi serta Penanaman Modal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Negasip  S.Sos, diberi kepercayaan menempati posisi Sekretaris pada Kantor Camat Gangga yang sebelumnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD KLU dan Kamaludin, S.Sos sebagai Sekretaris Korpri KLU.

Selanjutnya I Ketut Pasek Suparta, S.Pd., dipercayakan sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD KLU dan Wardoyo S.Pd., diamanahkan sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sebelumnya dijabat oleh Negasip S.Sos.

Saat memberikan sambutan, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, menyampaikan ajakan untuk senantiasa berkhusnudzon atau berprasangka baik.

“Mutasi jabatan tak dilakukan karena kesalahan yang dilakukan aparatur. Mutasi adalah kebutuhan organisasi pemerintahan sehingga semua berjalan secara dinamis, bukan karena ada yang tidak baik dalam pelaksanaan tugas,” katanya, setelah melantik pejabat eselon III, di KLU, Rabu (12/9.

Najmul menjelaskan, saat ini tidak ada waktu untuk mendiskusikan tentang mengapa dan bagaimana terjadinya mutasi jabatan. Mutasi dilakukan karena kepercayaan, dalam pemberian amanah.

“Pemberian amanah tak lepas dari pengorbanan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima amanah. Sebab berat dan ringannya amanah tergantung dari keikhlasan kita menerima amanah tersebut,” terangnya.

Apabila kita jalani sebagai sebuah kewajaran, lanjutnya, rotasi dan penyegaran jabatan merupakan sesuatu yang niscaya pada sebuah organisasi.

“Jika pemahaman seperti itu, maka tak terasa berat menjalankan amanah tersebut,” tambah Najmul.

Diakhir sambutannya, Ia menyampaikan terima kasih kepada pejabat sebelumnya yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudiandiakhiri dilakukan penandatanganan naskah pelantikan dan ucapan selamat kepada pejabat yang telah dilantik.

Dalam acara yang berlangsung singkat dan khidmat itu, hadir juga Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH, Asisten III Setda KLU Ir. Lalu Mustain, MM, Kepala Inspektorat KLU Inspektur Drs. Zaenal Idrus dan Kepala BKD Moh Nadjib MPd.

Razak/Humaspro

SBY mempersilahkan pembongkaran prasasti tersebut jika itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usul atau saran Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok

lombokjoutnal –

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kabar pencopotan prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok, yang diresmikannya pada tahun 2011 silam, di Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kini, nama Bandar Udara Internsional Lombok diganti menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub RI), pada tanggal 5 September 2018 kemarin.

Dalam tanggapannya, SBY mempersilahkan pembongkaran prasasti tersebut jika itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usul atau saran Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok.

SBY juga mengatakan, dirinya tidak mempunyai hak apalagi kemampuan untuk menghalangi keinginna Jokowi  jika ingin mengganti nama Bandara Lombok sekaligus  prasasri.

Namun demikian, SBY yakin Presiden Jokowi akan menghormari karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya. SBY pun meminta agar isu ini tidak diributkan, karena masih banyak yang harus dilakukan yaitu membuat rakyat semakin sejahtera.

Tanggapan SBY tersebut, disampaikan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, melalui akun Facebooknya, Imelda Sari, Rabu (12/9).

Berikut ini kutipan utuh isi status laman facebook Imelda Sari yang berisi tanggapan SBY terkait kabar pembongkatan prasasti bandara di Lombok :

Tanggapan SBY

Menanggapi banyaknya aspirasi para kader Demokrat yang meminta tanggapan Ketum PD, SBY terkait kabar adanya rencana mencopot prasasti peresmian yang ditanda tangani SBY pada saat meresmikan Bandara internasional Lombok tahun 2011, SBY menyampaikan tanggapan singkatnya berikut :

“Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya. Namun, apabila pencopotan prasasti Bandara Internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok … ya saya persilahkan. Lagi pula saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi. Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja. Namun, saya sangat yakin, …. catatan Allah Swt tidak akan pernah bisa dihapus. Tolong isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera. Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. ”

Razak

BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan para pengungsi

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan Cabang Mataram terus membantu dan menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat yang terdampak gempa bumi, khususnya di Kabupaten Lombok Utara.

Sebelumnya,  pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Mataram telah menyerahkan bantuan logistik dan kebutuhan sehari-hari para pengungsi korban yang terdampak gempa di Kecamatan Gangga dan Kecamatan Bayan di Lombok Utara.

Tak berhenti hanya dengan bantuan logistik, pihak BPJS Kesehatan juga melakukan pemantauan terkait kondisi kesehatan para pengungsi. Perkembangan terakhir, diperoleh informasi bahwa banyak pengungs yang mulai diserang wabah diare.

Slah satu penyebab munculnya wabah diare itu, di tenda-tenda pengungsi ternyata belum ada fasilitas MCK yang merupakan syarat mutlak dan diperlukan guna menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram melihat pengadaan fasilitas MCK sangat mendesak harus ada di pengungsian.  Karena itu, perlu bantuan untuk pembuatan fasilitas MCK, apalagi wabah diare mulai menyerang di tenda-tenda pengungsian, ” jelas Kepala BPJS Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, Selasa [11/09].

BJS Kesehatan Cabang Mataram menyerahkan uang sebesar Rp100 juta yang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara. Bantuan tersebut ditujukan untuk membuat fasilitas MCK untuk para pengungsi.

Dalam kesempatan menyampaikan bantuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram di dampngi Kepala Bidang SDM & Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Sementara itu, bantuan serupa sebesar Rp50 juta untuk Kabupaten Lombok Barat, diserahkan  Budi Mohamad Arief, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan kepada Bupati Lombok Barat, didampngi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ibu Hj. Ermalena,MHS.

Rr

Hasil rapat agar segera dibahas oleh pemerintah ekskutif pada rapat Kabinet, pihak DPR juga akan tetap mengawal dan menagih implementasi lima point itu

lombokjournal.com –

JAKARTA ;   Rapat konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama 16 Kementerian/Lembaga tentang percepatan pemulihan pasca gempa bumi Lombok (NTB), di Gedung Pansus B Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Senin (10/09) lalu, telah menghasilkan lima point kesimpulan.

Wakil Ketua DPR RI Dapil NTB, Fahri Hamzah, sekaligus selaku pimpinan rapat konsultasi, mengatakan, hasil rapat ini agar segera dibahas oleh pemerintah ekskutif pada rapat kabinet. Pihak DPR juga akan tetap mengawal dan menagih implementasi dari lima point itu.

“Kita minta pak Jokowi membawa kesimpulan ini ke dalam Rapat Kabinet dan kita akan tagih realisasinya,” ungkap Fahri, melalui laman facebooknya, @FahriHamzahPage, Rabu (12/9).

Berikut ini lima point kesimpulan dari rapat konsultasi antara DPR RI dengan Kementerian atau Lembaga terkiat tentang pemulihan gempa NTB ini :

1. DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan Inpres No. 5/2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak gempa yaitu, Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh kementerian/lembaga untuk digerakkan untuk pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.
2. DPR RI meminta penyederhanaan birokrasi penanganan gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid, yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.
3. Pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan dampak gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. Untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek dan panjang.
4. Pemerintah meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan tiba.
5. Pemerintah segera transfer dana bantuan stimulun, sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola, sehingga tidak tersimpan lama di rekening dan menjadi modal masyarakat untuk membangunan rumahnya kembali.

Sebelumnya, dalam rapat konsultasi tersebut hadir juga seluruh anggota DPR RI Dapil NTB, di antaranya, H. Willgo Zainar, Hj. Ermalena dan lain-lain.

Razak

Semangat bangkit kembali diperlukan untuk menata hidup yang lebih baik

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin., S.H., M.Si bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-35, Rabu (12/09). Upacara digelar di halaman Kantor Dinas Dikbudpora, Kabupaten Lombok Utara(KLU).

Pada kegiatan yang dirayakan setiap tahun itu, Wagub berpesan agar semangat olah raga pada masyarakat NTB, khususnya KLU, menular pada kebangkitan masyarakat pasca gempa.

“Jadikan semangat olahraga dan euforia prestasi putra KLU, yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, sebagai dorongan kuat untuk bangkit dan bangun kembali,” pesan Wagub.

Menurut Wagub kelahiran Sumbawa itu,  semangat bangkit kembali diperlukan untuk menata hidup yang lebih baik. Terutama, menyangkut hal-hal baik yang pernah berdiri dan tumbuhan di masyarakat KLU.

Saat membacakan Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Wagub juga memberikan motivasi khusus bagi para pelajar di KLU. Bencana gempa bumi yang menimpa Lombok, menurut Wagub, tidak boleh mengurangi semangat belajar dan optimisme siswa dalam berjuang meraih cita-cita.

AYA/hms

Hasil sementara rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dari Kepala Bappeda masing-masing Kabupaten Kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 Triliun, kerugian sebesar Rp 2,49 Triliun dan kebutuhan sebesar Rp. 10,19 Triliun

MATARAM.lombokjournal.com — Rapat Koordinasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa, di Hotel Grand Lagi, Rabu (12/09), diminta dapat menghasilkan rancangan program Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa di kabupaten/kota terdampak.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D menyampaikan itu saat membuka rapat tersebut, agar hasilnya sesuai yang dibutuhkan dan harapan masyarakat terdampak.

Pak Ros, panggilan akrab Sekda, berharap seluruh perumahan warga terdampak gempa dapat segera dibangun.

Pak Ros menjelaskan, sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2018, masa rekonstruksi paling lambat selama 6 bulan.

Dalam masa itu, semua perumahan warga dapat terbangun, dan tidak ada lagi masyarakat terdampak yang masih tinggal di tenda-tenda darurat.

Sekda menegaskan, saat ini yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah pembangunan sekolah dan fasilitas sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, fasilitas ekonomi dan Perkantoran.

Sehingga proses belajar anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan, aktivitas perkantoran dan roda perkonomian masyarakat kembal berjalan normal.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir. Harmensyah mengatakan, ada lima sektor target rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang fokus akan dilakukan pemerintah.

Diantaranya, sektor pemukiman, meliputi verifikasi rumah warga terdampak dan pembangunan infrastruktur, sektor enokomi produktif, meliputi pembangunan fasilitas ekonomi seperti pasar sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat.

Sektor sosial meliputi pembangunan fasilitas pendidikan, agama dan kesehatan dan lintas sektor meliputi pembangunan perkantoran yang rusak agar proses pelayanan publik dapat segera berjalan dengan baik.

Ia juga menjelaskan, data hasil sementara rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan data dari Kepala Bappeda masing-masing Kabupaten Kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 Triliun, Kerugian sebesar Rp 2,49 Triliun dan Kebutuhan sebesar Rp. 10,19 Triliun.

Data itu meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, seKtor sosial, sektor ekonomi produktif dan lintas sektor.

“Saya berharap perencanaan aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat segera diselesaikan, agar segera dapat dibawa pada Rakor tingkat pusat di Kemenko PMK yang dipimpin oleh Menteri Puan Maharani dan di Persentasikan oleh Gubernur NTB,” ungkapnya.

Rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan dan selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan dampak bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sony B. Harmadi.

Juga seluruh jajaran OPD Provinsi NTB dan Kepala Bappeda kabupaten/kota terdampak gempa.

AYA/hms

Lombok khususnya NTB sangat berpeluang untuk kembangkan Fintech. Ketika ada cabang di Lombok akan menjadikan Lombok sebagai simbol dan mempromosikannya

MATARAM.lombokjournal.com — Perusahaan Fintech atau Danarupiah adalah perusahaan teknologi tinggi yang memberikan layanan keuangan kepada pengguna Indonesia. Layanan yang disediakan saat ini mencakup keuangan mikro online, konsumsi angsuran e-commerce, dan lain-lain.

Perusahaan asal Cina yang berkantor pusat di Jakarta dan akan buka Kantor Cabang di Lombok, NTB siapkan peluang kerja bagi korban gempa bumi Lombok.

“Karyawannya nanti akan kami ambil dari anak-anak korban gempa Lombok “Ujar Publik Relation (PR) Perusahaan Fintech , Peter Lee di Mataram, Selasa (11/9).

Ia menjelaskan, Perusahaan yang akan dibangun di Lombok nantinya  ini memiliki operasi formal, dan telah memperoleh izin OJK.

“Di masa depan, Danarupiah akan bekerja lebih keras untuk membayar masyarakat, menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk Indonesia, bekerja keras untuk melakukan pekerjaan amal, dan memenuhi tanggung jawab sosial.”Ujarnya

Menurutnya, Lombok khususnya NTB sangat berpeluang untuk kembangkan Fintech. Ketika ada cabang di Lombok akan menjadikan Lombok sebagai simbol dan mempromosikannya.

Perusahaan teknologi internet Dana rupiah lanjutnya, setelah melakukan sumbangan material ke Lombok, terus masuk jauh ke garis depan untuk melaksanakan tanggung jawab amal dan kesejahteraan sosial.

Melalui kerja sama dengan NU, perusahaan ini menciptakan lapangan kerja untuk daerah bencana, pada saat yang sama, bekerja sama dengan Universitas NU untuk menjalankan sekolah, memberikan kontribusi untuk pelatihan kerja dan keterampilan siswa.

Peter Lee menjelaskan, untuk sementara, masih koordinasi dengan pihak Universitas NU NTB karena, salah satu gedung di NU akan digunakan sebagai Kantor Fintech untuk sementara Waktu.

Dia menambahkan, jika perusahaan tersebut nanti berkembang dan mempunyai pendapatan banyak, maka akan di donasikan untuk masyarakat NTB yang membutuhkan.

AYA (*)

Tuan Guru Bajang (TGB), Dr. Muhammad Zainul Majdi, MA, selalu menerapkan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh pahlawan nasional dari NTB tersebut, dalam membangun NTB

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB terpilih, Dr. Sitti Rohmi Djalilah, mengajak seluruh jamaah Nahdlatul Wathan (NW) bersyukur, digantikannya nama Bandar Udara Internasional Lombok (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, pada Rabu, 5 September 2018.

Hal itu disampaikannya dalam peringatan awal tahun baru Islam 1440 H, di Aula Pondok Pesantren Darunnahdlatain NW Pancor, Lombok Timur, Selasa, (11/09).

“Alhamdulillah Wasyukrulillah, belum lama ini, kita mendapatkan kabar gembira bahwa nama guru kita, pahlawan nasional pertama di NTB, Almagfurullah Maulanasyeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dijadikan sebagai nama badara Lombok yaitu Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid,” kata Rohmi, dalam pidatonya di hadapan para jamaah yang hadir.

Atas nama Ketua Umum Pimpinan Pusat (Pimpus) Muslimat NW, Rohmi menambahkan, Zainuddin Abdul Madjid telah banyak berjuang bagi bangsa dan negara Indonesia serta memberikan kontribusi yang terbaik bagi ummat  hingga akhir hayatnya.

“Sebagai murid, benihan, pecinta dan anjum NW kita  senantiasa harus banyak belajar dari Almagfurullah Maulanasyei kh,” ucapnya, kepda seluruh jamaah NW.

Selanjutnya Rohmi menilai, Tuan Guru Bajang (TGB), Dr. Muhammad Zainul Majdi, MA, selalu menerapkan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh pahlawan nasional dari NTB tersebut, dalam membangun NTB.

“Alhamdulillah, kita melihat dan merasakan pesatnya kemajuan di NTB selama 10 tahun kepemimpinannya,” sebutnya.

“TGB tidak pernah mengajak kita untuk melakukan hal-hal negatif. Beliau selalu menebarkan oftimisme dan energi positif kepada masyarakatnya, jamaahnya, dan kepada siapa pun yang berjumpa dengan beliau. Tak heran jika kehadiran beliau selalu ditunggu-tunggu baik di NTB, Indonesia, bahkan di luar negeri,” jelas Rohmi lagi.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan TGB di NTB segera berakhir. Kemudian digantikan oleh pemimpin yang baru, yaitu Dr. Zulkieflimansyah dan Dr Sitti Rohmi Djalilah. Yang rencananya akan dilantik tanggal 17 September 2018.

“Mohon do’a semoga kami bisa melaksanakan amanah masyarakat NTB dengan sebaik-baiknya. Dapat melanjutkan dan meningkatkan capaian yang diraih NTB selama era kepemimpinan TGB,” tutup Rohmi, yang merupakan kakak dari TGB, sekaligus cucu dari pendiri organisasi NW, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid.

Razak