Rhoma Irama menyampaikan santunan didampingi Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar dan Direktur IZI Wildan Dewayana untuk 100 Anak Yatim

MATARAM.lombokjournal.com — Masyarakat NTB diajak menunaikan lebih banyak kewajiban zakatnya melalui Inisiasi Zakat Indonesia (IZI).

Hal itu disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, saat menghadiri Tabligh Akbar sekaligus launching Inisiatif Zakat Indonesia di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Selasa, (09/10).

Doktor Zul berharap dengan kehadiran sang Raja Dangdut di tengah masyarakat yang baru saja dilanda musibah, memberikan sedikit hiburan sekaligus mengurangi rasa duka masyarakat yang terdampak bencana di Lombok Utara.

Gubernur memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut, dan berharap keberadaan IZI di NTB akan dapat memberikan manfaat besar dan keberkahan bagi masyarakat, terutama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB.

Direktur IZI Wildan Dewayana, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kepercayaan masyarakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia, dalam menyalurkan amanah untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di NTB.

Saat ini IZI  banyak melakukan banyak kegiatan dari amanah masyarakat yang disalurkan. Kepedulian ini telah banyak memberikan manfaat besar bagi pemulihan pasca gempa, seperti pembangunan Sekolah, Musholla dan Hunian Sementara bagi para korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

Acara tersebut juga dilakukan penyerahan santunan langsung dari H. Rhoma Irama didampingi Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar dan Direktur IZI Wildan Dewayana untuk 100 Anak Yatim.

AYA/Hms

Formasi CPNS 2018 untuk Kabupaten Lombok Timur hanya 225, yakni formasi umum dan guru

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 pada portal SSCN di daerah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 3. 295 orang, per 8 Oktober 2018.

Hal itu dikatakan Baharudin, Kepala Seksi (Kasi) Formasi dan Pengadaan Pegawai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, tentang banyaknya minat pencari kerja untuk menjadi pegawai pemerintah.

“Sampai hari Senin, 8 Oktober 2018 itu sudah ada 3.295 pendaftar. Ini yang sudah mendaftar masuk di SSCN,” ujarnya, kepada lombokjournal.com, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (09/10) siang.

Jumlah pelamar pada SSCN tersebut terdiri dari pelamar umum dan pelamar tenaga honorer kategori 2 (THK-II). Masing-masing sebanyak 3.281 orang dan 14 orang.

“Pelamar umum 3.281, dan pelamar dari HK dua atau Tenaga Honorer Kategori Dua sebanyak 14,” sebut Baharudin.

Namun dikatakannya, baru 605 orang yang sudah mengirim berkas ke BKPSDM Lotim, melalui kantor Pos.

“Berkas yang kami terima sampai kemarin, Senin (08/10) itu adalah 605 dari Pos. memang ketentuannya harus dikirim lewat Pos,” terangnya.

“Yang diantar tadi itu ada seratusan. Jadi, bertambah menjadi sekitar 700,” tambahnya.

Baharudin menjelaskan, portal SSCN sempat mengalami kendala jaringan alias lelet. Salah satu sebabnya, karena terlalu banyak yang mengakses.

“Sekarang sudah dibenahi oleh BKN karena banyaknya laporan. Sudah diantisipasi oleh pusat. Sekarang sudah lancar,” akunya.

Diungkapnya, sebelum Admin saja sulit juga masuk portal SSCN. Mungkin jaringan sedang maintenance. Tapi sekarang sudah mulai lancer. .

Baharudin kembali menegaskan, formasi CPNS 2018 untuk Kabupaten Lombok Timur hanya 225, yakni formasi umum dan guru.

“Formasi umum 146. Formasi dari eks kategori dua adalah 79, khusus untuk tenaga guru,” tutupnya.

Razak

Tangis tak bisa menyelesaikan masalah, tapi yang dibutuhkan  adalah kemauan dan semangat agar mampu membangkitkan diri ditri sendiri, bangkit dari keterpurukan

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara,H  Najmul Akhyar, saat berdialog dengan warga Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Senin (08/10), memuji karakter masyarakat Lombok Utara yang tidak bermental pengemis.

“Karakter paling berharga dari masyarakat KLU, yaitu tak adanya fenomena pengemis, ” kata bupati.

Ia mengakui, presentasi kemiskinan di Lombok Utara tertinggi di NTB.

“Tapi nyaris tak ada masyarakat KLU yang menjadi pengemis,” ungkapnya  bangga.

Sebelumnya, di tengah-tengah dialog dengan warga Pendua, Bupati Najmul  menyampaikan rasa terimakasihnya kepada para relawan yang telah membantu penanganan warga yang terdampak gempa, khususnya di Lombok Utara.

Pemda KLU tak bisa membalas, kecuali dengan mendoakan hal-hal yang terbaik bagi para relawan dan lembaga yang berdonasi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bangkit dari kesedihan. Seruan berupaya bangkit dari keterpurukan menjadi bagian dari solusi.

“Kesedihan tak pernah bisa membantu kita menyesaikan masalah. Ada pun yang mampu menyelesaikannya adalah dengan bangkit beraktivitas kembali seperti dulu. Memanfaatkan puing bangunan yang masih tersisa, untuk membangun kembali hunian,” tutur bupati.

Dikatakannya, tangis tak bisa menyelesaikan masalah. Paling dibutuhkan  adalah kemauan dan semangat agar mampu membangkitkan diri ditri sendiri, bangkit dari keterpurukan.

“Pendua Bangun Kembali, Pendua Bangkit, ” katanya memberi semangat.

Najmul Akhyar saat itu didampingi Camat Kayangan M. Thohir, Kepala Desa Pendua, Agus Salim, tokoh masyarakat, dan para relawan mendeklarasikan Desa Pendua Bangkit

Kades Pendua, Agus Salim, dalam sambutannya menyampaikan deklarasi Desa Pendua Bangkit adalah langkah awal untuk membangun kembali masyarakat, khususnya di Desa Pendua untuk bangkit setelah bencana melanda.

Menurutnya, Deklarasi Desa Pendua Bangkit disuarakan, agar terpatri jiwa semangat untuk peduli membangun desa dan masyarakat.

“Ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan khususnya bagi masyarakat yang ada di Pendua. Pertama, bersyukur karena kita masih diberikan keselamatan hingga saat ini. Kedua, sabar menghadapi bencana. Ketiga, percaya diri dengan kemampuan untuk mandiri. Keempat, tetap jaga kekompakan dan yang terakhir  kembali ke jati diri kita sendiri,” katanya.

Pada masa darurat, Pemdes Pendua cukup banyak menerima bantuan, baik dari pemerintah maupun relawan.

Kini, telah mulai didirikan huntara pada beberapa dusun, sebagai pemicu semangat untuk bangkit dan bangun kembali di Desa Pendua.

Harry

Pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat sangat lamban, sebab hingga saat ini tidak ada perkembangan terkait penyaluran

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH mengatakan, proses pemberian dan bantuan stimulan yang dijanjikan oleh pemerintah pusat sangat lambat.

Najmul mengatakan itu saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, di Pendopo Menggala, Sabtu (06/10). Saat menyambut Fahri, Bupati Najmul didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dihadapan Fahri Hamzah, Najmul menyampaikan perkembangan terkini, terdapat 1478 warga yang akan menerima dana stimulan hunian masyarakat terdampak gempa. Meski proses verifikasi sudah diselesaikan namun hingga saat belum ada realisasinya.

Permasalahan kedua, lanjut Najmul, yakni terkait dengan jaminan hidup (Jadup) kepada masyarakat terdampak, yang juga belum terealisasi.

“Pihak Kementerian Sosial pernah melayangkan surat ke gubernur dan kami menerima tembusannya. Sesuai juknisnya, setelah masa transisi darurat baru bisa diberikan. Namun apakah Jadup ini diberikan atau tidak, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukannya,” ungkapnya.

Dikatakan, pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat cukup lamban, indikatornya tidak ada perkembangan terkait penyaluran.

“Semoga ada keseimbangan dari pemerintah pusat, terkait laju verifikasi diimbangi dengan penyalurannya. Terkait infrastruktur, seharusnya sekolah-sekolah darurat mestinya sudah selesai didirikan semua,” ujarnya jelas.

Namun hingga saat ini, masih ada siswa yang belajar di luar ruang belajar tanpa adanya ruang darurat.

Wakil Ketua DPR RI dapil NTB, H. Fahri Hamzah mengatakan, DPR RI telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Bencana NTB-Sulawesi, tinggal diumumkan pada sidang paripurna untuk mengawasi kinerja dan kebijakan pusat di daerah.

Terkait hunian tetap yang rencananya dikucurkan pemerintah pusat, Fahri menegaskan, agar pemerintah merealisasikan dana dimaksud dan mempercayai rakyat yang sedang susah untuk membangun kembali huniannya.

“Percayalah kepada rakyat yang sedang susah, agar hidup rakyat (terdampak gempa) pulih kembali, pemerintah daerah telah mempunyai mekanisme verifikasi dan asistensi penyalurannya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Fahri, DPR RI telah melakukan mobilisasi dana untuk hunian sementara (huntara) dengan mengumpulkan berbagai NGO.

Razak | Hms

JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara

LOMBOk UTARA.lombokjournal.com —  Bencana gempa bumi di Lombok yang memilukan menggerakkan JNE turut berkontribusi meringankan beban para korban bencana.

Dengan kapabilitas yang dimiliki, dan dukungan dari 6000 titik layanan serta 40.000 karyawan di seluruh pelosok Nusantara, JNE berhasil menyalurkan bantuan dalam bentuk barang dari para pelanggan dan uang tunai hasil penggalangan dari karyawan internal.

Dalam melakukan penyaluran barang bantuan, JNE mendirikan Posko Bencana JNE Mataram yang berlokasi di Jl. Amir Hamzah No. 102 Mataram, Lombok –  Nusa Tenggara Barat.

Di Posko ini tidak hanya melibatkan para karyawan JNE Mataram saja, tetapi juga dibantu oleh perwakilan dari setiap cabang di Regional Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB.  Total sebanyak 103 ton barang bantuan telah berhasil disalurkan.

Sementara, dana bantuan hasil pengumpulan dari karyawan JNE se-Indonesia, yang mencapai kurang lebih Rp. 214 juta, direalisasikan dalam bentuk bantuan untuk karyawan JNE Mataram dan sekitarnya serta pembangunan Integrated Community Shelter (ICS) hasil kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Pada pembangunan ICS ini, JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara.

ICS merupakan area atau kompleks yang terdiri dari beberapa unit rumah hunian sementara (shelter) yang dilengkapi dengan fasilitas toilet umum, rumah ibadah, warung wakaf untuk berbelanja kebutuhan harian, humanity store yang menyediakan paket sembako untuk kebutuhan selama 1 (satu) minggu, sekolah darurat, dapur umum, trauma healing, dan sarana bermain anak, serta pelayanan medis.

Manajemen JNE berkesempatan melakukan kunjungan ke shelter di area Lapangan Gondang, Senin. (08/10). Chandra Fireta, selaku Direktur JNE dalam kunjungannya menjelaskan kepedulian JNE.

“Pembangunan beberapa shelter ini merupakan wujud kepedulian JNE sebagai perusahaan anak bangsa untuk membantu meringankan beban penderitaan para pengungsi korban pasca gempa Lombok. Dalam perjalanannya yang hampir mencapai usia 28 tahun di Indonesia, JNE tidak hanya fokus pada perkembangan bisnisnya, tetapi juga berperan aktif dalam menjalankan kegiatan sosial.” Katanya.

Chandra Fireta, juga memberikan bantuan langsung kepada korban pasca gempa Lombok yang tinggal di rumah hunian sementara ini.

Acara ini dihadiri oleh Edi Santoso, Direktur JNE; Samsul Djamaludin, selaku  VP Of Quality Assurance; Eri Palgunadi, selaku VP Marketing; Jontri Kusnanto, selaku Head of National Operation Division, dan Misty Lulu Indrayani selaku Branch Manager JNE Mataram.

AYA (*)

Dengan melakukan hearing, IGI NTB berharap pemerintah bisa mengetahui, di NTB masih ada 34.000 guru honorer yang perlu diperhatikan nasibnya

MATARAM.lombokjournal.com — Ikatan Guru Indonesia Nusa Tenggara Barat (IGI NTB) meminta pemerintah untuk mempermudah guru honorer yang ingin menjadi PNS.

Permintaan ini dilakukan menyusul adanya pembatasan maksimal usia 35 tahun dalam seleksi CPNS tahun 2018 yang dituangkan dalam Permenpan RB Nomer 36 tahun 2018.

“Kalaupun ada pengangkatan untuk CPNS, Saya berharap sekali guru-guru honorer ini diakomodir.” ujar Ketua IGI NTB, Ermawati di Mataram ,Senin (08/10).

Pembatasan usia dalam seleksi CPNS 2018 dinilai tidak relevan dan tidak berpihak dengan guru honorer. Sebab ditinjau dari kinerja, guru honorer juga telah bekerja secara profesional untuk kepentingan generasi bangsa.

“Nasib teman-temen saat ini seperti di ombang-ambingkan, dan saya katakan pemerintah tidak berpihak kepada guru honorer. Padahal kinerjanya tidak kalah dengan yang PNS,” kata Ermawati.

Melihat jasa dan pengabdiannya, seharusnya pemerintah mengutamakan guru honorer dalam rekruitmen CPNS 2018 tanpa pembatasan usia.

“Giliran meminta perbaikan nasibnya, pemerintah sepertinya tidak memperhatikan, saya berharap pemerintah menggunakan hati nurani, guru – guru ini perlu perbaikan nasib,” tegas Ermawati.

Guna membahas persoalan nasib guru honorer, dalam waktu dekat IGI NTB berencana melakukan hearing ke DPRD, Dinas Pendidikan, dan Gubernur NTB.

Dengan melakukan hearing, IGI NTB berharap pemerintah bisa mengetahui, di NTB masih ada 34.000 guru honorer yang perlu diperhatikan nasibnya.

“Ikatan Guru Indonesia NTB akan memfasilitasi teman-teman untuk hearing di tingkat provinsi,” terang wanita yang juga sebagai Penasehat Forum Guru Honorer NTB.

AYA

Hanya dibayarkan kepada warga yang rumahnya rusak berat

GIRI MENANG.lombokjournal.com  —  Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani menjamin, anggaran jaminan hidup (Jadup) masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bulan Agustus lalu dipastikan tersedia di APBN 2018.

Hal itu disampaikan Menkeu, saat mengunjungi para pengungsi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), Senin (08/10).

Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial, dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja.

Besarnya nominal Jadup tersebut adalah Rp. 10.000/jiwa/hari yang pengusulannya diserahkan melalui Pemerintah Daerah.

Di Lobar, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

Mereka ini, menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati, yang berhak untuk memperoleh Jadup.

“Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang Bu Ambar, panggilan perempuan berkaca mata mengaku baru menyampaikan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati.

Terkait dengan mekanisme pencairan, Sri Mulayani menegaskan, dana Jadup diberikan saat warga sudah kembali ke rumah.

“Jadup itu pasti dicairkan saat warga sudah kembali ke rumahnya,” terang Sri.

Ia memastikan, saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019 tinggal membutuhkan landasan hukum saja.

Menteri yang pernah menjadi petinggi di Bank Dunia itu menyayangkan beredarnya isu, Pemerintah menjadi kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala.

“Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk gempa,di Lombok tetap untuk Lombok,” tegas Sri Mulyani.

Sri bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pasca gempa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sri diminta untuk memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan hutang kepada para kreditur.

Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.

Kedatangan Sri Mulyani juga diikuti oleh Direktur IMF Christine MO Lagarde, Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang diterima oleh Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Bupati Lobar Fauzan Khalid.

AYA

Air terjun ini masih cukup alami dengan ketinggian kurang lebih 17 meter dari permukaan tanah. Namun di sayangkan, belum memilki fasilitas memadai

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Wilayah pedesaan disekitar kawaaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Pulau Lombok, selalu ada obyek wisata yang bisa dikunjungi dan dinikmati masyarakat.

Salah satunya yaitu obyek wisata air terjun di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Desa Lantan memiliki sekitar enam air terjun. Salah satunya air terjun Loang Tune, begitu masyarakat setempat menyebutnya. Obyek wisata ini terletak di Dusun Pemasir Desa Lantan.

“Ada sekitar enam air terjun. Yang dekat dari sini, air terjun Loang Tune,” sebut Risnawati, warga setempat, Minggu (07/10).

Dikatakannya, dinamakan air terjun “Loang Tune”, konon dulu ada lubang tune (jenis hewan reftil) cukup besar di sekitar air terjun.

Air terjun ini tidak jauh dari pemukiman warga. Waktu tempuh untuk bisa sampai ke lokasi, tidak lebih dari 3 menit, dengan berjalan kaki. Melewati jalan setapak yang ada persawahan warga.

Pantauan lombokjournal.com, air terjun ini masih cukup alami dengan ketinggian kurang lebih 17 meter dari permukaan tanah. Namun di sayangkan, belum memilki fasilitas memadai.

Misalnya; tempat buang air besar (WC), berugak dan lain lain,  serta disekitaran air terjun belum tertata rapi dengan baik serta belum maksimal.

Padahal, air terjun ini sangat di harapkan terutama oleh para pemuda Pemasir,  sebagAi sumber pendapatan sekaligus memberikan manfaat ekonomis.

Hal ini terlihat dari usaha beberapa pemuda yang telah mencoba membuat sejenis tempat duduk atau tongkrongan santai. Tujuannya, memanjakan pengunjung, meskipun terlihat belum tuntas.

Salah seorang pemuda, Long, mengatakan, dirinya bersama teman-temannya yang lain berharap agar air terjun “Long Tune” bisa dikenal oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, mereka berusaha agar lokasi air terjun tersebut tertata rapi dengan baik.

“Pengunjungnya tidak terlalu ramai, mas. Tapi Alhamdulillah kemarin Jumat ada beberapa orang yang mengunjungi. Mungkin, belum dikenal dan lokasinya masih kita benahi bersama teman-teman yang lain”, ucap Long, sapaan akrabnya.

Obyek wisata pedesaan sebagai salah satu sumber daya dan menjadi nilai tambah ekonomi masyarakat, agar benar-benar di perhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa pemerintah kabupaten.

“Kita harpakan juga agar pemerintah, terutama pemerintah desa supaya menjadi perhatian soal obyek wisata desa. Salah satunya air terjun ini,” jelas Long.

“Keberadaan obyek wisata tersebut menjadi sia-sia. Jika tidak dikelola dengan serius dan maksimal,” tambahnya.

Selanjutnya dikatakan Long, sebab air terjun Loang Tune merupakan salah satu air terjun yang ada di Desa Lantan.

“Masih ada obyek wisata lainnya yang ada di Desa kami, dan air terjun ini salah satunya,” tuturnya.

Razak

Kepala Dinas Sosial Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, akan terus menagih pemerintah pusat agar segera mencairkan uang jaminan hidup sebesar Rp10.000 per hari untuk masing-masing korban gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Banyak janji yang dilontarkan pemerintah pusat belum direalisasikan bagi korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Termasuk bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Jenis bantuan itu yakni Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) berupa; jaminan hidup, bantuan korban luka-luka dan bantuan isi hunian tetap.

Setelah adanya surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah. Kini bantuan tersebut masih simpang siur, tak ada kejelasan dan  bahkan terancam dibatalkan.

Dalam surat yang tertanggal 21 September 2018 tersebut, Kemensos mengaku bahwa anggaran bantuan sosial tahun 2018 terbatas. Mengingat sudah masuk semester II triwulan III.

“Dan banyaknya kejadian bencana alam dari Januari s.d Agustus 2018,” tulis Kemensos RI dalam surat tersebut, pada poin 3.

Atas dasar itulah, Gubernur NTB diminta agar mengintruksikan Bupati/Walikota untuk tidak menjanjikan bantuan kepada calon penerima, meskipun data penerima sudah di valisasi.

Terkait hal itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menjadi geram. Ia meminta pemerintah pusat jangan mempersulit warga namun turun untuk sosialisasi.

“Jadi jangan dipersulit, jangan terlalu banyak birokrasi. Pemerintah tinggal edukasi cara-cara mencairkan uang dan diketahui aparat Desa,” ucapnya tegas, saat dihubungi lomnokjournal.com, Sabtu (06/10) sore.

Dikatakan Ganefi, korban gempa Lombok juga kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Bukan hanya kehilangan anggota keluarga dan rumah.

Untuk itu, lanjut Ganefi, pemerintah segera memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada warga sebelumnya.

“Apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah, baik untuk perbaikan rumah dan jaminan hidup atau apapun itu memang harus terealisasi,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Kepala Dinas Sosial Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, akan terus menagih pemerintah pusat agar segera mencairkan uang jaminan hidup sebesar Rp10.000 per hari untuk masing-masing korban gempa.

Sementara, Bupati Lombok Utara (KLU), H. Najmul Akhyar sendiri masih ragu apakah dana jaminan hidup kepada korban gempa itu akan keluar atau tidak.

Razak

`Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi atas bergabungnya mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, atau akrab Tuan Guru Bajang (TGB), yang mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019

MATARAM.lombokjournal.com — Berkunjung ke NTB, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan akan menindak tegas setiap kadernya yang melakukan kampanye hoax.

“Bagi yang melakukan hoax, kami langsung berikan sanksi. Dari peringatan sampai pemecatan seketika,” ucapnya, saat jumpa pers kepada awak media, di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, di Mataram, Sabtu (06/10) siang.

Didampingi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) PDIP Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat , Hasto mengatakan, seluruh calon legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan harus disiplin dan mematuhi aturan Partai yang telah disepakati.

“Berkaitan dengan hoax, kami mengingatkan   agar seluruh caleg agar mematuhi. Kami memiliki tim disiplin di bawah Ketua Bidang Kehormatan,” ujarnya.

“Karena tidak ada pemimpin lahir dari pengalaman buruk. Pemimpin lahir gari cita-cita besar,” tambahnya.

Terkait Pilpres 2019, Hasto memberikan apresiasi atas bergabungnya mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, atau akrab Tuan Guru Bajang (TGB), yang mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Terimakasih, dari dukungan Bapak Tuan Guru Bajang sangat positif. Dan menunjukkan kepemimpinan Bapak Jokowi yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh kalangan,” sebutnya.

Dukungan tersebut, lanjut Hasto, merupakan suatu tanda, rakyat ingin mencari pemimpin yang mampu memenuhi harapan dan dekat dengan masyarakat.

“Pemimpin yang dengan kerja keras, mampu menghadirkan kebijakan ditengah rakyat yang sedang susah. Baru kali ini, ada pekimpin yang memperhatikan sertifikasi tanah,” jelasnya.

Hasto kembali menegaskan, PDI Perjuangan pada prinsipnya bekerja sama dengan Partai pendukung lainnya untuk memenangan pasangan  nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, di Pilpres 2019.

“Kami bergandengan tangan dengan Partai Golkar, kemudian dengan Nasdem, dengan PPP, dengan PKB, Perindo, PSI, PKPI dan Hanura,” cetusnya.

Kunjungan Sekjen DPP PDIP tersebut dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Daeah DPD PDIP Provinsi NTB.

Razak