Pemkab Lobar juga memiliki kegiatan rutin membumikan Al-Qur’an kepada masyarakat dengan menggelar dan mendorong seluruh tingkatan pemerintah lingkup Lobar untuk mengadakan Ngaji Bersama sampai khatam 30 juz

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Kafilah Lombok Barat (Lobar),  yang ikut MTQ Nasional XVII di Medan, Sumatera Utara, mendapat kunjungan Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid.

Selain memenuhi janjinya untuk datang, Bupati Fauzan bermaksud memberi semangat kafilah asal Lobar.

Fauzan didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra yang sekaligus merupakan Ketua LPTQ Lobar, H Fathurrahim menyempatkan diri mengunjungi kafilah Lombok Barat yang menginap di Hotel Saka Primier Medan, Kamis (11/10).

“Kita datang membayar janji untuk datang. Alhamdulillah ada yang masuk final,” ujar Fauzan.

Untuk itu, tambah Fauzan, ia berharap masyarakat NTB dan Lobar secara khusus bisa ikut mendo’akan para peserta bisa meraih prestasi di ajang musabaqah itu.

Fauzan dan rombongan ditemui oleh Ketua Kafilah NTB, Kabag Keagamaan Biro Kesra Provinsi NTB, H. Aziz Fahmi beserta 7 anggota kafilah asal Lobar.

Kontingen dari Provinsi NTB berjumlah 80 orang, baik peserta maupun pendamping. Mereka berlomba untuk seluruh mata lomba. Namun baru 6 orang dari mereka yang telah dipastikan masuk final, salah satunya Tufail Lutfisalsabila dari Lobar.

Mengikuti sukses penyelenggaraan MTQ ke 26 di NTB tahun lalu, kali ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun menggelar seluruh mata lomba di 7 titik lokasi yang berbeda-beda.

Gelaran syiar Islam ini berlangsung sejak tanggal 6 Oktober lalu dan direncanakan ditutup pada esok hari, Jum’at tanggal 11 Oktober 2018.

Fauzan Khalid sendiri akan bertolak dari Medan esok pagi.

“Kalau sudah menyaksikan Tufail berlomba, baru kita bisa pulang,” pungkas Fauzan sambil senyum.

Pemkab Lobar memiliki komitmen tinggi dalam pembinaan Kajian Al-Qur’an, dan akan memberi penghargaan khusus kepada para juara MTQ dan pembinaan LPTQ,

Pemkab Lobar juga memiliki kegiatan rutin membumikan Al-Qur’an kepada masyarakat dengan menggelar dan mendorong seluruh tingkatan pemerintah lingkup Lobar untuk mengadakan Ngaji Bersama sampai khatam 30 juz.

Kegiatan itu diberi tajuk “Khatmul Qur’an” yang digelar tiap bulan, baik di Rumah Dinas Bupati atau di tempat lain secara bergiliran

Harry

Dalam penyelidikan kepolisian, pasutri ini menyasar tidak hanya orang dewasa untuk menjadi pelanggannya, namun juga dari kalangan pelajar SMA

LOBAR.lombokjournal.com — Oknum guru Pegawai Negeri Sipil di Lombok Barat (Lobar) yang tertangkap karena dagang narkoba jenis sabu, membuat Bupati Lobar, H Fauzan Khalid bereaksi keras.

Fauzan sangat menyesalkan praktik dagang barang haram yang dilakukan oleh oknum guru tersebut.

“Keterlaluan. Mestinya sebagai guru, ibu ini memberi contoh yang baik kepada orang lain, terutama anak didiknya,” ujarnya kesal, Rabu (10/10)

Beberapa hari yang lalu, seorang oknum Guru Pegawai Negeri Sipil, inisial E (48) terpaksa diamankan pihak kepolisian. Oknum tersebut terlibat dalam bisnis narkotika jenis sabu.

E tdak hanya sendiri, dia juga melibatkan 2 orang atas nama S dan R sebagai kurirnya.

Pihak kepolisian menjaring juga banyak barang bukti. Di antaranya 5 paket kecil sabu seberat 1,5 gram, satu timbangan elektrik,perangkat alat hisab sabu, uang yang diduga hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 3,8 juta dan 3 handpone.

Dalam menjalankan bisnisnya, Oknum guru SD di Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada dibantu oleh suaminya. Mereka dengan leluasa memperjual belikan barang haram itu di rumahnya.

Dalam penyelidikan kepolisian, pasutri ini menyasar tidak hanya orang dewasa untuk menjadi pelanggannya, namun juga dari kalangan pelajar SMA.

Tingkah polah suami istri ini membuat berang Fauzan Khalid.  Fauzan menduga, oknum guru ini bisa jadi adalah pemain lama di bisnis narkoba.

“Bisa jadi bisnis itu jadi pekerjaan pokoknya. Guru cuma jadi sampingan,” ujarnya sengit.

Dengan ditangkapnya oknum guru itu, Fauzan menghimbau seluruh masyarakat dan khususnya PNS lingkup Pemkab Lombok Barat agar menjauhi narkoba.

“Jangan sekali-kali kita biarkan fenonena narkoba ini ada di sekitar kita. Saya sudah meminta agar yang bersangkutan ditindak tegas saja,” tegas Fauzan.

Tidak hanya itu, Fauzan berjanji mengundang  Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan test urine kepada seluruh ASN di Lombok Barat.

“Kita akan siapkan lagi untuk test urine atau rambut supaya ASN kita terhindar dari bahaya narkoba. Ini bisa menjadi shock terapi buat ASN yang mau coba-coba,” pungkas Fauzan mengancam.

Harry

Bantuan pembangunan musala sangat berarti sebagai sarana ibadah yang juga sebagai media trauma healing

MATARAM.lombokjournal.com — Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru Malaysia.memberikan bantuan uang sebesar Rp 33 Juta untuk pembangunan Musala Ar Rahmah di RT 10 Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, Rabu (10/10).

Musala tersebut rata dengan tanah akibat diguncang gempa bumi awal Agustus lalu.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Pelaksana Fungsi Konsuler I KJRI Johor Bahru Irma Nadjamuddin kepada Takmir Musala Ar Rahmah, Amaq Sukriadi. Ikut mendampingi Kepala Dusun Montong Dao Andi Lala.

Turut serta dalam penyerahan bantuan tersebut Konsul Imigrasi KJRI Johor Bahru I Gusti M Ibrahim dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Dudi Iskandar.

Di sela penyerahan bantuan, Irma menuturkan,, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dari KJRI Johor Bahru atas musibah gempa bumi yang mengguncang wilayah Lombok.

“Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk membangun kembali musala,” kata Irma.

Takmir Musala Ar Rahmah, Amaq Sukriadi menuturkan, mushala tersebut selain untuk salat berjemaah juga difungsikan sebagai tembat belajar baca tulis Al Quran. Karena runtuh, lanjut dia, anak-anak harus belajar mengaji di tenda.

“Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Sesegera mungkin kami membangun agar musala dapat kembali digunakan untuk ibadah dan pendidikan,” kata Amaq Sukriadi.

Kepala Dusun Montong Dao Andi Lala menjelaskan, gempa bumi meluluhlantakkan rumah 490 kepala keluarga (KK) dari keseluruhan 625 KK. Oleh karenanya, lanjut Andi, bantuan pembangunan musala sangat berarti sebagai sarana ibadah yang juga sebagai media trauma healing.

Konsul Imigrasi KJRI Johor Bahru, I Gusti M Ibrahim mengaku berterima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Dudi Iskandar dan jajaran yang telah membantu dalam penyaluran sumbangan pembangunan musala.

Pihaknya juga mengapresiasi atas inovasi-inovasi yang telah dilakukan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

“Kemarin ketika kami anjangsana dan keliling kantor, saya lihat inovasinya luar biasa. Salut atas kepemimpinan Pak Dudi Iskandar setahun terakhir. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya dalam menyalurkan bantuan,” kata I Gusti M Ibrahim.

AYA (*)

Tidak ada jalan lain bagi petani saat kondisi harga komoditi jatuh, selain dengan pengolahan hasil hortikultura. Hasil tanam diolah menjadi aneka produk

lombokjournal.com —

MATARAM — Calon legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Lombok nomor urut 1 dari Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) prihatin dengan jatuhnya harga cabai dan bawang merah.

HBK bertandang ke Kelompok Tani (Poktan) Bijaksari di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. HBK datang bersama istri Hj Dian BK untuk melihat pertanian hortikultura.

“Saya ingin mendengar langsung seperti apa kondisi harga cabai dan bawang merah,” katanya, Rabu (10/10).

Dijelaskan, dari cerita Ketua Poktan Bijaksari Muzaidi, kondisi panen cabai dan bawang merah harganya memprihatinkan. Cabai tidak dipanen, disebabkan harga cabai yang hancur, satu kilo hanya Rp 3.000. Sedangkan ongkos panen satu kilogram Rp 2.000.

“Saya putuskan, tidak usah dipanen biarkan saja sudah,” kata Muzaidi pada HBK.

HBK pun meminta Muzaidi menunjukkan lahan pertanian cabai miliknya. Di lahan seluas lima hektare HBK memperhatikan cabai merah nan ranum. Namun, sudah keriput karena tidak dipanen. Padahal seharusnya cabe ini menyejahterakan petani.

“Bagus-bagus padahal ini cabainya,” ujar HBK.

Cerita Muzaidi berlanjut, pada soal bawang merah. Harganya juga hancur lebur. Ada stok digudang hingga 9 ton.

Problemnya, bila bawang merah dijual harganya tidak menguntungkan. Ia bermimpi bhwa hasil produksi hortikultura ini bisa diolah.

Tentu untuk mengolahnya butuh alat. Serius HBK mendengarkan cerita Muzaidi.

“Dalam kondisi seperti ini memang harus ada langkah lanjutan Pak. Tidak bisa kalau harga jatuh, cabai dan bawang dibiarkan,” ucap HBK.

HBK melanjutkan, tidak ada jalan lain bagi petani saat kondisi harga komoditi jatuh, selain dengan pengolahan hasil hortikultura. Hasil tanam diolah menjadi aneka produk.

“Cabai ini kan bisa diolah jadi bubuk cabai. Sementara bawang dibuat bawang goreng,” ungkapnya sambil menambahkan, harga yang sudah diolah itu akan lebih tinggi.

Pengolahan ini, akan meningkatkan nilai penjualan. Tentu saja, petani harus diberi bekal yang benar bagaimana pengolahan hasil hortikultura ini.

“Harus diolah yang baik tidak asal-asalan,” tandasnya.

Sementara untuk pasar, suami Hj Dian ini menyebut, era saat ini sudah sangat maju. Untuk penjualan bisa menggunakan strategi online, baik di media sosial maupun toko online.

“Nanti kalau butuh pengetahuan soal jual beli online, kami akan bantu,” imbuhnya

Mengenai alat pengolahan untuk bawang merah, HBK berjanji akan membantu. Alat tersebut segera dikirim ke Kota Mataram dalam waktu dekat.

“Ya, kita ingin poktan ini jadi pilot project pengolahan hasil,” tukasnya.

Me

Untuk menekan atau mengatasi pengangguran, Disnakertrans Lotim setiap tahun mengucurkan anggaran di tujuh jenis program keterampilan

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), memperkirakan terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Lotim di tahun 2018.

Tahun 2017, jumlah pengangguran di Lotim sebanyak 20 ribu orang. Dengan adanya bencana gempa bumi di Lombok, mau tidak mau tetap berpengaruh terhadap jumlah pengangguran.

Diindikasikan kenaikan angka pengangguran di Lombok Timur sekitar 30 persen.

Kepala Disnakertran Kabupaten Lombok Timur, Drs. Andika Istujaya, M.Si., kepada lombokjournal.com, di ruang kerjanya, Selong, Rabu (10/10) siang, mencontohkan pekerjaan penggalian pasir. .

“Misalnya di tempat penggalian pasir saja. Karena permintaan kurang, otomatis produksi akan berkurang maka pekerja pun akan dikurangi,” ucapnya.

Namun secara umum, penyumbang pengangguran di Lombok Timur lebih banyak dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menurutnya, karena sistem pendidikan secara umum dan di SMK khusisnya, lebih banyak pada teori ketimbang prakteknya.

“Sehingga pada saat anak-anak ini tamat kemudia dia tidak maksimal terbekali dengan keterampilan,” ujarnya.

“Seharusnya, kalau tidak melanjutkan pendidikan, dia sudah bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Tapi nyatanya, malah menunggu dan mencari pekerjaan,” tambah Andika.

Andika menjelaskan, bahwa untuk menekan atau mengatasi pengangguran, Disnakertrans Lotim setiap tahun mengucurkan anggaran di tujuh jenis program keterampilan. Yang kemudian diaplikasikan di Lokal Latihan Kerja (LLK).

Diantaranya, keteramlilan menjahit, perbengkelan, bangunan, kemudian otomotif dan lain-lain.

“Administrasi perkantoran, disitu ada komputer dan bahasa Inggris. Bengkelnya juga termasuk ada keterampilan mengelas,” sebutnya.

Razak

Fauzan kuatir akan perkembangan Kelompok LGBT yang telah berani menampakkan keberadaaanya secara terang-terangan dan tanpa malu-malu

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com -– Meningkatnya kasus HIV-AIDS di Lombok Barat  (Lobar) dari tahun 2008 sampai 2017 lalu, tidak hanya terjadi pada kelompok resiko tinggi, seperti Pengguna Narkoba, Penjaja Seks Komersial (PSK), dan Waria.

Saat ini ditemukan juga telah meluas ke kalangan Ibu Rumah Tangga dan Balita.

Untuk mencegah dan menanggulangi kasus yang semakin besar lagi, Pemkab Lobar melalui Komisi Penanggulangan AIDS  (KPAI) Lobar menggelar sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan Virus HIV & AIDS.

Sosialisasi yang dihadiri oleh unsur dari SKPD,  LSM, KPAI Provinsi NTB, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan, dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Lobar. Rabu (10/10).

Meluasnya segmentasi pada kelompok resiko rendah seperti Ibu Rumah Tangga dan Balita membuat semua pihak merasa semakin kuatir, mengingat institusi ini dianggap sebagai pertaruhan dan benteng terakhir dalam upaya mencegah meluasnya kasus HIV AIDS di Kabupaten Lombok Barat.

Langkah pun diambil dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS sebagai upaya menahan laju pertumbuhan kasus.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid Selaku Ketua KPAI Lobar mengibaratkan Kasus HIV AIDS sebagai fenomena gunung es di mana perkembangannya semakin membesar.

“Meski perkembangan kasus di Lobar tidak terlalu signifikan, akan tetapi upaya Pencegahan dan Penanggulangan harus semakin dinamis,” pintanya.

Fauzan kuatir akan perkembangan Kelompok LGBT yang telah berani menampakkan keberadaaanya secara terang-terangan dan tanpa malu-malu. Kelompok ini merupakan salah satu  penyebab kasus HIV AIDS terbanyak juga.

Terakhir Fauzan meminta agar semua pihak bersama – sama mensosialisasikan program dengan cara memperkuat rumah tangga namun sekolah dengan tidak mendiskriminasi para pengidap HIV AIDS.

Dari  data kumulatif kasus HIV AIDS Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dari Tahun 1992 sampai Bulan Mei 2018, Kab Lobar berada pada urutan ke -3 di bawah Kota Mataram dan Lombok Timur. Jumlah penderita di Lobar untuk HIV adalah sebanyak 126 orang dan penderita AIDS sebanyak 114 orang.

“Berdasarkan data ini, kami KPAI Lobar melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah – langkah melalui program nyata dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Tujuan program ini sendiri untuk menurunkan jumlah kasus baru HIV AIDS, menurunkan angka kematian dan menurunkan stigma dan diskriminasi,” terang Sekertaris KPAI Lobar H. Junaedi.

Adapun Strategi Operasional yang dilaksanakan, tambah Junaedi, yaitu dengan menggalakkan “STOP”, yaitu Suluh,Temukan/Tes HIV, Obati, dan Pertahankan pengobatan. Harry

Sepekan ini Dinsos NTB telah mendistribusikan air bersih ke wilayah Sembalun di Lombok Timur yang juga menjadi wilayah terdampak gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Sosial (Dinsos)  NTB, Ahsaanul Khalik memperkirakan wilayah yang terancam kekeringan di NTB lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Musibah bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTB menjadi salah satu alasannya.

“Sekarang lebih banyak lagi karena dampak gempa, kan ada beberapa wilayah yang sumur masyarakat tertimbun (akibat gempa),” ujar Ahsanul Rabu (10/10) di Kantor Gubernur NTB.

Dikatakan, kekeringan bukan hal baru di NTB,  selalu terjadi setiap tahun. Untuk tahun ini, kekeringan diperkirakan terjadi pada Oktober hingga akhir Desember di sejumlah wilayah seperti Jerowaru dan Sakra Timur dan sejumlah wilayah di Lombok Tengah, dan juga Lombok Barat.

Dinsos NTB telah melakukan upaya antisipasi dengan mengatur jadwal distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang dilanda kekeringan.

“Kita punya kekuaran tangki air di Dinas Sosial ada lima, kemudian juga ada di BPBD dan (pemerintah) kabupaten setempat,” ucapnya.

Selama sepekan ini, Dinsos NTB telah mendistribusikan air bersih ke wilayah Sembalun di Lombok Timur yang juga menjadi wilayah terdampak gempa. Dari Sembalun, distribusi air bersih dilakukan di wilayah selatan Lombok, yakni Jerowaru dan Sakra Timur di Lombok Timur.

BACA JUGA;

• Pemprov NTB Fokus Pembangunan Hunian Tetap Dan Sementara
• Penanganan Bencana NTB Dipastikan Tetap Berjalan Baik

“Setelah ini, geser ke Lombok Tengah dan Lombok Barat, ada satu tangki di kantor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendadak yang memang terdampak kekeringan,” katanya.

AYA

Masyarakat didorong kembali ke halaman rumah dan bergotong royong membersihkan sisa puing yamg sudah dibersihkan TNI dan Polri

MATARAM .lombokjournal.com  —  Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) fokus pada pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak gempa.

Huntap tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dari segi alokasi anggaran hingga mekanisme pembangunan dalam struktur bangunan yang tahan gempa. Sementara untuk huntara, merupakan inisiatif dari Pemprov, Pemkab, Pemkot, lembaga kemanusiaan, dan swasta sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak gempa sembari menunggu proses huntap terealisasi.

Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, Pemprov NTB bersama Pemkab dam Pemkot terdampak gempa terus mengkampanyekan gerakan kembali ke rumah.

Masyarakat didorong kembali ke halaman rumah dan bergotong royong membersihkan sisa puing yamg sudah dibersihkan TNI dan Polri.

“Persoalan kita saat in bagaimana menyiapkan huntara dan huntap. Kita fokus saja pada itu,” kata Ahsanul Khalik di Mataram, Rabu (10/10).

Ahsanul menyebutkan, rekapitulasi kesiapan lembaga kemanusiaan untuk membangun huntara tercatat sekira 50 ribu huntara,  tersebar di sejumlah wilayah terdampak gempa. Pemprov,Pemkab, dan Pemkot  sedang menyiapkan anggaran pembangunan huntara pada APBD perubahan.

BACA JUGA;

• Penanganan Bencana NTB Dipastikan Tetap Berjalan Baik
• Dinsos Antisipasi Kekeringan di NTB Dengan Distribusi Air Bersih

“Yang sudah terbangun sampai laporan kemarin siang, 12 ribu (huntara) dari NGO (lembaga nonpemerintah) dan beberapa pemkab dan pemkot, tersebar di semua daerah (terdampak),” katanya.

AYA

Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan, meski  saat ini lembaga kemanusiaan membagi relawannya untuk membantu penanganan bencana di NTB dan Sulteng

MATARAM,lombokjournal.com —  Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diperintahkan Gubernur NTB, Zulkifliemansyah agar bekerja sama dengan seluruh pihak, termasuk dengan lembaga kemanusiaan, TNI, dan Polri.

Maksudnya, agar proses penanganan bencana di NTB tetap berjalan baik.

Kepala Dinas Sosial (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan, fokus pemerintah pusat dan juga para relawan memang terbagi ke Sulawesi Tengah (Sulteng). Namun hal itu tidak menjadi persoalan yang berarti.

“Perhatian pemerintah pusat dan relawan juga terbagi ke Palu dan Donggala. Dengan itu, kekuatan yang kita miliki di daerah, termasuk logistik dan lainnya, kita betul-betul maksimalkan,” katanya, Rabu (10/10)

Dijelaskan, Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan, meski  saat ini lembaga kemanusiaan membagi relawannya untuk membantu penanganan bencana di NTB dan Sulteng.

BACA JUGA ;

• Pemprov NTB Fokus Pembangunan Hunian Tetap
• Dinsos Antisipasi Kekeringan di NTB Dengan Distribusi Air Bersih

“Artinya dengan kondisi seperti ini, insyaAllah kita tidak terlalu berpengaruh secara luar biasa, walau pun ada pengaruhnya. Kita masih siap dan sigap menangani persoalan di NTB karena TNI dan Polri juga masih ada,” kata Ashamul Khalik.

AYA

Saat ini masih ada sekitar 400an lebih WNI yang menunggu untuk dilakukan deportasi karena masalah Overstay dan Ijin tinggal yang salah penggunannya

MATARAM.lombokjournal.com — Kantor imigrasi kelas 1 Mataram Memerima kunjungan kerja dari Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI )Johor Baru pada, Selasa (09/10 ).

Dalam kunjunganya, I Gusti Bagus Muhammad Ibrahim selaku Konsulat imigrasi KJRI Johor Baru  memaparkan, banyaknya masalah keimigrasian di Johor baru lebih dominan yang overstay dan pendatang yang menyalahi ijin tinggal.

“Dari Januari – September 2018 sudah ada 2.500 warga indonesia yang dideportasi karena menyalahi ijin tinggal dan Overstay, dari 2.500 orang  NTB sebanyak 10 persen overstay,” ujarnya

Ia menjelaskan,  kebanyakan dari pelanggaran tersebut dilakukan karena para pendatang tidak memiliki dokumen yang lengkap.

“Banyak pendatang yang tidak melalui sisitem prosedural, sehingga tidak memiliki dokumen yang lengkap,” tegasnya

Pihak KBRI di Johor Baru mencari solusi dari permaslah itu, dengan cara berkordinasi dengan pemerintah Malasya dalam hal ini Imigrasi Malasya untuk memberikan perlindungan Warga negara indonesia sebelum di pulangkan ke Tanah Air.

“Di  Malasya kita komunikasikan dulu dengan pemerintah disana, kiTa mengikuti proses jika dokumen sudah lengkap baru bisa kita pulangkan,” kata Gusti

Gusti tak menampik,  jika saat ini masih ada sekitar 400an lebih WNI yang menunggu untuk dilakukan deportasi karena masalah Overstay dan Ijin tinggal yang salah penggunannya,  karena di setiap pendataan selalu ada Warga NTB yang termasuk di dalamnya.

“Kita belum lakukan verifikasi, yang jelas selalu ada warga NTB. Kan seperti diketahui NTB merupakan kota urutan ke dua  setelah Jawa timur yang mengirimkan tenaga kerja ke Malasya,” tegasnya

Meskipun banyak yang melakukan pelanggaran akan tetapi perlindungan hukum tetap di lakukan oleh KBRI Johor baru.

“Bantuan hukum tetap kita berikan ke setiap warga indonesia yg berhadpan dgn hukum karena kita sudah sediakan pengacara,” katanya.

Sementara itu PLH Imigrasi Kelas 1  Mataram, Wilopo menyatakan akan, terus meningkatkan Kinerjanya memberikan pengawasan yang lebih ketat agar tidak ada pelanggaran Yang dilakukan oleh Warganegara terlebih Masyarakat NTB.

AYA