Demi mendukung proses pemulihan bencana, Samsung juga menyediakan bahan makanan pada dapur umum yang dikelola dengan bantuan kelompok ibu-ibu di sekeliling lokasi Posko

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com –Samsung Electronics Indonesia mendirikan Posko Samsung Peduli Lombok di dua lokasi dampak terbesar bencana gempa, yaitu Dusun Lekok dan Dusun Menggala, Kabupaten Lombok Utara.

Posko itu, sengaja didirikan untuk membantu para korban dalam hal mencuci pakaian korban gempa dan servis alat elektronik Samsung. Posko tersebut dihuni sekitar 5.300 orang dari 2.010 kepala keluarga.

Vise President PT Samsung Elektronik Indonesia, KangHyun Lee, mengatakan ingin ikut serta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan fasilitas-fasilitas seperti 20 mesin cuci untuk layanan cuci pakaian, kemudian layanan perbaikan dan penggantian suku cadang untuk televisi serta peralatan rumah tangga Samsung lainnya.

“Kami juga siapkan dua TV ukuran 55 inci sebagai sarana hiburan dan informasi, enam microwave, dua lemari pendingin serta, pusat telekomunikasi. Layanan cuci dan servis tersebut dapat dinikmati warga Lekok dan Menggala secara gratis. Selain fasilitas tersebut, kami mendonasikan 2.000 unit barang yang terdiri dari berbagai perlengkapan, seperti wadah minum, tenda anak, sprei, dan bed cover,” ungkapnya, Kamis (20/9).

Dia mengaku, demi mendukung proses pemulihan bencana, Samsung juga menyediakan bahan makanan pada dapur umum yang dikelola dengan bantuan kelompok ibu-ibu di sekeliling lokasi Posko untuk membantu memasak dan membagikan sekitar 600 bungkus makanan pagi setiap harinya.

Menurut Mr Lee, penomena gempa Lombok ini merupakan bencana gempa berskala besar dengan durasi kejadian yang cukup panjang dan berulang.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, dirinya sangat prihatin dengan apa yang menimpa masyarakat Lombok dan Sumbawa, NTB.

Sehingga dirinya menilai, masih adanya beberapa area yang belum tersentuh bantuan secara khusus seperti di Dusun Lekok dan Menggala di Lombok Utara ini.

Rasa kebersamaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ini yang mendorong Samsung untuk selalu bekomitmen membantu meringankan para korban bencana.

Dengan demikian, layanan yang diberikan di Posko Samsung Peduli Lombok dapat sedikit membantu para warga di kedua dusun untuk mencuci pakaian, memberikan hiburan bagi keluarga serta anak-anak, agar dapat kembali semangat untuk menata kehidupan mereka pascabencana.

Dia menambahkan, dirinya sering membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, bukan terhadap korban gempa saja. Yang jelas, sejak Empat tahun lalu Samsung sudah berbuat di Lombok, seperti berikan modal kepada pegiat cetak.

“Kegiatan kemanusiaan itu tidak hanya di Lombok, bahkan daerah lain kita berusaha saling membantu,” pungkasnya.

AYA (*)

Pemecatan sebagai kader partai politik  terhadap seorang calon legislatif, tidak serta merta langsung di coret pada daftar calon

MATARAM.lombokjournal.com —  Anggota Dewan Kota Mataram, HM, yang tersangka kasus dugaan pemerasan dana rehabilitasi gedung sekolah gempa Lombok di Kota Mataram, dipecat dari kepengurusan Partai Golkar.

Namun hal tersebut, tidak otomatis membuat HM dicoret dari daftar calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., mengatakan, bahwa  pemecatan sebagai kader partai politik  terhadap seorang calon legislatif, tidak serta merta langsung di coret pada daftar calon. Karena tidak ada mekanisme dalam peraturan KPU.

“Walaupun dipecat, kita tidak ada tindakan apapun terhadap calon tersebut. Karena syarat formilnya, dia telah memenuhi syarat masuk DCS,” ucapnya, kepada lombokjournal.com, saat ditemui di ruang kerja, di Mataram, Kamis (20/09) siang.

“Kecuali dia (HM) sudah ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tambah Bedi.

Sementara perubahan daftar calon sementara (DCS) telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif.

Bedi menjelaskan, pada pasal 23 ayat 1 huruf a, b dan c dalam peraturan KPU tersebut bahwa perubahan DCS hanya bisa dilakukan karena, tidak memenuhi syarat, meninggal dan mengundurkan diri.

“Tidak ada misalnya pemecatan, nggak,” terangnya singkat.

Sebelumya diketahui, HM terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, di sebuah warung kawasan Cakranegara, Kota Mataram, Jum’at (14/9) lalu.

Razak

Untuk mempermudah peserta menunaikan kewajibannya membayar iuran, BPJS Kesehatan juga memperluas kanal pembayaran. Hingga akhir Juli 2018, ada lebih dari 681.389 titik pembayaran iuran JKN-KIS yang tersebar di seluruh Indonesia

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Salah satu fokus utama BPJS Kesehatan pada tahun 2018 adalah menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sampai dengan bulan Juni 2018, kolektabilitas iuran peserta JKN-KIS secara keseluruhan mencapai 99 persen.

Meski demikian, kolektabilitas iuran peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri terbilang masih perlu dioptimalkan, yakni sebesar 54 persen.

Untuk itu, BPJS Kesehatan pun terus mengerahkan berbagai upaya untuk mendorong kolektabilitas iuran JKN-KIS tersebut. Pertama, dengan mengoptimalkan peran Kader JKN, khususnya dalam hal reminder dan penagihan iuran.Hingga 31 Juli 2018, terdapat 1.599 Kader JKN yang bergabung dengan BPJS Kesehatan.

“Hasilnya terbilang cukup signifikan. Dari April 2017 dengan Juli 2018, Kader JKN berhasil mengumpulkan iuran sebesar Rp 37,9 miliar dari peserta JKN-KIS yang menunggak sampai dengan 31 Juli 2018,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/09).

Upaya lainnya adalah melalui telekolekting. Sampai dengan Juni 2018, BPJS Kesehatan telah menghubungi lebih dari 1 juta peserta JKN-KIS yang menunggak dan berhasil mengumpulkan Rp 33 miliar dari usaha penagihan iuran melalui telepon tersebut.

Sementara itu, untuk mempermudah peserta menunaikan kewajibannya membayar iuran, BPJS Kesehatan juga memperluas kanal pembayaran. Hingga akhir Juli 2018, ada lebih dari 681.389 titik pembayaran iuran JKN-KIS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tak sampai di situ, BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan publik terkait pemenuhan kewajiban untuk membayar iuran, baik dari segmen badan usaha maupun peserta perorangan.

Langkah lainnya adalah dengan meluncurkan program angsuran Koperasi Nusantara, cicilan iuran melalui BNI, SMS blast sebagai pengingat bayar iuran, dan autodebet.

”Meski kami sudah membuka beragam alternatif pembayaran seluas-luasnya, namun kami juga berharap para pemangku kepentingan dan stakeholders terkait dapat turut membantu mendorong kesadaran dan willingness masyarakat supaya tergerak membayar iuran JKN-KIS tepat waktu,” ujar Iqbal.

Iqbal mengakui, selain willingness to pay, ada faktor lain juga harus diperhatikan, seperti kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membayar iuran JKN-KIS.

Jika secara finansial seseorang tidak lagi mampu membayar iuran, maka orang tersebut bisa diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dijamin oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah setempat.

“Bahkan perusahaan bisa berpartisipasi membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa menjadi peserta JKN-KIS melalui Program Donasi. Dana CSR perusahaan dapat dialokasikan untuk membiayai iuran JKN-KIS. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang menjalankan skema tersebut. Harapan kami, perusahaan lainnya dapat terinsipirasi dan ikut berkontribusi dalam Program Donasi ini,” tutur Iqbal.

Ia menambahkan, dengan membayar iuran tepat waktu dan menjaga kesehatan, maka secara langsung seorang peserta JKN-KIS telah menjadi ‘pahlawan’ yang menyelamatkan peserta JKN-KIS lainnya se-Indonesia yang membutuhkan biaya pelayanan kesehatan.

Sebagai informasi, sampai dengan 14 September 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 202.160.855 jiwa. Dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.531 FKTP,2.434 rumah sakit (termasuk di dalamnya klinik utama), 1.546 apotek, dan 1.093 optik.

Rr

Informasi lebih lanjut hubungi; 

Humas BPJS Kesehatan; humas@bpjs-kesehatan.go.id; BPJS Kesehatan Care Center 1500-400

Inovasi-inovasi terpilih itu terdiri dari 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

lombokjournal.com —

SURABAYA ;   Inovasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan yaitu Mobile JKN masuk menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB  Syafruddin dan diterima oleh Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Wahyuddin Bagenda di Surabaya, (19/09).

“Inovasi – inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional, agar segera menjadi program nasional,” ujar Menteri PANRB, Syafruddin dalam siaran pers.

Menurutnya, saat ini sudah banyak inovasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang mendapat penghargaan internasional.

Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian PANRB yang terus berupaya mendorong terciptanya terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi-inovasi terpilih itu terdiri dari 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sementara, provinsi menyumbangkan 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi. Sedangkan kabupaten ada 39 inovasi dari 32 pemkab, serta 16 inovasi dari 12 pemkot.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyuddin Bagenda mengungkapkan, Mobile JKN menjadi salah satu ikon dari Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan sebagai salah satu lembaga pelayanan publik mengembangkan Mobile JKN dengan harapan semakin memudahkan peserta dalam hal pelayanan khususnya pelayanan adminstratif di era digital.

Aplikasi Mobile JKN ini merupakan bentuk transformasi digital model bisnis BPJS Kesehatan yang semula berupa kegiatan administratif dilakukan di Kantor Cabang atau Fasilitas Kesehatan, ditransformasi kedalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta dimana saja kapanpun tanpa batasan waktu (self service).

Saat ini digitalisasi terus dikembangkan dalam dunia asuransi. BPJS Kesehatan sudah memulainya sejak awal implementasi Program JKN-KIS.

”Terus berkembang hingga di akhir tahun 2017 lalu kami menciptakan aplikasi Mobile JKN, yaitu suatu layanan mandiri berbasis teknologi informasi yang dapat diakses kapanpun dimanapun dengan mudah oleh peserta, tanpa perlu repot-repot  ke Kantor Cabang. Diharapkan dengan semakin banyak peserta JKN-KIS yang menggunakan aplikasi ini akan meningkatkan kepuasan,” jelas Wahyuddin.

Layanan dalam Mobile JKN antara lain, Pendaftaran Peserta Baru, Update Data Peserta (termasuk mengubah fasilitas kesehatan), Kartu Kepesertaan Digital, kanal Informasi dan Penyampaian Pengaduan. Sebelum implementasi Aplikasi Mobile JKN, layanan-layanan tersebut hanya dapat diakses oleh Peserta di  Kantor Cabang.

Manfaat yang didapat Peserta dengan adanya Mobile JKN adalah peserta tidak perlu datang ke Kantor Cabang untuk mendapatkan informasi dan layanan administrasi, cukup mengakses melalui smartphone maka layanan tersebut dapat diakses secara realtime, mudah dan cepat.

Ke depan BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan fitur-fitur yang ada dalam Mobile JKN. Saat ini tercatat pengguna aplikasi Mobile JKN mencapai 2,4 juta. Diharapkan angka ini terus bertambah, sehingga makin memudahkan peserta dalam memperoleh pelayanan Program JKN-KIS.

Re

Informasi lebih lanjut hubungi; 

Humas BPJS Kesehatan Pusat; humas@bpjs-kesehatan.go.id; BPJS Kesehatan Care Center 1500-400

Setelah terbitnya Inpres No 8 Tahun 2017, sebagai bentuk keseriusan BPJS Kesehatan menjalankan Inpres, BPJS Kesehatan menginisiasinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui monitoring dashboard yang sudah ada di Kantor Staf Kepresidenan

lombokjournal.com —

Nha Trang, Khank Hoa, Vietnam ;   BPJS Kesehatan Indonesia mendapat penghargaan dari Asosiasi Jaminan Sosial ASEAN/ASEAN Social Security Association (ASSA). Penghargaan itu diberikan dalam pertemuan ASSA ke-35 di Vietnam, Rabu (19/9).

Penghargaan itu diberikan untuk kategori Good Governance for the Open Platform Regulation Implementation: Clear Cut Presidential Instruction Monitoring.

Penghargaan itu serahkan secara langsung oleh Chairman ASSA Suradej Waleeittikul kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris di Nha Trang, Khank Hoa, Vietnam.

Penghargaan ini diberikan kepada BPJS Kesehatan, karena sebagai organisasi yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) secara proaktif menginisiasi untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan,  Fachmi Idris mengungkapkan, dalam implementasi Program JKN-KIS, Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus.

Perhatian itu dengan diterbitkannya Inpres No 8 Tahun 2017, yang memerintahkan 11 lembaga pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan program yang lahir sejak 1 Januari 2014 ini.

Fachmi mengatakan, setelah terbitnya Inpres No 8 Tahun 2017, sebagai bentuk keseriusan BPJS Kesehatan menjalankan Inpres, BPJS Kesehatan menginisiasinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui monitoring dashboard yang sudah ada di Kantor Staf Kepresidenan.

”Dalam dashboard tersebut kita bisa lihat sejauh mana 11 lembaga pemerintah melaksanakan Inpres ini. Dashboard ini telah terbukti secara signifikan memberikan dampak khususnya dalam meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dan cakupan kepesertaan,” ujar Fachmi Idris.

Fachmi menambahkan, dalam dashboard tersebut 11 lembaga akan menyusun rencana aksi dan menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala.

Laporan tersebut dilengkapi dengan data pendukung sebagai lampiran, secara online, yang akan menjadi bahan verifikasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI dalam menetapkan hasil penilaian.

11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Re

 Informasi lebih lanjut:

Humas BPJS Kesehatan Pusat; Humas@bpjs-kesehatan.go.id; BPJS Kesehatan Care Center 1500-400

Menpora bercerita tentang Bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, tapi masyarakat bangkit kembali dan sekarang keadaan disana sudah lebih baik

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Rombongan Menpora melakukan couching clinic bersama anak-anak korban gempa di GOR Gangga, Lombok Utara. Selain menghibur dengan olahraga, korban gempa juga dihibur dengan penampilan Musisi Band Gopinda.

Kegiatan tersebut mewarnai kunjunngan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi yang membawa  atlet peraih medali emas Asian Games mengunjungi korban gempa di Lombok Utara, Rabu (19/09).

Sekretaris Daerah KLU, H Suardi mengatakan, kunjungan menteri dan rombongan membuat beban warga yang terdampak gempa terasa berkurang. Sekda juga menyampaikan selamat kepada Menpora atas terselenggaranya Asian Games dengan raihan banyak medali bagi atlet-atlet Indonesia.

“Menpora dapat membantu pembangunan kembali fasilitas olahraga yang ada di Lombok Utara, akibat terdampak gempa sehingga atlet KLU bisa berprestasi,” harap Sekda.

Menpora Imam Nahrawi juga menyampaikan terima kasih atas sambutan masyarakat.  karena bisa berkeringat dedngan berolahraga bersama.

“Di balik musibah, ada suatu yang istimewa. Allah akan membalasnya dikemudian hari dengan yang lebih baik,” tutur Imam.

Menpora juga bercerita tentang daerah asalnya, Sidoarjo. Rumah-rumah di sana habis rusak dikarenakan Lumpur Lapindo. Kini realitanya, sudah lebih baik.

Harry

Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, secara rutin tiap bulan ia menjalani ransfusi dengan 5 kantong darah tanpa membayar seper pun

MATARAM.lombokjournal.com – Penyakit berat tak pernah pandang bulu, bisa bersarang dan diderita  siapa pun baik berasal dari keluarga kaya atau keluarga tak mampu.

Misalnya Hasmiati, 35 tahun, warga Pagesangan, Kota Mataram, sejak berumur 13 tahun sudah merasakan betapa menyedihkan karena mengidap penyakit thalasemia. Sejak kelas 6 sekolah dasar (SD), mukanya tampak kuning tidak wajar, kulitnya pucat, mudah lelah, dan sesak nafas atau kurang bisa konsentrasi.

“Saya waktu kelas 6 SD sering sesak nafas, kulit saya pucat, cepat lelah,“ tutur Hasmiati saat ditemui di RSUD Kota Mataram, Selasa (18/09).

Karena berasal dari keluarga sederhana dan hidupnya pas-pasan, Hasmiati terus menjalani hidupnya apa adanya. Meski pun menderita karena memiliki thalasemia, ia tetap menjalanii hidup apa adanya.

Transfusi Darah Tanpa Biaya

Thalasemia adalah ketidakmampuan tubuh seseorang untuk memproduksi sel darah merah dan hemoglobin. Ini penyakit bawaan yang ditandai oleh kerusakan produksi sel darah atau struktur hemoglobin, protein ditemukan di dalam sel-sel darah merah.

Ketika seseorang menderita  thalasemia, artinya salah satu komponen terpenting dalam struktur hemoglobin telah hilang atau rusak (diubah). Gangguan ini mengancam keberlangsungan hidup penderita.

Suatu saat Hasmiati ke Puskesmas Pagesangan, oleh dokter puskesmas yang melihat Hasmiati menderita penyakit yang diduga cukup berat, dokter merujuknya ke rumah sakit dan melanjutkan ke laboratorium. Sebab satu-satunya cara untuk mendiagnosis penyakit thalasemia adalah melalui tes darah yang menganalisis kondisi hemoglobin.

Semula keluarga Hasmiati cemas, karena untuk ke laboratorium dan seterusnya tentu harus mengeluarkan biaya tidak sedikit.  Syukurlah, dokter puskesmas membuka jalan dengan mendaftarkan Hasmiati menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas 3.

“Dengan kartu BPJS Kesehatan, saya ke laboratorium, opname, dan tranfusi darah tanpa membayar sepeser pun,“ tutur Hasmiati, yang terselamatkan dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, secara rutin tiap bulan ia menjalani ransfusi dengan 5 kantong darah. Hasmiati yang punya golongan darah O plus, kadang-kadang hanya mendapatkan 1-2 kantong darah kalau persediaan darah sedang kosong. Tapi yang jelas per bulan harus dipenuhi 5 kantong darah.

Meski ia peserta BPJS Kesehatan kelas 3, dokter tetap melayani pasien umumnya, ramah dan sangat membantu. Bahkan, suatu saat ia kekurangan darah, seorang dokter muda yang menjadi pendonor darah.

“Saya tiap bulan harus transfusi dengan 5 kantong darah, dan harus minum beberapa obat. Sampai sekarang keluarga tak pernah membayar apa-apa, “ kata Hasmiati.

Rr

Penghargaan ini seakan menjadi pelipur lara di tengah derita para pengungsi yang nota bene-nya lebih banyak berprofesi sebagai petani penerima manfaat irigasi

Lombok Barat.lombokjournal.com — Walau disibukkan selama lebih dari dua bulan  menghadapi bencana gempa bumi,  pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tetap berjalan optimal.

Hal tersebut ditunjukkan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid beserta jajarannya di Pemerintah Daerah.

Khususnya oleh Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, Pemkab Lobar tetap fokus memberikan pelayanan di bidang infrastruktur dan fasilitas umum yang diharapkan mampu menjamin keamanan pangan di Lobar.

Kondisi tersebut telah mampu mencuri perhatian Pemerintah Pusat yang kemudian mengganjar Lobar dengan Penghargaan sebagai Terbaik Nasional di bidang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan (OP)  Irigasi tahun 2018 ini.

Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Hotel Grand Inna Padang Sumatera Barat yang langsung diberikan oleh Dirjen Bangda Kemendagri RI, Selasa Malam (18/09).

Acara pemberian penghargaan itu sendiri digandeng dengan acara Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Alam Wilayah Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bangda Kemendagri RI, Ir. Diah Indrajati, M.Sc.

Dihadapan 580 orang undangan dan juga dihadiri oleh KemenPUPR, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kemenkeu RI, Bupati Fauzan terlihat sumringah menerima plakat penghargaan.

Plakat penganugerahan tersebut diberikan karena Lobar dinilai sebagai Kabupaten Penyelenggara OP Irigasi Terbaik Nasional untuk Tahun 2017 lalu. Bersama 10 Pemerintah Provinsi yaitu Bali, Lampung, DI Jogjakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan  Kabupaten/ Kota seperti Cirebon,  Paya Kumbuh, Kulon Progo, Jember, Pati, Kota Baru, Sinjai, serta Kabupaten Grobogan, Lobar mampu menyisihkan 514 Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

Pemkab Lobar dianggap mumpuni dan berkomitmen dalam  mengelola irigasi.

“Komitmen Pemda menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian,” ujar Kepala Dinas PUPR Lobar I Made Arthadana yang mendampingi Fauzan.

Selain komitmen Pemda, tambah Made, kriteria lainnya adalah rencana pengembangan irigasi yang disusun, kondisi jaringan, indeks kinerja, dan ketersediaan tenaga operator irigasi di lapangan.

“Tapi kepedulian Pemda, itu kriteria utama,” pungkas Made.

Fauzan sendiri mengaku bangga dengan capaian tersebut.

“Alhamdulillah capaian kita tahun ini Terbaik Nasional. Kalau tahun lalu kita hanya mampu menempati nomor urut 3, sekarang kita nomor urut 1,” ujar Fauzan yang berjanji untuk terus berkomitmen terhadap persoalan tersebut.

Bagi Fauzan, masalah irigasi adalah faktor utama keberhasilan dalam bidang pertanian selain masalah benih, pupuk, alat produksi, dan infrastruktur jalan.

“Kita harus mampu menjamin tata kelola air buat pertanian agar produksi pertanian tetap surplus dan mampu mensejahterakan masyarakat,” kata Fauzan.

Untuk diketahui, Lobar memiliki luas area pertanian mencapai lebih dari 17.600 hektar area persawahan yang terbagi menjadi 14.200-an hektar sawah irigasi dan sisanya sebanyak kurang dari 5.200 hektar adalah sawah tadah hujan.

Sektor pertanian itu telah mampu menyumbangkan lebih dari 21,5 persen pada Pendapatan Domestik Regional Bruto yang berjumlah lebih dari 9 trilyun rupiah.

Tahun 2017 lalu, sektor ini juga mampu menghadirkan surplus produksi padi lebih dari 30 ribu ton dan jagung lebih dari 28 ribu ton.

“Di samping karena ketersedian bibit, pupuk, dan alat produksi pertanian, faktor irigasi dan ketersediaan air menjadi sangat mempengaruhi,” pungkas Fauzan memberi alasan di balik kesuksesan Lobar untuk menjadi lumbung padi bagi NTB.

Penghargaan OP Irigasi 2017 ini menjadi sangat berarti buat Pemkab Lobar. Di samping sebagai satu-satunya di NTB di mana Provinsi NTB sendiri tidak masuk, Lobar pun terbaik di Wilayah Indonesia Timur. Penghargaan ini seakan menjadi pelipur lara di tengah derita para pengungsi yang nota bene-nya lebih banyak berprofesi sebagai petani penerima manfaat irigasi.

Untuk irigasi sendiri, Lobar memiliki 25 daerah irigasi dengan 3 varian kewenangan, yaitu 2 daerah irigasi diurus Pemerintah Pusat, 3 daerah irigasi diurus Pemerintah Provinsi NTB, dan 20 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemkab Lobar.

Dari 20 daerah irigasi tersebut, 4 daerah adalah daerah irigasi teknis, sisanya adalah semi teknis. Jumlah daerah irigasi tersebut ditambah lagi dengan 57 irigasi desa.

Harry

Agar masalah tenaga kerja wanita (TKW) benar-benar dijadikan prioritas

MATARAM.lombokjournal.com –  Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/07) pagi, sekitar  pukul 10.00 WIB.

Kini, banyak tugas yang harus diemban dan dilanjutkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 ini. Pasca kepemimpinan Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) dan Muhammad Amin di NTB.

Harapan dan masukan pun disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat dan beberapa tokoh di NTB. Salah satunya datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi.

“Harapan saya kepada Gubernur baru adalah melanjutkan kembali program-program yang sudah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Gubernur terdahulu,” ucap Diyah, saat dihubungi lombokjournal.com, via WhatsApp, Rabu (19/09) siang.

Jika program yang sudah terlaksana dengan baik dan benar, kata Diyah, maka harus tetap dilanjutkan dan diperhatikan oleh Gubernur NTB yang baru.

“Misalnya infrastruktur kemudian di bidang pariwisata, kemudian di bidang perekonomian,” sebut Diyah, yang juga Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB ini.

Tak lupa juga, Diyah pun menyoroti persoalan pencarian dana Rp. 50 juta bagi korban gempa di NTB yang rumahnya rusak berat. Ia menganggapa, bahwa pencairan dana tersebut masih simpang siur. Hingga sampai saat ini belum dicairkan oleh pemerintah.

“Segera menindaklanjuti dan memproses tabungan-tabungan  masyarakat yang terdampak gempa yang berada di 7 kabupaten kota. Sehingga bisa segera terealisasi dalam pembuatan rumah (mereka),” ujarnya jelas, kepada Gubernur NTB yang baru.

Sementara, khusus kepada Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, Diyah menegaskan, agar masalah tenaga kerja wanita (TKW) benar-benar dijadikan prioritas. Apalagi, Provinsi NTB merupakan salah satu daerah yang mengirim tenaga kerja terbesar ke tiga di Indonesia.

“Jadi perlu pemikiran yang segera agar tenaga kerja khususnya wanita yang dikirim ke luar negeri ini memang benar-benar bekerja. Jangan sampai di balik pengiriman TKW ini ada perdagangan perempuan,” terangnya.

Selain itu, Senator RI asal NTB yang juga kembali mencalonkan diri sebagai calon DPD RI ini juga menjelaskan, pemerintah harus memperharikan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) dan perempuan yang membuat home industri, agar tetap berusaha di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.

“Perlu pemasaran, kerjasama dan perhatian dari pemerintah agar mereka tetap dapat berusaha sesuai dengan harapan mereka. Karena saat ini nilai tukar dolar terhadap rupiah sudah mencapai Rp15.000 per dollar Amerika,” tutupnya.

Razak

Presiden memandu pengucapan sumpah/janji sekaligus melantik Gubenur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara serentak 27 Juli 2018 lalu itu

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, Dr. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Dr Hj Rohmi Djalilah, M.Pd. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, di Jakarta, Rabu (19/09).

Prosesi pelantikan yang juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja tersebut diawali dengan prosesi penyerahan petikan Keputusan Presiden pada pukul 09.55 WIB di Istana Merdeka.

Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negera, Pratikno bersama gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih berjalan ke Istana Negara.

Mereka diiringi dengan pasukan drum band pada bagian belakang. Setibanya di Istana Negara pukul 10.05 WIB, prosesi pelantikan pun dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur masa jabatan tahun 2018-2023

Presiden memandu pengucapan sumpah/janji sekaligus melantik Gubenur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara serentak 27 Juli 2018 lalu itu.

Usai pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Presiden dan Gubernur dan Wagub yang dilantik melakukan Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan yang dilanjutkan menyanyikan kembali lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelah itu, Presiden Jokowi dan para tamu undangan memberikan selamat kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang lebih dikenal sebutan Zul-Rohmi tersebut.

AYA/hms