Seluruh kader muda GMD dari seluruh penjuru Lombok berjanji akan bekerja all out untuk memenangkan Partai serta calon-calon yang diusung Partai

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT — Konsolidasi internal terus dilakukan oleh DPD Partai Gerindra Prov. NTB. Kali ini, jajaran Gerindra Masa Depan (GMD) seluruh P. Lombok dikumpulkan di Restauran Ujung Landasan, Kab. Lombok Barat, Jumat (12/10).

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra H. Bambang Kristiono (HBK), didampingi Sekjen DPD Partai Gerindra Prov. NTB Ali Al Khairi, dan OKK DPD Partai Gerindra Prov. NTB, Havid Hasan.

Kepada kader-kader muda GMD yang hadir, Sekjen Partai Gerindra Ali Al Khairi mengatakan, kader-kader muda Partai harus ambil bagian dalam kampanye menyongsong pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif 2019 mendatang, ikut bergabung dengan partai dalam Koalisi Adil Makmur.

“Tenaga2 muda sangat berarti, sangat berguna dan sangat menentukan dalam keberhasilan pemilihan nanti,” katanya.

Ali meminta, mesin GMD harus berjalan sebaik mungkin. DPD Partai Gerindra Prov. NTB sekaligus memerintahkan darah-darah muda partai untuk terus bergerak memenangkan Partai Gerindra, Prabowo-Sandi, serta memenangkan HBK sebagai perwakilan DPP di NTB.

“Bersama-sama berjuang sekuat tenaga agar Partai Gerindra menang, Pak Prabowo presiden, dan Pak HBK DPR RI,” tegasnya.

Arahan tegas dari Ali ini mendapat sambutan hangat dari seluruh kader muda GMD dari seluruh penjuru P. Lombok, yang berjanji akan bekerja all out untuk memenangkan Partai serta calon-calon yang diusung Partai.

Pada kesempatan tersebut HBK menegaskan, ucapan seorang pemimpin yang sabdo pandito ratu, yang harus bisa dijalankan dan diamankan oleh semua kader-kadernya.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto terus mengingatkan seluruh kader Partai untuk terus melakukan konsolidasi dan penguatan.

“Namanya sabdo pandito ratu itu harus dipegang erat, harus dijalankan dengan penuh kedislipinan,” katanya.

Kepada jajaran GMD, suami Hj Dian BK ini mengungkapkan, kerja Partai harus bisa berjalan dengan solid, efektif dan semangat yang tinggi.

“Jangan sampai tidak foKus dan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

HBK yang sejaki bertugas di Kopassus TNI AD kerap mendampingi Prabowo Subianto itu menambahkan, posisinya saat ini sebagai calon legislatif (Caleg), dijalaninya atas perintah pimpinan Partai.

HBK sedari dahulu tidak pernah mau menjadi anggota dewan, meski ia ikut mendirikan Partai.

“Posisi Caleg yang saya jalani sekarang, dijalankan atas perintah dari Bapak Prabowo Subianto.  Jika mau, 2009 bisa, 2014 juga bisa, saat-saat itu sudah seringkali ditawarkan,” bebernya.

Dikatakannya, saat ini ia maju sebagai caleg karena sekarang merupakan perjuangan yang paling menentukan.

HBK  dalam arena caleg mendapatkan nomor urut satu, merupakan bukti kehendak dari pemimpin Partai. Biasanya di setiap dapil yang nomor satu itu adalah petahana.

“Pak Prabowo butuh orang yang bisa menyatukan, mengorganisir serta memobilisasi kader-kader yang ada,” ucapnya.

HBK meminta kepada para kader GMD untuk bisa merawat dan mempertahankan suara Partai di P. Lombok. Makin baik kalau bisa membuat suara Partai bertambah lagi.

“Perkuat terus soliditas dan fighting spirit untuk pertarungan Pilpres dan Pileg nanti. P. Lombok sebagai lumbung suara Bapak Prabowo Subianto harus sama-sama kita pertahankan. Saya yang sudah 58 tahun saja masih kuat dan semangat. Apalagi kader-kader muda seperti kalian,” imbuhnya.

Lebih jauh, HBK mengungkapkan kehadirannya di P. Lombok semata-mata untuk pengabdian. Niatnya ingin membangun P. Lombok yang adil makmur, sesuai cita-cita koalisi Prabowo-Sandi.

Sejatinya, dari kondisi hidupnya saat ini, HBK sudah benar-benar merasa nyaman dan tidak kekurangan sesuatu apa pun. Sebagai pengusaha, HBK banyak menghabiskan waktunya berjumpa dengan kolega-koleganya bisnisnya dan berkeliling ke luar negeri.

“Saya sudah enak, sudah nyaman, sudah sangat bersyukur, dengan semua apa yang Tuhan berkahkan dalam hidup saya. Kalau sekarang ini saya mau bersusah payah di P. Lombok, itu karena cinta dan rasa hormat saya kepada alam dan masyarakatnya,” ucap HBK yang disambut tepuk tangan puluhan kader GMD.

Terakhir, kepada GMD yang hadir HBK meminta supaya pada perhelatan politik 2024 mendatang, seluruh kader muda GMD harus berani menjadi caleg. GMD harus terus belajar, berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik dengan struktur Partai yang ada di daerahnya masing-masing.

“Kalian-kalian inilah yang akan melanjutkan perjuangan kami di Partai ini di masa depan,” tukasnya.

Me

Caleg yang menggunaan dana reses untuk kampanye akan terus diawasi, karena jelas merupakan  pelanggaran dalam pemilu

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tetap mengawasi para calon legislatif (Caleg) petahana selama masa kampanye, hingga beberapa bulan ke depan di Pemilu 2019.

Bawaslu Lotim menyoroti para Caleg petahana itu, lantaran diketahui caleg petahana saat ini sedang menjadi sorotan publik.

Karena dikhawatirkan akan menunggangi kegiatan reses dan penyaluran dana aspirasi kepada konstituen untuk kepentingan pribadi.

Dengan adanya reses dan penyaluran dana aspirasi, maka jelas menguntungkan caleg petahana. Disinyalir, semakin mengutkan nilai tawar caleg petahana di tengah masyarakat.

Wakil rakyat yang masih duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, kembali mencalonkan diri dan siap bertarung dalam gelanggang politik.

Komisioner Bawaslu Lotim, Amir Mahmud, mengatakan, para caleg yang menggunaan dana reses untuk kampanye akan terus diawasi. Karena jelas merupakan suatu pelanggaran dalam pemilu.

“Kalau dana reses itu hak konstituennya. Yang diawasi itu kampanye dengan menggunakan dana reses,” ucapnya, saat dihubungi lombokjournal.com, Minggu (14/10) pagi.

Bentuk pengawaaannya, lanjut Amir, yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan partisipatif sampai ke tingkat desa.

Selanjutnya Amir menjelaskan,  ukuran kampanye itu ketika ada unsur citra diri. Yaitu, ketika ada nomor urut, gambar atau logo partai dan lain-lain.

Kemudian ada visi-misi atau program kerja, maka itu sudah termasuk citra diri.

“Ketika peserta itu menonjolkan citra diri. Maka ketika ada caleg kampanye dengan menggunakan dana reses maka itu pelanggaran,” ujarnya.

Ditegaskannya, semua peserta pemilu 2019 dilarang kampanye dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi, siapa pun peserta kampanye apakah dia petahana atau tidak, ketika ada unsur APBN dan atau APBD itu pelanggaran,” terang Amir.

“Semua diawasi, mau petahana maupun tidak. Karena kehadiran bawaslu adalah dalam rangka menghadirkan keadilan pemilu bagi peserta pemilu,” tambah dia lagi.

Bagi peserta pemilu atau para caleg yang tidak mematuhi aturan main maka akan disanksi sesuai jenis pelanggaran. Yaitu, sanksi administratif hingga pidana penjara bagi Tindak Pidana Pemilihan Umum (Tipilu).

“Sanksinya kalau dia Tipilu maka bisa di pidana 12 bulan dan denda Rp. 12 juta. Kalau dia administrasi bisa di diskualifikasi, kemudian penghentian kampanye, penurunan APK, dan BK dan beberapa sanksi lainnya yang diatur Undang-undang,” beber Amir.

Razak

Tiga objek kepatuhan badan usaha yang menjadi fokus utama, adalah kepatuhan mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya dalam program JKN-KIS, kepatuhan melaporkan data pekerja dan anggota keluarganya, serta kepatuhan dalam hal pembayaran iuran

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan Cabang Mataram menjalin kerja sama dengan Pemerintah seperti Kejaksaan Negeri Mataram, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINAKERTRANS) dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Senin (08/10).

Sinergi ini khususnya mencakup hal kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh karyawannya maupun membayarkan iurannya sesuai dengan pekerja yang telah didaftarkan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali mengatakan, keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), merupakan misi BPJS Kesehatan yang perlu dikawal bersama.

“Salah satu jalan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS, dengan melakukan penegakan kepatuhan untuk memastikan seluruh masyarakat mematuhi kewajibannya sehingga warga dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan,” kata Kepala Cabang Mataram, Muhammad Ali.

Bentuk kerja sama tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan. Dalam SK tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Mataram sebagai Ketua, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram sebagai Sekretaris.

Anggotanya terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Pelayanan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Kepala Balai Pengawas Ketenagakerjaan Pulau Lombok, dan petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

“Kegiatan ini merupakan Forum Koordinasi Kepatuhan pertama pada tahun 2018 dan untuk mengevaluasi hasil yang telah  dilakukan serta sebagai sarana untuk merumuskan strategi baru pada tahun 2019 guna meningkatkan kepatuhan badan usaha di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram,” jelas Ali.

Ia menambahkan, terdapat tiga objek kepatuhan badan usaha yang menjadi fokus utama dalam pembahasan. Ketiga objek tersebut adalah kepatuhan dalam hal mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya dalam program JKN-KIS, kepatuhan dalam hal melaporkan data pekerja dan anggota keluarganya serta kepatuhan dalam hal pembayaran iuran.

Ali juga menyampaikan, sinergi antar instansi dalam penegakan kepatuhan badan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dari Program JKN-KIS.

Salah satunya dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) bagi badan usaha yang tidak patuh dari BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

ay/yn/jamkesnews

Kesepakatan ini juga dimaksukan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara

MATARAM.lombokjournal.com –  BPJS Kesehatan Cabang Mataram kembali memperpanjang Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Tinggi Mataram.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tersebut dilakukan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali dengan Kepala Kejati Negeri Mataram, Ketut Sumedana, Senin (10/8) di Mataram.

Kesepakan Bersama merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS.

Muhammad Ali mengatakan, sebagai instansi pelayanan publik yang bergerak di bidang jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan, diperlukan bantuan hukum dari pihak yang berkompeten.

“Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan bantuan hukum kepada BPJS Kesehatan baik masalah hukum bidang perdata maupun permasalahan hukum bidang tata usaha negara,” ungkap Muhammad Ali.

Menurutnya, kesepakatan ini juga dimaksukan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

Di samping itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun luar pengadilan. Sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga pemerintah yang selalu berkomitmen mewujudkan sistem good governance.

Dalam kesempatan yang sama, Ketut Sumedana, mengungkapkan pihaknya akan membantu dan mendukung penuh program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya minta BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi bila mendapatkan kendala di lapangan. Jika perlu pihak Kejaksaan diikutsertakan sejak awal, sehingga kami bisa maksimal membantu dan memberikan arahan dan pendapat sehingga masalah yang akan timbul di kemudian hari bisa diminimalisir.

”Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) nantinya akan memberikan konsultasi, pendampingan, bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada BPJS Kesehatan. Termasuk fokus pada kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta dan menyampaikan data yang valid serta kepatuhan badan usaha dalam membayar iuran JKN-KIS,” ungkap Ketut Sumedana.

ay/yn/jamkesnews

Petugas Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan setempat melakukan kunjungan secara acak di wilayah Kota Mataram. Dari hasil kunjungan didapat informasi keluarga yang dikunjungi telah menerima kartu JKN-KIS sesuai nama dan alamat yang tertera

MATARAM.lombokjournal.com — BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengadakan spot check penerimaan kartu ke seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), khususnya dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI),

Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengadakan spot check penerimaan kartu hingga ke pelosok.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kartu JKN-KIS diterima oleh pemiliknya, “ kata Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Lalu Kahar Kusman, Rabu (10/10).

Dikatakan, BPJS Kesehatan juga memastikan kesesuaian identitas dalam kartu dengan data Kartu Keluarga, maupun e-KTP. Tidak hanya melakukan kesesuaian data, petugas dari BPJS Kesehatan juga menanyakan pengalaman serta kendala dalam mengakses pelayanan JKN-KIS.

Lalu Cushman, sapaan akrab Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram ini menambahkan, kegiatan spot check ini juga untuk mendata dan melakukan penarikan kartu JKN-KIS yang tidak diterima oleh masyarakat yang berhak.

Hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah pusat, dan apabila peserta tersebut ternyata sudah meninggal dunia atau sudah memiliki pekerjaan tetap seperti menjadi PNS,  sehingga hak kepesertaan PBI APBN mereka bisa di alihkan ke masyarakat yang lebih berhak.

Dalam kegiatan spot check, petugas Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan setempat melakukan kunjungan secara acak di wilayah Kota Mataram. Dari hasil kunjungan didapat informasi keluarga yang dikunjungi telah menerima kartu JKN-KIS sesuai nama dan alamat yang tertera.

“Untuk memastikan Kartu JKN-KIS terdistribusi dengan tepat, baik lurah dan desa telah memberikan (kartu JKN-KIS) kepada masyarakat yang membutuhkan,“ kata Lalu Chusman.

Dikatakan Chusman, memang masih ada masyarakat yang masih membutuhkan belum memperoleh KIS PBI, itu yang perlu ditindaklanjuti. Harapannya, terkait sosialisasi program JKN-KIS, ada peran aktif dari semua pihak, mulai dari kita sendiri BPJS kesehatan, dari fasilitas kesehatan hingga dari pemerintah.

”Karena kartu ini tidak hanya didistribusikan namun juga harus diinformasikan bagaimana cara menggunakannya, sebaiknya menjaga kesehatan sebelum datang sakit,” ujar Cushman.

Peserta yang di kunjungi merasa senang telah mendapat kunjungan langsung dari BPJS Kesehatan dan puas dengan program JKN-KIS, hal ini diungkapkan oleh Muchlis (60) warga setempat.

“Saya peserta JKN-KIS, alhamdulillah merasa sangat terbantu dengan adanya program JKN-KIS, beberapa kali berobat ke rumah sakit tidak dikenakan iur biaya dan pelayanannya juga bagus,” ujar Muchlis.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan secara singkat alur pelayanan dan manfaat yang diperoleh peserta JKN-KIS sehingga masayarakat yang dikunjungi mengerti alur pelayanan dan manfaat menjadi peserta JKN-KIS.

ay/yn/jamkesnews

Penerapan rujukan online di wilayah kerjanya, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan fase uji coba yang terdiri dari fase pengenalan (per 15 – 31 Agustus), fase penguncian (1-15 September), dan fase pengaturan (16-30 September 2018)

MATARAM.lombokjournal.com – Rujukan online dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan salah satu inovasi terbaru dari BPJS Kesehatan.

Penerapan rujukan berjenjang berbasis kompetensi melalui integrasi sistem informasi itu

bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan.

Untuk itu BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggelar konferensi pers kepada media lokal terkait rujukan online di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Jumat (28/09).

Rujukan online yang saat ini diterapkan merupakan pengembangan dari sistem rujukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, tetap mengacu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

Saat ini lebih diperkuat dengan adanya integrasi sistem dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) .

Sehingga FKTP bisa membaca informasi-informasi yang tersedia di FKRTL seperti ketersediaan dokter spesialis/subspsesialis, ketersediaan sarana/prasarana, jadwal praktik, kapasitas pelayanan, masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang sebelumnya telah diinput oleh FKRTL melalui Aplikasi HFIS (Health Facilities Information System).

Dengan informasi yang cukup tersebut, maka dokter di FKTP dan juga pasien JKN-KIS dapat memilih RS tujuan rujukan yang sesuai dengan kebutuhan medis, kepastian dokter yang dibutuhkan, kepastian jam layanan  dengan jarak yang terdekat dan berjenjang sehingga akan terhindar dari penumpukan antrian pasien di rumah sakit.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, penerapan rujukan online di wilayah kerjanya, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan fase uji coba yang terdiri dari fase pengenalan (per 15 – 31 Agustus), fase penguncian (1-15 September), dan fase pengaturan (16-30 September 2018).

Dengan harapan, per 1 Oktober 2018 peserta JKN-KIS sudah memahami dengan baik maksud dan tujuan diterapkannya sistem rujukan online ini melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara massif baik langsung atau tidak langsung, baik kepada peserta maupun melalui fasilitas kesehatan.

”Kita harapkan,  per 1 Oktober 2018  bisa dipastikan tidak adanya kendala yang cukup berarti di seluruh fasilitas kesehatan dalam implementasi sistem rujukan online ini,” jelas Kepala Cabang Mataram, Muhammad Ali.

Ali juga menjelaskan,  adanya rujukan online peserta mendapatkan kepastian waktu pelayanan dengan kompetensi dan radius faskes terdekat, serta mengurangi antrian yang menumpuk pada fasilitas kesehatan rujukan dengan memberikan opsi tujuan kepada peserta.

Selain itu, dengan adanya sistem rujukan online yang terintegrasi dapat mendeteksi adanya penumpukan antrian di rumah sakit sebelum pasien sampai di rumah sakit, sehingga antrian panjang pasien dapat dihindari.

ay/yn/jamkesnews

Hasil produksi sayur-sayuran di wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur selama ini terkenal sangat melimpah ruah, hampir semua jenis dan komoditi sayuran bisa diproduksi petani

lombokjournal.com —

MATARAM — Potensi sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi kekuatan daerah yang mampu melejit lebih maju ke depan, sekaligus membawa peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat.

Namun, potensi ini masih harus dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, di tingkat pasca produksi dan pemasaran.

Selain sumber daya alam yang sudah tersedia, seKtor pertanian NTB juga harus terus didorong mutu dan nilai tambahnya, dengan melibatkan para Sarjana Pertanian yang terjun langsung hingga ke pelosok desa.

“Sumber daya pertanian kita secara alamiah luar biasa. Lombok ini tanahnya subur dan bisa ditanami apa saja. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa melibatkan Sarjana Pertanian untuk bersama-sama melakukan gerakan peningkatan mutu dan nilai tambah di sektor ini,” kata Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra , H. Bambang Kristiono (HBK), Jumat (12/10) di Mataram.

Menurut HBK, pelibatan Sarjana Pertanian dalam membangun sektor pertanian di NTB akan membawa dua hal positif secara bersamaan. Di satu sisi, ini membuka lapangan pekerjaan untuk lulusan Pertanian, dan di sisi lain mutu dan kualitas hasil pertanian akan lebih memiliki nilai tawar untuk menembus ke pasar-pasar antar daerah dan pasar-pasar modern.

Ia mencontohkan, hasil produksi sayur-sayuran di wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur selama ini terkenal sangat melimpah ruah. Hampir semua jenis dan komoditi sayuran bisa diproduksi petani.

Namun, saat ini komoditas-komoditas tersebut baru bisa memenuhi pasar masyarakat lokal dan belum mampu menembus dunia industri, seperti restaurant atau perhotelan.

Akibatnya, tingginya produksi sayuran di Lombok tidak membuat  kesejahteraan petani bisa meningkat secara signifikan.

“Ini yang harus didorong dan ditingkatkan. Kalau mutu dan kualitas komoditas pertanian yang dihasilkan petani Lombok bagus dan layak masuk ke pasar modern dan industry pariwisata seperti hotel-hotel dan restauran-restauran tentu nilai tambah juga akan meningkat untuk kesejahteraan petani kita,” katanya.

HBK menjelaskan, konsep Sarjana Pertanian Desa akan ia dorong dan suarakan di tingkat pusat saat terpilih mewakili masyarakat NTB di DPR-RI kelak. Pola kerja dan skema pembiayaannya, papar HBK, sangat sederhana dan bisa dianggarkan dari pos anggaran Desa.

Keberadaan Sarjana Pertanian Desa minimal dua orang dalam satu wilayah desa, juga sangat membantu tugas dan kinerja petugas penyuluh lapangan yang disediakan Pemerintah Daerah.

“Saya akan perjuangkan ini di DPR-RI kelak. Dan harapannya jika ini sudah berjalan di NTB, maka daerah lain bisa belajar dari kita, dan NTB bisa jadi pilot projectnya,” tukas HBK,  Caleg DPR RI Dapil Lombok No urut 1.

Me

Ketahanan keluarga tidak lepas dari masalah ekonomi, apabila dari sisi ekonomi tidak kuat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pola asuh anak

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua TP. KKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE, M.Sc dan rombongan menyerahkan bantuan  untuk korban gempa yang berada di Sumbawa di Halaman Kantor Camat Alas Barat Kab. Sumbawa, Kamis (11/11).

Bantuan yang diserahkan secara simbolis kepada korban gempa  tersebut, berasal dari PKK Kab. Banyuwangi berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 dan bantuan dari BPBD Provinsi berupa 200 paket sembako, 20 paket untuk balita serta 38 paket alat tulis.

Dalam kunjungannya, Hj. Niken menegaskan untuk memperhatikan pola asuh anak yang merupakan salah satu program PKK, bagaimana membuat atau menciptakan keluarga yang memiliki ketahanan itu yang utama.

“Kita ini berada di era globalisasi, dimana banyak sekali tantangan yang dikhawatirkan akan mengganggu kekuatan dan ketahan keluarga kita”, ujar Hj. Niken mengingatkan kader PKK yang hadir.

PKK perlu bantuan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah, agar bagaimana dalam keluarga tersebut khususnya Ibu-Ibu muda dapat tetap bekerja. Namun tetap dapat melihat kondisi anaknya dengan fasilitas yang disediakan oleh instansi tempat kerjanya, seperti ruang penitipan anak.

Hj. Niken juga menyampaikan ketahanan keluarga tidak lepas dari masalah ekonomi, apabila dari sisi ekonomi tidak kuat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pola asuh anak.

“PKK diharapkan dapat berperan membantu aspek ekonomi dari keluarga-keluarga yang ada di masyarakat, agar bisa lebih sejahtera”, tutup Hj. Niken.

AYA

PAUD di Daerah Lombok Timur Kecamatan Sambelia sebagai bentuk kiprah mereka dalam mensejahterakan masyarakat pasca gempa

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri peluncuran PAUD sebagai pusat pemulihan pasca gempa, hasil kolaborasi HIMPAUDI- SEAMEO RECFON di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Kamis, (11/10/2018).

Paud tersebut diluncurkan atas sumbangan guru-guru PAUD seluruh Indonesia.

Terlihat antusias dan kebahagiaan dari masyarakat atas hadirnya ibu Wagub Hj. Sitti Rohmi di tengah-tengah mereka.

Hj. Rohmi menyampaikan, kebanggaan dan kebahagiaan menghadiri acara tersebut. Beliau banyak memberikan motivasi kepada semua masyarakat yang hadir pada acara tersebut.

“Kalau kita kuat dan memandang musibah ini bisa kita lewati maka berkah yang akan kita dapatkan”, Ungkap beliau.

Wagub  juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk  jangan pernah berpangku tangan kepada pemberi bantuan.

“Kita harus ikut juga membangun sendiri daerah kita,” ujarnya.

Hj. Rohmi mengaku terharu dengan kebahagiaan anak-anak atas hadirnya PAUD tersebut.

“Alat-alat pendidikan untuk PAUD kami akan bantu dari Provinsi untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih baik, semoga program ini dapat berjalan dengan lancer,” ujar Hj. Rohmi pada akhir sambutannya sebelum meresmikan peluncuran PAUD.

Prof. Dr. Ir. Neti Herawati, M. Si, Kepala HIMPAUDI Pusat menegaskan, PAUD yang dibangun ini merupakan sarana trauma healing buat anak-anak, agar mereka bisa bangkit pasca bencana.

Dijelaskan, SEAMEO RECFON (Southeast Asian Ministers Of Education Organization Regional Centre For Food and Nutrition ), merupakan pusat penelitian makanan dan nutrisi dalam memenuhi kebutuhan kawasan Asia Tenggara. Bekerjasama dengan HIMPAUDI membangun PAUD di Daerah Lombok Timur Kecamatan Sambelia sebagai bentuk kiprah mereka dalam mensejahterakan masyarakat.

Turut Hadir Pimpinan PT. Rekayasa Industri yang membantu pengerjaan pembangunan kelas PAUD tersebut. HIMPAUDI NTB, HIMPAUDI Kabupaten Lombok Timur, Kepala BP PAUD & DIKMAS NTB, Direktur SEAMEO RECFON, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Danramil, Camat dan Kepala Desa Padak Buar.

AYA

Aksar meminta jajaran KPUD NTB untuk meningkatkan upaya agar tingkat partisipasi pemilih bisa kembali meningkat pada pilpres dan pileg 2019

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar forum group discussion (FGD) evaluasi pemilihan Gubernur dan wkil Gubernur NTB tahun 2018 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/10).

Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Ansari menyampaikan, FGD ini dilakukan untuk mendengar evaluasi dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan proses pilkada 2018.

Kata Aksar, hasil dari FGD akan menjadi bahan evaluasi bagi KPUD NTB dalam menghadapi tahapan Pilpres dan Pileg 2019.

“Nanti secara internal akan dibahas kembali KPUD NTB bersmaa jajaran,” kata Aksar Ansari.

Aksar menyebutkan, proses evaluasi pasca pilkada sama pentingnya dengan tahapan pilkada yang lain.

“Biasanya kalau usaha selesai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru, tahapan lain enggak penting, padahal itu ada aturan,” katanya.

Aksar menyampaikan, setelah tahapan pelantikan, KPUD NTB tidak hanya melaporkan pertangungjawaban tahapan pilkada, melainkan juga anggaran. Dari hal tersebut akan terlihat seberapa efisien penyelenggaran pilkada.

Aksar menyebutkan, tingkat partipasi pilkada 2018 di NTB mencapai 75,12 persen atau naik dari tingkat partisipasi pilkada 2013 yang sebesar 70,74 persen. Tingkat partisipasi pilkada NTB 2018 berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 73 persen.

“Ini modal baik, artinya beberapa strategi yang kita gunakan bisa digunakan juga pada pemilu 2019 dan pilkada berikutnya,” jelasnya

Dia menilai, dengan tingkat partisipasi yang meningkat memberikan sisi positif dari penyelenggaraan pilkada di NTB. Namun, Aksar meminta jajaran KPUD NTB untuk meningkatkan upaya agar tingkat partisipasi pemilih bisa kembali meningkat pada pilpres dan pileg 2019.

“Saya kira kalau sampai 80 persen tingkat partisipasi itu baru luar biasa, artinya ke depan harapan kita sampai 80 persen, harusnya begitu,” katanya.

AYA