Diingatkan, agar anggota BPD berperan aktif mendukung netralitas selama pelaksanaan Pilkades Serentak tanggal 10 Desember mendatang

LOBAR.lombokjoural,com — Bupati Lombok Barat (Lobar) H Fauzan Khalid minta ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk netral saat Pilkades.

Fauzan menyampaikan itu saat melantik anggota BPD periode 2018-2024 untuk pertama kali dalam masa kepemimpinannya. Ini terkait jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Desember nanti,

Pelantikan disaksikan oleh para Asisten, pimpinan OPD dan para Kepala Desa se-Lobar di Bencingah Agung Bupati, Kamis (18/10).

Seluruh anggota BPD yang dilantik berasal dari 46 desa di 8 kecamatan yang ada di Lobar.

Mereka berasal dari Kecamatan Batu Layar sebanyak 3 desa, Kecamatan Gunung Sari 10 desa, Kecamatan Lingsar 10 desa, Kecamatan Kediri 6 desa, Kecamatan Labuapi 8 desa, Kecamatan Gerung 3 desa dan Kecamatan Sekotong 6 desa.

Bupati menegaskan, BPD merupakan mitra dari lembaga eksekutif yang memiliki posisi sangat strategis. Posisi BPD jika dianalogkan di tingkat kabupaten sama seperti DPRD, sedangkan jika di kepresidenan seperti DPR.

“Mengingat hal tersebut anggota BPD harus ikut dan mengawasi serta membahas program dan anggaran di desa. BPD juga harus ikut mengawasi pemerintahan desa, menyerap dan menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pesan Fauzan.

Bupati yang “jamaq-jamaq” ini juga mengingatkan agar anggota BPD tidak ‘ngoyo’ dan mau mendengar pendapat orang lain.

“Jangan juga mau menang sendiri,” ujar Fauzan.

Fauzan pun mengingatkan agar anggota BPD berperan aktif mendukung netralitas selama pelaksanaan Pilkades Serentak tanggal 10 Desember mendatang.

“Tanggal 10 Desember mendatang, 76 desa akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Terhadap kegiatan tersebut,  anggota BPD harus mengerti tugasnya dan harus menjaga netralitas,” tegasnya.

Harry

Ada missmanagement atau kesalahan pengelolaan yang akhirnya membuat sektor pertanian justru tak mampu mensejahterakan para petani yang menjadi ujung tombak

lombokjournal.com —

MATARAM — Hari Pangan Sedunia (HPS) atau World Food Day ke-38 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2018, diperingati serentak di sejumlah negara termasuk Indonesia.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menekankan agar moment HPS 2018 jangan hanya dijadikan kegiatan seremonial semata.

HPS harus menjadi moment bagi bangsa Indonesia yang agraris ini untuk memulai kembali merebut kedaulatan pangan nasionalnya.

“Harus ada upaya nyata agar kedaulatan pangan bisa terwujud dan menjadi kebanggaan kita di Indonesia yang notabene merupakan negara agraris ini. HPS harus jadi moment penting untuk kita rebut kembali kedaulatan pangan kita,” tegas HBK, Kamis (18/10) di Mataram.

Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok ini mengatakan, sebagai bangsa agraris dengan lokasi potensial berada di bawah garis khatulistiwa, seyogyanya Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri di sektor pangan dan pertanian secara luas.

Hanya saja, ada missmanagement atau kesalahan pengelolaan yang akhirnya membuat sektor ini justru tak mampu mensejahterakan para petani yang menjadi ujung tombak pendorongnya.

“Ini khan ironis, negara kita adalah negara agraris, tapi justru kantong-kantong pra-sejahtera malah tersebar banyak di tempat-tempat keberadaan kaum petani, dan juga nelayan kita,” katanya.

HBK menilai, kondisi ini terjadi karena ada yang salah dalam tata kelola di sektor ini, dan juga masih kentalnya mental korupsi di pemimpin-pemimpin bangsa ini.

“Dua hal mendasar yang menjadi penyebab lambatnya laju kesejahteraan petani dan nelayan kita menurut saya adalah, salah kelola dan yang satunya lagi adalah masih kentalnya mental korupsi,” tegasnya.

Itu sebabnyahingga kini Indonesia masih saja melakukan import sejumlah komoditi pertanian dari luar negeri, yang imbasnya justru merugikan para petani di negeri sendiri.

Selain itu, petani dan nelayan di Indonesia menurut dia masih saja dibiarkan berjalan sendirian, tanpa perlindungan.

“Padahal seharusnya kita jangan sampai meninggalkan para petani dan para nelayan kita karena mereka-mereka inilah ujung tombak ketahanan pangan kita,” tegasnya.

HBK maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, untuk memulai semangat perubahan dan perbaikan di sektor pertanian.

Dalam sejumlah diskusi dengan masyarakat, HBK selalu menekankan bahwa pertanian adalah sumber utama kekuatan bangsa ini.

Pertanian adalah solusi paling efektif dalam mengatasi problematika pengangguran juga untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut HBK, Pulau Lombok bisa menjadi contoh bahwa potensi pertanian kita memang sangat luar biasa.

Hanya saja, pola pengelolaan dan keberpihakan pemerintah dan semua pihak terkait untuk sektor ini perlu didorong dan ditingkatkan.

“Petani harus kita perhatikan, didampingi dan dilindungi untuk bersama-sama merebut kembali kedaulatan pangan kita. Jangan sampai ada istilah tikus mati di lumbung padi,” kata HBK.

HBK menegaskan, untuk memulai semua itu pemerintah harus berani membatasi impor komoditi pertanian.

Aparat penegak hukum juga harus serius memberantas kartel-kartel besar yang turut bermain dalam pola import ini.

“Moment Hari Pangan Sedunia (HPS) harus benar-benar dimaknai dengan upaya nyata bangsa ini dalam merebut kembali kedaulatan pangannya, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayannua, dan menciptakan pertanian yang maju dan mandiri sehingga para petani bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,” tegasnya.

Me

Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, sempat ada persepsi keliru yang berkembang di masyarakat, terkait belum cairnya dana bantuan dari pemerintah.

Zul menyampaikan, persepsi yang beredar sebelumnya ialah warga yang sudah mendapatkan buku rekening tabungan, sudah bisa mencairkan dan membelanjakan sendiri.

Namun hal ini tidak terwujud lantaran pemerintah bersikap lebih hati-hati agar anggaran bantuan bisa benar-benar dimanfaatkan untuk membangun rumah yang memenuhi kaidah tahan gempa.

Hal ini disampaikannya saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bandara Internasional Lombok, NTB, Kamis (18/10).

“Sebelumnya begitu lama sehingga warga mempersepsikan ini kok ini enggak cair-cair. Jangan sampai ada anggapan uang tidak ada, terlebih ada bencana di Palu,” ujar Zul.

Kata Zul, proses pencairan yang begitu berbelit menjadi salah satu alasan mengapa pencairan dana tak kunjung tiba. Dengan 17 prosedur persyaratan yang harus dilalui, hanya ada lima kepala keluarga (KK) terdampak gempa yang bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah.

“Itu sebelum penyederhanaan (pencairan), yang cair hanya lima KK. Ahamdulillah dengan penyederhanaan sekarang sudah ada 5.625 KK yang bisa mencairkan dana bantuan,” kata Zul.

Zul juga tidak ingin warga mendapat persoalan hukum di masa mendatang.

“Pengalaman yang disampaikan BNPB, jangan sampai cepat di awal tapi belakangan ada persoalan akuntabilitas di kemudian hari,” ucap Zul.

Dengan penyederhanaan seperti ini, proses pencairan akan dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri sepuluh hingga 20 warga.

“Jadi laporannya tidak usah per individu tapi ke pokmas saja,” kata Zul.

BACA JUGA ;

• Presiden Pastikan, Sudah Tersedia Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa
• Presiden Ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah juga menyambut positif penyederhanaan mekanisme pencairan. Rohmi menilai, model pencairan sebelumnya sangat rumit dan menyulitkan warga untuk bisa kembali membangun rumahnya.

“Alhamdulilah sederhana sungguh signifkan sekali karena memang selama ini kelihatan rumit teknisnya. Dengan sederhana, warga merasa begitu lega, dan kami sangat yakin dengan proses ke depan akan berjalan lancar,” ucap Rohmi.

AYA

Proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastian tersedia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberikan informasi bahwa Kemenkeu telah mengirimkan Rp 960 miliar kepada warga terdampak gempa untuk mulai membangun rumahnya yang rusak akibat gempa.

“Artinya sudah dimulai bangun, material siap tidak, bukan hanya yang Risha, tapi semen dan bahan bangunan yang lain,” tanya Jokowi saat Rapat Koordinasi di Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10).

Jokowi menyampaikan, permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah belum cepatnya pengadaan komponen Risha.

“Ini yang terus saya lihat, nanti saya perintahkan untuk segera ditambah cetakan (produksi Risha),” lanjutnya.

Presuden mengatakan, pemerintah harus segera menyiapkan komponen Risha, kalau perlu dibantu oleh aparat TNI dan Polri karena animo warga untuk menggunakan Risha cukup tinggi.

Jokowi belum berani memastikan kapan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB rampung. Menurutnya, target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi tergantung perkembangan di lapangan.

“(Target enam bulan) bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, kita lihat nanti di lapangan. Yang jelas progresnya akan selaku saya ikuti, akan selalu saya pantau; akan selalu saya cek ke lapangan, baik yang di NTB maupun di Sulteng,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, proses pencairan yang memakan waktu tak lepas dari prinsip kehati-hatian lantaran anggaran yang dikeluarkan berasal dari kas negara.

“Ini menyangkut akuntabilitas keuangan negara, harus semua di pertanggungjawabkan,” ucapnya.

BACA JUGA;

• Pemerintah Berhati-hati, Agar Bantuan Benar-benar Untuk Bangun Rumah Tahan Gempa
• Presiden Ke NTB Serahkan Langsung Bantuan Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Jokowi juga mempersilakan jika masih ada sisa dari dana bantuan senilai Rp 50 juta, maka masyarakat diberikan kebebasan menggunakannya untuk hal lain.

“Itu kan sudah ditransfer ke rekening (pribadi), belum tentu kan cukup dan tidak cukup, belum jelas (untuk bangun rumah).  Enggak apa-apa kalau memang rumah sudah jadi dan (ada) sisa, itu sudah menjadi hak dari masyarakat,” ungkap Jokowi.

AYA

Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan, penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan

MATARAM.lombokjournal.com — Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis pagi, 18 Oktober 2018.

Bersama rombongan, Presiden Jokowi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 , pukul 07.55 WIB.

Tiba di Bandar Udara Internasional, Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah pada pukul 10.30 WITA, Presiden langsung bertemu sejumlah pejabat dari daerah terdampak gempa Di  Sumbawa.

Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan helikopter Super Puma.

Presiden dan rombongan kemudian menuju kantor Bupati Sumbawa Barat untuk menyerahkan langsung buku tabungan stimulan pembangunan rumah bagi korban gempa.

Pada siang harinya, Presiden direncanakan untuk menuju Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, guna meninjau pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Setelah itu, Presiden akan berangkat menuju Dusun Pademekan, Desa Belanting, Kecamatan Sembelia untuk melakukan peninjauan. Tak hanya itu, Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan SPK kelompok antara masyarakat dan aplikator RISHA.

Petang harinya, Presiden diagendakan untuk menuju Kabupaten Lombok Tengah guna menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa terdampak bencana alam.

Bersama rombongan Presiden kemudian akan kembali ke Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk terbang menuju Provinsi Bali. Setibanya di Bali, menuju hotel untuk bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Dalam kunjungan ke NTB kali ini, Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan, penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan pemerintah bagi warga terdampak gempa telah dilakukan.

Sebelumnya, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (16/10), Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyederhanakan proses administrasi bagi warga terdampak gempa dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah.

“Kita juga sudah memutuskan untuk prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan itu agar disederhanakan. Dari 17 prosedur yang ada, kemarin sudah diputuskan menjadi 1 prosedur saja yang harus diikuti,” ujar Presiden ketika itu.

Meski demikian, Presiden mengingatkan, penyederhanaan prosedur tersebut tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BACA JUGA ;

• Presiden Pastikan, Sudah Tersedia Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa
• Pemerintah Berhati-hati, Agar Bantuan Benar-benar Untuk Bangun Rumah Tahan Gempa

Dalam penerbangan menuju NTB, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Adita Irawati.

AYA/Hms

Bila perekonomian tumbuh dengan baik di desa masing-masing, maka akan tumbuh di Kecamatan, Kabupaten dan bahkan di Provinsi

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Kepala Desa (Kades) di daerah Kabupaten Lombok Timur diminta agar lebih memanfaatkan dan menggunakan dana desa (DD) untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

Bukan hanya memperhatikan dan fokus pada pembangunan fisik semata. Meskipun infrastruktur desa dinilai perlu di desa.

Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, H. Rumaksi SJ, SH mengatakan itu, saat memghadiri acara Musda IV Forum Komuikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, di Gedung Wanita, Selong, Rabu (17/10) siang.

“Jangan terlalu bergerak di fisik. Bagaimana dia sekarang menggerakkan ekonomi pedesaan ini. Itulah tujuan utama dana desa,” ujarnya.

Menurut Rumaksi, bila perekonomian tumbuh dengan baik di desa masing-masing, maka akan tumbuh di Kecamatan, Kabupaten dan bahkan di Provinsi.

“Bagaimana caranya memanfaatkan dana desa ini untuk betul-betul menjadi skala prioritas. Apa yang menjadi kebutuhan,” ucapnya.

Untuk mewujudkan semua itu, tegas Rumaksi, harus ada singkronisasi antara program kabupaten dengan petencanaan di desa.

“Kalau di Kabupaten ada RPJMD, nanti juga di Desa supaya ada. Ada rencana kerja pemerintah daerah tahunan, dia (Desa) juga ada supaya ada sharing,” jelasnya.

“Mana yang menjadi porsi dana desa, mana yang menjadi porsi Kabupaten, Provinsi dan pusat,” tambahnya lagi.

Mantan anggota DPRD NTB ini kembali mengingatkan, bahwa salah satu kunci pembangunan di Desa maupun di daerah Kabupaten yaitu, komunikasi.

“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa,” kata Rumaksi

Razak

Deklarasi GMHP hari ini secara serentak dilaksanakan di setiap provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, untuk meminimalisir kesalahan di dalam peng-input-an DPT pada Pemilu 2019 mendatang

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Sepanjang bulan Oktober, Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat (KPU Lobar) menggelar serangkaian kegiatan program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

Kegiatan itu dimaksudkan untuk menggelorakan semangat  masyarakat agar  terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada  Pemilu Serentak  tanggal 17 April  2019 mendatang,

GMHP yang rencananya dilakukan hingga akhir Oktober, dideklarasikan di halaman Kantor KPU Lobar oleh Bupati Lobar H Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Lobar, Imam Kafali, Kapolres Lobar, AKBP Hery Wahyudi, Ketua KPU Lobar Suhaimi Samsuri, Perwakilan  Kapolres Mataram, Perwakilan Dandim 1606,  Ketua Bawaslu serta anggota penyelenggara Pemilu seperti PPK dan PPS, serta pimpinan Parpol peserta Pemilu, Rabu (17/10).

Sosialisasi GMHP dilaksanakan dengan melakukan konvoi dan pembagian selebaran di lima daerah pemilihan (dapil) se-Lobar.

Deklarasi GMHP hari ini secara serentak dilaksanakan di setiap provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan di dalam peng-input-an DPT pada Pemilu 2019 mendatang.

GMHP dapat dikatakan sebagai kesempatan terakhir masyarakat untuk mengkroscek DPT, yang digunakan di dalam Pemilu 2019.

Dan GMHP bukan hanya difokuskan pada pemilih yang belum terdaftar karena pindah domisili saja. Namun juga kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia atau yang telah jadi menjadi aparatur negara, seperti TNI-Polri.

KPU meminta agar masyarakat segera melakukan pengecekan atau langsung melaporkan ke KPU.

Ada tiga poin sasaran yang diharapkan dari berjalannya program ini. Hal itu disampaikan Ketua KPU Lobar Suhaimi Samsuri.

“Ke-3 poin tersebut adalah memastikan pemilih tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari daftar pemilih, memasukkan warga Lobar yang telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah dan belum masuk ke dalam DPT Hasil Perbaikan, serta memperbaiki elemen dasar pemilih atau belum lengkap perbaikan elemen pemilihnya,” jelas Suhaimi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid sangat berharap besar agar gerakan ini mencapai tujuan. Menurutnya, sumber masalah dari rangkaian proses Pemilu ada dalam daftar pemilih.

“Jika daftar pemilih beres maka semua akan beres dan bisa dipertanggung jawabkan,” tegasnya.

Fauzan juga  mengingatkan agar seleuruh elemen masyarakat memiliki sikap respek terhadap program KPU.

“Dan yang terpenting lagi agar masyarakat yang belum memiliki KTP, memiliki kesadaran untuk melakukan perekaman dan pengecekan apakah sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih,” harap bupati.

Harry

Selain untuk membantu Aparatur sipil negara (ASN ) yang terdampak gempa juga agar sebagian digunakan untuk gedung yang mengalami kerusakan seperti pondok pesantren , masjid-masjid, gereja,pura, madrasah

MATARAM.lombokjournal.com – Bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di NTB datang dari Kementrian Agama  Republik Indonesia.

Menteri Agama Lukmanul Hakim Syaifuddin, menyerahkan bantuan sebesar Rp10 milyar yang diterima Sekda NTB, H Rosyadi Sayuti, Rabu (17/10),  bertempat di Kantor Kementerian Agama NTB.

Lukman menyatakan, bantuan yang diserahkan bersumber dari seluruh pegawai lingkup kementrian Agam seluruh Indonesia.

“Kita menyerahkan bantuan yang sumbenya dari seluruh ASN di lingkup kementrian agma se Indonesia dan bahkan juga dari petugas ibadah haji  yang bertugas menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemudian bisa dimnfaatkn bagi keluarga ASN di NTB yang terdampak dari peristiwa gempa bebrapa waktu lalu,” Ujarnya

Lukman menyatakan, agar sumbangan ini selain untuk membantu Aparatur sipil negara (ASN ) yang terdampak gempa juga agar sebagian digunakan untuk gedung yang mengalami kerusakan seperti pondok pesantren , masjid-masjid, gereja,pura, madrasah.

Menurutnya, bantuan ini   wujud kepedulian ASN kementrian Agama untuk membantu saudara-saudaranya di NTB,

Sebelumnya, Kepala Kantor KementErian Agama, Nasruddin memaparkan, jumlah kantor yang terdampak akibat gempa Bumi yakni Kantor  32 buah. Madrasah Negri dan swasta  sebanyak 426 buah

Pondok pesantren sebanyak 105 buah ,Masjid sebanyak  2.037 buah, Pura 100 buah, Vihara sebanyak 50 buah.

Kementrian Agama telah membentuk Tim Tanggap Darurat di bawah Kementrian Agama menyalurkan bantuan kebutuhn dasar berupa terpal, tenda, selimut, sembako dan obat-obatan ke keluaraga  besar ASN Kementrian Agama Prov NTB serta Non ASN.

Penyerahan bantuan tali asih kepada pegawai Kementerian Agama yang terdampak, baik PNS maupun Non PNS, membangun ruang belajar sebanyak 5 ruangan di MTS Negeri 3 Lombok Timur,  dengan biaya Rp300 juta.

AYA

Kepala OPD yang dilantik diperintahkan langsung untuk mulai bekerja keras

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di ruang rapat utama, Rabu ( 17/10).

Keempat pejabat yang dilantik itu adalah dr. Nurhandini Eka Dewi, Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan, yang mengisi kembali posisi sebagai Kepala Dinas Kesehatan,

Drs. Imhal, Asisten Administrasi dan Umum yang dipercaya sebagai Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencaa,  Dr. Ir. Manggaukang Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan mengisi posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Ir. Hartina,  staf ahli bidang pemerintahan dan aparatur politik, hukum dan layanan publik, menggantikan posisi Drs. Imhal sebagai Assisten administrasi umum.

Usai melantik dan mengambil sumpah keempat pejabat tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan dinilai sangat perlu untuk segera dilakukan, atas kondisi NTB saat ini  yang berbeda dari kondisi biasanya.

”Pasca musibah gempa bumi yang melanda Lombok-Sumbawa, butuh kerja keras dan cepat dari seluruh kepala OPD tanpa terkecuali. Untuk itu, posisi kepala OPD yang kosong harus segera diisi, terlebih posisi tersebut merupakan areal yang sangat berkaitan langsung dengan kondisi NTB saat ini”, ujar Gubernur.

Kepala OPD yang dilantik diperintahkan langsung oleh Gubernur untuk mulai bekerja keras. Seperti  Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan paling banyak berurusan dengan perempuan dan anak yang terdampak di lapangan.

Demikian juga Kepala Ddinas Perpustakaan yang diharap Gubernur dapat segera bergerak memberi layanan seperti trauma healing kepada anak-anak.

“Jadi bentuk hiburan bagi anak anak korban gempa bukan hanya berupa nyanyi-nyanyi saja, tapi datangi semua tempat, distribusikan buku yang menarik, supaya anak kita punya cerita lain dibalik musibah ini, “ kata Gubernur.

Pelantikan berdasar Surat Keputusan Gubernur NTB nomor 821.2-1/912/BKD/2018, tanggal 16 Oktober 2018. Hadir pula mendampingi dalam pelantikan, Wagub NTB Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dan pimpinan OPD Lingkup Prov. NTB.

AYA/Hms

Anggaran untuk rehabilitasi itu salah satunya berasal dari sumbangna atau bantuan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalokasikan anggaran recovery pasca dihantam bencana gempa bumi beberapa bulan lalu.

Anggaran itu dialokasikan dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018, yakni sekitar Rp. 15.491.000.000.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, Edi Purnomo, mengatakan, belanja yang paling banyak dalam perubahan APBD 2018 adalah penanganan bencana.

“Di dalam rancangan perubahan APBD 2018 itu, Pemerintah Daerah (Lombok Timur) mengalokasikan untuk rehabilitasi,” ucapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selong, Rabu (17/10) siang.

Dikatakannya, besaran anggaraan tersebut khusus digunakan dalam penanganan bencana untuk rehabilitasi di daerah Lombok Timur.

Pertama; untuk normalisasi jaringan air di Desa Sajang Kecamatan Sembalun.

Kedua; membangun ruang kelas sementara sekitar 158 unit untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

“Maksudnya agar para siswa tidak belajar di tenda-tenda. Sehingga murid-murid yang belajar bisa lebih nyaman,” ujar Edi.

Selanjutnya kegiatan untuk perbaikan air limbah atau sanitasi lingkungan bagi wilayah terdampak yakni, di Kecamatan Sambelia dan Sembalun.

Keempat; Pemkab Lotim juga mengalokasikan anggaran dam bentuk hibah kepada lembag-lembaga sekolah swasta dan sarana pribadatan untuk dana rehab maupun pembuatan sarana beribadah sementara.

Besaran anggarannya yaitu, masing – masing Rp.750 juta untuk normalisaai air, ruang kelas sementara kurang lebih Rp.4,4 milyar.

“Kemudian sanitasi limbah itu sebesar Rp.550 juta. Kalau yang untuk bantuan hibah kepada perbaikan pendidikan swasta sama pribadatan sekitar Rp.9,7 milyar lebih,” sebut Edi.

Edi kembali mengungkapkan, anggaran untuk rehabilitasi itu salah satunya berasal dari sumbangna atau bantuan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta.

“Ada memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar 10 milyar untuk penanganan rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana,” bebernya.

Razak