Sejak Januari hingga September 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah melakukan pendeportasian terhadap 33 WNA

MATARAM.lombokjournal.com — Tiga warga negara asing (WNA) Cina yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) diamankan mengamankan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rahmad Gunawan mengatakan, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) telah mengamankan tiga WNA Cina yang berinisial AY, YJ, dan WA di sebuah kos-kosan yang ada di Jalan Transmigrasi, Majeluk, Mataram, pada Rabu (26/9) pagi.

“Ketiganya diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin keimigrasian yakni bekerja melakukan uji kualitas batu (kadar emas),” ujarnya saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, NTB, Kamis (27/9).

Tim menemukan ketiganya berada di kos-kosan bersama seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial HR. Rahmad mengatakan, HR pun ikut diamankan karena dianggap sebagai orang yang mengundang sekaligus sebagai penterjemah bagi para WNA tersebut.

“Selain HR, tim juga meminta keterangan dari pemilik kos-kosan,” terangnya

Rahmad menjelaskan, ketiga WNA tersebut datang dengan menggunakan visa kunjungan B211A atau izin tinggal kunjungan atas sponsor PT Klitz melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.

Kata Rahmad, ketiga WNA Cina itu diduga melanggar pasal 122 huruf A undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang keimigrasian.

“Ketiga WNA tersebut saat ini kami masih tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Rahmad.

Sementara itu,Kepala seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Made Surya mengatakan, ketiganya sudah berada di Mataram sejak 10 Agustus 2018.

“Hasil pemeriksaan sementara mereka sebagai teknisi sebuah lab kecil untuk ukur kadar emas,” ucap Made.

Petugas telah mengamankan tiga paspor yang masih berlaku, dan kunci kos-kosan yang juga dijadikan sebagai lokasi usaha di Majeluk, Mataram.

“Hasil pemeriksaan sementara mereka tidak paham apa itu PT Klitz yang tercantum sebagai sponsor,” katanya

Made mengaku akan mendalami hal tersebut karena PT Klitz sendiri tidak memiliki usaha atau kantor Cabang di Lombok. Ia menegaskan, visa kunjungan ketiga tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas kerja di Indonesia.

“PT Klitz domisili di Jakarta, masih kita selidiki, dalam waktu dekat  akan kita hubungi PT Klitz di Jakarta,” lanjutnya.

Made menyebutkan, sejak Januari hingga September 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian terhadap 33 WNA dan satu kasus projustisi WNA Taiwan.

AYA

Pengalaman di luar negeri diyakini akan mampu mengikis sekat-sekat primordial yang masih mengental di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengirimkan 1.000 mahasiswa beasiswa kuliah S2 keluar negeri tiap tahun. Tahap pertama, ada 21 penerima beasiswa akan dikirim ke Polandia pada Oktober mendatang.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, program beasiswa bagi mahasiswa untuk kuliah keluar negeri bukan persoalan yang sulit  jika ada kemauan. Aanimo masyarakat terbukti cukup tinggi saat program beasiswa dibuka.

“Ada 400 orang yang mendaftar, melalui seleksi ketat dan fair akan dikirimkan 21 orang untuk tahap pertama,” ujarnya,  Kamis (27/09).

Pemprov NTB akan rutin mengirimkan 1.000 mahasiswa kuliah keluar negeri, yang terbagi pada dua tahap setiap tahun. Zul mengaku banyak yang mencibir programnya, namun ia optimistis akan dapat terealisasi.

“Apa betul bisa kirim 1.000 orang setiap tahun, kalau lihat wajah-wajah Anda jangankan 1.000 orang, 2 ribu orang juga bisa,” tegasnya

Zul menilai, kuliah di luar negeri akan memberikan pengalaman yang bagus untuk anak-anak NTB dalam memandang dunia dan meningkatkan wawasan.

Dengan adanya pengalaman tersebut, Zul meyakini akan mampu mengikis sekat-sekat primordial yang masih mengental di NTB.

“Kalau keluar negeri, primordial akan kurang tapi rasa kecintaan dan kebangsaan akan lebih kuat,” katanya.

Mengenai Polandia, Zul menilai karena biaya pendidikan di negara tersebut relatif lebih murah dan berada di jantung Eropa. Tidak menutup kemungkinan, NTB akan mengirimkan mahasiswa ke negara-negara lain.

“(Kenapa Polandia) karena murah saja, ada akses yang dibuka, kualitas bagus. Sebenarnya banyak negara di Eropa gratis (pendidikan),” jelasnya.

Terkait pendanaan untuk beasiswa, kata Zul, tidak menggunakan dana dari APBD, melainkan sponsor dari pelaku usaha.

Menurutnya, kalau menggunakan APBD belum bisa dilakukan karena perlu meyakinkan masyarakat dan anggota DPRD NTB terlebih dahulu bahwa program ini sukses. Sedangkan apa yang ia lakukan masih dalam tahap awal.

“Kita cari teman-teman yang bisa sponsori kalau bagus baru kita bisa ngomong ke APBD, kalau belum-belum (pakai) APBD diprotes anggota dewan kita. Coba bayangkan ada 1 000 dunia usaha, apa susah bagi pengusaha kirim satu mahasiswa,” katanya.

AYA

Keunggulan kompetitif pertanian dan pariwisata Lombok juga akan menjadi jawaban kongkrit terhadap problematika pengangguran yang ada

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH — Petinggi Partai Gerindra yang juga Caleg DPR RI Dapil NTB-2/Lombok, H. Bambang Kristiono atau yang akrab disapa HBK mengatakan, Lombok dengan segala potensi pertanian dan pariwisatanya, bisa segera bangkit dari keterpurukan pasca bencana gempa bumi beruntun.

Potensi pertanian di Lombok, bahkan bisa menjadikan Lombok sebagai Lumbung Pangan Nasional yang diperhitungkan ke depan.

“Saya punya mimpi besar, untuk menjadikan Lombok sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional, dan bumi Lombok yang subur bisa menjadi jawaban real terhadap ketergantungan impor pangan Negara kita,” tegas HBK, dalam pidatonya saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Krame Dise Gagak Hitam, Rabu (26/9) di kawasan pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah.

Apel gelar pasukan yang dihadiri oleh sekitar 1000 orang pasukan Gagak Hitam, sekaligus memperingati HUT ke-3 Gagak Hitam.

Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, H Pathul Bahri, dan Ketua Umum sekaligus Panglima Gagak Hitam, Ir H Jidan Hadi.

HBK mengatakan, meskipun Lombok baru saja dilanda bencana, namun apabila semua pihak terutama masyarakat Lombok bisa bekerja sungguh-sungguh untuk mengembangkan segala potensi daerahnya yang ada, maka Lombok akan segera bangkit dan keluar dari semua kesulitan yang dihadapinya, khususnya kesulitan pasca Lombok diguncang gempa.

Menurutnya, sektor pertanian akan menjadi salah satu pilihan unggulannya ke depan yang akan terus dikembangkannya, selain pariwisata.

“Sebagai Negara agraris yang berada di bawah garis khatulistiwa, semestinya kita bisa mandiri dan meproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhan  pangan kita,” katanya.

Keunggulan kompetitif pertanian dan pariwisata Lombok juga akan menjadi jawaban kongkrit terhadap problematika pengangguran yang ada.

Ia mencontohkan, komoditas bawang yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Lombok dan NTB secara umum. Namun di sisi lain, potensi ini  belum digarap secara maksimal hingga menjadi produk unggulan kualitas ekspor.

“Saya sedih sekali, waktu saya mendampingi istri saya belanja, membeli kebutuhan dapur di negeri Belanda, ternyata harga bawang putih disana bisa lebih murah dari harga bawang putih yang ada di Jakarta, padahal bawang putih tidak bisa tumbuh disana,” tukas HBK.

Hal ini menjadi ironis, karena Belanda juga mengimpor dari jauh, yaitu dari negara Suriname yang berada di Amerika Selatan, yang dulu juga adalah bekas negara jajahannya seperti Indonesia.

“In shaa Allah kalau Tuhan menghendaki, dan saya dipercaya mewakili masyarakat Lombok di Gedung Parlemen nanti, saya akan bekerja keras dan meyakinkan semua teman-teman  di DPR-RI maupun teman-teman yang ada di Pemerintan nanti untuk mengembangkan pertanian dan parawisata menjadi sektor2 unggulan yang bisa meningkatkan kesejahteraan Lombok dan masyarakatnya, dan kita bisa,” kata HBK.

Bagi HBK, Lombok sangatlah istimewa, pantai dan juga gunung-gunungnya memiliki pesona dan pemandangan yang sangat luar biasa.

“Dan masyarakatnya yang ramah dan agamis, membuat saya jatuh cinta”, katanya.

Pasukan Gagak Hitam Harus Solid

Dalam Apel Gelar pasukan tersebut, HBK yang juga selaku Ketua Pembina Pasukan Krame Dise Gagak Hitam menegaskan, agar seluruh pasukan Gagak Hitam bisa terus bekerja keras,  menjaga soliditas, meningkatkan silaturahmi, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan, kemudian ikut mengembangkan pertanian dan pariwisata Lombok ke depan.

“Kita harus ikut ambil bagian, jangan hanya jadi penonton, libatkanlah diri kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan akan selalu ada jalan, kalau ada kemauan,” katanya.

HBK mengatakan, keberadaan pasukan Gagak Hitam ini menjadi kebanggaan tersendiri.

Purnawirawan Perwira Korps Baret Merah ini pun mengaku, mengingat masa mudanya di militer dulu.

“Berdiri di depan pasukan yang pemberani dan memiliki esprit de corps yang tinggi, mengingatkan saya ke masa-masa  20 tahun yang lalu, ketika saya masih muda dan menjadi Komandan Batalyon di satuan Sandi Yudha, Korps Baret Merah Kopassus,” katanya.

Ia mengatakan, jika dulu yang selalu berada di hadapannya adalah prajurit-prajurit berbaju loreng darah mengalir dan berbaret merah, namun yang ada sekarang juga adalah pasukan yang tak kalah pemberaninya.

“Yang bersama-sama saya sekarang juga adalah pasukan-pasukan yang tidak kalah pemberaninya, dengan baju dan ikat kepala yang kesemuanya berwarna hitam. Hitam untuk saya adalah lambang dari pekerja keras, militan dan pemberani yaitu mereka-mereka yang rela berjuang sampai mati dalam mempertaruhkan keyakinan dan harga dirinya,” tegas HBK disambut tepuk tangan yang riuh dari seluruh pasukan yang hadir.

Sementara itu,  Ketua Umum sekaligus Panglima Gagak Hitam, Ir H Jidan Hadi mengatakan, Pasukan Gagak Hitam adalah pasukan adat Sasak – Lombok, yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, dan akan berperan sebesar-besarnya untuk mengamankan kehidupan dan keseharian masyarakat.

“Gerakan Gagak Hitam adalah membangun persaudaraan dan kebersamaan di bidang pengaman, dengan pendekatan pemberdayaan bakat dan kemampuan di bidang pengamanan,” katanya.

Menurut dia, Gagak Hitam akan membangun sistem keamanan dengan pengamanan yang utuh, menyeluruh, berbasis dusun, dan berkesinambungan dengan mengedepankan kearifan lokal.

“Gagak Hitam akan selalu bekerja sama baik dengan penguasa maupun pengusaha untuk mengembangkan potensi Lombok ke depan,” tukasnya.

Ia mewakili jajaran pasukan Gagak Hitam mengapresiasi kesediaan hadir sosok penting  seperti HBK dalam kegiatan Apel Gelar pasukan dalam rangka HUT Gagak Hitam ke-3nya.

Termasuk amanat dan pengarahan yang membangkitkan semangat bagi anggota dan masyarakat Lombok secara umum, untuk mau terus bangkit dan mengembangkan potensi lokal di daerah ini.

“Kami salut dan mengapresiasi Bapak HBK yang sudah mengobarkan semangat juang kami, demi pembangunan daerah lebih baik ke depan,” katanya.

Me

Merupakan inovasi dari pemuda desa setempat, agardapat mempromosikan potensi kain tenun Pringgasela kepada masyarakat luas

SELONG.lombokjournal.com – Para pemuda di Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur akan menggelar event Alunan Budaya Desa. tahun ke empat, menyajikan fashion show khusus kain tenun

Menenun salah satu budaya yang masih lestari di Kecamatan Pringgasela. Dalam event ini menadikan fashion show khusus kain tenun ini sebagai tema besar.

”Tahun lalu kami menghadirkan setidaknya 1.350 penenun yang dapat disaksikan pada puncak acara. Tahun ini kami akan hadirkan fashion show dengan bahan utama kain tenun,” kata Panitia Alunan Budaya Desa ke empat 2018, Nifo Winona Algosyah S.Pt, Rabu (26/09).

Event ini akan diselenggarakan pada 27 Oktober hingga 3 November , dan untuk fashion show akan dilaksanakan pada 28-31 Oktober.

Ini menari, karena kali pertama fashion show akan diadakan dengan konsep out door di lahan persawahan dengan latar pemandangan Gunung Rinjani. Tema fashion show ini ialah Warna dan Irama Tenun dengan tagar An Elaborate Fashion Show Tenun.

”Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa kain tenun Pringgasela tidak hanya dibuat menjadi sarung, melainkan beragam barang jadi siap pakai. Seperti pakaian, sepatu, tas dll,” ujarnya.

Fashion show ini dapat diikuti oleh peserta dari mana saja. Dengan syarat, fashion yang akan dipertontonkan berbahan dasar tenun Pringgasela.

Ini akan dibuat seperti kompetisi kain tenun bagi desainer-desainer lokal yang berbakat. Melalui kompetisi ini peserta mampu berkreasi dan berinovasi untuk mendesain kain tenun Pringgasela tersebut menjadi sebuah karya (busana).

Sehingga tidak sebatas memiliki unsur keindahan dan komersil saja, namun juga memiliki nilai kearifan budaya lokal yang tinggi.

Ketua Panitia Alunan Budaya Desa ke empat tahun 2018  Azizan Zuhri S.P mengatakan , event ini merupakan kesempatan yang baik bagi siapa saja untuk menunjukkan kemampuannya dalam merancang desain busana berbahan kain tenun.

Kegiatan ini merupakan inovasi dari pemuda desa setempat, agardapat mempromosikan potensi kain tenun Pringgasela kepada masyarakat luas.

“Kami berharap semakin banyak yang tahu tentang Kain Tenun Pringgasela ini. Dengan demikian, budaya dan kesenian ini bisa terus lestari. Selain itu juga bisa mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain kerajinan tenun, Kecamatan Pringgasela memiliki banyak potensi destinasi wisata. Pendakian Rinjani melalui Jalur Timbanuh, arung jeram di Sungai Mencerit, Kolam Renang Putri Duyung, Air Terjun Mayung Polak, Wisata Pancor Datok dan banyak lainnya.

Meski demikian Alunan Budaya Desa ini tetap menonjolkan budaya asli masyarakat Pringgasela. Karena selain Fashion show, ada pula pagelaran musik, wayang dan tari tradisional.

Ia berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Kearifan lokal tetap terjaga, anak muda semakin mencintai budayanya dan memererat tali silaturhami.

Selain itu, ia juga berharap tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Provinsi NTB hingga Kementerian dapat membantu mempromosikan kegiatan ini. Sehingga dapat diketahui oleh banyak orang dan wisatawan.

AYA (* ).

Bupati dan Walikota yang dilantik untuk melakukan pemaknaan yang sederhana terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com – Ucapan  Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc tentang jabatan perlu disimak. Menjadi Gubernur atau menjadi bupati itu yang punya kesadaran untuk berkorban lebih banyak dibandingkan masyarakat.

Itu dikatakannya saat melantik Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur terpilih, Drs. H. Sukiman Azmi, MM  dan H. Rumaksi SJ, S.H dan Walikota / Wakil Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE dan Feri Sofiyan, SH, di Hotel Lombok Raya, Rabu, (26/09).

Dikatakan, zaman sekarang menjadi gubernur, menjadi bupati, dalam ekonomi yang terbuka harus disikapi dengan cara yang berbeda.

“Gubernur, Bupati Walikota itu bukan penguasa dan bukan raja, tapi siapa yang berani menjadi Gubernur, siapa yang berani menjadi bupati adalah mereka yang punya kesadaran untuk berkorban lebih banyak dibandingkan masyarakat,” kata Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc didampingi Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, usai melakukan pelantikan

Menurut Gubernur Zul,  tantangan di NTB tidak karena itu kepala daerah, khususnya kepada Bupati Lombok Timur karena Lombok Timur merupakan satu daerah yang terkena dampak bencana gempa, dapat membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat.

“Semoga dengan hadirnya bupati yang baru bisa membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Gubernur mengajak Kepala daerah untuk mulai menyemangati masyarakat terdampak untuk berbenah dengan melakukan apa yang bisa dilakukan, tanpa harus menunggu bantuan dari luar.

Gubernur berharap kepada Bupati dan Walikota yang dilantik untuk melakukan pemaknaan yang sederhana terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat.

“Siapa yang memaknai amanah ini dengan baik, insyaallah akan mendatangkan keberkahan buat kita semua,” ujarnya.

Jadi pimpinan jangan feodal, sebab saat ini zaman ekonomi yang terbuka, tugas utama yang mendinamisir ekonomi itu adalah dunia usaha. Sedangkan tugas kepala daerah sebagai pelayan masyarakat adalah membuat iklim, memastikan daerah kita kondusif untuk bisnis komoditi investasi.

“Mudah-mudahan figur yang dilantik pada hari ini termasuk juga Bupati dan Walikota yang ada di NTB ini, memberikan kita harapan. Insyaallah cahaya di ujung terowongan kelihatan terang benderang jika kita memaknai kekuasaan dengan baik dan benar,” pungkasnya.

AYA/hms

Ketika musim hujan tiba, pihak terkait dihimbau agar dapat melakukan antisipasi untuk mitigasi risiko bencana dari kemungkinan yang akan terjadi

MATARAM.lombokjournal.com — Longsor masih terus terjadi di lereng Kondo, puncak Gunung Rinjani. Volume tumpukan tanah yang cukup besar dikhawatirkan dapat menimbulkan banjir bandang.

longsoran Material tanah yang jatuh, tumpukannya sampai menutup otak Kokoq Putiq yang berada di bawah lereng Kondo. Kokoq Putiq merupakan satu-satunya aliran pembuangan dari Danau Segara Anak di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Dari rekaman kamera CCTV Balai TNGR, dapat dilihat longsoran tanah terjadi setiap saat dan turun ke bawah. Tumpukannya sudah cukup besar volumenya,” terang Sudiyono, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Dikhawatirkannya juga apabila musim penghujan tiba, volume longsoran tanah yang cukup besar itu dapat menyumbat aliran pembuangan  dari danau Segara Anak.

“Ketika Segara Anak meluap, kita khawatir nanti akan terjadi bah,” ujar Sudiyono, Rabu (26/9/2018).

Karena itu, pihaknya pun mengimbau ketika musim hujan tiba, pihak terkait dapat melakukan antisipasi untuk mitigasi risiko bencana dari kemungkinan yang akan terjadi.

Harry

Sebenarnya verifikasi terkait rumah yang rusak di Lombok Utara jauh lebih cepat dari tempat lain. Sampai saat ini verifikasi itu sudah mencapai 31 ribu rumah

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar akhirnya bersedia menemui para pengunjuk rasa yang mempertanyakan seputar bantuan pasca gempa, Senin [26/09].

Sebelumnya, bupati mengundang 10 orang yang mewakili para pengunjuk rasa untuk berdialog di kantor kontainer  yang merupakan kantor darurat bupati, karena gedung kantor bupati rusak berat. Namun ajakan itu ditolak, sehingga bupati mengalah dan mengiyakan ajakan pengunjuk rasa.

Selain mengajak bupati menemui massa, mereka juga mengajak anggota wakil rakyat dan pejabat  di jajaran Pemkab Lombo Utara yang terkait bantuan bencana gempa bumi untuk hadir.

“Sebenarnya saya mengajak ke dalam, maksudnya supaya aspirasi atau ada pesan-pesan yang saudara sampaikan, bisa sampai dengan jelas,” kata Bupati Najmul sebelum menjawab pertanyaan.

Ada 10 tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa dalam aksi Senin siang itu, yaitu;

1. Percepat realisasi bantuan rehabilitasi rumah korban gempa ( Rusak berat Rp50 juta, rusak Sedang Rp25 Juta dan rusak ringan Rp10 juta)
2. Segera realisasikan jaminan hidup (Jadup) sebesar Rp10 ribu rupiah/jiwa selama 3 bulan
3. Menolak sistem kelompok masyarakat (POKMAS) dan makhluk bernama rumah RISHA
4. Segera realisasikan hunian sementara (HUNTARA) dari APBD
5. Perjelas jumlah data masyarakat yang berhak menerima bantuan dalam semua kategori
6. Meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit bantuan Gempa yang masuk dan keluar melalui PEMDA
7. Meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat gempa
8. Meminta penjelasan kepada PEMDA sejauh ini berapa jumlah APBD KLU yang digunakan untuk membantu korban gempa
9. Permudah prosedur pencairan bantuan rehabilitasi rumah korban gempa
10. Segera realisasikan instruksi Presiden RI

BACA JUGA ; 

Warga Lombok Utara Berunjuk Rasa, Tanyakan Lambannya Pencairan Bantuan

Bupati Najmul mengatakan, sebenarnya verifikasi terkait rumah yang rusak di Lombok Utara jauh lebih cepat dari yang lain. Sampai saat ini verifikasi itu sudah mencapai 31 ribu rumah yang rusak berat.

“Sampai hari ini, sudah diverifikasi sebanyak 31 ribu rumah yang rusak berat. Itu yang dprioritaskan. Bahkan sudah dimulai peletakan batu pertama pembangunan rumah di Salut, ” jelas bupati.

Mengenai bantuan jaminan hidup atau jadup, akan segera direalisasikan setelah berakhirnya masa transisi darurat. .

Terkait dibentuknya kelompok masyarakat (Pokmas) dalam penyaluran bantuan, sebenarnya maksud pemerintah justru untuk mempermudah. Selain merupakan aturan yang sudah dibuat, hal tersebut juga memudahkan dalam pembuatan laporan.

“Tanpa dibentuk pokmas, tiap orang yang menerima bantuan  akan membuat pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Jadi adanya pokmas itu untuk menyederhanakan, ” ujar bupati sambil menambahkan, dengan adanya pokmas pengambilan bantuan di bank itu bisa diwakilkan, tak semua orang harus mengambil sendiri-sendiri.

Lebih jauh dikatakan, adanya pokmas tersebut merupakan aturan yang harus dipenuhi dalam proses pencairan bantuan. Kalau tidak, jangan sampai warga penerima bantuan menghadapi bencana kedua yakni terjerat masalah hukum, karena akan ada pemeriksaan.

Mengenai tuntutan agar aparat penegak hukum (APH ) mengaudit bangunan pemerintah yang rusak, bupati menyetujuinya. Pihak Pemkab Lombo Utara juga minta pihak Polres Lombok Utara dan Polda NTB  untuk mengaudit bangunan.

Lebih jauh Bupati Najmul menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah menginginkan masyarakat terhindar dari bencana, Contohnya, saat ini pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mengolah data dan membuat zona merah, kuning, dan hijau, untuk menyarakan relokasi hunian warga.

“Solusinya dikembalikan pada masyarakat. Boleh saja menolak. Demikian juga soal konsep pembangunan RISHA, itu tawaran dari pemerintah. Kalau mau menolak tidak apa-apa, yang penting prosesnya sesuai aturan yaitu rumah yang  tahan gempa. Soal tehnisnya akan diawasi pihak PUPR . Jadi konsep Risha itu hanya salah satu pilihan, tapi masyarakat bebas memilih,” jelas Bupati Najmul.

Mengakhiri jawabannya, agar lebih jelas Bupati Najmul Akhyar berjanji akan memberi jawaban tertulis pada hari Kamis (27/09).

Re

Bukan hanya menagih realisasi bantuan pembangunan rumah yang rusak, mereka juga mempertanyakan janji bantuan jaminan hidup [jadup] sebesar Rp10 ribu per orang sehari

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Aliansi Masyarakat Lombok Utara menyuarakan aspirasi warganya yang terdampak gempa, menagih janji bantuan yang dijanjikan pemerintah.

Bersama ratusan massa termasuk remaja putri, sejak sekitar pukul 10.00  wita, pengunjuk rasa secara bergantian berorasi di depan Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjug, Senin [26/09].

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, mereka sanggup terus menunggu di bawah terik panas untuk memperoleh jawaban janji bantuan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi.

Pencairan bantuan itu dinilai lamban padahal warga yang terdampak gempa sangat membutuhkan segera untukmembangun rumah maupun kebutuhan jaminan hidup.

“Kami datang mempertanyakan janji Presiden Jokowi ke gubernur dan Bupati Lombok Utara, kapan janji itu direalisasikan. Sampai 2 bulan janji itu belum ada realisanya, ” kata seorang pengunjuk rasa yang berorasi di atas kap mobil.

Seperti diketahui, pasca gempa di Lombok sepanjang bulan Agustus yang memporak porandakan beberapa wilayah di Lombok. Beberapa wilayah  di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur paling parah terdampak, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan rumah hancur.

Dalam kunjungannya pasca gempa di Lombok Utara, Presiden Jokowi menjanjikan bantuan rehabilitasi rumah korban gempa, untuk rumah yang rusak berat dijanjikan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 Juta dan rusak ringan dijanjikan bantuan sebesarRp10 juta.

Bukan hanya menagih realisasi bantuan pembangunan rumah yang rusak, mereka juga mempertanyakan janji bantuan jaminan hidup [jadup] sebesar Rp10 ribu per orang sehari.

Namun bantuan yang ditunggu-tunggu hingga dua bulan itu tak kunjung terealisasi. Warga yang terdampak gempa mulai merasakan lingkungan yang tak sehat menghuni tenda-tenda darurat.

Karena itu, pengunjuk rasa juga mempertanyakan janji pembangunan hunian sementara  [huntara] yang juga tak kunjung dibangun.

“Dimana itu huntara, dimana bantuan pembangunan rumah itu, dimana jaminan hidup yang dijanjikan pemerintah, ” kata Bimbo Asmuni, salah seorang pengunjuk rasa saat berorasi.

Menolak Perwakilan

Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, usai meresmikan salah satu proyek, kembali ke Kantor Bupati untuk menemui dan biicara dengan pengunjuk rasa. Saat itu Bupatii Najmul yang didampingi Sekda KLU, Kapolres Lombok Utara, petugas BNPB serta beberapa Kepala Dinas di lingkup Pemkab KLU, mengajak 10 wakil pengunjuk rasa untuk menumuinya di kantor darurat bupati.

BACA JUGA;  Bupati Najmul Jelskan Soal Bantuan Pasca Gempa

Namun sempat terjadi kericuhan sebentar, karena justru Bupati Najmul yang diajak untuk langsung  menemui dan bicara langsung dengan massa. Beberapa pengunjuk rasa menolak kalau bupati hanya mau menemui perwakilan mereka.

Bupati Najmul akhirnya mengalah dan bersedia langsung menemui massa dan menjawab ketidakjelasan yang disampaikan pengunjuk rasa.

Re

Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat memilih konsep bangunan, mau Risha atau konvensional yang penting tahan gempa

MATARAM.lombokjournal.com – Masyarakat terdampak gempa bumi di NTB diminta mendukung program pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di lokasi terdampak gempa bumi.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu, saat melakukan Peletakan Batu Pertama Hunian tetap (HUNTAP) tahan gempa..

Wagub Rohmi yang didampingi Pangkosgasgabpad, Mayjen TNI Madsuni, melanjutkan pemasangan konstruksi Risha secara simbolis, di Dusun Lokok Beru, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Selasa, (25/09).

Rumah konsep Risha telah diuji coba para pakar dan ahli bangunan. Diyakinkan Rohmi, konsep ini diyakini kuat dan tahan gempa dan masyarakat tak perlu khawatir kekuatan rumah Risha.

Masyakat diminta ambil bagian membantu TNI pada masa rekonstruksi secara   gotong royong membangun rumah warga, khususnya di Dusun Lokok Beru, Desa Salut, Kec Kayangan, KLU.

“Saya minta masyakat juga ambil bagian membantu apa yang bisa dilakukan, jangan jadi penonton saja, mari kita sama-sama gotong royong,” ajak Hj. Rohmi.

Masyarakat diharapkan tidak lagi memperdebatkan konsep pembangunan Huntap. Pemerintah memberikan kebebasan masyarakat memilih konsep bangunan, mau Risha atau konvensional yang penting tahan gempa.

“Mau Risha atau Konvensional silahkan, yang penting harus tahan gempa, yang jelas tujuan pemerintah mempercepat proses pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Rohmi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang membantu semua proses rekonstruksi di NTB.

“Masyarakat NTB harus bangkit, singsingkan lengan baju untuk NTB bangkit menjadi lebih baik di masa yang akan datang”, pungkas Hj. Rohmi.

Pangkosgasgabpad Mayjen TNI Madsuni, menegaskan, TNI  siap melakukan pembangunan Huntap bagi masyarakat.

“Pasukan kami sudah siap, material sudah ada, masyarakat yang sudah siap dibangunkan Risha kami bangunkan, kalau yang mau konvensional silahkan”, tegasnya.

Hadir dalam acara itu jajaran Kementerian PUPR, BNPB, BPKP dan Rekompak, yang mengawasi dan melakukan supervisi terhadap proses pembangunan Risha agar sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat..

AYA

Warga Lombok Barat yang menerima tabungan BRI tahap pertama baru 379 orang, namun belum dapat dicairkan lantaran adanya kendala t mekanisme pencairan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Rampungnya proses petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai mekanisme dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang pencairan bantuan, diharapkan dana bantuan stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga Lombok Barat yang rusak akibat gempa bisa segera terealisasi dalam waktu dekat.

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menyampaikan harapan itu pada wartawan, Selasa, (25/09)

“Semuanya belum, tapi mudah-mudahan hari ini kalau saya tidak salah (pencairan),” kata Fauzan.

Dikatakannya, pasca terbitnya juklak dam juknis dari BNPB pada pekan lalu, Pemkab Lombok Barat langsung membentuk  kelompok masyarakat (pokmas) sebagai salah satu syarat pencairan.

“Kita langsung tindaklanjuti, sehari pascaterbitnya juklan itu langsung kita kumpul dan sosialisasi,” tuturnya.

Fauzan menyampaikan, jumlah warga Lombok Barat yang menerima tabungan BRI tahap pertama baru 379 orang. Namun, belum dapat dicairkan lantaran sempat adanya kendala terkait mekanisme pencairan.

“Ada 379 yang menerima tabungan tapi belum bisa dicairkan awalnya karena probelm juklak tapi sekarang sudah, tinggal pembangunan saja yang belum,” katanya.

Sebagai alternatif sembari menunggu pembangunan rumah warga, Pemkab Lombok Barat terus mendorong adanya pembangunan hunian sementara sebagai tempat tinggal sementara warga yang hingga kini tinggal di tenda pengungsian.

AYA