Dinas Pariwisata NTB telah membentuk tim bersama Balai TNGR, TNI, dan track organizer (TO) untuk melakukan survei lapangan tentang kondisi di jalur pendakian Gunung Rinjani

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasca gempa Lombok, sedikitnya 2 ribu, dan guide, kehilangan mata pencahariannya.

Jalur pendakian Gunung Rinjani masih ditutup dari pengunjung pascagempa yang melanda Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada akhir Juli hingga Agustus lalu.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal tak menampik banyak para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari objek wisata Gunung Rinjani.

“Ada 2 ribu porter, guide , terdampak selama  pendakian belum dibuka,” kata Fozal, Selasa (02/10).

Faozal menyampaikan, penutupan jalur pendakian Gunung Rinjani, berdasarkan informasi dari Balai TNGR, lantaran aspek keselamatan untuk para pendaki mengingat kondisi kerusakan dan adanya longsoran di jalur pendakian.

“TNGR beranggapan belum berani dibuka karena terjadi kerusakan pada jalur  longsoran,” terangnya.

Namun pemerintah memikirkan nasib para pelaku usaha di kawasan Gunung Rinjani.

Dinas Pariwisata NTB telah membentuk tim bersama Balai TNGR, TNI, dan track organizer (TO) untuk melakukan survei lapangan tentang kondisi di jalur pendakian Gunung Rinjani.

BACA JUGA ; NTB Berjuan Pulihkan Sektor Pariwisata Pasca Gempa

“Kita sedang cari solusi ke depan, apakah ada opsi lain untuk jalur pendakian, semisal tidak sampai puncak, cukup Bukit Pegasingan, sedang kita kaji,  yang penting para guide dan porter bisa bekerja, ” pungkasnya.

AYA

Pemprov NTB dan sejumlah pelaku industri wisata terus berjuang memulihkan citra pariwisata

MATARAM.lombokjournal.com —  Sektor pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), berjuang pulih pascagempa yang melanda pulau ini pada akhir Juli hingga Agustus lalu.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal mengatakan, tiga aspek utama yang terdampak pada sektor pariwisata di Lombok karena gempa meliputi amenitas, atraksi, dan aksesibilitas.

“Atraksi yang belum normal itu (jalur pendakian) Gunung Rinjani karena kita sedang bahas dengan TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani) soal mitigasi kerusakan,” ujarnya, Selasa (02/10).

Ia menyatakan,dari aspek amenitas, sekitar 10 persen sampai 20 persen amenitas di Gili Trawangan terdampak gempa dan sedang dalam tahap pemulihan.

Faozal tak menampik adanya penurunan tingkat kunjungan pada periode Juli hingga September 2018, jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Hal ini tak lepas dari dampak gempa yang merupakan kejadian luar biasa.

“Kalau nilai kerugian, asumsi kita satu wisman belanja 1.000 dolar AS per hari untuk hotel, makan, dan kebutuhan lain. Nah angka itu bisa dikali misal 100 ribu wisman, berapa besarnya,” tuturnya.

Namun begitu, kondisi ini tak terus menerus diratapi.

BACA JUGA ; Rinjani Ditutup, Akibatnya Ribuan Guide Dan Porter Kehilangan Mata Pencaharian

Dikatakan Faozal, Pemprov NTB dan sejumlah pelaku industri wisata terus berjuang memulihkan citra pariwisata. Dia menyampaikan, hotel yang mengalami kerusakan ringan dan sedang mulai melakukan perbaikan secara mandiri.

“Ya sudah mulai berangsur normal, Gili Trawangan 1.000 sampai 1.200 pengunjung sudah masuk ke gili. Soal amenitas, kita asumsi selesai dalam tiga bulan,” pungkasnya.

AYA

Pemerintah pusat harus mengambil kebijakan yang berpihak kepada para guru honorer yang sudah lama mengabdikan diri, salah satunya menjadi PNS

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Ratusan guru honorer kategori 2 (K2)Lombok Barat melakukan aksi long mach di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat beberapa waktu lalu.

Guru honorer tersebut menuntut status menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Lantaran, nasib mereka terbentur usia maksimal untuk mengikuti seleksi CPNS 2018. Padahal masa pengabdian mereka di dunia pendidikan sudah lama.

Meski demikian, pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) merupakan kebijakan pemerintah pusat. Daerah hanya mengusulkan sesuai kebutuhan dan pusat akan menghitung rasio pegawai dengan jumlah penduduk.

Hal tersebut mendapat perhatian dari kalangan dewan Lombok Barat (Lobar). Salah satunya dari H. Sulhan Muhlis, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Wakil Ketua DPRD Lobar itu mengatakan, pemerintah pusat seharusnya memberikan peluang kepada para guru yang sudah lama mengabdi di sekolah yang ada didaerah.

“Mereka sudah teruji pengabdiannya tanpa harus pemerintah membatasi dengan persyaratan umur dan hal- hal lain. Yang justru menutup peluang para guru honorer tersebut,” ungkap Sulhan, kepada lombokjournal.com, saat dihubungi via WhatsApp, Senin (01/10) malam.

Salah satu upaya yang ditempuh, lanjut Sulhan, yakni mendesak pemerintah pusat untuk memberikan ruang kompetisi yang fair dan kebijakan afirmatif melalui partai politik ditingkat pusat.

“Sebagai unsur pemerintah daerah, kita akan menyampaikan ini ke pemerintah pusat eksekutif melalui kementerian terkait. Disuarakan oleh anggota DPR RI partai kami  (PKB),” terangnya.

Ditegaskan Sulhan, pemerintah pusat harus mengambil kebijakan yang berpihak kepada para guru honorer yang sudah lama mengabdikan diri, salah satunya menjadi PNS.

“Sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa-jasa para guru honorer yang telah banyak mendidik. Sehingga menjadi bangsa yang cerdan dan memiliki sumber daya manusia, ” jelasnya.

Razak

Dewan tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemda Lombok Barat, jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan publik

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), H. Sulhan Muhlis, mengaku belum tahu soal ratusan pedagang di pasar tradisional Gunungsari yang direlokasi ke tempat baru.

“Beum saya dapat info terkait itu. Takut saya nanti gak nyambung dengan kondisi yang ada,” ucapnya, saat dihubungi lombokjournal, Senin (01/10) malam.

Dikatakan Muhlis, selama itu untuk kepentingan publik yang lebih baik dan pedagang tidak merasa dirugikan maka itu sah- sah saja.

Disisi lain, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan mendalami informasi terkait hal tersebut.

“Besok saya dalami dulu,” ujarnya singkat.

Namun demikian, Sulhan menegaskan, pihaknya tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemda Lombok Barat, jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan publik.

“Nanti kita awasi dan memberikan masukan kepada eksekutif,” jelasnya.

Adapun bentuk pengawasan tersebut, antara laina, dari sisi kenyamanan publik serta hak-hak masyarakat pedagang yang harus mendapatkan pelayanan baik oleh pemerintah.

“Dari sisi bangkitan ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya relokasi pasar,” sebut Sulhan seraya menambahkan dewan tugasnya untuk mengawasi hal-hal seperti itu.

Lebih lanjut Sulhan kembali menjelaskan, tugas dan tanggungjawab anggota dewan yaitu harus komitmen berada di pihak masyarakat. Karena tugas pengawasan juga merupakan mandat dari rakyat.

“Insya Allah karena tugas dan kewajiban harus berada dipihak masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Pemda Lombok Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat telah merelokasi pedagang sebanyak 420 orang ke GOR Mini Gunungsari, di belakang kantor Camat Gunungsari.

Razak

Meskipun sebagian besar pedagang mendukung program ini, tapi masih ada yang bertahan alias tak mau pindah

LOBAR.lombokjournal.com — Ratusan pedagang yang biasa berjualan di pasar Gunungsari Senin (01/10) direlokasi ke tempat baru.

Lokasi baru ini berjarak sekitar 500 meter dari tempat semula yakni di belakang GOR Mini Gunungsari, atau di belakang kantor Camat Gunungsari.

Direlokasinya para pedagang tersebut dikarenakan kondisi pasar yang cukup parah, sehingga berbahaya untuk ditempati.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, Dar Sapardi, SE menjelaskan, jumlah pedagang yang direlokasi itu sebanyak 420 orang. Mereka terdiri dari pedagang los dan pelataran. Jumlah ini di luar jumlah pedagang toko sebanyak 55 orang.

Dar Sapardi memastikan, di tempat yang baru ini semua pedagang kebagian tempat. Semua pedagang sudah diakomodir dan sudah menempati los pasar sesuai dengan tempatnya yang dulu.

Kalau di pasar lama berjualan di depan, sekarang pun di depan. Begitu pula yang dulu di belakang, sekarang taruh di belakang. Bahkan para pedagang dulunya berjualan di pelataran atau emperan, kini sudah bisa masuk di los-los yang ada.

“Kita atur sebaik mungkin supaya tidak ada riak-riak. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permasalahan dalam relokasi ini,” katanya.

Dijelaskan, jumlah los yang ada sekarang ini cukup banyak. Dari Badan Amil Zakat Nasional saja menyumbang 4 los dengan kapasitas 100 pedagang.

Selain itu ada lagi tenda dari Dinas Peridang sebanyak 50 buah. Belum lagi ditambah dengan los swadaya yang dibangun sendiri oleh pedagang sebanyak 20 los. Mereka membuat sendiri los tersebut supaya tidak kena panas dan hujan.

Untuk sarana lainnya seperti tempat MCK sudah disiapkan meski sederhana dan air yang masih pakai gayung dari sumur setempat. Begitu pula tempat parkir sudah ada walau lokasinya masih menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hanya saja yang belum ada saat ini yakni kontainer sampah dan listrik.

Meskipun tempat sampah ada, namun tumpukan sampah tidak boleh dibiarkan beserakan. Untuk itu Dar Sapardi berharap agar dinas terkait bisa segera membantu kontainer. Selain itu ia juga berharap agar listrik bisa segera dipasang untuk keamanan dagangan.

Terkait akses jalan ke pasar yang agak sempit dan berpotensi macet, Dar Sapardi tidak khawatir. Pihaknya sudah menghubungi Dinas Perhubungan untuk mengatur akses jalan agar jangan sampai macet. Jalan masuk dan keluar pasar dibedakan.

“Masuk lewat selatan, keluar lewat utara. Kalau tidak begitu akan macet,” ujarnya.

Kepala Bidang Operasional Pol PP Lombok Barat, I Ketut Rauh, SSTP yang memimpin pengamanan relokasi menjelaskan, pihaknya mulai turun ke lokasi sejak 29 dan 30 September 2018.

Dua hari itu digunakan untuk memberikan himbauan kapada pedagang agar tanggal 1 Oktober 2018 sudah menempati pasar darurat yang berlokasi di belakang GOR Gunung Sari. Semua pedagang tidak boleh berjualan di pasar lama, kecuali ruko di depan pasar yang tidak masuk sasaran

Untuk memastikan tidak ada pedagang lagi yang masuk pada tanggal 1 Oktober, Pol PP Lombok Barat langsung stand by dan siaga di lokasi pukul 04.30 subuh.

“Kami lebih mudah dalam melaksanakan tugas karena kami datang duluan dari pada pedagang. Jam 04.30 anggota kami sudah siaga di lokasi,” jelas Rauh.

Meskipun sebagian besar pedagang mendukung program ini, tapi masih ada yang bertahan alias tak mau pindah. Untuk yang tidak mau direlokasi, dagangannya langsung diangkat lalu dipindahkan ke lokasi yang baru. Pedagang yang menolak ini jumlahnya sekitar 5 pedagang. Alasannya karena lokasi baru belum siap.

Untuk pedagang yang bandel ini, Rauh menjelaskan kepada mereka bahwa pedagang yang masih bertahan, maka dagangannya akan dibawa ke kantor Pol PP.

“Akhirnya mereka mau juga pindah walapun Pol PP yang harus membantu membawakan dagangannya ke lokasi baru,” jelas Rauh.

Ditambahkannya, ada sebagain pedagang yang meminta izin untuk menitipkan daganganya di pasar lama sambil menumggu tempatnya dia dipasar baru siap. Untuk alasan ini Rauh memberikan izin dengan catatan tidak boleh ada transaksi jual beli di tempat itu.

Rauh berencana menyiagakan anggotanya selama seminggu kedepan dengan kekuatan 3 regu (30 orang) untuk mengantisipasi jangan sampai ada pedagang yang balik ke lokasi itu lagi.

Ia juga berharap agar Dinas PU segera memagar pasar Gunung Sari ini agar pedagang tak bisa masuk lagi berjualan.

“Kami berharap Dinas PU segera memagar pasar lama, karena kami khawatir saat kami pulang, pedagang balik berjualan,” lanjutnya.

Harry

Kunjungan Tim Pemeriksa  merupakani langkah pendahuluan untuk pemeriksaan kinerja Pemkab Lombok Barat atas efektifitas  pembinaaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

LOBAR.lombokjournal.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan rinci pendapatan dan pengunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Lombok Barat.

Dua belas pemerintahan desa yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan, yakni Desa Banyu Urip, Giri Tembesi, Desa Tempos di Kecamatan Gerung, kemudian Desa Jagaraga Indah dan Desa Kediri Selatan untuk Kecamatan Kediri.

Selanjutnya Desa Giri Sasak dan Desa Kuripan Timur serta Desa Eyat Mayang, Jembatan Kembar Timur, Jembatan Gantung, Lembar dan Sekotong Timur yang berada di Kecamatan Lembar.

Pemeriksaan itu mulai dilaksanakan hari ini (01/09) hingga satu bulan ke depan.

Kunjungan Tim Pemeriksa  merupakani langkah pendahuluan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pada Pemkab Lombok Barat atas efektifitas  pembinaaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 sampai Semester I Tahun Anggaran 2018.

“Dalam rangka pemeriksaan tersebut kami membutuhkan informasi dan dokumen terkait pembinaan pengawasan  Pengelolaan DD dan ADD dari Pemkab Lobar,” jelas Wulung Prakoso selaku Ketua Tim Pemeriksa di hadapan Sekda Lombok Barat, Moh Taufiq, Senin (01/10).

Sementara itu, Sekda Lombok Barat, Moh Taufiq berharap agar pemeriksaan dapat berjalan lancar seperti tahun sebelumnya.

“Kita harapkan ini menjadi bentuk akuntabilitas kepala desa dalam menggunakan DD dan ADD sesuai petunjuk pelaksanaan Perbup yang sudah disiapkan,” katanya.

Kedepan setelah pemeriksaan jika terdapat temuan-temuan yang memerlukan perbaikan akan diperbaiki. Demikian juga jika menyangkut kerugian negara akan dikembalikan.

Harry

Pimmpinan OPD diminta punya catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinasnya

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menghimbau seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi, agar fokus agenda kerjanya pada rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak  gempa.

Penegasan itu disampaikan Gubernur DR Zul, saat memimpin rapat perdana dengan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (01/10).

Doktor Zul mengingatkan seluruh OPD, terkait bencana yang sedang menimpa Palu dan Donggala maka NTB tidak bisa berharap banyak kepada bantuan dari pemerintah pusat.

“Pemprov. harus lebih proaktif menangani bencana ini dengan tangan sendiri, semampu kita. Kita upayakan memfokuskan segala aktifitas kita dalam mencari celah agar terlihat geliat perekonomian masyarakat di daerah yang terdampak gempa,” himbaunya.

Selain itu pimpinan OPDdiinstruksikan untuk menghadirkan institusi-institusi dan pengusaha daerah agar dapat berkontribusi dalam keberlangsungan proses percepatan penanganan pasca gempa.

“Kumpulkan dan undang semua institusi internasional, NGO, pengusaha daerah,  kemudian kita paparkan keadaan Lombok pasca bencana gempa ini. Setelah itu kita bisa minta saran dan pendapat mereka. Jangan minta bantuannya, tapi minta ide untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Gubernur.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. yang hadir saat itu  berharap, semua OPD berinovasi dan bisa bersinergi dengan berbagai pihak terkait, progres pelaporan informasi yang valid tentang rehab dan rekonstruksi.

Dikatakannya, seluruh pimpinan OPD bertanggung jawab masing-masing desa binaannya. Dan diingatkan, progres laporan penanganan desa menjadi tanggungjawab masing-masing.

“Itu harus dilaporkan berkala ke dua pusat komando yang telah kita sepakati bersama, sehingga dua pusat ini menerima informasi yang valid. Dan mohon SKPD terkait melaporkan tentang Huntara, huntap, keberadaan lembaga-lembaga yang ada dan membantu desa-desa terdampak gempa, isu-isu strategis mengenai air bersih, daerah yang berpotensi longsor agar dilaporkan secara berkala ke pusat data,” katanya.

Hj. Rohmi juga meminta ada catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinasnya.

Terkait komitmen dalam melayani masyarakat, perjalanan dinas diminta di hari-hari efektif saja. Dan hari selanjutnya kita tetap bisa bekerja seperti biasa.

“Karena kita masih dalam keadaan membangun, kita memanfaatkan anggaran yang ada, supaya kita betul-betul bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

AYA/Hms

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender September 2018 sebesar 1,78 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender September 2017 sebesar 2,38 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provindi NTB merilis,  bulan September 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami deflasi sebesar 0,28 persen.

Atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 132,56 pada bulan Agustus 2018, menjadi 132,19 pada bulan September 2018.

“Angka inflasi ini berada di bawah angka deflasi nasional yang tercatat sebesar 0,18 persen,” ujar Kepala BPS NTB Suntono, Senin (01/10)

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB ), Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,29 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,22 persen.

Deflasi Nusa Tenggara Barat bulan September 2018 sebesar 0,28 persen,  terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks.

Pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,27 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,18 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,13 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,02 persen. Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Kesehatan sebesar 0,32 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,12 persen dan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,06 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender September 2018 sebesar 1,78 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender September 2017 sebesar 2,38 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” September 2018 sebesar 3,09 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan September 2017 sebesar 3,47 persen ” pungkasnya.

AYA

Jika  dibandingkan bulan Agustus 2017 juga mengalami penurunan sebesar 10,93 poin

MATARAM.lombokjournal.com – Tingkat Hunian Hotel (TPK) berbintang saat Lombok dilanda gempa sepanjang Agustis 2018, mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni 2018.

Badan Pusat statistik (BPS) NTB merilis TPK hotel bintang pada bulan Agustus 2018 yang mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni 2018.

TPK bulan Agustus 2018 hanya sebesar 28,18 persen, sedangkan TPK hotel bintang bulan Juni 2018 mencapai sebesar 46,56 persen.

“Ini berarti mengalami penurunan sebesar 18,36 poin. Jika dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan Agustus  2017 sebesar 54,99 persen. Berarti mengalami penurunan cukup signifikan mencapai 30,61 poin,”  kata kepala BPS Suntono , Senin (01/10).

Dikatakannya, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Agustus 2018 tercatat 2,64 hari. Ini pun mengalami penurunan sebesar 0,63 hari dibandingkan dengan RLM bulan Juni 2018 sebesar 2,01 hari.

“Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Agustus 2018 hanya tercatat 36.831 orang yang terdiri dari 27.511 orang tamu dalam negeri ( 74,69 persen)  dan 9.321 orang tamu luar negeri (25,31 persen),” terangnya.

TPK Hotel Non Bintang bulan Agustus 2018 hanya sebesar 16,48 persen, menurun sebesar 11,72 poin dibanding bulan Juni 2018 dengan TPK sebesar 28,20 persen.

Jika  dibandingkan bulan Agustus 2017 juga mengalami penurunan sebesar 10,93 poin dari 27,41 persen.

“Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Agustus 2018 sebesar 1,57  hari, mengalami penurunan 0,36 hari dibandingkan dengan RLM bulan Juni 2018 sebesar 1,93,” katanya.

AYA

Peringatan Kesaktian Pancasila bertujuan memelihara kewaspadaan dan daya juang terhadap ancaman pengkhianatan terhadap Negara, Bangsa dan Pancasila

LOMBOK TIMUR.lombokjiurnal.com – Wakil Bupati Lombok Timur, H.Rumaksi SJ, SH memimpin Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Lombok Timur, Selong, Senin (01/10).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur melakukan peringatan dengan tema “Pancasila Sebagai Landasan Kerja Mencapai Prestasi Bangsa”. Merupakan upaya mempertebal dan nenegakkan kebenaran dan keunggulan Pancasila sebagai Way Of Life rakyat Indonesia, sesuai jiwa dan semangat Pancasila

Dalam upacara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Daeng Paelori membacakan  UUD 1945, dan ikrar dibacakan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Daeng Ihsan.

Isi Ikrar yang dibacakan tersebut, antara lain mengungkapkan  rongrongan yang berupaya menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara.

“Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,“ bunyi ikrar tersebut.

Selanjutnya diungkapkan tekad mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

“Kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nila-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Daeng Ihsan membaca teks ikrar.

Upacara itu diikuti PNS lingkup Pemkab Lombok Timur, pelajar dan Mahasiswa serta unsur TNI dan Polri. Hadir juga Forkopimda, Wakil Ketua DPRD dan Kepala OPD.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila didasari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 153/ Tahun 1967 tentang penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tujuannya memelihara kewaspadaan dan daya juang terhadap ancaman pengkhianatan terhadap Negara, Bangsa dan Pancasila.

Razak | Hms