Lombok menjadi salah satu daerah yang punya potensi pertanian, karena itu perlu didukung oleh permodalan yang memadai

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT — Otoritas Jasa Keuangan NTB kemarin, Rabu (3/10)  menggelar diskusi publik. Terkait peranan OJK dalam mendorong perkembangan lembaga keuangan pembiayaan syariah di Lombok Barat umumnya di NTB.

Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Makan Ujung Landasan Gerung ini bekerja sama dengan sejumlah pengurus DPP dan DPD Partai Gerindra.

Hadir pula Ketua Badan Pengawas dan Penegak Disiplin DPP Gerindra yang juga menjadi Calon Legislatif Dapil Lombok H Bambang Kristiono (HBK).

HBK mengaku, DPP Gerindra terus mendukung pertumbuhan ekonomi Lombok. Khususnya di sektor pertanian. Lombok menjadi salah satu daerah yang punya potensi pertanian. Dengan catatan harus didukung oleh permodalan yang memadai.

“Disinilah peran anggota legislatif di DPR RI bisa membantu masyarakat petani yang ada di Lombok. Mulai dari akses permodalan, pendidikan keterampilan, perlindungan produksi dan pemasaran,” paparnya.

Bank Syariah dijelaskannya, akan menjalankan fungsinya dengan baik. Jika pemerintah memberdayakan bank syariah untuk memberi modal bagi pertanian di Lombok.

“Lombok butuh orang yang punya jaringan di pusat. Tidak hanya membutuhkan orang yang piawai mengelola daerah lokal tapi punya akses di pusat untuk membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat di Lombok,” jelasnya.

Pria yang dekat dengan Calon Presiden Prabowo Subianto itu berjanji, jika mendapat amanah, ia akan memperjuangkan masyarakat Lombok di DPR RI Senayan. HBK optimis, banyak program pusat yang bisa dibawa ke Pulau Lombok.

Sebelumnya, Kepala OJK NTB Farid Faleteha mengatakan, pihak OJK terus berupaya mendorong agar lembaga keuangan daerah berbasis syariah terus tumbuh. Karena pertumbuhan lembaga syariah saat ini masih minim.

Di NTB, Farid menjelaskan keberadaan lembaga keuangan syariah berada di angka 9 persen. Sementara secara nasional jumlahnya baru menyentuh angka 5 persen. Padahal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, keberadaan lembaga keuangan syariah berada pada angka 30 persen.

Dengan keberadaan lembaga keuangan syariah bisa membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Karena bisa menghindarkan masyarakat dari pinjaman terhadap rentenir atau lembaga keuangan yang memasang bunga tinggi.

Dengan catatan masyarakat juga tidak hanya berpikir jangka pendek atau mau mudahnya saja.

“Ini sangat penting disosialisasikan di Lombok Barat mengingat saat ini masih banyak lembaga keuangan yang mencekik masyarakat kecil,” ucapnya.

Me

Kalau selama ini beredar di medsos wajah Ratna tampak lebam-lebam ternyata bukan akibat penganiayaan, melainkan akibat operasi sedot lemak

MATARAM.lombokjournal.com —  Kebohongan Ratna Sarumpaet, salah satu anggota tim sukses Prabowo, yang menyebarkan kabar penganiayaan dirinya diduga bertujuan menjatuhkan citra pemerintahan Jokowi – JK.

Karena polisi mencium kebohongannya, pemain teater yang belakangan aktif di kubu oposisi itu segera menarik pernyataannya,. Kemudian Ratna mengakui kebohongannya, dan sambil tersedu-sedu ia minta maaf.

Atas permintaan maaf Ratna, Sekretariat Nasional Jokowi (SEKNAS) Jokowi Nusa Tenggara Barat (NTB),  mengajak seluruh masyarakat NTB, dan masyarakat Indonesia  umumnya untuk memaafkan terkait informasi hoax yang telah disebarkan nenek tua itu.

“Kita harus memaafkan Ratna Sarumpaet. Memaafkan itu lebih mulia. Walaupun akhir-akhir ini, Ia telah memberikan informasi hoax,” ujar Fattahillah Prawiranegara, Ketua DPW SEKNAS Jokowi NTB, Rabu (03/10).

Memberi maaf orang yang mengaku bersalah dan menyampaikan permintaaf, merupakan cerminan aklak mulia. Meski informasi hoax yang disebarkan oleh Ratna Sarumpaet telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia.

“Sebagai masyarakat yang baik, Kita harus bisa saling memaafkan satu sama lainnya, ” kata Fattah..

Isu soal Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali diungkap oleh kubu Prabowo-Sandiaga. Polisi pun lalu melakukan penyelidikan, dan menemukan bukti isu penganiayaan merupakan kabar bohong atau hoax.

Akhirnya, melalui siaran TV Nasional, Net.TV, Rabu (03/10) Ratna mengakui bahwa ia telah berbohong tentang penganiayaan itu. Kalau selama ini beredar di medsos wajah Ratna tampak lebam-lebam ternyata bukan akibat penganiayaan, melainkan akibat operasi sedot lemak.

“Saya mengajak masyarakat serta Relawan Jokowi maupun simpatisan Jokowi di NTB, Indonesia secara umumnya, Kita tetap tunjukan pada masyarakat Politik yang sehat. Tanpa sebarkan berita hoax, ” tegas Fatahillah.

Dikatakan Fattah, tahun politik seperti sekarang, diharapkan terwujud demokrasi yang baik, sehat, jujur, tanpa menyebarkan berita hoax ke khalayak.

Pemberitaan hoax yang disebar ke tengah-tengah masyarakat, hanya  akan menimbulkan  kekacauan dan keresahan masyarakat.

“Tunjukan kepada masyarakat Indonesia, bahkan Dunia, bahwa demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia baik dan sehat, sehingga demokrasi kita bisa menjadi contoh, ” katanya.

Me

Bendera  HMI, mereka meminta  Bupati segera meresufle para pejabat Dinas Peternakan yang melakukan proyek gelap

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Lotim, Selong,

Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) agar mengusut peroyek bantuan sapi yang diberikan Dinas Pertenakan kepada anggota kelompok ternak sapi yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB

“Mahasiswa minta kejelasan tentang kontrak antara Kabid PPK Dinas Peternakan dengan CV. Bintang Selatan, terkait pengadaan bibit ternak sapi. Tetapi mereka tidak pernah mau memberikannya,” ungkap M. Khaerul Wardi, selaku koordinator lapangan (korlap), Rabu (3/10).

Khaerul mengatakan, hingga saat ini Dinas Peternakan belum memberikan keterangan tentang kontrak tersebut.

“Yang ingin kami tau kejelasannya, kelompok ternak sapi yang mendapat bantuan itu harus jelas, siapa yang memberi dan menerima,” terangnya.

Dipertanyakan, apakah bantuan itu tepat sasaran atau hanya sekedar kelompok fiktif yang dimanipulasi untuk menggelapkan anggaran yang ada.

Sambil membawa spanduk dan bendera  HMI, mereka meminta  Bupati segera meresufle para pejabat Dinas Peternakan yang melakukan proyek gelap.

“Mereka tidak pernah transparan dalam menjalankan amanah masyarakat,” jelas Khaerul lagi.

Pantaun di lapangan, unjuk rasa berlangsung aman dan lancar.

Tuntutan massa aksi HMI Lotim dalam unjuk rasa itu, pengusutan proyek di Dinas Peternakan Kabupaten. Khususnya  pengadaan ternak sapi bibit pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pengadaan ternak sapi eksotik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim

Polda dan Kejaksaan juga didesak mengusut dokumen kontrak antara PPK dan CV. Bintang Selatan terkait pengadaan ternak sapi bibit pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim.

Lebih jauh, dokumen kontrak antara PPK dan CV. MJ Mandiri terkait pengadaan ternak sapi eksotik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lotim juga segera diselidiki.

Razak

HBK mengapresiasi apa yang telah dilakukan Gubernur NTB Dr Zulkifliemansyah, di kaki Bukit Olat Maras yang tadinya tandus dan gersang ditanami Kurma, Zaitun dan Tin

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH — Haji Bambang K (HBK) adalah sosok yang dikenal sebagai orang dekat Prabowo Subianto itu, mengaku lahir sebagai prajurit yang orang tuanya adalah seorang petani.

Terkait tekadnya menjadikan Lombok sebagai lumbung pangan nasional, dalam percakapan dengan media HBK mengungkapkan strateginya menuju lumbung pangan nasional, Rabu (03/10)

HBK menjelaskan panjang lebar tentang intensifikasi maupun ekstensifikasi pengolahan lahan pertanian. Di Lombok, penting melakukan usaha peningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada.

HBK pernah bicara dengan pengusaha luar negeri yang menawarkan bibit unggul mangga. Lahan yang dibutuhkan di Lombok cukup luas, yakni 5 ribu hektare lahan.

“Ini mangga bibit unggul, usia tanamnya lebih singkat. Dalam usia tanam 2 tahun sudah bisa panen. Ini salah satu contoh cara intensifikasi pengolahan lahan, ” jelasnya.

Dalam penanaman mangga varietas unggul tersebut tiap hektar lahan butuh delapan tenaga kerja. HBK melanjutkan, jika  proyek ini terlaksana maka dibutuhkan  lahan kurang produktif 5 ribu hektar ditanami mangga.

“Bisa dibayangkan berapa tenaga kerja lokal bisa terserap. Dampak ikutan lainnya perputaran ekonomi dikawasan tersebut akan tumbuh pesat ,” tambahnya .

Lebih lanjut, selain pemilihan bibit varietas unggul, intensifikasi juga mencakup pengolahan tanah yang baik, mengatur perbaikan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Tentu hal ini perlu diajarkan kepada para petani.

“Tapi jangan dilupakan, yang tak kalah pentingnya adalah penanganan pasca panen, dan soal pemasaran hasil pertanian,” jelasnya.

HBK sambil menambahkan, Lombok pernah berhasil meningkatkan panen padi dengan sistem Gogo Rancah pertengahan dekade 80 an

Karena itu, sekarang pun Lombok perlu memanfaatkan hasil-hasil riset pertanian yang menemukan bibit unggul untuk memperpendek masa panen dan meningkatkan hasil.

HBK juga sempat menyinggung kangkung Lombok yang perlu terus dikembangkan hasilnya. TapI itu butuh goodwill pemda, lahan-ahan produktif jangan dihabiskan untuk pembangunan kompleks perumahan.

Dalam perbincangan itu, HBK mengapresiasi apa yang telah dilakukan Gubernur NTB Dr Zulkifliemansyah, di kaki Bukit Olat Maras yang tadinya tandus dan gersang ditanami Kurma, Zaitun dan Tin.

“Suatu terobosan luar biasa, kalau diprediksi tiga tahun ke depan, Kabupaten Sumbawa memiliki kebun Kurma yang berbuah ranum, juga memiliki kebun Zaitun dan Tin yang berbuah lebat, juga memiliki kebun Zaitun dan Tin yang berbuah lebat, ” tegasnya.

Dikatakannya, inovasi yang memanfaatkan riset dan teknologi pertanian ini harus dimulai. Kalau pertanian digarap degan serius pasti berhasil, dan itu akan memakmurkan masyarakat NTB.

“Ini contoh ekstensifikasi pertanian. Lahan kering, lahan yang semula tidak produktif diubah jadi lahan yang menghasilkan. Selama ini, lahan produktif justru dihabiskan untuk perumahan, ” ujar HBK.

Hampir dua tahun ini, HBK kerap bolak-balik ke Pulau Lombok untuk melaksanakan konsolidasi internal, dan penguatan di DPD Partai Gerindra NTB. Waktu senggangnya banyak dimanfaatkan untuk keliling turun kebawah, menyapa kader-kader partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sambil melihat potensi-potensi unggulan apa saja yang bisa dikembangkan daerah ini.

HBK sangat percaya, sektor pertanian bisa menjadi jalan keluar bagi kesulitan masyarakat Lombok yang baru saja terkena gempa.

AYA

Jumlah kerusakan rumah di Mataram akibat gempa mencapai 7 ribu rumah yang tersebar di sejumlah titik

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai melalukan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak gempa di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (03/10).

Prosesi tahap pertama pembangunan rumah dilakukan di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Mataram, yang menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah akibat gempa.

Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mengatakan, warga diberikan dua opsi pilihan dalam model rumah, yakni rumah instan sederhana sehat (Risha) atau rumah instan konvensional (Riko).

Masing-masing Risha dan Riko yang menjadi proyek awal dibangun di Pengempel Indah, dan  sudah memiliki kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas 12 warga terdampak gempa, sebagai salah satu syarat pencairan bantuan.

“Saya minta ini jangan hanya seremonial saja, ini hari yang kita tunggu, semoga pembangungan rumah bisa berjalan lancar dan warga bisa tinggal di tempat yang layak kembali,” ujar wali kota.

Ahyar mengatakan, pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada warga untuk memilih model Risha atau Riko. Kata dia, meski berbentuk konvensional, warga yang hendak membangun Riko tetap harus mengedepankan unsur struktur yang tahan gempa.

“Semua harus dengan standar tahan gempa, di lapangan ada dibantu pendamping, Rekompak yang inisiasi, validasi, data, dan perencanaan di lapangan,” jelasnya.

Ahyar memiliki harapan agar rumah, baik Risha maupun Riko, segera dapat terbangun mengingat masih banyaknya warga yang tinggal di pengungsian. Jumlah kerusakan rumah di Mataram akibat gempa mencapai 7 ribu rumah yang tersebar di sejumlah titik.

“Kita mulai (pembangunan rumah), tentu bergiliran sesuai keadaan, karena dari bahan bahan butuh sekian waktu, tapi kita akan usahakan secara maksimal untuk mengantisipasi musim hujan,” katanya.

AYA

Musabaqoh ini harus diikuti dengan rasa ikhlas dan tidak terbebani, semua hasilnya serahkan kepada Allah SWT yang maha adil dan bijaksana

MATARAM.lombokjournal.com – Kafilah NTB yang dilepas untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an XXVII Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, diminta mempertahankan posisi ke – 4 Nasional seperti tahun lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc.,Phd. yang mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat meepas kafilah NTB menyampaikan harapan itu, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Rabu (03/10).

“Sebagai tuan Rumah MTQ Nasional Tahun lalu NTB berada di posisi ke – 4 Nasional, prestasi itu minimal dapat dipertahankan”, pesan Pak Rosiady.

Dikatakan Sekda, musabaqoh ini harus diikuti dengan rasa ikhlas dan tidak terbebani, semua hasilnya serahkan kepada Allah SWT yang maha adil dan bijaksana.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat Prov. NTB, Ahmad Masyhuri, SH. Melaporkan,  jumlah peserta MTQ tahun ini adalah sebanyak 50 orang dan 2 orang pendamping, serta 11 orang pelatih yang akan mendampingi sampai lomba berakhir.

Kafilah NTB akan mengikuti 7 cabang lomba dari 8 cabang lomba yang diadakan dan akan diberangkatkan menuju medan Sumatera Utara tanggal 4 oktober 2018.

AYA/Hms

Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB juga mendorong  tiap organisasi perangkat daerah (OPD) membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berjalan dalam masa fase pemulihan pascagempa.

Pemerintah Provinsi NTB kini menatap pada program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa dengan mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Pemprov NTB, Rosiady Sayuti optimistis program pembangunan rumah warga bisa terealisasi, meski pemerintah pusat saat sedang fokus pada penanganan darurat bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kata Rosiady, Gubernur NTB Zulkieflimansyah terus menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait progres dana bantuan untuk pembangunan rumah.

“Intinya jangan sampai karena bencana Palu dan Donggala, janji-janji Bapak Presiden kemudian tertunda,” katanya.

Dalam janji yang dikatakan presiden, lanjutnya, persoalan permukiman dan rekonstruksi untuk fasilitas umum bisa rampung pada tahun ini.

“Kan masih dijanjikan, mudah-mudahan (dananya) ada,” ujarnya  di kantor Gubernur NTB,Rabu (03/10).

Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB juga mendorong  tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing.

“Pak gubernur perintahkan OPD setiap hari turun, kan ada desa binaan sehingga selalu dilaporkan secara harian,” teragnya.

Selain itu, Pemprov NTB juga sedang memikirkan cara untuk mencari bantuan dari sumber lain dalam penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi, sebagai upaya antisipasi jika dana bantuan dari pemerintah pusat mengalami hambatan.

“Dari pemda kita tentu antisipasi, bentuk antisipasinya kita cari dana dari berbagai sumber,” ujar Sekda.

AYA

Penghargaan itu mencakup aspek kepesertaan, iuran, sistem informasi hingga mekanisme mengefektifkan pembayaran kepada fasilitas kesehatan

KUALA LUM[PUR .lombokjournal.com  – BPJS Kesehatan mengharumkan nama Indonesia setelah  secara mengejutkan meraih 9 penghargaan dari International Social Security Association (ISSA),

ISSA merupakan asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara di dunia.

“Raihan penghargaan ini memacu kami BPJS Kesehatan beserta seluruh jajaran untuk terus bekerja lebih keras menjaga program JKN-KIS tetap sustain bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (02/10).

BPJS Kesehatan menjadi satu-satunya peraih 9 penghargaan pada acara yang dihadiri lebih dari 40 negara di kawasan Asia Pasifik.

Penghargaan yang diberi nama ISSA Good Practice Award ini diberikan tiga tahun sekali untuk masing-masing kawasan. Indonesia masuk kawasan Asia Pasifik. Tiga negara lain masing-masing hanya meraih 2 penghargaan (Malaysia)  dan 1 penghargaan (Iran dan China).

“Di usia emas BPJS Kesehatan ini, kami harapkan institusi akan lebih memberikan prestasi yang lebih baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” ujar Fachmi Idris di sela-sela penghargaan.

Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden ISSA, Prof. Dr. Breuer Joachim kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pada acara International Social Security Association Regional Forum tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan di Kuala Lumpur.

9 penghargaan yang diberikan ISSA kepada  BPJS Kesehatan tersebut diberikan berkat inovasi yang dilaksanakan dan terus disempurnakan dalam melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

Penghargaan itu mencakup aspek kepesertaan, iuran, sistem informasi hingga mekanisme mengefektifkan pembayaran kepada fasilitas kesehatan.

Bahkan, 3 penghargaan di antaranya memperoleh Penghargaan Istimewa (ISSA menyebutnya dengan istilah Special Mention) yakni implementasi Manajemen Risiko sesuai panduan ISSA, optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui Program Kader JKN, dan Aplikasi Mobile JKN.

Rangkaian kegiatan ISSA Regional Forum tingkat Asia Pasifik diawali dengan seminar Internasional bertemakan “Global Challenge for Sosial Security Asia & Pasific” bekerja sama dengan Perkeso Malaysia (Pertubuhan Keselamatan Sosial).

Forum dibuka langsung oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail, didampingi oleh Sekretaris Jenderal ISSA Hans Horst Konklewsky, dan pimpinan Perkeso M Azman bin Aziz Mohammed.

“Sosial security is not a cost, it is an investment,” ujar Pimpinan Perkeso Malaysia M Azman bin Aziz Mohammed.

Senada dengan Pimpinan Perkeso Malaysia, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan negara-negara Asia Pasifik yang saat ini mayoritas merupakan negara berkembang, harus mulai membangun sistem jaminan sosial yang merupakan salah satu instrumen investasi bangsa, khususnya investasi bidang kesehatan.

“Jika negara sudah berinvestasi kesehatan untuk rakyatnya, produktivitas negara otomatis akan meningkat. Efek dari Program JKN-KIS yang belum berusia 5 tahun di Indonesia nyatanya memang sudah  memiliki dampak perekonomian pada masyarakat, termasuk angka harapan hidup,” papar Fachmi.

ISSA sebagai asosiasi internasional jaminan sosial menyelenggarakan ISSA Good Practice Award setiap tiga tahun sekali di setiap wilayah regionalnya yang terbagi atas beberapa benua. Indonesia menjadi bagian dari regional Asia dan Pasifik.

Hasil ISSA Good Practice Award Regional Asia dan Pasifik tahun 2018 ini cukup menggembirakan bagi negara Indonesia, khususnya bagi BPJS Kesehatan sebagai salah satu lembaga yang mengolola Jaminan Sosial.

BPJS Kesehatan  yang mengikuti kompetisi tersebut, telah mengukir prestasi luar biasa dengan dianugerahi Certificates of Merit With Spesial Mention dan Certificates of Merit  untuk 9 kategori dari 10 yang dikirim BPJS Kesehatan untuk dikompetisikan.

Dalam konteks ISSA, Good Practice didefinisikan sebagai sebuah pengalaman, aktivitas, pengukuran, proses, program, proyek, atau teknologi yang diimplementasikan oleh organisasi jaminan social. Tujuannya, perbaikan kapasitas administratif dan operasional, dan/atau efisiensi dan efektivitas  pelaksanaan program.

Berikut ini 9 Penghargaan ISSA untuk BPJS Kesehatan :

Certificates of Merit With Spesial Mention :

1. Implementation of integrated risk management in line with ISSA Guidelines to manage the National Health Social Security programme.
2. Involving the society to care about social health care through Kader JKN Programme.
3. Mobile JKN : A one-stop solution for social security health services at people’s fingertips.

Certificates of Merit :

1. Commitmend-based capitation as Indonesia’s model for performance-based payment system for primary care providers: Resolving the challenges of implementing the KBK Scheme in Indonesia’s National Health Social Security Program
2. Customer Service Time Index and Customer Voice Integrated System CSTI-SUPEL
3. DEFRADA (Deteksi Potensi Fraud dengan Analisa Data Klaim) The Development of a fraud detection tool in hospital service
4. Ease of registration for National Health Social Security through Fast Track.
5. Health Facilities Information System (HFIS) for better contracting accountability and more effective referral system.
6. Implementing digital claim hospital verification in National Health Social Security in Indonesia.

Attestation :

1. Optimizing the principle of mutual cooperation through a family bill in the Social Health Insurance Fund

Rr/BPJS Kesehatan

Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, akan mengganti semua pimpinan OPD yang ada di Lombok Timur guna meningkatkan kinerja masing-masing OPD

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com – Perombakan atau pengangkatan di jajaran birokrasi memang merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun disarankan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur agar mengangkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kriteria yang dibutuhkan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Raden Rahardian Soedjono,menyampaikan itu pada Bupati dan Wakil Bupati Lotim yang baru dilantik.

“Tentunya harus memperhatikan kapasitas dan kapabilitas pejabat yang ditunjuk,” ujarnya, saat dihubungi, Selasa (2/10).

Penunjukan pejabat yang sesuai kapasitas dan kapabilitas penting demi kelancaran birokrasi dan arah pembangunan di Lombok Timur lima tahun ke depan.

“Guna kelancaran pembangunan daerah sesuai tupoksi masing-masing OPD,” ucap Rahardian.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, kapabilitas yang dimaksud yakni pejabat yang mampu mengimplementasikasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD.

“Jadi, program prioritas tersebut dapat terimplementasi dengan baik di tengah- tengah masyarakat Lombok Timur,” kata Rahardian.

Lebih lanjut Rahardian menegaskan, ukuran keberhasilan kepala daerah yaitu jika janji-janji politik atau program pemerintah dapat terealisasi dan dinikmati masyarakat.

“Apabila visi misinya dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat luas,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, akan mengganti semua OPD yang ada di Lombok Timur guna meningkatkan kinerja masing-masing OPD.

Razak

Agar sistem rujukan online bisa diterima oleh semua pihak dan berjalan sesuai harapan, BPJS Kesehatan terus mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai kanal informasi

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan memperpanjang masa ujicoba rujukan online sampai tanggal 15 Oktober 2018 mendatang.

Perpanjangan ini untuk menyempurnakan implementasi sistem rujukan berbasis digital tersebut di fasilitas kesehatan. Sehingga manfaatnya lebih dirasakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaefudin mengatakan, salah satu tantangan terbesar penyelenggaraan sistem rujukan online, adalah bagaimana agar sistem ini memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi peserta yang memerlukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Dari evaluasi yang dilakukan, sepanjang fase ujicoba masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan.

”Misalnya, penetapan mapping fasilitas kesehatan, kesesuaian data kapasitas yang diisi oleh rumah sakit, dan proses sosialisasi yang masih perlu terus dioptimalkan, baik kepada stakeholder maupun kepada peserta JKN-KIS,” katanya.

Menurutnya, anggapan bahwa sistem ini berdampak pada berkurangnya jumlah rujukan ke rumah sakit kelas B maupun A secara signifikan, kurang tepat.

Faktanya dari data yang ada, memang terjadi pergeseran distribusi pelayanan antar kelas rumah sakit, namun jumlahnya tidak terlalu besar, yakni berkisar antara 3-4 persen.

Sistem rujukan online juga tidak menutup kesempatan bagi peserta JKN-KIS untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan kelas B dan kelas A, selama sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Adapun rujukan kasus-kasus tertentu yang kompetensinya hanya dimiliki oleh rumah sakit kelas B, bisa langsung dirujuk dari FKTP ke rumah sakit kelas B.

Juga, untuk pasien JKN-KIS dengan kasus-kasus rujukan dengan kondisi khusus antara lain gagal ginjal (hemodialisa), hemofilia, thalassemia, kemoterapi, radioterapi, jiwa, kusta, TB-MDR, dan HIV-ODHA dapat langsung mengunjungi rumah sakit kelas manapun berdasarkan riwayat pelayanan sebelumnya selama ini.

Hal tersebut ditegaskan oleh Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, Budi Mohammad Arief pada kesempatan yang sama.

“Hal lain yang kami jaga dalam implementasi sistem rujukan online ini adalah bagaimana memastikan peserta JKN-KIS dapat tetap dilayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan medisnya, sehingga tidak mengurangi mutu pelayanan yang diberikan,” tegas Budi.

Agar sistem rujukan online bisa diterima oleh semua pihak dan berjalan sesuai harapan, BPJS Kesehatan terus mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai kanal informasi dan juga berupaya meningkatkan pemahaman baik kepada stakeholder, peserta JKN-KIS, dan fasilitas kesehatan mitra.

Sampai tanggal 28 September 2018, terdapat 202.329.745 jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Untuk memberikan layanan kepada para peserta JKN-KIS tersebut, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.634 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.441 rumah sakit (termasuk di dalamnya klinik utama), 1.551 apotek, dan 1.093 optik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Rr/Humas BPJS Kesehatan