Masyarakat didorong kembali ke halaman rumah dan bergotong royong membersihkan sisa puing yamg sudah dibersihkan TNI dan Polri

MATARAM .lombokjournal.com  —  Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) fokus pada pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak gempa.

Huntap tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dari segi alokasi anggaran hingga mekanisme pembangunan dalam struktur bangunan yang tahan gempa. Sementara untuk huntara, merupakan inisiatif dari Pemprov, Pemkab, Pemkot, lembaga kemanusiaan, dan swasta sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak gempa sembari menunggu proses huntap terealisasi.

Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, Pemprov NTB bersama Pemkab dam Pemkot terdampak gempa terus mengkampanyekan gerakan kembali ke rumah.

Masyarakat didorong kembali ke halaman rumah dan bergotong royong membersihkan sisa puing yamg sudah dibersihkan TNI dan Polri.

“Persoalan kita saat in bagaimana menyiapkan huntara dan huntap. Kita fokus saja pada itu,” kata Ahsanul Khalik di Mataram, Rabu (10/10).

Ahsanul menyebutkan, rekapitulasi kesiapan lembaga kemanusiaan untuk membangun huntara tercatat sekira 50 ribu huntara,  tersebar di sejumlah wilayah terdampak gempa. Pemprov,Pemkab, dan Pemkot  sedang menyiapkan anggaran pembangunan huntara pada APBD perubahan.

BACA JUGA;

• Penanganan Bencana NTB Dipastikan Tetap Berjalan Baik
• Dinsos Antisipasi Kekeringan di NTB Dengan Distribusi Air Bersih

“Yang sudah terbangun sampai laporan kemarin siang, 12 ribu (huntara) dari NGO (lembaga nonpemerintah) dan beberapa pemkab dan pemkot, tersebar di semua daerah (terdampak),” katanya.

AYA

Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan, meski  saat ini lembaga kemanusiaan membagi relawannya untuk membantu penanganan bencana di NTB dan Sulteng

MATARAM,lombokjournal.com —  Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diperintahkan Gubernur NTB, Zulkifliemansyah agar bekerja sama dengan seluruh pihak, termasuk dengan lembaga kemanusiaan, TNI, dan Polri.

Maksudnya, agar proses penanganan bencana di NTB tetap berjalan baik.

Kepala Dinas Sosial (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan, fokus pemerintah pusat dan juga para relawan memang terbagi ke Sulawesi Tengah (Sulteng). Namun hal itu tidak menjadi persoalan yang berarti.

“Perhatian pemerintah pusat dan relawan juga terbagi ke Palu dan Donggala. Dengan itu, kekuatan yang kita miliki di daerah, termasuk logistik dan lainnya, kita betul-betul maksimalkan,” katanya, Rabu (10/10)

Dijelaskan, Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan, meski  saat ini lembaga kemanusiaan membagi relawannya untuk membantu penanganan bencana di NTB dan Sulteng.

BACA JUGA ;

• Pemprov NTB Fokus Pembangunan Hunian Tetap
• Dinsos Antisipasi Kekeringan di NTB Dengan Distribusi Air Bersih

“Artinya dengan kondisi seperti ini, insyaAllah kita tidak terlalu berpengaruh secara luar biasa, walau pun ada pengaruhnya. Kita masih siap dan sigap menangani persoalan di NTB karena TNI dan Polri juga masih ada,” kata Ashamul Khalik.

AYA

Saat ini masih ada sekitar 400an lebih WNI yang menunggu untuk dilakukan deportasi karena masalah Overstay dan Ijin tinggal yang salah penggunannya

MATARAM.lombokjournal.com — Kantor imigrasi kelas 1 Mataram Memerima kunjungan kerja dari Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI )Johor Baru pada, Selasa (09/10 ).

Dalam kunjunganya, I Gusti Bagus Muhammad Ibrahim selaku Konsulat imigrasi KJRI Johor Baru  memaparkan, banyaknya masalah keimigrasian di Johor baru lebih dominan yang overstay dan pendatang yang menyalahi ijin tinggal.

“Dari Januari – September 2018 sudah ada 2.500 warga indonesia yang dideportasi karena menyalahi ijin tinggal dan Overstay, dari 2.500 orang  NTB sebanyak 10 persen overstay,” ujarnya

Ia menjelaskan,  kebanyakan dari pelanggaran tersebut dilakukan karena para pendatang tidak memiliki dokumen yang lengkap.

“Banyak pendatang yang tidak melalui sisitem prosedural, sehingga tidak memiliki dokumen yang lengkap,” tegasnya

Pihak KBRI di Johor Baru mencari solusi dari permaslah itu, dengan cara berkordinasi dengan pemerintah Malasya dalam hal ini Imigrasi Malasya untuk memberikan perlindungan Warga negara indonesia sebelum di pulangkan ke Tanah Air.

“Di  Malasya kita komunikasikan dulu dengan pemerintah disana, kiTa mengikuti proses jika dokumen sudah lengkap baru bisa kita pulangkan,” kata Gusti

Gusti tak menampik,  jika saat ini masih ada sekitar 400an lebih WNI yang menunggu untuk dilakukan deportasi karena masalah Overstay dan Ijin tinggal yang salah penggunannya,  karena di setiap pendataan selalu ada Warga NTB yang termasuk di dalamnya.

“Kita belum lakukan verifikasi, yang jelas selalu ada warga NTB. Kan seperti diketahui NTB merupakan kota urutan ke dua  setelah Jawa timur yang mengirimkan tenaga kerja ke Malasya,” tegasnya

Meskipun banyak yang melakukan pelanggaran akan tetapi perlindungan hukum tetap di lakukan oleh KBRI Johor baru.

“Bantuan hukum tetap kita berikan ke setiap warga indonesia yg berhadpan dgn hukum karena kita sudah sediakan pengacara,” katanya.

Sementara itu PLH Imigrasi Kelas 1  Mataram, Wilopo menyatakan akan, terus meningkatkan Kinerjanya memberikan pengawasan yang lebih ketat agar tidak ada pelanggaran Yang dilakukan oleh Warganegara terlebih Masyarakat NTB.

AYA

Rhoma Irama menyampaikan santunan didampingi Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar dan Direktur IZI Wildan Dewayana untuk 100 Anak Yatim

MATARAM.lombokjournal.com — Masyarakat NTB diajak menunaikan lebih banyak kewajiban zakatnya melalui Inisiasi Zakat Indonesia (IZI).

Hal itu disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, saat menghadiri Tabligh Akbar sekaligus launching Inisiatif Zakat Indonesia di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Selasa, (09/10).

Doktor Zul berharap dengan kehadiran sang Raja Dangdut di tengah masyarakat yang baru saja dilanda musibah, memberikan sedikit hiburan sekaligus mengurangi rasa duka masyarakat yang terdampak bencana di Lombok Utara.

Gubernur memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut, dan berharap keberadaan IZI di NTB akan dapat memberikan manfaat besar dan keberkahan bagi masyarakat, terutama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB.

Direktur IZI Wildan Dewayana, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kepercayaan masyarakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia, dalam menyalurkan amanah untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di NTB.

Saat ini IZI  banyak melakukan banyak kegiatan dari amanah masyarakat yang disalurkan. Kepedulian ini telah banyak memberikan manfaat besar bagi pemulihan pasca gempa, seperti pembangunan Sekolah, Musholla dan Hunian Sementara bagi para korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

Acara tersebut juga dilakukan penyerahan santunan langsung dari H. Rhoma Irama didampingi Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar dan Direktur IZI Wildan Dewayana untuk 100 Anak Yatim.

AYA/Hms

Formasi CPNS 2018 untuk Kabupaten Lombok Timur hanya 225, yakni formasi umum dan guru

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 pada portal SSCN di daerah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 3. 295 orang, per 8 Oktober 2018.

Hal itu dikatakan Baharudin, Kepala Seksi (Kasi) Formasi dan Pengadaan Pegawai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, tentang banyaknya minat pencari kerja untuk menjadi pegawai pemerintah.

“Sampai hari Senin, 8 Oktober 2018 itu sudah ada 3.295 pendaftar. Ini yang sudah mendaftar masuk di SSCN,” ujarnya, kepada lombokjournal.com, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (09/10) siang.

Jumlah pelamar pada SSCN tersebut terdiri dari pelamar umum dan pelamar tenaga honorer kategori 2 (THK-II). Masing-masing sebanyak 3.281 orang dan 14 orang.

“Pelamar umum 3.281, dan pelamar dari HK dua atau Tenaga Honorer Kategori Dua sebanyak 14,” sebut Baharudin.

Namun dikatakannya, baru 605 orang yang sudah mengirim berkas ke BKPSDM Lotim, melalui kantor Pos.

“Berkas yang kami terima sampai kemarin, Senin (08/10) itu adalah 605 dari Pos. memang ketentuannya harus dikirim lewat Pos,” terangnya.

“Yang diantar tadi itu ada seratusan. Jadi, bertambah menjadi sekitar 700,” tambahnya.

Baharudin menjelaskan, portal SSCN sempat mengalami kendala jaringan alias lelet. Salah satu sebabnya, karena terlalu banyak yang mengakses.

“Sekarang sudah dibenahi oleh BKN karena banyaknya laporan. Sudah diantisipasi oleh pusat. Sekarang sudah lancar,” akunya.

Diungkapnya, sebelum Admin saja sulit juga masuk portal SSCN. Mungkin jaringan sedang maintenance. Tapi sekarang sudah mulai lancer. .

Baharudin kembali menegaskan, formasi CPNS 2018 untuk Kabupaten Lombok Timur hanya 225, yakni formasi umum dan guru.

“Formasi umum 146. Formasi dari eks kategori dua adalah 79, khusus untuk tenaga guru,” tutupnya.

Razak

Tangis tak bisa menyelesaikan masalah, tapi yang dibutuhkan  adalah kemauan dan semangat agar mampu membangkitkan diri ditri sendiri, bangkit dari keterpurukan

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara,H  Najmul Akhyar, saat berdialog dengan warga Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Senin (08/10), memuji karakter masyarakat Lombok Utara yang tidak bermental pengemis.

“Karakter paling berharga dari masyarakat KLU, yaitu tak adanya fenomena pengemis, ” kata bupati.

Ia mengakui, presentasi kemiskinan di Lombok Utara tertinggi di NTB.

“Tapi nyaris tak ada masyarakat KLU yang menjadi pengemis,” ungkapnya  bangga.

Sebelumnya, di tengah-tengah dialog dengan warga Pendua, Bupati Najmul  menyampaikan rasa terimakasihnya kepada para relawan yang telah membantu penanganan warga yang terdampak gempa, khususnya di Lombok Utara.

Pemda KLU tak bisa membalas, kecuali dengan mendoakan hal-hal yang terbaik bagi para relawan dan lembaga yang berdonasi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bangkit dari kesedihan. Seruan berupaya bangkit dari keterpurukan menjadi bagian dari solusi.

“Kesedihan tak pernah bisa membantu kita menyesaikan masalah. Ada pun yang mampu menyelesaikannya adalah dengan bangkit beraktivitas kembali seperti dulu. Memanfaatkan puing bangunan yang masih tersisa, untuk membangun kembali hunian,” tutur bupati.

Dikatakannya, tangis tak bisa menyelesaikan masalah. Paling dibutuhkan  adalah kemauan dan semangat agar mampu membangkitkan diri ditri sendiri, bangkit dari keterpurukan.

“Pendua Bangun Kembali, Pendua Bangkit, ” katanya memberi semangat.

Najmul Akhyar saat itu didampingi Camat Kayangan M. Thohir, Kepala Desa Pendua, Agus Salim, tokoh masyarakat, dan para relawan mendeklarasikan Desa Pendua Bangkit

Kades Pendua, Agus Salim, dalam sambutannya menyampaikan deklarasi Desa Pendua Bangkit adalah langkah awal untuk membangun kembali masyarakat, khususnya di Desa Pendua untuk bangkit setelah bencana melanda.

Menurutnya, Deklarasi Desa Pendua Bangkit disuarakan, agar terpatri jiwa semangat untuk peduli membangun desa dan masyarakat.

“Ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan khususnya bagi masyarakat yang ada di Pendua. Pertama, bersyukur karena kita masih diberikan keselamatan hingga saat ini. Kedua, sabar menghadapi bencana. Ketiga, percaya diri dengan kemampuan untuk mandiri. Keempat, tetap jaga kekompakan dan yang terakhir  kembali ke jati diri kita sendiri,” katanya.

Pada masa darurat, Pemdes Pendua cukup banyak menerima bantuan, baik dari pemerintah maupun relawan.

Kini, telah mulai didirikan huntara pada beberapa dusun, sebagai pemicu semangat untuk bangkit dan bangun kembali di Desa Pendua.

Harry

Pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat sangat lamban, sebab hingga saat ini tidak ada perkembangan terkait penyaluran

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH mengatakan, proses pemberian dan bantuan stimulan yang dijanjikan oleh pemerintah pusat sangat lambat.

Najmul mengatakan itu saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, di Pendopo Menggala, Sabtu (06/10). Saat menyambut Fahri, Bupati Najmul didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dihadapan Fahri Hamzah, Najmul menyampaikan perkembangan terkini, terdapat 1478 warga yang akan menerima dana stimulan hunian masyarakat terdampak gempa. Meski proses verifikasi sudah diselesaikan namun hingga saat belum ada realisasinya.

Permasalahan kedua, lanjut Najmul, yakni terkait dengan jaminan hidup (Jadup) kepada masyarakat terdampak, yang juga belum terealisasi.

“Pihak Kementerian Sosial pernah melayangkan surat ke gubernur dan kami menerima tembusannya. Sesuai juknisnya, setelah masa transisi darurat baru bisa diberikan. Namun apakah Jadup ini diberikan atau tidak, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukannya,” ungkapnya.

Dikatakan, pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat cukup lamban, indikatornya tidak ada perkembangan terkait penyaluran.

“Semoga ada keseimbangan dari pemerintah pusat, terkait laju verifikasi diimbangi dengan penyalurannya. Terkait infrastruktur, seharusnya sekolah-sekolah darurat mestinya sudah selesai didirikan semua,” ujarnya jelas.

Namun hingga saat ini, masih ada siswa yang belajar di luar ruang belajar tanpa adanya ruang darurat.

Wakil Ketua DPR RI dapil NTB, H. Fahri Hamzah mengatakan, DPR RI telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Bencana NTB-Sulawesi, tinggal diumumkan pada sidang paripurna untuk mengawasi kinerja dan kebijakan pusat di daerah.

Terkait hunian tetap yang rencananya dikucurkan pemerintah pusat, Fahri menegaskan, agar pemerintah merealisasikan dana dimaksud dan mempercayai rakyat yang sedang susah untuk membangun kembali huniannya.

“Percayalah kepada rakyat yang sedang susah, agar hidup rakyat (terdampak gempa) pulih kembali, pemerintah daerah telah mempunyai mekanisme verifikasi dan asistensi penyalurannya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Fahri, DPR RI telah melakukan mobilisasi dana untuk hunian sementara (huntara) dengan mengumpulkan berbagai NGO.

Razak | Hms

JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara

LOMBOk UTARA.lombokjournal.com —  Bencana gempa bumi di Lombok yang memilukan menggerakkan JNE turut berkontribusi meringankan beban para korban bencana.

Dengan kapabilitas yang dimiliki, dan dukungan dari 6000 titik layanan serta 40.000 karyawan di seluruh pelosok Nusantara, JNE berhasil menyalurkan bantuan dalam bentuk barang dari para pelanggan dan uang tunai hasil penggalangan dari karyawan internal.

Dalam melakukan penyaluran barang bantuan, JNE mendirikan Posko Bencana JNE Mataram yang berlokasi di Jl. Amir Hamzah No. 102 Mataram, Lombok –  Nusa Tenggara Barat.

Di Posko ini tidak hanya melibatkan para karyawan JNE Mataram saja, tetapi juga dibantu oleh perwakilan dari setiap cabang di Regional Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB.  Total sebanyak 103 ton barang bantuan telah berhasil disalurkan.

Sementara, dana bantuan hasil pengumpulan dari karyawan JNE se-Indonesia, yang mencapai kurang lebih Rp. 214 juta, direalisasikan dalam bentuk bantuan untuk karyawan JNE Mataram dan sekitarnya serta pembangunan Integrated Community Shelter (ICS) hasil kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Pada pembangunan ICS ini, JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara.

ICS merupakan area atau kompleks yang terdiri dari beberapa unit rumah hunian sementara (shelter) yang dilengkapi dengan fasilitas toilet umum, rumah ibadah, warung wakaf untuk berbelanja kebutuhan harian, humanity store yang menyediakan paket sembako untuk kebutuhan selama 1 (satu) minggu, sekolah darurat, dapur umum, trauma healing, dan sarana bermain anak, serta pelayanan medis.

Manajemen JNE berkesempatan melakukan kunjungan ke shelter di area Lapangan Gondang, Senin. (08/10). Chandra Fireta, selaku Direktur JNE dalam kunjungannya menjelaskan kepedulian JNE.

“Pembangunan beberapa shelter ini merupakan wujud kepedulian JNE sebagai perusahaan anak bangsa untuk membantu meringankan beban penderitaan para pengungsi korban pasca gempa Lombok. Dalam perjalanannya yang hampir mencapai usia 28 tahun di Indonesia, JNE tidak hanya fokus pada perkembangan bisnisnya, tetapi juga berperan aktif dalam menjalankan kegiatan sosial.” Katanya.

Chandra Fireta, juga memberikan bantuan langsung kepada korban pasca gempa Lombok yang tinggal di rumah hunian sementara ini.

Acara ini dihadiri oleh Edi Santoso, Direktur JNE; Samsul Djamaludin, selaku  VP Of Quality Assurance; Eri Palgunadi, selaku VP Marketing; Jontri Kusnanto, selaku Head of National Operation Division, dan Misty Lulu Indrayani selaku Branch Manager JNE Mataram.

AYA (*)

Dengan melakukan hearing, IGI NTB berharap pemerintah bisa mengetahui, di NTB masih ada 34.000 guru honorer yang perlu diperhatikan nasibnya

MATARAM.lombokjournal.com — Ikatan Guru Indonesia Nusa Tenggara Barat (IGI NTB) meminta pemerintah untuk mempermudah guru honorer yang ingin menjadi PNS.

Permintaan ini dilakukan menyusul adanya pembatasan maksimal usia 35 tahun dalam seleksi CPNS tahun 2018 yang dituangkan dalam Permenpan RB Nomer 36 tahun 2018.

“Kalaupun ada pengangkatan untuk CPNS, Saya berharap sekali guru-guru honorer ini diakomodir.” ujar Ketua IGI NTB, Ermawati di Mataram ,Senin (08/10).

Pembatasan usia dalam seleksi CPNS 2018 dinilai tidak relevan dan tidak berpihak dengan guru honorer. Sebab ditinjau dari kinerja, guru honorer juga telah bekerja secara profesional untuk kepentingan generasi bangsa.

“Nasib teman-temen saat ini seperti di ombang-ambingkan, dan saya katakan pemerintah tidak berpihak kepada guru honorer. Padahal kinerjanya tidak kalah dengan yang PNS,” kata Ermawati.

Melihat jasa dan pengabdiannya, seharusnya pemerintah mengutamakan guru honorer dalam rekruitmen CPNS 2018 tanpa pembatasan usia.

“Giliran meminta perbaikan nasibnya, pemerintah sepertinya tidak memperhatikan, saya berharap pemerintah menggunakan hati nurani, guru – guru ini perlu perbaikan nasib,” tegas Ermawati.

Guna membahas persoalan nasib guru honorer, dalam waktu dekat IGI NTB berencana melakukan hearing ke DPRD, Dinas Pendidikan, dan Gubernur NTB.

Dengan melakukan hearing, IGI NTB berharap pemerintah bisa mengetahui, di NTB masih ada 34.000 guru honorer yang perlu diperhatikan nasibnya.

“Ikatan Guru Indonesia NTB akan memfasilitasi teman-teman untuk hearing di tingkat provinsi,” terang wanita yang juga sebagai Penasehat Forum Guru Honorer NTB.

AYA

Hanya dibayarkan kepada warga yang rumahnya rusak berat

GIRI MENANG.lombokjournal.com  —  Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani menjamin, anggaran jaminan hidup (Jadup) masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bulan Agustus lalu dipastikan tersedia di APBN 2018.

Hal itu disampaikan Menkeu, saat mengunjungi para pengungsi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), Senin (08/10).

Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial, dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja.

Besarnya nominal Jadup tersebut adalah Rp. 10.000/jiwa/hari yang pengusulannya diserahkan melalui Pemerintah Daerah.

Di Lobar, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

Mereka ini, menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati, yang berhak untuk memperoleh Jadup.

“Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang Bu Ambar, panggilan perempuan berkaca mata mengaku baru menyampaikan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati.

Terkait dengan mekanisme pencairan, Sri Mulayani menegaskan, dana Jadup diberikan saat warga sudah kembali ke rumah.

“Jadup itu pasti dicairkan saat warga sudah kembali ke rumahnya,” terang Sri.

Ia memastikan, saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019 tinggal membutuhkan landasan hukum saja.

Menteri yang pernah menjadi petinggi di Bank Dunia itu menyayangkan beredarnya isu, Pemerintah menjadi kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala.

“Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk gempa,di Lombok tetap untuk Lombok,” tegas Sri Mulyani.

Sri bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pasca gempa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sri diminta untuk memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan hutang kepada para kreditur.

Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.

Kedatangan Sri Mulyani juga diikuti oleh Direktur IMF Christine MO Lagarde, Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang diterima oleh Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Bupati Lobar Fauzan Khalid.

AYA