Selain untuk membantu Aparatur sipil negara (ASN ) yang terdampak gempa juga agar sebagian digunakan untuk gedung yang mengalami kerusakan seperti pondok pesantren , masjid-masjid, gereja,pura, madrasah

MATARAM.lombokjournal.com – Bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di NTB datang dari Kementrian Agama  Republik Indonesia.

Menteri Agama Lukmanul Hakim Syaifuddin, menyerahkan bantuan sebesar Rp10 milyar yang diterima Sekda NTB, H Rosyadi Sayuti, Rabu (17/10),  bertempat di Kantor Kementerian Agama NTB.

Lukman menyatakan, bantuan yang diserahkan bersumber dari seluruh pegawai lingkup kementrian Agam seluruh Indonesia.

“Kita menyerahkan bantuan yang sumbenya dari seluruh ASN di lingkup kementrian agma se Indonesia dan bahkan juga dari petugas ibadah haji  yang bertugas menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemudian bisa dimnfaatkn bagi keluarga ASN di NTB yang terdampak dari peristiwa gempa bebrapa waktu lalu,” Ujarnya

Lukman menyatakan, agar sumbangan ini selain untuk membantu Aparatur sipil negara (ASN ) yang terdampak gempa juga agar sebagian digunakan untuk gedung yang mengalami kerusakan seperti pondok pesantren , masjid-masjid, gereja,pura, madrasah.

Menurutnya, bantuan ini   wujud kepedulian ASN kementrian Agama untuk membantu saudara-saudaranya di NTB,

Sebelumnya, Kepala Kantor KementErian Agama, Nasruddin memaparkan, jumlah kantor yang terdampak akibat gempa Bumi yakni Kantor  32 buah. Madrasah Negri dan swasta  sebanyak 426 buah

Pondok pesantren sebanyak 105 buah ,Masjid sebanyak  2.037 buah, Pura 100 buah, Vihara sebanyak 50 buah.

Kementrian Agama telah membentuk Tim Tanggap Darurat di bawah Kementrian Agama menyalurkan bantuan kebutuhn dasar berupa terpal, tenda, selimut, sembako dan obat-obatan ke keluaraga  besar ASN Kementrian Agama Prov NTB serta Non ASN.

Penyerahan bantuan tali asih kepada pegawai Kementerian Agama yang terdampak, baik PNS maupun Non PNS, membangun ruang belajar sebanyak 5 ruangan di MTS Negeri 3 Lombok Timur,  dengan biaya Rp300 juta.

AYA

Kepala OPD yang dilantik diperintahkan langsung untuk mulai bekerja keras

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di ruang rapat utama, Rabu ( 17/10).

Keempat pejabat yang dilantik itu adalah dr. Nurhandini Eka Dewi, Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan, yang mengisi kembali posisi sebagai Kepala Dinas Kesehatan,

Drs. Imhal, Asisten Administrasi dan Umum yang dipercaya sebagai Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencaa,  Dr. Ir. Manggaukang Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan mengisi posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Ir. Hartina,  staf ahli bidang pemerintahan dan aparatur politik, hukum dan layanan publik, menggantikan posisi Drs. Imhal sebagai Assisten administrasi umum.

Usai melantik dan mengambil sumpah keempat pejabat tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan dinilai sangat perlu untuk segera dilakukan, atas kondisi NTB saat ini  yang berbeda dari kondisi biasanya.

”Pasca musibah gempa bumi yang melanda Lombok-Sumbawa, butuh kerja keras dan cepat dari seluruh kepala OPD tanpa terkecuali. Untuk itu, posisi kepala OPD yang kosong harus segera diisi, terlebih posisi tersebut merupakan areal yang sangat berkaitan langsung dengan kondisi NTB saat ini”, ujar Gubernur.

Kepala OPD yang dilantik diperintahkan langsung oleh Gubernur untuk mulai bekerja keras. Seperti  Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan paling banyak berurusan dengan perempuan dan anak yang terdampak di lapangan.

Demikian juga Kepala Ddinas Perpustakaan yang diharap Gubernur dapat segera bergerak memberi layanan seperti trauma healing kepada anak-anak.

“Jadi bentuk hiburan bagi anak anak korban gempa bukan hanya berupa nyanyi-nyanyi saja, tapi datangi semua tempat, distribusikan buku yang menarik, supaya anak kita punya cerita lain dibalik musibah ini, “ kata Gubernur.

Pelantikan berdasar Surat Keputusan Gubernur NTB nomor 821.2-1/912/BKD/2018, tanggal 16 Oktober 2018. Hadir pula mendampingi dalam pelantikan, Wagub NTB Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dan pimpinan OPD Lingkup Prov. NTB.

AYA/Hms

Anggaran untuk rehabilitasi itu salah satunya berasal dari sumbangna atau bantuan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalokasikan anggaran recovery pasca dihantam bencana gempa bumi beberapa bulan lalu.

Anggaran itu dialokasikan dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018, yakni sekitar Rp. 15.491.000.000.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, Edi Purnomo, mengatakan, belanja yang paling banyak dalam perubahan APBD 2018 adalah penanganan bencana.

“Di dalam rancangan perubahan APBD 2018 itu, Pemerintah Daerah (Lombok Timur) mengalokasikan untuk rehabilitasi,” ucapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selong, Rabu (17/10) siang.

Dikatakannya, besaran anggaraan tersebut khusus digunakan dalam penanganan bencana untuk rehabilitasi di daerah Lombok Timur.

Pertama; untuk normalisasi jaringan air di Desa Sajang Kecamatan Sembalun.

Kedua; membangun ruang kelas sementara sekitar 158 unit untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

“Maksudnya agar para siswa tidak belajar di tenda-tenda. Sehingga murid-murid yang belajar bisa lebih nyaman,” ujar Edi.

Selanjutnya kegiatan untuk perbaikan air limbah atau sanitasi lingkungan bagi wilayah terdampak yakni, di Kecamatan Sambelia dan Sembalun.

Keempat; Pemkab Lotim juga mengalokasikan anggaran dam bentuk hibah kepada lembag-lembaga sekolah swasta dan sarana pribadatan untuk dana rehab maupun pembuatan sarana beribadah sementara.

Besaran anggarannya yaitu, masing – masing Rp.750 juta untuk normalisaai air, ruang kelas sementara kurang lebih Rp.4,4 milyar.

“Kemudian sanitasi limbah itu sebesar Rp.550 juta. Kalau yang untuk bantuan hibah kepada perbaikan pendidikan swasta sama pribadatan sekitar Rp.9,7 milyar lebih,” sebut Edi.

Edi kembali mengungkapkan, anggaran untuk rehabilitasi itu salah satunya berasal dari sumbangna atau bantuan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta.

“Ada memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar 10 milyar untuk penanganan rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana,” bebernya.

Razak

Pemkab Lombok Utara telah melakukan verifikasi terhadap sekira 44 ribu rumah warga yang mengalami rusak berat akibat gempa. Proses verifikasi, masih terus dilakukan hingga mencapai keseluruhan

MATARAM.lombokjournal.com — Rencana kedatangan Presiden Jokowi yng akan kembali meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di NTB pada Kamis (18/10), memberi titik cerah terkait pencairan dana bantuan korban gempa..

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar berharap, kedatangan Presiden Jokowi ke NTB menjadi momentum percepatan realisasi pencairan dana bantuan stimulan kepada warga terdampak gempa.

“Harapan kami dengan datangnya presiden menjadi momentum untuk kita semua melakukan percepatan,” kata Najmul.

Konsep mekanisme pencairan yang cepat sejatinya pernah disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Lombok Utara beberapa bulan lalu.

“Hal ini sesuai dengan yang sudah disampaikan Pak Presiden sehingga tidak ada kesan birokrasi berjalan hanya ketika presiden datang saja,” katanya.

Najmul menyampaikan, Pemkab Lombok Utara telah melakukan verifikasi terhadap sekira 44 ribu rumah warga yang mengalami rusak berat akibat gempa. Proses verifikasi, masih terus dilakukan hingga mencapai keseluruhan.

Najmul mengatakan, dari puluhan ribu warga yang terdampak gempa, baru sekira 1.478 warga yang menerima rekening bantuan, namun belum dapat dicairkan.

Pemkab Lombok Utara juga terus menggenjot percepatan pembentukkan kelompok masyarakat (pokmas) sebagai salah satu syarat utama dalam pencairan dana bantuan.

“Terus terang karena isu yang berkembang bahwa uang ini keliatan agak sulit dicairkan makanya semangat warga menbentuk pokmas sempat meredup, tapi dua hari ini kita fokus selesaikan pembentukan pokmas,” katanya.

AYA

Saat berjumpa dengan presiden di Istana Negara, Jokowi menyatakan, pencairan bantuan harus segera direalisasikan, bukan sekadar retorika semata

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, proses pencairan dana bantuan korban gempa, lebih disederhanakan dari yang sebelumnya 17 lembar persyaratan yang harus ditandatangani, menjadi hanya satu lembar persyaratan.

“Prosedur pencairan dari 17 lembar menjadi satu halaman, hari ini sudah mulai ada yang dicairkan,” kata Gubernur Zul, Selasa (17/10).

Zul optimistis dengan penyederhanaan mekanisme akan membuat proses pencairan menjadi lebih cepat.

“Sebenarnya tidak banyak kendala karena memang kemarin itu proses ribet, berbelit bukan ingin mempersulit tapi karena kehati-hatian, tidak mau asal cepat, tahu-tahu ujungnya punya masalah,” jelasnya.

Zul menyampaikan, mekanisme ini sudah dibahas bersama dengan juga melibatkan aparat penegak hukum. Kata dia, masyarakat juga dibebaskan memilih model bangunan selama memenuhi kaidah tahan gempa.

“Sekarang 10 ribu (warga) sudah masuk rekening, ini dikejar dulu supaya cair. Sekarang dan besok, Ketua Pokmas (kelompok masyarakat) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) tandatangan di kantor BRI sehingga jangan lagi ada proses yang ribet,” katanya.

Perrcepatan pencairan ini juga tak lepas dari rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke NTB pada Kamis (18/10). Saat berjumpa dengan presiden di Istana Negara, Jokowi menyatakan, pencairan bantuan harus segera direalisasikan, bukan sekadar retorika semata.

“Kalau ada yang sudah cair ini akan mempermudah berikutnya, bagaimana mau selesaikan berikutnya kalau yang pertama belum cair,” kata Zul.

AYA/Hms

Kabupaten/kota bisa saling support dalam melayani masyarakat, yang dilaksanakan dengan prinsip gotong royong dan saling betsinergi

MATARAM.lombokjournal.com — NTB Care hadir agar  pemerintah bisa benar-benar dirasakan kehadirannya  di tengah masyarakat.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi NTB Care di Hotel Lombok Raya, Selasa (16/1).

Hj. Rohmi menyampaikan harapan agar sosialisasi itu menjadi awal yang baik bagi niatan seluruh stake holder dalam mengemban amanah.

“Tujuannya adalah agar apa yang dilakukan bisa bermanfaat,” ujar Hj. Rohmi.

Sistem ini diharapkan media yang menghadirkan Pemerintah Derah ada dimana-mana, di tengah masyarakat.

“Jangan sampai sudah ada pemerintah yang baik tapi masyarakat masih merasa tidak ada tempat mengadu,” tegasnya.

Pesannya, agar program ini tidak hanya berakhir secara simbolis.

“NTB Care harus teraplikasi dengan baik dan menjadi wadah bagi masyarakat dan pemerintah, dan nantinya kabupaten/kota di NTB akan terbantu, serta setiap masalah dapat diatasi dengan tepat sasaran”, ujarnya.

Kabupaten/kota bisa saling support dalam melayani masyarakat, yang dilaksanakan dengan prinsip gotong royong dan saling betsinergi.

“Bimtek kali ini harus betul-betul dipahami, sangat simple, dan hal ini harus berjalan untuk bisa melayani masyrakat NTB,” kata Rohmi.

Kepala Dinas Kominfotik, Tri Budi Prayitno menyampaikan, proses hadirnya aplikasi ini langsung dari buah pikiran Ibu Wakil Gubernur pada bulan Juli 2018 lalu.

Saat ini, aplikasi NTB Care tersedia di Handphone berbasis Android, dan mulai hari ini NTB Care akan mulai diuji coba,

“Jangan sampai ada hoax, dan harapan kita bersama adalah menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat bisa terwujud,” ucap Tri Budi.

Sebelumnya, Yasrul S. Kom., M. Ing, Ketua panitia melaporkan, aat ini aplikasi NTB Care sudah siap dipakai.

Kehadiran perwakilan tiap perangkat daerah dan perwakilan Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-NTB, bertugas sebagai admin yang akan menerima terusan pengaduan masyarakat dan harus secepat mungkin meresponnya.

“Terdapat dua komponen dari aplikasi NTB Care, yaitu admin sistem dan admin OPD. Tak hanya itu, ada komponen lain yakni ‘volunteer’ yang tugasnya mengecek kebenaran pengaduan tersebut,” kata Yasrul.

AYA/Hms

Program Samsat keliling sangat membantu masyarakat untuk membayar pajak. Karena  tidak perlu lagi mengorbankan waktu untuk mendatangi kantor Samsat

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Warga Desa Wanasaba memanfaatkan program pelayanan Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pasalnya tidak dikenakan denda meskipun sudah telat membayar pajak kendaraan.

Pelayanan tersebut dilakukan oleh Polresta Lombok Timur di Kantor Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Selasa (16/10) pukul 09.00 Wita.

Hal itu sengaja dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat Lombok Timur agar tidak repot-repot datang ke Kantor SAMSAT di Selong.

“Harapannya memudahkan masyarakat untuk membayar pajak tanpa langaung ke Selong mendatangi Kantor SAMSAT,” demikian disampaikan Dini, salah seorang pegawai Samsat.

Selanjutnya salah satu warga setempat, Wawan, mengatakan, program Samsat keliling sangat membantu masyarakat untuk membayar pajak. Karena  tidak perlu lagi mengorbankan waktu untuk mendatangi kantor Samsat.

Kini pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), BPKB tidak lagi merepotkan. Karena pelayanan pembayaran pajak STNK, BPKB dapat dilakukan melalui Samsat Keliling.

“Sehingga masyarakat tidak mengantri berjam-jam, serta dapat menghindari calo yang menawarkan pengurusan STNK, BPKB dengan meminta bayaran tinggi,” tambah pria asal Dusun Beak Lauq, Desa Wanasaba ini.

Kepala Desa (Kades) Wanasaba, H. Misnun Ali, SH., mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik program dari Polresta khususnya Devisi Samsat STNK dan BPKB tersebut.

“Program ini memudahkan warga kami untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Misnun berharap, seluruh masyarakat Desa Wanasaba khususnya dari pemerintah Desa Wanaaba agar mentaati aturan yang berlaku.

“Insya Allah selamat. Ketika kita melakukan perjalan jauh kalau semua sudah lengkap,” ingatnya.

Razak

Laporan pengaduan yang masuk akan disaring menjadi tiga kategori, yakni kategori mendesak dengan batas waktu direspon maksimal 1 jam, kategori penting dengan waktu respon 1×24 jam, dan kategori biasa dengan batas waktu respon selama 2×24 jam

MATARAM.lombokjournal.com  —  Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, membuka akses informasi dan aspirasi masyarakat melalui kanal NTB Care.

Zul dan Rohmi, sapaan akrab keduanya, baru dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 17 September lalu, membuka tatap muka secara langsung dalam program “Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi” tiap Jumat pagi di pendopo atau halaman Kantor Pemprov NTB di Jalan Pejanggik, Kota Mataram.

Dalam program tersebut, warga diberikan kebebasan menyampaikan aspirasi.

Selain itu, asprasi dan pengaduan bisa disampaikan dalam bentuk sistem layanan informasi secara daring, yang bisa diakses melalui www.care.ntbprov.go.id//.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Tribudi Prayitno mengatakan, masyarakat NTB kini bisa menyampaikan segala macam keluhan dan aspirasinya melalui laman pengaduan tersebut.

Ia optimistis laporan pengaduan tersebut tidak memuat pesan hoaks. Pasalnya, tiap pengaduan wajib menyertakan lokasi dan foto untuk akurasi data.

Yiyit, sapaan akrabnya, menyampaikan tiap laporan yang masuk akan terlihat dengan keterangan seperti sudah diterima, sedang ditindaklanjuti, dan sudah tuntas.

Hasil rekapitulasi tentang berapa banyak laporan masuk, laporan yang sudah ditindaklanjuti, dan laporan yang sudah tuntas, akan terakumulasi secara berkesinambungan tiap bulannya.

“Ini bagian dari rapor SKPD (satuan kerja perangkat daerah) karena dipantau langsung oleh Pak Gubernur,” ujar Yiyit saat sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi NTB Care di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Selasa (16/10).

Yiyit menjelaskan, laporan pengaduan yang masuk akan disaring menjadi tiga kategori, yakni kategori mendesak dengan batas waktu direspon maksimal 1 jam, kategori penting dengan waktu respon 1×24 jam, dan kategori biasa dengan batas waktu respon selama 2×24 jam.

Tiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada masing-masing SKPD agar segera ditindaklanjuti.

Yiyit menyampaikan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sudah memiliki admin untuk memproses program NTB Care dan akan meneruskan setiap pengaduan ke SKPD terkait.

Dikatakannya, akan ada volunter yang bertugas memeriksa kondisi di lapangan.

“Kita akan memverifikasi laporan dengan membentuk volunter. Misal, benar tidak ada tumpukan sampah di sini, dan ini kewenangannya provinsi, kabupaten, kota, atau pusat,” katanya.

Yiyit melanjutkan, Pemprov NTB tentu tidak memiliki seluruh kewenangan untuk setiap persoalan lantaran ada yang menjadi kewenangan kabupaten, kota, atau pemerintah pusat.

NTB Care, lanjutnyaa, bisa menjadi sarana yang ampuh dalam menerima permasalahan yang dialami masyarakat NTB di lapangan.

“Bagian dari uji coba, sudah ada admin kita. Tadi ada perintah dari Ibu Wagub untuk sosialisasi ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang ada di kabupaten/kota,” ucapnya.

Apabila kewenangan berada di ramah kabupaten/kota, NTB Care mengirimkan informasi kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

Pemprov NTB juga akan melatih admin NTB Care yang bertugas di wilayah kabupaten dan kota yang ada di NTB. Demikian halnya jika kewenangan berada di tangan pemerintah pusat.

“Misal ada sampah di kaki Gunung Rinjani, siapa yang di sana, ada Balai TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani), atau juga kita sampaikan ke (Dinas) LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kalau kewenangan pemerintah pusat ya kita sampaikan ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Yiyit berharap terobosan NTB Care bisa menjadi sarana yang memberikan solusi bagi warga NTB dalam menyampaikan aspirasinya.

“Semoga dengan begini menjadi cambuk untuk ditindaklanjuti. Ini sebuah sistem dengan langsung berhubungan dengan pimpinan,” katanya menambahkan.

AYA

Prosedur pencairan dana bantuan tersebut akan lebih disederhanakan, yang sebelumnya dinilai terlalu rumit dan ribet

MATARAM.l.ombokjournal.com — Presiden Joko Widodo akan kembali berkunjung ke NTB dalam waktu dekat, untuk pastikan dana bantuan masyarakat yang terdampak gempa segera cair..

Terkait simpang siurnya dana bantuan korban gempa di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden Republik Indonesia  rencananya dijadwalkan akan dating hariKamis, (18/10) 2018..

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah atau akrab disapa Dr. Zul menegaskan itu, setelah menemui Presiden di Istana, Senin (25/10) siang.

“Arahan Pak Jokowi sangat jelas.Kamis akan ke NTB lagi,” katanya, melalui media sosial, akun facebook, Bang Zul Zulkieflimansyah.

Presiden Jokowi dating untuk memastikan dana bantuan yang dimaksud telah masuk ke rekening penerima bantuan korban gempa untuk dapat segera dicairkan.

“Beliau ingin memastikan semua yang telah masuk uangnya ke rekening agar bisa di cairkan besok atau lusa,” ujarnya.

Dr. Zul menambahkan, prosedur pencairan dana bantuan tersebut akan lebih disederhanakan, yang sebelumnya dinilai terlalu rumit dan ribet.

“Prosedur yang tadinya ribet kini disederhanakan menjadi hanya  1 lembar. Hanya perlu ditandatangani oleh Pokmas dan PPK, langsung bisa dicairkan,” terangnya.

Lebih lanjut Dr. Zul menegaskan dan meminta masyarakat agar segera membentuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) sehingga bisa dicairkan.

“Jadi bagi yang ingin cair, segera bentuk Pokmas. PPK dari BPBD akan kami minta turun proaktif ke bawah, ke kecamatan dan desa agar bisa selesai dalam 2 hari ini,” jelasnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengakhirinya dengan menekankan pentingnya kerja bersama sama.,

“Semua yang berat akan terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama,” kata Zul.

Razak

Seluruh stakeholder bersama BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk penjaminan kesehatan penduduk propinsi/kabupaten/kota

MATARAM.lombokjournal — Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan butuh dukungan dari berbagai pihak, tidak terkecuali para pemangku kepentingan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemotongan Pajak Rokok untuk Program JKN-KIS, Kamis (11/10)

Apresiasi diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bergerak cepat melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat propinsi/kabupaten/kota .

Koordinasi dilakukan untuk membahas implementasi peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya telah disosialisasikan tentang tata cara pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan Program JKN-KIS.

Kegiatan ini dihadiri oleh Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan kabupaten/kota se-NTB untuk membahas tentang persiapan integrasi dan rekonsiliasi data Jaminan Kesehatan Daerah dengan BPJS Kesehatan dan pelaksanaan pemotongan pajak rokok untuk program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, pajak rokok bisa dialokasikan untuk pendanaan Program JKN-KIS sebesar 37,5 persen yang bersumber dari rencana penerimaan pajak rokok  masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

“Melalui forum ini diharapkan kita bisa bersinergi dalam pengoptimalan pajak rokok sehingga kita semua memiliki satu pemahaman yang sama,” kata Muhammad Ali.

Ali berharap seluruh stakeholder bersama BPJS Kesehatan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk penjaminan kesehatan penduduk propinsi/kabupaten/kota.

”Jika masyarakat sehat, tentunya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akan berdampak kepada peningkatan ekonomi khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Ali.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Iswandi menyampaikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait harus ikut berperan aktif dan berkontribusi dalam optimalkan penyelenggaraan KN-KIS.

“Kita semua harus saling koordinasi dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan karena ini program negara yang harus kita sukseskan sesuai dengan amanat UUD 1945,” tutup Iswandi.

ay/yn/jamkesnews