seni budaya merupakan salah satu metode mendidik karakter bangsa

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Penampilan puluhan pelajar dari 10 sekolah se-Lombok Barat (Lobar) sukses menghibur para tamu dan undangan yang memadati Gedung Budaya Narmada, Jum’at (16/11) malam.

Para siswa SD dan SMP tersebut menampilkan berbagai atraksi seperti seni tari,  pantomim, musik kreatif dan ansambel gitar pada Gebyar Seni Pelajar 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang hadir dalam kesempatan itu berharap kegiatan seni semacam ini terus digalakkan dan ditingkatkan. Baginya seni budaya lokal merupakan cerminan perwujudan kenyaataan karakter masyarakat, sehingga harus terus dijaga dan dilestarikan.

Fauzan mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dari tahun ke tahun. Dan pihakya terus berusaha meningkatkannya. Tahun 2017 acara inni dilakuka di Bencingah, dan tahun ini di Gedung Budaya Narmada.

”Dan Insya Allah, tahun depan kita bisa  mengundang kabupaten/kota di NTB untuk ikut menampilkan kebudayaan kabupaten/kotanya. Insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadi kontribusi untuk bangsa dan negara kita,” harapnya.

Selain menampilkan kesenian dalam kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian penghargaan bagi siswa, guru dan sekolah yang berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi dan nasional. Seorang Kepala Sekolah, 8 orang guru, 17 siswa, dan 13 sekolah menerima penghargaan karena berprestasi di bidang seni, sains, dan pembelajaran.

Fauzan mengapresiasi  kontribusi mereka, terutama para dalam pembangunan bangsa.

“Peran dari guru sangat luar biasa untuk pembangunan bangsa kita. Kalau gurunya semangat kemungkinan masa depan daerah kita akan cepat tercapi. Saya harap kepada guru dapat meningkatkan kapasitas masing-masing. Lombok Barat mungkin satu-satunya kabupaten selain Kota Mataram yang mewakili NTB untuk lomba seni dan tradisional,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB H.M. Suruji juga mengaku bangga dengan kegiatan ini.

Ia memberi tekanan pada seni budaya sebagai salah satu metode mendidik karakter bangsa.

“Tradisi adalah pendidikan karakter. Saya juga sudah berpesan kepada Kadis Dikbud Lombok Barat nanti video kegiatan ini bisa saya minta untuk disebarkuaskan. Karena kegiatan ini di NTB yang pertama oleh karena itu saya berharap kegiatan ini bisa menular dan bisa diikuti oleh kabupten/kota lainnya bahkan Provinsi,” ujarnya sambil meminta agar tahun depan acara ini bisa melibatkan para siswa tingkat SMA.

Ibu Cesilia yang ikut melatih anak-anak tersebut menyatakan punya kebanggaan terlibat di acara tersebut. Wanita yang bekerja sebagai staf pada bidang kebudayaan di Dinas Dikbud Lobar ini menganggap melatih seni bagi anak-anak memiliki tantangan tersendiri.

“Anak-anak sangat antusias. Memang sedikit susah mengarahkan karena anak-anak ini baru pertama mengikuti kegiatan ini. Tapi mereka sangat bersemangat dan hasil dari latihan selama dua minggu bisa kita saksikan malam ini,” ungkapnya bangga.

Harry

Persoalan Nuril membuktikan lemahnya penegakan hukum terhadap perempuan

MATARAM.lombokjournal.com —  Dalam jumpa pers langkah hukum yang akan diambil kuasa hukum Baiq Nuril di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Sabtu (17/11), Hj. Niken Zulkieflimansyah menyatakan kesiapannya menjadi penjamin Baiq Nuril untuk penundaan eksekusi putusan kasasi MA oleh Kejaksanaan Negeri Mataram..

Istri Gubernur NTB itu mengaku belum ada permintaan ke saya sebagai penjamin untuk penundaan eksekusi ataupun penangguhan penahanan bagai Biq Nuril.

“Saya siap menjadi penjamin bagi bu Nuril kalau di minta, sampai hari ini belum ada permintaan ke saya sebagai penjamin untuk penundaan eksekusi ataupun penangguhan penahanan,” ujarnya.

Hj. Niken mengatakan, persoalan Nuril membuktikan lemahnya penegakan hukum terhadap perempuan.

Kasus Nurilpun harus mendapat perhatian khusus bagi legislatif maupun pembuat undang undang, untuk lebih membuat aturan dan undang undang yang lebih melindungi perempuan pada kasus pelecehan seksual.

“Ini menjadi momentum bagi DPR atau pembuat undang undang, untuk lebih melihat kesetaraan gender dan melindungi posisi perempuan pada kasus kasus pelecehan seksual atau pencabulan,” katanya.

Kejaksaan sendiri berencana akan melakukan eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap Baiq Nuril pada Rabu depan.

Seperti di beritakan sebelumnya, Baiq Nuril di putuskan bersalah oleh MA melalui putusan kasasi. Dalam putusan tersebut selain dinyatakan bersalah melanggar UU ITE, Baiq Nuril dikenakan hukuman penjara 6 bulan, denda 500 juta subside 3 bulan kurungan penjara.

AYA

Peserta dari seluruh kabupaten Kota se-NTB sebanyak 100 peserta, diharapkan akan muncul atlet yang mewakili NTB di tingkat nasional di masa mendatang

MATARAM.lombokjournal.com – Pekan Kreasi dan Olah Raga Difabel Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018, dibuka di Gelanggang Olah Raga Mataram, Jum’at (16/11).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah pertama di Indonesia yang mempelopori pekan kreasi dan olah raga untuk para disabilitas, yang memadukan antara kreativitas dan olah raga untuk membangun kepekaan dan rasa cinta kepada olah raga pada kalangan difabel.

“Saya bangga tadi dikatakan oleh Bapak Raharjo, Kepala Bidang Hubungan Internasional Poralympic Committe, bahwa NTB merupakan daerah satu-satunya di Indonesia yang menyelenggarakan pekan kreasi dan olah raga difabel,” ungkap Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membukapekan olahraga untuk difabel itu.

Di hadapan para peserta yang berasal dari seluruh Kabupaten/Kota se-NTB, Wagub mengatakan, keterbatasan bukanlah halangan untuk tetap semangat dan berprestasi.

Wagub mengajak seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, tetap semangat meraih prestasi, serta jangan menyerah tetap semangat untuk berprestasi.

“Semangat untuk anak-anakku yang akan bertanding, mudah-mudahan anak-anakku meraih prestasi, saya cinta kalian semua,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB Ir. Husnanidiaty Nurdin, M.M, berterima kasih dukunngan pemerintah program terbaru di NTB, yang memadukan antara kreativitas dan olah raga untuk membangun kepekaan dan rasa cinta kepada olah raga.

Ia berharap, peserta dari seluruh kabupaten Kota se-NTB sebanyak 100 peserta, akan muncul atlet yang akan mewakili NTB di tingkat nasional di masa mendatang.

Kepala Bidang Hubungan Internasional Poralympic Committee, Sukanti Rahardjo Bintoro, S.Pd menyampaikan apresiasi pada Pemerintah Provinsi NTB.

“Ini satu-satunya dan pertama kali di adakan di Indonesia. Saya berharap akan rutin dilaksanakan setiap tahun dan akan disosialisasikan ke seluruh Provinsi di Indonesia,”  harapnya.

AYA/Hms

Apa yang terjadi di Venezuela adalah salah satu akibat ketergantungan negara pada satu sektor pendapatan negara tanpa melakukan diversifikasi pemasukan ekonomi produktif

MATARAM.lombokjournal.com — Krisis ekonomi yang melanda Venezuela, salah satu negara maju kaya minyak yang dalam beberapa dekade ini mampu memberikan subsidi beragam kebutuhan masyarakatnya, kini kolaps di sektor ekonomi.

Kurs mata uang Bolivar Perkasa yang dulunya mampu mengungguli mata uang sejumlah negara, kini takluk pada semakin kokohnya Dolar Amerika (USD). Sejak pertengahan Agustus 2018, Venezuela pun takluk pada kekuatan Adi Daya.

Kemewahan, kenyamanan dan kemanjaan masyarakat Venezuela kini berbalik miris. Hidup disana seperti tercekik harga, lantaran sebagian besar komoditi diimpor dari luar negeri dengan patokan harga pasar yang mengacu pada Dollar Amerika Serikat (USD).

Keputusan Presiden Nicolas Maduro untuk menerbitkan mata uang Bolivar Baru, pun tak banyak berpengaruh.

BBC melaporkan, untuk secangkir kopi di Restaurant yang dulunya seharga 25 Bolivar, kini baru bisa dinikmati dengan merogoh kocek 2,5 juta Bolivar.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), Jumat (16/11)  mengatakan, krisis ekonomi di Venezuela bisa menjadi pelajaran berharga untuk bangsa Indonesia, dan HBK mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama mengantisipasinya agar hal serupa tidak terjadi di bumi Nusantara ini.

“Anjloknya perekonomian Venezuela tidak terlepas dari praktek-praktek mis-management dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara, serta perilaku korup pada elit-elitnya. Indonesia jangan sampai seperti itu,” tegas HBK.

Menurutnya, Venezuela yang selama ini merupakan salah satu negara makmur di kawasan Amerika Selatan, tiba-tiba ambruk dilanda krisis likuiditas keuangan akibat dari anjloknya harga minyak bumi yang selama ini menopang sumber pendapatan utama negara itu.

Hal ini terjadi seketika dan Venezuela juga tidak mempersiapkan diri mencari sumber pendapatan lain selain minyak bumi.

Sementara, masyarakatnya sudah terlanjur manja dengan kehidupan mewah dari subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah.

“Rakyat Venezuela terbiasa hidup dengan berbagai subsidi, dan dimanjakan oleh negaranya. Akibatnya, ketika krisis ekonomi melanda negara Venezuela, pemerintahnya tidak sanggup lagi membiayai akyatnya dan rakyat Venezuela mengalami keterpurukan secara masive.

Generasi muda Venezuela tidak ada lagi yang mau jadi petani, cita-cita mereka adalah menjadi selebriti,” kata HBK.

HBK menegaskan, karena fundamental ekonomi Venezuela tergantung hanya pada sektor migas, tidak membangun fundamental ekonomi alternatif, maka tak heran kalau kemudian negara itu rentan terhadap goncangan ekonomi global.

Penyebab dan indikasi krisis yang terjadi di Venezuela, papar HBK, hampir mirip dengan ancaman yang sangat mungkin terjadi di Indonesia. Ada tiga hal yang perlu diungkap dan diwaspadai bersama yaitu jeratan hutang yang semakin menumpuk,  likuiditas yang sangat rendah (negara tidak memiliki uang), serta nilai mata uang terhadap Dollar Amerika Serikat (USD), yang semakin tidak terkendali.

Ia menjelaskan, apa yang terjadi di Venezuela adalah salah satu akibat ketergantungan negara pada satu sektor pendapatan negara tanpa melakukan diversifikasi pemasukan ekonomi produktif untuk menopang kekuatan ekonomi negara.

“Pemerintah Venezuela juga abai membelanjakan atau menginvestasikan sumber daya negara untuk pengembangan SDM warga masyarakatnya”, tambahnya .

Di lain sisi, pemerintah Venezuela justru sibuk memanjakan rakyatnya dengan aneka subsidi yang membuat sebagian besar rakyat Venezuela menjadi malas.

Akibatnya, saat pendapatan negara mengalami kemerosotan dan tidak lagi mampu membiayai hajat hidup rakyatnya, maka yang terjadi adalah kesengsaraan hidup rakyat secara massal.

Kekuatan Pertanian Indonesia

Selanjutnya HBK menegaskan, belajar dari pengalaman negara Venezuela, sudah saatnyalah Indonesia kembali ke potensi sejati ekonominya, yakni sektor pertanian secara luas.

Sebab, tandas HBK, potensi sektor ini sangatlah luar biasa dan bisa diberdayakan, dimanfaatkan secara berkesinambungan.

“Cadangan minyak bumi yang berasal dari fosil itu, pasti akan habis. Tapi mengelola pertanian bisa berlangsung terus menerus dan berkesinambungan sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Karena itu saya pikir, Indonesia dan masyarakat Indonesia harus kembali ke keaslian dan keunggulan potensi kita. Kita inibangsa agraris yang dikaruniai kesuburan tanah untuk dikelola, bukan ditinggalkan atau diabaikan,” katanya.

Apa yang disampaikan HBK, bukan tanpa alasan. Sampai saat ini, Indonesia masih saja terus melakukan import komoditi pertanian dari luar, di saat komoditi itu sebenarnya bisa diproduksi di daerah-daerah kita sendiri dalam menopang kebutuhan nasional.

Sebut saja komoditi bawang, atau komoditi jagung yang untuk kebutuhan pakan ternak, yang tahun ini juga masih terkoreksi impor.

“Padahal jagung luar biasa melimpahnya di NTB ini, dan juga bawang. Ini menjadi ironis, karena ketika para petani bawang dan jagung kita di NTB teriak karena harga anjlok akibat melimpahnya hasil produksi, pemerintah kita di tingkat nasional masih saja memaksakan import dari luar,” kata dia.

Meskipun banyak sekali tantangannya untuk kembali mengembangkan sektor pertanian di Indonesia, khususnya di P. Lombok ini,

HBK tetap optimistis karena jika itu bisa dilakukan dengan kesadaran kolektif oleh segenap masyarakat Indonesia, hal itu akan terwujud.

“Percayalah, hanya pertanian yang akan bisa menjadi tumpuan kekuatan bangsa ini kedepan apabila krisis datang. Sekarang tinggal mau atau tidak, kita mengelolanya dengan sungguh-sungguh dan dengan manajemen yang tepat,” tandas HBK.

Me

Diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat NTB dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat direplikasi bersama pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com — Rencana komprehensif, dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan fokus dari hulu sampai ke hilir, merupakan kunci berhasilnya proyek sanitasi.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, mengatakan itu saat menjadi pembicara kegiatan roadshow Proyek Sanitasi Yayasan PLAN International Indonesia (YPII) di ballroom Hotel Shantika Mataram  Kamis (15/11).

Kegiatan itu diawali penandatanganan komitmen bersama Wakil Bupati Sumbawa, Walikota Mataram, Perwakilan Pejabat Lombok Tengah dan Direktur Eksekutif PLAN ini,

Wagub NTB Hj. Rohmi menekankan, program-program yang muaranya berawal dari kesadaran masyarakat itu tidak mudah.

Ia engajak duduk bersama, sebab tidak mungkin program ini dilakukan secara parsialu. Masalah sanitasi berhubungan dengan mindset masyarakat, pola hidup dan masalah prioritas yang ada di dalam pikiran masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan komitmen bersama ini kita tidak hanya tanda tangan di atas kertas tetapi riil di lapangan. Program ini betul-betul kita perhatikan,  jadi saya memang niatkan untuk hadir pada pagi hari ini karena bagi saya program-program seperti ini merupakan program yang sangat penting,” ujar Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi juga mengajak pemangku amanah yang hadir pada acara tersebut untuk memperhatikan betul masalah sampah, lingkungan, sumber mata air, hutan gundul, sanitasi, dan masalah gizi buruk dalam rancangan APBD 2019.

Wagub mengajak, setiap gerakan adalah gerakan yang komprehensif, sehingga tidak ada yang disesalkan.

“Kita sudah invest begitu besar, bekerja begitu banyak, sudah buang energi dan biaya yang tidak sedikit, tapi ujung-ujungnya kembali ke nol. Ternyata  penyebabnya simpel, hanya karena kita tidak rencanakan semuanya secara komprehensif, kalau kita semua gotong royong dan betul-betul fokus dari hulu ke hilir semua tidak akan sia-sia,” ujar Hj. Rohmi.

Dini Widyastuti, Direktur Yayasan PLAN Internasional Indonesia menyampaikan, Proyek Winner and water for women ini  merupakan pilot project yang sudah dilakukan di Provinsi NTT dan NTB. Fokus utamanya  membangun Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, seperti tertuang dalam SDGs tujuan keenam.

“Proyek ini merupakan salah satu program yang penting, dalam penanggulangan stunting, kesetaraan anak perempuan dan tumbuh kembang anak serta pengembangan interpreunership,” jelas Dini.

Dalam perkembangannya ke depan, proyek ini diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat NTB dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat direplikasi bersama pemerintah, untuk anak dan masyarakat NTB.

AYA/Hms

Nilai impor NTB pada bulan Oktober 2018 mengalami kenaikan sebesar 159,60 persen, dibandingkan dengan impor bulan September 2018

MATARAM.lombokjournal.com — Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Oktober  2018 sebesar US$ 1.856.372, mengalami penurunan sebesar 95,73 persen jika dibandingkan dengan ekspor  bulan September 2018 yang bernilai US$ 43.504.228.

BPS NTB merilis itu di hadapan wartawan pada Kamis (15/11)di Aula BPS NTB kepada wartawan.

“Ekspor pada bulan Oktober 2018 yang terbesar ditujukan ke Hongkong yaitu sebesar 54,60 persen, Australia sebesar 20,78 persen dan  Amerika Serikat 12,34 persen,” ujar Suntono, Kepala BPS NTB.

Suntono merincikan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Oktober 2018 adalah perhiasan/permata  senilai US$ 1.392.071 (74,99 persen); garam, belerang, kapur senilai US$ 191.974 (10,34 persen), ikan dan udang sebesar US$ 105.519 (5,68 persen)  dan biji-bijian berminyak senilai US$ 80.750 (4,35 persen).

Suntono menyatakan, berbeda dengan ekspor sebaliknya nilai impor NTB pada bulan Oktober 2018 senilai US$ 34.704.246. Ini berarti impor mengalami kenaikan sebesar 159,60 persen, dibandingkan dengan impor bulan September 2018 sebesar US$ 13.368.344.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Finlandia (59,14 persen) dan Thailand (14,34 persen).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Mesin/ Peralatan Listrik  (40,33 persen) Mesin-mesin/ pesawat mekanik (24,87 persen), Gula dan Kembang Gula (14,34 persen), serta Bahan Bakar Mineral (6,74 persen),” kata Suntono.

AYA

Perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com —  Bencana banjir dan longsor  yang mulai terjadi di sejumlah wilayah di NTB, seperti di Dompu, Bima, dan Sumbawa Barat, meski telah ditangani pemerintah setempat harus diikuti langkah komperehensif.

Dinas PU terkait diharapkan mengatasi persoalan pembuangan air yang tersendat saat hujan tiba, disamping itu juga pihat terkait harus mengatasi persoalan dampak lingkungan dan perambahan hutan.

“Ini semua dampak dari kerusakan lingkungan dan perambahan hutan, yang terjadi di Dompu, fungsi hutan sudah beralih ke tanaman jagung, jadi hutan sudah dirambah akibatnya saat hujan banjir,” ujar  Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Agung Pramuja, Kamis (15/11) di Kantor BPBD NTB.

Hal serupa juga terjadi di Bima, dimana alih kerusakan hutan juga menjadi penyebab dari banjir yang menimpa wilayah tersebut. Selain perambahan hutan, alih fungsi lahan menjadi permukiman juga memiliki andil.

“Terjadi penyempitan sungai, karena permukiman ambil bahu sungai,” terangnya.

Dikatakan, perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak terkait. Agung menambahkan bencana banjir memang belum terjadi di Lombok.

Namun, potensi banjir di Lombok tetap ada, terutama wilayah di Lombok Timur bagian selatan yang pernah mengalami banjir tahun lalu.

“Di Sambelia (Lombok Timur) itu kemarin kena gempa, banyak retakan tanah di perbukitan yang juga berpotensi longsor dan banjir bandang saat banjir,” katanya.

AYA

Sebelum tahun 2019, semua peralatan diupayakan seratus persen terpasang di semua kecamatan per 1 Desember 2018

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Masyarakat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak akan repot jauh-jauh lagi mengurus dokumen adminduk di Kantor Dinas Pencatatan Sipil (Ducapil) Lotim.

Baik pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan jenis dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim akan melimpahkan proses pengurusan dan pembuatannya itu di masing-masing kecamatan per tanggal 1 Januari 2019.

Sarana pendukung yang akan dipakai di kecamatan sudah disiapakan oleh Pemkab Lotim agar pelayanan tetap prima dan lancar.

“Sekarang ini dalam proses persiapan. Baik dari sisi peralatan maupun dari sisi SDM-nya,” ujar Kepala Dinas (Kadis) Ducapil Lotim, Satriadi, di ruang kerjanya, Selong, Rabu (14/11) siang.

Satriadi menuturkan, semua peralatan yang akan dipakai sudah ada dan mulai dipasang di masing-masing kecamatan.

“Setiap hari terus kita bertambah kecamatan-kecamatan yang kita pasangkan alat-alatnya,” akunya.

Bagi kecamatan yang belum dipasangkan alat, salah satu solusinya yaitu dokumen adminduk bisa dicetak di kecamatan terdekat.

“Jadi semua kecamatan sudah kita pakai, sudah kita berikan dia kode akses, ketika alatnya tidak siap,” terangnya.

Seperti Sikur bisa ke Terara. Petugasnya bisa ke Terara, masyarakatnya tetap mengurus di Kecamatan Sikur. Petugasnya menyelesaikan di Kecamatan Terara.

” Itu solusi sementara ya,” tambah Satriadi.

Sebelum tahun 2019, semua peralatan diupayakan seratus persen terpasang di semua kecamatan per 1 Desember 2018.

Dengan demikian, pihak Ducapil terus menyempurnakan peralatan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak tarkait untuk menambah tenaga PNS yang masih kurang.

“Tenaga PNS itu masih kurang. Sementara operator di Kecamatan masih dua orang,” ucap Satriadi.

Dalam waktu dekat, pihak Dukcapil akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak terkait soal kebijakan Bupati Lotim ini.

Razak

Surat dari PT. AMNT tanggal 14 Mei 2018 terkesan menghalangi upaya Pengangkutan barang bekas sisa tahap kedua

MATARAM.lombokjournal.com — PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)  AMNT dinilai mempersulit pengambilan barang bakas yang dibeli an sudah dibayar lunas oleh pengusaha asal Jawa, Budi Haryanto.

Budi selaku pembeli barang bekas  PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), mempersoalkan sikap perusahaan tambang tersebut, karena belum juga beritikad menyerahkan untuk proses pengangkutan.

“Selaku perusahaan yang memenangkan lelang belum juga diberikan haknya untuk mengangkut, padahal kami sudah lunas dibayar sejak Desember 2015,” ujarnya saat jumpa pers,  Rabu (14/11).

Pada media Budi menuturkan, sebelumnya bekerjasama dengan PT. Sinar Tubalong Mandiri (PT STM) dalam bentuk kontrak untuk pembelian scrap saat PT. AMNT masih bernama PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Karena ada ketentuan di sana memberdayakan perusahaan lokal.

Iapun  melalui PT. STM membuat kesepakatan dengan PT. Newmont waktu itu, membeli barang barang bekas dengan jenis grinding ball bekas, general scrap, kabel bekas, conveyor belt bekas, tertuang dalam kontrak nomor SA 1503/001 pada tanggal 1 Desember 2015.

Terdapat klausul tambahan, batas akhir kesepakatan itu tanggal 30 Juli 2017.

Setelah PT. NNT diakuisisi PT. AMNT,  perjanjian tetap berlaku sehingga material barang bekas itu beralih tanggungjawab ke AMNT dan  perjanjian berlaku.

Setelah ada kesepakatan itu, Budi membeli barang bekas tadi dengan kuantitas 7000  ton tersebut seharga Rp 1100 per kilogram.  Sehingga nilai total harga jual Rp 7.892.500.000.

Setelah melunasi, Budi melakukan pengangkutan bertahap.  Pengangkutan pertama tahun 2016 untuk 4,553  ton dengan harga barang Rp 5.134.1.333.263.

Sehingga kemudian tersisa  barang bekas sebanyak 2,446 ton dengan nilai Rp 2.758.366.263 yang akan diangkut berikutnya tahun 2017.

Namun saat akan mengangkut, muncul surat dari PT. AMNT tanggal 14 Mei 2018 yang terkesan menghalangi upayanya mengangkut barang bekas sisa tahap kedua.

Dalam  surat itu  pihak PT. AMNT berpegang pada perjanjian, kontrak berakhir tanggal 30 Juli.

Saat Budi akan mengambil barang tahun yang sama melalui PT. STM, tiba tiba pihak perusahaan mempersulitnnya dengan menyampaikan berbagai alasan.

Melalui email yang diterima tanggal 14 Mei 2018 itu pihak PT. AMNT justru memberikan opsi terkait pembelian barang bekas itu.  Pertama,  PT. AMNT menawarkan uang Rp 2,7 miliar kembali dengan utuh plus bunga deposito per tahun.

Opsi kedua, sisa barang bekas yang belum diangkut sebanyak 2,4 ton tetap bisa diambil dengan syarat,  pihak PT. STM bisa menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan seperti Izin Pemuatan Barang (IPB)  bisa dilengkapi.

Pada penutup surat,  PT. STM diberi batas waktu sampai 28 Mei untuk menyatakan sikap. Jika tidak ada respon, maka dianggap memilih opsi pertama,  uang dikembalikan.

Walaupun ada surat itu, Budi tetap kirim kapal untuk angkut barang bekas itu dan nyandar di Pelabuhan Benete. Namun sampai dengan tanggal 10 November 2018 setelah 12 hari parkir, upayanya mengangkut barang bekas yang jadi haknya itu dihalang halangi. Bahkan dicegat security PT. AMNT.

Budi mengaku menolak ada opsi lain. Ia hanya ingin barang diangkut karena menganggap sebagai hak. Artinya, tetap menjalankan opsi kedua bahkan sebelum diberi pilihan karena dokumennya sudah tidak ada masalah.

Buktinya,  pengangkutan pertama sudah selesai IPB dan dokumen lainnya dan sudah bayar pajak 2 persen ke negara.

Toh, jika opsi pertama yang berlaku, sampai dengan Oktober uang tak kunjung direalisasikan. Malah PT. AMNT mengutus pengacara menemuinya.

Sampai saat ini, dua opsi itu tak direalisasikan. Baik dalam bentuk penyerahan sisa barang bekas maupun dalam bentuk pengembalian uang.  Akibat gagal mengangkut material itu, Budi merasa dirugikan secara moril dan materiil.

“Saya harus menanggung rugi sewa kapal Rp 490 juta, belum harus membayar maintenance dan ABK. Belum lagi harus sewa sandar Rp 25 juta per hari. Kapal terpaksa saya kembalikan kosong,” pungkasnya.

Atas kasus tersebut pihak PT AMNT belum memberi tanggapan.

AYA (*)

Agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan

lombokjournal.com —

Mataram ;  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan, beragam kritik yang disampaikan para anggota Dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah harus disadari dan didasari sebagai fungsi kontrol agar roda pemerintahan bisa berjalan diatas rel yang benar.

Namun kritik dan sorotan untuk pemerintah juga harus disertai dengan data dan fakta yang akurat, bukan sekadar karena tendensi tertentu.

“Ya, fungsi Dewan khan memang menjadi mitra yang mengontrol dan mengawasi roda pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah mengkritisi kebijakan dan program pemerintah agar berjalan sesuai yang direncanakan. Tapi, kritik juga harus berdasarkan data dan fakta”, kata HBK di Kantor Pemenangan HBK, Jalan Kulintang III, No. 3, Kota Mataram , Selasa (12/11).

HBK yang maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok, dengan nomor urut-1 ini mengatakan, jika ia terpilih dan dipercaya duduk di kursi DPR RI kelak, hal itu juga yang akan didorong dan dilakukannya kelak.

Pun demikian dengan di Provinsi, juga Kabupatan/Kota se NTB, HBK mengatakan, ia akan mengerahkan kekuatan Partai Gerindra untuk melakukan fungsi kontrol dengan cara yang cerdas.

HBK akan terus mendorong dan memimpin jajaran pengurus maupun Fraksi Partai Gerindra di semua tingkatan, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menjadi mitra strategis bagi keberlangsungan pembangunan yang baik.

“Partai Gerindra hendaknya memberikan jalan keluar yang baik terhadap setiap program pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar rakyat bisa melihat dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Kita butuh kesejukan, kekompakan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat kita”, tukasnya.

Ia menekankan, mengkritisi kebijakan pembangunan penting dilakukan dalam konteks cek and balance agar arah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sangat penting untuk mulai dilakukan, agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan.

“Sudah saatnya, kita bikin politik cerdas, yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Masyarakat kita harus menjadi prioritas utama dalam perjuangan kita memakmurkan dan mensejahterakan mereka”, tukasnya.

HBK mengungkapkan, hal itu juga sudah mulai dilakukannya di NTB, dimana jajaran DPRD dari Partai Gerindra dan para politisi Partainya di daerah harus memberikan dukungan yang penuh kepada program2 Pemerintah yang pro rakyat.

“Saya juga mendukung pemerintahan Zul-Rohmi di NTB, terlebih untuk program-program di sektor pertanian. Sebab sektor ini bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita,” kata dia.

Namun demikian, papar HBK, dukungan tersebut bukan berarti bebas kritik. Kritik pun bukan berarti bebas nilai-nilai.

HBK menekankan, kritik dan saran DPR harus memiliki makna konstruktif. Artinya, disamping kritik, harus ada juga solusi-solusi yang ditawarkan dalam rangka perbaikan.

“Kalau semangat ini bisa ditanamkan, maka dendam pasca kompetisi atau pertarungan juga bisa diminimalisir, sehingga setelah kompetisi atau pertarungan itu selesai, maka semua komponen bangsa akan kembali ke posisinya masing-masing dan membangun masyarakat bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi,” katanya.

HBK menambahkan, pada prinsipnya Partai Gerindra menginginkan agar hasil-hasil pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak agar IPM NTB bisa sejajar dengan Provinsi lain.

“Untuk itu, sebagai anggota DPR-RI kelak, saya akan bahu membahu dengan anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya untuk memajukan dan berbuat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB. In shaa Allah, saya bisa menjadi perekat dan penyemangat bagi anggota-anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya,” tegasnya.