Suara perempuan ini juga menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR — Zaman sekarang kesetaraan gender harus diejawantahkan di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.

Termasuk untuk urusan politik. Kaum perempuan harus terlibat aktif dan tidak lagi bersikap acuh.

Hal ini ditegaskan Caleg  DPRD Lombok Timur , Dapil II No 9 Partai Nasdem , Saparwadi, Jumat (02/11) melalui siaran persnya.

Menurutnya, masyarakat terutama kaum perempuan harus memutuskan untuk memilih calon wakil rakyat baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

“Sebab suara mereka sangat penting dan menentukan arah pembangunan daerah dan juga negara ini,” kata Saparwadi.

Ia menjabarkan, seluruh kehidupan dan aspek sosial pasti perhubungan dengan politik atau kebijakan politik.

Dari hal sepele saja, misalnya, harga sembako dan komoditas kebutuhan seharu hari. Semua erat kaitan dengan kebijakan politik.

“Belum lagi harga BBM, Listrik dan sebagainya. Semua berkaitan dengan politik. Jadi jangan lagi ada yang acuh dengan politik,” katanya.

Untuk mendorong partisipasi pemilih perempuan, Caleg dengan Jargon Berjuang untuk Rakyat ini mulai aktif menggelar sosialisasi pendidikan politik di kantong strategis Dapil nya.

Ia menekankan, suara perempuan ini juga menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.

“Perempuan harus gunakan hak pilih mereka, dan memilih calon berdasarkan track recordnya. Karena ini menentukan lima tahub ke depan,” tukasnya.

Me

Sediakan total hadiah mencapai Rp 10 miliar, atau yang terbesar dibandingkan ajang marathon lain yang digelar di Asia

MATARAM.lombokjournal.com – Ajang TNI Marathon International yang akan digelar hari Minggu (04/11) di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyedot banyak animo para pelari, baik dari dalam dan luar negeri.

Kapendam Jaya, Kolonel Inf Kristomei Sianturi mengatakan, kali ini peserta mencapai 6 ribu yang sudah mendaftar.

“Biasanya untuk capai 4 ribu peserta sudah bagus, sekarang animo sudah sampai 6 ribu peserta yang daftar, ini sungguh spektakuler,” katanya.

Kristomei memperkirakan, jumlah pelari yang akan mengikuti TNI Marathon International mencapai 7 ribu peserta, karena banyak juga para prajurit TNI yang ikut serta.

Selain para pelari nasional, ajang TNI Marathon International juga menarik animo dari para pelari dunia. Ia menyebutkan, 141 pelari dari Kenya yang sudah memastikan akan mengikuti ajang tersebut.

“TNI Marathon International terbagi dalam empat kategori, mulai 5 Km, 10 Km, 21 Km, dan 42 Km, paling banyak ialah yang 10 Km,” ujarnya.

Ajang TNI Marathon International menyediakan total hadiah mencapai Rp 10 miliar, atau yang terbesar dibandingkan ajang marathon lain yang digelar di Asia.

AYA

Anggaran untuk santunan Warga terdampak gempa di Lotim itu bukan dari Pemerintah Pusat melainkan kebijakan dari  Bupati Lombok Timur

 LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Dana santunan bagi warga terdampak bencana) dalam waktu dekat akan digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Mengingat juklak dana santunan dalam tahap penyusunan, maka dana santunan itu rencananya baru minggu besok bisa disalurkan.

Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Lombok Timur, Lalu Dami Ahyani, SIP., mengatakan itu, Jum’at (2/11) siang.

“Ya tadi saya selesaikan proposalnya dan infonya minggu depan akan launching dan diserahkan simbolik,” ungkapnya, saat dihubungi,

Jumlah dana santunan itu mencapai 40 milyar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lotim.

“Sekitar 40 milyar untuk korban gempa dan korban banjir wilayah selatan dulu itu,” sebutnya.

Dia menegaskan, anggran tersebut bukan dari pemerintah pusat melainkan kebijakan dari  Bupati Lombok Timur.

Kemudian dana santunan itu akan diserahkan secara simbolik di dua kecamatan terdampak gempa yang paling parah, yaitu Kecamatan Sembalun dan Sambelia.

“Ini anggaran daerah, bapak Bupati yang punya kebijakan,” terang pria yang baru menjabat Kadis Sosial Lotim ini.

Saat ini jumlah penerima dana tersebut sedang dalam tahap perapian atau rekapitulasi.

“Angka pasti sasaran sedang direkap,” tutur Lalu Dami.

Razak

Posisi saat ini belum menjadi puncak dari defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com – Masyarakat penerima manfaat  layanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan sangat minim, menjadi penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Terjadi ketidak seimbangan antara dana yang diterima dari masyarakat dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membayar layanan kesehatan.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan itu setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, beberapa waktu lalu.

“Ada posisi bahwa iuran itu underprice (terlalu rendah),” kata Fahmi di Jakarta.

Fachmi menunjukkan, berdasarkan data premi sejak 2016, biaya per orang setiap bulannya mencapai Rp 35.802, padahal premi per orang hanya Rp 33.776.

Sementara pada 2017, per orang biayanya mencapai Rp 39.744, tetapi premi per orang sebesar Rp 34.119. Artinya, pada 2016 ada selisih Rp 2.026 dan pada 2017 Rp 5.625.

“Kondisi besaran iuran ini menyebabkan biaya per orang per bulan lebih besar dibandingkan premi per orang per bulan,” kata Fachmi.

Fachmi pun tak memungkiri defisit yang dialami oleh perusahaan masih bisa terus meningkat lagi. Sebab menurut dia, posisi saat ini belum menjadi puncak dari defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

“Defisit belum sampai puncaknya, karena pemanfaatan program ini belum sampai tingkat maturitas. Memang sudah tinggi, tapi belum sampai puncaknya,” ujanya.

Diketahui, dalam rapat kerja bersama tentang bailout BPJS Kesehatan mencatatkan defisit arus kas rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018 Rp 16,5 triliun.

BACA JUGA ;

• Kalau Iuran Peserta JKN Cukup, Tak Akan Bebani Pemerintah
• Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan, Masih Dikalkulasi

Rincian tersebut terdiri dari defisit RKAT 2018 sebesar Rp 12,1 triliun dan carry over 2017 sebesar Rp 4,4 triliun.

Rr  (Sumber;  Liputan 6)

Jumlah penumpang melalui penerbangan domestik bulan September 2018 turun sebesar 2,40 persen dibanding bulan Agustus 2018

MATARAM.lombokjournal.com — BadaN pusat statistik ( BPS ) Provinsi NTB merilis Jumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut pada bulan September 2018 naik sebesar 50,46 persen, dibandingkan bulan Agustus 2018.

Demikian halnya jumlah penumpang berangkat juga naik  yaitu sebesar 22,60 persen.

Jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan laut pada bulan September 2018 naik 5,04 persen dari bulan Agustus 2018.

Sedangkan barang yang dimuat  turun yaitu sebesar 36,42  persen,” ungkap Lalu Putradi selaku Kepala bidang Statistik distribusi Lalu Putradi, Kamis (1/11).

Ia menyatakan Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada bulan September 2018 sebanyak 149.557 orang, turun sebesar 2,40 persen dibanding bulan Agustus 2018.

Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional naik sebesar 0,19  persen menjadi sebanyak 10.969 orang.

Jumlah penumpang yang berangkat pada bulan September 2018 melalui penerbangan domestik sebanyak 135.494 orang, turun sebesar 19,82 persen dibandingkan bulan Agustus 2018.

Demikian halnya dengan jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional juga turun yaitu sebesar 16,11 persen dari 10.382 orang menjadi 8.709 orang.

Jumlah barang yang dibongkar pada bulan September 2018 melalui penerbangan domestik sebesar 854.192 Kg, turun 37,72  persen dari bulan Agustus 2018.

“Barang yang dimuat di terminal dosmetik pada bulan September 2018 turun sebesar 14,85 persen dari bulan  sebelumnya. Tidak ada barang yang dibongkar dan dimuat di terminal internasional pada bulan September 2018,” kata Putradi.

AYA

Inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Oktober 2018 sebesar 2,19 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Oktober 2017 sebesar 2,44 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Bulan Oktober 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,40 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 132,19 pada bulan September 2018 menjadi 132,72 pada bulan Oktober 2018.

“Angka inflasi ini berada di atas angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,28 persen,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS)NTB, Lalu Putradi, Kamis (01/11).

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,37 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,48 persen.

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Oktober 2018 sebesar 0,40 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 1,08 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,37 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,35 persen; Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,21 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,14 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,02 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,00 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Oktober 2018 sebesar 2,19 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Oktober 2017 sebesar 2,44 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Oktober 2018 sebesar 3,43 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Oktober 2017 sebesar 3,30 persen,” katanya.

AYA

Namun dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan September  2017 sebesar 53,32 persen, berarti mengalami penurunan mencapai 18,47 poin

MATARAM,lombokjournal.com —Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan September 2018 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Agustus 2018.

TPK bulan September 2018  sebesar 34,85 persen, sedangkan TPK hotel bintang bulan Agustus 2018 hanya sebesar 28,18 persen.

“Ini berarti mengalami kenaikan sebesar 6,67 poin, ” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS NTB, Lalu Putradi pada media, Kamis (01/11).

Namun, dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan September  2017 sebesar 53,32 persen, berarti mengalami penurunan mencapai 18,47 poin.

Lalu Putradi menyatakan, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan September 2018 tercatat 2,40 hari. Ini mengalami penurunan sebesar 0,24 hari dibandingkan dengan RLM bulan Agustus 2018 sebesar 2,64 hari.

“Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan September 2018 tercatat 63.426 orang yang terdiri dari 47.796 orang tamu dalam negeri (75,35 persen) dan 15.632 orang tamu luar negeri  (24,65 persen,” jelasnya.

TPK Hotel Non Bintang bulan September 2018 mencapai sebesar 19,91persen, mengalami kenaikan sebesar 3,43 poin dibanding bulan Agustus 2018 dengan TPK sebesar 16,48 persen.

Jika  dibandingkan dengan bulan September 2017 masih mengalami penurunan sebesar 5,18 poin dari 25,09 persen.

“Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan September 2018 sebesar 1,44  hari, mengalami penurunan 0,36 hari dibandingkan dengan RLM bulan Agustus 2018 sebesar 0,13,” katanya.

AYA

Selama masa tanggap darurat terdapat sekira 400 warga yang menjalani operasi, diperkirakan 30 persen dari 400 pasien itu akan kembali menjalani operasi lanjutan

MATARAM;lombokjournal.com – Biaya operasi korban terdampak gempa akan ditanggulangi Pemprov NTB, mengingat  belum adanya keputusan Pemerintah Pusat terkait pembiayaan operasi korban gempa pascamasa tanggap darurat

“Secara aturan, saat masa tanggap darurat (perawatan media) korban bencana ditanggung Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB), Nurhandini Eka Dewi usai menghadiri Rapat dengan Gubernur NTB, Kamis (01/11).

Setelah masa tanggap darurat, banyak pasien yang harus kembali melakukan kontrol dan operasi lanjutan untuk mencabut pen pada tulang.

Ia mengatakan, mayoritas korban gempa mengalami luka pada bagian tulang.

“Sekarang mereka (korban gempa) masih pakai pen, tiga sampai enam bulan akan dioperasi kembali,”ujarnya.

Dia sudah menanyakan hal ini kepada BPJS. Namun, secara aturan saat ini, BPJS tidak menanggung biaya operasi.

Pemprov NTB sempat terkejut lantaran saat bencana banjir bandang di Bima beberapa tahun lalu, BPJS masih menanggung biaya operasi tersebut.

“Pengalaman saat banjir bandang di Bima, kita makanya tidak menganggarkan di APBD Perubahan dengan asumsi BPJS menanggung. Nah sekarang secara aturan BPJS tidak boleh menanggung, lalu ini ke siapa, pakah ke BNPB lagi, atau Kemenkes,” kata  Nurhandini Eka Dewi.

Ia menyebutkan, selama masa tanggap darurat terdapat sekira 400 warga yang menjalani operasi. Diperkirakan, 30 persen dari 400 pasien itu akan kembali menjalani operasi lanjutan.

“Solusi jangka pendek, saya meminta ke Pak Gubernur sebelum ada keputusan pusat ya kita take over dan beliau setuju;” katanya.

Pemprov NTB akan mengambil alokasi anggaran pada APBD 2019 senilai Rp 2,5 miliar untuk biaya operasi lanjutan korban gempa. Dengan begitu, manajemen rumah sakit tetap melakukan pelayanan sebagaimana mestinya karena anggarannya akan disiapkan Pemprov NTB.

“Sementara ditanggulangi (Pemprov NTB) dulu, sampai nanti ada keputusan pusat, dan alam ada pembicaraan pusat antara BNPB dan Kemenkes tentang siapa yang bayar uang ini nanti,” katanya.

AYA

Rombongan Komisi IX datang ke NTB bermaksud melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Kunjungan kerja (kunker) Komisi IX DPR RI, di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pasca gempa, dinilai sangat tepat.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE menyampaikan itu saat menerima rombongan Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Kamis, (01/11).

Kunker itu diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi NTB menuntaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

“Masih kita jumpai permasalahan yang berkaitan dengan lingkup kerja komisi IX, yakni bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu.

Melalui Komisi IX DPR RI, dan berbagai mitra kerjanya, diharapkan permasalahan di lapangan bisa diringankan dan dicari solusi terbaiknya.

“Fase rehab dan rekon sekarang, di lapangan kami tidak hanya dihadapkan pada persoalan kerusakan fasilitas umum dan kesehatan saja. Namun secara sosial banyak masyarakat terdampak yang kini juga kehilangan lapangan pekerjaan, keluarga dan tempat tinggal,” jelas Gubernur.

Gempa bumi menyisakan banyak korban, disamping yang meninggal dunia, korban luka dan patah tulang juga banyak. Tindakan medis seperti operasi ortopedi bahkan harus dilakukan beberapa kali.

Gubernur berharap, kasus tersebut dapat ditemukan solusi bersama BPJS, agar korban yang rumahnya sudah hancur, tidak lagi mesti pusing memikirkan biaya berobat.

Hal ini, kata Gubernur, sesuai dengan pesan khusus bapak Presiden, agar kita memberi perhatian khusus bagi korban yang cacat dan cidera.

Di samping persoalan kesehatan tadi, Gubernur juga berharap pada kunjungan kerjanya Komisi IX juga bisa memberi perhatian bagi tenaga kerja yang bekerja di PT Aman Mineral di Pulau Sumbawa, untuk memastikan terpenuhinya hak dan kesejahteraan mereka disana.

Ketua Rombongan Ketua Komisi IX, Dra. Hj Ermalena MHS menyampaikan, maksud kedatangannya ke NTB, di antaranya guna melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa.

Seperti meninjau fasilitas kesehatan, melihat progres pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang digagas Kemterian Tenaga Kerja, untuk melatih tenaga tukang membangun rumah tahan gempa.

Di samping itu, pihaknya juga ingin mengetahui perkembangan kasus Malaria yang kemarin menjangkiti Kabupaten Lombok Barat hingga ditetapkan berstatus KLB.

“Kami sengaja hadir bersama seluruh mitra kerjanya untuk mendengar masukan, keluhan dan saran dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk nantinya dijadikan sebagai bahan diskusi dan bahan laporan pembahasan di DPR,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi, yang saat itu hadir mendampingi Gubernur melaporkan, kondisi pelayanan kesehatan di 7 Kabupaten/kota terdampak.

Walau di KLU 100 persen sarana kesehatan sudah tidak dapat digunakan lagi, di Kabupaten Lombok Barat kerusakan mencapai 50 persen, pihaknya tetap berusaha mengembalikan akses pelayanan masyarakat.

Melalui Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes Sementara dan alat kesehatan seadanya, namun tim kesehatan tetap semangat berusaha memberi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

“Alat kesehatan masih menjadi masalah pada pusat pelayanan kesehatan kami, karena hampir semuanya rusak berat. Kami harap dari DAK 2019 nanti bisa dilakukan pengadaan kembali,” harapnya.

AYA/Hms

Semangat nasionalisme tak cukup hanya dengan melaksanakan empat pilar berbangsa semata, tetapi harus mulai diwujudnyatakan dalam tindakan nyata, terutama memproteksi bangsa ini di sektor pertanian

lombokjournal.com

MATARAM —  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengajak para pemuda, generasi millenial Indonesia, untuk bisa berkontribusi nyata mendukung program cinta produk pangan lokal .

Salah satu yang utama adalah keterlibatan mereka bersumbangsih ide, gagasan dan kerja nyata di sektor pertanian secara luas.

“Nasionalisme pangan ini perlu ditanamkan sejak dini. Sebab, perang kita ke depan, atau yang diperebutkan oleh dunia ini ke depan, adalah perang memperebutkan sumber daya pangan,” kata HBK, melalui siaran pers , Kamis (01/11) .

Dipaparkan, saat ini banyak negara-negara yang kemampuan lahannya tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Hal ini karena luasan lahan yang tetap, sementara peningkatan populasi penduduk terus meningkat setiap tahunnya.

“Banyak negara yang mulai merasakan kesulitan karena keterbatasan lahan, atau karena cuaca atau karena musim yang tidak mendukung,” katanya.

Menurut HBK, fenomena itu juga lambat laun bisa terjadi di Indonesia, jika masyarakatnya terutama generasi mudanya acuh, tak peduli, dan meninggalkan mata pencaharian di sektor pertanian.

HBK mengajak generasi muda Indonesia, termasuk di P. Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk kembali menyadari dan memahami keunggulan kompetitif yang dimiliki bangsa ini.

“Kita ini di Indonesia, termasuk di P. Lombok punya keunggulan kompetitif yang sangat luar biasa sebagai anugerah dari Allah SWT, karena daerah kita berada di bawah garis khatulistiwa, sehingga sektor pertanian sangat memungkinkan untuk terus didorong dan dikembangkan,” kata HBK.

Semangat nasionalisme, menurut HBK, tak cukup hanya dengan melaksanakan empat pilar berbangsa semata, tetapi harus mulai diwujudnyatakan dalam tindakan nyata, terutama memproteksi bangsa ini di sektor pertanian.

HBK berharap, generasi muda mulai berani terjun langsung menggeluti mata pencaharian di sektor pertanian.

Di P. Lombok, papar HBK, bisa menjadi contoh bagaimana subur dan berkahnya lahan pertanian yang ada.

Sekarang tinggal bagaimana para pemuda P. Lombok bisa mengambil sikap dan keberanian untuk terjun mengolahnya.

“Para pemuda kita harus mulai berani terjun dengan memilih jalan hidup menjadi seorang petani, memproduksi produk-produk unggulan seperti sayuran  dan buah-buahan organik. Ayo kita olah tanah P. Lombok yang subur ini, untuk meningkatkan kesejahteraan kita,” paparnya.

Selain melaksanakan tugas pimpinan, majunya HBK di P. Lombok juga lantaran ia sendiri sangat terkesan dengan kesuburan dan keindahan alam Pulau ini.

Cinta HBK untuk P. Lombok

“Saya bisa saja memilih Dapil lain, tapi karena saya terlanjur cinta sama P. Lombok maka saya harus berbuat dan memberikan manfaat yang terbaik untuk Dapil  ini,” kata HBK.

Pembangunan sektor pertanian merupakan visi utama HBK untuk masa depan P. Lombok dan masyarakatnya.

Menurutnya, sektor ini bukan hanya bisa membantu meningkatkan perluasan lapangan kerja, tapi sekaligus mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Sebab hasil komoditi pertanian secara umum tentu bisa menopang kebutuhan sektor lain seperti industri pariwisata, dimana sektor pariwisata juga tengah dikembangkan di NTB ini.

Itu sebabnya, setiap kali berada di P.  Lombok, HBK selalu turun ke lapangan, ke Desa-Desa di pelosok P. Lombok, dan terus menyemangati masyarakat agar terus berkarya di sektor ini.

“Percayalah, bahwa di negara kita yang agraris ini kekuatan utamanya ada di sektor Pertanian”, tukas dia.

Nasionalisme pangan, menurut HBK, bisa menjadi jawaban untuk semakin kokohnya bangsa Indonesia di mata dunia.

Me