Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 untuk membawa energi positif dan kegembiraan ke Lombok, energi positif dan kegembira an yang diperlukan semua pihak dalam upaya Lombok Bangkit

LOBAR.lombokjournal.com — Pariwisata jadi andalan Lombok Barat untuk mengatrol perekonomian yang menurun tajam pascagempa, dan diharapkan menjadi sektor dominan meraih PAD sampai 60 persen.

“Cara paling mudah membantu Lombok Bangkit adalah dengan berwisata ke Lombok. Kami siap menyambut wisatawan. Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah buktinya,” kata Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid dalam keterangan tertulis, Rabu (28/11).

Berkerja sama dengan ArchiSS dan didukung penuh oleh Bank Mandiri, Pemkab Lombok Barat menghelat Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018, yang akan meggebrak hari Minggu (09/12) 2018 mendatang.

“Kami ingin menunjukkan Lombok tidak kehilangan pesona. Lombok tidak apa-apa. Lombok siap bangkit setelah musibah beberapa bulan lalu. Kehidupan harus terus berjalan dan semua pihak diundang terlibat untuk membangkitkan lagi Lombok,” papar Fauzan Khalid saat konferensi pers di Kafe Tartine di bilangan Fx Sudirman, Jakarta, Selasa (27/11).

Event musik ini akan dimeriahkan oleh Indra Lesmana & Eva Celia, Vina Panduwinata, Andien, RAN, Brigitta, Pusakata hingga Lombok Blues Community. Mereka siap menghibur dalam event musik yang digelar di Pantai Senggigi.

Selaku sponsor utama,  Bank Mandiri berharap festival jazz di Senggigi dapat mendorong pemulihan kembali ekonomi dan wisata di Lombok.

“Mudah-mudahan melalui penyelengaraan festival musik ini, pariwisata Lombok dapat kembali pulih. Hal ini juga menjadi salah satu komitmen kami, selalu hadir untuk negeri,” ujar Vice President CSR Center Bank Mandiri, Gde Arhimbawa.

Kegiatan seperti Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah salah satu upaya Pemkab Lombok Barat menyediakan atraksi wisata.

Dalam pariwisata, atraksi adalah salah satu penarik wisatawan selain keindahan alam.

“Beberapa daerah yang pernah terlanda bencana sudah membuktikan kontribusi pariwisata pada kebangkitan ekonomi pascabencana,” kata CEO ArchiSS, Nety Rusi.

Selain untuk mengundang wisatawan, Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 juga untuk membawa energi positif dan kegembiraan ke Lombok. Energi positif dan gembira diperlukan semua pihak dalam upaya Lombok Bangkit.

BACA JUGA ; 

Indra Lesmana dan Vina Panduwinata Akan Meriahkan Senggigi Sunset Jazz

“Salah satu hal terpenting setelah bencana adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan menjadi lebih baik. Musibah bisa datang berkali-kali. Tapi, kita juga bisa bangkit lebih banyak lagi,” ujar Fauzan.

Harry

Untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang bukan peserta BPJS Kesehatan, maka berlaku ketentuan pendaftaran peserta dalam 14 hari

MATARAM.lombokjournal – Untuk menekan kejadian bayi dengan penanganan khusus yang tidak tertangani rumah sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan setiap bayi baru lahir.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf di Jawa Timur, Kamis (22/11), mengatakan penjaminan tersebut telah ditetapkan pada Peraturan Presiden  Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Iqbal dalam media gathering BPJS Kesehatan mengungkapkan,peraturan ini dibuat agar tidak ada lagi berita bayi baru lahir yang tidak mendapatkan manfaat layanan kesehatan karena terkendala masalah administrasi di rumah sakit.

Dengan merujuk Perpres tersebut, tiap bayi baru lahir dari peserta BPJS Kesehatan secara otomatis akan mendapatkan layaan program Jaminan Kesehatan nasional (JKN).

“Banyaknya kematian bagi bayi baru lahir ini jadi perhatian khusus bagi Kemenkes. Kementerian Kesehatan menyatakan bagaimana kita pemerintah meningkatkan harapan hidup bagi bayi baru lahir. Jangan ke depannya ada pemberitaanbayi baru lahir tidak dapat dirawat karena ada kendala biaya,” kata Iqbal.

Dalam Perpres 82 Tahun 2018, bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, secara otomatis ditetapkan sebagai peserta  Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun orang tua harus mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan bayi baru lahir tersebut paling lambat hingga 28 hari setelah kelahiran.

Sedangkan untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang bukan peserta BPJS Kesehatan, maka berlaku ketentuan pendaftaran peserta dalam 14 hari.

Rr

(Sumber; Ant)

Peran emak-emak dalam rumah tangga terlibat dalam diversifikasi pangan. Jangan lagi menjadikan beras sebagai konsumsi utama

lombokjournal.com —

MATARAM;  Setiap turun ke lapangan, H. Bambang Kristiono (HBK) selalu disertai istrinya, Hj. Dian Bambang Kristiono. Banyak hal yang diserap Hj. Dian BK dari cerita emak-emak yang ditemuinya dalam membangun keluarga.

“Ada emak-emak yang kesehariannya fokus pada urusan dapur, rumah tangga,  dan anak saja,” katanya, Senin  (26/11).

Padahal, menurut Hj. Dian BK, emak-emak ini memiliki peran penting untuk terlibat langsung dalam membangun ketahanan pangan di keluarga. Mulai dalam soal penyediaan kebutuhan pangan mandiri, hingga mengolah pangan keluarga bergizi tapi murah.

“Siapa bilang emak-emak tidak bisa berperan soal ketahanan pangan dari rumah,” lanjutnya.

Ketahanan pangan ini, lanjutnya, dimulai dengan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam aneka sayur mayur maupun buah. Dengan begitu, uang untuk membeli sayur bisa dipakai membeli kebutuhan lain seperti kebutuhan protein nabati ataupun hewani.

“Sayangnya, pemanfaatan pekarangan ini belum banyak dipandang. Masih diabaikan dan belum mendapat perhatian,” ucapnya.

Berikutnya, sambung Hj. Dian BK peran emak-emak dalam rumah tangga terlibat dalam diversifikasi pangan. Jangan lagi menjadikan beras sebagai konsumsi utama.

“Bisa mengolah jagung atau singkong jadi makanan. Kandungan vitaminnya tidak kalah dengan beras”, tegasnya.

Penguatan ketahanan pangan dari keluarga, diakuinya, akan ikut menunjang sektor pertanian. Hasil bumi yang biasa dijual mentah, bisa diolah dulu oleh para ibu rumah tangga. Dengan begitu nilai jual hasil pertanian kita kian kompetitif.

“Para petani ini, yang bapak-bapak, sebaiknya jangan jalan sendiri, libatkan juga para ibu,” tambahnya.

Me

Desa Beririjarak pada kejadian Gempa beberapa bulan yang lalu merupakan desa yang paling terdampak di Kecamatan Wanasaba

LOTIM.lombokjournal.com –– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengadakan kegiatan pelatihan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana kepada warga.

Kegiatan ini dilakukan di Desa Beririjarak Kecamatam Wanasaba, dari tanggal 19 hingga 27 November 2018.

Tujuannya membentuk desa tangguh bencana, saat mengalami bencana gempabumi, banjir, tanah longsor dan lainnya.

Materinya meliputi pengetahuan kebencanaan dan eknik dasar pertolongan pertama.

Tak hanya penyampaian materi, tapi langsung dipraktikkan dalam bentuk simulasi di halaman Kantor Desa Beririjarak yang dipandu fasilitator dari BPBD, PMI dan Konsepsi.

Kepala Desa Beririjarak, Lalu Pauzi mengatakan, Desa Beririjarak pada kejadian Gempa beberapa bulan yang lalu merupakan desa yang paling terdampak di Kecamatan Wanasaba.

“Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) menjadi keharusan, mengingat daerah Desa Beriirijarak merupakan  daerah yang berbatasan langsung dengan TNGR,” ungkapnya, saat memberikan sambutan pada acara penutupan, di Beririjarak, Wanasaba, Selasa (27/11) siang.

Pauzi juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada fasilitator dan seluruh lapisan masyarakat.

“Pihak BPBD dan kepada para peserta yang telah antusias dalam melaksanakan kegiatan pelatihan,” ucapnya.

Pemerintah Desa berkomitmen mnegalokasikan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Pembangunna Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beririjarak, untuk membantu kegiatan operasional TSBD.

“Untuk itu tim relawan siap bekerja dan diterjunkan bila sewaktu – waktu terjadi bencana,” ingat Pauzi penuh harap.

Menurut salah seorang peserta, Saelal Arimi, a pelatihan penanggulangan bencana sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satunya, aksi tanggap darurat lebih tersistematis serta lancarnya koordinasi di lapangan.

“Penanganan bencana semakin terkkoordinir terutama saat tanggap darurat,” katanya, kepada lombokjournal.com.

Selain itu, menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat terkait pengurangan dampak resiko dari bencana.

“Terus masyarakat mulai sadar tentang upaya upaya pengurangan resiko bencana,” lanjut Elal, sapaan akrabnya.

Kegiatan yang berlangsung  selama tujuh hari di Aula Kantor Desa Beririjarak tersebut, diikuti oleh 30 peserta.

Terdiri dari perwakilan Pemdes (Kaur Desa), Kepala Dusun (Kadus) se Desa Beririjarak, LKMD, perwakilan Karang Taruna, Kader , Pemuda dan masyarakat.

Razak

Iuran peserta yang sehat telah menolong saudara kita yang sedang sakit, itulah konsep gotong royong yang diterapkan di era JKN-KIS, yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu menolong yang tidak mampu

lombokjournal.com —

MATARAM ;     Kesinambungan layanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indoesia Sehat (JKN-KIS), juga membutuhkan kesadaran pesertanya untuk membayar iuran tepat waktu.

Guna tingkatkan kesadaran pesertnnya, BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggandeng partisipasi Petugas Loket di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, membantu meningkatkan kesadaran peserta KN-KIS membayar iuran tiap bulan.

Kegiatan ini merupakan sosialisasi melalui kampanye kaos pengingat bertuliskan ‘Bayar Iuran JKN-KIS Sebelum Tanggal 10 Setiap Bulannya Agar Kepesertaan Anda Tetap Aktif’.

“Kalau pemberian informasi dan promosi melalui media elektronik dan dan media digital sudah biasa kita lakukan,“ Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sri Wahyuni, , Selasa (27/11).

Dikatakan Sri Wahyuni, saat ini pihaknya menggandeng petugas loket di rumah sakit untuk mengingatkan peserta agar membayar iuran tepat waktu, dengan menggunakan kaos pengingat iuran ini. Diharapkan, informasi yang ditampilkan dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan efisien.

Sri juga menambahkan, BPJS Kesehatan Cabang Mataram tidak pantang menyerah mengingatkan masyarakat untuk terus bergotong royong membantu sesama lewat iuran JKN-KIS yang dibayar secara rutin dan tepat waktu.

Iuran peserta yang sehat telah menolong saudara kita yang sedang sakit, itulah konsep gotong royong yang diterapkan di era JKN-KIS, yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Kepala Jaminan Pembiayaan Kesehatan RSUP Nusa Tenggara Barat, Ngh Phi Shi mengatakan, membayar iuran tepat waktu lebih mudah dilakukan daripada harus menunggak, yang nantinya akan membuat iuran semakin membengkak.

Apalagi jika mendadak peserta JKN-KIS membutuhkan pelayanan kesehatan, sementara tunggakan iurannya belum dilunasi.

“Sakit itu datangnya tidak kenal waktu, bisa datang kapan saja. Jadi setiap orang harus menyiapkan jaminan kesehatan sedini mungkin,“ kata Ngh Phi Shi

Iuran yang dibayarkan meskipun tidak dipakai dapat bermanfaat untuk membantu membiayai orang yang sakit. Jika nanti suatu saat keluarga anda ada yang sakit, iuran rutin peserta sehatlah yang akan membantu biayanya.

BACA JUGA ;  JKN-KIS Terbukti Lindungi Masyarakat Dari Kemiskinan

” Maka marilah bersama-sama mengingatkan peserta untuk rutin membayar iuran JKN-KIS tepat waktu. Kalau bisa, sebelum tanggal 10, supaya kepesertaan kita tetap aktif,” ungkap Ngh Phi Shi.

ay/y (Jamkesnews)

Iuran peserta yang sehat telah menolong saudara kita yang sedang sakit, itulah konsep gotong royong yang diterapkan di era JKN-KIS, yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu menolong yang tidak mampu

lombokjournal.com —

MATARAM ;     Kesinambungan layanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indoesia Sehat (JKN-KIS), juga membutuhkan kesadaran pesertanya untuk membayar iuran tepat waktu.

Guna tingkatkan kesadaran pesertnnya, BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggandeng partisipasi Petugas Loket di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, membantu meningkatkan kesadaran peserta KN-KIS membayar iuran tiap bulan.

Kegiatan ini merupakan sosialisasi melalui kampanye kaos pengingat bertuliskan ‘Bayar Iuran JKN-KIS Sebelum Tanggal 10 Setiap Bulannya Agar Kepesertaan Anda Tetap Aktif’.

“Kalau pemberian informasi dan promosi melalui media elektronik dan dan media digital sudah biasa kita lakukan,“ Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sri Wahyuni, , Selasa (27/11).

Dikatakan Sri Wahyuni, saat ini pihaknya menggandeng petugas loket di rumah sakit untuk mengingatkan peserta agar membayar iuran tepat waktu, dengan menggunakan kaos pengingat iuran ini. Diharapkan, informasi yang ditampilkan dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan efisien.

Sri juga menambahkan, BPJS Kesehatan Cabang Mataram tidak pantang menyerah mengingatkan masyarakat untuk terus bergotong royong membantu sesama lewat iuran JKN-KIS yang dibayar secara rutin dan tepat waktu.

Iuran peserta yang sehat telah menolong saudara kita yang sedang sakit, itulah konsep gotong royong yang diterapkan di era JKN-KIS, yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Kepala Jaminan Pembiayaan Kesehatan RSUP Nusa Tenggara Barat, Ngh Phi Shi mengatakan, membayar iuran tepat waktu lebih mudah dilakukan daripada harus menunggak, yang nantinya akan membuat iuran semakin membengkak.

Apalagi jika mendadak peserta JKN-KIS membutuhkan pelayanan kesehatan, sementara tunggakan iurannya belum dilunasi.

“Sakit itu datangnya tidak kenal waktu, bisa datang kapan saja. Jadi setiap orang harus menyiapkan jaminan kesehatan sedini mungkin,“ kata Ngh Phi Shi

Iuran yang dibayarkan meskipun tidak dipakai dapat bermanfaat untuk membantu membiayai orang yang sakit. Jika nanti suatu saat keluarga anda ada yang sakit, iuran rutin peserta sehatlah yang akan membantu biayanya.

BACA JUGA ; JKN-KIS Terbukti Mampu Lindungi Masyarakat Dari Kemiskinan

” Maka marilah bersama-sama mengingatkan peserta untuk rutin membayar iuran JKN-KIS tepat waktu. Kalau bisa, sebelum tanggal 10, supaya kepesertaan kita tetap aktif,” ungkap Ngh Phi Shi.

ay/y (Jamkesnews)

Konsep pembiayaan jaminan sosial haruslah sesuai antara iuran dari peserta dengan pembiayaan layanan kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com – Selama ini iuran yang ditetapkan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  untuk membiayai pelayanan kesehatan yang diberikan Badan Penyelenggara Jminan Sosial (BPJS)  Kesehatan memang belum sesuai.

Kalau iuran peserta JKN itu cukup membiayai pelayanan kesehatan, tidak akan terjadi defisit seperti dialami BPJS Kesehatan, yang pada gilirannya akan jadi beban pemerintah.

“Jika ditetapkan, jika kecukupan biaya sudah dirumuskan dan cukup membiayai pelayanan, maka program ini  tidak akan mengganggu pemerintah, ” kata Handaryo, Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo, pecan lalu di Jawa Timur.

Dia menerangkan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak akan membebani pemerintah bila iuran sesuai aktuaria.

Menurutnya, konsep pembiayaan jaminan sosial haruslah sesuai antara iuran dari peserta dengan pembiayaan layanan kesehatan.

Jika iuran kepesetaan sudah ditetapkan sudah sesuai dengan aktuaria, katanya, program JKN bahkan bisa jadi penyangga perekonoian bila dikelola dengan baik.

Dia beranggapan, salah satu faktor keberlanjutan program JKN ialah iuran yang sesuai dengan nilai aktuaria untuk mencukupi pembiayaan fasilitas layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan sebagai badan pengelola program jaminan sosial ini mengembalikan kepada pemerintah mengenai skema pembiayaan yang dapat ditetapkan dengan berbagai pertimbangan.

“Tentunya ini kan kebijakan dari pemerintah. Hal yang sensitif. Yang tahu beban masyarakat itu pemerintah yang menilai. Saya kira pemerintah sudah kalkulasi seberapa jauh kemampuan masyarakat,” kata Handaryo.

Selama ini pemerintah tidak menaikkan tarif iuran karena pemerintah tahu beban masyarakat.

BACA JUGA ;

• Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan, Masih Dikalkulasi
• BPJS Kesehatan Defisit, Karena Iuran Minim

Pemerintah beberapa kali membantu pembiayaan BPJS Kesehatan mulai dari penyertaan modal Negara (PMN),pemberian dana talangan, hingga wacana konsep pembiayaan dari cukai rokok.

Rr

(Sunber; Ant)

Realisasi anggaran Bansos PKH di NTB semua berjalan baik dan dikaitkan dengan program Nawacita Pemerintah 2014-2019, yang mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama, yakni Indonesia sehat, Indonesia  pintar dan keluarga sejahtera

LOBAR.lombokjournal.com —  Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, menyalurkan bantuan sosial non tunai kepada 350 orang ibu-ibu selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lombok Barat (Lobar), melalui Program Keluarga Harapan (PKH) berlabel ‘November Tuntas’.

Tahun 2018, KPM sudah menerima bantuan melalui empat tahap, tiap tahap mereka mendapat Rp.66.350,-.

Bantuan tahap empat yang digelar di Lapangan Desa Duman ini, para KPM menerima bantuan sebesar Rp. 340.350. Jumlah ini pun diterima KPM berstatus lansia dan disabilitas berat.

Menteri Sosial melalui Penjabat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung, Dr. Danyi Riani, M.Si menyatakan, tahun 2018 ini, jumlah penerima manfaat PKH di kabupaten Lombok Barat sebanyak 39.176.

“Sekarang diwakili 350 KPM yang berasal dari kecamatan Lingsar,” paparnya di hadapan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat, Sekretaris Dinsos NTB, Kadisos Lobar, Asisten III Pemkab Lobar, Pendamping PKH Lobar serta masyarakat yang tergabung dalam KPM PKH.

Danyi juga menyebut, Sumberdaya manusia (SDM) PKH di Lobar berjumlah 129 orang. Mereka terdiri dari koordinator kabuaten 2 orang, Peksos supervisor2 orang, operator 4 orang dan 121 pendamping.

Tahun 2018 ini, kabupaten Lobar menerima bansos dari kemensos RI sebesar Rp.157.653.671.600. Jumlah ini menyasar berupapos PKH regular, Beras sekahtera (Rastra), bansos Disabilitas dan bansos lansia.

“Penyaluran bansos program PKH dilaksanakan secara non tunai melalui lembaga bayar Bank Rakyat Indonesia,” jelasnya.

Dia juga turut mengapresiasi kinerja semua pihak atas realisasi bansos PKH yang telah mencapai lebih dari 90 persen. Ini sebagai bentuk upaya penurunan angka kemiskinan.

Di tempat sama Asisten III, H. Fathurahim mengungkapkan, program PKH khususnya di Lobar serta bantuan lain yang dari kementerin sosial sangat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat.

Tercatat tahun 2018 ini, lebih dari Rp.157 Milyar bantuan yang digelontorkan Kemensos,  dalam bentuk PKH, Rastra dan bantuan lain.

Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Rachmat Hidayat memaparkan, selain sebagai anggota DPR Dapil NTB, Ketua Komisi VIII dan Panitia Anggaran, pihaknya selalu mengawasi peruntukan anggaran khusus untuk PKH di NTB.

Realisasi anggaran Bansos PKH di NTB semua berjalan baik dan dikaitkan dengan program Nawacita Pemerintah 2014-2019.

Nawacita mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama, yakni Indonesia sehat, Indonesia  pintar dan keluarga sejahtera.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan paket dana pendidikan bagi anak PKM berprestasi, penyerahan sertifikat KPM Graduasi mandiri

ANAK KPM BERPRESTASI

1. KHAERUL AZMI, anak dari Ibu Khaeriyah, Kecamatan Labuapi. Juara I Lomba Musabaqah Qiroatul Kutub ke 6 Tk.Prov.NTB
2. I WAYAN PANCA REDANA, anak dari ibu Ni Wayan Sudana, Kecamatan Narmada. Juara I Taekwondo Pelajar se Pulau Lombok
3. RIZKY WIRA KUSWARA, anak dari ibu Maisarah, Kecamatan Lingsar. Juara I O2SN Kab.Lobar cabang Karate. Juara 2 Kategori kata beregu junior putra karate terbuka Mataram Cup. Juara KKI antar Dojo se Pualu Lombok.
4. USWATUN HASANAH, anak dari ibu Saknah, kecamatan Kuripan. Juara 3 lomba Kopetensi sains Madrasah Tk. Kab.Lobar.
5. SITI HIDAYAH, anak dari ibu Sarni, kecamatan Sekotong. Juara 1 catur putrid O2SN tingkat gugus dan juara 2 catur putrid O2SN kab.Lobar.

PENERIMA SERTIFIKAT KPM GRADUASI MANDIRI

1. ZAETUN UMRAH – Dusun Duman Desa, Desa Duman – Lingsar
2. MAESARAH – Dusun Duman Utara, Desa Duman – Lingsar
3. NURJANAH – Dusun Duman Dasan, Desa Duman –Lingsar

Harry

Pemekaran desa harus dilakukan secara harmonis, apalagi tujuan pemekaran  demi kemajuan bersama

LOTIM.lombokjournal.com — Pemerintah Desa (Pemdes) Wanasaba Lauk, Lombok Timur, mengadakan musyawarah bersama masyarakat guna menindaklanjuti wacana pemekaran desa yang berasal dari warga.

Musyawarah dihadiri puluhan warga di tiga kekadusan atau dusun yang ada di Desa Wanasaba Lauk. Yaitu Dusun Gelem, Bagek Anjar dan Dusun Bisa.

Ketiga Dusun itulah yang berencana akan mekar dari Desa induk, Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

Kendati demikian, renca pemekaran tersebut masih menuai pro dan kontra, justru dari masyarakat di tiga dusun itu, khususnya.

Kepala Desa (Kades) Wanasaba Lauk, Lalu Hardiansah menegaskan, Pemerintah Desa (Pemdes) tidak akan menghambat keinginan atau aspirasi masyarakat yang mau melakukan pemekaran.

“Tidak boleh kami (Pemdes Wanasaba Lauk) akan mencekal aspirasi masyarakat,” ungkapnya di hadapan warga, di aula Kantor Desa, Senin (26/11) siang.

Hardiansah mengatakan, Jika pemekatan keinhinan dari masyarakat, maka keinginan aspirasi itu harus disetap oleh pemerintah desa.

“Kami dari pemerintah desa dan BPD harus kami serap aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Pemekaran desa, menurut Hardiansah, harus dilakukan secara harmonis apalagi tujuan pemekaran yaitu demi kemajuan bersama.

“Memang dipemekaran ini kita sama-sama ingin maju,” katanya.

“Janganlah ada gejolak-gejolak di masyarakat. Atau ada unsur-unsur ketidakpuasan,” tambah Hardian.

Lebih lanjut Kades dua periode ini meminta aga selalu berfikir positif dan jangka panjang terkait rencana pemekaran yang akan berdampah terhadap masyarakat.

“Kita fikirkan masalah keamanan, masalah pembangunan, fikirkan keuntungan dan kerugiannya,” ingat Hardian.

Diketahui sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. M. Juani Taofik mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah memberikan keleluasaan dan kemudahan untuk pemekaran desa.

Asalkan berasal dari aspirasi masyarakat dan  memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undngan.

“Jumlah penduduk bagi satu desa itu 500 kepala keluarga atau minimal 2.500 jiwa. Ini harus terpenuhi dulu,” katanya, kepada lombokjournal.com, Senin (12/11) lalu.

Razak

Guru ikut memperjuangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,  juga berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan

LOBAR.lombokjournal.com — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi ditantang agar menggerakan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan  untuk memberikan andil  dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Selain itu, harus terpanggil ikut melahirkan pemikiran transformatif dalam pengembangan kebijakan pemerintah, pengelolaan program pembangunan di pusat dan di daerah. Dan juga, dalam melahirkan berbagai gagasan dan tindakan inovatif sesuai dengan tantangan Abad ke 21.

Sekda Lombok Barat, H. Moh. Taufiq mengatakan itu, dalam apel peringatan Hari Ulang Tahun PGRI Ke-73. Kegiatan itu dirangkai dengan peringatan Hari Guru Nasional di Lapangan Bupati Lombok Barat (Lobar),  Senin (26/11).

Peringatan HUT PGRI di hadiri langsung oleh ribuan guru yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Lombok Barat.

Dikatakan Sekda, PGRI hadir bukan hanya ikut serta memperjuangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tapi juga berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan. Dan  berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat guru.

”Guru sulit bersaing dengan mesin yang jauh lebih cerdas, lebih cepat dan lebih efektif dalam pencarian informasi dan pengetahuan. Karena itu para guru perlu mengubah cara mengajar dari yang bersifat tradisional menjadi pembelajaran multi-stimulan agar lebih menyenangkan dan menarik,” tegasnya.

Taufiq berterima kasih kepada kepada pengurus PGRI di semua tingkatan yang gigih memperjuangakan aspirasi guru. Terutama memperjuangkan kesejahteraan guru honorer pada pemda masing-masing.

Juga disampaikan apresiasinya kepada seluruh guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, utamanya guru honorer yang selama ini tidak kenal lelah mengisi kekosongan guru.

Baginya, tanpa dedikasi guru honorer maka proses pembelajaran dirasakan akan sangat tidak efektif dan kesulitan karena kekurangan guru.

Tercatat jumlah guru Sekolah Dasar honorer di Lobar sejumlah 1.506 orang, guru PNS Sekolah Dasar sebanyak 2.033 orang. Guru tetap yayasan sebanyak 120 orang, dan  jumlah tenaga pendidik di SMP sejumlah 671 guru PNS, guru tetap yayasan sebanyak 327 orang, kemudian guru honorer sebanyak  659 orang.

Harry