Bupati Lobar, Fauzan Khalid tetap mengarahkan agar jajarannya di Tim Teknis Daerah bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan, terutama pengorganisasian masyarakat melalui Pokmas

LOBAR.lombokjournal.com  — Bupati Fauzan Khalid minta Tim Teknis Daerah segera memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) kepada para warga yang rumahnya rusak.

Hak itu ditekankan guna mempercepat kesiapan tahap rehab rekon untuk pembangunan rumah rusak berat di Lombok Barat,

“Bentuk saja Pokmas sesuai data verifikasi. Pokmas tidak boleh menunggu, nanti kita lagi yang disalahkan,” ujar Fauzan di depan puluhan anggota Tim Teknis yang direkrut oleh Kementerian PUPR di Aula Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Barat di Gerung, Senin (05/11).

Fauzan pun tidak menampik lambannya pembangunan rumah berbasis Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha) karena terbatasnya penyedia panel atau aplikator.

Ia menuturkan, jalannya rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Gubernur NTB hari kemarin, Minggu (4/11).

“Pak Wapres meminta agar bulan Maret ini selesai, tapi kemampuan panel terbatas,” tutur Fauzan menyebutkan, Wapres minta bisa dibangun 400 unit rumah tiap hari.

Walau pesimis, Fauzan tetap mengarahkan agar jajarannya di Tim Teknis Daerah bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan, terutama pengorganisasian masyarakat melalui Pokmas.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim yang sekaligus sebagai Ketua Koordinator Tim Teknis Daerah, Lalu Ratnawi mengaku pihaknya sudah memfasilitasi pembentukan lebih dari 1.500 pokmas.

“Saat ini data rill kita baru 599 pokmas. kita belum rekap pokmas yang sudah kita bentuk 500-an lebih di Gunung Sari dan 500-an lainnya yang  tersebar di banyak kecamatan lainnya,” aku Ratnawi.

Menurut catatannya, 599 pokmas tersebut mengakomodir 6.066 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat. Saat ini, sebanyak 124,67 milyar lebih sudah ada di rekening pokmas yang sebagian besarnya sudah dibelanjakan untuk membangun rumah.

Sampai dengan minggu lalu menurut Ratnawi, paling sedikit 59 rumah sedang dalam masa pembangunan.

“Target kita, akhir bulan ini sudah bisa serah terima kunci,” kata Ratnawi.

Kendala utama yang ditemukannya di lapangan adalah lambannya ketersediaan panel untuk Risha. Untuk itu, ia berharap 17 aplikator penyedia panel saat ini bisa bertambah lagi.

Selain masalah panel, ia pun mengeluhkan sikap warga pemilik rumah yang malah pasif dan tidak membantu.

“Untuk gali pondasi (rumah milik mereka sendiri) saja, mereka seperti ogah-ogahan. Mereka malah menonton sambil minum kopi. Untung ada rekan-rekan TNI yang membantu,” keluh Ratnawi sambil tersenyum.

Ia meyakinkan, bila semua pokmas bergotong royong, akan mempercepat proses pembangunan rumah anggota pokmas itu sendiri.

“Kecuali mungkin janda dan lansia, mereka wajar hanya berpangku tangan,” tuturnya.

BACA JUGA;  Pemkab Lombok Barat Percepat Pembangunan Rumah Korban Gempa

Untuk Kabupaten Lombok Barat, dari 72.222 rumah rusak, terdapat 13.942 rumah yang rusak berat dan menjadi prioritas untuk dikerjakan.

Sampai saat ini, 124.670.000.000 anggaran dari APBN sudah masuk ke rekening dan menjadi hak masyarakat untuk membiayai kerusakan rumahnya akibat bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.

Harry

Pola organik dalam jangka panjang juga bermanfaat untuk mengembalikan tingkat kejenuhan lahan akibat dampak penggunaan pupuk kimia

lombokjournal.com  —

MATARAM;  Indonesia dengan rangkaian kepulauan Nusantara memiliki  sangat banyak potensi di sektor pertanian, baik di subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan juga perikanan.

Namun, modal alamiah yang terletak di bawah garis khatulistiwa, belum juga membuat bangsa ini bisa meraih swasembada pangan secara utuh. Sejumlah komoditas yang sejatinya bisa dihasilkan melimpah di negeri ini, justru masih terjadi impor dari negara lain.

“Ini yang jadi ironi. Kita ini negara yang sangat potensial di sektor pertanian, tapi justru masih banyak impor dari luar negeri. Padahal seharusnya kita berupaya agar bisa ekspor, karena kita punya keunggulan kompetitif di sektor pertanian ini,” kata Ketua Badan Pengawas dan Disiplin ( BPD)  Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) di Mataram, Selasa (06/11)

Ia mengatakan, salah satu solusi tercepat untuk membangkitkan kembali potensi pertanian yang seolah “tertidur” ini adalah dengan melakukan revolusi pertanian organik.

Sebab, salah satu kendala produk pertanian Indonesia sulit menembus pasar mancanegara disebabkan oleh kualitas mutu produk pertanian yang masih rendah dan sarat dengan endapan residu kimia dari pupuk, pestisida, fungisida, dan insektisida yang selama ini digunakan para petani.

Ia mencontohkan, komoditas Kopi di Lombok memiliki keunggulan tersendiri baik varian Robusta, Arabica, maupun Liberica. Namun, produk unggulan ini pada kenyataannya masih sulit menembus ekspor, karena kualitas mutunya yang masih dibawah ambang standar negara-negara maju.

“Kita tidak mungkin bisa ekspor ke luar (negeri), kalau produk komoditi kita masih terpapar residu kimia. Apalagi standar negara-negara maju untuk komoditas yang dikonsumsi masyarakatnya itu sangatlah tinggi, karena mereka sangat peduli dengan kesehatan masyarakatnya. Jadi, solusinya adalah, pertanian organik harus digalakkan secara masif di negri ini,” kata HBK.

Menurut HBK, pertanian organik juga bisa menjadi nilai tambah bagi para petani dalam hal efisiensi biaya produksi. Selain itu, pola organik dalam jangka panjang juga bermanfaat untuk mengembalikan tingkat kejenuhan lahan akibat dampak penggunaan pupuk kimia.

“Ini juga bagian dari rehabilitasi lahan karena sudah jenuh akibat pupuk kimia. Maka perlu revolusi organik agar kembali produktif lahannya. Baik lahan pertanian, pertambakan, perikanan dan pantai,” katanya

Setengah hati

HBK menilai, saat ini belum ada upaya  yang serius memulai pertanian organik secara massal. Pemerintah terkesan setengah hati mendorong pertanian organik  yang terbukti  menjadi daya ungkit peningkatan kesejahteraan kaum tani ini.

“Kalau serius, mungkin semua (petani) sudah pakai mesin dan alat pengolahan, sehingga satu Desa atau Kecamatan itu tak perlu pupuk dan obat-obatan kimia dari luar. Ya, sifatnya pendukunglah bukan yang utama kalau diperlukan,” katanya.

Caleg DPR RI dari Partai Gerindra ini mengajak generasi muda dan kaum millenial di Lombok untuk menjadi pioner penggerak revolusi pertanian organik  di wilayahnya, yang di kemudian hari bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia.

Ia menegaskan, ke depan kebutuhan-kebutuhan kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut akan diperjuangkan melalui kewenangan legislasi dan anggaran melalui DPR RI nantinya.

“Hal ini harus mulai kita lakukan. Mari generasi muda Lombok, kita bangkitkan semangat revolusi pertanian ini. Dari Lombok, kita berbuat untuk Indonesia tercinta. Dan in shaa Allah, kita bisa,” ajaknya.

Me

Perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III-2018 dibanding triwulan III-2017 (y on y) mengalami kontraksi sebesar -13,99 persen

 MATARAM.lombokjournal.com — Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan III, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB atas dasar harga berlaku triwulan III-2018 mencapai Rp. 31,17 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 22,55 triliun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) NTB, Suntono  merilis itu, hari Senin, (5/11) di Aula Kantor BPS NTB

“Secara kumulatif (c to c), perekonomian Provinsi NTB sampai dengan triwulan III-2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, mengalami kontraksi sebesar -5,40 persen. Dengan kontraksi tertinggi terjadi pada kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar -40,17 persen, ” ujar Suntono.

Dikatakannya, perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III-2018 dibanding triwulan III-2017 (y on y) mengalami kontraksi sebesar -13,99 persen.

Dari sisi lapangan usaha, kontraksi tertinggi terjadi pada kategori pertambangan dan penggalian sebesar -57,83 persen, sedangkan dari sisi  pengeluaran terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi paling tinggi yaitu -66,44 persen.

Dibandingkan triwulan II-2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan III-2018 (q to q) mengalami kontraksi sebesar -2,14 persen.

Konstraksi tertinggi terjadi pada Kategori Konstruksi yang mencapai -16,53 persen. Dari sisi PDRB Pengeluaran komponen Ekspor LN mengalami kontraksi tertinggi sebesar 23,31 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB triwulan III-2018 tanpa pertambangan bijih logam :

–  secara y on y mengalami kontraksi -0,36 persen

–  secara q to q mengalami kontraksi -0,79 persen

“Secara c to c tumbuh  3,80 persen, ” kata Suntono.

 AYA

Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari tersebut sebagai bentuk bangkitnya semangat olahraga NTB pasca gempa

MATARAM,lombokjournal.com — Pembalap dari Nusa Tenggara Barat mendominasi Kejuaraan Nasional Motoprix Regional 3 Putaran 3 Nusa Tenggara Barat (NTB) di Sirkuit Selagalas, Mataram, Minggu (04/11) 2018.

Sebanyak 60 starter dari 14 kelas yang dilombakan, mulai dari kelas pemula hingga kelas kejurnas . Persaingan pembalap dari Bali, NTB, NTT dan Jawa Timur  sangat ketat.

Namun hasil pertandingan dari kelas pemula hingga kelas kejurnas  Pembalap asal NTB mendominasi podium.

Dari 14 putaran race pada Kejurnas tersebut, NTB meraih 11 juara satu dan Jawa Timur meraih  2 juara satu kemudian disusul Bali dan NTT.

Beberapa raihan Kelas kejurnas Motoprix 2018:

Juara di kelas Motoprix 2018

Salah satu pembalap yang menjadi unggulan NTB yakni Alfin SP yang mendominasi juara di beberapa kelas termasuk kelas Kejurnas.  Kemudian Fajrin Montana, Ivan  Junior, I ketut Madiasta, Royceng, Andrian Baskara Putra, Albino Julian Hartono dan pembalap lainnya.

Menurut Ketua Panitia, Agus Panca dalam kejuaraan ini kelas non Kejurnas , supporting class banyak diminati para pembalap baru.

Karena ke depannya,  menurut Panca, panitia akan membuat event sendiri dan akan mengakomodir para pembalap regional 3 untuk ikut sekaligus mencari bibit pembalap dari NTB.

“Ke depanya kita akan membuat event yang mengakomodir para pembalap regional 3 untuk ikut. Hal ini sekaligus sebagai ajang pencarian bibit pembalap NTB. InsyaAllh kita masih rancang,” terangnya.

Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari tersebut sebagai bentuk bangkitnya semangat olahraga NTB pasca gempa. Menurut Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB . M Nur Haedin. Kejurnas putaran ke 3 ini dapat terlaksana dengan baik.

“Alhamdulillh Kejurnas ini dapat berjalan dengan baik. Ini sekaligus sebagai bentuk semangat Atlet NTB untuk meraih yang terbaik dan sekaligus sebagai persiapan PON di Papua nanti,” ungkapnya.

Dominasi juara yang di raih para atlet tersebut sekaligus mengantarkan NTB meraih juara umum dalam event KEJURNAS MOTOPRIX 2018 kali ini.

AYA (*)

Indahnya Pantai Nambung dan lokasinya yang sangat dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta, membuat warga setempat juga menggeliatkan sektor wisata

LOBAR.lombokjournal.com  — Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid melakukan kunjungan lapangan ke Dusun Pengantap di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong.

Disamping melihat kondisi warganya, Fauzan beserta rombongan ingin melihat langsung kondisi batas wilayah yang pernah disengketakan dengan  Kabupaten Lombok Tengah.

Batas wilayah tersebut adalah sebuah bukit yang persis berada di atas Pantai nan Elok yang bernama Pantai Nambung.

Menurut Fauzan, sengketa administrasi wilayah dengan Kabupaten Lombok Tengah sudah tuntas.

“Tinggal bagaimana kita berikhtiar untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada warga kita,” ujarnya, Sabtu (03/11)

Pantai Nambung adalah pantai yang melengkung, berhiaskan pasir putih merica dengan pulau karang di tengah-tengahnya.

Masyarakat sekitar menyebutnya Gili Kao yang sering dimanfaatkan oleh para pemancing ikan untuk berdiam, bahkan ada juga yang mendirikan tenda dan menjadikannya spot pemancingan paling favorit.

Pulau karang yang luasnya lebih dari 250 meter persegi itu menjadi dinding abadi penghadang deburan ombak keras Samudera Pasifik.

Menurut Kepala Desa Buwun Mas, Rohadi, di tengah-tengah gili tersebut sudah disiapkan sebuah berugak (gazebo) yang bisa dimanfaatkan oleh para pemancing untuk beristirahat.

“Masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk membangunnya,” tutur Rohadi.

Warga Dusun yang bermukim sekitar wilayah pantai ini berjumlah lebih dari 140 Kepala Keluarga.

“Rata-rata mereka bekerja dengan membudidayakan rumput laut,” ujarnya.

Mereka, tambah Rohadi, dibina secara berkelompok oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar melalui sebuah program milik Bank Dunia.

Di samping membudi dayakan rumput laut, indahnya Pantai Nambung dan lokasinya yang sangat dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta, membuat warga setempat juga menggeliatkan sektor wisata.

“Kita sudah mempromosikan pantai ini, baik dengan event Bau Nyale setiap tahun maupun melalui media sosial,” tutur Abdul Madjid, salah seorang penggiat wisata di Desa itu.

Di samping pasir pantainya yang putih, Nambung juga memiliki Air Terjun Laut. Menurut Madjid yang juga aktivis Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa tersebut, hempasan ombak yang pecah di ujung bebatuan karang, akan melahirkan air terjun saat air laut pasang.

Kunjungan Fauzan tidak sekedar membawa istri dan putri tercintanya untuk mengisi hari kosong kegiatan formal di Pemkab Lombok Barat.

Fauzan juga didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bakesbangpol, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Kepala Bagian Humas dan Protokol serta Camat Sekotong untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

Usai mengunjungi warga Nambung, Fauzan dan rombongan beralih mengunjungi lokasi wisata lain yang sedang dalam tahap pengerjaan.

Lokasi tersebut milik seorang warga bernama H Sahwan. Tidak hanya berrencana membangun kolam renang dan arena outbound, namun ia akan melengkapinya dengan membangun rumah makan.

Harry

Penetapan besaran UMK di Lotim tidak serta merta lebih tinggi dari UMK tahun sebelumnya. Apalagi pasca gempa yang terjadi di Pulau Lombok

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim untuk segera membahas Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019.

Lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mentapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp. 2.012.610,00 per bulan di tahun 2019.

UMP NTB tahun 2018 sebesar Rp 187.610,00, sehingga dapat dipastikan awal tahun depan UMP NTB naik 10,28 persen dari UMP tahun sebelumnya.

Ketua DPRD Lotim, Raden Rahardian Soedjono, mengatakan hal itu saat di hubungi lombokjournal.com, Minggu (4/11) siang.

“Kalau tidak salah untuk 2018, UMK kita (Lombok Timur) sekitar 1,8 juta. Untuk 2019 kita minta segera untuk dibahas. Karena provinsi sudah menetapkan UMP,” ungkapnya.

Menurutnya, penetapan besaran UMK di Lotim tidak serta merta lebih tinggi dari UMK tahun sebelumnya. Apalagi pasca gempa yang terjadi di Pulau Lombok.

Namun pemerintah harus menghitungannya memakai rumus yang ada, tentunya dengan variabel-variabel yang mempengaruhi UMK.

“Tidak mesti (naik), harus melihat indikator-indikator yang mempengaruhi perhitungan UMK,” katanya.

Disamping itu, Rahardian mengatakan, agar penetapan UMK harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Yaitu dengan melibatkan para serikat pekerja, asosiasi pengusaha atau perusahaan, serta pemerintah itu sendiri.

“Harus duduk bersama bersepakat dengan semua stake holder yang berkepentingan juga,” ujarnya.

Anggota Partai Demokrat ini kembali menegaskan, bahwa Pemda Lotim harus secepatnya membahas penetapan UMK tahun 2019.

“Kita berharap untuk segera dibahas sesuai keadaan riil di daerah kita,” jelas Rahardian.

Razak

Wapres JK minta masyarakat membangun rumahnya secara gotong royong. Sehingga, rumah yang dibangun cepat selesai, dan masyarakat secepatnya kembali tinggal di rumahnya masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB, terutama pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak gempa, menjadi fokus kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla menginstruksikan itu kepada seluruh jajaran pemerintah, usai rapat bersama Gubernur dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB, Minggu (04/11).

“Intinya percepatan,” ungkap Wapres Jusuf Kalla didampingi Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat konferensi pers di Kantor Gubernur, Minggu.

Wapres JK itu menargetkan bulan Maret 2019 mendatang, seluruh  rumah hunian tetap itu sudah terbangun.

Diakui Wapres, kendala saat ini adalah ketersediaan material bangunan.

Karena itu, Wapres meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal tersebut.

Selain itu, Wapres JK juga meminta masyarakat untuk membangun rumah secara gotong royong. Sehingga, rumah yang dibangun cepat selesai, dan masyarakat secepatnya kembali tinggal di rumahnya masing-masing.

Sebelum memberikan keterangan pers tersebut, Wapres JK memimpin Rapat terbatas dengan Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi NTB.

Rapat tersebut membahas perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB pasca gempa.

Rapat tersebut juga dihadiri Kepala BNPB, Pangdam Udayana, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isfi Rupaedah, SH. M.H., Bupati KSB, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Sumbawa dan pejabat lingkup Pemprov NTB.

Dalam kunjungan kerja kali ini, JK juga sempat meninjau pembangunan rumah hunian tetap di lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakra, Kota Mataram.

Setelah itu, didampingi Gubernur, Wapres JK meninjau progres proses rehabilitasi dan rekonstruksi SMPN 6 Kota Mataram.

AYA

Penyesuaian iuran merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami BPJS Kesehatan

Mataram.lombokjournal.co – Presiden Joko Widodo mengatakan, penyesuaian iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan yang diusulkan Ikatan Dokter Indonesia  (IDI) sampai saat ini masih dalam proses kalkulasi.

Jokowi setelah acara peresmian Pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia  (PPI) Tahun 2018 di Balai KKartini Kuningan, Jakarta mengatakan, usulan tersebut dan semua usulan yang masuk sampai saat ini masih dilakukan.

“Ya semua masih dikalkulasi, semuanya,” katanya.

Menurut Presiden, saran dari IDI memang baik namun pemerintah harus terlebih dahulu emperhitungkan.

“Saran dari IDI baik. Namun semua harus dihitung. Kalau memungkinkan kenapa tidak. Tapi masih dihitung,” katanya.

Ketua Pengurus Besar IDI, Ilham Oetama Marsis sebelumnya mengatakan, penyesuaian iuran merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.

IDI menilai, setoran khususnya bagi peserta dari golongan tertentu atau penerima bantuann iuran, besarannya cenderung kurang sebab setoran mereka hampir sama dengan golongan masyarakat kurang mampu.

IDI sekaligus meminta kepada Presiden terkait transparansi atas jalannya program tersebut.

BACA JUGA ;

• BPJS Kesehatan Defisit, Karena Iuran Minim
• Kalau Iuran Peserta JKN Cukup, Tak Akan Bebani Pemerintah

Berdasarkan audit Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan  (BPKP) pada 2018 menunjukkan kinerja BPJS berpotensi mengalami defisit lebih dari Rp10 triliun.

Rr

Sumber; Ant

Bantuan sekitar Rp6 Miliar dari NU Jaim akan disalurkan untuk pembangunan dua Masjid senilai Rp2.5 Miliar, 320 unit Huntara masing masing senilai Rp7 juta, 4 Mushola, dan bantuan untuk sejumlah Ponpes

lombokjournal.om —

MATARAM —  Ikatan emosional dan rasa empati membuat Warga Indonesia (WNI) di Aljazair turut menggalang donasi bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LPBP) Republik Indonesia untuk negara Republik Demokratik Aljazair, Hj Safira Rosa Machrusah kepada Pelaksana Tugas (PLT) Ketua PWNU NTB Prof Masnun Tahir di Sekretariat PWNU NTB, di Mataram, Sabtu (03/11).

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LPBP) Indonesia untuk negara Republik Demokratik Aljazair, Hj Safira Rosa Machrusah mengatakan, sumbangan yang diserahkan untuk para korban bencana gempa bumi di NTB itu, berasal dari 2.000 warga Indonesia yang tinggal di Aljazair.

“Kami juga menerima sumbangan dari warga Aljazair yang ikut bersimpati atas bencana gempa bumi yang menimpa warga NTB, khususnya Lombok,” kata Safira.

Menurutnya, bantuan berupa uang ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa simpati warga Indonesia di Aljazair, termasuk warga Aljazair agar masyarakat NTB segera bangkit kembali pascagempa bumi.

“Begitu mendengar kejadian gempa bumi,  kami warga Indonesia yang berada di Aljazair juga melakukan salat gaib mendoakan para korban yang tertimpa musibah agar selalu tetap tabah dan bersabar,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga banyak mendapat simpati dari masyarakat Aljazair atas musibah di NTB.

“Mereka juga mendoakan agar masyarakat NTB itu bangkit. Karena namanya musibah harus kita terima,” sambungnya.

Untuk itu, Safira Rosa Machrusah, mengajak warga NTB menerima semua yang telah terjadi. Karena bagaimana pun semua ini sudah merupakan ketentuan Allah SWT.

Namun, demikian ia tidak bisa menyebutkan berapa nilai nominal sumbangan yang diberikan warga Indonesia di Aljazair dan masyarakat Aljazair yang bersimpati atas bencana tersebut.

“Bagi yang masih hidup, mari kita mengambil hikmah dari semua ini dan kita tidak boleh melakukan kalkulasi irasional atas apa yang terjadi. Karena itu, tadi semua ini sudah menjadi ketentuan Allah,” katanya.

Sementara itu, warga NU Jawa Timur juga menyalurkan bantuan donasi senilai Rp6 Miliar lebih.

Bantuan diserahkan oleh Ketua NU Jawa Timur, Marzuki Mustamar kepada Posko NU Peduli Lombok, Sabtu (03/11) di Mataram.

Hadir dalam kegiatan itu, Rektor UNU Mataram yang juga Koordinator Posko NU Peduli, Baiq Muliyana, dan juga Sekjen NU NTB, Lalu Winengan.

“Bantuan donasi sekitar Rp6 miliar. Itu yang dari PW (pengurus wilayah). Belum termasuk yang dari PC (pengurus cabang),” kata Ketua NU Jawa Timur, Marzuki Mustamar.

Menurutnya, bantuan tersebut digalang oleh warga Nahdliyin Jatim sebagai bentuk keprihatinan pada korban gempa di Lombok.

“Ada uang receh, saking amanahnya ditukar juga enggak. Kita sesama anak bangsa, kalau sakit kita juga sakit. Kita dirikan juga masjid, huntara, sumur bor, medis,” katanya.

Sementara itu, Sekjen NU NTB Lalu Winengan mengapresiasi kepedulian dan bantuan  WNI di Aljazair dan juga warga NU Jawa Timur.

Winengan mengatakan, dukungan bantuan dan doa sangat dibutuhkan masyarakat terdampak gempa bumi di NTB.

“Semangat saling membantu dan bahu membahu ini menjadi bukti bahwa persatuan dan kesatuan anak bangsa masih terjaga utuh. Dimana satu kena musibah yang lain ikut merasakan juga,” katanya.

Ia berharap, bantuan bisa disalurkan ke masyarakat yang sangat membutuhkan.

Rektor UNU NTB yang juga Koordinator Posko NU Peduli Lombok, Baiq Muliyana mengatakan, bantuan yang disalurkan NU Jawa Timur merupakan bantuan yang digalang sejak 1-2 bulan lalu.

Jumlah sekitar Rp6 Miliar akan disalurkan untuk pembangunan dua Masjid senilai Rp2.5 Miliar, 320 unit Huntara masing masing senilai Rp7 juya, 4 Mushola, dan bantuan untuk sejumlah Ponpes.

“Ini bantuan dalam tahap rekonstruksi. Sebelumnya bantuan juga dilakukan dalam tanggap darurat,” katanya.

Menurutnya, NU sangat peduli dengan musibah gempa bumi di NTB dan Sulawesi Tengah.

Sehingga bantuan dari NU Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta daerah lainnya masih akan terus bertambah.

“Sebab NU sudah berkomitmen akan mengkover bantuan selama enam bulan ke depan. Jadi semua masih akan bertambah,” katanya.

AYA

BPJS Kesehatan tidak akan mengajukan banding atas putusan MA

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan, pihaknya akan menanggung kembali tanpa syarat bagi pembiayaan tiga layanan kesehatan, yaitu katarak, bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik

Hal itu disampaikan Fahmi Idris pascaputusan Mahkamah Agung (MA yang membatalkan peraturan pembiayaan terhadap tiga layanan kesehatan tersebut.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan menerbitkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan dengan syarat untuk penyakit katarak, bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Pada penyakit katarak, BPJS Kesehatan hanya memberikan jaminan layanan kesehatan bagi pasien dengan visus di bawah 6/18. Sedangkan untuk bayi baru lahir sehat, BPJS menjamin bayi sakit yang sebelumnya sudah didaftarkan.

Sementara itu, untuk pasien rehabilitasi medik, BPJS hanya menanggung biaya perawatan paling banyak dua kali dalam sepekan.

Terkait pembatasan pembiayaan jaminan tersebut, Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) mengajukan gugatan atas tiga peraturan yaitu Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018, Nomor 3 Tahun 2018, dan Nomor 5 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung.

“Sampai hari ini belum ada amar keputusan. Prinsipnya begini, begitu amar kita terima kemudian isinya kita tahu, kita patuh sepenuhnya untuk melaksanakan amar itu,” kata Fahmi Idris, usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (02/11).

BPJS Kesehatan tidak akan mengajukan banding atas putusan MA tersebut dan tetap memberikan manfaat layanan jaminan sosial untuk ketiga layanan kesehatan tersebut.

Mnurut Fahmi, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait keputusan pemberian kembali layanan jaminan sosial untuk ketiga penyakit tersebut.

“Kita tidak pernah mengurangi, apalagi menghilangkan, dan itu pun merupakan hasil keputusan rakor tingkat menteri. Jadi bukan BPJS yang punya inisiatif sendiri,” ujarnya lagi.

Re

(Sumber ;  Liputan 6)