Siti menceritakan, untuk sekali cuci darah saja memakan biaya sekitar 1 sampai 1,2 juta rupiah, jadi tanpa Program JKN-KIS, mungkin ia sudah menjual rumahnya untuk pengobatan

MATARAM.lombokjournal.com – Cuci darah atau pengobatan Hemodialisis selalu mencemaskan, salah satu pnyebabnya besarnya biaya pengobatan yang harus ditanggung penderitanya.

Pengobatan Hemodialisis harus dilakukan yang mengalami gangguan akut pada kesehatan ginjalnya. Itu dilami Siti Najibun (43) seorang ibu rumah tangga yang juga Istri dari pensiunan pekerja swasta.  Siti mengaku hammpir putus asa ketik mulai dirawat di rumah sakit.

Tapi ada hal yang harus disyukuri Siti Najibun, sebab  sejak tahun 2014, ia sudah mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan.

Saat ditemui di rumahya tim Jamkesnews di kediamannya, Selasa (04/12), Siti menceritakan manfaat program JKN-KIS yang selama ini dirasakannya.

Sejak divonis mengalamai gangguan ginjal akut oleh dokter 8 tahun silam, dirinya bersama almarhum suamiya mengaku sudah menghabiskan ratusan juta untuk melakukan cuci darah.

Gagal ginjal merupakan kondisi saat  ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring cairan dan sisa-sisa makanan. Ketika kondisi ini terjadi, kadar racun dan cairan berbahaya akan terkumpul di dalam tubuh dan dapat berakibat fatal jika tidak diobati.

“Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur sekali dengan adanya program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Selama berobat dengan menggunakan kartu JKN-KIS, saya tidak pernah mendapat perbedaan pelayanan kesehatan dari pasien umum ataupun yang berbeda kelas perawatan di rumah sakit,” ungkap Siti.

Saat ditanya bagaimana jika program JKN-KIS ini diberhentikan atau tidak berlangsung lagi, Siti mengungkapkan rasa sedihnya jika Program JKN-KIS ini tidak berjalan lagi.

“Akan menjadi musibah bagi saya jika program JKN-KIS ini ditiadakan,“ kata Siti sambil mengenang, ia tak mungkin bisa terus menanggung pengobatan bila tanpa menjadi peserta JKN-KIS.

Siti menceritakan, untuk sekali cuci darah saja memakan biaya sekitar 1 sampai 1,2 juta rupiah. Jadi tanpa Program JKN-KIS, mungkin ia sudah menjual rumahnya untuk pengobatan.

Tidak hanya dirinya, tapi pasti akan ada jutaan hati yang menangis. Terutama bagi mereka dan para kerabatnya yang selama ini pengobatannya dijamin Program JKN-KIS.

“Biaya pengobatan sangat mahal saat ini, bahkan yang kaya raya pun bisa jatuh miskin karena harus menanggung biaya pengobatan yang tidak murah. Semoga saja masyarakat Indonesia menyadari untuk terus membayar iuran tepat waktu agar Program JKN-KIS ini dapat terus berlangsung,” ungkap Siti.

Siti juga menambahkan,  ia sangat berterima kasih kepada  peserta JKN-KIS  yang sadar dan membayar iuran tepat waktu. Karena iuran dari peserta yang sehatlah yang membantu peserta lain yang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan.

Dengan adanya program JKN-KIS ini peserta bisa berobat dengan tenang dan nyaman tanpa harus memikirkan biaya mahal lagi.

“Dengan gotong royong dari seluruh rakyat indonesia dan Pemerintah, Program JKN-KIS pasti akan terus berjalan dan memberi manfaat kepada ratusan juta Peserta JKN-KIS,” pungkas Siti.

FR/mj/Jamkesnews

Peserta JKN-KIS yang belum memiliki aplikasi ini, agar segera mendownloadnya mengingat fitur aplikasi yang sangat mempermudah peserta

MATARAM.lombokjournal.com —  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus mengunduh aplikasi Mobile JKN. Anjuran ini penting, sebab aplikasi ini memang dihajatkan untuk membuka akses lebih besar kebutuhan akses pelayanan kesehatan.

Di era digital saat ini, dimana hampir semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi melalui gadget, BPJS Kesehatan pun meresponnya.

Untuk menjawab kebutuhan peserta di era digital, BPJS Kesehatan pun meluncurkan aplikasi mobile JKN sejak 15 November 2017.

Pengembangan aplikasi Mobile JKN merupakan wujud nyata dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang optimal bagi peserta.

Melalui aplikasi ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat mengakses beragam informasi seputar BPJS Kesehatan secara cepat dan mudah, di manapun dan kapanpun.

Pelayanan administrasi yang dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN di antaranya adalah pendaftaran peserta, perubahan data peserta, informasi tagihan, riwayat pelayanan peserta, skrining riwayat kesehatan, pengaduan keluhan, dan berbagai informasi lainnya tentang kartu JKN-KIS.” jelas Novi.

Dengan berbagai fitur tersebut, aplikasi mobile JKN dapat membantu mengurangi antrian bagi masyarakat yang akan mendaftar menjadi peserta JKN-KIS di kantor-kantor BPJS Kesehatan.

Peserta JKN-KIS kini semakin dimudahkan karena tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor cabang maupun kantor kabupaten untuk melakukan pengurusan administrasi.

Selain itu Aplikasi ini juga diberikan fitur KIS digital, sehingga peserta  yang lupa membawa kartu KIS nya dapat menunjukan kartunya melalui aplikasi ini, dan pelayanan di fasilitas kesehatan tetap dapat diberikan.

Masyarakat yang belum memiliki aplikasi ini agar segera mendownloadnya mengingat fitur aplikasi yang sangat mempermudah peserta.

“Aplikasi mobile JKN dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore, dengan fitur dalam aplikasi ini masyarakat jadi lebih dipermudah mendapatkan akses layanan, ibaratnya semua informasi ada dalam genggaman anda, jadi pokoknya kalau anda Peserta JKN-KIS anda wajib segera download aplikasi ini semua ada dalam genggaman, diusung sebagai Slogan aplikasi ini,” jelas Kepala cabang BPJS Kesehatan cabang Singkawang Novi Kurniadi, terkait pentingnya mengunduh aplikasi Mobile-JKN

FR/rv/Jamkesnews

Banyak masyarakat bahkan peserta JKN-KIS yang datang ke stand BPJS Kesehatan merasa terbantu dengan adanya stand tersebut di acara Pameran NTB Expo tersebut

MATARAM.lombokjournal.com  –  BPJS Kesehatan Cabang Mataram meramaikan  acara Pameran NTB Expo yang diselenggarakan untuk diselenggarakan memperingati HUT Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-60 tahun, di Science Technology and Industrial Park di Banyumulek, Jumat (07/12).

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah membuka Pameran NTB Expo yang diselenggarakan selama lima hari itu.

Rohmi mengungkapkan, NTB EXPO 2018 kali ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya.  Penyenggaraan kali ini di tengah situasi NTB yang belum pulih sepenuhnya setelah diguncang gempa besar.

Kata Rohmi, meski dengan kondisi seperti ini, NTB harus terus bangkit dengan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait jaminan kesehatan kepada masyarakat.

”Dengan begitu, diharapkan masyarakat dengan mudah mendapatkan pengetahuan tentang manfaat program jaminan kesehatan tanpa harus pergi jauh ke kantor BPJS Kesehatan,” ujar Rohmi.

Dalam acara ini, BPJS Kesehatan Cabang Mataram membuka stand pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tujuannya untuk mengakomodir kebutuhan informasi, baik dari peserta Program JKN-KIS, maupun calon peserta JKN-KIS.

Informasi yang diberikan lebih terfokus pada pelayanan peserta dan mengimbau kepada peserta JKN-KIS untuk membayar iuran tepat waktu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengatakan, Dengan dibukanya stand ini dapat memperluas informasi terkait Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Juga, sebagai wadah untuk bersilaturahmi mempererat hubungan antara pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan, masyarakat, dan juga BPJS Kesehatan. Stand BPJS Kesehatan hadir untuk melayani masyarakat dan untuk menggalakkan promosi aplikasi Mobile JKN yang dapat mempermudah mobilitas peserta,” kata Muhammad Ali.

Banyak masyarakat bahkan peserta JKN-KIS yang datang ke stand BPJS Kesehatan merasa terbantu dengan adanya stand tersebut di acara Pameran NTB Expo tersebut, salah satunya yaitu Lalu Fahrizal Cahyadi.

“Dengan adanya stand BPJS Kesehatan di kegiatan Pameran NTB Expo tersebut, saya mendapatkan informasi dan edukasi terkait inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yaitu sistem rujukan online dan pembayaran iuran secara autodebet di bank. Bahkan saya tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Cabang untuk memperbaharui kepesertaan saya ataupun mengubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) karena telah dipandu untuk men-download aplikasi Mobile JKN yang dapat di download melalui playstore pada handphone android,” tutur Fahri.

ay/yn/Jamkesnews

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bertanggungjawab kepada para atlet dan masing-masing dinas bertanggung jawab terhadap 23 cabor

LOTENG.lombokjournal.com — Ratusan atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan mengikuti 23 Cabang Olahraga (Cabor), Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. Moh Suhaili FT, SH, yang didampingi Wakil Bupati Loteng, H. L. Phatul Bahri Wildan, S.IP, di Bencingah Adiguna Alun-Alun Tastura, Praya, Jum’at (07/12) siang.

Sebagai penyemangat, Suhaili menjanjikan sesuatu kepada para atlet termasuk bagi para official.

“Bagi yang mendapat medali emas, akan kami berikan bonus 25 juta, perak 15 juta dan perunggu 10 juta,” ucapnya, saat memberikan sambutan.

Selain itu, Suhaili juga menjanjikan akan membuat sarana olahraga yaitu Gelanggang Olahraga (GOR) bertaraf Internasional ditahun 2019.

Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng telah mengalokasikan anggaran untuk GOR ini.

“Demi meningkatkan semangat olahraga dan peningkatan kualitas atlet, kita akan bangunkan Gelanggang Olahraga berstandar Internasional nanti, anggarannya sudah kita siapkan,” katanya.

Suhaili menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bertanggungjawab kepada para atlet dan masing-masing dinas bertanggung jawab terhadap 23 cabor.

“Anak angkatnya (para atlet) itu diurus selama Porprov, itu wajib dilakukan,” jelasnya.

Raz

Dengan sosialisasi kepatuhan membayar iuran dan pencegahan fraud, akan membuat kisah sukses revolusi pelayanan kesehatan ini menjadi kenyataan

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Akibat defisit yang dialami BPJS Kesehatan, saat ini masih banyak tunggakan klaim rumah sakit yang belum dibayar.

Masalah tunggakan klaim itu diperkirakan tidak berlangsung lama.  Dengan  suntikan dana Rp 10,5 triliun dari pemerintah hingga akhir tahun ini, tunggakan tersebut akan tuntas.

Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idrisi menargetkan, pada Februari 2019, semua utang BPJSK ke rumah sakit dibayar lunas. Namun, pelunasan itu hanya untuk klaim selama 2018.

Namunn seperti diungkapkan dalamm tulisan sebelumnya, utang baru tetap akan terjadi. Pendapatan BPJS Kesehatan yang diperoleh dari iuran peserta, tidak akan mampu menutup pengeluaran yang amat besar.

Masih ada selisih antara pendapatan dan pengeluaran minimal Rp 1 triliun per bulan. Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap akan diderita BPJS Kesehatan.

Diperlukan setidaknya empat solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah finansial BPJS.

Pertama, menaikkan iuran. Kedua, memaksimalkan penagihan iuran (kolektibilitas). Ketiga, mencegah moral hazard peserta dan kecurangan (fraud) oleh rumah sakit, dan keempat, meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda)

Jika saat ini iuran dinaikkan, rakyat akan menjerit dan hal ini merupakan kampanye negatif bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali maju dalam Pilrpes 2019.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan dua program andalan yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden RI periode 2014-2019.

Untuk mengamankan kursi RI-I periode 2019-2024, kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan tidak akan disetujui pemerintah. Pemerintah pun sudah menyatakan komitmennya untuk menutup defisit BPJSK.

Namun, pemerintah mengingatkan manajemen BPJS Kesehatan untuk meningkatkan penagihan iuran dan mencegah moral hazard serta fraud.

Menurut Fachmi, pihaknya terus berupaya memaksimalkan penghimpunan iuran peserta. Kendala penagihan iuran hanya terjadi pada kelompok peserta yang digolongkan sebagai pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang kini baru mencapai sekitar 63 persen.

Dibandingkan negara lain, seperti Laos, Filipina, dan Korea Selatan, yang masih di bawah 50 persen. Penghimpunan iuran dari kelompok peserta lain, seperti pekerja penerima upah (PPU) dan penerima bantuan iuran (PBI) mendekati 100%, sehingga total persentase penghimpunan iuran hingga saat ini sekitar 93%.

Moral hazard, terjadi antara lain dilakukan peserta yang baru mendaftarkan diri sebagai peserta atau membayar iuran ketika jatuh sakit.

Dalam beberapa kasus, peserta justru berhenti membayar iuran setelah sembuh dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung BPJSK. Selain moral hazard, kecurangan oleh rumah sakit juga membebani BPJSK.

Tahun lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan 14 organisasi pemantau menemukan berbagai kecurangan dari pada pasien, puskesmas, rumah sakit, hingga penyedia obat.

Untuk mendapatkan kelebihan bayar, rumah sakit mendiagnosis pasien tidak sesuai penyakitnya. Kemudian, ada juga rumah sakit yang membatasi masa rawat inap, serta operasi katarak yang “dipaksa” dilakukan kepada pasien.

Hal itu juga terjadi pada pemberian obat. Misalnya dokter memberi resep obat 3 x 1 untuk 10 hari, tetapi pasien hanya menerima obat 2 x 1 untuk 7 hari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah merilis data potensi kecurangan pada 1,8 juta peserta. Kecurang terbanyak berupa klaim tindakan dan pelayanan yang lebih tinggi atau lebih kompleks dari yang sebenarnya dikerjakan oleh fasilitas kesehatan (upcoding).

Untuk mengatasi hal itu, BPJSK telah membentuk Tim Anti-Fraud serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan.

BPJSK juga perlu terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menambah jumlah peserta untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh (universal health coverage/UHC), sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran.

Jika semua upaya itu dilakukan, BPJSK akan menorehkan kisah sukses pelayanan kesehatan berbasis asuransi yang melayani seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai keterbatasan yang ada saat ini, setiap hari BPJS Kesehatan melayani 700.000 peserta.

Rakyat Indonesia telah menikmati program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJSK. Komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan dengan terus menyuntikkan dana, selama iuran peserta tak bisa dinaikkan.

Dengan sosialisasi kepatuhan membayar iuran dan pencegahan fraud, akan membuat kisah sukses revolusi pelayanan kesehatan ini menjadi kenyataan.

Upaya menyehatkan BPJS Kesehatan adalah upaya menyehatkan bangsa.

BACA JUGA ;   Menyehatkan BPJS Kesehatan, Menyehatkan Bangsa (1)

Rr  (Sumber; BERITA SATU).

Iuran peserta atau pemegang kartu BPJSKesehatan yang berada di bawah perhitungan aktuaria, setiap bulan BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 1 triliun

lombokjournal.com —

MATARAM ; Benarkah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini dalam kondisi tidak sehat secara finansial?

Ya,sebab itu sering jadi berita media, bahkan soal defisit yang dialami pernah menjadi topik perdebatan acara TV Swasta.  Pertanyaan kemudian, apa sih penyebab defisit BPJS Kesehatan yang terbukti banyak memberi manfaat layanan kesehatan bagi jutaan warga Indonesia?

Tapi inilah fakta, tahun 2018 tiap hari pada 2018, BPJS Kesehatan memberi manfaat bagi 700.000 pasien pemegang kartu JKN-KIS. Dan dipastikan, jumlah itu akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Ironisnya, peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan justru makin meningkatkan defisit keuangan itu. Tahun ini, utang jatuh tempo BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp 9,7 triliun dan diprediksi mencapai Rp 12 triliun dalam setahun.

Dengan suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 10,5 triliun tahun ini, akan ada carry over defisit ke tahun 2019 sebesar Rp 5 triliun. Dengan jumlah peserta 206 juta tahun ini, defisit yang didera BPJSK rata-rata Rp 1 triliun per bulan.

Jika pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bertambah 21 juta atau jumlah peserta akan mencapai 227 juta, defisit yang dialami BPJS Kesehatan makin membengkak.

Iuran Rendah

Makin meningkat jumlah peserta justru akan meningkatkan defisit keuangan BPJS Kesehatan, karena dua hal.

Pertama, iuran peserta BPJSK di bawah perhitungan aktuaria (perhitungan ahli terkait kecukupan iuran). Kedua, tidak semua iuran peserta mandiri BPJSK mudah ditagih, apalagi peserta adalah pekerja informal yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau transportasi umum.

Lebih sering, biaya penagihan iuran peserta yang berasal dari sektor informal lebih besar dari nilai iuran per bulan.

Dilemanya, Pemerintah menargetkan jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 95 persen pada akhir 2019. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 265 juta, jumlah peserta BPJS di akhir tahun depan harus mencapai 252 juta.

BPJSK hanya berani menargetkan tambahan 21 juta karena kekhawatiran akan biaya yang bakal membengkak.

Seperti sudah dijanjikan pemerintah, tahun ini, pemerintah menyuntikkan dana Rp 10,5 triliun. Sisa “utang” pemerintah ke BPJSK tahun ini akan dialihkan ke tahun depan.

Jika ada tambahan peserta tahun depan sebanyak 21 juta peserta, defisit yang diderita akan lebih dari Rp 1 triliun sebulan.

Menurut perhitungan BPJS, total akumulasi defisit badan ini sesungguhnya sudah mencapai Rp 16,5 triliun. Namun, seperti kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, pihaknya mengikuti hasil audit BPKP.

“Kami juga menggunakan tenaga auditor dan hasilnya sebesar itu. Bukan Rp 12 triliun seperti hasil audit BPKP. Namun, kami ikut BPKP, ” kata Fachmi, beberapa waktu lalu.

Defisit BPJSK bukan saja defisit cashflow, melainkan juga defisit aset neto yang jumlahnya jauh lebih besar.

Karena BPJSK adalah asuransi, demikian Fachmi, laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya wajib menyisihkan dana cadangan teknis. Hal ini belum bisa dilakukan karena defisitnya akan lebih besar lagi, yakni mencapai puluhan triliun rupiah.

Baca Bagian Berikutnya; Menyehatkan BPJS Kesehatan, Menyehatkan Bangsa (2)

Rr (Sumber; BERITA SATU)

Diharapkan, Program JKN-KIS ini dapat terus berjalan dan makin memudahkan peserta dalam mengakses pelayanan dan info-info penting lainnya yang dibutuhkan peserta

MATARAM.lombokjournal.com — Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) benar-benar dirasakan manfaatnya bagi Lisa Tiolung,  seorang karyawati di rumah sakit swasta.

Sebagai perawat di rumah sakit swasta, Lisa merasakan manfaat Program JKN-KIS ini berdasarkan pengalamannya mendapat perawatan intensif di rumah sakit saat ia tengah dirawat dirawat, beberapa waktu yang lalu.

“Saya sangat bersyukur dengan adanya JKN-KIS ini dan saya pribadi merasa sangat terbantu, “ tutur Lisa, saat ditemui di RS Siloam.

Dikatakannya, dengan menjadi peserta JKN-KIS, iurannya hanya 1 persen dari gaji yang diterimanya, tapi sudah mencakup dengan keluarga.

”Nominalnya relatif kecil dibandingkan dengan yang lain, akan tetapi manfaat yang didapat sangat besar, bahkan (saat dirawat) tidak mengeluarkan biaya sedikit pun,” ujar Lisa

Pada kesempatan yang sama, saat tim BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi singkat terkait Aplikasi Mobile JKN, disambut gembira oleh Lisa.

Dengan sigap dirinya langsung men-download Aplikasi Mobile JKN tersebut dan menyatakan bahwa aplikasi tersebut dapat membantu dalam hal mencari info terkait data peserta, tagihan iuran, dan pelayanan lainnya.

“Menurut saya fitur-fiturnya menarik dan gampang digunakan. Kalau lupa bawa kartu tinggal tunjukkan saja KIS digital-nya. Lalu jika ingin mengubah lokasi fasilitas kesehatan tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan lagi. Cukup sekali klik, beres deh,” kata Lisa.

Lisa berharap, Program JKN-KIS ini dapat terus berjalan dan semakin memudahkan peserta dalam mengakses pelayanan dan info-info penting lainnya.

Lisa juga berpesan kepada peserta JKN-KIS agar dapat membayar iuran secara rutin tepat waktu. Sebab, dari iuran yang dibayarkan dengan nominal yang relatif terjangkau dapat meringankan dan membantu peserta yang membutuhkan, mengingat biaya pelayanan kesehatan saat ini sangat tinggi.

Kepala Bidang Kepesertaan dan pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram, Lalu Kahar Kusman mengatakan,  pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait pelayanan kepesertaan melalui berbagai media. Tujuannya, untuk meningkatkan kepuasan peserta.

“Komitmen BPJS Kesehatan selalu memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang optimal bagi peserta,” katanya.

tm/ap/Jamkesnews

Isu yang mengemuka terkait program JKN-KIS hanya didominasi soal kebijakan di tingkat elit, seperti defisit yang dialami BPJS Kesehatan

MATARAM – lombokjournal.com – Masyarakat sudah merasakan manfaat besar yang diberikan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) selama ini.

Direktu Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, pada media menjelaskan, saat ini pemanfaatan layanan kesehatan program ini mencapai 700 ribu per hari.

“Ini berarti, naik 176 persen dibanding sejak awal program ini diluncurkan,“ kata Fachmi.

Sejauh ini, komplain terhadap penyelenggaraan JKN-KIS sangat kecil, yaitu kurang dari 1 persen.

Hasil survey yang dilakukan tahun 2017 membuktikan, tingkat kepuasan peserta program JKNI-KIS masuk dalam kategori tinggi, yakni 79,5 persen.

Selama ini,  isu yang mengemuka terkait program JKN-KIS hanya didominasi soal kebijakan di tingkat elit, seperti defisit yang dialami BPJS Kesehatan.  Soal defisit ini memang masalah yang tak terhindarkan, mengingat iuran peserta jauh lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan untuk layanan yang diberikan bagi peserta.

Bahkan, sebenarnya masalah ini sudah diantisipasi sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 sudah mengantisipasinya dengan solusi yang disiapkan, misalnya opsi seperti penyesuaian besaran iuran peserta, pemberian suntikan dana tambahan, atau penyesuaian manfaat.

Sejauh ini, opsi yang dipilih pemerintah adalah pemberian suntikan dana tambahan.

Rr

Iuran peserta yang sehat sangat dibutuhkan oleh peserta yang sakit, karenanya pembayaran iuran tepat waktu setiap bulan sebelum tanggal 10 sangat penting dilakukan

lombokjournal.com —

MATARAM;    Sofyan Suronoto merupakan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU,  atau peserta mandiri kelas 3.

Diakuinya, sebelumnya lalai menjalankan kewajibannya sebagai peserta JKN-KIS dalam membayar iuran. Hal tersebut dikarenakan kesibukannya sehari-hari.

Dulu Sofyan pernah menunggak iuran selama kurang lebih 2 tahun, karena sering lupa bayar. Ketika akan melakukan pembayaran ia bingung harus kemana dulu karena dipikirnya akan ada dendanya.

”Mau ke kantor tapi saya malu. Alhamdulilah ketemu sama salah satu petugas BPJS Kesehatan, dan setelah dijelaskan saya jadi paham kalau iuran itu digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta lainnya yang sakit. Jujur saat itu saya jadi merasa nggak enak sama peserta lainnya,” kisah Sofyan di rumahnya.

Setelah diinformasikan terkait hak dan kewajibannya sebagai peserta Program JKN-KIS, ia pun diarahkan oleh Duta BPJS Kesehatan yang ditemuinya untuk melakukan pembayaran iuran.

Setelah melunasi seluruh tunggakan iuran, dirinya mengaku lega dan berkomitmen untuk tidak menunda membayar iuran lagi.

Ia kini paham, iuran peserta yang sehat sangat dibutuhkan oleh peserta yang sakit, oleh karenanya pembayaran iuran tepat waktu setiap bulan sebelum tanggal 10 sangat penting dilakukan. Melalui cara ini pula prinsip gotong royong dalam program JKN-KIS diterapkan.

“Rasanya seperti melepas beban besar. Akhirnya saya bisa memenuhi kewajiban saya yang selama ini tertunda. Sakit memang tidak dapat diprediksi kapan akan menyerang, ajal pun demikian. Namun dengan adanya JKN-KIS, kita tidak perlu khawatir lagi tentang biaya pelayanan kesehatan asal rutin bayar iuran,” tambah Sofyan.

Pada kesempatan yang sama, Sofyan bersama keluarganya juga memperoleh informasi terkait aplikasi Mobile JKN. Menurutnya, aplikasi tersebut sangat membantu dan memudahkan peserta JKN-KIS.

“Jadi sekarang kalau tidak bawa kartu, cukup menunjukkan KIS digital pada aplikasi ini saja. Administrasi sudah langsung dapat diproses. Apalagi ada fitur tentang tagihan iuran, bahkan pindah fasilitas kesehatan pun sudah dapat diakses di sini. Bagi peserta seperti kami, dengan aplikasi ini pelayanan kesehatan ada dalam genggaman. Ini benar-benar sangat membantu,” ungkap Sofyan.

Pengembangan aplikasi Mobile JKN merupakan wujud nyata dari komitemen BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang optimal bagi peserta.

Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses beragam informasi dan manfaat terkait Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan secara tepat dan mudah, hemat waktu dan tenaga, di manapun dan kapan pun.

tm/ap/Jamkesnews.

Sayangnya, urban farming di Indonesia belum dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi masih sebatas tren gaya hidup

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengatakan, konsep urban farming yang mengedepankan optimalisasi lahan sempit di perkotaan, bisa menjadi solusi pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat keluarga.

Jika dikembangkan dengan baik, konsep urban farming juga bisa mendukung kekuatan pangan nasional di masa mendatang.

“Intinya urban farming ini bisa menjadi solusi bagi emak-emak untuk menekan biaya rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari. Dan dalam jangka panjang, ini bisa membantu kekuatan pangan kita secara nasional,” kata HBK, Senin (03/12).

Selain itu, pola urban farming juga akan membantu menciptakan suasana hijau dan asri di perkampungan Kota.

Seperti diketahui, tren urban farming di Indonesia beberapa tahun ini telah mengalami peningkatan. Pertanian dengan lahan sempit di perkotaan itu digadang bisa menjadi solusi permasalahan pangan.

Turunnya jumlah petani, urbanisasi, dan keterbatasan lahan, hingga kini menjadi masalah serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Hanya saja, papar HBK, urban farming di Indonesia belum dikembangkan serius untuk memenuhi kebutuhan pangan. Urban farming masih sebatas tren gaya hidup. Tren ini belum diproyeksikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

“Kalau kita serius, itu (urban farming) sebenarnya salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan pangan bahkan mal nutrisi di masyarakat kota,” ungkapnya

HBK menjelaskan, di negera-negara maju, konsep  urban farming dapat menyumbang 20-30 persen dari kebutuhan pangan kota.

Pemerintah sendiri belum menjadikan pangan sebagai isu utama. Pembahasan pangan hanya dilakukan saat ada krisis. Dan, setiap kali krisis, solusinya adalah impor.

“Paradigma itu yang perlu dirubah, kita harus mulai membangun kemandirian,” kata HBK.

Gandeng Kelompok PKK dan KWT

HBK mengatakan, konsep urban farming bisa dimulai juga di NTB, terutama Pulau Lombok.

Hal ini akan semakin efektif bila dilakukan dengan penggandeng kelompok emak-emak anggota PKK dan juga Kelompok Wanita Tani (KWT).

“Dikembangkan dengan program yang melibatkan PKK dan KWT juga akan semakin baik. Karena selama ini kan kebijakan pemerintah kita di daerah juga masih sporadis soal pertanian. Padahal jika semua diintegrasikan akan semakin bagus”, katanya.

Ia mencontohkan, program PKK yang terpusat memiliki dua aspek yang bisa dimanfaatkan.

Yakni dari sisi Kebun Gizi yang berhubungan dengan Kesehatan, dan Kebun Bibit yang berhubungan dengan Pertanian.

Namun, dua-duanya bisa bersinergi dengan pola urban farming.

Emak-emak bisa memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, dan bisa juga menanam tanaman apotik hidup untuk kebutuhan kesehatan.

“Dalam satu sisi itu saja, maka Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian bisa ikut intervensi. Selain PKK, juga bisa dilibatkan kelompok wanita tani (KWT). Jadi sebenarnya sumber daya kita ada, jangan anggap remeh potensi emak-emak ini,” katanya.

Menurut HBK, jika konsep urban farming ini dipadukan dengan pertanian terintegrasi, bukan tidak mungkin banyak juga pengusaha yang tertarik untuk berinvestasi mengembangkannya lebih baik lagi di NTB ini.

Me