IKIP Mataram Wisuda 636 Sarjana, Periode I Tahun Akademik 2018/2019

Yayasan IKIP Mataram sejak tahun 2018 menyediakan beasiswa untuk siswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi di IKIP Mataram dalam berbagai bidang, seperti Tahfiz AlQuran, Juara  Olahraga, dan lain-lain

MATARAM.lombokjournal.com — IKIP Mataram mewisuda Program Magister Pendidikan dan Sarjana Pendidikan Periode I Tahun akademik 2018/2019, Rabu (12/12) 2018 di Hotel Lombok Raya.

Mahasiswa yang diwisuda berjumlah 636 orang dengan rincian;

  • Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 158 orang
  • Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA (FPMIPA) 121 orang
  • Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) 259 orang, terdiri dari wisudawan mahasiswa reguler 137 orang dan mahasiswa program sarjana kependidikan guru dalam jabatan (PSKGDJ) 122 orang
  • Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) 98 orang, terdiri dari jenjang S1 96 orang, dan jenjang S2 sebanyak 2 orang.

Dari total jumlah wisudawan, sebanyak 64 orang lulus dengan predikat cumlaude (Dengan Pujian), dan Peraih IPK Tertinggi atas nama Hifzani Nurwanti dari Program studi Pendidikan Kimia dengan IPK 3,84.

Rektor IKIP Mataram Prof. Kusno, DEA.,Ph.D  saat menyampaikan sambutan memaparkan, kebutuhan pendidikan di masa depan sesuai dengan revolusi industri 4.0.

“IKIP Mataram sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan terus mempersiapkan dan menyiapkan diri dalam menghadapi perkembangan zaman khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Prof Kusno.

Menurutnya, sebagai institusi yang Terakreditasi B dari BAN PT, IKIP Mataram secara konsisten melakukan upaya peningkatan kualitas SDM dan pelayanan.

Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram, H.L. Rusmiady mengapresiasi perkembangan IKIP Mataram yang secara kontinyu membangun sistem yang baik di internal.

“Sehingga Sistem Organisasi dan Tata Kerja, sistem pelayanan, kualitas dosen dan karyawan semakin menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Hal ini terbukti dengan peringkat Akreditasi IKIP Mataram yaitu B dari BAN PT, ” kata Rusmiady.

Yayasan IKIP Mataram sejak tahun 2018 menyediakan beasiswa untuk siswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi di IKIP Mataram dalam berbagai bidang, seperti Tahfiz AlQuran, Juara  Olahraga, dan lain-lain.

Kebijakan pemberian beasiswa prestasi tersebut berlanjut pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2019. Bagi yang mau berprestasi atau meningkatkan prestasi mari kuliah di kampusnya mahasiswa berprestasi, ajaknya penuh semangat.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Bernardus Beda Keda mewakili Pemerintah Daerah Flores Timur, menyampaika terima kasih dan penghargaan kepada  IKIP Mataram yang bersedia bekerjasama dalam membantu peningkatan kualitas guru olahraga di Flors Timur melalui Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan (PSKGDJ).

Dalam wisuda kali ini, juga diwisuda  111 guru olahraga Flores Timur di tambah 11 dari Kabupaten Lembata.

“Kami berharap kerjasama dengan IKIP Mataram dapat terus berlanjut dalam program kegiatan lainnya,” kata Bernadus.

AYA




HBK Dorong Penguatan Home Industry  Produk  Olahan Pertanian

Kreativitas kewira-usahaan di kalangan emak-emak perlu didorong untuk menjaga ketahanan ekonomi  rumah tangga akibat makin tingginya biaya kebutuhan hidup harian

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Sektor Pertanian butuh gagasan dan inovasi untuk mengembangkannya, sehingga membawa dampak manfaat ekonomis pada masyarakat, khususnya menambah income rumah tangga emak-emak.

Jadi, tak cukup hanya pada potensi dan kendala-kendalanya saja.

Hal itu yang membuat Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, Dapil NTB II/P. Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK), selalu turun ke lapangan menyerap aspirasi sekaligus memotret peluang-peluang inovasi dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di NTB ini, Rabu (12/12)

HBK yang konsen dan besar perhatiannya terhadap isu pertanian ini mengatakan, salah satu inovasi yang harus terus didorong adalah pengembangan kreativitas pasca produksi pertanian, yakni pengolahan produk-produk turunan.

“Misalnya komoditas cabai. Itu di beberapa Desa di Lombok sudah dikembangkan, diolah menjadi sambal khas Lombok dan dikemas dengan baik. Ini bisa mendorong added value atau nilai tambah ekonomis,” katanya.

Pengolahan produk turunan seperti cabe bisa juga dilakukan untuk komoditas lainnya.

Untuk komoditas cabai, kondisi cuaca memasuki musim penghujan tentu akan banyak tantangan. Hasil panen pun bisa rentan membusuk.

Menurut HBK, dengan mengolah cabai ke produk turunan seperti sambal khas Lombok, maka resiko kerugian akibat rusaknya komoditi bisa diatasi. Bahkan hal ini membawa nilai tambah secara ekonomis.

Pengolahan pasca panen juga tak harus dilakukan dengan produksi besar-besaran. Bisa dimulai dengan usaha rumahan atau home industry.

Kelompok emak-emak bisa memulainya dengan membuat produk-produk makanan khas wilayahnya masing-masing yang bisa diunggulkan.

Kreativitas kewira-usahaan di kalangan emak-emak perlu didorong untuk menjaga ketahanan ekonomi  rumah tangga akibat makin tingginya biaya kebutuhan hidup harian.

HBK dan istri

“Selain sambal, kan bisa juga keripik ubi, atau komoditas lainnya. Yang jelas kalau komoditas pertanian diolah jadi produk turunan, tentu nilai ekonomisnya akan meningkat,” katanya.

Spirit Wira-Usaha

Ia mengakui, memang dibutuhkan spirit wirausaha dalam hal membuka peluang usaha disektor produk olahan pertanian. Sehingga pihaknya selalu mendorong, dimulai dari Kader-kader Gerindranya sendiri dalam mengedukasi masyarakat .

Selain itu, ungkap HBK, peran dan perhatian Pemda dan stakholders terkait juga sangat dibutuhkan.

“Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan bisa mendukung pembinaan sampai kemasan dan pemasarannya,” katanya.

HBK menambahkan, untuk pemasaran pun saat ini tidak terlampau sulit, karena perkembangan teknologi informasi yang semakin mendukung.

Pola pemasaran online bisa menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan.

“Selama produk dan kemasannya baik dan menarik, pasar pasti datang sendiri,” tandasnya.

Me




Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, Menguatkan Kebudayaan Yang Inklusif

Tujuh isu strategis dalam Strategi Kebudayaan, salah satunya yaitu praktik pemikiran kebudayaan yang menghadapi tantangan, baik akibat globalisasi, maupun pembenturan kebudayaan dengan agama

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Kebudayaan yang inklusif merupakan kunci menghadapi intoleransi dan konservatisme yang semakin meningkat. Sikap itu mulai mengancam keberadaan tradisi dan budaya asli yang dianggap tak sesuai dengan ketentuan agama tertentu.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, mengatakan itu di tengah-tengah penyelenggaraanKongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018.

“Sifatnya saling belajar, saling mengenal, saling tahu sudut pandang orang yang berbeda, berusaha memahami, empati, sehingga kemudian toleransi akan muncul dari pemahaman, bukan karena doktrin,” ungkapnya, di sela-sela Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, yang berlangsung mulai Rabu (5/12) hingga Minggu (9/12).

Hilmar Farid mengaku memahami jalan pikiran pihak-pihak yang yang menganut konservatisme.

Menurutnya, keterbatasan pengalaman dan lingkungan di mana mereka bergaul, menjadi sejumlah faktor yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka.

“Saya juga tidak setuju kalau misalnya ‘harus toleran’, ‘harus Bhinneka Tunggal Ika’, dan sebagainya, tapi enggak kasih jalan, gimana sih caranya harus menjadi Bhinneka Tunggal Ika?” lanjutnya.

Ia menegaskan, strategi mengelu-elukan multikulturalisme dan retorika saling menghargai tidak cukup untuk menembus ‘tembok-tembok’ yang dibangun oleh sebagian pihak untuk mengkotak-kotakkan kelompok masyarakat.

“Yang kita perlu lakukan sebelumnya di pemerintahan itu (adalah) memperkuat daya cerna kebudayaan orang, sehingga dia bisa menerima apapun yang dia lihat tanpa buru-buru kemudian mengambil sikap menolak. Itulah semangat kongres kebudayaan 2018 ini,” ujarnya.

Tidak seperti kongres-kongres sebelumnya yang didominasi diskusi budaya dan presentasi makalah, tahun ini, kongres juga menampilkan beragam jenis budaya nusantara, dan rencananya akan menelurkan produk konkrit berupa Strategi Kebudayaan.

Dokumen ini merupakan rangkuman aspirasi dan harapan pelaku kebudayaan dari lebih dari 300 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Terdapat tujuh isu strategis dalam Strategi Kebudayaan tersebut, salah satunya yaitu praktik pemikiran kebudayaan yang menghadapi tantangan, baik akibat globalisasi, maupun pembenturan kebudayaan dengan agama.

BACA JUGA ; Jokowi Catat Sejarah, Alokasikan Dana Abadi Kebudayaan Rp 5 Triliun

Nantinya, Strategi Kebudayaan ini akan disusun menjadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK), yang akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di masa yang akan datang.

Rr

Sumber; BBC news Indonesia

 




Jokowi Catat Sejarah, Alokasikan Dana Abadi Kebudayaan Rp 5 Triliun

Dalam pertemuan dengan seniman dan budayawan, Jokowi meminta masukan dari seniman dan budayawan soal strategi mengembangkan kebudayaan di Tanah Air

lombokjournal.com —

JAKARTA ;  Penyair dan eseis Goenawan Moehammad menyebut Presiden Joko Widodo  mencatat sejarah baru, dengan mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp5 triliun.

Saat bertemu dengan para budayawan dan seniman di Istana Negara, Selasa (11/12), Goenawan Moehamad menyampaikan pada Presiden Jokowi tentang perlunya Dana Abadi Kebudayaan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun merespon positif dan akan mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp 5 triliun tahun depan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan menggelontorkan dana kebudayaan sebesar Rp 300 miliar. Penganggaran ini sesuai dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan pada 9 Desember 2018.

“Saya hanya melanjutkan (hasil) Kongres Kebudayaan, yaitu perlunya diadakan Dana Abadi Kebudayaan. Pak Jokowi mengatakan iya dan dimulai tahun depan Rp 5 triliun, lima tahun pertama,” kata Goenawan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Penggunaan Dana Abadi Kebudayaan tersebut nantinya digunakan untuk pelatihan kesenian seperti menari, puisi, maupun festival kesenian.

“Dalam sejarah Republik Indonesia ini pertama kali. Jadi Pak Jokowi membangun, membuat sejarah,” ujar Goenawan.

Meski demikian diakuinya, ia belum tahu apakah anggaran Rp 5 triliun sudah cukup untuk mengembangkan seni dan budaya di Tanah Air.

“Karena belum dipraktekkan. Jadi itu harus ada hitungannya, tapi jauh daripada tidak ada,” ujar Goenawan.

Namun dengan adanya Dana Abadi Kebudayaan, para budayawan dan seniman tidak perlu lagi mencari anggaran dari pihak lain. Selama ini, para seniman mengajukan permohonan dana kepada pihak tertentu sebelum pagelaran budaya dilaksanakan.

“Dulu ngemis-ngemis dan tidak dapat. Jadi Putu Wijaya bertahun-tahun kalau dia mentas dapat dari mana dia? Dia mentas minta sana minta sini, nah ini nggak boleh lagi,” jelas Goenawan.

Minta Masukan Seniman

Presiden Jokowi menerima 37 seniman dan budayawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa sore. Dalam pertemuan, Jokowi meminta masukan dari seniman dan budayawan soal strategi mengembangkan kebudayaan di Tanah Air.

Seniman dan budayawan yang hadir di antaranya penyair M. Aan Mansyur, pegiat tradisi kesepuhan Abah Asep Nugraha, produser film berbasis budaya Abdul Azis, pegiat Suku Osing Aekanu Haryono, dan praktisi film Alex Sihar.

BACA JUGA ; Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, Menguatkan Budaya Yang Inklusif

Ada juga sejarawan Bonie Triyana, penggerak Sekolah Rimba Butet Manurung, penyair Goenawan Muhamad, pegiat musik Jaya Suprana, dan pegiat literasi budaya Nirwan Arsuka.

Titin S

Sumber; Liputan6

 

 

 




Peserta BPJS Kesehatan Harus Paham Aturan Baru Terkait Tagihan Tunggakan Iuran

Seluruh peserta JKN-KIS diajak segera melunasi tunggakan iuran JKN-KIS, dan jangan sampai berlarut-larut menunggak yang akan memberatkan pembayarannya

MATARAM.lombokjournal.com — Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang efektif berlaku bulan ini, mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) agar lebih tertib melaksanakan kewajibannya membayar iuran.

Regulasi tersebut memang mengatur tata cara pembayaran iuran, khususnya perubahan pada jumlah maksimal bulan tunggakan iuran yang dapat ditagihkan. Dengan regulasi tersebut,pemerintah membantu mengatasi defisit pada BPJS Kesehatan.

Tata cara pembayaran iuran yang baru contohnya seperti ini, jika peserta program ini menunggak iuran JKN-KIS selama 30 bulan, maka berdasarkan peraturan yang berlaku sebelumnya ia akan ditagihkan iuran tertunggaknya sebanyak 12 bulan dan ditambah 1 bulan iuran bulan berjalan.

”Namun, terhitung 18 Desember 2018i, peserta akan ditagihkan iuran tertunggaknya sebanyak 24 bulan dan ditambah 1 bulan iuran bulan berjalan sesuai dengan peraturan yang terbaru,” kata Lalu Kahar Kusman, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Kusman mengajak seluruh peserta JKN-KIS untuk segera melunasi tunggakan iuran JKN-KIS, dan jangan sampai berlarut-larut menunggak yang akan memberatkan pembayarannya.

Menurutnya, aturan ini diterbitkan merupakan perhatian pemerintah terhadap program JKN-KIS, agar bisa terus memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Kami juga melakukan beberapa upaya untuk menagih iuran peserta JKN-KIS yang menunggak. Salah satunya dengan melakukan penagihan melalui telepon atau kunjungan langsung ke rumah peserta,” tambahnya.

Lalu Kahar Kusman

Dikatakannya, saat ini pihak BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pihak perbankan untuk proses auto debet pembayaran iuran. Peserta hanya perlu ke bank dan mengisi form auto debet.

Upaya ini untuk memudahkan peserta karena dalam beberapa kasus memang ada peserta JKN-KIS yang karena kesibukan akhirnya lupa untuk membayarkan iurannya.

Tentu saja, yang penting pastikan saldo dalam rekening mencukupi untuk proses auto debet tersebut.

Rr

 




Imigrasi Mataram Lakukan Operasi Pengawasan Warga Asing

Target lokasi pengawasan antara lain Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Senggigi, Kuta, dan sejumlah wilayah di Lombok yang dinilai perlu adanya pengawasan karena banyaknya jumlah warga asing

Kurniadi, Kepala Kantor Imigrasi Mataram (Foto; AYA/Lombok Journal)

MATARAM.lombokjournal.com —  Operasi pengawasan warga asing  di seluruh Hotel atau Tempat pariwisata di Lombok,  Sabtu (08/12)  pagi dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram

“Pelaksanaan operasi pengawasan ini dilakukan untuk menguatkan pengawasan kunjungan Warga Negara Asing (WNA), dan meminimalisir pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA tersebut,” ungkap Kurniadie, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Tujuan operasi pengawasan itu untuk memberikan pemahaman masyarakat atau pengguna tenaga kerja asing, semua harus sesuai ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan Kurniadie, operasi pengawasan sejatinya untuk mengenalkan beberapa program Kantor Imigrasi. Salah satunya melakukan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang tersedia secara online.

Dari jumlah 81 pegawai terbagi menjadi 10 tim, dan dalam satu tim terdapat kurang lebih 7 anggota. Kesepuluh tim tersebut pergi berpencar ke sejumlah target lokasi yang telah ditentukan.

Target lokasi tersebut antara lain Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Senggigi, Kuta, dan sejumlah wilayah di Lombok yang dinilai perlu adanya pengawasan karena banyaknya jumlah warga asing.

“Sasarannya, kita akan mengunjungi hotel-hotel atau pun lokasi di mana perusahaan tersebut menggunakan tenaga kerja asing atau (terdapat) WNA yang beraktivitas,” ujarnya

Operasi sosialisasi simpatik ini dilakukan secara kontinu oleh seksi pengawasan dan penindakan (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk tetap konsisten melakukan pembinaan tentang keberadaan dan kegiatan orang asing.

“Kita gerakkan semua agar lebih menyentuh dan merata ke seluruh wilayah kerja kami,” terangnya.

Meski pun berfokus pada kegiatan sosialisasi dan pembinaan, namun jika hasil operasi pengawasaan tersebut didapati warga asing yang menyalahi ijin tinggal, akan langsung dilakukan tindakan.

AYA (*)




HBK Resmikan Klinik Pertanian Di Lombok Timur

Klinik tersebut sangat penting untuk memecahkan setiap permasalahan petani dalam membudidayakan pertaniannya

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR ;  Klinik pertanian sebagai terobosan baru di bidang pertanian, resmi berdiri di Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kab. Lombok Timur.

Klinik pertanian tersebut merupakan terobosan baru dan yang pertama kali ada di NTB.

Berdirinya Klinik pertanian ini merupakan terobosan baru untuk mengantisipasi kegagalan dalam membudidayakan hasil pertanian maupun mendiagnosa permasalahan pertanian.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), secara langsung hadir pada peluncuran Klinik pertanian tersebut, didampingi isteri tercinta, Hj. Dian Bambang Kristiono.

HBK yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut-1, dari Dapil NTB II/P. Lombok, mengapresiasi terbentuknya Klinik pertanian tersebut. Menurutnya, Klinik tersebut sangat penting untuk memecahkan setiap permasalahan petani dalam membudidayakan pertaniannya.

“Klinik pertanian ini sangat penting untuk para petani bisa berkumpul, berkomunikasi, bermusyawarah dan sekaligus mencari solusi-solusi jika menemukan masalah dan hambatan,” ujarnya, Minggu, (9/12.

HBK yang hadir bersama istri, mengatakan akan mendharmabaktikan sisa hidupnya untuk para petani Lombok jika kelak terpilih menjadi anggota DPR RI.

“Saya akan mendharmabaktikan diri saya untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kesejahteraan para petani Lombok. Saya akan sangat bangga bila mampu menjadi bagian dari kemajuan dan kesejahteraan petani Lombok,” ucapnya.

Pertanian ; Jawaban Atasi Pengangguran

HBK menegaskan, pertanian adalah jawaban dalam mengatasi problematika pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan.

“Kalau saya terpilih nanti, in shaa Allah, saya akan konsentrasi di bidang pertanian. Pertanian adalah jawaban juga jalan keluar dalam mengatasi problematika pengangguran, serta untuk peningkatan kesejahteraan. Kalau Lombok ingin sejahtera, maka sejahterakan dulu para petaninya,” ungkapnya disertai tepuk tangan yang meriah dari ratusan petani yang hadir.

Dia juga mengungkapkan, jika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI, maka kesejahteraan para petani Lombok dipastikan akan lebih terjamin karena mereka  memiliki jembatan untuk mengakses Presiden RI.

Dengan kehadiran HBK, para petani Lombok juga akan memiliki kemudahan dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada Presiden RI.

“Cita-cita luhur saya adalah, bagaimana saya bisa menjadikan P. Lombok ini menjadi lumbung pangan nasional, mengatasi ketergantungan kita terhadap impor pangan dari luar negeri. Seperti kata Prabowo, sesungguhnya kita bisa menyetop impor pangan kita karena kita bisa dan kita mampu menyediakannya,” tutur HBK.

HBK diketahui telah hidup di tiga zaman dalam perjalanan hidup Prabowo Subianto. Saat Prabowo menjadi Komandan Kopassus, HBK diangkat menjadi Sekretaris Staf Pribadinya, sebelum menjadi Komandan Batalyon di Grup-4 Kopassus.

Kemudian pada saat Prabowo pensiun, dan memilih jalan hidup baru sebagai pengusaha, HBK dipercaya menjadi salah satu Direktur di setiap perusahaan yang Prabowo pimpin atau miliki.

Dan kini, pada saat Prabowo menjadikan politik sebagai alat perjuangannya, yaitu melalui Partai Gerindra, kemudian HBK lagi-lagi memegang jabatan strategis yaitu sebagai Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai besutannya.

Sementara itu, penggagas Klinik pertanian, Haji Subhan, yang juga kader dan caleg Partai Gerindra mengatakan, terbentuknya Klinik pertanian tersebut berawal dari masih banyaknya para petani yang mengeluh karena hasil pertaniannya rusak tanpa mengetahui faktor penyebabnya.

“Dari permasalahan yang kita hadapi itu, maka tercetuslah untuk membentuk Klinik ini. Supaya para petani tidak salah dalam mendiagnosa serta menterapi penyakit pertanian kita,” katanya.

Alhasil, lantaran tidak mengetahui penyebab rusaknya tanaman mereka, para petani kerapkali mengeluarkan biaya banyak untuk membeli bermacam-macam pupuk maupun pestisida.

“Kita banyak keliru dalam membudidayakan pertanian kita sehingga menyebabkan pembengkakan biaya,” ungkapnya.

Diketahui, pertanian cabai sudah digeluti para petani di desa Kerongkong sejak tahun 1995. Hingga kini, setiap harinya, para petani di desa tersebut berhasil mengirimkan 20 hingga 30 ton cabai ke P. Jawa.

Pada Klinik pertanian tersebut, digandeng empat Perusahaan yang konsen pada bidang pertanian masing-masing perusahaan pestisida, pupuk, bibit dan ilmu tanah.

Petani yang menemukan permasalahan dalam budidaya pertanian mereka dapat langsung bertanya ke Klinik pertanian tersebut, bahkan hanya melalui telepon.

Nantinya tim yang akan turun mengecek, apa permasalahan yang terjadi pada budidaya pertanian mereka.

Me




Jika Program JKN-KIS Tidak Ada, Jadi Musibah Bagi Pasien Tak Mampu

Siti menceritakan, untuk sekali cuci darah saja memakan biaya sekitar 1 sampai 1,2 juta rupiah, jadi tanpa Program JKN-KIS, mungkin ia sudah menjual rumahnya untuk pengobatan

MATARAM.lombokjournal.com – Cuci darah atau pengobatan Hemodialisis selalu mencemaskan, salah satu pnyebabnya besarnya biaya pengobatan yang harus ditanggung penderitanya.

Pengobatan Hemodialisis harus dilakukan yang mengalami gangguan akut pada kesehatan ginjalnya. Itu dilami Siti Najibun (43) seorang ibu rumah tangga yang juga Istri dari pensiunan pekerja swasta.  Siti mengaku hammpir putus asa ketik mulai dirawat di rumah sakit.

Tapi ada hal yang harus disyukuri Siti Najibun, sebab  sejak tahun 2014, ia sudah mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan.

Saat ditemui di rumahya tim Jamkesnews di kediamannya, Selasa (04/12), Siti menceritakan manfaat program JKN-KIS yang selama ini dirasakannya.

Sejak divonis mengalamai gangguan ginjal akut oleh dokter 8 tahun silam, dirinya bersama almarhum suamiya mengaku sudah menghabiskan ratusan juta untuk melakukan cuci darah.

Gagal ginjal merupakan kondisi saat  ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring cairan dan sisa-sisa makanan. Ketika kondisi ini terjadi, kadar racun dan cairan berbahaya akan terkumpul di dalam tubuh dan dapat berakibat fatal jika tidak diobati.

“Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur sekali dengan adanya program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Selama berobat dengan menggunakan kartu JKN-KIS, saya tidak pernah mendapat perbedaan pelayanan kesehatan dari pasien umum ataupun yang berbeda kelas perawatan di rumah sakit,” ungkap Siti.

Saat ditanya bagaimana jika program JKN-KIS ini diberhentikan atau tidak berlangsung lagi, Siti mengungkapkan rasa sedihnya jika Program JKN-KIS ini tidak berjalan lagi.

“Akan menjadi musibah bagi saya jika program JKN-KIS ini ditiadakan,“ kata Siti sambil mengenang, ia tak mungkin bisa terus menanggung pengobatan bila tanpa menjadi peserta JKN-KIS.

Siti menceritakan, untuk sekali cuci darah saja memakan biaya sekitar 1 sampai 1,2 juta rupiah. Jadi tanpa Program JKN-KIS, mungkin ia sudah menjual rumahnya untuk pengobatan.

Tidak hanya dirinya, tapi pasti akan ada jutaan hati yang menangis. Terutama bagi mereka dan para kerabatnya yang selama ini pengobatannya dijamin Program JKN-KIS.

“Biaya pengobatan sangat mahal saat ini, bahkan yang kaya raya pun bisa jatuh miskin karena harus menanggung biaya pengobatan yang tidak murah. Semoga saja masyarakat Indonesia menyadari untuk terus membayar iuran tepat waktu agar Program JKN-KIS ini dapat terus berlangsung,” ungkap Siti.

Siti juga menambahkan,  ia sangat berterima kasih kepada  peserta JKN-KIS  yang sadar dan membayar iuran tepat waktu. Karena iuran dari peserta yang sehatlah yang membantu peserta lain yang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan.

Dengan adanya program JKN-KIS ini peserta bisa berobat dengan tenang dan nyaman tanpa harus memikirkan biaya mahal lagi.

“Dengan gotong royong dari seluruh rakyat indonesia dan Pemerintah, Program JKN-KIS pasti akan terus berjalan dan memberi manfaat kepada ratusan juta Peserta JKN-KIS,” pungkas Siti.

FR/mj/Jamkesnews




Aplikasi Mobile JKN, Membuka Akses Lebih Besar  Layanan Kesehatan

Peserta JKN-KIS yang belum memiliki aplikasi ini, agar segera mendownloadnya mengingat fitur aplikasi yang sangat mempermudah peserta

MATARAM.lombokjournal.com —  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus mengunduh aplikasi Mobile JKN. Anjuran ini penting, sebab aplikasi ini memang dihajatkan untuk membuka akses lebih besar kebutuhan akses pelayanan kesehatan.

Di era digital saat ini, dimana hampir semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi melalui gadget, BPJS Kesehatan pun meresponnya.

Untuk menjawab kebutuhan peserta di era digital, BPJS Kesehatan pun meluncurkan aplikasi mobile JKN sejak 15 November 2017.

Pengembangan aplikasi Mobile JKN merupakan wujud nyata dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang optimal bagi peserta.

Melalui aplikasi ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat mengakses beragam informasi seputar BPJS Kesehatan secara cepat dan mudah, di manapun dan kapanpun.

Pelayanan administrasi yang dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN di antaranya adalah pendaftaran peserta, perubahan data peserta, informasi tagihan, riwayat pelayanan peserta, skrining riwayat kesehatan, pengaduan keluhan, dan berbagai informasi lainnya tentang kartu JKN-KIS.” jelas Novi.

Dengan berbagai fitur tersebut, aplikasi mobile JKN dapat membantu mengurangi antrian bagi masyarakat yang akan mendaftar menjadi peserta JKN-KIS di kantor-kantor BPJS Kesehatan.

Peserta JKN-KIS kini semakin dimudahkan karena tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor cabang maupun kantor kabupaten untuk melakukan pengurusan administrasi.

Selain itu Aplikasi ini juga diberikan fitur KIS digital, sehingga peserta  yang lupa membawa kartu KIS nya dapat menunjukan kartunya melalui aplikasi ini, dan pelayanan di fasilitas kesehatan tetap dapat diberikan.

Masyarakat yang belum memiliki aplikasi ini agar segera mendownloadnya mengingat fitur aplikasi yang sangat mempermudah peserta.

“Aplikasi mobile JKN dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore, dengan fitur dalam aplikasi ini masyarakat jadi lebih dipermudah mendapatkan akses layanan, ibaratnya semua informasi ada dalam genggaman anda, jadi pokoknya kalau anda Peserta JKN-KIS anda wajib segera download aplikasi ini semua ada dalam genggaman, diusung sebagai Slogan aplikasi ini,” jelas Kepala cabang BPJS Kesehatan cabang Singkawang Novi Kurniadi, terkait pentingnya mengunduh aplikasi Mobile-JKN

FR/rv/Jamkesnews

 




BPJS Kesehatan Beri Informasi Manfaat Program JKN-KIS Dalam EXPO 2018

Banyak masyarakat bahkan peserta JKN-KIS yang datang ke stand BPJS Kesehatan merasa terbantu dengan adanya stand tersebut di acara Pameran NTB Expo tersebut

MATARAM.lombokjournal.com  –  BPJS Kesehatan Cabang Mataram meramaikan  acara Pameran NTB Expo yang diselenggarakan untuk diselenggarakan memperingati HUT Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-60 tahun, di Science Technology and Industrial Park di Banyumulek, Jumat (07/12).

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah membuka Pameran NTB Expo yang diselenggarakan selama lima hari itu.

Rohmi mengungkapkan, NTB EXPO 2018 kali ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya.  Penyenggaraan kali ini di tengah situasi NTB yang belum pulih sepenuhnya setelah diguncang gempa besar.

Kata Rohmi, meski dengan kondisi seperti ini, NTB harus terus bangkit dengan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait jaminan kesehatan kepada masyarakat.

”Dengan begitu, diharapkan masyarakat dengan mudah mendapatkan pengetahuan tentang manfaat program jaminan kesehatan tanpa harus pergi jauh ke kantor BPJS Kesehatan,” ujar Rohmi.

Dalam acara ini, BPJS Kesehatan Cabang Mataram membuka stand pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tujuannya untuk mengakomodir kebutuhan informasi, baik dari peserta Program JKN-KIS, maupun calon peserta JKN-KIS.

Informasi yang diberikan lebih terfokus pada pelayanan peserta dan mengimbau kepada peserta JKN-KIS untuk membayar iuran tepat waktu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengatakan, Dengan dibukanya stand ini dapat memperluas informasi terkait Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Juga, sebagai wadah untuk bersilaturahmi mempererat hubungan antara pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan, masyarakat, dan juga BPJS Kesehatan. Stand BPJS Kesehatan hadir untuk melayani masyarakat dan untuk menggalakkan promosi aplikasi Mobile JKN yang dapat mempermudah mobilitas peserta,” kata Muhammad Ali.

Banyak masyarakat bahkan peserta JKN-KIS yang datang ke stand BPJS Kesehatan merasa terbantu dengan adanya stand tersebut di acara Pameran NTB Expo tersebut, salah satunya yaitu Lalu Fahrizal Cahyadi.

“Dengan adanya stand BPJS Kesehatan di kegiatan Pameran NTB Expo tersebut, saya mendapatkan informasi dan edukasi terkait inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yaitu sistem rujukan online dan pembayaran iuran secara autodebet di bank. Bahkan saya tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Cabang untuk memperbaharui kepesertaan saya ataupun mengubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) karena telah dipandu untuk men-download aplikasi Mobile JKN yang dapat di download melalui playstore pada handphone android,” tutur Fahri.

ay/yn/Jamkesnews