Di tengah upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi global justru penuh ketidakpastian

MATARAM.lombokjournal.com — Pertemuan bertajuk “Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan”  digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB di Jalan Langko, Kota Mataram, NTB, Kamis (13/12).

Kegiatan itu merupakan acara tahunan sebagai forum strategis dalam penyampaian pandangan BI terkait kondisi terkini dan prospek perekonomian ke depan.

Selain Gubernur NTB Zulkieflimansyah, juga dihadiri anggota DPRD Provinsi NTB, Anggota Forkompinda, Bupati/Wali kota di Provinsi NTB, akademisi, lembaga vertikal, perbankan, asosiasi, pelaku usaha, pondok pesantren, dan media massa.

Menurut Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Achris Sarwani mengatakan, 2018 merupakan tahun penuh tantangan bagi ekonomi Indonesia.

Di tengah upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi global justru penuh ketidakpastian.  Achris menyampaikan, tahun 2018 ini tantangan bagi perekonomian nasional dan Provinsi NTB cukup berat.

“Ekspor luar negeri Provinsi NTB terkontraksi seiring dengan terbatasnya kinerja tambang, yang disebabkan oleh cadangan bijih tembaga yang semakin menurun,” katanya.

Tekanan terhadap sektor nontambang juga terjadi karena adanya bencana gempa. Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan III 2018 terkontraksi sebesar -13,99 persen (yoy), sedangkan ekonomi non tambang juga terkontraksi -0,36 persen (yoy).

Namun, lanjut Achris, stabilitas harga di Provinsi NTB relatif terkendali. Hal ini tidak lepas dari sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Provinsi NTB dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif dalam kebijakan pengendalian inflasi.

Kata Achris, untuk menciptakan perekonomian yang semakin kuat, inklusif, dan berkualitas, ada  tiga  hal yang perlu dilakukan..

Pertama, perlunya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan terdampak gempa. Kedua, mengoptimalkan peluang Provinsi NTB sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. Ketiga dengan mengoptimalkan pontensi sumber daya alam dengan melakukan peningkatan nilai tambah.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan, pemulihan dan pengembangan ekonomi Provinsi NTB membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Khususnya untuk mempercepat langkah rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke NTB, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.

“Terima kasih Bank Indonesia yang telah mendorong kinerja sektor pariwisata, memberdayakan UMKM, mendorong kelancaran sistem pembayaran tunai maupun non tunai, dan sejumlah program social,” kata Zul.

Sebagai rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), juga diselenggarakan berbagai kegiatan. Seperti Expo UMKM binaan Bank Indonesia, pasar murah yang merupakan bagian dari program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, penukaran kartu GPN, penukaran uang baru dan uang yang ditarik dari peredaran, fashion show, library on the street, dan band performance.

Kegiatan itu, sebagian berlangsung di halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB.

“Masyarakat dapat menikmati berbagai acara tersebut dengan berbelanja barang kebutuhan pokok di pasar murah, melihat produk Bank Indonesia di perpustakaan yang akan dipasang di halaman kantor, atau menukarkan uang yang telah ditarik dari peredaran,” kata Zul.

AYA

Upaya untuk menjaga kualitas layanan baik dari internal BPJS Kesehatan ataupun bersama stakeholder dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS

lombokjournal.com —

MATARAM;     BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggelar kegiatan Pertemuan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) se-Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Barat, Selasa (11/12).

Pertemuan itu untuk memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terselenggara dengan baik,

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer (PMP) BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Nengah Dwi Jendra Atmaja menyampaikan, BPJS Kesehatan selalu berusaha mengembangkan sistem kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan medik peserta.

Itu  menjadi fokus BPJS Kesehatan, sebab menyangkut pembiayaan nasional selalu akan berdampak pada sustainabilitas atau keberlanjutan Program JKN-KIS

Diterangkan, upaya ini penting dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kualitas layanan baik dari internal BPJS Kesehatan ataupun bersama stakeholder dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS secara efektif dan efisien.

“Kami juga mengharap dukungan dari segenap pihak untuk bersama-sama mengawal jalannya program ini,” ujar Nengah.

Wakil Ketua TKMKB Cabang Mataram, I Gusti Ayu Rai Astarini  menyampaikan hasil dari supervisi TKMKB ke beberapa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang secara rutin melakukan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).

Supervisi pemantauan mandiri tatalaksana diabetes militus ini berupa pengambilan data peserta JKN-KIS yang terdaftar sebagai peserta Prolanis binaan FKTP tersebut.

“Kami akan menyampaikan hasil data self assessment di FKTP pada TKMKB tingkat nasional nanti, agar ke depannya pemantauan kesehatan peserta Prolani, khususnya peserta diabetes militus, bisa lebih ditingkatkan lagi. Jika upaya ini dilakukan secara optimal, diharapkan bisa menekan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS yang menderita penyakit kronis,” ujar Ayu.

Ketua TKMKB Provinsi Nusa Tenggara Barat I Komang Gerudug berharap ke depannya TKMKB Cabang Mataram bersama Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dapat melakukan evaluasi Prolanis secara berkala sehingga indikator proporsi penderita diabetes melitus terkontrol.

“Hal ini nantinya bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu FKTP dalam mengelola peserta JKN-KIS yang bergabung dalam klub Prolanis binaan FKTP tersebut,” tegas Gerudug.

Kegiatan ini dihadiri Ketua TKMKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua TKMKB Cabang Mataram, Ketua TKMKB Cabang Selong beserta seluruh anggota TKMKB, serta jajaran BPJS Kesehatan setempat.

ay/yn/Jamkesnes

Sistem Online Single Submission atau OSS ini diharapkan memberikan kemudahan bagi Badan Usaha dalam memenuhi kewajibannya mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

lombokjournal.com —

MATARAM;    BPJS Kesehatan Cabang Mataram mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, mekanisme integrasi pendaftaran JKN-KIS Badan Usaha melalui OSS kepada Pekerja Penerima Badan Usaha, Rabu (12/12).

Sosilisasi itu merupakan upaya percepatan implementasi Online Single Submission (OSS)

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengatakan, adanya sistem OSS ini diharapkan memberikan kemudahan bagi Badan Usaha dalam memenuhi kewajibannya mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dijelaskannya, sistem OSS dibangun untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha.

”Caranya, dengan menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik juga memberikan kemudahan pendaftaran JKN-KIS bagi badan usaha. Untuk menyukseskan sistem OSS ini, koordinasi antar instansi dan lembaga terkait harus terjalin optimal,” ujar Ali.

Ali mengharapkan dukungan dari seluruh pihak untuk tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Pemberi kerja dalam hal ini baik Pemerintah maupun swasta, dapat mendaftarkan seluruh pegawai dan anggota keluarganya pada Program JKN-KIS melalui kanal pendafataran OSS, Portal Bersama BPJS, maupun melalui sistem Elektronik Data Badan Usaha (e-Dabu).

“Pemerintah dan swasta pun dapat bersinergi dan berkoordinasi untuk memberikan informasi dan masukan untuk kemajuan dan kesinambungan Program JKN-KIS ini,” kata Ali.

Mewakili DPM-PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nurwahidah memaparkan alur prosedur bagi badan usaha dalam menggunakan sistem OSS. Mulai dari membuat user-ID, masuk ke sistem OSS dengan user-ID yang telah didapat hingga mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

“DPMPTSP terus memperbaiki sistem pelayanan kepada peserta, dengan adanya sistem OSS ini, badan usaha tidak ada alasan lagi untuk tidak mendaftarkan perusahaannya karena ribet atau berbelit-belit,” ujar Nurwahidah.

Sosialisasi dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Ketua APINDO Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua APINDO Kota Mataram, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.

ay/yn/Jamkesnews

Yayasan IKIP Mataram sejak tahun 2018 menyediakan beasiswa untuk siswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi di IKIP Mataram dalam berbagai bidang, seperti Tahfiz AlQuran, Juara  Olahraga, dan lain-lain

MATARAM.lombokjournal.com — IKIP Mataram mewisuda Program Magister Pendidikan dan Sarjana Pendidikan Periode I Tahun akademik 2018/2019, Rabu (12/12) 2018 di Hotel Lombok Raya.

Mahasiswa yang diwisuda berjumlah 636 orang dengan rincian;

• Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 158 orang
• Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA (FPMIPA) 121 orang
• Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) 259 orang, terdiri dari wisudawan mahasiswa reguler 137 orang dan mahasiswa program sarjana kependidikan guru dalam jabatan (PSKGDJ) 122 orang
• Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) 98 orang, terdiri dari jenjang S1 96 orang, dan jenjang S2 sebanyak 2 orang.

Dari total jumlah wisudawan, sebanyak 64 orang lulus dengan predikat cumlaude (Dengan Pujian), dan Peraih IPK Tertinggi atas nama Hifzani Nurwanti dari Program studi Pendidikan Kimia dengan IPK 3,84.

Rektor IKIP Mataram Prof. Kusno, DEA.,Ph.D  saat menyampaikan sambutan memaparkan, kebutuhan pendidikan di masa depan sesuai dengan revolusi industri 4.0.

“IKIP Mataram sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan terus mempersiapkan dan menyiapkan diri dalam menghadapi perkembangan zaman khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Prof Kusno.

Menurutnya, sebagai institusi yang Terakreditasi B dari BAN PT, IKIP Mataram secara konsisten melakukan upaya peningkatan kualitas SDM dan pelayanan.

Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram, H.L. Rusmiady mengapresiasi perkembangan IKIP Mataram yang secara kontinyu membangun sistem yang baik di internal.

“Sehingga Sistem Organisasi dan Tata Kerja, sistem pelayanan, kualitas dosen dan karyawan semakin menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Hal ini terbukti dengan peringkat Akreditasi IKIP Mataram yaitu B dari BAN PT, ” kata Rusmiady.

Yayasan IKIP Mataram sejak tahun 2018 menyediakan beasiswa untuk siswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi di IKIP Mataram dalam berbagai bidang, seperti Tahfiz AlQuran, Juara  Olahraga, dan lain-lain.

Kebijakan pemberian beasiswa prestasi tersebut berlanjut pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2019. Bagi yang mau berprestasi atau meningkatkan prestasi mari kuliah di kampusnya mahasiswa berprestasi, ajaknya penuh semangat.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Bernardus Beda Keda mewakili Pemerintah Daerah Flores Timur, menyampaika terima kasih dan penghargaan kepada  IKIP Mataram yang bersedia bekerjasama dalam membantu peningkatan kualitas guru olahraga di Flors Timur melalui Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan (PSKGDJ).

Dalam wisuda kali ini, juga diwisuda  111 guru olahraga Flores Timur di tambah 11 dari Kabupaten Lembata.

“Kami berharap kerjasama dengan IKIP Mataram dapat terus berlanjut dalam program kegiatan lainnya,” kata Bernadus.

AYA

Kreativitas kewira-usahaan di kalangan emak-emak perlu didorong untuk menjaga ketahanan ekonomi  rumah tangga akibat makin tingginya biaya kebutuhan hidup harian

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Sektor Pertanian butuh gagasan dan inovasi untuk mengembangkannya, sehingga membawa dampak manfaat ekonomis pada masyarakat, khususnya menambah income rumah tangga emak-emak.

Jadi, tak cukup hanya pada potensi dan kendala-kendalanya saja.

Hal itu yang membuat Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, Dapil NTB II/P. Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK), selalu turun ke lapangan menyerap aspirasi sekaligus memotret peluang-peluang inovasi dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di NTB ini, Rabu (12/12)

HBK yang konsen dan besar perhatiannya terhadap isu pertanian ini mengatakan, salah satu inovasi yang harus terus didorong adalah pengembangan kreativitas pasca produksi pertanian, yakni pengolahan produk-produk turunan.

“Misalnya komoditas cabai. Itu di beberapa Desa di Lombok sudah dikembangkan, diolah menjadi sambal khas Lombok dan dikemas dengan baik. Ini bisa mendorong added value atau nilai tambah ekonomis,” katanya.

Pengolahan produk turunan seperti cabe bisa juga dilakukan untuk komoditas lainnya.

Untuk komoditas cabai, kondisi cuaca memasuki musim penghujan tentu akan banyak tantangan. Hasil panen pun bisa rentan membusuk.

Menurut HBK, dengan mengolah cabai ke produk turunan seperti sambal khas Lombok, maka resiko kerugian akibat rusaknya komoditi bisa diatasi. Bahkan hal ini membawa nilai tambah secara ekonomis.

Pengolahan pasca panen juga tak harus dilakukan dengan produksi besar-besaran. Bisa dimulai dengan usaha rumahan atau home industry.

Kelompok emak-emak bisa memulainya dengan membuat produk-produk makanan khas wilayahnya masing-masing yang bisa diunggulkan.

Kreativitas kewira-usahaan di kalangan emak-emak perlu didorong untuk menjaga ketahanan ekonomi  rumah tangga akibat makin tingginya biaya kebutuhan hidup harian.

“Selain sambal, kan bisa juga keripik ubi, atau komoditas lainnya. Yang jelas kalau komoditas pertanian diolah jadi produk turunan, tentu nilai ekonomisnya akan meningkat,” katanya.

Spirit Wira-Usaha

Ia mengakui, memang dibutuhkan spirit wirausaha dalam hal membuka peluang usaha disektor produk olahan pertanian. Sehingga pihaknya selalu mendorong, dimulai dari Kader-kader Gerindranya sendiri dalam mengedukasi masyarakat .

Selain itu, ungkap HBK, peran dan perhatian Pemda dan stakholders terkait juga sangat dibutuhkan.

“Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan bisa mendukung pembinaan sampai kemasan dan pemasarannya,” katanya.

HBK menambahkan, untuk pemasaran pun saat ini tidak terlampau sulit, karena perkembangan teknologi informasi yang semakin mendukung.

Pola pemasaran online bisa menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan.

“Selama produk dan kemasannya baik dan menarik, pasar pasti datang sendiri,” tandasnya.

Me

Tujuh isu strategis dalam Strategi Kebudayaan, salah satunya yaitu praktik pemikiran kebudayaan yang menghadapi tantangan, baik akibat globalisasi, maupun pembenturan kebudayaan dengan agama

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Kebudayaan yang inklusif merupakan kunci menghadapi intoleransi dan konservatisme yang semakin meningkat. Sikap itu mulai mengancam keberadaan tradisi dan budaya asli yang dianggap tak sesuai dengan ketentuan agama tertentu.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, mengatakan itu di tengah-tengah penyelenggaraanKongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018.

“Sifatnya saling belajar, saling mengenal, saling tahu sudut pandang orang yang berbeda, berusaha memahami, empati, sehingga kemudian toleransi akan muncul dari pemahaman, bukan karena doktrin,” ungkapnya, di sela-sela Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, yang berlangsung mulai Rabu (5/12) hingga Minggu (9/12).

Hilmar Farid mengaku memahami jalan pikiran pihak-pihak yang yang menganut konservatisme.

Menurutnya, keterbatasan pengalaman dan lingkungan di mana mereka bergaul, menjadi sejumlah faktor yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka.

“Saya juga tidak setuju kalau misalnya ‘harus toleran’, ‘harus Bhinneka Tunggal Ika’, dan sebagainya, tapi enggak kasih jalan, gimana sih caranya harus menjadi Bhinneka Tunggal Ika?” lanjutnya.

Ia menegaskan, strategi mengelu-elukan multikulturalisme dan retorika saling menghargai tidak cukup untuk menembus ‘tembok-tembok’ yang dibangun oleh sebagian pihak untuk mengkotak-kotakkan kelompok masyarakat.

“Yang kita perlu lakukan sebelumnya di pemerintahan itu (adalah) memperkuat daya cerna kebudayaan orang, sehingga dia bisa menerima apapun yang dia lihat tanpa buru-buru kemudian mengambil sikap menolak. Itulah semangat kongres kebudayaan 2018 ini,” ujarnya.

Tidak seperti kongres-kongres sebelumnya yang didominasi diskusi budaya dan presentasi makalah, tahun ini, kongres juga menampilkan beragam jenis budaya nusantara, dan rencananya akan menelurkan produk konkrit berupa Strategi Kebudayaan.

Dokumen ini merupakan rangkuman aspirasi dan harapan pelaku kebudayaan dari lebih dari 300 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Terdapat tujuh isu strategis dalam Strategi Kebudayaan tersebut, salah satunya yaitu praktik pemikiran kebudayaan yang menghadapi tantangan, baik akibat globalisasi, maupun pembenturan kebudayaan dengan agama.

BACA JUGA ; Jokowi Catat Sejarah, Alokasikan Dana Abadi Kebudayaan Rp 5 Triliun

Nantinya, Strategi Kebudayaan ini akan disusun menjadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK), yang akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di masa yang akan datang.

Rr

Sumber; BBC news Indonesia

Dalam pertemuan dengan seniman dan budayawan, Jokowi meminta masukan dari seniman dan budayawan soal strategi mengembangkan kebudayaan di Tanah Air

lombokjournal.com —

JAKARTA ;  Penyair dan eseis Goenawan Moehammad menyebut Presiden Joko Widodo  mencatat sejarah baru, dengan mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp5 triliun.

Saat bertemu dengan para budayawan dan seniman di Istana Negara, Selasa (11/12), Goenawan Moehamad menyampaikan pada Presiden Jokowi tentang perlunya Dana Abadi Kebudayaan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun merespon positif dan akan mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp 5 triliun tahun depan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan menggelontorkan dana kebudayaan sebesar Rp 300 miliar. Penganggaran ini sesuai dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan pada 9 Desember 2018.

“Saya hanya melanjutkan (hasil) Kongres Kebudayaan, yaitu perlunya diadakan Dana Abadi Kebudayaan. Pak Jokowi mengatakan iya dan dimulai tahun depan Rp 5 triliun, lima tahun pertama,” kata Goenawan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Penggunaan Dana Abadi Kebudayaan tersebut nantinya digunakan untuk pelatihan kesenian seperti menari, puisi, maupun festival kesenian.

“Dalam sejarah Republik Indonesia ini pertama kali. Jadi Pak Jokowi membangun, membuat sejarah,” ujar Goenawan.

Meski demikian diakuinya, ia belum tahu apakah anggaran Rp 5 triliun sudah cukup untuk mengembangkan seni dan budaya di Tanah Air.

“Karena belum dipraktekkan. Jadi itu harus ada hitungannya, tapi jauh daripada tidak ada,” ujar Goenawan.

Namun dengan adanya Dana Abadi Kebudayaan, para budayawan dan seniman tidak perlu lagi mencari anggaran dari pihak lain. Selama ini, para seniman mengajukan permohonan dana kepada pihak tertentu sebelum pagelaran budaya dilaksanakan.

“Dulu ngemis-ngemis dan tidak dapat. Jadi Putu Wijaya bertahun-tahun kalau dia mentas dapat dari mana dia? Dia mentas minta sana minta sini, nah ini nggak boleh lagi,” jelas Goenawan.

Minta Masukan Seniman

Presiden Jokowi menerima 37 seniman dan budayawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa sore. Dalam pertemuan, Jokowi meminta masukan dari seniman dan budayawan soal strategi mengembangkan kebudayaan di Tanah Air.

Seniman dan budayawan yang hadir di antaranya penyair M. Aan Mansyur, pegiat tradisi kesepuhan Abah Asep Nugraha, produser film berbasis budaya Abdul Azis, pegiat Suku Osing Aekanu Haryono, dan praktisi film Alex Sihar.

BACA JUGA ; Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, Menguatkan Budaya Yang Inklusif

Ada juga sejarawan Bonie Triyana, penggerak Sekolah Rimba Butet Manurung, penyair Goenawan Muhamad, pegiat musik Jaya Suprana, dan pegiat literasi budaya Nirwan Arsuka.

Titin S

Sumber; Liputan6

Seluruh peserta JKN-KIS diajak segera melunasi tunggakan iuran JKN-KIS, dan jangan sampai berlarut-larut menunggak yang akan memberatkan pembayarannya

MATARAM.lombokjournal.com — Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang efektif berlaku bulan ini, mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) agar lebih tertib melaksanakan kewajibannya membayar iuran.

Regulasi tersebut memang mengatur tata cara pembayaran iuran, khususnya perubahan pada jumlah maksimal bulan tunggakan iuran yang dapat ditagihkan. Dengan regulasi tersebut,pemerintah membantu mengatasi defisit pada BPJS Kesehatan.

Tata cara pembayaran iuran yang baru contohnya seperti ini, jika peserta program ini menunggak iuran JKN-KIS selama 30 bulan, maka berdasarkan peraturan yang berlaku sebelumnya ia akan ditagihkan iuran tertunggaknya sebanyak 12 bulan dan ditambah 1 bulan iuran bulan berjalan.

”Namun, terhitung 18 Desember 2018i, peserta akan ditagihkan iuran tertunggaknya sebanyak 24 bulan dan ditambah 1 bulan iuran bulan berjalan sesuai dengan peraturan yang terbaru,” kata Lalu Kahar Kusman, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Kusman mengajak seluruh peserta JKN-KIS untuk segera melunasi tunggakan iuran JKN-KIS, dan jangan sampai berlarut-larut menunggak yang akan memberatkan pembayarannya.

Menurutnya, aturan ini diterbitkan merupakan perhatian pemerintah terhadap program JKN-KIS, agar bisa terus memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Kami juga melakukan beberapa upaya untuk menagih iuran peserta JKN-KIS yang menunggak. Salah satunya dengan melakukan penagihan melalui telepon atau kunjungan langsung ke rumah peserta,” tambahnya.

Dikatakannya, saat ini pihak BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pihak perbankan untuk proses auto debet pembayaran iuran. Peserta hanya perlu ke bank dan mengisi form auto debet.

Upaya ini untuk memudahkan peserta karena dalam beberapa kasus memang ada peserta JKN-KIS yang karena kesibukan akhirnya lupa untuk membayarkan iurannya.

Tentu saja, yang penting pastikan saldo dalam rekening mencukupi untuk proses auto debet tersebut.

Rr

Target lokasi pengawasan antara lain Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Senggigi, Kuta, dan sejumlah wilayah di Lombok yang dinilai perlu adanya pengawasan karena banyaknya jumlah warga asing

MATARAM.lombokjournal.com —  Operasi pengawasan warga asing  di seluruh Hotel atau Tempat pariwisata di Lombok,  Sabtu (08/12)  pagi dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram

“Pelaksanaan operasi pengawasan ini dilakukan untuk menguatkan pengawasan kunjungan Warga Negara Asing (WNA), dan meminimalisir pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA tersebut,” ungkap Kurniadie, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Tujuan operasi pengawasan itu untuk memberikan pemahaman masyarakat atau pengguna tenaga kerja asing, semua harus sesuai ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan Kurniadie, operasi pengawasan sejatinya untuk mengenalkan beberapa program Kantor Imigrasi. Salah satunya melakukan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang tersedia secara online.

Dari jumlah 81 pegawai terbagi menjadi 10 tim, dan dalam satu tim terdapat kurang lebih 7 anggota. Kesepuluh tim tersebut pergi berpencar ke sejumlah target lokasi yang telah ditentukan.

Target lokasi tersebut antara lain Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Senggigi, Kuta, dan sejumlah wilayah di Lombok yang dinilai perlu adanya pengawasan karena banyaknya jumlah warga asing.

“Sasarannya, kita akan mengunjungi hotel-hotel atau pun lokasi di mana perusahaan tersebut menggunakan tenaga kerja asing atau (terdapat) WNA yang beraktivitas,” ujarnya

Operasi sosialisasi simpatik ini dilakukan secara kontinu oleh seksi pengawasan dan penindakan (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk tetap konsisten melakukan pembinaan tentang keberadaan dan kegiatan orang asing.

“Kita gerakkan semua agar lebih menyentuh dan merata ke seluruh wilayah kerja kami,” terangnya.

Meski pun berfokus pada kegiatan sosialisasi dan pembinaan, namun jika hasil operasi pengawasaan tersebut didapati warga asing yang menyalahi ijin tinggal, akan langsung dilakukan tindakan.

AYA (*)

Klinik tersebut sangat penting untuk memecahkan setiap permasalahan petani dalam membudidayakan pertaniannya

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR ;  Klinik pertanian sebagai terobosan baru di bidang pertanian, resmi berdiri di Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kab. Lombok Timur.

Klinik pertanian tersebut merupakan terobosan baru dan yang pertama kali ada di NTB.

Berdirinya Klinik pertanian ini merupakan terobosan baru untuk mengantisipasi kegagalan dalam membudidayakan hasil pertanian maupun mendiagnosa permasalahan pertanian.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), secara langsung hadir pada peluncuran Klinik pertanian tersebut, didampingi isteri tercinta, Hj. Dian Bambang Kristiono.

HBK yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut-1, dari Dapil NTB II/P. Lombok, mengapresiasi terbentuknya Klinik pertanian tersebut. Menurutnya, Klinik tersebut sangat penting untuk memecahkan setiap permasalahan petani dalam membudidayakan pertaniannya.

“Klinik pertanian ini sangat penting untuk para petani bisa berkumpul, berkomunikasi, bermusyawarah dan sekaligus mencari solusi-solusi jika menemukan masalah dan hambatan,” ujarnya, Minggu, (9/12.

HBK yang hadir bersama istri, mengatakan akan mendharmabaktikan sisa hidupnya untuk para petani Lombok jika kelak terpilih menjadi anggota DPR RI.

“Saya akan mendharmabaktikan diri saya untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kesejahteraan para petani Lombok. Saya akan sangat bangga bila mampu menjadi bagian dari kemajuan dan kesejahteraan petani Lombok,” ucapnya.

Pertanian ; Jawaban Atasi Pengangguran

HBK menegaskan, pertanian adalah jawaban dalam mengatasi problematika pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan.

“Kalau saya terpilih nanti, in shaa Allah, saya akan konsentrasi di bidang pertanian. Pertanian adalah jawaban juga jalan keluar dalam mengatasi problematika pengangguran, serta untuk peningkatan kesejahteraan. Kalau Lombok ingin sejahtera, maka sejahterakan dulu para petaninya,” ungkapnya disertai tepuk tangan yang meriah dari ratusan petani yang hadir.

Dia juga mengungkapkan, jika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI, maka kesejahteraan para petani Lombok dipastikan akan lebih terjamin karena mereka  memiliki jembatan untuk mengakses Presiden RI.

Dengan kehadiran HBK, para petani Lombok juga akan memiliki kemudahan dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada Presiden RI.

“Cita-cita luhur saya adalah, bagaimana saya bisa menjadikan P. Lombok ini menjadi lumbung pangan nasional, mengatasi ketergantungan kita terhadap impor pangan dari luar negeri. Seperti kata Prabowo, sesungguhnya kita bisa menyetop impor pangan kita karena kita bisa dan kita mampu menyediakannya,” tutur HBK.

HBK diketahui telah hidup di tiga zaman dalam perjalanan hidup Prabowo Subianto. Saat Prabowo menjadi Komandan Kopassus, HBK diangkat menjadi Sekretaris Staf Pribadinya, sebelum menjadi Komandan Batalyon di Grup-4 Kopassus.

Kemudian pada saat Prabowo pensiun, dan memilih jalan hidup baru sebagai pengusaha, HBK dipercaya menjadi salah satu Direktur di setiap perusahaan yang Prabowo pimpin atau miliki.

Dan kini, pada saat Prabowo menjadikan politik sebagai alat perjuangannya, yaitu melalui Partai Gerindra, kemudian HBK lagi-lagi memegang jabatan strategis yaitu sebagai Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai besutannya.

Sementara itu, penggagas Klinik pertanian, Haji Subhan, yang juga kader dan caleg Partai Gerindra mengatakan, terbentuknya Klinik pertanian tersebut berawal dari masih banyaknya para petani yang mengeluh karena hasil pertaniannya rusak tanpa mengetahui faktor penyebabnya.

“Dari permasalahan yang kita hadapi itu, maka tercetuslah untuk membentuk Klinik ini. Supaya para petani tidak salah dalam mendiagnosa serta menterapi penyakit pertanian kita,” katanya.

Alhasil, lantaran tidak mengetahui penyebab rusaknya tanaman mereka, para petani kerapkali mengeluarkan biaya banyak untuk membeli bermacam-macam pupuk maupun pestisida.

“Kita banyak keliru dalam membudidayakan pertanian kita sehingga menyebabkan pembengkakan biaya,” ungkapnya.

Diketahui, pertanian cabai sudah digeluti para petani di desa Kerongkong sejak tahun 1995. Hingga kini, setiap harinya, para petani di desa tersebut berhasil mengirimkan 20 hingga 30 ton cabai ke P. Jawa.

Pada Klinik pertanian tersebut, digandeng empat Perusahaan yang konsen pada bidang pertanian masing-masing perusahaan pestisida, pupuk, bibit dan ilmu tanah.

Petani yang menemukan permasalahan dalam budidaya pertanian mereka dapat langsung bertanya ke Klinik pertanian tersebut, bahkan hanya melalui telepon.

Nantinya tim yang akan turun mengecek, apa permasalahan yang terjadi pada budidaya pertanian mereka.

Me