Nilai impor NTB pada bulan Oktober 2018 mengalami kenaikan sebesar 159,60 persen, dibandingkan dengan impor bulan September 2018

MATARAM.lombokjournal.com — Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Oktober  2018 sebesar US$ 1.856.372, mengalami penurunan sebesar 95,73 persen jika dibandingkan dengan ekspor  bulan September 2018 yang bernilai US$ 43.504.228.

BPS NTB merilis itu di hadapan wartawan pada Kamis (15/11)di Aula BPS NTB kepada wartawan.

“Ekspor pada bulan Oktober 2018 yang terbesar ditujukan ke Hongkong yaitu sebesar 54,60 persen, Australia sebesar 20,78 persen dan  Amerika Serikat 12,34 persen,” ujar Suntono, Kepala BPS NTB.

Suntono merincikan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Oktober 2018 adalah perhiasan/permata  senilai US$ 1.392.071 (74,99 persen); garam, belerang, kapur senilai US$ 191.974 (10,34 persen), ikan dan udang sebesar US$ 105.519 (5,68 persen)  dan biji-bijian berminyak senilai US$ 80.750 (4,35 persen).

Suntono menyatakan, berbeda dengan ekspor sebaliknya nilai impor NTB pada bulan Oktober 2018 senilai US$ 34.704.246. Ini berarti impor mengalami kenaikan sebesar 159,60 persen, dibandingkan dengan impor bulan September 2018 sebesar US$ 13.368.344.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Finlandia (59,14 persen) dan Thailand (14,34 persen).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Mesin/ Peralatan Listrik  (40,33 persen) Mesin-mesin/ pesawat mekanik (24,87 persen), Gula dan Kembang Gula (14,34 persen), serta Bahan Bakar Mineral (6,74 persen),” kata Suntono.

AYA

Perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com —  Bencana banjir dan longsor  yang mulai terjadi di sejumlah wilayah di NTB, seperti di Dompu, Bima, dan Sumbawa Barat, meski telah ditangani pemerintah setempat harus diikuti langkah komperehensif.

Dinas PU terkait diharapkan mengatasi persoalan pembuangan air yang tersendat saat hujan tiba, disamping itu juga pihat terkait harus mengatasi persoalan dampak lingkungan dan perambahan hutan.

“Ini semua dampak dari kerusakan lingkungan dan perambahan hutan, yang terjadi di Dompu, fungsi hutan sudah beralih ke tanaman jagung, jadi hutan sudah dirambah akibatnya saat hujan banjir,” ujar  Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Agung Pramuja, Kamis (15/11) di Kantor BPBD NTB.

Hal serupa juga terjadi di Bima, dimana alih kerusakan hutan juga menjadi penyebab dari banjir yang menimpa wilayah tersebut. Selain perambahan hutan, alih fungsi lahan menjadi permukiman juga memiliki andil.

“Terjadi penyempitan sungai, karena permukiman ambil bahu sungai,” terangnya.

Dikatakan, perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak terkait. Agung menambahkan bencana banjir memang belum terjadi di Lombok.

Namun, potensi banjir di Lombok tetap ada, terutama wilayah di Lombok Timur bagian selatan yang pernah mengalami banjir tahun lalu.

“Di Sambelia (Lombok Timur) itu kemarin kena gempa, banyak retakan tanah di perbukitan yang juga berpotensi longsor dan banjir bandang saat banjir,” katanya.

AYA

Sebelum tahun 2019, semua peralatan diupayakan seratus persen terpasang di semua kecamatan per 1 Desember 2018

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Masyarakat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak akan repot jauh-jauh lagi mengurus dokumen adminduk di Kantor Dinas Pencatatan Sipil (Ducapil) Lotim.

Baik pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan jenis dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim akan melimpahkan proses pengurusan dan pembuatannya itu di masing-masing kecamatan per tanggal 1 Januari 2019.

Sarana pendukung yang akan dipakai di kecamatan sudah disiapakan oleh Pemkab Lotim agar pelayanan tetap prima dan lancar.

“Sekarang ini dalam proses persiapan. Baik dari sisi peralatan maupun dari sisi SDM-nya,” ujar Kepala Dinas (Kadis) Ducapil Lotim, Satriadi, di ruang kerjanya, Selong, Rabu (14/11) siang.

Satriadi menuturkan, semua peralatan yang akan dipakai sudah ada dan mulai dipasang di masing-masing kecamatan.

“Setiap hari terus kita bertambah kecamatan-kecamatan yang kita pasangkan alat-alatnya,” akunya.

Bagi kecamatan yang belum dipasangkan alat, salah satu solusinya yaitu dokumen adminduk bisa dicetak di kecamatan terdekat.

“Jadi semua kecamatan sudah kita pakai, sudah kita berikan dia kode akses, ketika alatnya tidak siap,” terangnya.

Seperti Sikur bisa ke Terara. Petugasnya bisa ke Terara, masyarakatnya tetap mengurus di Kecamatan Sikur. Petugasnya menyelesaikan di Kecamatan Terara.

” Itu solusi sementara ya,” tambah Satriadi.

Sebelum tahun 2019, semua peralatan diupayakan seratus persen terpasang di semua kecamatan per 1 Desember 2018.

Dengan demikian, pihak Ducapil terus menyempurnakan peralatan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak tarkait untuk menambah tenaga PNS yang masih kurang.

“Tenaga PNS itu masih kurang. Sementara operator di Kecamatan masih dua orang,” ucap Satriadi.

Dalam waktu dekat, pihak Dukcapil akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak terkait soal kebijakan Bupati Lotim ini.

Razak

Surat dari PT. AMNT tanggal 14 Mei 2018 terkesan menghalangi upaya Pengangkutan barang bekas sisa tahap kedua

MATARAM.lombokjournal.com — PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)  AMNT dinilai mempersulit pengambilan barang bakas yang dibeli an sudah dibayar lunas oleh pengusaha asal Jawa, Budi Haryanto.

Budi selaku pembeli barang bekas  PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), mempersoalkan sikap perusahaan tambang tersebut, karena belum juga beritikad menyerahkan untuk proses pengangkutan.

“Selaku perusahaan yang memenangkan lelang belum juga diberikan haknya untuk mengangkut, padahal kami sudah lunas dibayar sejak Desember 2015,” ujarnya saat jumpa pers,  Rabu (14/11).

Pada media Budi menuturkan, sebelumnya bekerjasama dengan PT. Sinar Tubalong Mandiri (PT STM) dalam bentuk kontrak untuk pembelian scrap saat PT. AMNT masih bernama PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Karena ada ketentuan di sana memberdayakan perusahaan lokal.

Iapun  melalui PT. STM membuat kesepakatan dengan PT. Newmont waktu itu, membeli barang barang bekas dengan jenis grinding ball bekas, general scrap, kabel bekas, conveyor belt bekas, tertuang dalam kontrak nomor SA 1503/001 pada tanggal 1 Desember 2015.

Terdapat klausul tambahan, batas akhir kesepakatan itu tanggal 30 Juli 2017.

Setelah PT. NNT diakuisisi PT. AMNT,  perjanjian tetap berlaku sehingga material barang bekas itu beralih tanggungjawab ke AMNT dan  perjanjian berlaku.

Setelah ada kesepakatan itu, Budi membeli barang bekas tadi dengan kuantitas 7000  ton tersebut seharga Rp 1100 per kilogram.  Sehingga nilai total harga jual Rp 7.892.500.000.

Setelah melunasi, Budi melakukan pengangkutan bertahap.  Pengangkutan pertama tahun 2016 untuk 4,553  ton dengan harga barang Rp 5.134.1.333.263.

Sehingga kemudian tersisa  barang bekas sebanyak 2,446 ton dengan nilai Rp 2.758.366.263 yang akan diangkut berikutnya tahun 2017.

Namun saat akan mengangkut, muncul surat dari PT. AMNT tanggal 14 Mei 2018 yang terkesan menghalangi upayanya mengangkut barang bekas sisa tahap kedua.

Dalam  surat itu  pihak PT. AMNT berpegang pada perjanjian, kontrak berakhir tanggal 30 Juli.

Saat Budi akan mengambil barang tahun yang sama melalui PT. STM, tiba tiba pihak perusahaan mempersulitnnya dengan menyampaikan berbagai alasan.

Melalui email yang diterima tanggal 14 Mei 2018 itu pihak PT. AMNT justru memberikan opsi terkait pembelian barang bekas itu.  Pertama,  PT. AMNT menawarkan uang Rp 2,7 miliar kembali dengan utuh plus bunga deposito per tahun.

Opsi kedua, sisa barang bekas yang belum diangkut sebanyak 2,4 ton tetap bisa diambil dengan syarat,  pihak PT. STM bisa menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan seperti Izin Pemuatan Barang (IPB)  bisa dilengkapi.

Pada penutup surat,  PT. STM diberi batas waktu sampai 28 Mei untuk menyatakan sikap. Jika tidak ada respon, maka dianggap memilih opsi pertama,  uang dikembalikan.

Walaupun ada surat itu, Budi tetap kirim kapal untuk angkut barang bekas itu dan nyandar di Pelabuhan Benete. Namun sampai dengan tanggal 10 November 2018 setelah 12 hari parkir, upayanya mengangkut barang bekas yang jadi haknya itu dihalang halangi. Bahkan dicegat security PT. AMNT.

Budi mengaku menolak ada opsi lain. Ia hanya ingin barang diangkut karena menganggap sebagai hak. Artinya, tetap menjalankan opsi kedua bahkan sebelum diberi pilihan karena dokumennya sudah tidak ada masalah.

Buktinya,  pengangkutan pertama sudah selesai IPB dan dokumen lainnya dan sudah bayar pajak 2 persen ke negara.

Toh, jika opsi pertama yang berlaku, sampai dengan Oktober uang tak kunjung direalisasikan. Malah PT. AMNT mengutus pengacara menemuinya.

Sampai saat ini, dua opsi itu tak direalisasikan. Baik dalam bentuk penyerahan sisa barang bekas maupun dalam bentuk pengembalian uang.  Akibat gagal mengangkut material itu, Budi merasa dirugikan secara moril dan materiil.

“Saya harus menanggung rugi sewa kapal Rp 490 juta, belum harus membayar maintenance dan ABK. Belum lagi harus sewa sandar Rp 25 juta per hari. Kapal terpaksa saya kembalikan kosong,” pungkasnya.

Atas kasus tersebut pihak PT AMNT belum memberi tanggapan.

AYA (*)

Agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan

lombokjournal.com —

Mataram ;  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan, beragam kritik yang disampaikan para anggota Dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah harus disadari dan didasari sebagai fungsi kontrol agar roda pemerintahan bisa berjalan diatas rel yang benar.

Namun kritik dan sorotan untuk pemerintah juga harus disertai dengan data dan fakta yang akurat, bukan sekadar karena tendensi tertentu.

“Ya, fungsi Dewan khan memang menjadi mitra yang mengontrol dan mengawasi roda pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah mengkritisi kebijakan dan program pemerintah agar berjalan sesuai yang direncanakan. Tapi, kritik juga harus berdasarkan data dan fakta”, kata HBK di Kantor Pemenangan HBK, Jalan Kulintang III, No. 3, Kota Mataram , Selasa (12/11).

HBK yang maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB-2/Pulau Lombok, dengan nomor urut-1 ini mengatakan, jika ia terpilih dan dipercaya duduk di kursi DPR RI kelak, hal itu juga yang akan didorong dan dilakukannya kelak.

Pun demikian dengan di Provinsi, juga Kabupatan/Kota se NTB, HBK mengatakan, ia akan mengerahkan kekuatan Partai Gerindra untuk melakukan fungsi kontrol dengan cara yang cerdas.

HBK akan terus mendorong dan memimpin jajaran pengurus maupun Fraksi Partai Gerindra di semua tingkatan, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menjadi mitra strategis bagi keberlangsungan pembangunan yang baik.

“Partai Gerindra hendaknya memberikan jalan keluar yang baik terhadap setiap program pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar rakyat bisa melihat dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Kita butuh kesejukan, kekompakan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat kita”, tukasnya.

Ia menekankan, mengkritisi kebijakan pembangunan penting dilakukan dalam konteks cek and balance agar arah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sangat penting untuk mulai dilakukan, agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan.

“Sudah saatnya, kita bikin politik cerdas, yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Masyarakat kita harus menjadi prioritas utama dalam perjuangan kita memakmurkan dan mensejahterakan mereka”, tukasnya.

HBK mengungkapkan, hal itu juga sudah mulai dilakukannya di NTB, dimana jajaran DPRD dari Partai Gerindra dan para politisi Partainya di daerah harus memberikan dukungan yang penuh kepada program2 Pemerintah yang pro rakyat.

“Saya juga mendukung pemerintahan Zul-Rohmi di NTB, terlebih untuk program-program di sektor pertanian. Sebab sektor ini bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita,” kata dia.

Namun demikian, papar HBK, dukungan tersebut bukan berarti bebas kritik. Kritik pun bukan berarti bebas nilai-nilai.

HBK menekankan, kritik dan saran DPR harus memiliki makna konstruktif. Artinya, disamping kritik, harus ada juga solusi-solusi yang ditawarkan dalam rangka perbaikan.

“Kalau semangat ini bisa ditanamkan, maka dendam pasca kompetisi atau pertarungan juga bisa diminimalisir, sehingga setelah kompetisi atau pertarungan itu selesai, maka semua komponen bangsa akan kembali ke posisinya masing-masing dan membangun masyarakat bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi,” katanya.

HBK menambahkan, pada prinsipnya Partai Gerindra menginginkan agar hasil-hasil pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak agar IPM NTB bisa sejajar dengan Provinsi lain.

“Untuk itu, sebagai anggota DPR-RI kelak, saya akan bahu membahu dengan anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya untuk memajukan dan berbuat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB. In shaa Allah, saya bisa menjadi perekat dan penyemangat bagi anggota-anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya,” tegasnya.

Yang penting program pemberantasan kemiskinan harus tepat sasaran, efektif, dan setop yang bersifat seremonial

MATARAM.lombokjournal — Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, program penanggulangan kemiskinan di NTB harus selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

“Fenomena sekarang bencana, lihat kondisi banjir di mana-mana, kita Consern terhadap lingkungan tidak boleh setengah-setengah, berantas kemiskinan sekaligus melestarikan lingkungan,” katanya.

Rohmi menilai, dalam memberantas kemiskinan terdapat poin penting yakni tentang upaya pelestarian lingkungan.

“Itu berkaitan, bagaimana mungkin kita berantas kemiskinan kalau tidak peduli lingkungan, kalau capek-capek berantas kemiskinan, tapi karena banjir bandang hancur semua kan tidak ada artinya,” kata Rohmi.

Ditekankannya, pemberantasan program kemiskinan harus benar-benar sampai pada masyarakat. Hasil hutan bukan kayu sebagian besar tidak dirasakan warga. ” Itu PR (pekerjaan rumah) besar bagi kita, jadi bagaimana program ke depan tepat sasaran,” kata Rohmi.

Mantan Ketua DPRD Lombok Timur itu melanjutkan, ide dan gagasan yang disampaikan lembaga kemanusiaan tentang penanggulangan kemiskinan selaras dengan program Pemprov NTB.

“Dari lembaga kemanusiaan akan kolaborasi dengan Pemprov NTB dari bidang lingkungan hingga bidang kesehatan,” katanya sambil menjelaskan, prediksi peningkatan kemiskinan di NTB akibat bencana gempa.

Tentang peningkatan angka kemiskinan itu Rohmi akan melihat data statistik, yang penting program pemberantasan kemiskinan harus tepat sasaran, efektif, dan setop yang bersifat seremonial.

AYA

Disoroti hunian sementara (huntara) yang sangat dibutuhkan warga sembari menunggu bantuan rumah dari pemerintah pusat

MATARAM.lombokjournal.com  — Proses dan mekanisme pembangunan rumah warga terdampak gempa akan dipermudah, termasuk dari model bangunan.

“Yang penting tahan gempa, tidak pakai uji-uji, yang penting sesuai struktur (tahan gempa), silakan dibangun,” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah, dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di kantor Kementerian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, Senin (12/11)

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ikut hadir dalam rapat itu.

Usai membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Gedung Sangkareang Pemprov NTB, Selasa (13/11), Wagub Rohmi menjeaskan, rapat diKantor Kementerian PMK itu menghasilkan  keputusan tentang model bangunan yang lebih lunak dan tidak terpaku pada rumah instan sederhana sehat (Risha).

Meski begitu, Rohmi menegaskan hal ini tidak dimaknakan sebagai penurunan standar bangunan yang memenuhi kaidah tahan gempa.

“Tetap tahan gempa karena kalau kita bangun sesuai struktur  tahan, bangunan yang struktur bagus kan kuat, tidak roboh,” terangnya

Rohmi menilai, keputusan tersebut sangat positif dan akan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang selama ini kerap terkendala ketersediaan bahan bangunan.

Selain itu, Rohmi juga menyoroti hunian sementara (huntara) yang sangat dibutuhkan warga sembari menunggu bantuan rumah dari pemerintah pusat. Rohmi mendorong berbagai pihak untuk membantu mendirikan huntara.

“Huntara baru sekira 55 persen sampai 60 persen. Kita dorong supaya seluruh pihak perhatikan itu, terutama Pemkab/Pemkot melihat warga yang belum tertangani (huntara),” Tanya.

AYA

Magang adalah pintu masuk dan jenjang awal yang bisa dipilih generasi muda bangsa yang ingin berkarya di Jepang

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Fahri Hamzah, membantu 500 anak muda di NTB untuk ikut magang ke luar negeri.

Program ini terwujud setelah Tim Pengawas (Timwas) Pekerja Migran DPR RI melakukan kunjungan ke Seitama, Jepang, yang dipimpin oleh Fahri Hamzah.

Selanjutnya putra-putri NTB ini mengikuti seleksi program magang tersebut, di kantor Gubernur NTB, Mataram, kemarin.

Demikian diungkapkan Fahri melalui laman media sosial, akun facebook pribadinya, Senin (12/11).

Berikut ini dikutip lengkap isi status Fahri Hamzah di fanbage facebooknya, @FahriHamzahPage, sebagai berikut:

“Memotivasi sekitar 500 anak muda #NTB yang bersiap ikut rekrutmen dan seleksi program magang ke Jepang di komplek Kantor Gubernur NTB, Mataram, siang tadi (Senin, 12/11).

Program ini hasil kerjasama Kemenaker RI dan IM Japan, yang beberapa waktu lalu bersama dengan Timwas Pekerja Migran Indonesia @dpr_ri saya datangi sarana belajar dan tempat kerjanya di Seitama, Jepang.

Magang adalah pintu masuk dan jenjang awal yang bisa dipilih generasi muda bangsa yang ingin berkarya di luar negeri. Jepang, dalam hal payung perlindungan kepada pekerja migran, bisa disebut yang terbaik dari semua negara penerima pekerja Indonesia“.

Razak

Dr. Zul kembali menegaskan, simbol yang ditunjukkannya bersama Fahri Hamzah di media sosial bukan berarti bergabung ke GARBI

MATARAM.lombokjournal.com —  Gara-gara memakai simbol ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) bersama Fahri Hamzah (FH), banyak orang berasumsi, Dr. Zulkieflimansyah akan hengkang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bergabung ke GARBI.

Terkait hal tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Zul, memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan FH.

Melalui media sosial, Ia mengatakan, pertemuan itu merupakan suatu hal yang lazim dilakukan selaku teman dekat.

“Saya sama FH ini teman lama. Sangat dekat bahkan sampai sekarang. Jadi hubungan kami sangat personal,” ungkap Dr. Zul, di laman akun fecabook pribadinya, Bang Zul Zulkieflimansyah, Senin (12/11).

“Banyak yg bertanya hari ini apakah saya akan ikut Garbi bersama FH?” tulisnya.

Dr. Zul menyebutkan, justru dirinya yang mengajak FH k masuk dalam PKS sewaktu masih kuliah di Universitas Indonesia.

“Yang mengajak FH bergabung ke PKS di awal kuliah dulu itu saya. Jadi nggak mungkinlah saya keluar dari PKS,” tegasnya.

Bahkan Dr. Zul menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada teman dekatnya itu yang ingin membentuk sesuatu organisasi yaitu GARBI.

“Bahwa FH dkk ingin membentuk Garbi silahkan saja dan menurut saya ini bagus-bagus saja sebagai kanal ekspresi yang baru,” ujarnya.

Namun demikian, semua perbedaan yang ada bukan suatu alasan untuk menjadi penghalang dalam suatu hubungan sosial.

“Yang penting beda partai, beda organisasi, beda kelompok tak menghalangi kita untuk tetap hangat bersaudara, tetap bersahabat dan tetap saling menghargai,” jelasnya.

Selanjutnya Dr. Zul kembali menegaskan, simbol yang ditunjukkannya bersama Fahri Hamzah di media sosial tersebut bukan berarti bergabung ke GARBI.

“Kalau simbol tangan di bawah itu memang simbol yang di gunakan garbi, tapi juga itu simbol untuk Lombok bangkit kembali,” cetusnya.

Diketahui, setelah berkonflik dengan sejumlah elite PKS, Fahri Hamzah justru bergabung ke GARBI bersama teman dekatnya, Anis Matta, sang pencetus ide ini.

Razak

Meskipun ada syarat lain, yang paling utama sekali diatur dalam UU Desa itu yaitu jumlah penduduk

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Salah satu visi misi Bupati Lombok Timur (Lotim), H.M. Sukiman Azmi, MM, yaitu mempermudah pemekaran desa di bumi “Patuh Karya”.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. M. Juani Taofik, kepada lombokjournal.com.

“Dasar pertimbangan, perundang-undangan pemekaran desa sudah jelas,” ucapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selong, Senin (12/11) siang.

Juani mengatakan, rencana pemekaran desa tentunya berasal dari aspirasi masyarakat dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Tidak semua aspirasi masyarakat juga bisa diakomodir, harus memenuhi syarat. Misalnya, syarat jumlah penduduk,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, syarat yang paling dasar dan utama yaitu berdasarkan jumlah penduduk atau kepala keluarg.

Dikatakannya, syarat pemekaran desa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK) dan syarat yang lainnya.

“Jumlah penduduk bagi satu desa itu 500 kepala keluarga atau minimal 2.500 jiwa. Ini harus terpenuhi dulu,” sebut Juani.

“Ada beberapa syarat yang lain akan disesuaikan dengan kondisi daerah,” tambahnya.

Meskipun ada syarat lain, Juani menegaskan, yang paling utama sekali diatur dalam UU Desa itu yaitu jumlah penduduk.

“Jadi kalau ada calon desa pemekaran yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, ya tidak bisa diakomodir,” terangnya.

Selanjutnya kenapa Pemkab Lotim mempermudah pemekaran? Juani menyebutkan, bahwa tujuannya yaitu agar mempercepat kemajuan desa di wilayah Lotim.

“Fakta sudah membuktikan bahwa kemajuan Lombok Timur ini dipengaruhi dengan kebijakan pemekaran desa yang terdahulu itu,” jelasnya.

Ditegaskannya kembali, Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Lombok Timur berkokitmen mempermudah pemekaran desa selama itu memenuhi syarat.

“Intinya adalah posisi pemda tidak dalam rangka menghambat pemekaran. Justru memberikan ruang yang terbuka bagi pemekaran,” katanya.

Sementara, Pemkab Lotim juga memberikan ruang untuk pemekaran Kepala Dusun (Kadus) di suatu desa.

Apalagi pemekaran Kadus merupakan wewenang Bupati sehingga dinilai sangat mudah untuk diwujudkan.

“Kadus ini relatif mudah karena hanya wewenang Bapak Bupati, butuh SK Bupati,” beber Juani.

Hanya saja, lanjut Juani, konsekuensinya ada  di Desa dan tidak ada pengaruhnya signifikan dari segi anggran kabupaten.

“Pengaruhnya ada di ADD saja karena nanti pasti ada nambah Siltapnya saja,” ujarnya.

Razak