Mendaftarkan diri dan anggota keluarga ke Program JKN-KIS bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pengobatan gratis, tetapi karena ia ingin membantu saudara-saudara setanah air yang lebih membutuhkan biaya perawatan yang tinggi karena sakit

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Kesehatan adalah modal utama bagi tiap orang untuk dapat melaksanakan berbagai macam akitifitas guna memenuhi kebutuhan hidup.

Kesehatan bagi sebagian besar masyarakat kita menduduki peringkat pertama dalam susunan kebutuhan hidup, karena mereka menyadari betul, sehat adalah segalanya, bila tidak sehat hidup ini terasa tiada berarti.

Itulah yang diungkapkan oleh Ni Kadek Ratna (25).

Wanita yang hobi bersepeda ini lebih akrab dipanggil dengan Ratna ini sangat peduli dengan kesehatan. Dia mengambil kesempatan pertama untuk menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ketika awal BPJS Kesehatan berdiri pada Januari 2014.

Dia menyadari betul,  kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan untuk dirinyanya.

Setidaknya dengan mengikutkan diri menjadi peserta Program JKN-KIS, ia  sudah memiliki proteksi ketika jatuh sakit.

“Saya merasa sangat beruntung menjadi bagian dari peserta Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Artinya bila saya sehat maka secara tidak langsung saya ikut membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan,” kata Ratna  yang kesehariannya berprofesi sebagai pelajar di salah satu perguruan tinggi di Mataram, Senin (31/12).

Ia menambahkan  mendaftarkan diri dan anggota keluarga ke Program JKN-KIS bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pengobatan gratis, tetapi karena ia ingin membantu saudara-saudara setanah air yang lebih membutuhkan biaya perawatan yang tinggi karena sakit.

Karena Ratna tahu, Program JKN-KIS ini adalah jaminan sosial yang sifatnya gotong royong, yang sehat membantu yang sakit. Asuransi kesehatan yang sifatnya sosial seperti ini harus terus didukung agar terus ada untuk menolong masayarakat yang membutuhkan.

“Dengan mengikuti Program JKN-KIS, kita harus ikhlas ketika harus membayarkan sejumlah iuran, bila hal itu kita lakukan akan diberikan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Saya sangat bersyukur, selama menjadi peserta, saya tidak pernah menggunakan Kartu JKN-KIS. Menjadi peserta JKN-KIS hanya untuk cadangan bila dibutuhkan,” pungkas Ratna.

Ratna berharap BPJS Kesehatan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, sehingga ke depannya derajat kesehatan bangsa Indonesia dapat meningkat seperti negara-negara maju di dunia yang lebih dulu mengembangkan sistem jaminan sosial di bidang kesehatan.

ay/yn/jamkesnews

Narasumber : Ni Kadek Ratna

Pelayanan perubahan fasilitas kesehatan ini cukup mudah dan tidak berbelit-belit

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   BPJS Kesehatan terus melakukan edukasi kepada peserta tetang pentingnya perubahan data, baik perubahan fasilitas kesehatan, alamat rumah, nomor telepon, penambahan anggota keluarga, perubahan gaji, kenaikan golongan/pangkat, dan lainnya.

Fahri (24), seorang mahasiswa lulusan Universitas Mataram yang telah merasakan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), mengungkapkan pentingnya melaporkan perubahan data kepesertaan. Sejak dirinya terdaftar sebagai peserta JKN-KIS mandiri, belum pernah sekalipun mengubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) karena belum sepenuhnya paham dengan program ini.

Fahri yang dulunya berfikir bahwa Kartu JKN-KIS itu hanya dapat digunakan pada daerah asalnya saja yaitu Kota Mataram, sekarang dapat merasakan kemudahan yang disediakan BPJS Kesehatan.

Pria yang akan melanjutnya kuliah di Universitas Brawijaya ini sempat mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram untuk mengubah fasilitas kesehatannya sebelum menetap di Pulau Jawa.

“Saya menginginkan FKTP yang lebih dekat dengan tempat tinggal saya, maka dari itu saya segera mengurus ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Jadi nanti saat kuliah di Universitas Brawijaya saya tidak khawatir lagi kalau sakit,” ungkap Fahri.

Pelayanan perubahan fasilitas kesehatan ini cukup mudah dan tidak berbelit-belit. Petugasnya pun menjelaskan secara detail dan memberikan informasi lengkap tentang Aplikasi Mobile JKN yang dapat diakses oleh seluruh peserta JKN-KIS melalui smartphone, sehingga peserta tidak perlu lagi antri ke Kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan perubahan data.

Fahri merasa puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan yang semakin hari semakin melakukan perubahan yang baik untuk kepuasan pesertanya.

Tidak hanya itu, inovasi yang dikeluarkan seperti Aplikasi Mobile JKN ini juga sangat membantu peserta JKN-KIS untuk mengakses informasi terbaru tentang program JKN-KIS, sehingga peserta dapat menambah pengetahuannya melalui mobile JKN.

“Saya tidak perlu repot lagi untuk datang ke Kantor BPJS Kesehatan apabila mau mengubah fasilitas kesehatan nantinya, tinggal download Mobile JKN di rumah langsung bisa ubah lokasi fasilitas kesehatan yang dipilih. Terima kasih BPJS Kesehatan, sudah memudahkan peserta untuk merubah data kepesertaanya tanpa harus antri,” tambah Fahri sambil tersenyum.

ay/yn/jamkesnews

Narasumber : Fahri

Program JKN-KIS hadir mengayomi masyarakat sebagai bentuk perhatian negara

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Hadirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah memberikan perubahan sistem kesehatan di Indonesia.

Program JKN-KIS terbukti telah memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat luas dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik. Seiring berjalannya Program JKN-KIS, kecemasan masyarakat akan tingginya biaya kesehatan pun menghilang.

Sri Sukarni (43) adalah seorang penyandang disabilitas yang sehari-hari beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di Kota Mataram, ia juga aktif dalam organisasi wanita disabilitas. Sudah tiga tahun Sukarni menjabat sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) adalah organisasi wanita yang pengurus dan anggotanya terdiri wanita dari berbagai jenis kecacatan (tuna netra, tuna rungu wicara, tuna daksa, tuna grahita dan lain-lain). Dalam organisasi tersebut, kami rutin bertukar cerita, pengalaman, saling menguatkan dan berbagi informasi lainnya,” kata Sukarni yang juga menyandang tuna daksa ini, Jumat (28/12).

Ia sendiri telah merasakan manfaat keberadaan Program JKN-KIS. Pada saat dikunjungi di rumah sakit, Sukarni menceritakan pengalamannya selama menggunakan Kartu JKN-KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang ia butuhkan.

“Program ini benar-benar sangat membantu orang-orang seperti saya, mengingat biaya kesehatan masih terhitung mahal. Yang kaya sekalipun bisa jatuh miskin ketika sakit, apalagi yang ekonomi menengah ke bawah. Saya sangat bersyukur sekali karena sudah mengikuti Program JKN-KIS ini. Seandainya saya bukan peserta JKN-KIS, saya tidak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan biaya selama menjalani perawatan kesehatan saya di rumah sakit. Bahkan pelayanannya sangat baik, tak sekalipun saya menerima perlakukan yang berbeda meski saya peserta JKN-KIS,” ujar Sukarni.

Rasa terima kasih ia sampaikan juga kepada seluruh Pemerintah Daerah yang telah menanggung jaminan kesehatan dan memberikan pelayanan terbaik dan optimal kepadanya.

Hal tersebut merupakan perwujudan makna Program JKN-KIS yang mengemban prinsip gotong royong. Untuk inilah Program JKN-KIS hadir mengayomi masyarakat sebagai bentuk perhatian negara. Ia berharap, ke depannya Program JKN-KIS akan tetap ada sehingga masyarakat tetap dapat terjamin pelayanan kesehatannya.

ay/yn/Jamkesnews

Narasumber : Sri Sukarni

Pemda Berperan signifikan Membantu BPJS Kesehatan Capai Universal Health Coverag (UHC) yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2019 mendatang

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan komitmennya untuk menyukseskan Program Jaminan kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),  dengan memberikan jaminan kesehatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini ditandai melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi peserta JKN-KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD di tahun 2019, Jumat (28/12).

“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya di bidang kesehatan. Saya rasa ini bukan hanya menjadi komitmen kami, tapi juga daerah lain di seluruh Indonesia. Saya berharap BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan yang baik kepada peserta,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah

Pria yang sering disapa dengan sebutan Bang Zul ini menegaskan, pihaknya akan memperkuat sinergi antar lembaga untuk mengawal keberlanjutan Program JKN-KIS.

Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki peran yang signifikan untuk membantu BPJS Kesehatan mencapai impian Universal Health Coverag (UHC) yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2019 mendatang.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat Gunadi menuturkan, kesepakatan bersama tersebut diharapkan dapat menguatkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendaftarkan penduduknya ke dalam Program JKN-KIS dan menetapkan besaran kuota yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Kami berharap langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat menjadi motivasi dan bisa menggerakkan Pemerintah Daerah lainnya yang belum bergabung dalam skema gotong royong besar JKN-KIS ini. Bagaimanapun juga, BPJS Kesehatan tidak dapat bergerak sendiri untuk menyelenggarakan Program JKN-KIS secara optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Daerah,” ungkap Gunadi.

Selain mendaftarkan penduduknya ke JKN-KIS, Gunadi juga berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dapat meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di wilayahnya agar pelayanan kesehatan di daerah setempat kian merata.

“Kami dari BPJS Kesehatan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS demi menciptakan masyarakat yang sehat,” ujar Gunadi.

ay/yn/Jamkesnews

Dalam rangka mengantisipasi cuaca buruk dan pemulihan ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani

LOTENG.lombokjiurnal.com — Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menutup jalur pendakian Rinjani mulai tanggal 1 Januari 2018 atau awal tahun baru 2019.

Penutupan Jalur pendakian yang dimakaud yaitu lewat Aik Berik, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yang diresmikan bulan November 2018 lalu.

Hal itu berdasarkan surat pengumuman nomor PG. 2176/T.39/TU/KSA/12/2018 tentang Penutupan Jalur Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani.

Pengumuman itu ditujukan kepada semua pendaki, masyarakat dan semua pelaku wisata karena alasan cuaca buruk dan pemulihan ekosistem kawasan TNGR.

“Dalam rangka mengantisipasi cuaca buruk dan pemulihan ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, maka bersama ini diberitahukan bahwa seluruh jalur pendakian TNGR dinyatakan DITUTUP terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019,” kata Kepala TNGR, Sudiyono, dalam surat resmi tersebut.

Saat ditanya kapan jalur pendakian Aik Berik dibuka lagi? Sudiyono mengatakan, setelah melihat kondisi alam dan perkembnagan cuaca kembali.

“Tergantung perkembangan kondisi alam Pak. Karena cuaca susah diprediksi untuk jangka panjang,” ujarnya, kepada lombokjournal.com, Sabtu (29/12) pagi.

Diketahui, bahwa jalur pendakian Aik Berik merupakan satu-satunya jalur resmi yang dibuka oleh pihak TNGR.

Karena jalur Sembalun Lombok Timur dan jalur Senaru di Kabupaten Lombok Utara ditutup sementara setelah diguncang gempabumi beberapa bulan lalu, yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor.

 Razak

Tidak merayakan malam tahun baru dengan melakukan acara hiburan, kegiatan pesta berlebihan, menyalakan kembang api/petasan dan kebut-lebutan di jalan raya

MATARAM.lombokjournal.com —  Menjelang perayaan pergantian tahun 2018 atau tahun baru 2019, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr.H.Zulkieflimansyah atau disapa Dr. Zul, mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang berisi himbauan.

Surat Edaran dengan Nomor 528/831/XII/BKBPDN /2018 itu ditandatangani oleh Gubernur NTB pada tanggal 27 Desember 2018.

Ditujukan kepada Bupati/Walikota, Pimpinan Organisasi Kemasyatakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua LSM dan Pimpinan Ponpes se NTB.

Dr. Zul berharap kepada para tokoh tersebut agar mengingatkan warga masyarakat, anak-anak remaja atau pemuda di NTB tidak merayakan malam pergantian tahun secara belebihan.

Adapun isi surat edaran tersebut yaitu, Pertama, meminta masyarakat secara umum agar mengisi kegiatan malam perganyian tahun 2018 dengan kegiatan-legiatan keagamaan.

Kedua, tidak merayakan malam tahun baru dengan melakukan acara hiburan, kegiatan pesta berlebihan, menyalakan kembang api/petasan dan kebut-lebutan di jalan raya yang dapat mengganggu keamanan masyarakat dan ketertiban lalu lintas.

Selanjutnya pada point ketiga, Dr. Zul mengatakan, kepada seluruh pemilik dan pengelola tempat hiburan untuk tidak mengadakan kegiatan pesta pada malam pergantian tahun secara berlebihan.

Sementara diketahui pada malam pergantian tahun 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) akan menggelar dzikir akbar dan silahturahmi akhir tahun, di lapangan kantor Gubernur NTB.

“Acaranya mulai dilaksanakan pada Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 20.00 hingga 22.00 Wita,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma, saat dihubungi, Jumat (28/12).

Acara ini nantinya akan diisi dengan pengajian oleh TGH. Hasanain Djuani, Pimpinan Pondok Pesantren Harmain Narmada.

“Diisi dengan ceramah agama akan disampaikan langsung oleh TGH Hasanain Djuaini,” ujarnya.

Raza

Peningkatan produktivitas ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan para petani yang notabene  merupakan garda terdepan di sektor pertanian

lombokjournal.com  —

MATARAM ;  Kemajuan pembangunan di sektor pertanian secara luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup membanggakan dalam beberapa tahun terakhir.

Pembangunan infrastruktur irigasi, program bantuan produksi untuk petani cukup mampu  meningkatkan produktivitas sejumlah komoditi  unggulan pertanian di NTB.

Namun, keberhasilan peningkatan produktivitas pertanian itu tetap harus bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani dan  juga buruh tani.

“Kita bicara soal pertanian, tentu tak lepas dari petani dan buruh tani. Keberhasilan sektor pertanian harusnya selaras dengan kesejahteraan perekonomian petani,” kata Ketua Badan Pengawasan dan

Dispilin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono,  mengupas  catatan akhir tahun 2018 indeks pertanian di NTB, Kamis ( 27/12 )

HBK menegaskan, jika masyarakat petani sejahtera maka sektor pertanian akan semakin maju dan diminati oleh anak-anak muda NTB. Dan jika sektor pertanian semakin maju di NTB, maka swasembada pangan sebagai program nasional seharusnya bukan lagi menjadi hal yang mustahil.

“Nah, kalau sudah berhasil dalam swasembada pangan, maka pasti bermuaranya pada kesejahteraan penduduk. Baik itu di NTB maupun di Indonesia secara  keseluruhan”, kata HBK.

Caleg DPR RI Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB II/Pulau Lombok itu memuji capaian sektor pertanian di NTB beberapa tahun terakhir, yang dinilainya cukup membanggakan. Hal itu dibuktikan dengan produksi  komoditas tanaman pangan seperti padi, bawang merah dan jagung, yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

NTB juga menjadi salah satu daerah penyangga pangan, yang surplusnya memenuhi kebutuhan provinsi tetangga, baik Bali maupun NTT.

Menurut HBK, ini semua tak lepas dari kebijakan dan program unggulan pemerintah Provinsi NTB dalam dua dekade terakhir yang mendorong  peningkatan produksi tanaman pangan dengan berbagai program, seperti Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai), Pijar (Sapi,  Jagung dan Rumput Laut), dan juga program Bumi Sejuta Sapi (BSS).

“Dari indikator produktivitas, harus diakui bahwa pertumbuhan dan kemajuan pertanian di NTB ini sangat membanggakan. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana Pemprov NTB mampu berinovasi dengan program-program pertanian unggulannya”, katanya.

Hanya saja, papar HBK, peningkatan produktivitas ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan para petani yang notabene  merupakan garda terdepan di sektor pertanian.

HBK menyebut salah satu yang dibahas adalah indicator indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara resmi dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB.

NTP merupakan salah satu indikator strategis pertanian yang dirilis oleh BPS secara rutin. Mulai Desember 2013, tahun dasar perhitungan indeks NTP adalah tahun 2012 (2012=100).

Indeks NTP diambil dari perbandingan atau selisih dari biaya yang dikeluarkan petani dengan nilai hasil panen yang diperoleh.

Melalui indeks NTP, dapat diketahui berapa nilai yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya, dan berapa  nilai yang diterima petani sebagai hasil dari usaha pertaniannya.

ika angka indeks NTP sama dengan 100, berarti nilai yang dikeluarkan oleh petani sama dengan nilai yang dibayarkan oleh petani. Jika angka indeks NTP < 100, berarti nilai yang dikeluarkan petani lebih

besar daripada nilai yang diterima petani.

Atau secara sederhana dijelaskan, jika NTP di atas 100 maka petani di daerah itu bisa disebut sejahtera, sedangkan di bawah 100 bisa diartikan belum  sejahtera.

Data BPS NTB menyebutkan, indeks NTP gabungan Provinsi NTB pada November 2018 tercatat sebesar 111,21 point. Bisa dibilang petani NTB cukup sejahtera, karena hasil panen mereka masih menutupi dan lebih besar dari ongkos produksi yang mereka tanggung.

Hanya saja, jika dikelompokan dalam beberapa subsektor pertanian, tidak bisa dianggap seluruh petani sejahtera.

Dalam data yang sama, nilai NTP Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 117,05, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 80,02, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 94,44, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 128,43 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 109,46.

Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat  118,90 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 94,25.

Data BPS menyebutkan, bahwa secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 111,21, yang  berarti NTP bulan Nopember 2018 mengalami peningkatan 0,34 persen bila dibandingkan dengan bulan Oktober 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 110,83 persen.

HBK mengatakan, dengan berfluktiasinya NTP yang merupakan indicator kesejahteraan petani itu, maka harus ada upaya dan inovasi lagi yang  bisa mendorong tingkat kesejahteraan petani.

“Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besaran nilai tukar petani, antara lain inflasi dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi ongkos produksinya,” kata HBK.

Ia menegaskan, seharusnya ongkos produksi pertanian dapat ditekan dengan adanya beragam program bantuan pemerintah untuk petani. Subsidi pupuk dan penyaluran bibit gratis adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani menekan ongkos produksi.

Selain itu, papar HBK, diperlukan pula adanya pembinaan kepada petani yang tepat sasaran, sehingga petani dapat menghasilkan produksi pertanian yang optimal.

“Penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) dan penggunaan teknologi pertanian juga menjadi opsi yang tepat, sehingga petani dapat  mempersingkat waktu pengelolaan lahan. Dengan demikian, maka nilai yang diterima petani seharusnya bisa menjadi lebih baik”, kata dia.

Bagi HBK, yang tak kalah pentingnya adalah adanya kesungguhan dari petani untuk membantu pemerintah memajukan sektor pertanian, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kesungguhan dari petani dapat dilakukan dengan terus-menerus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan terkait

pertanian.

Misalnya dengan terus menambah wawasan dan pengetahuan, bagaimana cara menghasilkan  produksi pertanian yang optimal dan berkualitas, mempelajari inovasi dan teknologi terbaru, mempelajari bagaimana menggunakan dan memanfaatkan alat mesin pertanian, dan banyak cara lainnya.

“Disinilah peran Kelompok Tani (Pokta) dapat dimaksimalkan untuk membantu seluruh anggotanya”, kata HBK.

Menurut HBK, sebagai salah satu sektor kunci dan penopang sektor-sektor lainnya, seharusnya sektor pertanian adalah sector dengan prospek yang baik dan menjanjikan di NTB dan juga di Indonesia

secara umum.

“Jika petani sejahtera, sektor pertanian akan semakin maju. Semakin maju sektor pertanian, maka swasembada pangan seharusnya bukan hal mustahil, yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan penduduk NTB dan Indonesia”, tegasnya.

Ia mengatakan, jika kelak dipercaya menjadi wakil rakyat di DPR RI, maka perjuangan untuk menyelaraskan pembangunan pertanian dan  peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi fokus utama yang akan diperjuangkannya.

Seperti diketahui, HBK merupakan satu-satunya Caleg DPR RI Dapil NTB yang saat ini benar-benar fokus mengangkat isu pertanian dan kesejahteraan petani.

Dalam setiap kunjungannya ke tengah-tengah masyarakat petani Lombok, HBK selalu mendorong semangat para petani untuk terus berinovasi dan menanamkan sikap optimisme.

“Lombok ini sangat subur, apa saja ditanam pasti tumbuh. Indonesia, yang ada di lintasan garis  Katulistiwa, merupakan negara agraris yang potensinya sangat kaya, maka percayalah, jika dikelola dengan baik, sektor pertanian ini bisa menjadi solusi paling efektif bagi masalah perekomian dan juga ketenagakerjaan”, katanya.

Me

Bagi yang tidak berhasil alias yang kalah dalam pilkades serentak kemarin, Suhaili mengatakan apapun hasilnya maka itulah yang terbaik dari Allah SWT

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Sebanyak 96 Kepala Desa (Kades) hasil pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak beberapa waktu lalu dan Kepala Desa Beleka hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2018-2024, dilantik Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM. Suhaili FT, SH.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 97 Kades tersebut berlangsung di Bencingah Adiguna Alun-Alun Tastura, Praya, Kamis (27/12).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Tengah Nomor : 478 Tahun 2018, tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kades Terpilih hasil Pilkades Serentak 2018.

Dalam sambutannya, Suhaili mengapresisai pelaksaan Pilkades serentak di 96 Desa dari 20 Kecamatan karena berlangsung dengan lancar.

“Walaupun awalnya ada riak – riak kecil, namun secara umum proses pelaksanaan Pilkades serentak berjalan dengan aman, lancar dan sukses,” ucapnya, usai melantik dan mengambil sumpah jabatan.

Dikatakannya, jabatan Kepala Desa merupakan amanah dari Allah SWT ang harus diemban dengan penuh tanggungjawab.

Selanjutnya Suhaili berpesan, bahwa Kades itu sebagai pelayan masyarakat sehingga tidak boleh sombong dan berlebihan di tengah-tengah mayarakat.

”Dengan keberhasilan anda (Kades) jangan huporia atau lupa diri. Jabatan yang diberikan adalah bagian dari ujian dari Allah. Jangan huporia dan sombongb, karena sikap sombong paling dibenci Allah,” ingatnya.

Bagi yang tidak berhasil alias yang kalah dalam pilkades serentak kemarin, Suhaili mengatakan apapun hasilnya maka itulah yang terbaik dari Allah SWT.

“Kades terpilih juga jangan menjadi raja-raja kecil di desa. Tanpa bantuan kadus tidak bisa apa – apa. Jangan menganggap remeh marbot masjid dan RT,” ujarnya.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT dan Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah.

Selain itu, hadir juga jajaran Forkompinda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dan Camat serta Lurah se Lombok Tengah.

Pantauan dilapangan, setelah acara selesai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng beserta masyarakat yang hadir begibung bersama (makan bersama) di lokasi acara.

Razak

BMKG) telah mengeluarkan peringatan tinggi gelombang di seluruh perairan di wilayah indonesia termasuk di pulau LLombok  untuk itulah masyarakat dihimbau agar tidak melakukan aktivitas di pantai untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Metorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG )  Mataram mencatat telah terjadi sebanyak 261 gempa susulan sepanjang bulan desember 2018.

Kepala BMKG Mataram Agus Riyanto, jumat( 28/12), menyebutkan bahwa gempa yang terjadi itu merupakan gempa yang bersumber dari aktifitas sesar naik busur belakang flores akibat gempa utama yang terjadi pada bulan juli dan agustus lalu

“Stasiun geofisika Mataram terus memonitor kejadian kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah ntb bahkan sepanjang tahun 2018 ini bmkg mencatat telah terjadi 3.639 gempa susulan,” terang Agus

Sementara itu pada bulan desember 2018 ini  tercatat 261 gempa terjadi di NTB,  Agus menyebut sampai Desember ini   pulau lombok masih terus mengalami goncangan akibat gempa yang bersumber dari aktifitas sesar naik busur belakang flores akibat dari aktivitas gempa utama yang terjadi pada bulan juli dan agustus lalu

Agus Memaparkan frekuensi maupun kekuatan yang ditimbulkan semakin kecil menuju pada suatu titik keseimbangan dan dari hasil analisis BMKG menyimpulkan ,  gempa yang menjadi bagian rentetan atau rangkaian dari gempa bumi beberapa waktu yang lalu akan berakhir pada bulan januari 2019  mendatang.

Selain itu pihaknya (BMKG)juga telah mengeluarkan peringatan tinggi gelombang di seluruh perairan di wilayah indonesia termasuk di pulau LLombok  untuk itulah masyarakat dihimbau agar tidak melakukan aktivitas di pantai untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan.

“BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya tentang bencana alam yang terjadi di wilayah NTB,” pungkasnya

AYA

Apalagi dengan menempati bangunan baru di eks RSUP Mataram ini, menurutnya, visi itu akan bisa tercapai sampai dengan tahun 2020 mendatang

MATARAM.lombokjournal.om —  Gubernur Zulkieflimansyah, Jum’at 28 Desember 2018, meresmikan Rumah Sakit Mata (RSM) Provinsi NTB yang berada di  eks bangunan RSUP NTB.

Keberadaan RSM yang khusus dihajatkan untuk merawat dan melayani pasien dengan penyakit mata ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2017 tertanggal 15 Desember.

Menurut Direktur RSM NTB dr Nurhandini Ekadewi, Rumah Sakit Mata ini, 18 tahun sebelumnya adalah merupakan sebuah Balai Kesehatan Mata Masyarakat NTB atas prakarsa para penggiat kesehatan mata di NTB atas dorongan dari Kementerian Kesehatan RI.

“Balai Kesehatan Masyarakat NTB telah memberikan pelayanan kesehatan mata masyarakat NTB selama hampir 17 tahun. Dan dengan lahirnya Permendagri Nomor 12 tahun 2017, maka saat itulah Balai Kesehatan Mata ini dirubah menjadi RSM NTB dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2017 tertanggal 15 Desember. RSM NTB adalah satu-satunya Rumah Sakit yang khusus melayani kesehatan mata masyarakat NTB,” jelas Dirut RSM NTB.

Visi RSM NTB, kata Dirut, mengupayakan RSM menjadi RSM terbaik di kawasan Indonesia Timur. Apalagi dengan menempati bangunan baru di eks RSUP Mataram ini, menurutnya, visi itu akan bisa tercapai sampai dengan tahun 2020 mendatang.

aya