Medical tourism merupakan segmentasi pariwisata yang menyasar kelompok masyarakat tertentu, seperti lansia yang ingin berobat sembari berwisata

MATARAM.lombokjournal.com —  Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengangkat Syamsul Hidayat yang seorang dokter menjadi sekretaris Dinas Pariwisata NTB menuai polemik.

Sekretaris Daerah NTB Rosiady Sayuti mengatakan, keputusan gubernur bertujuan untuk pengembangan segmentasi medical tourism atau pariwisata medis di Lombok.

“Dalam rangka kita mengembangkan medical tourism, beliau ditempatkan di sana dengan tugas khusus, saya kira enggak ada masalah,”ujarnya usai mengahdiri acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi jumat,(11/01).

Keputusan ini menuai kontroversi lantaran di satu sisi NTB masih kekurangan dokter.

Namun, Rosiady tidak sependapat. Justru ia menilai dokter di NTB masih banyak. Menurut Ros, medical tourism merupakan segmentasi pariwisata yang menyasar kelompok masyarakat tertentu seperti lansia yang ingin berobat sembari berwisata.

Model pariwisata ini sudah dikembangkan Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, yang menarik minat wisatawan dari AS dan Eropa.

“Sambil berobat juga berwisata, ini rata-rata lama menginapnya tinggi,”terangnya

Di NTB, kata Ros, KEK Mandalika akan menjadi salah satu model medical tourism dengan adanya rancangan tersebut.

Meski memiliki potensi besar, kata dia, Indonesia belum mampu menciptakan peluang tersebut.

“Kita sendiri belum fokus, jadi uang itu dinikmati Malaysia dan Singapura. Peran sekdis kan koordinatir administrator, dia dapat tugas khusus dari gubernur mengembangkan medical tourism, mungkin pak gubernur nanti kirim beliau dulu belajar ke sana (luar negeri),” kata Rosiady Sayuti.

AYA

Kebijakan baru hasil pertemuan dengan Wapres, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi

Mataram.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah memimpin Rapat yang membahas khusus proses rehabilitasi dan rekonstruksi bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (11/01).

Wagub membahas khusus proses  rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama penambahan fasilitator untuk memacu percepatan pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa.

Saat ini, fasilitator yang ada baru  mencapai 350 orang. Jumlah tersebut belum cukup untuk membantu masyarakat membangun rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 44.000 unit.

Maka, Pemprov akan menambah sekitar 751 orang lagi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu.

Wagub memberikan arahan, sesuai hasil rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, agar segera  melakukan seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat.

Sehingga, fasilitator yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan mumpuni untuk membantu masyarakat membangun rumah hunian tetap (Huntap).

“Pastikan fasilitator itu memiliki check list yang ketat,” ungkap Wagub.

Selain itu, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu menegaskan agar pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen-50 persen.

Sebab, di samping membutuhkan waktu yang lama, juga menyulitkan masyarakat untuk mengurus administrasi yang banyak dan ribet.

Namun Wagub menekankan, semua aturan  yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas. Sebab, uang yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan.

Wagub berharap, tidak ada lagi sumbatan-sumbatan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Terutama masalah pembangunan hunian tetap.

Kepala BPBD NTB, H. Muhammad Rum menjelaskan sudah ada kebijakan baru, hasil pertemuan dengan Wapres.

Di antaranya, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi. Namun, desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui dinas Perumahan dan Pemukiman.

Terkait pencairan dana, Ia menjelaskan Dana sebesar 3,5 triliun dari pusat sudah ditransfer ke masyarakat.

“Ini tentunya tidak bisa dilihat uangnya. Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai. Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun. Sehingga ada upah Kerja dari uang itu,” jelas Muhammad Rum di hadapan Wagub.

Selain itu, tampak  Plt  Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKP, Kepala Dinas Kominfotik, Kadin dan Jajaran Bank BRI.

Masyarakat katanya, dipersilahkan membangun rumah, tentunya bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah itu.

Termasuk masyarakat dapat membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.

Selain itu, untuk penambahan fasilitator, Kalak BPBD itu telah mempersiapkan 1000 fasilitator untuk masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan, ditambah 500 anggota TNI.

AYA

Ajang LSGS 2019 akan diluncurkan pada malam hari dan melibatkan para pedagang pasar yang berada di Cakranegara

 MATARAM.lombokjournal.com  — Pesta diskon terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan kembali digelar. Ajang Lombok Sumbawa Great Sale (LSGS) 2019 akan digelar sebulan penuh sejak 27 Januari hingga 27 Februari 2019.

Ajang yang sudah memasuki tahun ketiga ini akan diluncurkan pada 27 Januari di kawasan perniagaan Cakranegara, Kota Mataram.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal mengatakan, LSGS akan menjadi ajang pertama NTB pada 2019 dari 24 agenda pariwisata selama tahun ini. Pemilihan Cakranegara tidak lepas dari lokasinya yang strategis dan menjadi pusat perdagangan serta kuliner di jantung Pulau Lombok tersebut. Faozal berharap LSGS 2019 menjadi momentum bagi sektor pariwisata NTB untuk kembali bangkit setelah sempat terpuruk akibat bencana gempa pada tahun lalu.

“Kita ingin LSGS 2019 memberi pesan bahwa NTB sudah menuju normalisasi dan kita berupaya pasar kembali pulih,”ujarnya saat konfrensi pers Jumat (11/1/2019).

Berbeda dengan LSGS sebelumnya, kata Faozal, ajang LSGS 2019 akan diluncurkan pada malam hari dan melibatkan para pedagang pasar yang berada di Cakranegara.

Dari segi peserta, lanjutnya, juga terdapat penambahan dari 75 peserta pada LSGS 2018 menjadi 150 peserta pada LSGS 2019. Para peserta terdiri atas hotel, resort, maskapai penerbangan, restoran, dan paket jasa wisata di NTB.

“Kita targetkan capai Rp 25 miliar untuk transaksi,”terangnya

Ia melanjutkan, LSGS 2019 juga menjadi pembuka dari ragam atraksi yang juga akan digelar di Lombok pada Februari, seperti perayaan Imlek pada awal Februari dan juga Festival Pesona Bau Nyale pada akhir Februari. Saat ini, Dinas Pariwisata NTB sedang melalukan persiapan termasuk menyiapkan aplikasi daring untuk menggunakan transaksi selama LSGS berlangsung.

“Saat ini persiapan terus kita lakukan, termasuk berbicara dengan manajemen maskapai untuk ikut membantu dengan memberikan potongan harga tiket pesawat ke Lombok,” pungkasnaya.

AYA

k48 ribu warga Lombok Utara yang sudah mempunyai kartu BPJS terancam tidak bisa membayar iuran premi lantaran dampak gempa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) Nurhandini Eka Dewi mengatakan, adanya tambahan dana sebesar Rp 21 miliar yang diterima Provinsi NTB dari pajak rokok.

Dana tersebut dialokasikan untuk memasukkan warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Eka menjelaskan, rincian dana tersebut dialokasikan ke provinsi dan juga kabupaten/kota yang ada di NTB. Dia meminta pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di NTB untuk berkoordinasi dengan dinas sosial terkait daftar warga yang memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk yang di provinsi, kata dia, dana tersebut digunakan untuk membantu iuran premi para peserta BPJS yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara dengan total sebanyak 48 ribu warga Lombok Utara.

Eka menyampaikan, 48 ribu warga Lombok Utara yang sudah mempunyai kartu BPJS terancam tidak bisa membayar iuran premi lantaran dampak gempa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu.

“Kami bayarkan lewat dana itu karena kita tahu Lombok Utara sedang tidak berdaya,”

Eka menyebutkan, dana tambahan dari pajak rokok bisa mendaftarkan sekira 30 ribu peserta baru yang berasal dari seluruh NTB. Dinas Kesehatan NTB juga memberikan alokasi khusus untuk 4.500 bayi yang baru lahir untuk menjadi peserta JKN.

“Di NTB sendiri sampai saat ini, dari total 5,2 juta penduduk, 75 persen di antaranya atau 3,1 juta telah terdaftar BPJS,” kata Nurhandini.

AYA

Rapat yang diikuti  Pimpinan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, perwakilan dari BPJS Kesehatan dan perwakilan OPD lingkup Provinsi NTB terkait, disepakati komitmen untuk mewujudkan komunikasi dua arah antara seluruh stakeholder pelayanan kesehatan dengan masyarakat di forum Jumpa Bang Zul hari Jum’at,  (11/01)2019

MATARAM.lombokjournal.com — Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi (Jangzulmi) yang merupakan forum penyerapan aspirasi dan gagasan serta menjawab keluhan dan kritik dari masyarakat, tahun ini akan digelar dua kali sebulan.

Untuk edisi perdana 2019 ini, Jangzumi akan dilaksanakan hari Jum’at,  11 Januari 2019 pukul 7 pagi di halaman Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Jangzulmi perdana 2019 ini mengangkat tema Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).

Guna memaksimalkan tercapainya pelaksanaan Jangzulmi, dilaksanakan rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos., MM di Ruang Rapat Sekda Provinsi NTB, Kamis (10/1/2019).

Dalam rapat yang diikuti oleh Pimpinan rumah sakit mitra BPJS, perwakilan dari BPJS dan perwakilan OPD lingkup Provinsi NTB terkait ini, disepakati komitmen untuk mewujudkan komunikasi dua arah antara seluruh stakeholder pelayanan kesehatan dengan masyarakat di forum Jangzulmi esok hari.

Forum yang merupakan ruang komunikasi publik yang efektif ini dihajatkan sebagai silaturrahmi pimpinan dengan masyarakat.

Plt. Karo Humas dan Protokol mengatakan, selalu terbuka ruang yang luas untuk kehadiran berbagai elemen masyarakat NTB, tanpa ada pengecualian dan perbedaan perlakuan.

Untuk itu, kehadiran masyarakat menjadi salah satu target yang diutamakan selain tentunya tersambungnya komunikasi masyarakat dengan pimpinan daerah.

“Selain itu, Forum ini akan menghadirkan seluruh stakeholder lingkup pemerintah provinsi NTB. Sehingga diharapkan akan memberikan solusi aktif saat masyarakat membutuhkan penjelasan yang cepat dan tepat”, ujar Plt. Karo Humas dan Protokol

AYA/hms

Keputusan gubernur menempatkan seorang dokter sebagai sekretaris di Dinas Pariwisata sangat tidak lazim. Terlebih di tengah daerah ini kekurangan tenaga dokter

MATARAM.lombokjournal.com —  Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah tidak se-enaknya memutasi pejabat tanpa memikirkan kompetensi dan kebutuhan jabatan.

“Kami menghargai kewenangan yang dimiliki gubernur dalam menempatkan para pembantunya dan jajarannya. Tapi, di sisi lain gubernur juga jangan asal comot pejabat,” kata Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM DPRD NTB Makmun di Mataram, Rabu (9/1)

Ia menilai, penempatan pejabat yang dilakukan Gubernur Zulkieflimansyah dan wakilnya Hj Sitti Rohmi Djalilah pada mutasi 26 jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Senin (7/1) patut dipertanyakan, terutama penempatan personel di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Seorang dokter menjadi Sekretaris Dinas Pariwisata. Ini patut kita sayangkan. Di tengah kita mengalami kekurangan tenaga medis, apalagi seorang dokter yang tugasnya di Pulau Sumbawa, seharusnya itu dipikirkan, mengingat kebutuhan dasar kita di bidang kesehatan sangat kurang,” jelasnya.

Menurut Makmun, kalau alasan gubernur menempatkan seorang dokter menduduki jabatan di Dinas Pariwisata karena ingin menjadikan NTB, khususnya Lombok sebagai destinasi “medical tourism” pada masa mendatang, itu juga tidak tepat. Sebab, menurutnya masih banyak hal lain yang perlu juga dipikirkan, daripada memikirkan pariwisata yang dikaitkan dengan medis.

“Kita tahu pariwisata terkait bidang kesehatan belum begitu populer di Indonesia, banyak daerah yang juga belum mengembangkannya. Saya tahu gubernur mungkin memiliki pertimbangan lain, tapi perlu diingat kita ini kekurangan tenaga medis, lebih-lebih seorang dokter,” katanya.

Anggota DPRD NTB lainnya TGH Hazmi Hamzar memandang keputusan gubernur menempatkan seorang dokter sebagai sekretaris di Dinas Pariwisata sangat tidak lazim. Terlebih di tengah daerah ini kekurangan tenaga dokter.

“Apa kata orang, menempatkan seorang dokter di luar bidangnya, seperti tidak ada manusia saja untuk posisi itu,” ucapnya.

Seharusnya, kata dia, gubernur memikirkan bagaimana meningkatkan pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Mulai dari tenaga perawat, dokter hingga alat kesehatan. Bukan justru mengurangi tenaga medis.

“Ini masih banyak kepentingan daerah yang harus dipikirkan, bukan hanya itu saja. kalau itu sudah tidak ada orangnya dan sifatnya darurat dimungkinkan melakukan hal itu,” katanya.

Karena itu, ia meminta gubernur tidak berpikir aneh-aneh untuk sekadar berambisi NTB menjadi destinasi kesehatan, namun tidak siap dalam infrastrutur kesehatan dan sumber daya manusia (SDM).

“Kita memahami ada hak prerogatif gubernur di situ. Tapi, jangan juga kita mengabaikan yang lain, hanya karena kita ingin menjadi sorotan. Dalam artian indah hanya di kata-kata (promosi) tapi kenyataanya tidak demikian,” katanya.

Sebelumnya, Senin (7/1), Gubernur NTB Zulkieflimansyah memutasi 26 pejabat di lingkungan Pemprov NTB.

Salah satu di antaranya memutasi dr Syamsul Hidayat dari Direktur Rumah Sakit HL Manambai Abdul Kadir di Pulau Sumbawa menjadi Sekretaris Dinas Pariwisata NTB.

Posisinya digantikan dr Arindra Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan RS HL Manambai Abdul Kadir.

AYA

Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB Dr Hj. Sitti Rohmi Djalillah menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Ri Jl.Merdeka Utara No.15 Jakarta, Rabu (09/01).

Dalam rapat yang membahas penanganan Musibah Gempa Bumi NTB dan Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur dan Wagub menghadap Wakil Presiden melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa NTB.

Bersama Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, Kelak BPBD, Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Sosial NTB, Gubernur melaporkan sejumlah hal kepala Wakil Presiden.

Namun, saat ini yang perlu menjadi perhatian kata Gubernur adalah fleksibilitas Pemerintah daerah untuk membangun rumah.

“Kalau bisa Pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang dibangun,” ungkap Gubernur di hadapan Wapres, Menko PMK, Menko Polhukam, Kepala Bappenas dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga.

Gubernur menyontohkan, saat ini banyak masyarakat yang sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti bedek bambu yang menurut masyarakat juga tahan gempa.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Ummi Rohmi menyampaikan sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.

Menurut Wagub, Dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau ngendap kalau fasilitator masih kurang.

“Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1400 orang fasilitator,” Jelas Ummi Rohmi.

Hal kedua yang disampaikan Ummi Rohmi terkait pencairan Dana yang dilakukan dua tahap.

“Mohon jangan ada pencairan 50 persen – 50 persen, sebab dua Kali administrasinya,” pintanya kepada Wapres.

Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimultan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan dan usulan tindak lanjut.

Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun.

Terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK).

Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK.

Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka Rekening bank sekitar  1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK. Dan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.

Mengenai Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA sebanyak 3.855 unit, RIKA sebanyak 7.298 unit dan RIKO sebanyak 6.124 unit.

Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RIKA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit.

Sedangkan total jumlah RIKA yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak sebanyak 3.996. rinciannya, Lombok Barat 585, Kabupaten Lombok Tengah 518, Kabupaten Lombok Timur 934, Lombok Utara 1.003 Mataram 448, Sumbawa 467 Dan Sumbawa Barat sebanyak 41.

Wapres memberikan arahan Menteri terkait untuk segara menambah fasilitator. Sehingga Pembangunan Huntap di NTB dapat berjalan capat dan lancar.

“Saat ini Pembangunan itu harus tepat dan benar,” jelas Jusuf Kalla. Selain itu, Wapres meminta sejumlah pihak seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang Pembangunan Huntap di NTB

AYA/hms

Diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini  mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa dari sebelumnya sebanyak 92,4 juta jiwa.

Penambahan kuota ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dalam hal peningkatan cakupan kepesertaan.

“Ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018). Ini merupakan kabar baik, diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf, Selasa (08/01).

Iqbal menerangkan, penambahan kuota PBI-JK ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.

“Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menggandeng kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar dia.

Sepanjang tahun 2018 dilakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) yang dilakukan Kemensos sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis NIK.

Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI-JK yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia atau memiliki NIK ganda.

BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos. Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI-JK tersebut untuk diperbaharui.

Hingga 3 Januari 2019, tercatat 215.860.046 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS.

BPJS Kesehatan juga bermitra dengan 23.011 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.475 rumah sakit (termasuk klinik utama).

Rr / sumber; Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat kala itu, kerugian secara materil diprediksi mencapai Rp 222,5 miliar

LOMBOK BARA.lombokjournal.com — Masa tanggap darurat bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun lalu menghadirkan semangat solidaritas dan kemanusiaan secara nasional.

Banyak pihak telah memberikan bantuan, baik tenaga, pikiran, uang, bahkan logistik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa di Pulau Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat saat iti berinisiatif membuka rekening untuk memberi kesempatan banyak pihak membantu dalam bentuk uang.

Sisanya yang terbanyak adalah pihak-pihak yang membantu secara langsung ke masyarakat tanpa berkoordinasi dengan pos komando utama tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

“Mereka turun langsung menyalurkan bantuan berupa logistik maupun para relawan yang langsung mendampingi warga di titik-titik pengungsian,” ujar Bupati Lobar Fauzan Khalid di Lombok Barat, NTB, Senin (7/1).

Fauzan mengaku berterima kasih kepada semua pihak, baik warga masyarakat Lombok yang tidak terdampak maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Fauzan menilai, bencana gempa telah memberikan pelajaran berharga bahwa Lombok Barat tidak sendiri menghadapi bencana.

“Kami banyak dibantu oleh berbagai pihak untuk menghadapi masa tanggap darurat dan pascamasa tanggap darurat. Kalau sendiri, kami pasti tidak mampu,” kata Fauzan.

Fauzan menyampaikan hikmah terbesar bencana gempa bagi warga dan umumnya bangsa Indonesia adalah tumbuh suburnya semangat solidaritas sosial, saling tolong menolong, dan saling menghibur antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Kepala BPBD Lombok Barat Mohammad Nadjib pun mencatat pihak-pihak yang memberikan bantuan melalui pos komando sebanyak 248 pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas.

“Mereka yang melalui posko, pasti kita catat. Rata-rata memberikan bantuan berupa logistik,” kata Nadjib.

Sedangkan bantuan pihak ketiga dalam bentuk uang dan melalui rekening BPBD, tambah Nadjib, berjumlah lebih dari Rp 1,69 miliar.

“Kita dibantu oleh Baznas Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1 miliar, sisanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, Garut, Sangihe, Asosiasi DPRD Kab/Kota se Indonesia, Ikatan Alumni Sunan Kalijaga, dan banyak lagi lainnya,” lanjut Nadjib.

Bantuan tersebut, tambah Nadjib, belum termasuk bantuan pembangunan infrastrukrur berupa sekolah, dan tempat ibadah.

“Dalam proses pencatatan dan penggunaannya, BPBD sepenuhnya didampingi oleh BPKP dan  Inspektorat. Semua catatan keuangan didampingi oleh mereka,” ucap Nadjib.

Sekretaris Daerah Lombok Barat Mohammad Taufiq memastikan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur sejumlah Rp 300 juta adalah untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) buat warga.

“Menurut mereka, jumlah ini adalah untuk pembangunan huntara. Dalam waktu dekat, Bupati Kediri akan datang mengecek realisasi penggunaannya. Saya minta jangan sampai kita mempermalukan Lombok Barat, apalagi sampai realisasinya seadanya. Semua harus kita pertanggung jawabkan,” kata Taufiq.

Taufiq menyampaikan seluruh huntara harus dibangun di satu titik lokasi, yaitu di Sidemen, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar.

Untuk diketahui, bencana gempa pertengahan tahun lalu menimpa ratusan ribu warga Lombok Barat, terutama di empat  Kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Narmada.

Ratusan ribu warga terpaksa menghuni pengungsian yang seadanya. Catatan terakhir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, paling sedikit 44 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Beberapa waktu kemudian menjalar penyakit malaria yang membuat pemerintah terpaksa menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kecamatan.

Selain dampak kepada manusia, gempa tersebut telah mengakibatkan kerusakan terhadap 72.222 rumah, 221 rumah ibadah, 87 sekolah atau madrasah, 4 jembatan, 60 tanggul, dan 129 toko/kios.

Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat kala itu, kerugian secara materil diprediksi mencapai Rp 222,5 miliar

AYA

Dari hasil koordinasi dan sidak Dinas Perdgangan NTB ke pergudangan milik Bulog NTB, terpantau stok beras bagi masyarakat NTB masih siap hingga 14 bulan ke depannya

 MATARAMlombokjournal.com —  Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Putu Selly Andayani mengatakan harga bahan pokok di NTB pada awal tahun masih terpantau stabil.

Hal ini dikatakan

Sellymengatakan itu usai meninjau Pasar Kebon Roek di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, Selasa (08/01).

Selly menyampaikan tinjauan ini guna memantau ketersedian pasokan barang kebutuhan pokok pada awal 2019.

Selain mengecek arus distribusi sembako lancar atau tidak, kata Selly, tinjauan ini juga memastikan agar tidak terjadi lonjakan harga bahan pokok pada awal tahun.

“Tadi terpantau harga beras, gula, minyak goreng, ikan dan daging semuanya masih stabil. Kalaupun ada komoditi yang naik, tetap harganya masih terjangkau oleh pembeli,” katanya.

Selly menjelaskan, harga beras jenis premium terpantau stabil dengan harga Rp 11 ribu per kg.

Termasuk harga beras jenis medium yang kisarannya Rp 10 ribu per kg. Harga daging juga masih ideal sebesar Rp 30 ribu per kg. Padahal, harga eceren terendahnya (HET) mencapai Rp 105 ribu per kg.

“Yang pasti, kalau kondisi inflasi itu, petani senang tapi masyarakat pusing. Sebaliknya, jika kondisi deflasi, maka petani menangis, sementara ibu-ibu akan senang. Jadi, kami akan intensif tetap melakukan pengawasan terkait dengan ketersedian stok sembako jangan sampai lengah,” kata Selly.

Terkait kondisi pasokan beras pada 2019. Selly menambahkan, dari hasil koordinasi dan sidaknya ke pergudangan milik Bulog NTB, terpantau stok beras bagi masyarakat NTB masih siap hingga 14 bulan ke depannya.

Bahkan, menurut Selly, pihak Bulog terus melakukan operasi pasar (Op) hingga ke wilayah pelosok pasar-pasar di wilayah Kabupaten Bima hingga saat ini.

“Usai sidak ini, pengawasan dan koordinasi dengan distributor, Bulog dan Polda NTB akan terus dilakukan, sebab target kami tidak lain jangan sampai ada penimbunan barang yang dilakukan oknum dengan alasan mencari keuntungan yang lebih besar, sehingga merupakan rakyat NTB,” jelas Selly.

AYA