Harga beras di NTB sendiri masih berada di bawah HET baik itu kualitas medium maupun premium

MATARAM.lombokjournal.com — Beras shacet yang beberapa waktu lalu sempat di lauching oleh Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sejauh ini pemasarannya telah menyasar hingga pulau Jawa.

Mengingat beras shacet ini diperuntukkan untuk mempermudahkan  masyarakat mendapatkan beras premium dengan harga lebih murah.

“jadi dia jenisnya itu beras premium yang di shacetkan. Tapi harganya murah hanya Rp2500/ shacet,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani,Sabtu (19/01)

Selly mengatakan, harga beras medium dan premium untuk di daerah pulau Jawa seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi masih berada di atas Harga Eceren Tertinggi (HET). Sehingga daerah tersebut menerima kiriman beras dari NTB.

Maka dari itu di NTB sebagai percontohan, untuk produksi beras shacet, karena NTB merupakan swasembada beras.

“Maka dipakailah beras shacet kita. Jadi bentuk beras shacet nanti dari NTB asalnya, karena kita punya beras bertahannya sampai 14 bulan ke depan. Berarti stoknya banyak, maka dari itu kita menjadi percontohan beras shacet,” terangnya.

Menurutnya, beras NTB memiliki kualitas yang bagus, sehingga menjadi percontohan untuk memproduksi beras shacet.

Dimana distribusinya tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat NTB saja, namun beras tersebut dikirim ke daerah-dearah yang menjual beras medium dan premium dengan harga di atas HET.

Selain itu harga beras di NTB sendiri masih berada di bawah HET baik itu kualitas medium maupun premium.

“Itu kita harusnya bersyukur, berarti kualitas beras kita bagus makanya pecahan sedikit, di bawah 10 persen. Berarti itu kaya semacam beras premium, dan berasnya premium yang dijual dalam bentuk kemasan shacet,” jelasnya.

Sementara itu, beras shacet memang banyak dijual oleh pedagang-pedagang kecil di pasar. Karena beras tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa.

Selain itu, masyarakat dapat membeli dengan harga murah, karena beras shacet ini bisa konsumsi selama satu hari.

“Maksudnya bahwa masyarakat kalau mau membeli beras yang murah ada bentuknya shacet, itu satu shacet bisa di pakai untuk satu hari tiga kali makan, terutama untuk anak-anak kost dan bisa juga yang berangkat umroh dan haji membawa beras shacet,” pungkasnya.

AYA

HBK mengatakan, hilangnya masa kejayaan itu bukan berarti potensi ikut hilang. Geografis letak ketinggian, kesuburan tanah, dan potensi lainnya masih tetap sama dengan di era 1990-an

lombokjournal.com —

MATARAM.;   Potensi sektor pertanian di P. Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tak akan habis-habisnya jika dikupas dan dibicarakan.

Namun, jika selalu hanya dalam tataran wacana dan wacana, tanpa ada aksi nyata, maka potensi yang ada hanya akan lekang dan tak membawa manfaat, faedah dan keuntungan apa-apa.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengajak masyarakat di P. Lombok untuk mulai melakukan aksi nyata mengembangkan potensi pertanian di daerah tinggal mereka, Jumat ( 18/1)

Menurut HBK, di Lombok semua potensi pertanian sudah tersedia, tanah yang subur, ketersediaan air yang mencukupi. Tinggal sekarang bagaimana mulai action, generasi muda  jangan ragu dan  malu untuk bergelut di sektor pertanian ini.

” Contohnya Sembalun, dulu pernah berjaya sebagai sentra bawang putih nasional. Naaach kenapa sekarang tenggelam, ini pertanyaannya. Harusnya potensi ini terus dikembangkan lebih bagus lagi,” ungkap HBK didampingi isteri tercintanya , Hj. Dian Bambang Kristiono.

Kecamatan Sembalun di Lombok Timur yang berada di kaki Gunung Rinjani memang memiliki potensi yang luar biasa untuk pertanian hortikultura. Di era 1990-an, daerah Sembalun sempat terkenal dan menjadi sentra produksi bawang putih nasional.

Hanya saja, krisis ekonomi dan maraknya kebijakan impor bawang putih dari China, India dan Vietnam saat itu, membuat harga komoditi unggulan ini terjun bebas. Hal ini membuat petani rugi, dan masa kejayaan bawang putih di Sembalun pun perlahan meredup.

HBK mengatakan, hilangnya masa kejayaan itu bukan berarti potensi ikut hilang. Geografis letak ketinggian, kesuburan tanah, dan potensi lainnya masih tetap sama dengan di era 1990-an.

“Anjloknya harga saat itu kan karena keadaan situasional, karena krismon dan kebijakan impor yang berlebihan. Tapi potensi ini masih ada, menunggu kita gali kembali dan ini harus bisa dijadikan modal untuk kita bangkit kembali meraih kejayaan itu,” kata HBK.

Ia mengatakan, masyarakat petani di Sembalun bisa mulai kembali mendorong perluasan lahan tanam bawang putih. Apalagi varietas Sangga yang menjadi varietas unggulan nasional itu proses pembenihan dan pembibitan hanya bisa maksimal jika dilakukan di Sembalun.

Hal ini menjadi kekhasan dan daya dukung tersendiri bagi Sembalun, sebagai daerah andalan untuk mengembalikan kejayaan pertanian Lombok di masa depan. Tinggal bagaimana masyarakat, pemerintahan NTB dan kita semua mau tekun dan serius mengembangkannya kembali.

Impor Dan Permainan Mafia Kartel

Menurut Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 untuk Dapil NTB II/Pulau Lombok ini, juga mengkritisi kebijakan impor bawang putih yang masih dilakukan pemerintah saat ini.

Impor, kata dia, seharusnya mulai dibatasi, sebab praktik kebijakan impor ini telah membuka peluang bagi para pelaku kartel untuk memanfaatkan kesempatan ini buat menangguk keuntungan dengan merugikan para petani kita. Dampaknya, harga bawang putih produksi petani kita bisa anjlok

kapan saja, petani kita akan frustasi serta malas berkiprah di sektor ini lagi akibat dari ulah para mafia kartel ini.

Ia menegaskan, ketika petani mengembangkan komoditas unggulan daerah, seharusnya pemerintah mengimbangi dengan pengurangan impor dan juga pengawasan tata niaga komoditas tersebut, termasuk bawang putih.

“Karena itulah tugas pemerintah. In shaa Allah kalau saya diberi mandat masyarakat Lombok duduk di kursi DPR RI nanti, hal ini akan saya perjuangkan sampai terwujud. Kalau kehidupan para petani kita mau sejahtera, maka pemerintah harus melindungi dan mendampingi mereka lewat kebijakan dan pengawasan yang menjamin kesejahteraan  petani. Keberpihakan pemerintah harus jelas, jangan bicaranya ingin meningkatkan kesejahteraan petani kita tapi impor jalan terus”, tegas HBK.

Swasembada Bawang Putih

Saat ini pemerintah tengah melakukan beragam upaya untuk meraih swasembada bawang putih nasional. Kawasan Sembalun telah ditetapkan sebagai salah satu sentra bawang putih yang akan dikembangkan, bersama beberapa daerah lainnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, potensi lahan tanam bawang putih di Sembalun saja mencapai 40.000 hektare. Dari potensi ini, yang dimanfaatkan saat ini baru sekitar 5.000 hektare, berati peluangnya masih sangat besar.

HBK menilai, hal tersebut menjadi peluang baik bagi masyarakat petani kita terutama yang berada di daerah Sembalun, Lombok Timur. Peluang dan potensi itu hanya bisa diraih hasilnya, jika ada semangat kolektif dari masyarakat dan pemerintah NTB untuk masing-masing mengambil peran yang nyata.

“Yang penting masyarakat harus punya visi, keyakinan dan semangat yang sama untuk mengembalikan kejayaan Sembalun kedepan. Ke depannya, selaku legislator, HBK akan bekerja keras dan berjuang untuk mengarahkan dan mengontrol pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diambil lebih pro, lebih berfihak dan lebih melindungi para petani,” tegas HBK.

Me

Bang Zul menyampaikan keseriusannya untuk hadir dan ingin mendengarkan langsung yang ingin disampaikan masyarakat

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur  Hj. Sitti Rohmi Djalilah terus berusaha melahirkan terobosan demi mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat.

JANGZULMI atau Jumat Pagi Bareng Bang Zul dan Umi Rohmi merupakan salah satu gagasan besar dalam mendekatkan dan mendengarkan langsung yang dirasakan masyarakat NTB.

Kegiatan tersebut digelar dua minggu sekali, Minggu kedua dan Minggu keempat. setiap bulannya. Namun untuk edisi kali ini berbeda dan spesial karena merupakan arahan langsung Gubernur untuk diselenggarakan di luar jadwal tersebut.

Gubernur menginstruksikan diselenggarakan di kawasan KEK Mandalika dan mengundang ITDC bersama warga Kuta dan sekitarnya untuk duduk bersama dan berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada di KEK Mandalika.

Gubernur dalam Jangzulmi kali ini benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan di KEK. Terlihat dalam rombongan yang Hadir bersama Gubernur mulai dari Dirut ITDC, Abdulbar M. Mansore,

Direktur konstruksi dan operasi, Ngurah Wirawan, Direktur proyek the mandalika, Hari Wibisono dan Wakil direktur proyek the mandalika, Adi Sujono. Sekda Provinsi NTB Rosiady Sayuti dan Hampir seluruh kepala OPD Provinsi turut hadir mendampingi, juga Kadis Pariwisata Lombok Tengah dan kepala BPN.

Bang Zul menyampaikan keseriusannya untuk hadir dan ingin mendengarkan langsung yang ingin disampaikan masyarakat.

Menurutnya, ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang terbuka. Ekonomi di daerah NTB juga adalah sistem ekonomi terbuka. Aktor utamanya bukan pemerintah, tapi adalah dunia usaha.

“Setiap perekonomian masalahnya ada dua. Pengangguran dan kemiskinan, yang tidak mungkin bisa diatasi sendiri olrh siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, jika tidak ada dunia usaha. Dunia usahalah yang berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.” jelas bang Zul mengawali pengantarnya.

Gubernur, bupati, kepala dinas, bukanlah raja, tambah bang Zul.

“Kami adalah aparat yang tugasnya membantu melayani masyarakat. Kami rela menjadi pesuruh masyarakat.

Siapa yg mau jadi gubernur, bupati maupun kepala dinas, adalah mereka yg mau berkorban dan punya kerendahan hati melayani masyarakat,” ujar Bang Zul.

Bang Zul juga menjelaskan posisi ITDC yang begitu penting sebagai dunia usaha dalam pengembangan pariwisata di NTB.

“Posisi ITDC ini begitu penting. Tugas pemerintah adalah memastikan dunia usaha aman, nyaman dan menyenangkan. Tetapi walaupun kita ingin nyaman, jangan lupakan masyarakat kami. Jangan sampai masyarakat menjadi penonton di daerahnya sendiri,” lanjut Bang Zul.

“Mandalika ini, Kuta ini bukan punya orang lombok saja, bukan punya orang NTB saja, bukan punya Indonesia saja. Alhamdulillah kita diberkahi suatu kawasan yang dimiliki dunia. Kita tidak ingin melihat anak-anak kita hanya menjadi pedagang yg mengejar-ngejar pembeli. Saya ingin melihat anak-anak lombok tengah kelak memiliki pendidikan tinggi, bahkan menjadi direktur ITDC,” ucap bang Zul diikuti tepuk tangan hadirin.

“Oleh karena itu kita sampaikan apa yang ada, apa yang bisa direspon oleh ITDC, dan kami dari pemprov bisa tahu melakukan apa yang dilakukan sehingga masyarakat senang. Kami akan senantiasa membantu. Rumah saya 24 jam terbuka,” tutup Bang Zul.

Senada dengan Gubernur, Dirut ITDC, Abdulbar menegaskan bahwa ITDC hadir sebagai bagian dari BUMN dan bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat.

” ITDC adalah bagian dari BUMN dan milik masyarakat. Kami ingin mengingatkan dulu saat membangun di bali, suasananya juga seperti ini. Namun dalam perjalanannya, semuanya mendapatkan manfaat. Warga yg dulu hanya berdagang, kini memiliki pendapatan jauh lebih besar. 30 persen pegawai kita di bali adalah pemuda desa. Itu yang ingin kita wujudkan. Memang di awal selalu berat.” jelas Dirut ITDC.

Acara berlangsung interaktif dengan bergantian warga bertanya dan langsung dijawab, baik Gubernur, kepala OPD hingga jajaran ITDC memberikan penjelasan. Warga terlihat antusias. Kegiatan sendiri berakhir dan dilanjutkan dengan obrolan santai antara warga dengan jajaran Pemprov dan ITDC.

Aya/hms

Pada tahun 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan, atau rata-rata 640.765 per hari

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Kartu Indonesia Sehat (KIS).menjadi program pemerintah paling dirasakan manfaatnya menurut survei Alvara Research Center berjudul Laporan Survei Pilpres 2019 : Ketika Pemilih Semakin Mengkristal.

Dalam laporan tersebut, Kartu Indonesia Sehat berada di urutan teratas dari 10 program

pemerintah, dengan skor 68 persen disusul program Kartu Indonesia Pintar dan pembangunan infrastruktur.

Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan faktanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini dilihat dari

jumlah peserta serta angka pemanfaatan yang terus meningkat sejak diimplementasikan. Sampai dengan

10 Januari 2019 jumlah peserta yang terdaftar dalam Program JKN-KIS telah mencapai 216.152.549 jiwa atau mencakup 82 persen dari total penduduk Indonesia.

Selain itu angka menunjukan, banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya program ini.

Pada tahun 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan, atau rata-rata 640.765 per hari.

“Dari data tersebut dan dengan berbagai dinamika yang terjadi, tidak terbantahkan lagi bahwa Program

JKN-KIS telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” terang Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf.

Efek lain dari kehadiran Program JKN-KIS ternyata juga menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI di tahun 2016, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai 289 triliun.

Program ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun

Dari penelitian FEB UI juga disebutkan di tahun 2016 Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan.

Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

Sampai dengan 10 Januari 2019, tercatat ada sebanyak 216.152.549 jiwa penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta Program JKN-KIS.

Angka ini terus bergerak naik secara signifikan, hingga nanti diharapkan mampu menjamin seluruh rakyat Indonesia dan mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Rr

Sumber; Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Pemprov NTB akan mencari cara agar harga tiket pesawat ke NTB menjadi lebih terjangkau guna menarik lebih banyak minat wisatawan

MATARAM.lombokjournal.com  — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, tingginya harga tiket pesawat akan berdampak bagi sektor pariwisata di NTB, khususnya Pulau Lombok.

Apalagi saat ini sektor pariwisata sedang dalam tahap menuju pemulihan pascagempa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu.

“Tingginya harga tiket pesawat) tentu akan memukul pariwisata, tak hanya di tempat kita, tapi juga seluruh Indonesia,”ujar Gubernur usai mengisi acara jumpa bang Zul di KEK kuta Mandalika, Jumat (18/01).

Zul, sapaan akrab Zulkieflimansyah, menilai kenaikan harga tiket pesawat tidak lepas dari naiknya harga bahan bakar pesawat yang membuat manajemen maskapai memutuskan untuk menaikan harga tiket pesawat.

Meski begitu, Pemprov NTB akan mencari cara agar harga tiket pesawat ke NTB menjadi lebih terjangkau guna menarik lebih banyak minat wisatawan.

“Bahan bakar mereka (pesawat) tambah tinggi wajar juga, tapi sedang mencari cara agar Kemenpar juga bantu subsidi, bukan hanya untuk penerbangan luar negeri, tapi juga destinasi dalam negeri,” katanya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan, kata Zul, adalah dengan bertemu manajemen maskapai. Rencananya, Pemprov NTB akan bertemu dengan manajemen Lion Air dan Garuda Indonesia membahas tentang harga tiket pesawat

“Kita akan ketemu Garuda dan Lion, bagaimana solusinya agar bisa turun karena kalau tiket tidak turun-turun susah juga orang berlibur ke tempat kita,” kata Zul.

AYA

Saat ini urun biaya memang masih belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya

lombokjournal.com  —

JAKARTA  ;  Memasuki tahun kelima, pagar hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diperkokoh.

Kementerian Kesehatan pun mengundangkan regulasi soal ketentuan urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS, yang ditetapkan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018, jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam Program JKN-KIS tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ketentuan urun biaya tersebut diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam Program JKN-KIS.

Adapun penetapan jenis-jenis pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.

Saat ini urun biaya memang masih belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya. Tentu usulan itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan,

“Selanjutnya Kementerian Kesehatan membentuk tim yang terdiri atas pengusul tersebut, serta akademisi dan pihak terkait lainnya, untuk melaksanakan kajian, uji publik, dan membuat rekomendasi,” ucap Iqbal dalam Diskusi Media di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Kamis (17/01).

Iqbal mengatakan, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Ke depan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan. Aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap.

“Nantinya untuk rawat jalan, besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp 10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan. Perlu diperhatikan, nominal ini terbilang kecil daripada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta,” jelas Iqbal.

Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

“Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” tegas Iqbal.

Pada kesempatan yang sama, Iqbal juga menerangkan soal aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif.

Iqbal mengatakan, Permenkes tersebut tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit. Meski demikian, ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN-KIS yang bersangkutan.

“Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan,” terang Iqbal.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG’s antar kelas.

Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75% dari tarif INA CBG’s kelas 1.

Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

“Sama halnya dengan aturan tentang urun biaya tadi, fasilitas kesehatan juga harus memberi inofrmasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta. Baik peserta ataupun keluarganya juga harus menyatakan kesediaannya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan,” kata Iqbal.

Rr

Sumber; Humas BPJS Kesehatan

Training PERAN fase kedua ini memperkuat kemampuan fasilitasi dialog supaya para peserta training yang nantinya akan menjadi fasilitator dapat membuka ruang dialog yang nyaman dan mampu mendorong pemahaman dalam menyikapi permasalahan yang ada, bukan justru menimbulkan permasalahan baru

MATARAM.lombokjournal.com —  The Habibie Center bekerjasama dengan Nusa Tenggara Center (NC 1999) kembali melaksanakan Pelatihan Dialog dan Mediasi Program Perempuan Penggerak Perdamaian (PERAN) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pelatihan yang dilaksanakan pada Selasa-Kamis, 8-10 Januari 2019 ini bertujuan menguatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam fasilitasi dialog dan mediasi untuk mendorong kerukunan masyarakat dan mencegah ekstremisme kekerasan.

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan serupa yang sebelumnya telah dilakukan pada 27 – 29 November 2018.

Secara keseluruhan, terdapat tiga fase pelatihan dan saat ini telah masuk fase kedua yang lebih berfokus kepada penguatan kapasitas dalam fasilitasi dialog di masyarakat.

Setelah training fase kedua ini, para peserta akan turun langsung membuka ruang diskusi di masyarakat. Pelatihan fase ketiga akan dilaksanakan pada 29-31 Januari 2019.

Nurina Vidya Hutagalung, Manajer Program PERAN menjelaskan, dalam masyarakat terdapat dinamika yang dapat menimbulkan gesekan apabila dibiarkan.

Oleh karena itu, training PERAN fase kedua ini memperkuat kemampuan fasilitasi dialog supaya para peserta training yang nantinya akan menjadi fasilitator dapat membuka ruang dialog yang nyaman dan mampu mendorong pemahaman dalam menyikapi permasalahan yang ada, bukan justru menimbulkan permasalahan baru.

“Kami berharap semoga program ini mampu membantu menjaga kerukunan masyarakat di Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Sementara Dr. Kadri, M.Si, Peneliti Utama dan Dewan Pendiri NC 1999 mengatakan pelatihan ini merupakan hal yang baru terutama bagi para aktivis perempuan karena mereka bersama-sama dengan para fasilitator dari THC menformulasi pola dialog dan mediasi yang efektif dengan menjadikan perempuan sebagai actor utamanya.

Pelatihan ini juga khas, karena mengajarkan peserta untuk mampu menggali potensi yang dimiliki oleh perempuan yang ada di masyarakat agar mampu menjadi agen perdamaian. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang terdiri dari 13 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.

Peserta pelatihan ini mewakili berbagai unsur masyarakat, seperti perwakilan agama, pemimpin komunitas, pemerintah daerah, akademisi, organisasi perempuan, aktivis, media, hingga masyarakat sipil. Salah satu peserta training, Mahniwati yang merupakan perwakilan dari Perempuan AMAN menjelaskan materi yang didapat selama training.

“Di training ini saya belajar menjadi pendengar yang baik, teknik menjadi fasilitator di masyarakat, hingga proses melakukan dialog. Sebelumnya saya sudah memiliki pengalaman memfasilitasi sejumlah diskusi di desa. Namun dari training ini saya sadar bahwa selama ini saya salah karena mengedepankan ego saya,” ungkap Mahni.

Siti Hamdiah Rojabi, mahasiswi S2 di Universitas Mataram yang juga mengikuti training mengatakan , sangat terkesan dengan pelatihan ini karena teknik menyampaikan materinya disampaikan dengan asyik dan santai.

Selama training kita banyak bergerak karena ada banyak games dan role play. Sehingga walaupun materinya padat, namun tidak membuat pusing dan kita (peserta training) tetap memahami materi. Selain itu, kita juga tidak hanya menerima materi, tapi diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pendapat.

Me

Selain karena potensi wisatanya, dipilihnya Lombok sebagai hub, juga karena pemimpin daerahnya sangat visioner dan kebijakannya sangat wellcome terhadap investasi dan pengembangan ekonomi

LOTENG.lombokjournal.com — Lombok dipastikan segera menjadi hub penerbangan AirAsia dari lima hub yang saat ini ada di Indonesia.

Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik dipilihnya Lombok sebagai hub penerbangan AirAsia, termasuk rencana pembukaan rute Singapura dan Australia.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan itu, usai melaksanakan rapat dengan Dirut AirAsia Indonesia di Kawasan Mandalika Resort, Kamis (17/01).

Gubernur NTB mengungkapkan, dipilihnya Lombok sebagai hub peberbangan ini, akan membawa dampak positif bagi Provinsi NTB, karena aksesibilitas destinasi wisata akan semakin luas dan berpeluang meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah.

“Ini ternyata lebih cepat dari yang kami perkirakan, bahwa manajemen AirAsia memastikan menetapkan Lombok menjadi hub untuk penerbangaan AirAsia ke lokasi lokasi lainnya. Kami sangat apresiasi karena menjadikan hub ini sebuah keputusan besar dan sangat serius dan bisa mengakselerasi peningkatan wisatawan bukan hanya internasional tapi juga domestik,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut gubernur menyampaikan, selain Malaysia, penerbangan Singapura dan Australia juga segera dibuka, sedangkan domestik AirAsia akan membuka rute Lombok Denpasar dan Lombok Yokyakarta.

“Mudahan dengan hadirnya AirAsia dengan intensitas lebih banyak akan membuat pariwisata NTB lebih menarik dan menggeliat, sehingga kita segera pulih dari akibat bencana ini,” kata Gubernur Zul.

Terkait dukungan yang dibutuhkan, doktor Zul memastikan Pemprov NTB akan mensuport AirAsia.

Bahkan jika diperlukan, ia akan bersurat ke Kementerian Perhubungan, sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah menanggapi kesempatan emas, bagi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Dirut AirAsia Indonesia, Dendy Kurniawan menjelaskan, untuk mewujudkan Lombok sebagai hub maka tahun ini AirAsia akan membuka dua rute penerbangan luar negeri baru di Lombok International Airport (LIA).

Dua rute itu adalah Singapura-Lombok, dan  Perth (Australia) – Lombok.

“Lombok akan menjadi hub kita, dan kita akan siapkan dua pesawat yang stanby di LIA. Ini akan kita launching pada awal Maret nanti,” kata Dendy.

Menurutnya, pembukaan rute baru mancanegara ke Lombok merupakan bagian upaya AirAsia mempromosikan Lombok, NTB dan juga membantu percepatan normalisasi pariwisata NTB.

Dalam pertemuan itu, Dendy juga menyampaikan sejumlah hal yang masih membutuhkan dukungan dari Pemda terutama Pemprov NTB.

Beberapa di antaranya adalah kemudahan regulasi terkait slot penerbangan, dukungan promosi, dan fasilitas di LIA.

“Ada beberapa perizinan formal yang kami butuhkan rekomendasinya dari pak Gubernur, seperti untuk Angkasa Pura I dan Kementerian Perhubungan, terkait jadwal penerbangan,” kata Dendy.

Ia menambahkan, selain karena potensi wisatanya, dipilihnya Lombok sebagai hub juga karena pemimpin daerahnya sangat visioner dan kebijakannya sangat wellcome terhadap investasi dan pengembangan ekonomi.

“Dari sisi pasar, kita tak mungkin jadikan Lombok sebagai hub kalau tidak potensial. Artinya Lombok memang potensial, selain itu Gubernur NTB juga sangat wellcome ya. Karena memang visi pembangunan daerah, sangat tergantung pada Kepala Daerahnya,” katanya.

Hadir dalam pertemuan Kepala Dinas Pariwisata NTB HL Moh Faozal, Karo Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy, GM LIA Nugroho Jati, Direktur Operasional ITDC I Gusti Ngurah Wirawan, jajaran pelaku wisata dan jajaran manajemen AirAsia Indonesia.

AYA

Kegiatan yang digelar komunitas IT di NTB ini sangat bagus untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat

MATARAM,lombokjournal.com — Develovers Student Club Chapter STMIK Bumigora Mataram berkolaborasi dengan BEDA (IT), Linov, STMIK Bumigora dan beberapa komunitas IT di NTB, menyelenggarakan event hackathon pertama di NTB bertajuk “Bumigora Hackathon 2019”.

Hackathon atau pekan retas merupakan acara kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak. Hackathon pertama di NTB yang bertajuk Bumigora Hackathon 2019 ini belangsung selama dua hari di Mataram. Didukung oleh DPRD Kota Mataram dan Bank NTB Syariah.

Beda{IT} merupakan sebuah wadah yang akan menaungi seluruh komunitas lokal di NTB. Di antaranya, Developers Student Clubs, Komunitas Belajar Linux, Studi Sistem Cerdas dan beberapa komunitas IT lainnya yang ada di STMIK Bumigora Mataram.

Ketua Develovers Student Club (DSC), Darmawan Zulkifli, mengatakan event ini untuk menjaring terobosan inisiatif digital proses penanggulangan bencana dan financial technology (fintech).

Selain itu juga untuk mendukung tumbuhnya entrepreneur digital serta menggali potensi generasi muda NTB.

“Kami berharap event ini juga bisa menjadi ajang berkumpulnya para develover muda lokal yang nantinya mampu menjadi agen pertubumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kreatif dan memiliki kompetensi IT yang mumpuni,” kata Darmawan yang sebelumnya menjuarai event Google di Jakarta Desember tahun lalu, Kamis (17/01).

Nantinya dari kegiatan ini akan dikembangkan menjadi sistem terpadu yang dapat digunakan dalam proses penanggulangan pasca bencana, dimana peran teknologi dalam hal ini sangat dibutuhkan.

Harapannya dapat bekerja optimal sehingga dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti pemerintah khususnya dan relawan pada umumnya dalam melakukan evakuasi serta penyaluran bantuan di daerah terdampak.

“Pemetaan juga merupakan peran dari penggunaan IT dalam penanggulangan bencana alam,” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang digelar komunitas IT di NTB ini sangat bagus untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

“Saya dengar ini event pertama di NTB, dengan peserta se NTB dan ada dari Bali, saya bangga bisa terlibat dengan anak-anak muda kreatif yang terus melakukan inovasi seperti ini, terima kasih anak-anak ku, teruslah berbuat dan berkreatifitas,” kata Didi dalam sambutannya.

Kegiatan seperti ini harus tetap digelar dan diperbanyak, Nusa Tenggara Barat khususnya Kota Mataram akan sangat siap memfasilitasi kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini, katanya.

Bank NTB Syariah sebagai sponsor utama kegiatan ini juga sangat mendukung kegiatan yang mendukung penguatan kapasitas anak-anak muda lokal NTB yang sangat luar biasa.

Dengan adanya kegiatan ini nantinya banyak anak-anak muda untuk memunculkan startup-startup atau perusahan-perusahan rintisan yang dapat memberikan dampak pada tumbuhnya perekonomian di NTB bahkan di Indonesia.

“Tentu kami juga mencari talent-talent lokal, yang sangat luar biasa untuk dapat mengembangkan Tehcnologi financial di bank NTB Syariah, untuk menjawab tantangan industry” ungkap bangga, Hari Hartanto Edi Asmara perwakilan Bank NTB Syariah pada saat membuka acara kegiatan Hacktoon.

Tentang Linov

Linov memiliki misi untuk menjadikan NTB sebagai pusat tehnologi di Indonesia, beberapa capain yang diraih sejak mulai bergerak secara aktif bersama dengan anak-anak muda NTB, adalah berhasil mendampingi para pemuda NTB menjuarai event resmi yang diadakan Google bekerjsama Dicoding tahun lalu dan tahun ini berhasil mendampingi pemuda NTB menjadikan Game Simulasi Lalu Lintas digunakan di Kalimantan Selatan (proses menjadi Pilot projek Nasional.

Selain prestasi tersebut beberapa tehnologi yang sedang diriset dan dikembangkan oleh tim Linov merupakan salah satu tehnologi inovasi pertama di NTB, antara lain. Sistem SmartHome, IOT

Untuk kesehatan/ alat kesehatan cerdas, IOT untuk kesehatan dan beberapa aplikasi dikembangkan oleh Startup-Startup yang didirikan dan dijalan oleh anak-anak muda lokal NTB yang masih berstatus Mahasiswa di beberapa kampus di NTB.

Keterlibatan Linov untuk kegiatan hackathon merupakan bagian dari tujuan terbentuknya. “kegiatan inkubasi berupa pendampingan anak-anak muda lokal dibidang IT dan Startup tersebut merupakan langkah kami menuju Road To Silicon Island” tegas, Lalu Lian Hari Wangi, salah satu founder.

Kegiatan ini digelar selama 2 hari dimulai dari tanggal 12-13 Januari 2019 di hotel Santika Mataram. Bentuk kegiatan sendiri adalah kompetisi antara para peserta dalam mengembangkan ide masing-masing berdasarkan tema yang sudah ditentukan sebelumnya.

Peserta mulai merancang dan menciptakan idenya secara langsung dimulai dari hari Sabtu hingga Minggu pukul 08.00 dengan bimbingan dari para tutor yang sudah dihadirkan oleh panitia.

Hasilnya kemudian dipresentasikan di hadapan para juri untuk penilaian dan penentuan pemenangnya.

Me

Gubernur menyambut positif usulan proyek-proyek dari pusat di NTB yang sebaiknya dikerjakan para pengusaha lokal yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah bersyukur adanya penurunan jumlah tingkat kemiskinan di NTB.  Meski begitu, Zul mengaku, tidak hanya cukup dari capaian penurunan tingkat kemiskinan.

“Alhamdulillah turun, tapi saya selalu katakan kita tidak boleh selalu terpaku hanya pada  hal-hal kuantitatif, apa gunanya turun tapi kita tidak menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri,”ujarnya,  Kamis (17/01)

Zul menilai, penurunan angka kemiskinan seharusnya juga diikuti dengan peningkatan kemampuan masyarakat. Ia menyambut positif usulan proyek-proyek dari pusat di NTB yang sebaiknya dikerjakan para pengusaha lokal yang ada di NTB.

“Saya kira usulan bagus, semisal proyek-proyek dari pusat di NTB dikerjakan pengusaha-pemgusaha lokal juga, jangan sampai proyeknya besar tapi yang kerjakan orang luar,” katanya.

Sebelumnya,  Kepala Bidang Statistik Distribusi,Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Putradi merilis jumlah penduduk miskin di NTB Barat pada September 2018 mencapai 735,62 ribu orang atau 14,63 persen.

Angka penduduk miskin  NTB tersebut mengalami  penurunan 1,84 ribu orang atau 0,12 persen jika dibandingkan pada Mei 2018 yang sebanyak737,46 ribu orang atau 14,75 persen.

Dia menambahkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di NTB yang pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen juga turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Pun dengan penduduk miskin di daerah perdesaan NTB yang mengalami penurunan dari 13,72 persen pada Maret 2018 menjadi 13,69 persen pada September 2018.

“Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin NTB terus mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi,” ujar Putradi di Kantor BPS NTB, Selasa (15/1).

Ia menyebutkan, jumlah penduduk miskin di NTB pada 2009 sebanyak   1,050,948 atau 22,78 persen dari total penduduk NTB.

Putradi mengungkapkan sejak 2009 sampai 2018, persentase penduduk miskin di NTB terus mengalami penurunan, kecuali pada periode September 2014 sampai Maret 2015 dan September 2016 sampai Maret 2017.

Ia menyampaikan, penurunan angka kemiskinan pada periode Maret 2017 sampai September 2017 merupakan yang tertinggi semenjak penghitungan angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali setahun pada 2012.

Putradi juga mencatat adanya perubahan garis kemiskinan pada periode Maret 2018  sampai September 2018 di NTB.

Dia menjelaskan, garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Dikatakannya, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Ia menerangkan garis kemiskinan di NTB mengalami kenaikan, dari Rp 365.901 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 373.566 per kapita per bulan pada September 2018.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), memperlihatkan peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

“Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan,” katanya.

Putradi melanjutkan, pada periode Maret 2018 sampai September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan di NTB mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari garis kemiskinan,” ucap Putradi.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018.

“Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar,” katanya menambahkan.

AYA