Pada tahun 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan, atau rata-rata 640.765 per hari

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Kartu Indonesia Sehat (KIS).menjadi program pemerintah paling dirasakan manfaatnya menurut survei Alvara Research Center berjudul Laporan Survei Pilpres 2019 : Ketika Pemilih Semakin Mengkristal.

Dalam laporan tersebut, Kartu Indonesia Sehat berada di urutan teratas dari 10 program

pemerintah, dengan skor 68 persen disusul program Kartu Indonesia Pintar dan pembangunan infrastruktur.

Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan faktanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini dilihat dari

jumlah peserta serta angka pemanfaatan yang terus meningkat sejak diimplementasikan. Sampai dengan

10 Januari 2019 jumlah peserta yang terdaftar dalam Program JKN-KIS telah mencapai 216.152.549 jiwa atau mencakup 82 persen dari total penduduk Indonesia.

Selain itu angka menunjukan, banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya program ini.

Pada tahun 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan, atau rata-rata 640.765 per hari.

“Dari data tersebut dan dengan berbagai dinamika yang terjadi, tidak terbantahkan lagi bahwa Program

JKN-KIS telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” terang Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf.

Efek lain dari kehadiran Program JKN-KIS ternyata juga menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI di tahun 2016, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai 289 triliun.

Program ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun

Dari penelitian FEB UI juga disebutkan di tahun 2016 Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan.

Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

Sampai dengan 10 Januari 2019, tercatat ada sebanyak 216.152.549 jiwa penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta Program JKN-KIS.

Angka ini terus bergerak naik secara signifikan, hingga nanti diharapkan mampu menjamin seluruh rakyat Indonesia dan mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Rr

Sumber; Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Pemprov NTB akan mencari cara agar harga tiket pesawat ke NTB menjadi lebih terjangkau guna menarik lebih banyak minat wisatawan

MATARAM.lombokjournal.com  — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, tingginya harga tiket pesawat akan berdampak bagi sektor pariwisata di NTB, khususnya Pulau Lombok.

Apalagi saat ini sektor pariwisata sedang dalam tahap menuju pemulihan pascagempa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu.

“Tingginya harga tiket pesawat) tentu akan memukul pariwisata, tak hanya di tempat kita, tapi juga seluruh Indonesia,”ujar Gubernur usai mengisi acara jumpa bang Zul di KEK kuta Mandalika, Jumat (18/01).

Zul, sapaan akrab Zulkieflimansyah, menilai kenaikan harga tiket pesawat tidak lepas dari naiknya harga bahan bakar pesawat yang membuat manajemen maskapai memutuskan untuk menaikan harga tiket pesawat.

Meski begitu, Pemprov NTB akan mencari cara agar harga tiket pesawat ke NTB menjadi lebih terjangkau guna menarik lebih banyak minat wisatawan.

“Bahan bakar mereka (pesawat) tambah tinggi wajar juga, tapi sedang mencari cara agar Kemenpar juga bantu subsidi, bukan hanya untuk penerbangan luar negeri, tapi juga destinasi dalam negeri,” katanya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan, kata Zul, adalah dengan bertemu manajemen maskapai. Rencananya, Pemprov NTB akan bertemu dengan manajemen Lion Air dan Garuda Indonesia membahas tentang harga tiket pesawat

“Kita akan ketemu Garuda dan Lion, bagaimana solusinya agar bisa turun karena kalau tiket tidak turun-turun susah juga orang berlibur ke tempat kita,” kata Zul.

AYA

Saat ini urun biaya memang masih belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya

lombokjournal.com  —

JAKARTA  ;  Memasuki tahun kelima, pagar hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diperkokoh.

Kementerian Kesehatan pun mengundangkan regulasi soal ketentuan urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS, yang ditetapkan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018, jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam Program JKN-KIS tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ketentuan urun biaya tersebut diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam Program JKN-KIS.

Adapun penetapan jenis-jenis pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.

Saat ini urun biaya memang masih belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya. Tentu usulan itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan,

“Selanjutnya Kementerian Kesehatan membentuk tim yang terdiri atas pengusul tersebut, serta akademisi dan pihak terkait lainnya, untuk melaksanakan kajian, uji publik, dan membuat rekomendasi,” ucap Iqbal dalam Diskusi Media di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Kamis (17/01).

Iqbal mengatakan, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Ke depan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan. Aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap.

“Nantinya untuk rawat jalan, besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp 10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan. Perlu diperhatikan, nominal ini terbilang kecil daripada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta,” jelas Iqbal.

Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

“Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” tegas Iqbal.

Pada kesempatan yang sama, Iqbal juga menerangkan soal aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif.

Iqbal mengatakan, Permenkes tersebut tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit. Meski demikian, ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN-KIS yang bersangkutan.

“Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan,” terang Iqbal.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG’s antar kelas.

Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75% dari tarif INA CBG’s kelas 1.

Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

“Sama halnya dengan aturan tentang urun biaya tadi, fasilitas kesehatan juga harus memberi inofrmasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta. Baik peserta ataupun keluarganya juga harus menyatakan kesediaannya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan,” kata Iqbal.

Rr

Sumber; Humas BPJS Kesehatan

Training PERAN fase kedua ini memperkuat kemampuan fasilitasi dialog supaya para peserta training yang nantinya akan menjadi fasilitator dapat membuka ruang dialog yang nyaman dan mampu mendorong pemahaman dalam menyikapi permasalahan yang ada, bukan justru menimbulkan permasalahan baru

MATARAM.lombokjournal.com —  The Habibie Center bekerjasama dengan Nusa Tenggara Center (NC 1999) kembali melaksanakan Pelatihan Dialog dan Mediasi Program Perempuan Penggerak Perdamaian (PERAN) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pelatihan yang dilaksanakan pada Selasa-Kamis, 8-10 Januari 2019 ini bertujuan menguatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam fasilitasi dialog dan mediasi untuk mendorong kerukunan masyarakat dan mencegah ekstremisme kekerasan.

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan serupa yang sebelumnya telah dilakukan pada 27 – 29 November 2018.

Secara keseluruhan, terdapat tiga fase pelatihan dan saat ini telah masuk fase kedua yang lebih berfokus kepada penguatan kapasitas dalam fasilitasi dialog di masyarakat.

Setelah training fase kedua ini, para peserta akan turun langsung membuka ruang diskusi di masyarakat. Pelatihan fase ketiga akan dilaksanakan pada 29-31 Januari 2019.

Nurina Vidya Hutagalung, Manajer Program PERAN menjelaskan, dalam masyarakat terdapat dinamika yang dapat menimbulkan gesekan apabila dibiarkan.

Oleh karena itu, training PERAN fase kedua ini memperkuat kemampuan fasilitasi dialog supaya para peserta training yang nantinya akan menjadi fasilitator dapat membuka ruang dialog yang nyaman dan mampu mendorong pemahaman dalam menyikapi permasalahan yang ada, bukan justru menimbulkan permasalahan baru.

“Kami berharap semoga program ini mampu membantu menjaga kerukunan masyarakat di Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Sementara Dr. Kadri, M.Si, Peneliti Utama dan Dewan Pendiri NC 1999 mengatakan pelatihan ini merupakan hal yang baru terutama bagi para aktivis perempuan karena mereka bersama-sama dengan para fasilitator dari THC menformulasi pola dialog dan mediasi yang efektif dengan menjadikan perempuan sebagai actor utamanya.

Pelatihan ini juga khas, karena mengajarkan peserta untuk mampu menggali potensi yang dimiliki oleh perempuan yang ada di masyarakat agar mampu menjadi agen perdamaian. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang terdiri dari 13 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.

Peserta pelatihan ini mewakili berbagai unsur masyarakat, seperti perwakilan agama, pemimpin komunitas, pemerintah daerah, akademisi, organisasi perempuan, aktivis, media, hingga masyarakat sipil. Salah satu peserta training, Mahniwati yang merupakan perwakilan dari Perempuan AMAN menjelaskan materi yang didapat selama training.

“Di training ini saya belajar menjadi pendengar yang baik, teknik menjadi fasilitator di masyarakat, hingga proses melakukan dialog. Sebelumnya saya sudah memiliki pengalaman memfasilitasi sejumlah diskusi di desa. Namun dari training ini saya sadar bahwa selama ini saya salah karena mengedepankan ego saya,” ungkap Mahni.

Siti Hamdiah Rojabi, mahasiswi S2 di Universitas Mataram yang juga mengikuti training mengatakan , sangat terkesan dengan pelatihan ini karena teknik menyampaikan materinya disampaikan dengan asyik dan santai.

Selama training kita banyak bergerak karena ada banyak games dan role play. Sehingga walaupun materinya padat, namun tidak membuat pusing dan kita (peserta training) tetap memahami materi. Selain itu, kita juga tidak hanya menerima materi, tapi diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pendapat.

Me

Selain karena potensi wisatanya, dipilihnya Lombok sebagai hub, juga karena pemimpin daerahnya sangat visioner dan kebijakannya sangat wellcome terhadap investasi dan pengembangan ekonomi

LOTENG.lombokjournal.com — Lombok dipastikan segera menjadi hub penerbangan AirAsia dari lima hub yang saat ini ada di Indonesia.

Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik dipilihnya Lombok sebagai hub penerbangan AirAsia, termasuk rencana pembukaan rute Singapura dan Australia.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan itu, usai melaksanakan rapat dengan Dirut AirAsia Indonesia di Kawasan Mandalika Resort, Kamis (17/01).

Gubernur NTB mengungkapkan, dipilihnya Lombok sebagai hub peberbangan ini, akan membawa dampak positif bagi Provinsi NTB, karena aksesibilitas destinasi wisata akan semakin luas dan berpeluang meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah.

“Ini ternyata lebih cepat dari yang kami perkirakan, bahwa manajemen AirAsia memastikan menetapkan Lombok menjadi hub untuk penerbangaan AirAsia ke lokasi lokasi lainnya. Kami sangat apresiasi karena menjadikan hub ini sebuah keputusan besar dan sangat serius dan bisa mengakselerasi peningkatan wisatawan bukan hanya internasional tapi juga domestik,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut gubernur menyampaikan, selain Malaysia, penerbangan Singapura dan Australia juga segera dibuka, sedangkan domestik AirAsia akan membuka rute Lombok Denpasar dan Lombok Yokyakarta.

“Mudahan dengan hadirnya AirAsia dengan intensitas lebih banyak akan membuat pariwisata NTB lebih menarik dan menggeliat, sehingga kita segera pulih dari akibat bencana ini,” kata Gubernur Zul.

Terkait dukungan yang dibutuhkan, doktor Zul memastikan Pemprov NTB akan mensuport AirAsia.

Bahkan jika diperlukan, ia akan bersurat ke Kementerian Perhubungan, sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah menanggapi kesempatan emas, bagi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Dirut AirAsia Indonesia, Dendy Kurniawan menjelaskan, untuk mewujudkan Lombok sebagai hub maka tahun ini AirAsia akan membuka dua rute penerbangan luar negeri baru di Lombok International Airport (LIA).

Dua rute itu adalah Singapura-Lombok, dan  Perth (Australia) – Lombok.

“Lombok akan menjadi hub kita, dan kita akan siapkan dua pesawat yang stanby di LIA. Ini akan kita launching pada awal Maret nanti,” kata Dendy.

Menurutnya, pembukaan rute baru mancanegara ke Lombok merupakan bagian upaya AirAsia mempromosikan Lombok, NTB dan juga membantu percepatan normalisasi pariwisata NTB.

Dalam pertemuan itu, Dendy juga menyampaikan sejumlah hal yang masih membutuhkan dukungan dari Pemda terutama Pemprov NTB.

Beberapa di antaranya adalah kemudahan regulasi terkait slot penerbangan, dukungan promosi, dan fasilitas di LIA.

“Ada beberapa perizinan formal yang kami butuhkan rekomendasinya dari pak Gubernur, seperti untuk Angkasa Pura I dan Kementerian Perhubungan, terkait jadwal penerbangan,” kata Dendy.

Ia menambahkan, selain karena potensi wisatanya, dipilihnya Lombok sebagai hub juga karena pemimpin daerahnya sangat visioner dan kebijakannya sangat wellcome terhadap investasi dan pengembangan ekonomi.

“Dari sisi pasar, kita tak mungkin jadikan Lombok sebagai hub kalau tidak potensial. Artinya Lombok memang potensial, selain itu Gubernur NTB juga sangat wellcome ya. Karena memang visi pembangunan daerah, sangat tergantung pada Kepala Daerahnya,” katanya.

Hadir dalam pertemuan Kepala Dinas Pariwisata NTB HL Moh Faozal, Karo Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy, GM LIA Nugroho Jati, Direktur Operasional ITDC I Gusti Ngurah Wirawan, jajaran pelaku wisata dan jajaran manajemen AirAsia Indonesia.

AYA

Kegiatan yang digelar komunitas IT di NTB ini sangat bagus untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat

MATARAM,lombokjournal.com — Develovers Student Club Chapter STMIK Bumigora Mataram berkolaborasi dengan BEDA (IT), Linov, STMIK Bumigora dan beberapa komunitas IT di NTB, menyelenggarakan event hackathon pertama di NTB bertajuk “Bumigora Hackathon 2019”.

Hackathon atau pekan retas merupakan acara kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak. Hackathon pertama di NTB yang bertajuk Bumigora Hackathon 2019 ini belangsung selama dua hari di Mataram. Didukung oleh DPRD Kota Mataram dan Bank NTB Syariah.

Beda{IT} merupakan sebuah wadah yang akan menaungi seluruh komunitas lokal di NTB. Di antaranya, Developers Student Clubs, Komunitas Belajar Linux, Studi Sistem Cerdas dan beberapa komunitas IT lainnya yang ada di STMIK Bumigora Mataram.

Ketua Develovers Student Club (DSC), Darmawan Zulkifli, mengatakan event ini untuk menjaring terobosan inisiatif digital proses penanggulangan bencana dan financial technology (fintech).

Selain itu juga untuk mendukung tumbuhnya entrepreneur digital serta menggali potensi generasi muda NTB.

“Kami berharap event ini juga bisa menjadi ajang berkumpulnya para develover muda lokal yang nantinya mampu menjadi agen pertubumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kreatif dan memiliki kompetensi IT yang mumpuni,” kata Darmawan yang sebelumnya menjuarai event Google di Jakarta Desember tahun lalu, Kamis (17/01).

Nantinya dari kegiatan ini akan dikembangkan menjadi sistem terpadu yang dapat digunakan dalam proses penanggulangan pasca bencana, dimana peran teknologi dalam hal ini sangat dibutuhkan.

Harapannya dapat bekerja optimal sehingga dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti pemerintah khususnya dan relawan pada umumnya dalam melakukan evakuasi serta penyaluran bantuan di daerah terdampak.

“Pemetaan juga merupakan peran dari penggunaan IT dalam penanggulangan bencana alam,” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang digelar komunitas IT di NTB ini sangat bagus untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

“Saya dengar ini event pertama di NTB, dengan peserta se NTB dan ada dari Bali, saya bangga bisa terlibat dengan anak-anak muda kreatif yang terus melakukan inovasi seperti ini, terima kasih anak-anak ku, teruslah berbuat dan berkreatifitas,” kata Didi dalam sambutannya.

Kegiatan seperti ini harus tetap digelar dan diperbanyak, Nusa Tenggara Barat khususnya Kota Mataram akan sangat siap memfasilitasi kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini, katanya.

Bank NTB Syariah sebagai sponsor utama kegiatan ini juga sangat mendukung kegiatan yang mendukung penguatan kapasitas anak-anak muda lokal NTB yang sangat luar biasa.

Dengan adanya kegiatan ini nantinya banyak anak-anak muda untuk memunculkan startup-startup atau perusahan-perusahan rintisan yang dapat memberikan dampak pada tumbuhnya perekonomian di NTB bahkan di Indonesia.

“Tentu kami juga mencari talent-talent lokal, yang sangat luar biasa untuk dapat mengembangkan Tehcnologi financial di bank NTB Syariah, untuk menjawab tantangan industry” ungkap bangga, Hari Hartanto Edi Asmara perwakilan Bank NTB Syariah pada saat membuka acara kegiatan Hacktoon.

Tentang Linov

Linov memiliki misi untuk menjadikan NTB sebagai pusat tehnologi di Indonesia, beberapa capain yang diraih sejak mulai bergerak secara aktif bersama dengan anak-anak muda NTB, adalah berhasil mendampingi para pemuda NTB menjuarai event resmi yang diadakan Google bekerjsama Dicoding tahun lalu dan tahun ini berhasil mendampingi pemuda NTB menjadikan Game Simulasi Lalu Lintas digunakan di Kalimantan Selatan (proses menjadi Pilot projek Nasional.

Selain prestasi tersebut beberapa tehnologi yang sedang diriset dan dikembangkan oleh tim Linov merupakan salah satu tehnologi inovasi pertama di NTB, antara lain. Sistem SmartHome, IOT

Untuk kesehatan/ alat kesehatan cerdas, IOT untuk kesehatan dan beberapa aplikasi dikembangkan oleh Startup-Startup yang didirikan dan dijalan oleh anak-anak muda lokal NTB yang masih berstatus Mahasiswa di beberapa kampus di NTB.

Keterlibatan Linov untuk kegiatan hackathon merupakan bagian dari tujuan terbentuknya. “kegiatan inkubasi berupa pendampingan anak-anak muda lokal dibidang IT dan Startup tersebut merupakan langkah kami menuju Road To Silicon Island” tegas, Lalu Lian Hari Wangi, salah satu founder.

Kegiatan ini digelar selama 2 hari dimulai dari tanggal 12-13 Januari 2019 di hotel Santika Mataram. Bentuk kegiatan sendiri adalah kompetisi antara para peserta dalam mengembangkan ide masing-masing berdasarkan tema yang sudah ditentukan sebelumnya.

Peserta mulai merancang dan menciptakan idenya secara langsung dimulai dari hari Sabtu hingga Minggu pukul 08.00 dengan bimbingan dari para tutor yang sudah dihadirkan oleh panitia.

Hasilnya kemudian dipresentasikan di hadapan para juri untuk penilaian dan penentuan pemenangnya.

Me

Gubernur menyambut positif usulan proyek-proyek dari pusat di NTB yang sebaiknya dikerjakan para pengusaha lokal yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah bersyukur adanya penurunan jumlah tingkat kemiskinan di NTB.  Meski begitu, Zul mengaku, tidak hanya cukup dari capaian penurunan tingkat kemiskinan.

“Alhamdulillah turun, tapi saya selalu katakan kita tidak boleh selalu terpaku hanya pada  hal-hal kuantitatif, apa gunanya turun tapi kita tidak menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri,”ujarnya,  Kamis (17/01)

Zul menilai, penurunan angka kemiskinan seharusnya juga diikuti dengan peningkatan kemampuan masyarakat. Ia menyambut positif usulan proyek-proyek dari pusat di NTB yang sebaiknya dikerjakan para pengusaha lokal yang ada di NTB.

“Saya kira usulan bagus, semisal proyek-proyek dari pusat di NTB dikerjakan pengusaha-pemgusaha lokal juga, jangan sampai proyeknya besar tapi yang kerjakan orang luar,” katanya.

Sebelumnya,  Kepala Bidang Statistik Distribusi,Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Putradi merilis jumlah penduduk miskin di NTB Barat pada September 2018 mencapai 735,62 ribu orang atau 14,63 persen.

Angka penduduk miskin  NTB tersebut mengalami  penurunan 1,84 ribu orang atau 0,12 persen jika dibandingkan pada Mei 2018 yang sebanyak737,46 ribu orang atau 14,75 persen.

Dia menambahkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di NTB yang pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen juga turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Pun dengan penduduk miskin di daerah perdesaan NTB yang mengalami penurunan dari 13,72 persen pada Maret 2018 menjadi 13,69 persen pada September 2018.

“Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin NTB terus mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi,” ujar Putradi di Kantor BPS NTB, Selasa (15/1).

Ia menyebutkan, jumlah penduduk miskin di NTB pada 2009 sebanyak   1,050,948 atau 22,78 persen dari total penduduk NTB.

Putradi mengungkapkan sejak 2009 sampai 2018, persentase penduduk miskin di NTB terus mengalami penurunan, kecuali pada periode September 2014 sampai Maret 2015 dan September 2016 sampai Maret 2017.

Ia menyampaikan, penurunan angka kemiskinan pada periode Maret 2017 sampai September 2017 merupakan yang tertinggi semenjak penghitungan angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali setahun pada 2012.

Putradi juga mencatat adanya perubahan garis kemiskinan pada periode Maret 2018  sampai September 2018 di NTB.

Dia menjelaskan, garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Dikatakannya, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Ia menerangkan garis kemiskinan di NTB mengalami kenaikan, dari Rp 365.901 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 373.566 per kapita per bulan pada September 2018.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), memperlihatkan peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

“Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan,” katanya.

Putradi melanjutkan, pada periode Maret 2018 sampai September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan di NTB mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari garis kemiskinan,” ucap Putradi.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018.

“Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar,” katanya menambahkan.

AYA

Sebagai organisasi keummatan yang independen, kiprah kepemimpinan baru PW NU NTB paska Konferwil sangat menentukan corak dan karakter gerakan NU di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepemimpinan yang baru PW NU NTB paska Konferwil tanggal 19 Januari 2019 mendatang perlu bersikap kritis terhadap kekuasaan agar proses  pembangunan di NTB berjalan dengan baik .

NU sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki tanggungjawab moral dan sosial dalam mengartikulasikan aspirasi kaum Nahdliyyin maupun warga  masyarakat pada umumnya  secara terbuka dan demokratis.

Selain itu NU NTB diharapkan bisa  menjadi kekuatan penyeimbang dalam melakukan advokasi terhadap  dampak kebijakan yang kurang berpihak kepada kepentingan publik.

Demikian disampaikan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto  melalui siaran pers kepada Media , Kamis ( 17/01) .

Selanjutnya Mi6 mengungkapkan, siapapun nanti yang terpilih dalam KonferWil PW NU NTB ke 13 di Bagu harus memiliki komitmen dan kepedulian yang kuat dalam membesarkan organisasi NU di NTB, termasuk berani melakukan kritik dan oto kritik terhadap pemerintahan di NTB.

Sebagai organisasi keummatan yang independen/ non partisan , kiprah kepemimpinan baru PW NU NTB paska Konferwil sangat menentukan corak dan karakter gerakan NU di NTB .

” Selain terlibat  dalam urusan keummatan dan kemanusiaan , PW NU NTB hendaknya mampu menjadi penyambung lidah rakyat NTB dalam memperjuangkan hak-haknya ,” ungkap Bambang Mei F yang akrab disapa Didu .

Mi6 menilai  kiprah dan keberadaan NU di NTB  selama ini telah mampu menjadi pengayom dan perekat bagi semua golongan masyarakat lewat aksi sosial kemanusiaan yang telah dilakukan selama ini.

“Aksi Charity kemanusiaan  yang kerap dilakukan oleh NU NTB, hendaknya diimbangi pula  dengan aksi  advokasi dan pendampingan terhadap warga korban pembangunan ,” tambah Didu .

Kepedulian NU dalam aspek  perjuangan kemanusiaan ini penting sebagai sarana untuk mengedukasi rakyat agar tidak apatis dalam memperjuangkan hak-haknya .

” M16 yakin kepemimpinan PW NU NTB yang baru akan progresif dan bersikap kritis dalam menyikapi fenomena ketidakadilan di NTB , termasuk tidak mudah dikooptasi oleh kepentingan politik pragmatis ,” kata Didu.

Me.

Gubernur minta masyarakat sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –– Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghimbau seluruh masyarakat untuk dapat hidup rukun dan damai. Serta, tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang sepele yang merugikan semua.

“Kita sepakat untuk membangun relasi yang baik. Semoga konflik di masa yang akan datang dapat kita minimalisir,” tegas Gubernur saat Penandatanganan Kesepakatan Damai antara Warga Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dengan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/01).

Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu menjalaskan, saat ini sangat mudah bagi siapa saja untuk berselisih. Bahkan oleh hal-hal sepele sekalipun, seperti salah kirim SMS, yang menyebabkan satu kampung berselisih dengan kampung lain.

Apalagi kata Doktor Zul di tahun politik ini, masyarakat harus mampu menahan diri untuk tidak menyebar ungkapan-ungkapan kebencian melalui media sosial.

“Modal sosial harus kita pupuk. Yaitu, kita harus saling membantu. Namun, bagaimana bisa saling membantu kalau tidak saling memahami. Kita Tidak saling memahami kalau tidak saling mengenal,” Jelas Doktor Zul di hadapan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat.

Gubernur, didampingi Waka Polda NTB dan Kejati, mengingatkan bahwa perselisihan dan petengkaran tidak ada untungnya. Malah yang muncul adalah kerugian, tidak hanya bagi individu. Namun kerugian itu juga dialami oleh masyarakat luas.

“Kalau kita ingin memajukan daerah kita, maka kita butuh investor. Investor tidak akan mau datang  kalau di daerah itu selalu ada perselisihan,” Ungkap Gubernur.

Karena itu, Gubernur meminta masyarakat untuk sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan itu, telah disepakati perdamaian antara kedua desa dan lingkungan itu, melalui penandatangan Surat Kesepakatan. Yaitu, Tokoh Masyarakat Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, selaku Pihak Pertama dan Tokoh Masyarakat Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selaku Pihak Kedua, sama-sama sepakat.

Kesepakatan itu di antaranya, pertama mengakhiri secara damai sengketa dan/atau konflik yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang berawal dari perkelahian/tawuran yang melibatkan anak-anak dari kedua belah pihak (Karang Genteng Kecamatan Mataram dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Bay Pass Lingkar Selatan perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Selain itu, kedua belah pihak, yaitu asing-masing pihak sebagai orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama bertekad dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dalam mendidik, membina dan mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing agar tidak bertindak dan berperilaku destruktif.

Kedua pihak mengharapkan agar mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian agar diperlakukan dengan adil serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 5 tentang restorative justice dan pasal 6 tentang deversi

Mereka juga bersepakat untuk menjalin hubungan pergaulan sehari-hari kembali normal, rukun dan harmonis seperti sediakala dan bersama-sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian yang serupa

Hadir juga mendatangani kesepakatan itu, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Kota Mataram, Tokoh Agama dan tokoh pemuda. Kesepakatan itu juga diinisiasi oleh jajaran Bale Mediasi Provinsi NTB.

AYA

Gubernur minta masyarakat sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –– Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghimbau seluruh masyarakat untuk dapat hidup rukun dan damai. Serta, tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang sepele yang merugikan semua.

“Kita sepakat untuk membangun relasi yang baik. Semoga konflik di masa yang akan datang dapat kita minimalisir,” tegas Gubernur saat Penandatanganan Kesepakatan Damai antara Warga Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dengan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/01).

Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu menjalaskan, saat ini sangat mudah bagi siapa saja untuk berselisih. Bahkan oleh hal-hal sepele sekalipun, seperti salah kirim SMS, yang menyebabkan satu kampung berselisih dengan kampung lain.

Apalagi kata Doktor Zul di tahun politik ini, masyarakat harus mampu menahan diri untuk tidak menyebar ungkapan-ungkapan kebencian melalui media sosial.

“Modal sosial harus kita pupuk. Yaitu, kita harus saling membantu. Namun, bagaimana bisa saling membantu kalau tidak saling memahami. Kita Tidak saling memahami kalau tidak saling mengenal,” Jelas Doktor Zul di hadapan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat.

Gubernur, didampingi Waka Polda NTB dan Kejati, mengingatkan bahwa perselisihan dan petengkaran tidak ada untungnya. Malah yang muncul adalah kerugian, tidak hanya bagi individu. Namun kerugian itu juga dialami oleh masyarakat luas.

“Kalau kita ingin memajukan daerah kita, maka kita butuh investor. Investor tidak akan mau datang  kalau di daerah itu selalu ada perselisihan,” Ungkap Gubernur.

Karena itu, Gubernur meminta masyarakat untuk sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan itu, telah disepakati perdamaian antara kedua desa dan lingkungan itu, melalui penandatangan Surat Kesepakatan. Yaitu, Tokoh Masyarakat Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, selaku Pihak Pertama dan Tokoh Masyarakat Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selaku Pihak Kedua, sama-sama sepakat.

Kesepakatan itu di antaranya, pertama mengakhiri secara damai sengketa dan/atau konflik yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang berawal dari perkelahian/tawuran yang melibatkan anak-anak dari kedua belah pihak (Karang Genteng Kecamatan Mataram dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Bay Pass Lingkar Selatan perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Selain itu, kedua belah pihak, yaitu asing-masing pihak sebagai orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama bertekad dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dalam mendidik, membina dan mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing agar tidak bertindak dan berperilaku destruktif.

Kedua pihak mengharapkan agar mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian agar diperlakukan dengan adil serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 5 tentang restorative justice dan pasal 6 tentang deversi

Mereka juga bersepakat untuk menjalin hubungan pergaulan sehari-hari kembali normal, rukun dan harmonis seperti sediakala dan bersama-sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian yang serupa

Hadir juga mendatangani kesepakatan itu, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Kota Mataram, Tokoh Agama dan tokoh pemuda. Kesepakatan itu juga diinisiasi oleh jajaran Bale Mediasi Provinsi NTB.

AYA