Kegiatan silaturrahim akbar salah satu wujud pengawalan terhadap fatwa MUI terkait bunga bank, untuk mengkampanyekan hari tanpa riba

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc mengatakan,  saatnya bicara substantif, membangun NTB dengan industrialisasi.

Yakni membangun NTB dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempraktekan ekonomi syariah, dengan kualitas dan kompetensi terbaik dalam mewujudkan Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur.

Hal itu dikatakan Gubernur Zul dalam acara Silaturrahim Akbar Gerakan Ekonomi Syariah dan launching Hari Indonesia Tanpa (HIT) Riba tahun 2019 di Provinsi NTB, di Ballroom Islamic Center Mataram, (24/01).

Dr. Zul menceritakan pengalaman hidupnya yang lebih banyak mengenyam pendidikan dan hidup di luar negeri, di negara yang lebih banyak bukan berpenduduk mayoritas islam.

Bukan negara yang berdasarkan syariat islam, namun lebih banyak mempraktekan sistem ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman. Dikatakannya, kita di negara yang mayoritas memeluk islam, cenderung tidak mempraktekan syariah dalam sistem ekonomi.

Kalah dengan saudara-saudara kita yang bukan muslim yang justru komitmennya kuat dalam mengaplikasikan syariah di organisasinya dan tercermin dari kinerja lembaga-lembaga ekonominya,

“Kita ingin NTB menjadi lab kita bersama, dan kalo ini sukses akan kita hibahkan kepada rakyat indonesia,” ujar Dr. Zul.

NTB sesungguhnya memiliki kekuatan dalam mempraktekan sistem syariah, tambah Dr. Zul.

“Bank daerah kita bank NTB sudah menjadi bank syariah, banyak koperasi syariah juga di NTB, yang menjadi potensi kita”, ujar Dr. Zul.

Dr. Zul berharap, momen silaturrahim ini untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mampu membawa masyarakat kedalam ekonomi yang lebih maju dalam sistem syariah yang kuat dan menopang kesejahteraan ummat.

“Terimakasih teman-teman yang telah menginisiasi kegiatan hebat seperti  ini. Semoga petemuan ini bukan hanya momen heboh-hebohan, biarkan bank konvensional tumbuh, kita harus buktikan bank syariah harus tumbuh lebih baik dan mampu bersaing dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat,” tutup Dr. Zul.

Presiden PAGARI (paguyuban anti riba), Ahmad Taufiq, sebagai inisiator kegiatan, dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan silaturrahim akbar ini merupakan salah satu wujud pengawalan terhadap fatwa MUI terkait bunga bank, untuk mengkampanyekan sebagai hari tanpa riba.

“Inilah bentuk keberpihakan kita dan NTB menjadi daerah start kita untuk Indonesia tanpa riba,” ujar Ahmad Taufiq.

Sebelumnya, Suhamdi, Ketua Panitia silaturrahim akbar melaporkan, tema dari kegiatan silaturrahim akbar, “Membangun NTB gemilang sebagai kawasan bebas riba”, yang dilaksanakan dari tanggal 24 – 25 Januari 2019.

Silaturrahim akbar bertujuan meningkatkan ukhuwah islamah dari para pelaku koperasi syariah di NTB.

Menyamakan persepsi dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang bahaya riba, launching kawasan anti riba untuk membangun NTB gemilang sebagai kawasan bebas riba.

Sekaligus sebagai upaya untuk berikhtia, hari ini sebagai hari Indonesia tanpa riba.

Berbagai kegiatan telah dilakukan,  antara lain adalah ajakan kepada masyarakat untuk menjauhi riba dengan penyebaran stiker anti riba, donor darah, serta silaturrahim akbar dengan jumlah 700 orang peserta dari koperasi syariah se Pulau Lombok.

Launching kawasan bebas riba di NTB, ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur yang didamping oleh Kepala BI NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Kepala OJK, Presiden GAPARI dan Ketua Perkopsyah.

AYA

Pertumbuhan ritel modern  harus dikontrol dan dikelola dengan baik oleh Pemda, dengan regulasi-regulasi yang mampu memproteksi nasib pelaku UMKM di daerah

lombokjournal.com —

GERUNG-LOMBOK BARAT  ;  Meski pasti berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi makro, tingkat investasi di suatu daerah ternyata tak selalu memberikan dampak positif pada perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Apalagi, jika investasi yang terus tumbuh tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek dampak dan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu contoh adalah maraknya pertumbuhan ritel-ritel modern yang hingga kini semakin marak dan merangsek hampir tersebar di semua wilayah tingkat Kecamatan.

Meski membawa manfaat berupa ketersediaan lapangan pekerjaan, namun hal itu tidak sebanding  jika dibandingkan dengan kerugian masyarakat pelaku UMKM yang terpaksa harus bersaing dengan ritel modern.

Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara. Nofian Hadi mengatakan, keberadaan ritel modern memang memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja dengan kenyamanan, selain itu di lingkup wilayah lokasi keberadaannya juga membuka lapangan kerja sebagai karyawan ritel.

“Tapi, tanpa disadari ini juga mempengaruhi keberadaan kios atau warung kecil di sektor UMKM yang core bisnisnya sama,” kata Lalu Nofian Hadi, Kamis ( 24/01)

Lebih lanjut dikatakannya,  di beberapa wilayah di NTB saat ini kondisi persaingan “kurang fair” itu terjadi karena maraknya tumbuh ritel-ritel modern.

Nofian sama sekali tidak anti investasi ritel modern. Hanya saja, menurutnya, pertumbuhannya harus dikontrol dan dikelola dengan baik oleh Pemda, dengan regulasi-regulasi yang mampu memproteksi nasib pelaku UMKM di daerah.

“Harus dikelola, ada regulasi yang bukan hanya menguntungkan investor tapi juga memproteksi keberadaan UMKM. Sebab, jika tidak bisa kontraproduktif dengan semangat ekonomi kerakyatan yang berbasis masyarakat,” kata Nofian.

Berada sebagai Caleg di dua Kabupaten sebagai Dapil, membuat Nofian merekam kegelisahan masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Barat misalnya, pertumbuhan ritel modern sudah sangat masif. Bahkan, mudah ditemukan dalam satu wilayah Kecamatan bisa ada empat sampai enam ritel modern.

Tak jarang ritel-ritel modern justru berdiri di lokasi yang sangat dekat dengan pasar tradisional yang notabene banyak pelaku UMKM yang membuka kios atau warung dengan modal pas-pasan.

“Selama turun menyerap aspirasi, keluhan-keluhan ini saya serap dari  pelaku UMKM di beberapa wilayah di Lombok Barat. Saya rasa harus ada pola zonasi. Jadi lokasi riteol modern tidak sampai mengganggu omzet pelaku UMKM,” kata Nofian.

Selain zonasi, moratorium izin ritel modern juga bisa dilakukan Pemda. Misalnya dengan mempertimbangkan luas wilayah Kecamatan, jumlah Desa dan jumlah penduduk di sekitar ritel modern.

Jika pada wilayah itu sudah pada ambang maksimal, maka pendirian ritel modern tidak diperkenankan lagi. Sehingga persaingan ritel modern dan pengusaha kecil UMKM tidak terlalu timpang.

Proteksi Kios/Warung UMKM

Di lain sisi, Nofian mengaku salut dengan Pemda Lombok Utara yang hingga kini masih belum mengizinkan investasi ritel modern ke wilayahnya.

“Lombok Utara masih bertahan untuk tidak mengizinkan ritel modern. Tentu ini untuk memproteksi dan melindungi kepentingan masyarakat dan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Tapi ia juga menyarankan agar Pemda Lombok Utara juga memikirkan pola pengembangan  UMKM di wilayahnya, agar perkembangan wilayah perkotaan juga tak nampak tertinggal dibanding daerah lainnya di NTB.

Pemda bisa melakukan peningkatan kapasitan dan pendampingan pada kios dan warung UMKM agar ke depan bisa berkembang dan memiliki kenyamanan yang sama dengan ritel modern.

Ia menambahkan, hal ini juga hendaknya menjadi perhatian masyarakat terutama generasi muda milenials.

Perkuat ekonomi kerakyatan

Sebagai konsumen, Nofian mengatakan, masyarakat punya kebebasan memilih mau berbelanja di mana, ritel modern atau kios UMKM.

Namun satu hal mendasar yang harus dipahami, papar dia, berbelanja di ritel modern hanya akan menambah modal dan keuntungan bagi investor ritel yang tentu sudah memiliki modal sangat banyak.

Sementara berbelanja di kios atau warung UMKM, berarti memberi keuntungan pada pelaku UMKM, membantu usaha masyarakat, dan membantu pertumbuhan dan memperkuat  ekonomi kerakyatan.

“Karena itu saya ingin mengajak generasi muda kita, kaum millennials untuk sebisa mungkin belanjalah di kios dan warung kecil, mungkin juga di tetangga terdekat kita. Sebab secara jangka panjang ini akan lebih bermanfaat,” katanya.

Nofian mengatakan, maju ke dunia politik ini merupakan panggilan untuk berbuat sesuatu terutama dalam pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, UMKM dan industri kreatif.

Bagi Nofian, perkembangan teknologi saat ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil, kios dan warung UMKM ke depan.

Harapannya agar keberlangsungan usaha kecil dan menengah tidak sampai tergerus oleh kemampuan investasi dan ekspansi pasar ritel modern di daerah ini.

Me

Pemerintah terbuka terhadap kedatangan WNA, terlebih wisatawan mancanegara ke Lombok, namun diminta tetap mengikuti peraturan yang berlaku dengan tidak menyalahgunakan izin tinggal.

MATARAM.lombokjournal.om —  Dari 49 kasus pelanggaran keimigrasian selama 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang.ditangani Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, WNA asal Cina mendominasi dari segi jumlah pelanggaran keimigrasi yang telah dideportasi.

Kepala Seksi (Kasi) Intelejen dan Penindakan (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin mengatakan, dari 49 kasus, seluruhnya memang telah dilakukan pendeportasian ke negara masing-masing.

“Tahun lalu ada 49 kasus pelanggaran WNA, seluruhnya (49 WNA) telah dideportasi. Dari 49  WNA yang sudah kami deportasi, mayoritas memang berasal dari Cina,”jelas Yusriansyah.

Sementara untuk tahun ini, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah mendeportasi 9 WNA dengan rincian tujuh WNA dari Cina dan tiga lainnya dari Perancis.

Yusriansyah menyebutkan, mayoritas WNA yang dideportasi karena dinilai menyalahgunakan izin tinggal yang melanggar pasal 122 huruf a Jo pasal 75 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Yusriansyah menambahkan, tindakan pengawasan terhadap orang asing merupakan kerja bersama antara Kantor Imigrasi, Polda NTB, Polres, dan juga masyarakat sekitar.

Ia melanjutkan, pemerintah terbuka terhadap kedatangan WNA, terlebih wisatawan mancanegara ke Lombok, namun diminta tetap mengikuti peraturan yang berlaku dengan tidak menyalahgunakan izin tinggal.

“Kita tidak pernah menolak (kedatangan) orang asing selama dokumen perizinannya lengkap,” kata Yusriansyah.

AYA

Keempatnya ditemukan sedang membuat tungku pembakaran arang putih, ajang uji coba untuk menghasilkan produk kesehatan dan kosmetik

MATARAM.lombokjournal.com —  Empat warga negara asing (WNA) asal Cina berinisial JZ (40), SZ (32), SZ (61), dan MX (38) dideportasi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (23/1).

Keempat WNA Cina tersebut dinilai melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahi izin bebas visa kunjungan (BVK) dengan melakukan aktivitas pekerjaan selama di Lombok.

Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin mengatakan, tiga pria asal Cina yakni JZ, SZ, dan SZ masuk ke Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan (BVK) pada 28 Desember 2018, sedangkan MX datang ke Indonesia dengan BVK pada 18 Desember.

Yusriansyah menyampaikan, keempatnya diamankan pada saat operasi gabungan pada 8 Januari 2019 di Dusun Tibu Lilin, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Keempatnya ditemukan sedang membuat tungku pembakaran arang putih. Dalam kegiatannya, dua orang yakni SZ dan JZ bertindak sebagai kuli bangunan, sedangkan SZ dan MX menjadi juru masak untuk konsumsi sehari-hari.

Yusriansyah menjelaskan, tim gabungan menemukan satu tungku pembakaran arang yang sudah siap pakai dan dua tungku pembakaran arang masih baru setengah jadi.

“Tungku pembakaran arang dibuat secara konvensional, menggunakan bata merah dibangun melingkar dengan adukan semen,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, empat WNA Cina tersebut hanya bisa bahasa Cina dan tidak bisa berbahasa Inggris. Keempatnya datang ke Lombok atas perantara WNA Cina berinisial YJ alias J yang berada di luar negeri.

“Mereka difasilitasi YJ yang posisinya saat ini di Cina, dia pemodalnya,” kata Yusriansyah Fazrin.

Yusriansyah menjelaskan, pembuatan tungku pembakaran arang putih merupakan ajang uji coba untuk menghasilkan produk kesehatan dan kosmetik.

Proses pengerjaan sendiri dilakukan di Dusun Tibu Lilin, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Selama di Lombok, keempat WNA Cina tersebut tinggal di rumah sewa di Kota Mataram.

“Mereka sepertinya baru uji coba buat tungku, rencananya nanti akan pekerjakan warga lokal untuk produk kesehatan dan kosmetik,” ujarnya.

Keempat WNA Cina tersebut dinilai telah melanggar pasal 122 huruf a Jo pasal 75 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Atas pelanggaran tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram telah melakukan pendetensian terhadap keempat WNA Cina tersebut di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram sejak 8 Januari hingga saat ini.

“Kita juga akan ajukan penangkalannya (masuk Indonesia). Identitas sudah kita kantungi kalau masuk mungkin kita kenakan karena datanya sudah ada,” kata Yusriansyah.

AYA

Digital village bisa menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai port utama di desa. Hal ini juga sekaligus mendorong revitalisasi Bumdes kita

lombokjournal.com —

MATARAM – Konsep smart-city yang menginterkoneksikan sistem pelayanan masyarakat terpadu dalam satu aplikasi digital, semakin banyak diadopsi sejumlah kota berkembang di dunia, termasuk di Indonesia.

Faktanya, pola ini berhasil memangkas bukan saja jalur birokrasi, dan juga biaya yang harus dikeluarkan publik untuk keperluan administrasi mereka.

Dalam skala lebih kecil, di tingkat Pedesaan, digitalisasi seperti smart-city ini bisa juga dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian.

Hal ini menjadi gagasan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) untuk mendorong konsep Digital Village berbasis IT di Desa, Rabu (23/01)

“Digital Village bisa mengintegrasikan pembangunan pertanian di tingkat Desa, mulai dari bagaimana mutu dan kualitas tanam, pengolahan produk, hingga ke jaringan pemasaran,” kata HBK.

Menurutnya, digitalisasi tak bisa ditawar lagi untuk ikut beradaptasi dengan perkembangan jaman. Sebab, saat ini pesatnya perkembangan teknologi informasi, menjadi tantangan sekaligus peluang di era pasar bebas ASIA.

Contoh kecil saja, produk jamur organik dari China ataupun bibit unggul beras merah Made ini Malaysia ,  saat ini bisa dengan mudah dibeli hanya dengan aplikasi platform digital, melalui handphone.

“Semua serba digital dan online saat ini. Jadi petani kita juga harus bisa, suatu ketika produk olahan Kopi atau Jagung di desa mereka, dibeli orang Amerika hanya lewat handphone,” tukas HBK optimistis.

HBK menjelaskan, digital village bisa menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai port utama di desa. Hal ini juga sekaligus mendorong revitalisasi Bumdes kita.

Bumdes itu akan mengakomodir para kelompok petani di desa, baik petani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, maupun perinakan budidaya.

Selain kelompok premier itu, Bumdes juga terintegrasi dengan home industri yang ada di desa.  Produk olahan pangan hasil pertanian, bahkan bisa juga mendukung sektor kerajinan, seperti Tenun dan Gerabah di Lombok.

Memaksimalkan Potensi Millenials

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) peluang pengembangan pertanian berbasis digital, bukan isapan jempol.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyebutkan, selain kebutuhan pangan utama dan kesehatan, biaya pulsa menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di pedesaan yang selalu mempengaruhi Nilai Inflasi Perdesaan.

Artinya, pemanfaatan teknologi informasi sudah diakses hingga di desa-desa. Paling tidak, warga di Desa menggunakannya untuk jejaring media sosial.

“Tanpa survey yang njelimet pun kita tahu, saat ini masyarakat di Desa pasti main medsos, pakai handphone dan butuh pulsa. Tapi ini kan konsumerisme, harus diubah menjadi pemanfaatan yang produktif, salah satunya lewat Digital Village,” katanya.

HBK menjelaskan, dengan mendorong Digital Village itu, maka Bumdes bisa menjadi fasilitator bagi kaum muda desa yang kreatif dan berkeinginan membangun bisnis pertanian berbasis digital.

Pertumbuhan startup atau wirausaha baru berbasis digital di Desa tersebut akan menjadi jaringan yang kuat.

“Bumdes mulai fokus pada core usaha yang lebih memiliki benefit dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi. Startup kemudian mempermudah pemasaran, termasuk memangkas cost produksi yang pada akhirnya produk olahan pertanian lebih berdaya saing,” katanya.

Selain itu, konsep digital Village juga bisa mengintegrasikan antar desa melalui masing-masing Bumdes.

Potensi di desa lain bisa diakses dan saling mengisi, menguntungkan.

HBK yang juga Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil NTB II/Pulau Lombok ini mengatakan, konsep Digital Village saat ini tengah dilakukan pilot projectnya di sejumlah desa di Jawa Timur sejak 2018 lalu, dengan hasil yang cukup memuaskan.

“Ini bukan hal mustahil juga dilakukan di Lombok, NTB. Kita juga sedang melakukan inisiasinya melalui kader-kader muda Gerindra,” kata HBK.

Me

Potensi Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat di beberapa wilayah pada akhir Januari 2019

lombokjournal.com —

Jakarta  ;  Fenomena curah hujan tinggi dan angin kencang  beberapa hari terakhir, berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer (22/01), terpantau adanya aliran massa udara basah dari Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, NTB hingga NTT.

Bersamaan itu, masih terdapat kuatnya Monsun Dingin Asia beserta hangatnya Suhu Muka Laut di wilayah perairan Indonesia, menyebabkan tingkat penguapan dan pertumbuhan awan cukup tinggi.

Dari pantauan pergerakan angin, BMKG mendeteksi adanya daerah pertemuan angin yang konsisten dalam beberapa hari terakhir memanjang dari wilayah Sumatera bagia Selatan, Laut Jawa, Jawa Timur, Bali, hingga NTB dan NTT.

BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) di Jakarta tengah memonitor adanya tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia.

Salah satu bibit siklon yang saat ini berada di Laut Timor ( 94S) berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dalam 3 hari ke depan.

Hal itu mengakibatkan potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang dapat mencapai di atas 25 knot terjadi di wilayah Indonesia seperti Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,  Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

BMKG kembali menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan SIAGA dalam menghadapi periode puncak musim hujan 2019.

Khususnya akan dampak dari curah hujan tinggi yang akan memicu Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat pada akhir Januari 2019.

NTB merupakan bagian dari wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 23 – 26 Januari 2019.Selain itu terdapat wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 27 – 30 Januari  2019.

Tidak hanya hujan lebat, masyarakat nelayan dan pesisir  perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi.. Namun NTB tidak termasuk yang berpotensi gelombang tinggi.yang mencapai 2.5 hingga 4.0 meter

Masyarakat dihimbau agar mewaspadai terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari curah hujan tinggi dan angin kencang yang akan terjadi pada akhir Januari 2019 ini. Antara lain potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin.

Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik.

Rr

Sumber; BMKG

Koalisi pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin Dikritik, seolah takut bertarung di NTB. Partai pengusung justru disibukkan urusan internalnya

lombokjournal.com

MATARAM  ;   Perkiraan sebelumnya mengenai Pilpres 2019 di NTB akan ada kenaikan signifikan untuk suara Joko Widodo, agaknya sulit terealisasi.

Tokoh yang diharapkan akan  menjadi pengikat warga NTB yaitu TGH M Zainul Majdi atau TGB, batal mengurusi NTB. DPP Golkar justru menugaskan TGB mengurus pemenangan di Jawa Barat.

“Ya, artinya NTB ini tidak menjadi atensi dari Partai Golkar,” kata Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, (22/1).

Justru kata Bambang, ini hitungan politik yang rasional. Mengingat bicara pilpres, barometernya adalah Pulau Jawa. Dan Jokowi butuh kerja ekstra di Jawa Barat.

“Bisa jadi, nanti untuk mengurus NTB akan di delegasikan ke tokoh lain,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Didu ini menilai, bergesernya TGB ke Jawa Barat, justru menjadi ruang untuk tokoh di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok tampil. Membuktikan diri sanggup menjadi jangkar pemenangan.

“Boleh dulu alasannya, cukup dengan TGB. Sekarang di luar TGB siapa?” tanyanya

Pada Pilpres 2014 silam, saat TGB memberi dukungan pada Prabowo, raihan suara di NTB cukup signifikan. Hampir mendapat 75 persen. Menurunkan suara Prabowo tidak mudah.

“Menurut saya, suara Pak Prabowo akan tetap berkibar di NTB,” imbuhnya.

Kecuali, kata Didu, para jangkar di daerah ini muncul terbuka memenangkan Jokowi. Para tokoh kian masif turun ke masyarakat. Stigma TGB sentris harus dihilangkan.

“Ingat, TGB itu sekarang tokoh nasional. Yang diurus lebih luas dan besar,” tegasnya.

Didu pun mengkritik, koalisi pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin seolah takut bertarung di NTB. Partai pengusung justru disibukkan urusan internalnya. Belum lagi ditambah para calegnya sibuk mengurus diri masing-masing.

“Hitungan saya, raihan suara pilpres 2019 Pak Prabowo bisa dapat hingga 80 persen,” tegasnya.

ary

Gagasan yang ditawarkan, bagaimana mendorong optimisme pada generasi muda millenial di Lombok Barat dan Lombok Utara, untuk mulai berani menjadi wirausahawan baru di era digital ini

lombokjournal.com —

LOBAR  ;    Perkembangan teknologi informasi (TI) telah merambah ke seluruh sektor industri.

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dituntut untuk beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi.

Beberapa pelaku UKM sukses melakukan transformasi digital sehingga mampu mengembangkan skala usaha mereka.

Di lain sisi, beberapa pelaku usaha yang lain gagap teknologi, sehingga bisnis mereka mulai terancam.

“Artinya, pelaku usaha saat ini memang harus beradaptasi dan mau bertransformasi digital, harus berani think out of the box,” kata Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB Dapil KLU-Lombok Barat, No urut 11 dari Partai Keadilan Sejahtera, Senin ( 21/1)

Menurutnya, perkembangan teknologi ini memunculkan peluang bagi ketatnya persaingan usaha. Namun di lain sisi, ini juga akan menjadi peluang tumbuhnya wirausahawan baru yang siap bersaing.

Nofian mengajak para millenial, generasi muda di NTB untuk mulai menciptakan peluang-peluang menjadi wirausahawan baru di era digital ini.

Data ekonomi kita menunjukan, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan startup atau perusahaan baru berbasis digital, semakin tinggi, dengan sektor bisnin yang beragam.

Kecenderungan startup adalah jenis usahanya yang minim modal tapi sarat kreativitas. Perusahaan yang SDM-nya tak membutuhkan hingga ratusan tenaga kerja, namun efektif menembus pasar nasional dan internasional untuk produk yang mereka tawarkan.

Nofian mencontohkan, bagaimana pemuda-pemuda kreatif di Bandung atau Yogyakarta mampu memasarkan produk konveksi hingga kerajinan khas daerah mereka, melalui jejaring startup.

“Di NTB, terutama di Lombok Barat dan Lombok Utara, potensi ini juga sangat terbuka. Bahkan ada yg sdh berhasil menembus omset hampir 100 jt per bulan dari bisnis online memanfaatkan sosmed,  Tinggal bagaimana pemuda mau kreatif dan jeli melihat setiap peluang,” katanya.

Saat ini Nofian berfokus menularkan semangat kewirausahaan kepada para pemuda di kantong-kantong kampanyenya dan menghadirkan pelatihan bagi mereka.

Gagasan yang ia tawarkan tidak muluk-muluk. Tapi yang utama adalah bagaimana mendorong optimisme pada generasi muda millenial di Lombok Barat dan Lombok Utara, untuk mulai berani menjadi wirausahawan baru di era digital ini.

“Mindset pemuda kita kan, cita-cita harus jadi PNS, ini harus mulai diubah. Karena demand and supply untuk PNS ini jelas tak mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja kita. Menjadi wirausahawan di era digital ini, berarti juga membuka lapangan kerja,” katanya.

Me

Kuliah di UI tidak hanya menuntut ilmu, namun juga membangun silaturrahmi dan jaringan dengan seluruh putra-putri terbaik Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com — Menjadi orang hebat itu harus memiliki keberanian untuk bermimpi.

Hal itu disampaikan Gubernur dan istri Hj. NiKen Saptarini Widyawati Zukieflimansyah, SE., M. Sc saat memberikan motivasi dan mengobarkan semangat menuntut ilmu kepada anak-anak NTB yang hadir di acara Sosialisasi dan Pengenalan Universitas Indonesia di NTB.

Sebagai alumni terbaik Universitas Indonesia,  Gubernur NTB,  Dr. Zulkieflimansyah bersama istri,  menjadi Pembicara (Guest Speaker) pada.kegiatan bertajuk SASAMBO UI Goes To NTB 2019 yang berlangsung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Mataram, Minggu (20/01).

“Hal pertama yang kami lakukan adalah menaklukkan ketakutan menghadapi kegagalan, ketakutan untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik,” ungkapnya.

Gubernur mengatakan tidak ada yang mustahil. Kalau memiliki kemauan yang tinggi,  Allah akan membukakan jalan baginya.

“There is a will,  there is a way,” sambungnya.

Mantan Ketua Senat UI menjelaskan, kuliah di UI merupakan miniatur Indonesia. Sebab katanya,  di kampus itu, kita akan bertemu dengan anak-anak dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam karakter dan strata sosial yang ada.

“Bagian Universitas Indonesia merupakan bagian dari Indonesia itu sendiri, ” ungkap Doktor Zul pada acara yang digagas Organisasi Mahasiswa SASAMBO NTB itu.

Doktor Zul memberikan gambaran bahwa UNI yang terkenal dengan “yellow jacket”nya itu,  merupakan gambaran traffic light dimana warna kuning itu berada di tengah, yang bermakna moderasi dan peringatan.

Sementara itu,  Hj. Niken menceritakan sekilas pengalamannya di kampus yang berlokasi di Salemba itu. Menurutnya, kuliah di UI tidak hanya menuntut ilmu. Namun juga membangun silaturrahmi dan jaringan dengan seluruh putra-putri terbaik Indonesia.

“Teman-teman kita yang kuliah UI itu berasal dari seluruh Indonesia. Sehingga, kita bisa memperbanyak jaringan,” Jelasnya di hadapan ratusan siswa SMA dari berbagai sekolah di NTB itu

Ketua TP PKK NTB Itu mendorong anak anak NTB, setelah selesai sarjana, untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.  Sebab,  jaringan yang dibangun itu tidak hanya dengan anak-anak di Indonesia namun juga dengan anak-anak dari berbagai negara di dunia.

Karena itu, Almuni UI 1990 Itu mengajak anak-anak NTB untuk mempersiapkan diri dengan rajin belajar dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.  Serta tetap percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki untuk mendaftar di UI.

AYA/Hms

Sebuah survey dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2016, menuliskan,  50 persen petani padi dan 73 persen petani holtikultura menyatakan tak ingin anaknya menjadi petani

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Selain masalah konversi lahan pertanian yang makin menyempitkan lahan produksi pertanian, Indonesia juga menghadapi tantangan menurunnya animo partisipasi generasi muda di sektor pertanian.

Semakin berkurangnya angkatan kerja di sektor pertanian, akan berbuntut kepada krisis petani yang dalam kurun waktu beberapa dekade ke depan bisa mengancam kedaulatan pangan kita.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) mengatakan, untuk menghadapi masalah ini diperlukan sebuah upaya strategis.

Sekolah Tani, menurutnya, merupakan salah satu upaya yang harus mulai diinisiasi sebagai sistem terpola untuk regenerasi petani.

“Saya pikir harus ada upaya konkrit menjawab masalah krisis petani ini. Salah satunya dengan membentuk Sekolah Tani,” kata HBK, Minggu (20/01)

Di jajaran Partai Gerindra, kata HBK, kaum muda yang tergabung dalam Gerindra Masa Depan (GMD), akan didorong untuk menjadi inisiator-inisiator Sekolah Tani di sejumlah daerah termasuk di wilayah NTB ini.

GMD merupakan para kader muda Partai Gerindra yang telah melalui pendidikan ideologi Partai yang diproyeksikan sebagai pemegang tongkat kepemimpinan atau regenerasi Partai Gerindra.

Ancaman krisis petani yang disampaikan HBK bukan tanpa dasar.

Survey BPS tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu antara 2003-2013, jumlah rumah tangga tani berkurang sebanyak lima juta.

Angka ini berimplikasi pada keberlanjutan usaha sektor pertanian di Indonesia, dimana ketersediaan produk pangan dalam negeri semakin menurun.

Selain jumlah petani yang kian menurun, masalah lain yang saat ini dihadapi petani adalah usia dan produktivitas petani.

Dalam sensus pertanian 2013, struktur usia petani didominasi oleh petani tua dengan tingkat pendidikan rendah. Data tersebut menyebutkan, sebanyak 60,8% usia petani di atas 45 tahun dengan 73,97% berpendidikan setingkat SD, yang akses terhadap teknologinya sangat rendah.

Data itu sejalan dengan hasil survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) tanaman pangan pada 2011. Survei itu menyebut, bahwa sebagian besar petani tanaman pangan (96,45%), berusia 30 tahun ke atas. Hanya sekitar 3,35% saja yang berusia di bawah 30 tahun.

HBK mengatakan, kondisi ini bisa terus semakin parah jika tanpa ada pihak yang mau peduli mencarikan solusi.

“Kalau petani kita saat ini berusia diatas 40 tahun dan tidak ada regenerasi, maka bisa dipastikan dua dekade lagi, sektor pertanian kita akan mengalami kepunahan. Lahan yang subur dan menjanjikan, tidak ada yang menggarap”, tukasnya.

Kecenderungan saat ini, profesi petani masih dianggap sebagai profesi strata terendah di negeri ini.

Hal ini terjadi lantaran perhatian dan pembinaan masyarakat terutama bagi para petani muda belum maksimal, keberpihakan dan pembelaan Pemerintah terhadap para generasi muda petani masih sangat memprihatinkan.

Ironisnya, banyak petani Indonesia sendiri yang tak ingin petani menjadi profesi turun temurun.

Sebuah survey dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2016, menuliskan bahwa 50% petani padi dan 73% petani holtikultura menyatakan tak ingin anaknya menjadi petani.

Dalam survey itu, jawaban senada juga dilontarkan anak-anak petani tersebut. Sebanyak 63% anak petani padi dan 54% anak petani holtikultura tak ingin menjadi petani.

Rendahnya minat anak muda terhadap sektor pertanian disebabkan profesi ini masih dipandang tak menjanjikan oleh anak-anak muda.

“Anak muda kita kerap menganggap bahwa menjadi petani bukanlah profesi yang menguntungkan. Padahal, faktanya banyak anak muda sekarang yang sukses berkiprah di pertanian,” kata HBK.

HBK mengajak generasi muda millenial saat ini untuk mulai melihat sektor pertanian ini sebagai sektor yang menjanjikan.

Ia mengatakan, untuk membangun minat dan animo agar anak-anak muda mau bergelut di sektor pertanian, maka Sekolah Tani harus mulai dibentuk.

“Sekolah Tani ini nantinya yang akan mencetak generasi muda tani untuk menjawab persoalan bangsa saat ini yang sedang mengalami krisis sumber daya manusia di bidang pertanian”, tukasnya

Yang menarik dari gagasan HBK ini, Sekolah Tani tersebut nantinya akan membina dan mendidik putra-putra bangsa yang memiliki kemauan keras untuk menjadi wirausahawan di bidang pertanian, namun di sisi lain tidak memiliki kesempatan untuk belajar di pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi.

“Jadi Sekolah Tani ini gratis dan bisa menjadi jawaban juga bagi anak-anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena persoalan biaya”, kata HBK.

Menurut HBK, membangun Sekolah Tani akan semakin mudah jika ada kemauan dan perhatian bersama termasuk dari pemerintah.

Banyak aset lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan, khususnya di tingkat pedesaan yang bisa digunakan untuk Sekolah Tani ini. Tenaga didik juga bisa diambil dari tenaga penyuluh pertanian di desa-desa setempat.

“Sehingga selalu ada regenerasi petani, dengan mutu dan pengetahuan yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman”, katanya.

Walaupun banyak generasi muda menganggap usaha di bidang pertanian merupakan bisnis yang tidak menjanjikan, namun sebenarnya usaha di bidang ini cukup prospektif.

Hal ini disebabkan karena produk pertanian selalu dibutuhkan banyak orang.

Caleg DPR RI Partai Gerindra dengan Nomor Urut-1 dari Dapil NTB-2/P. Lombok ini mengatakan, dirinya juga akan mendorong terbentuknya Sekolah Tani di P. Lombok ini dan Prov. NTB pada umumnya.

“Mungkin di awal-awal, kita akan dorong inisiasi ini dari kader muda Partai Gerindra yang kompeten di bidang pertanian. Kami juga punya GMD yang merupakan kader-kader cemerlang Partai Gerindra”, katanya.

Ancaman Konversi Lahan

Selain krisis petani, tingginya konversi lahan pertanian juga mengancam sektor pertanian, termasuk di Prov. NTB.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB mencatat, setidaknya areal pertanian di NTB menyusut sebanyak 500 hektare setiap tahun seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini.

Ironisnya, penyusutan sebesar itu termasuk pada 247 hektare lahan pertanian irigasi produktif yang sebelumnya ada di wilayah NTB.

Angka penyusutan ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan maraknya pengalihan fungsi lahan, seperti pembukaan jalan baru dan pembangunan infrastruktur perumahan, pertokoan, dan lain-lain.

HBK mengatakan, penyusutan lahan tersebut dapat berdampak terhadap capaian produksi pangan di NTB, meski dilakukan pencetakan sawah baru.

Untuk itu, harus ada upaya juga dalam melakukan intensifikasi pertanian. Karena lahan pertanian terus menyusut sementara jumlah penduduk terus bertambah”, katanya.

HBK juga mengajak para kaum muda generasi millenial untuk memikirkan hal ini.Terutama bagi para mahasiswa, dan juga para lulusan Fakultas Pertanian.

“Jangan sampai lulusan Fakultas Pertanian, enggan bergelut di sektor pertanian. Ayo, kita gelorakan semangat kita bersama dalam membangkitkan dan mengembalikan kejayaan sektor pertanian ini”, katanya.

Me