Banjir di Obel-Obel, Gubernur Perintahkan Mitigasi Komprehensif
Guernur Iqbal menegaskan, banjir di Obel-obel merupakan kejadian dengan pola berulang hampir setiap tahun.
LOTIM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meninjau lokasi banjir di Obel-obel, Lombok Timur, Jum’at (20/02/26)
Adanya sumbatan aliran sungai akibat tumbangnya beberapa pohon besar yang tersangkut di jembatan
Kunjungan itu memastikan keselamatan warga sekaligus memantau langsung proses pemulihan penghidupan masyarakat yang terdampak banjir Obel-obel pascabencana.
Dalam peninjauan di lokasi banjir di Obel-obel diidentifikasi, banjir tersebut dipicu sedimentasi lumpur dan batuan di alur sungai.
Pendangkalan sungai membuat elevasidasar sungai hampir sejajar dengan lahan sekitar. Saat debit air meningkat, luapan cepat masuk ke pemukiman warga.
Mitigasimendesak, perlu dilakukan normalisasi sungai melalui pengerukan sedimen. Kemudian pengerukan dimanfaatkan untuk meninggikan tanggul kanan dan kiri sepanjang aliran sungai.
Upaya ini diharapkan dapat mencegah luapan air kembali terjadi saat hujan deras.
Pemprov NTB melalui BPBD, Baznas, dan Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan logistik tanggap darurat berupa paket sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar warga serta makanan ringan bagi anak-anak.
Gubernur Miq Iqbal memberikan bantuan khusus berupa perbaikan tempat pengolahan tempe di Dusun Watumpak yang rusak akibat banjir.
Selain itu Gubernur Iqbal memberi dukungan modal pembelian bahan baku kedelai guna membantu memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Di sela peninjauan banjir di Obel-obel, Miq Iqbal menerima laporan darurat dari perwakilan warga Desa Madayin yang datang langsung ke lokasi.
Warga melaporkan adanya sumbatan aliran sungai akibat tumbangnya beberapa pohon besar yang tersangkut di jembatan dan berpotensi memperparah banjir bila hujan kembali turun. Menindaklanjuti itu, BPBD Provinsi NTB segera menerjunkan tim ke Desa Madayin untuk melakukan pembersihan material kayu dan sampah, menggunakan gergaji mesin (genset chainsaw) agar aliran air kembali lancar.
Gubernur Iqbal menegaskan, banjir di Obel-obel merupakan kejadian dengan pola berulang hampir setiap tahun.
Karena itu, ia memerintahkan BPBD dan perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur guna merumuskan solusi jangka menengah dan jangka panjang.
“Kita tidak bisa hanya menangani saat bencana terjadi. Harus ada langkah mitigasi yang lebih komprehensif, mulai dari normalisasi sungai, penguatan tanggul.
“Saya minta BPBD dan OPD terkait berkoordinasi erat dengan Pemkab Lombok Timur agar pencegahan ke depan lebih optimal,” tegas Gubernur Iqbal.
Diharapkan, melalui penanganan terpadu lintas sektor dan dukungan pemerintah kabupaten, risiko serupa banjir di Obel-obel dapat ditekan.
Sekaligus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pemulihan yang berkelanjutan.
Dalam meninjau banjir Obel-obel itu, Gubernur Iqbal didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Baznas NTB, serta Dinas Sosial turun ke lokasi terdampak banjir di Desa Obel-Obel, Kabupaten Lombok Timur.Komonfotik
Anak-Anak Tak Bisa Bebas Bermedia Sosial
Anak=anak dibatasi bermedia sosial ubtuk melindungi anak dari konten berbahaya, perundungan siber, dan eksploitasi
MATARAM, LombokJournal.com ~ Bermedia sosial dibatasi. Tapi khusus bagi anak-anak. Ya, anak di bawah 13 tahun dibatasi ketat.
Kebijakan ini bertujuan melindungi anak-anak dari konten berbahaya, perundungan siber, hingga potensi eksploitasi di dunia digital. (*)
Teluk Ekas Jadi Pusat Riset Rumput Laut Dunia
Hadirnya pusat riset bertaraf internasional di Teluk Ekas diharapkan jadi solusi persoalan klasik budidaya rumput laut
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Pusat menetapkan Teluk Ekas, Lombok Timur, sebagai lokasi International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) atau Pusat Riset Rumput Laut TropisDunia.
Penetapan Teluk Ekas sebagai ITSRC, merupakan bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi pesisirdan hilirisasi sektor kelautan.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menegaskan, penguatan riset rumput laut merupakan langkah strategis. Tujuannya mewujudkan Indonesia sebagai pusat rumput laut dunia.
Menurutnya, pembangunan ITSRC di Teluk Ekas menjadi pondasi membangun ekosistemriset bertaraf global. Dan mendorong transformasi ekonomi pesisir berbasis ilmu pengetahuan.
Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia dengan penguasaan sekitar 75 persen pasar global.
Nilai ekonomi rumput laut dunia mencapai sekitar 12 miliar dolar AS per tahun dan diproyeksikan terus meningkat.
Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan riset dan hilirisasi di dalam negeri.
Karena itu, ITSRC di Teluk Ekas dirancang sebagai simpul kolaborasi nasional dan internasional. Termasuk kerja sama dengan University of California, Berkeley, serta Beijing Genomics Institute (BGI) dari Tiongkok.
BGI berkomitmen mendukung pendanaan sekitar Rp3 miliar untuk dua tahun pertama, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalokasikan Rp1,5 miliar pada tahap awal.
Laboratorium Rumput Laut
Sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan ITSRC DI Teluk Ekas, antara lain gedung penelitian, asrama peneliti internasional, apotek, serta sarana pendukung lainnya.
Secara ekologis, Teluk Ekas dinilai ideal sebagai living laboratory karena memiliki sistem teluk tropis yang relatif terlindung dengan sirkulasi air yang baik.
Kawasan Teluk Ekas potensial untuk pengembangan berbagai jenis rumput laut, seperti Kappaphycus, Caulerpa, Ulva, dan Halymenia.
Menindaklanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut positif kehadiran ITSRC di Teluk Ekas.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menyampaikan apresiasi atas hadirnya pusat riset bertaraf internasional tersebut, yang diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik budidaya rumput laut, khususnya kelangkaan bibit unggul.
“Pemprov NTB sangat mengapresiasi kehadiran laboratorium rumput laut ini. Selama ini salah satu kendala utama petani adalah keterbatasan bibit berkualitas. Dengan adanya ITSRC, kami berharap masalah tersebut bisa teratasi. Ke depan, pusat riset ini juga diharapkan menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pengembangan rumput laut di NTB,” ujar Muslim.
Ia menambahkan, NTB memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya rumput laut nasional.
Karena itu, kolaborasi riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transfer teknologi dari ITSRC diyakini akan mempercepat peningkatan produktivitassekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sebagai bagian dari penguatan riset dan pengabdian berbasis potensi daerah, Universitas Mataram turut berperan dalam pengembangan ITSRC Ekas Buana Lombok Timur. ITSRC akan dikembangkan sebagai pusat riset rumput laut bertaraf internasional.
Pusat riset itu melalui kolaborasi dengan para peneliti dunia, dilengkapi laboratorium, sarana riset, hingga dukungan kapal penelitian.
Selain pusat riset rumput laut, Universitas Mataram juga membangun Klinik Spesialis Kedokteran Kelautan sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan wilayah kepulauan sekaligus mendukung pengembangan pendidikan dokter spesialis.
Agar masyarakat pesisir—khususnya di Lombok Timur—dapat memperoleh akses layanan medis yang lebih dekat dan berkualitas.
Melalui kehadiran ITSRC, Pemprov NTB optimistis Teluk Ekas akan berkembang sebagai pusat inovasi rumput laut tropis dunia, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Kominfotik
Rinjani Saatnya Diberi Kesempatan Bernapas
Musim hujan membawa risiko tinggi untuk pendakian Gunung Rinjani
MATARAM,LombokJournal.com – Pada saatnya alam juga butuh waktu beristirahat. Masa penutupan Gunung Rinjanimemberi ruang bagi tanah dan vegetasi untuk pulih, satwa kembali tenang, serta tekanan aktivitas manusia berkurang.
Ini saatnya kesadaran memberi ruang bagi alam, kembali seimbang, bagi jalur untuk pulih, dan bagi ekosistemuntuk tumbuh tanpa gangguan.
Ketika langkah-langkah pendaki berhenti sejenak, itulah saatnya Rinjani memasuki masanya untuk bernapas dan memulihkan diri.
Penutupan pendakian Gunung Rinjani seperti yang dikutip dari Instagram Balai Taman Nasional Gunung Rinjanibukanlah larangan, melainkan bentuk perlindungan untuk pendaki, untuk alam, dan untuk masa depan Rinjani itu sendiri.
Musim hujan membawa risiko tinggi untuk pendakian Gunung Rinjani. Curah hujan tinggi membuat jalur licin, kabut tebal, hingga aliran air yang menutup lintasan.
Curah hujan tinggi membuat jalur licin, kabut tebal, hingga aliran air yang menutup lintasan.
Risiko hipotermiadan kecelakaan meningkat signifikan. Keselamatan adalah prioritas utama.
Selama periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026 seluruh jalur pendakian Gunung Rinjani ditutup sementara.
Penutupan pendakian Rnjano ini mencakup jalur Senaru, Torean, Sembalun, Timbanuh, Tetebatu, dan Aik Berik.
Penutupan pendakian Rinjani dimanfaatkan untuk perbaikan jalur, pemeliharaan fasilitas, dan evaluasi pengelolaan pendakian. Agar saat dibuka kembali, Rinjani lebih aman dan lebih siap menyambut musim pendakian dibuka kembali.
Hingga waktunya tiba, mari kita jaga dari kejauhan dengan doa, kepedulian, dan rasa hormat.
Beristirahat hari ini, demi keindahan yang lestari esok hari.(*)
Cara Ajarkan Anak agar Bisa Jaga Diri
Anak perlu diajari cara mengenali situasi tidak aman, berani menjauh, mencari pertolongan, dan segera bercerita kepada Ayah atau Ibu.
MATARAM.LombokJournal.com ~Mengajarkan anak soal tubuhnya bukan hal tabu. Justru, ini merupakan cara penting agar anak tumbuh dengan rasa amandan berani menjaga dirinya sendiri.
Melansir konten edukasi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak(Komnas Perlindungan Anak), sejak dini anak perlu diajarkan cara ada bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh atau dilihat sembarang orang, baik pada anak laki-laki maupun perempuan.
Anak juga perlu tahu cara memahami bahwa tubuhnya berharga dan punya batasan.
Ajarkan dengan bahasa sederhana bahwa bagian tubuh tertentu hanya boleh disentuh oleh orang tertentu, dalam kondisi tertentu. Misalnya oleh orang tua saat membantu mandi, atau oleh dokter dengan pendampingan.
Edukasi kecil hari ini, berdasarkan data dan rekomendasi Komnas Perlindungan Anak, bisa menjadi perlindungan besar di masa depan.(*)
Pencegahan Perkawinan Anak di NTB
Sosialisasi dan edukasi kepada orang tua serta masyarakat luas untuk pencegahan perkawinan anak itu masih sangat dibutuhkan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Upaya pencegahan perkawinan anak ditegaskan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTB, Sinta Agathia.
Ditegaskannya, dalam pencegahan perkawinan anak itu penting melibatkan suara anak dan remaja secara langsung dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
Sinta Agathia mengatakan, anak-anak kerap memiliki pemahaman yang lebih jujur dan mendalam mengenai realitas perkawinan anak yang terjadi di lingkungan mereka.
Hal itu disampaikan Bunda Sinta saat hadir dalam kegiatan Youth Consultation dengan tema pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan Plan International Indonesia di Mataram, Rabu (18/02/26).
Diungkapkannya, TP-PKK telah terjun langsung selama satu tahun terakhir, dan menyadari bahwa masih ada pendekatan yang belum tepat sasaran.
“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan masukan dari anak-anak dan remaja agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif,” ungkap Ketua Tim TP-PKK NTB..
Bunda Sinta menekankan pentingnya setiap keluarga untuk memahami bahwa perkawinan tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Justru menambah beban baru dalam kehidupan keluarga.
Karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada orang tua serta masyarakat luas untuk pencegahan perkawinan anak itu masih sangat dibutuhkan. “Agar remaja dapat menikmati masa mudanya melalui kegiatan yang produktif dan positif,” katanya..
Lebih lanjut dijelaskan, permasalahan perkawinan anak di NTB sangat kompleks dan penanganannya. Tidak bisa diseragamkan antara wilayah Lombok dan Sumbawa.
“Sering kali adat disalahkan, padahal faktanya kasus serupa juga terjadi di wilayah lain. Ini adalah persoalan sistemik yang saling berkaitan, seperti mata rantai, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga migrasi tenaga kerja,” ujarnya.
Dirinya, juga mengapresiasi adanya pendekatan di luar jalur pengadilan, yang dinilai lebih persuasif dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak dan keluarga.
Bahkan, sejumlah pemerintah kabupaten telah menunjukkan komitmen dalam pencegahan perkawinan anak itu.
Salah satunya dengan percepatan pengesahan peraturan bupati terkait pencegahan perkawinan anak. Serta keberhasilan menggagalkan sejumlah permohonan dispensasi nikah.
Hal itu dilakukan melalui edukasi dan pendampingan melalui program khususnya gerakan Sahabat Pengadilan dan Program Gemercik (Gerakan Meraih Cita tanpa Kawin Anak) yang diinisiasi oleh Yayasan Plan International Indonesia.
Prioritas Utama
Dalam kesempatan sama, Sabaruddin, projek manager Yayasan Plan International Indonesia menyampaikan, pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu prioritas utama selama sepuluh tahun terakhir.
Program itu dijalankan melalui berbagai program, seperti Yes I Do!, Let’s Talk!, dan GEMERCIK (Gerakan Meraih Cita tanpa Kawin Anak). Program GEMERCIK sendiri menitikberatkan pada pelibatan anak dan remaja, penguatan kapasitas satuan tugas, serta kolaborasi lintas sektor, termasuk pengadilan agama dan keluarga.
Plan bekerjasama dengan Kabupaten Lombok Utara mencetuskan program Gemercik dengan melakukan intervensi peningkatan kapasitas satgas perkawinan anak yang ada di Lombok Utara.
Program ini menggabungkan anak remaja dan sahabat pengadilan sebagai wadah dalam berpartisipasi untuk melakukan edukasi kepada anal dan keluarga,” jelas Sabaruddin. A
Berdasarkan data yang dihimpun, NTB masih mencatat angka perkawinan anak yang tinggi, dengan sebagian besar permohonan dispensasi nikah disetujui oleh pengadilan agama.
Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang lebih kuat sejak hulu, terutama melalui edukasi keluarga dan remaja.
Sabaruddin menegaskan bahwa perkawinan anak bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan hasil dari sistem yang masih memiliki banyak celah untuk diperbaiki.
Melalui forum konsultasi anak muda ini, diharapkan lahir rekomendasi dan aksi nyata pencegahan perkawinan anak yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. nov/her
Sekretaris Daerah ke XIV NTB, Siapa?
Proses mencari Sekretaris Daerah untuk mendapatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi
Penulis : Lalu Gita Ariadi, Sekretaris Daerah XIII Prov NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Proses rekrutmen Sekreraris Daerah (Sekda) Provinsi NTB tengah berlangsung. 10 kandidat berjuang menjemput takdir. Ikhtiar menjadi yang terbaik. Untuk ditetapkan menjadi Sekda XIV di Provinsi NTB.
Proses seleksi diumumkan secara terbuka. Melalui portal nasional SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara).
Mekanisme mencari Sekretaris Daerah ini memberi kesempatan yang luas kepada semua ASN untuk berkarier secara terbuka. Baik calon internal maupun eksternal. Bila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Mekanisme Open Management ini diharapkan meningkatkan transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme dalam pengisian jabatan tinggi ASN.
Dalam seleksi, selain proses administrasi, kandidat Sekretaris Daerah juga harus melewati test kompetensi.
Seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kemudian dilakukan assesmen kompetensi yang lebih mendalam.
Seperti psikotes, pembuatan dan presentasi “visi-misi’, leaderless group discussion atau wawancara berbasis kompetensi.
Secara normatif tujuan utama dari proses mencari Sekretaris Daerah ini adalah untuk mendapatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Dengan sistem meritokrasi, pengangkatan dan promosi jabatan ASN didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas. Bukan pada faktor politik atau nepotisme.
Proses seleksi Sekretaris DaERAH, selalu menjadi perhatian publik. 6 tahun lalu, kompetisi mencari Sekda XIII Prov NTB diwarnai isu dan spekulasi bernada pesimistis. Seakan hasil seleksi sudah ada sebelum kompetisi itu dimulai.
Yang akan terpilih adalah calon Sekda yang memiliki kedekatan dan ikatan emosional formal – infornal paling kuat dengan “user” ( baca : Gubernur – Wakil Gibernur ). Proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel. Fakta akhir berbicara lain.
Kini, narasi isu dan spekulasi bergeser. Spekulasi yang menyeruak kepermukaan, apakah Sekda XIV Prov NTB mendatang, produk lokal ataukah barang import ?
Diksi ini dalam mekanisme open managemen seharusnya tidak boleh ada lagi. Karena semua ASN dimanapun tempat pengabdiannya berhak mengikuti kontestasi mengisi jabatan tinggi ASN itu.
Buku the world is flat karya Thomas L Friedman, setidaknya menginspirasi kehidupan kini dan mendatang bahwa dunia sudah datar ( Sasaq : dunie wah asah ). Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan memungkinkan orang-orang berkompetisi secara global.
Namun faktanya, tidak sedikit aspirasi tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis pergerakan yang memperjuangkan bahwa Sekretaris Daerah bukan petugas administrasi pembangunan daerah belaka. Sekda adalah representasidan simbolisme rasa dan semangat kedaerahan. Karenanya, harus ada affirmative action untuk putra daerah.
Lalu bagaimana dan siapakah kira-kira yang akhirnya terpilih menjadi Sekda XIV Prov NTB ke depan ?
Peran Sekretais Daerah (Sekda)
Sekda adalah sosok penting di balik layar pemerintahan daerah. Sekda bukan hanya mengurus administrasi. Sekda juga memainkan peran vital sebagai Stabilisator, Eksekutor, Komunikator, Dinamisator, dan Akselerator ( SEKDA ) pembangunan daerah.
6 tahun lalu, ketika menyampaikan “visi misi” saya mencoba memaparkan makna Sekda yang SEKDA ini. Sebagai Stabilisator, Sekda bertugas menjaga stabilitas dan keseimbangan organisasi. Sekda memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan lancar dan efektif, serta mengatasi potensi konflik atau gangguan yang mungkin timbul.
Konflik bisa terjadi di internal organisasi misal antara Gubernur dengan Wakil Gubernur, konflik ego sektoral OPD, Konflik Pimpinan OPD dengan staffnya dan sebagainya. Konflik eksternal berpotensi terjadi antara pemerintah provinsi dengan organisasi diluarnya seperti Forkopimda, DPRD, Instansi vertikal di daerah, pemerintah Kabupaten / kota, Pers, LSM, Ormas, Orpol bahkan juga dengan masyarakat terkait suatu kebijakan publik. Potensi konflik ini harus mampu di deteksi dini, dikanalisasi dan dicarikan solusinya yang terbaik.
Sebagai Eksekutor, Sekda bertanggung jawab melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Sekda mengkoordinasikan berbagai instansi dan memastikan implementasiprogram berjalan sesuai rencana. Sekda sebagai Ketua TAPD, sebagai Ketua Baperjakat, anggota BOC di BUMD, ketua DPKP, dan berbagai jabatan penting lainnya, bertanggung jawab merancang / menyiapkan, melaksanakan keuangan daerah, penataan dan pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan asset, tata laksana, tata kerja hal-hal terkait unsur-unsur managemen ( man, money, methode, material, machine )
Sebagai Komunikator, Sekda menjadi jembatan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Sekda berkewajiban menyampaikan informasi, mendengarkan aspirasi, dan membangun hubungan baik. Sekda menjadi ventilasi keluar masuknya informasi publik yang sehat, segar, mencerdaskan dan mencerahkan
Sebagai Dinamisator, Sekda memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Sekda menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif. Sekda tidak hanya bekerja dalam konteks sebagai unsur government tapi berada dalam spektrum collaborative governance. Kolaborasi hexa helix ( pemerintah, akademisi, bisnis, media, masyarakat, NGO dll ) harus benar-benar mampu diramu dengan baik demi kemajuan pembangunan daerah.
Sebagai Akselerator, Sekda mempercepat proses pembangunan daerah dengan mengidentifikasi peluang, mengatasi hambatan, dan meningkatkan efisiensi. Sekda secara tehnis harus mampu memilih dan memilah skala prioritas kebijakan dan program untuk mendukung tugas fungsi Gubernur / wakil gubernur yang secara politik berjuang memajukan pembangunan daerah dan mesejahterakan masyarakat sesuai janji kampanyenya.
Untuk menjadi Sekda sebagai pembantu Gubernur – Wakil Gubernur yang baik, diperlukan kemampuan manajerial, komunikasi, dan kepemimpinan yang kuat, serta integritas dan komitmen tinggi.
Menakar Peluang
Dari 10 kandidat yang berkompetisi saat ini siapakah yang berpeluang menjadi Sekda difinitif ?
Lepas dari pro – kontra diksi lokal atau import dan ibarat pemain sepakbola, siapakah calon sekda dari 7 pamain lokal ( dari lingkup pemprov NTB ), 1 pemain debutan promosi ( dari Kabupaten ), 1 pemain naturalisasi ( berkiprah di pusat – pulang kampung membela / membangun daerahnya ) dan 1 orang pemain asing yang akan terkontrak ( pejabat karier di BPKP ) yang akan menjadi sekda difinitif ?
Bicara kemungkinan, tentu semua calon memiliki peluang kemungkinan yang sama untuk menjadi Sekda difinitif. 7 orang pemain lokal ini adalah pejabat yang sudah malang melintang di berbagai posisi penugasan.
7 pemain lokal ini saya kenal dengan baik. Saya tahu keunggulan, kelebihan dan juga kekurangannya. Mereka adalah pimpinan OPD Pemprov NTB ketika saya sebagai Sekda NTB sejak 19 Desember 2019 hingga 24 juni 2025.
Keunggulan pemain lokal, tentu sudah sangat paham dengan anatomi pemerintah provinsi NTB. Mereka secara empirik sudah sangat paham dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan ( baca : SWOT ) membangun NTB. Mereka tidak perlu berlama-lama melakukan orientasi tugas. Tinggal mengikuti dan menyesuaikan diri dengan style kepemimpinan dan direktif Gubernur – Wakil Gubernur.
Sebagai senior tentu saya bangga dan bahagia bila yang terpilih adalah salah satu dari tujuh pemain lokal ini. Ibarat seorang guru, akan bangga bila murid-muridnya bisa berprestasi bahkan jauh melampaui capaian prestasi gurunya.
Bila 7 pemain lokal belum beruntung, saya berpesan agar tetap tunjukkan kinerja terbaik. Jangan lelah untuk mengabdi demi NTB. Terus cintai dan kawal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi NTB.
Atau membuka opsi baru ? Kembangkan karier di pusat. Bukankah Dr. Najamudin misalnya, pernah berkeinginan untuk hijrah ke Kementerian Perumahan dan Pemukiman Rakyat ? Demikian juga dengan yang lainnya.
Segera susul Ir. Julmansyah MSc yang sebentar lagi mungkin promosi menjadi salah seorang Dirjen di Kementerian Kehutanan. Dalam proses akselerasi pembangunan, NTB butuh banyak aktor / agen yang memiliki akses langsung dengan dan atau berada didalam struktur pemerintah pusat.
Calon Sekda Taufik ST MT ( Kepala Bappeda Kab. Bima ), laksana pemain transfer debutan baru dari kabupaten yang akan promosi ke tingkat provinsi. Ia tentu kandidat yang potensial. Jika terpilih, butuh waktu untuk memahami spektrum tugas sebagai Sekda Provinsi. Butuh waktu orientasi yang lebih lama untuk memahami anatomi pemerintahan di tingkat provinsi dengan segala dinamika dan problematikanya. Kalaulah gagal, ini momentum baik untuk segera hijrah mengisi eselon 2 di Pemprov NTB sebagai bekal kontestasi Sekda berikutnya.
Dr. Ahmad Saufi, junior saya di SMANSA Mataram, mantan pegawai Bappeda NTB. Kalo boleh saya analogikan sebagai pemain naturalisasi dalam sepak bola. Latar belakang pendidikan S2 di Australia dan S3 di Jerman dan kiprahnya
menjadi eselon 2 di kemenko PMK, tentu modalitas yang kuat untuk membangun NTB kedepan. Net working nasional dan internasional sudah dimilikinya.
Tapi andai gagal, ini asset NTB untuk terus berkiprah di pusat. Semoga segera menjadi Deputy, Dirjen bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi orang sasak pertama yang duduk di kabinet di masa-masa mendatang.
Abul Chair AK, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur. Saya sudah tahu tapi saya belum kenal calon Sekda kelahiran Sumenep ini.
Saya sempat bertanya dalam hati, apakah calon Sekda ini anak cucu atau punya tautan darah dengan R. Ruslan Tjakraningrat – Gubernur pertama NTB yang juga berasal dari Sumenep ? Sehingga terobsesi ingin ikuti jejak pengabdian pendahulunya di Bumi Gora ini ?
Ataukah inisiatif sendiri
berani mencoba peruntungan karier di NTB ? Atau alasan-alasan subyektif lainnya.
Publik lalu mereka-reka.mencermati ciri-ciri dan cara-cara pengisian jabatan di beberapa tempat strategis yang sudah terjadi di rezim sekarang ini seperti pengisian di jajaran komisaris dan direksi Bank NTB Syariah maupun inspektur Provinsi, bisa jadi peluang Abul Chair cukup besar untuk menjadi Sekda difinitif.
Bila ia yang akhirnya jadi Sekda definitif, pengalamannya sebagai pejabat yang selama ini berjibaku dengan urusan pengawasan keuangan dan pembangunan tentu akan dimanfaatkan oleh “user” untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel. Dengan menekan anomali administrasi keuangan. Agar tidak terjadi praktek koruptif yang berujung di APH.
User bisa jadi juga berharap agar ruang fiskal NTB yang terbatas, dibawah pengelolaan dan pengawasan yang baik akan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta fokus mengawal visi NTB Makmur Mendunia.
Kalaulah nanti terpilih, Abul Chair tidak hanya harus mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam mengawal dan mengeksekusi ( Eksekutor ) keuangan daerah tapi harus segera membaur menjalankan peran kesekdaan lainnya sebagai stabilisator, komunikator, dinamisator dan akselerator pembangunan daerah.
Panggilan tugas mengabdi ke NTB tentu bukanlah hadir untuk bertahta di menara gading kesekdaan. Dibutuhkan pembuktian dan kerja keras bahwa sebagai pemain import ia memang layak terpilih karena jejak kompetensi, kapasitas dan integritas diri yang terbaik.
Bagi kandidat Sekretaris Daerah yang belum beruntung, bila persyaratan usia masih memungkinkan, tunggu dan siapkan diri untuk ikuti kompetisi kembali 2 atau 3 tahun mendatang. Anggaplah kegagalan hari ini adalah kesuksesan yang tertunda.
Selamat tahun baru. Selamat datang Sekda baru dengan harapan, peluang dan tantangan baru.
Puyung, 1 Januari 2026.
Desa Berdaya, NTB Tangani 106 Desa Prioritas
Program Desa Berdaya sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, pentingnya kolaborasiterpadu pemerintah dan mitra pembangunan dalam program Desa Berdaya untuk tangani kemiskinan ekstrem.
Pemprov NTB siap memimpin keterpaduan program agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran di 106 desa prioritas.
Gubernur Iqbal memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi program Desa Berdaya bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jum’at (23/01/26).
Menurutnya, pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
Di NTB terdapat 106 desa kategori desa dengan kemiskinan ekstrem.
“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini adalah fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” tegasnya.
Gubernur Iqbal menyoroti sejarah panjang keterlibatan mitra pembangunan di NTB sejak puluhan tahun silam. Pengentasan kemiskinan selama ini belum maksimal. Karena kurangnya kolaborasi yang terstruktur.
“Persoalannya adalah lack of orchestration, tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Masing-masing jalan sendiri.” ujarnya dalam pengarahan terkait program Desa Berdaya itu.
Kemiskinan merupakan akar berbagai persoalan sosial, seperti pernikahan di usia dini. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial namun harus terintegrasi. Untuk mengatasinya, Pemprov NTB mengimplementasikan program “Desa Berdaya” sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi.
Pemerintah menyediakan basis data yang akurat mengenai lokasi sesuai kebutuhan desa. Dengan data tersebut, mitra pembangunan diharapkan menyelaraskan program kerja agar tidak tumpang tindih.
“Pemerintah provinsi menyediakan data dan memberikan arahan. Teman-teman mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tetapi iramanya harus sama,” jelasnya.
Visi utamanya mengurangi kemiskinan, sementara aspek unggulan lainnya seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai alat (tools) atau instrumen mencapai tujuan.
“Tujuan utamanya nomor satu. Nomor dua, nomor tiga sebetulnya tools, alat untuk mengeluarkan dari kemiskinan tersebut,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi, diharapkan tercipta kesepahaman bersama antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam mengaplikasikan Desa Berdaya. (don-shr/dyd)
Cuaca Ekstrem, BPBD NTB Pimpin Komando Terpadu
Antisipasi cuaca ekstrem dilakukan sejak dini melalui mekanisme komando terpadu
MAARAM.LombokJournal.com ~ Menghadapi potensi cuaca ekstrem dasarian III Januari 2026, periode 21–31 Januari, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaktifkan komando terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan informasi dan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah NTB, khususnya di kawasan lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik menegaskan, pemerintah daerah melakukan antisipasicuaca ekstrem sejak dini melalui mekanisme komando terpadu yang dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB sebagai leading sektor kebencanaan.
“Pemerintah Provinsi NTB tidak menunggu kejadian. Kesiapsiagaan dibangun berbasis prakiraan cuaca dan upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko serta menjaga keselamatan masyarakat”, ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/01/26).
Anaalisis BMKG, potensi hujan dengan intensitas lebih dari 150 milimeter per dasarian diperkirakan mencapai 70 hingga lebih dari 90 persen di wilayah Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora.
Wilayah tersebut merupakan kawasan strategiskarena berfungsi sebagai sentra pertanian dan perkebunan. Dan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Pemprov NTB telah menggerakkan OPD sesuai tugas dan fungsinya. BPBD Provinsi NTB melakukan pemantauan intensif di wilayah rawan, menyiapkan personel dan logistik kebencanaan, serta memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, Seperti drainase, gorong-gorong, saluran irigasi, serta melakukan pemantauan dan penanganan titik-titik rawan banjir dan longsor, termasuk kesiapan penanganan darurat akses jalan.
Di sektor ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada petani untuk mengantisipasi potensi gagal panen, mendorong penyesuaian pola tanam, serta memperkuat perlindungan lahan pertanian di kawasan rawan bencana.
Dinas Sosial menyiapkan layanan kedaruratan sosial, termasuk dapur umum dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak apabila diperlukan evakuasi.
Unsur TNI/Polri juga digerakkan, Basarnas, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa guna memperkuat respons dan koordinasi di lapangan.
“Koordinasi ini dibangun sejak awal agar risiko cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin, keselamatan masyarakat terjaga, dan aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan sentra pangan, dapat tetap berlangsung”, pungkas Ahsanul Khalik. (edo/jmy)
Pesantren dan Masa Depan Karakter Bangsa: Sebuah Solusi?
Kenanpuan pesantren adalah menerjemahkan pendidikan akhlak menjadi tindakan nyata
MATARAM.LombokJournal.com ~ Belum lama ini, kita dikejutkan berita-berita pilu: pengeroyokan siswa terhadap guru, bullying yang berujung luka fisik dan mental, hingga kekerasan verbalyang menjadi “bahasa sehari-hari” di kalangan pelajar.
Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 menunjukkan tingginya angka kekerasan di lingkungan pendidikan, baik secara fisik maupun psikis. Fenomena ini adalah bukti nyata dari degradasi moralyang menggerogoti sendi-sendi karakter anak bangsa.
Situasi ini mengingatkan kita pada peringatan Bung Hatta, “…tidak jujur itu sangat susah diperbaiki.” Kekerasan dan ketidakadilan adalah anak kandung dari ketidakjujuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga pendidikan, yang seharusnya menjadi taman yang menumbuhkan kebajikan, justru kerap menjadi panggung konflik dan penyimpangan.
Ini adalah alarm darurat bahwa pendekatan pendidikan kita selama ini terlalu menitikberatkan kecerdasan akademik (kognitif) dan mengabaikan penanaman karakter (afektif) serta pembiasaan perilaku (psikomotorik) secara serius.
Lemahnya Fondasi Karakter dan Kendali Diri
Banyak analisis menyebutkan bahwa lemahnya kontrol diri, rendahnya empati, dan kaburnya nilai hormat kepada guru dan sesama adalah akar masalahnya. Dunia digital yang tanpa batas memperparah kondisi ini, di mana kekerasan verbal dan fisik di dunia nyata seringkali merupakan lanjutan dari permusuhan di dunia maya.
Sekolah umum, dengan waktu interaksi yang terbatas dan sistem yang seringkali terjebak pada formalitas kurikulum, kesulitan membangun fondasi karakter yang kokoh. Pendidikan karakter menjadi sekadar mata pelajaran, bukan nafas yang menghidupi seluruh aktivitas sekolah.
Lalu, adakah alternatif ekosistem pendidikan yang mampu membendung krisis ini? Di sinilah pesantrenmenawarkan model yang relevan. Sebagai sub-kultur pendidikan (Geertz & Wahid), pesantren bukan sekadar sekolah, tetapi sebuah ekosistem kehidupan. Sistem asrama menciptakan lingkungan 24 jam di mana nilai-nilai tidak hanya diajarkan, tetapi “dihidupi” dan “diawasi” secara kolektif.
Kontrol ketat terhadap gadget dan akses internet, seperti diungkapkan Arifin (2024), bukan bentuk pengasingan, melainkan strategi untuk menciptakan ruang aman bagi pembentukan konsentrasi dan karakter.
Dalam ekosistem ini, hubungan antara santri, ustadz, dan kiai dibangun dengan pondasi rasa hormat (ta’dzim) yang mendalam. Kekerasan fisik atau verbal terhadap guru adalah hal yang hampir tak terbayangkan karena nilai adab kepada pengajar adalah fondasi pertama yang ditanamkan di pesantren.
Akhlak: Lebih Dari Sekedar Teori
Yang membedakan pesantren adalah kemampuannya menerjemahkan pendidikan akhlak menjadi tindakan nyata. Bukan hanya tahu bahwa bullying itu salah, tetapi santri hidup dalam lingkungan yang secara aktif mencegahnya melalui pengawasan peer group dan figur otoritas (kiai/ustadz) yang selalu hadir. Konsep “otot-otot akhlak” yang perlu terus dilatih (Indonesian Heritage Foundation, dalam Arifin, 2024) menemukan medan latihannya yang sempurna di pesantren.
Nilai-nilai inti seperti “hormat” (al-adab), “kasih saying” (ar-rahmah), “tanggung jawab” (al-mas’uliyyah), dan “cinta damai” (as-silm) dikembangkan bukan melalui seminar, tetapi melalui interaksi harian: mengantri mandi, menghormati teman yang sedang menghafal, menyelesaikan konflik dengan mediasi, hingga kerja bakti membersihkan lingkungan. Inilah pendidikan karakter yang aplikatif, yang langsung menyentuh ranah perilaku.
Kontribusi Pesantren untuk Pendidikan Nasional
Maraknya kekerasan di lembaga pendidikan adalah cermin kegagalan kita membangun ekosistem karakter yang integral. Pesantren, dengan segala keunikannya, menunjukkan bahwa pembentukan karakter memerlukan:
Waktu yang cukup: Tidak bisa dicicil 2 jam pelajaran per minggu.
Keterlibatan komunitas penuh: Guru, pengasuh, dan senior semua adalah pendidik
Keteladanan yang konsisten: Figur otoritas (kiai/ustadz) hidup di tengah dan menjadi contoh utama.
Sistem yang mendukung: Aturan, rutinitas, dan pengawasan yang jelas untuk membentuk kebiasaan.
Pemerintah dan pelaku pendidikan formal perlu melihat pesantren bukan sebagai lembaga eksklusif, tetapi sebagai laboratorium hidup pendidikan karakter. Kolaborasi bisa dibangun, misalnya dengan program pertukaran pengalaman, integrasi model mentoring asrama ke sekolah tertentu, atau pelatihan guru yang menekankan pada keteladanan dan pendekatan holistik.
Seperti pepatah Arab yang dikutip penulis, “Syubbānul yaum rijālul ghad”: Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika kita ingin masa depan dengan pemimpin yang berintegritas, empatik, dan menjunjung tinggi perdamaian, maka kita harus memperbaiki ekosistem pendidikan yang membentuk mereka hari ini.
Pesantren, dengan warisan panjangnya, menawarkan secercah solusiyang patut dipertimbangkan dan diadaptasi dengan konteks kekinian. Krisis kekerasan di sekolah adalah panggilan mendesak untuk tidak lagi memandang pendidikan karakter sebagai pelengkap, tetapi sebagai inti dari proses pembelajaran.
Referensi:
Arifin, M. (2024). *Pendidikan Pesantren: Solusi atas Moralitas Anak Bangsa?*(Artikel orisinal yang dikembangkan). Wahid, A. & Geertz, C. (Konsep pesantren sebagai sub-kultur). Indonesian Heritage Foundation. (Konsep 9 Pilar Karakter dalam Arifin, 2024). Data dan Laporan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengenai kekerasan di lingkungan pendidikan.
