TIndakan KPU tersebut bisa dianggap melanggar HAM dan secara moral mencederai rasa keadilan terhadap mantan koruptor yang ingin berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara

MATARAM.lombokjournal.com –– Upaya KPU mempublish caleg Eks Koruptor, justru dinilai tidak demokratis dalam memberikan pencerahan dan pendidikan politik bagi masyarakat.

Terkesan KPU melanggengkan stigmatisasi buruk yang kekal yang dilekatkan pada mantan koruptor yang dianggap tidak bisa berubah menjadi warga negara yang baik .

Mantan koruptor yang telah menjalani masa hukuman harusnya diberikan kesempatan membuktikan perubahan perilakunya, bukan justru dihakimi dan di stigma buruk sepanjang hayatnya.

Demikian disampaikan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto dalam release media yg disampaikan ke media, Jumat (01/02)

Selanjutnya Bambang Mei menegaskan, tindakan KPU tersebut bisa dianggap melanggar HAM dan secara moral menciderai rasa keadilan terhadap mantan koruptor yang ingin berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini.

“KPU seharusnya fokus saja kepada penyelenggaraan pemilu 2019 agar berlangsung aman, jurdil dan demokratis, bukan ngurusin hal-hal diluar tupoksinya,” ujar Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH .
Menurut Direktur Mi6 , tujuan pemidanaan terhadap orang bersalah, termasuk koruptor secara garis besar memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi kesalahannya selepas menjalani masa hukuman.

“Dari konstruksi tujuan pemidanaan tersebut terlihat, para mantan Napi diharapkan tidak mengulangi perbuatannya yang salah,” tambahnya.

Lebih jauh Didu , panggilan akrab Bambang Mei F mengungkapkan apa etis dan adil jika para mantan napi koruptor justru terkesan distigma sebelum mereka diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berbuat baik , termasuk menjadi caleg.

M16 kuatir jika hal ini justru kontra produktif dalam konteks membangun persamaan hak didepan hukum. Padahal hukum sendiri mengenal asas nebis in idem yakni seseorang tidak boleh diadili/ dihukum untuk perkara yang sama.

“Nah ini orang sudah menjalani masa hukuman, seolah olah masih dianggap orang yang tetap bersalah, supaya masyarakat tidak memilih dan lain-lain ,” tambah didu.

Terakhir Mi6 mengimbau siapapun hendaknya menghargai hak asasi para mantan koruptor yang telah menjalani masa hukuman dan memberikan jalan untuk berpartisipasi menentukan pilihan politiknya tanpa harus di diskriminasi baik secara moral dan politik.

Me

Pemanfaatan jejaring medsos untuk mendukung pertumbuhan wirausaha baru, secara tidak langsung akan memberi edukasi masyarakat, bagaimana menggunakan medsos secara bijak sekaligus meminimalisir dampak negatifnya

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;    Pertumbuhan wirausaha baru tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya modal dan seberapa banyak pangsa pasar yang dipastikan menjadi konsumen pelanggan.

Sepanjang ada kemauan dan keberanian mencoba berusaha, pasti banyak terbuka jalan dan peluang untuk meraih kesuksesan.

Semangat ini selalu disampaikan Lalu Nofian Hadi ketika mengunjungi masyarakat di Lombok Utara dan Lombok Barat, terutama kelompok ibu-ibu dan generasi muda millenial.

“Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini luar biasa. Dan ini sebenarnya bisa menjadi modal untuk terciptanya wirausaha baru.Ini yang coba saya tanamkan ke masyarakat, harus ada mindset yang

mulai diubah bersama,” kata Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB dari PKS, Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara (KLU) dan Lombok Barat, Jumat ( 01/02).

Nofian mengatakan, jejaring media sosial merupakan bagian kemajuan IT yang bisa dimanfaatkan untuk wirausaha baru sebagai wadah promosi sekaligus transaksi.

“Pertumbuhan banyak start-up ternama di Indonesia, juga bermula dari wirausaha kecil yang mulai dipromosikan secara gratis melalui jejaring media sosial. Nah, kenapa di Lombok kita tidak bisa melakukannya?,” katanya.

Di daerah Lombok Utara dan Lombok Barat, sejumlah Desa yang dikunjungi Nofian memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Mulai potensi  sektor pertanian, kelautan dan perikanan, hingga sektor industry kerajinan.

Jika potensi ini bisa digali dan dikemas dengan baik, papar Nofian, tentu akan membawa manfaat ekonomis bagi masyarakat.

“Tapi harus ada yang mau memulai. Sebab potensi sebesar apa pun hanya akan tetap menjadi potensi dan tidak bermanfaat apa-apa  jika tidak mulai dikelola,” katanya.

Nofian mengaku pernah merasakan nikmatnya pisang goreng kampung yang dijual pelaku UMKM di Desa Medana, Tanjung, Lombok Utara.

Ia menilai, kalau saja produk pisang goreng itu diberi toping cokelat atau keju, atau dikreasikan lebih, tentu tak kalah dengan produk “pisang goreng gendut” yang sudah sukses menembus pasar di Kota

Mataram. Nilai ekonomis produk juga akan meningkat karena tampilan dan kemasan yang lebih menarik.

Untuk mendukung pemasaran, selain gerai offline tentu saja jejaring medsos dan Start-up bisa dimanfaatkan untuk promosi online. Dengan demikian, jangkauan pasar tidak terbatas pada radius maksimal gerai offline saja, tapi juga bisa ke luar lKabupaten.

“Pisang goreng ini hanya salah satu contoh kecil saja. Masih banyak jajanan, masakan kuliner, atau produk kerajinan yang sebenarnya bisa didorong lebih maksimal,” katanya.

Pemanfaatan jejaring medsos untuk mendukung pertumbuhan wirausaha baru, menurut Nofian, secara tidak langsung juga akan memberi edukasi pada masyarakat tentang bagaimana menggunakan medsos secara bijak sekaligus meminimalisir dampak negatifnya.

“Daripada ibu-ibu dan generasi muda kita hanya pakai Medsos untuk update-update status atau bahkan berkomentar yang tidak-tidak, lebih baik kan ini dimanfaatkan secara positif untuk usaha,”katanya.

Menurutnya, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru juga harus mulai memperhatikan hal ini terutama membangun basis jejaring start-up.

Selama ini, masalah klise wirausaha yang identik dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah soal akses permodalan, mutu produksi, dan juga jejaring pemasaran.

Namun, ada hal yang abai diperhatikan yakni sikap mental dan mindset masyarakat yang harusnya benar-benar dipersiapkan sebelum menekuni bidang usahanya.

“Ini yang terus saya lakukan ketika turun ke masyarakat. Saya coba ajak masyarakat untuk berpikir adaptif terhadap kemajuan teknologi, dari hal terkecil memanfaatkan medsos untuk mulai mempromosikan usaha,” katanya.

Bagi Nofian, usaha dengan modal sebesar apapun pasti akan mengalami susut omzet dan pendapatan jika tak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era milenial saat ini.

Ia bertekad jika kelak terpilih dan mendapat amanah duduk di kursi DPRD Provinsi NTB, hal utama yang akan dilakukannya adalah mendorong lebih banyak program ekonomi pemerintah yang menyentuh sector industri, UMKM, dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang sektor ini.

Me

HBK mengatakan, pelepasan Duta Gowes juga sebagai salah satu sarana untuk  komunikasi dan silahturahmi dengan masyarakat calon pemilih di Pulau Lombok

Lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) melepas Duta Gowes Keliling Lombok, Jumat sore (1/2) di Mataram.

Budayawan yang terkenal dengan julukan Seniman Bersepeda, Wing Sentot Irawan, yang didaulat menjadi Duta Gowes 2019, selanjutnya akan berkeliling pulau Lombok.

“Pelepasan Duta Gowes ini sebagai alternatif saya dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat Lombok,” kata HBK, dalam acara pelepasan.

Dalam perjalanan gowes keliling Lombok, Sentot sebagai Duta Gowes akan memotret kondisi masyarakat di pulau Lombok secara keseluruhan.

“Karena dengan waktu yang sempit dan dan daya jelajah terbatas, maka Duta Gowes menjadi salah satu upaya alternatif dan cara saya agar bisa memahami bagaimana kondisi riil yang aktual dan ter-update tentang daerah dan masyarakat di Lombok ini,” kata HBK yang juga Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil NTB II/Pulau Lombok.

Ia berharap dengan jelajah Duta Gowes keliling Lombok ini, pihaknya bisa mendapatkan gambaran dan memahami betul kondisi daereh dan masyarakat di Lombok, dengan laporan dari Duta Gowes.

“Inshaa Allah, kalau Tuhan mengizinkan saya mewakili masyarakat Lombok di gedung DPR nanti, saya akan paham prioritas apa yang harus saya lakukan. Supaya dharma bhakti dan kerja saya bisa betul-betul dirasakan masyarakat Lombok yang saya wakili,” katanya.

HBK mengatakan, pelepasan Duta Gowes juga sebagai salah satu sarana untuk  komunikasi dan silahturahmi dengan masyarakat calon pemilih di Pulau Lombok.

Wing Sentot Irawan sebagai Duta Gowes juga akan melakukan edukasi pada masyarakat yang dilintasinya untuk sadar politik.

Sentot akan memberi pemahaman pada masyarakat untuk ambil bagian dan berpartisipasi aktif, menyumbangkan suara mereka dalam Pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg.

“Ini penting, karena edukasi masyarakat uuntuk itu bukan hanya tugas penyelenggara (Pemilu) saja, tapi tapi tugas kita semua sebagai anak bangsa,” kata HBK.

Ia menegaskan, pesta demokrasi jujur, adil,  bebas, dan rahasia jadi impian dan harapan dari tumbuhnya demokrasi yang baik di Indonesia ini.

Dengan keberangkatan Duta Gowes itu, Sentot Irawan akan menemui masyarakat di ujung kampung dan ujung desa, sekaligus mengedukasi bagaimana masyarakat menghadapj moment Pemilu.

“(Pemilu) Ini merupakan moment satu hari yang sangat berarti dan menentukan bagi masa depan rakyat, bagi kedaulatan, dan masa depan umat. Kita masih prihatin dengan kondisi nasib rakyat, kedautalan, dan nasib umat, salah Salah satu solusi untuk perubahan adalah melalui Pemilu ini, baik Pileg maupun Pilpres,” katanya.

HBK menekankan, ia bersama semua kader Partai Gerindra, pengurus dan simpatisan, bertekad untuk bersama-sama melakukan Pemilu Damai dan Elegan.

“Kita ingin menang bermartabat dan (dengan cara) kstaria. Hasil kita adalah betul-betul keinginan dan pilihan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Wing Sentot Irawan mengatakan, penjelajahan keliling Lombok seperti ini merupakan kali ke empat yang ia lakukan terutama untuk isu lingkungan.

Namun misi kali ini lebih istimewa, karena selain isu lingkungan, ia juga akan membawa misi mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

“Saya mengapresiasi pak HBK dan teman-teman Gerindra. Kita saat ini sedang mengalami perubahan yang drastis terutama dari sisi lingkungan. Saya berharap pak HBK dan Gerindra juga mendorong semua kita untuk melampaui batas dan tidak stagnan berdiri pada posisi sekarang, tapi bisa melompat lebih jauh,” katanya.

Menurut Sentot, dunia ide dan gagasan saat ini selalu berubah dan berkembang. Hal ini memerlukan sistem imunitas yang dalam jangka panjang membuat kedaulatan tumbuh dengan sendirinya.

“Saya akan melakukan report berkala dari progress lintasan yang saya lalui,” katanya.

Sentot menjelaskan, perjalanan keliling Lombok sebagai Duta Gowes HBK ini akan dilakukan selama tiga hingga empat minggu ke depan.

Dilepas dari Mataram, Sentot dengan sepedanya akan melinatasi kawasan Senggigi, Lombok Barat, kemudian ke arah Pmenang, Lombok Utara menuju Bayan.

Dari Bayan, perjalanan Duta Gowes akan menuju Sambelia, Lombok Timur, kemudian Labuhan Lombok, Aikmel, Selong, Labuhan Haji, Sakra dan Keruak.

“Setelah itu baru masuk Lombok Tengah, Praya, kemudian ke arah Lombok Barat dan kembali ke Mataram,” kata Sentot.

Pelepasan Duta Gowes HBK dihadiri sejumlah Kader Partai Gerindra, Relawan HBK, para simpatisan, dan puluhan kaum millennial pencinta sepeda di Kota Mataram.

Dalam pelapasan itu, HBK melakukan pemotongan tumpeng yang diserahkan simbolik kepada Duta Gowes, Wing Sentot Irawan.

Me

[19:43, 1/2/2019] Bambang Mei: Tadi utk day by day sdh langsung dilokasi. Krn rekan2 tidak dilokasi , maka day by day saya usahakan esok . Tks?

Kunjungan kerja para Kepala OPD Pemprov NTB juga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi antar instansi di provinsi dan pemda di bawahnya

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah melakukan Kunjungan Kerja bersama 21 Kepala OPD Pemprov NTB  ke Kabupaten dan Kota Bima serta Kabupaten Dompu, Kamis (31/01).

Tiba di bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Gubernur disambut Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri dan Walikota Bima, H. M. Lutfi.

Gubernur Zul kemudian memimpin Rapat Terbatas (Ratas) dengan kedua Kepala Daerah tingkat itu bersama seluruh pejabat terkait, di Ruang VIP Bandara tesebut.

Salah satu tema ratas adalah membahas persoalan pengalihan sejumlah aset provinsi ke Kota Bima. Hal itu merupakan tindak lanjut setelah pertemuan pada 10 Januari 2019 antara Gubernur dengan Walikota Bima di Mataram.

Dari pertemuan itu disepakati penyerahan sejumlah aset lahan Provinsi NTB kepada Pemkot Bima untuk dikelola lebih baik, seperti lahan Kantor Walikota Bima dan beberapa lahan atau bangunan lainnya.

“Selain follow up soal aset provinsi dan kota Bima, saya juga ingin memperkenalkan para Kepala OPD Pemprov NTB yang baru dilantik 8 Januari lalu kepada para kepala daerah di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu beserta jajarannya. Dari sini, kami harapkan mampu memperkuat setiap koordinasi dan sinergi kerja sama antara Pemprov dengan pemda-pemda di NTB,” ungkap Gubernur Zul.

Walikota Bima H.M. Lutfi menyatakan apresiasi yang besar terkait kunjungan kali ini. Selain proses tindak lanjut persoalan aset yang relatif cepat, kunjungan kerja para kepala OPD Pemprov NTB juga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi antar instansi di provinsi dan pemda di bawahnya.

“Sebuah cara membangun tradisi yang baik, ketika Gubernur mengajak para Kepala Dinas, Badan atau Biro di Pemprov untuk turun ke lapangan atau ke pemda-pemda di seluruh wilayah NTB, di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Komunikasi dan koordinasi kami pasti akan lebih lancar dan baik,” papar Walikota Bima, M. Lutfi.

Dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, rombongan Gubernur NTB langsung menuju ke Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, untuk bertemu warga setempat. Di kawasan pusat perbukitan jagung Bima itu, Gubernur menggelar dialog beragam tema dengan masyarakat. Warga pun antusias menanyakan maupun mengeluhkan beragam persoalan mereka.

Mulai dari pembenahan akses jalan, akses layanan kesehatan dan infrastruktur pendidikan, persoalan riil pupuk dan bibit pertanian serta irigasinya, hingga kelayakan tempat ibadah, lapangan olahraga dan ruang publik lainnya.

Gubernur langsung menginstruksikan setiap Kepala OPD yang memiliki kapasitas untuk menjawab maupun mencarikan solusi secepatnya.

“Di tengah teriknya Kamis siang ini, seluruh aspirasi dan masukan warga itu langsung saya mintakan tanggapan dari para Kepala OPD terkait, tentunya yang punya otoritas dan kewenangan hingga tingkat bawah. Sehingga tak perlu waktu lama untuk bisa disegerakan realisasinya secara konkret.” Jelas Gubernur.

Dari Desa Rite, rombongan bergeser ke Kota Bima, untuk bersilaturrahim dengan Walikota Bima. Di tengah perjalanan, rombongan kerap harus berhenti di sejumlah titik karena banyaknya warga setempat yang mengetahui bahwa orang nomor satu di NTB sedang melewati daerah mereka, dan minta ingin bertemu, sekadar bersalaman, berfoto bersama hingga menawarkan untuk mampir mengudap dan minum di rumah mereka.

“Banyaknya warga yang mengetahui konvoi rombangan kami, membuat iring-iringan kendaraan rombongan terpaksa berhenti atau melipir ke pinggir jalan secara spontan. Selain bertemu langsung, saya juga senang hati melayani keinginan warga sekitar yang mau bersalaman atau berfoto bersama. Bahkan sempat menikmati jagung bakar ramai-ramai di kawasan perbukitan jagung di Ambalawi.” celetuk Gubernur Zul.

Jelang petang hari, iring-iringan kendaraan Pemprov NTB sampai di Pendopo Rumah Dinas Bupati Dompu, disambut Bupati Dompu Bambang M. Yasin.  Tak menunggu lama, Gubernur Zul, Bupati Dompu berserta jajaran Kepala OPD Pemprov NTB langsung menggelar rapat koordinasi terbatas terkait beragam hal yang menjadi isu strategis.

Mula

Asal pasien mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, tidak perlu khawatir karena bisa dijamin BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS  ;    Kesehatan merupakan harta sangat berharga di dalam hidup. Ketika kesehatan itu pergi dan penyakit datang, apa saja akan dilakukan. Bukan tidak mungkin harta yang ada juga akan dihabiskan demi harga sebuah kesehatan.

Ketut Helmi Ardy (28), seorang peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah merasakan sendiri betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk mendapatkan nikmat sehat.

Pria yang terdaftar dalam kategori Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) ini mendadak mengalami nyeri dan sesak di dadanya. Begitu sakit akibat sesak yang ia rasakan sehingga saat itu juga ia segera dilarikan keluarganya ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar di Kota Mataram.

“Rasanya sesak, panas, sampai lemas bahkan hampir tidak sadarkan diri. Hari itu juga tanpa pikir biaya, saya langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Saya sudah setengah sadar waktu dibawa ke sini. Saya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Kota Mataram,” ujar Ketut ketika ditemui kala mendapat perawatan RS. Islam Siti Hajar, Kamis (31/01).

Ketut menceritakan kalau saat itu keluarganya sudah panik melihat kondisinya yang nyaris tak sadar. Keluarganya sudah tidak kepikiran apa-apa lagi. Berapa pun biayanya, dari mana pun nanti mengumpulkan biaya, yang penting sudah sampai di rumah sakit dulu.

“Untung saat itu istri saya teringat kalau kami sekeluarga sudah punya kartu JKN-KIS. Karena tidak pernah dipakai, jadi memang sempat terlupakan. Begitu ingat punya KIS, kami langsung merasa aman soal biaya. Jujur kami tidak tahu lagi kalau harus berobat umum berapa besar biaya yang harus kami keluarkan, apalagi Rumah Sakit tempat saya dirawat ini adalah rumah sakit swasta bukan milik pemerintah,” lanjutnya.

Dia juga menerangkan kalau keluarganya tidak mengalami kesulitan seperti banyak yang diisukan orang di luar sana. Menurutnya, asal pasien mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, tidak perlu khawatir karena bisa dijamin BPJS Kesehatan.

“Saya juga heran susahnya dimana seperti yang orang bilang. Tidak ada susah-susahnya. Saya sudah buktikan sendiri. Dalam keadaan darurat dibawa ke IGD, setelah stabil di bawa ke ruang perawatan. Kalau ditanya nyaman apa tidak, ya harus dibuat nyaman. Namanya kita mendapatkan fasilitas umum. Harus bisa maklum dan sabar menunggu karena kan bukan milik pribadi. Yang penting bisa segera pulih,” ucap Ketut sambil tersenyum.

ay/yn/jamkesnews

Narasumber : Ketut Helmi Ardy

Banyak peserta yang diselamatkan seperti biaya cuci darah, operasi jantung, kanker, pengobatan stroke, dan berbagai penyakit kronis berbiaya tinggi lainnya

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS  ;   Ahmad Sukron (33) adalah seorang pekerja di salah satu badan usaha di Kota Mataram. Pria yang sering dipanggil Sukron ini sudah 5 tahun terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sukron mengungkapkan, dirinya dan keluarga sangat terbantu dengan adanya program JKN-KIS. Saat ditemui oleh tim Jamkesnews di rumahnya, Sukron menceritakan pengalamannya yang dialaminya selama berobat menggunakan Kartu JKN-KIS.

Diceritakannya, pertama kali menggunakan kartu JKN-KIS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada saat awal BPJS Kesehatan berdiri ia pernah ditarik biaya. Namun, memang dari awal ia sudah diingatkan oleh petugas rumah sakit karena tambahan vitamin yang dimintanya di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

Bapak dua orang anak ini juga mengatakan, dirinya dan keluarga tidak merasa dibebani oleh biaya obat tersebut karena ia berfikir biaya pengobatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sudah luar biasa bagus.

Menurutnya, harga obat yang ia beli tidak seberapa harganya dengan total biaya pengobatan yang di tanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Setiap kali saya berobat saya selalu ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terlebih dahulu, setelah itu saya mendapat rujukan ke rumah sakit,” tuturnya.

Ia bersyukur sekali , untuk pengobatannya bisa dilayani dengan gratis. Tidak seperti sebelum adanya BPJS Kesehatan, Ia bersama keluarga harus mengeluarkan biaya besar untuk hal tersebut.

“Alhamdulillah, semua biaya pengobat yang diperlukan selama ini selalu terpenuhi tanpa biaya sedikitpun baik di FKTP maupun di rumah sakit tentunya,” jelasnya seraya menunjukkan kartu JKN KIS miliknya.

Meskipun baru lima tahunan berjalan, namun BPJS Kesehatan sudah banyak membantu masyarakat dalam mengatasi risiko ekonomi karena sakit.

Banyak peserta yang diselamatkan seperti biaya cuci darah, operasi jantung, kanker, pengobatan stroke, dan berbagai penyakit kronis berbiaya tinggi lainnya. Termasuk dikarenakan adanya sistem gotong-royong yang ada di dalam BPJS Kesehatan.

“Bagi saya, memanfaatkan program JKN KIS ini bukan hanya menolong diri kita sendiri dan keluarga dekat, tapi juga bisa menolong orang lain,” ujar Sukron.

ay/yn/jamkesnews

Narasumber : Ahmad Sukron

Melalui JKN-KIS, banyak orang yang tertolong dan dibantu saat membutuhkan perawatan kesehatan tanpa memandang jenis penyakitnya termasuk penyakit hipertensi

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS ;     Darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.

Penyakit jenis ini dapat terjadi ketika tekanan darah yang mengalir di dalam tubuh kita menjadi lebih tinggi dan d atas tekanan darah normal yang dianjurkan.

Biasanya, tekanan darah yang normal pada manusia  berkisar pada angka 120–140 mmHg untuk kisaran besaran yang di atas (sistolik), dan 80–90 mmHg untuk kisaran besaran di bawahnya (diastolik).

Sunarti (70) adalah seorang istri pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang tinggal di Kota Mataram. Ia menceritakan pengalamannya selama menjadi peserta JKN-KIS.

Kala ditemui di rumahnya, Sunarti mengatakan, dirinya sudah bertahun-tahun menderita penyakit hipertensi dan setiap bulannya  harus kembali ke Dokter Keluarga untuk mengambil obat.

Banyak pantangan makanan yang harus diikutinya, dan mengonsumsi obat yang telah diberikan dokter agar berobat jalan hasilnya tidak sia-sia. Alhamdulillahada program JKN-KIS sangat meringankan Sunarti.

”Selama menggunakan JKN-KIS tidak ada masalah dalam pelayanan dan biaya pengobatan, semua lancar-lancar saja, yang penting rajin bertanya dan ikuti prosedurnya. Program JKN-KIS ini memang banyak membantu dan memiliki manfaat yang sangat besar buat kita, karena program gotong-royongnya. Bagaimana jadinya kalau tidak ada JKN-KIS, karena biaya berobat saat ini pasti mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Sementara kalau menggunakan JKN-KIS, setiap berobat cukup dengan menunjukan kartu KIS, syukurnya tidak pernah repot, tidak pernah dipersulit, aman saja pokoknya. Obat diterima setiap bulannya dan antri di Dokter Keluarga pun nyaman, jadi nggak terasa capek,” ujar Sunarti

Sunarti selama ini banyak dengar berita tentang peserta JKN-KIS yang menunggak atau hanya membayar iuran saat sakit saja.

Ia sangat mendukung program JKN-KIS yang memberlakukan tidak aktif kepesertaannya ketika si peserta tidak rutin membayar iuran setiap bulannya, sebab kebanyakan dari peserta hanya membayar iuran di saat sakit saja dan di kala membutuhkan pertolongan kesehatan.

Sunarti sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan. Melalui JKN-KIS, banyak orang yang tertolong dan dibantu saat membutuhkan perawatan kesehatan tanpa memandang jenis penyakitnya termasuk penyakit hipertensi seperti yang pernah dialaminya.

”Semoga program ini terus berjalan,” harap Sunarti.

ay/yn/jamkesnews

Narasumber : Sunarti

Awal Februari seluruh personel fasilitator dari TNI, bersama 766 fasilitator dari PUPR susah bisa melakukan tugasnya

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Doni Monardo melepas para fasilitator terpadu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Pemprov NTB, Rabu (30/01).

Doni menyampaikan, 1.523 personel yang dilepas bertanggung jawab menjadi fasilitator pembangunan rumah rusak berat. Belum seluruh personel hadir lantaran masih ada yang mengikuti bimbingan teknis.

Dia mengharapkan, awal Februari seluruh personel fasilitator dari TNI, bersama 766 fasilitator dari PUPR susah bisa melakukan tugasnya.

“Ini pun kita rasakan masih kurang dan pemda mengusulkan tambahan seribu personel dari TNI yang berkualifikasi di bidang kontruksi,” ujar Doni.

Doni menyampaikan dampak gempa yang melanda wilayah NTB tidak hanya berdampak saat bencana tersebut terjadi, namun hingga saat ini dampaknya masih sangat dirasakan oleh masyarakat.

“Kepedulian kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat pasca terjadinya gempa,  mengingat banyak dari masyarakat NTB yang rumahnya rusak berat akibat gempa,” kata Doni.

Doni menilai kehadirian fasilitator di tengah masyarakat ini harus dapat memberikan solusi guna membantu masyarakat  dalam pembuatan administrasi.

“Fasilitator juga diharapkan dapat mendampingi seluruh proses yang dilakukan pokmas dalam percepatan rekonstruksi rusak berat sehingga nantinya masyarakat dapat kembali menempati hunian yang layak seperti sebelum terjadinya gempa,” ucap Doni.

Doni berpesan fasilitastor dari TNI, Polri, dan  masyarakat dapat bersinergi serta saling berkoordinasi secara terus-menerus sehingga pelaksanaan rekonstruksi rumah rusak berat ini dapat berjalan dan mencapai hasil yang maksimal.

“Dalam hal ini fasilitator dan para Babinsa agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas di lapangan sehingga tepat sasaran dan tepat waktu,” lanjut Doni.

Doni berharap melalui pelepasan dan pemberangkatan fasilitator ini akan memperlancar percepatan rekonstruksi rusak berat pascagempa. Dengan demikian kondisi kehidupan masyarakat NTB, khususnya masyarakat yang terdampak gempa dapat kembali seperti semula sebelum terjadinya gempa.

AYA

Kehadirian fasilitator ditengah-tengah masyarakat ini harus dapat memberikan solusi guna membantu masyarakat atau Pokmas dalam pembuatan administrasi

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Doni Monardo selaku Inspektur Upacara pelepasan para fasilitator tepadu percepatan rehab rekonstruksi rumah rusak berat pasca gempa NTB di halaman Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/1).

Dalam sambutannya, Kepala BNPB RI menyampaikan dampak gempa bumi yang melanda wilayah NTB tidak hanya berdampak saat bencana tersebut terjadi, namun hingga saat ini dampaknya masih sangat dirasakan oleh masyarakat.

“Kepedulian kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat pasca terjadinya gempa,  mengingat banyak dari masyarakat NTB yang rumahnya rusak berat akibat gempa  bumi,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Letjen TNI Doni Monardo, kehadirian fasilitator ditengah-tengah masyarakat ini harus dapat memberikan solusi guna membantu masyarakat atau Pokmas dalam pembuatan administrasi.

“Fasilitator juga diharapkan dapat mendampingi seluruh proses yang dilakukan Pokmas dalam percepatan rekonstruksi rusak berat, sehingga nantinya masyarakat dapat kembali menempati hunian yang layak seperti sebelum terjadinya gempa bumi,” harapnya.

Selain itu, sambung mantan Danjen Kopassus tersebut, fasilitastor yang diterjunkan baik dari TNI, Polri maupun dari masyarakat ini hendaknya dapat bersinergi dilapangan serta saling berkoordinasi secara terus-menerus, sehingga pelaksanaan rekonstruksi rumah rusak berat ini dapat berjalan dan mencapai hasil yang maksimal.

Dalam hal ini fasilitator dan para Babinsa agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dilapangan sehingga tepat sasaran dan tepat waktu.

Mengakhiri sambutannya, Kepala BNPB RI berharap melalui pelepasan dan pemberangkatan fasilitator ini  akan memperlancar percepatan rekonstruksi rusak berat pasca gempa, dengan demikian kondisi kehidupan masyarakat NTB khususnya masyarakat yang terdampak gempa dapat kembali seperti semula sebelum terjadinya gempa.

Usai menggelar upacara pelepasan, acara dilanjutkan rapat koordinasi penanganan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak berat akibat gempa.

Sebagai informasi jumlah fasilitator rumah rusak ringan dan rusak sedang baik Babinsa dan sipil sebanyak 1500 orang, sedang fasilitator untuk rumah rusak berat sebanyak 2289 dan akan dilakukan penambahan sebanyak 1000 orang fasilitator.

Dan juga akan didatangkan pasukan tenaga ahli konstruksi dari Zeni Konstruksi dan Zeni Bangunan sebanyak 1000 orang Prajurit, sehingga total keseluruhan sebanyak 4.789 orang.

Upacara pelepasan yang diikuti oleh seluruh fasilitator terpadu baik dari TNI Polri (Babinsa dan Babinkamtibmas) dan sipil tersebut dihadiri, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., bersama Wakil Gubernur NTB Dr. H. Sitti Rohmi Djalillah, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Waka Polda NTB Brigjen Pol Tajudin, Danlanal Mataram, Danlanud TGKH. ZAM Rembiga, Forkopimda Kabupaten/Kota Se NTB, Kepala BPBD NTB dan Kepala SKPD Provinsi NTB.

AYA

Peserta yang berminat saat ini sudah mencapai angka 1700 orang.  Mereka akan melewati seleksi kesehatan dan bagi yang sudah siap akan dibekali pelatihan bahasa asing gratis

MATARAM.lombokjournal.com — Mahasiswa yang lulus seleksi bea siswa ke luar negeri hendaknya diprioritaskan bagi yang gigih dan punya semangat belajar tinggi, meski keterampilan bahasanya masih tingkat dasar.

Penegasan itu disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah pada  rapat singkat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB di Jl.Pendidikan 19A Rabu (30/01)

Ditegaskannya, Program Beasiswa belajar ke luar negeri yang dijalankan pemerintah daerah saat ini, sudah berjalan dengan baik dan lancar.

Menurut Gubernur, dengan modal semangat yang kuat, mahasiswa yang ingin belajar ke luar negeri akan lebih mudah menjalani proses belajar dengan baik.

“Saya ingin jangan sampai anak NTB yang punya kemampuan bahasa minim tidak jadi berangkat,” tegas Doktor Zul

Untuk itu, gubernur mengingatkan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB agar memfasilitasi masyarakat yang ingin belajar ke luar negeri, dengan menyiapkan peserta melalui pelatihan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin

Menangapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB H. Muh. Suruji mejelaskan program beasiswa ke luar negeri pemerintah daerah telah berlangsung selama 4 tahun, namun saat ini gubernur memerintahkan agar pelaksanaannya ditingkatkan lagi, sehingga pemuda di NTB lebih banyak lagi belajar ke luar negeri.

Ia menambahkan peserta yang berminat saat ini sudah mencapai angka 1700 orang.  Mereka akan melewati seleksi kesehatan dan bagi yang sudah siap akan dibekali pelatihan bahasa asing gratis.

AYA/Hms