Keputusan gubernur menempatkan seorang dokter sebagai sekretaris di Dinas Pariwisata sangat tidak lazim. Terlebih di tengah daerah ini kekurangan tenaga dokter

MATARAM.lombokjournal.com —  Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah tidak se-enaknya memutasi pejabat tanpa memikirkan kompetensi dan kebutuhan jabatan.

“Kami menghargai kewenangan yang dimiliki gubernur dalam menempatkan para pembantunya dan jajarannya. Tapi, di sisi lain gubernur juga jangan asal comot pejabat,” kata Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM DPRD NTB Makmun di Mataram, Rabu (9/1)

Ia menilai, penempatan pejabat yang dilakukan Gubernur Zulkieflimansyah dan wakilnya Hj Sitti Rohmi Djalilah pada mutasi 26 jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Senin (7/1) patut dipertanyakan, terutama penempatan personel di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Seorang dokter menjadi Sekretaris Dinas Pariwisata. Ini patut kita sayangkan. Di tengah kita mengalami kekurangan tenaga medis, apalagi seorang dokter yang tugasnya di Pulau Sumbawa, seharusnya itu dipikirkan, mengingat kebutuhan dasar kita di bidang kesehatan sangat kurang,” jelasnya.

Menurut Makmun, kalau alasan gubernur menempatkan seorang dokter menduduki jabatan di Dinas Pariwisata karena ingin menjadikan NTB, khususnya Lombok sebagai destinasi “medical tourism” pada masa mendatang, itu juga tidak tepat. Sebab, menurutnya masih banyak hal lain yang perlu juga dipikirkan, daripada memikirkan pariwisata yang dikaitkan dengan medis.

“Kita tahu pariwisata terkait bidang kesehatan belum begitu populer di Indonesia, banyak daerah yang juga belum mengembangkannya. Saya tahu gubernur mungkin memiliki pertimbangan lain, tapi perlu diingat kita ini kekurangan tenaga medis, lebih-lebih seorang dokter,” katanya.

Anggota DPRD NTB lainnya TGH Hazmi Hamzar memandang keputusan gubernur menempatkan seorang dokter sebagai sekretaris di Dinas Pariwisata sangat tidak lazim. Terlebih di tengah daerah ini kekurangan tenaga dokter.

“Apa kata orang, menempatkan seorang dokter di luar bidangnya, seperti tidak ada manusia saja untuk posisi itu,” ucapnya.

Seharusnya, kata dia, gubernur memikirkan bagaimana meningkatkan pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Mulai dari tenaga perawat, dokter hingga alat kesehatan. Bukan justru mengurangi tenaga medis.

“Ini masih banyak kepentingan daerah yang harus dipikirkan, bukan hanya itu saja. kalau itu sudah tidak ada orangnya dan sifatnya darurat dimungkinkan melakukan hal itu,” katanya.

Karena itu, ia meminta gubernur tidak berpikir aneh-aneh untuk sekadar berambisi NTB menjadi destinasi kesehatan, namun tidak siap dalam infrastrutur kesehatan dan sumber daya manusia (SDM).

“Kita memahami ada hak prerogatif gubernur di situ. Tapi, jangan juga kita mengabaikan yang lain, hanya karena kita ingin menjadi sorotan. Dalam artian indah hanya di kata-kata (promosi) tapi kenyataanya tidak demikian,” katanya.

Sebelumnya, Senin (7/1), Gubernur NTB Zulkieflimansyah memutasi 26 pejabat di lingkungan Pemprov NTB.

Salah satu di antaranya memutasi dr Syamsul Hidayat dari Direktur Rumah Sakit HL Manambai Abdul Kadir di Pulau Sumbawa menjadi Sekretaris Dinas Pariwisata NTB.

Posisinya digantikan dr Arindra Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan RS HL Manambai Abdul Kadir.

AYA

Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB Dr Hj. Sitti Rohmi Djalillah menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Ri Jl.Merdeka Utara No.15 Jakarta, Rabu (09/01).

Dalam rapat yang membahas penanganan Musibah Gempa Bumi NTB dan Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur dan Wagub menghadap Wakil Presiden melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa NTB.

Bersama Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, Kelak BPBD, Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Sosial NTB, Gubernur melaporkan sejumlah hal kepala Wakil Presiden.

Namun, saat ini yang perlu menjadi perhatian kata Gubernur adalah fleksibilitas Pemerintah daerah untuk membangun rumah.

“Kalau bisa Pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang dibangun,” ungkap Gubernur di hadapan Wapres, Menko PMK, Menko Polhukam, Kepala Bappenas dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga.

Gubernur menyontohkan, saat ini banyak masyarakat yang sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti bedek bambu yang menurut masyarakat juga tahan gempa.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Ummi Rohmi menyampaikan sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.

Menurut Wagub, Dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau ngendap kalau fasilitator masih kurang.

“Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1400 orang fasilitator,” Jelas Ummi Rohmi.

Hal kedua yang disampaikan Ummi Rohmi terkait pencairan Dana yang dilakukan dua tahap.

“Mohon jangan ada pencairan 50 persen – 50 persen, sebab dua Kali administrasinya,” pintanya kepada Wapres.

Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimultan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan dan usulan tindak lanjut.

Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun.

Terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK).

Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK.

Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka Rekening bank sekitar  1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK. Dan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.

Mengenai Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA sebanyak 3.855 unit, RIKA sebanyak 7.298 unit dan RIKO sebanyak 6.124 unit.

Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RIKA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit.

Sedangkan total jumlah RIKA yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak sebanyak 3.996. rinciannya, Lombok Barat 585, Kabupaten Lombok Tengah 518, Kabupaten Lombok Timur 934, Lombok Utara 1.003 Mataram 448, Sumbawa 467 Dan Sumbawa Barat sebanyak 41.

Wapres memberikan arahan Menteri terkait untuk segara menambah fasilitator. Sehingga Pembangunan Huntap di NTB dapat berjalan capat dan lancar.

“Saat ini Pembangunan itu harus tepat dan benar,” jelas Jusuf Kalla. Selain itu, Wapres meminta sejumlah pihak seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang Pembangunan Huntap di NTB

AYA/hms

Diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini  mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa dari sebelumnya sebanyak 92,4 juta jiwa.

Penambahan kuota ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dalam hal peningkatan cakupan kepesertaan.

“Ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018). Ini merupakan kabar baik, diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf, Selasa (08/01).

Iqbal menerangkan, penambahan kuota PBI-JK ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.

“Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menggandeng kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar dia.

Sepanjang tahun 2018 dilakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) yang dilakukan Kemensos sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis NIK.

Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI-JK yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia atau memiliki NIK ganda.

BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos. Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI-JK tersebut untuk diperbaharui.

Hingga 3 Januari 2019, tercatat 215.860.046 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS.

BPJS Kesehatan juga bermitra dengan 23.011 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.475 rumah sakit (termasuk klinik utama).

Rr / sumber; Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat kala itu, kerugian secara materil diprediksi mencapai Rp 222,5 miliar

LOMBOK BARA.lombokjournal.com — Masa tanggap darurat bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun lalu menghadirkan semangat solidaritas dan kemanusiaan secara nasional.

Banyak pihak telah memberikan bantuan, baik tenaga, pikiran, uang, bahkan logistik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa di Pulau Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat saat iti berinisiatif membuka rekening untuk memberi kesempatan banyak pihak membantu dalam bentuk uang.

Sisanya yang terbanyak adalah pihak-pihak yang membantu secara langsung ke masyarakat tanpa berkoordinasi dengan pos komando utama tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

“Mereka turun langsung menyalurkan bantuan berupa logistik maupun para relawan yang langsung mendampingi warga di titik-titik pengungsian,” ujar Bupati Lobar Fauzan Khalid di Lombok Barat, NTB, Senin (7/1).

Fauzan mengaku berterima kasih kepada semua pihak, baik warga masyarakat Lombok yang tidak terdampak maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Fauzan menilai, bencana gempa telah memberikan pelajaran berharga bahwa Lombok Barat tidak sendiri menghadapi bencana.

“Kami banyak dibantu oleh berbagai pihak untuk menghadapi masa tanggap darurat dan pascamasa tanggap darurat. Kalau sendiri, kami pasti tidak mampu,” kata Fauzan.

Fauzan menyampaikan hikmah terbesar bencana gempa bagi warga dan umumnya bangsa Indonesia adalah tumbuh suburnya semangat solidaritas sosial, saling tolong menolong, dan saling menghibur antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Kepala BPBD Lombok Barat Mohammad Nadjib pun mencatat pihak-pihak yang memberikan bantuan melalui pos komando sebanyak 248 pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas.

“Mereka yang melalui posko, pasti kita catat. Rata-rata memberikan bantuan berupa logistik,” kata Nadjib.

Sedangkan bantuan pihak ketiga dalam bentuk uang dan melalui rekening BPBD, tambah Nadjib, berjumlah lebih dari Rp 1,69 miliar.

“Kita dibantu oleh Baznas Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1 miliar, sisanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, Garut, Sangihe, Asosiasi DPRD Kab/Kota se Indonesia, Ikatan Alumni Sunan Kalijaga, dan banyak lagi lainnya,” lanjut Nadjib.

Bantuan tersebut, tambah Nadjib, belum termasuk bantuan pembangunan infrastrukrur berupa sekolah, dan tempat ibadah.

“Dalam proses pencatatan dan penggunaannya, BPBD sepenuhnya didampingi oleh BPKP dan  Inspektorat. Semua catatan keuangan didampingi oleh mereka,” ucap Nadjib.

Sekretaris Daerah Lombok Barat Mohammad Taufiq memastikan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur sejumlah Rp 300 juta adalah untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) buat warga.

“Menurut mereka, jumlah ini adalah untuk pembangunan huntara. Dalam waktu dekat, Bupati Kediri akan datang mengecek realisasi penggunaannya. Saya minta jangan sampai kita mempermalukan Lombok Barat, apalagi sampai realisasinya seadanya. Semua harus kita pertanggung jawabkan,” kata Taufiq.

Taufiq menyampaikan seluruh huntara harus dibangun di satu titik lokasi, yaitu di Sidemen, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar.

Untuk diketahui, bencana gempa pertengahan tahun lalu menimpa ratusan ribu warga Lombok Barat, terutama di empat  Kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Narmada.

Ratusan ribu warga terpaksa menghuni pengungsian yang seadanya. Catatan terakhir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, paling sedikit 44 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Beberapa waktu kemudian menjalar penyakit malaria yang membuat pemerintah terpaksa menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kecamatan.

Selain dampak kepada manusia, gempa tersebut telah mengakibatkan kerusakan terhadap 72.222 rumah, 221 rumah ibadah, 87 sekolah atau madrasah, 4 jembatan, 60 tanggul, dan 129 toko/kios.

Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat kala itu, kerugian secara materil diprediksi mencapai Rp 222,5 miliar

AYA

Dari hasil koordinasi dan sidak Dinas Perdgangan NTB ke pergudangan milik Bulog NTB, terpantau stok beras bagi masyarakat NTB masih siap hingga 14 bulan ke depannya

 MATARAMlombokjournal.com —  Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Putu Selly Andayani mengatakan harga bahan pokok di NTB pada awal tahun masih terpantau stabil.

Hal ini dikatakan

Sellymengatakan itu usai meninjau Pasar Kebon Roek di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, Selasa (08/01).

Selly menyampaikan tinjauan ini guna memantau ketersedian pasokan barang kebutuhan pokok pada awal 2019.

Selain mengecek arus distribusi sembako lancar atau tidak, kata Selly, tinjauan ini juga memastikan agar tidak terjadi lonjakan harga bahan pokok pada awal tahun.

“Tadi terpantau harga beras, gula, minyak goreng, ikan dan daging semuanya masih stabil. Kalaupun ada komoditi yang naik, tetap harganya masih terjangkau oleh pembeli,” katanya.

Selly menjelaskan, harga beras jenis premium terpantau stabil dengan harga Rp 11 ribu per kg.

Termasuk harga beras jenis medium yang kisarannya Rp 10 ribu per kg. Harga daging juga masih ideal sebesar Rp 30 ribu per kg. Padahal, harga eceren terendahnya (HET) mencapai Rp 105 ribu per kg.

“Yang pasti, kalau kondisi inflasi itu, petani senang tapi masyarakat pusing. Sebaliknya, jika kondisi deflasi, maka petani menangis, sementara ibu-ibu akan senang. Jadi, kami akan intensif tetap melakukan pengawasan terkait dengan ketersedian stok sembako jangan sampai lengah,” kata Selly.

Terkait kondisi pasokan beras pada 2019. Selly menambahkan, dari hasil koordinasi dan sidaknya ke pergudangan milik Bulog NTB, terpantau stok beras bagi masyarakat NTB masih siap hingga 14 bulan ke depannya.

Bahkan, menurut Selly, pihak Bulog terus melakukan operasi pasar (Op) hingga ke wilayah pelosok pasar-pasar di wilayah Kabupaten Bima hingga saat ini.

“Usai sidak ini, pengawasan dan koordinasi dengan distributor, Bulog dan Polda NTB akan terus dilakukan, sebab target kami tidak lain jangan sampai ada penimbunan barang yang dilakukan oknum dengan alasan mencari keuntungan yang lebih besar, sehingga merupakan rakyat NTB,” jelas Selly.

AYA

Gubernur juga ingin memastikan kestabilan harga–harga di awal tahun

MATARAM.lombokjoutnal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Wakapolda NTB beserta rombongan melakukan peninjauan ke Pasar Kebun Roek, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Selasa (08/01).

Selain bertegur sapa dengan pedagang dan pembeli, orang nomor satu di NTB itu juga mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan kepadanya.

Gubernur juga ingin memastikan kestabilan harga – harga di awal Tahun.

Beberapa hal yang disampaikan masyakat, di antaranya adalah adanya pedagang yang berjualan di bagian pasar yang seharusnya menjadi jalan serta kondisi dari pasar itu sendiri.

“kita juga melihat ada aset pemerintah namun ini tidak dipakai, padahal bangunannya ada. Kita akan segera berkoordinasi dengan pusat” ujar Gubernur Zul.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga melihat apa-apa sarana prasarana yang ada di Pasar Kebon Roek.

Melihat kondisi yang seperti itu Gubernur mengimbau dan berharap agar pihak terkait dan seluruh masyrakat dapat menjaga kondisi pasar Kebon Roek.

“Namanya mengurusi pasar, gampang-gampang susah. Kadang-kadang ada bangunannya tapi belum mau didiami. Saya yakin kedepannya akan kita usahakan lebih baik,” kata Gubernur Zul.

Dalam kunjungan ke pasar kali ini, Gubernur juga menyempatkan membeli ikan di salah satu pedagang. Ikan dengan berat 54 kg ini dibeli seharga 2.2 juta rupiah.

Ibu Ramlah selaku penjual mengaku sangat kaget dan terkesan, Gubernur NTB berkunjung di pasar dan membeli dagangan miliknya.

“Terima kasih Pak Gubernur, semoga Pak Gubernur makin sukses,” ucap Bu Ramlah sembari tersenyum.

Berdasarkan Pantauan Humas Dan Protokol Provinsi NTB, turut mendampingi Gubernur, Kadis Perdagangan Provinsi, Karo Perekonomian Provinsi , Kadis Peternakan Provinsi, dan Kadis Perdagangan Kota Mataram.

AYA/HMS

Tidak ada pemberhentian kerja sama BPJS dengan belasan RS tersebut

MATARAM.lombokjournal.com  — Layanan kesehatan  dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di wilayah kerja Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berjalan lancar.

Poses layanan di 13 rumah sakit (RS) di wilayah kerja Mataram dan sekitarnya yang bekerja sama dengan BPJS masih berjalan normal.

Hal ini dikatakan Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali. Dijelaskannya,

tidak ada pemberhentian kerja sama BPJS dengan belasan RS tersebut.

“Alhamdulilah di wilayah kantor cabang (Mataram) kami masih lancar,” ujarnya Senin (0 7/01)

Meski demikian, kata Ali, terdapat dua RS yakni RS Mata Provinsi NTB di Mataram dan RS Awet Muda di Narmada, Lombok Barat, yang mendapat rekomendasi perpajangan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Hal ini berdasarkan peraturan terkait akreditasi rumah sakit ini sesuai dengan Permenkes nomor 99 tahun 2015. Kata Ali, Kementerian Kesehatan saat ini memberikan kesempatan pada rumah sakit untuk mengurus akreditasi hingga Juni 2019.

“Ini akan diproses pada 2019 sesuai dengan rekomendasi diharapkan dapat selesai akreditasinya paling lambat Juni nanti,” jelas Ali.

AYA

Bantuan yang diberikan tersebut untuk pembangunan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —   Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan bantuan puluhan miliar untuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan sekolah.

Sebelumnya, KLU juga mendapatkan bantuan ratusan ton beras dari Pemprov DKI Jakarta.

“Kita memberikan dukungan untuk membangun kembali sekolah di Lombok Utara ini dan Lombok Timur,” ujar Anies usai penyerahan bantuan rehab rekon pascagempa, Jumat (4/1)

Ia menuturkan, bantuan yang diberikan pada Pemda KLU sebesar Rp 19,2 miliar.

Jumlah ini ditambah lagi dengan sumbangan pegawai Pemprov DKI Jakarta yang dikumpulkan melalui basis Badan Infaq Sadaqoh sebesar Rp 4,4 miliar. Sehingga total bantuan untuk KLU sebesar Rp 23,6 miliar.

“Sedangkan Lombok Timur senilai Rp 10 miliar,” kata Anies.

Penyerahan bantuan diberikan kepada Bupati KLU Najmul Akhyar, yang disaksikan langsung Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, perwakilan Pemda Lombok Timur, bersama kepala SKPD se KLU dan warga sekitar di SMPN 2 Tanjung, Dusun Cupek Desa Sigarpenjalin Kecamatan Tanjung.

Bantuan yang diberikan tersebut untuk pembangunan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Salah satu contoh seperti di Desa Sigarpenjalin  akan membangun rumah sementara yang bisa dirancang cepat. Rencananya, pembangunan rumah dari bilik bambu dengan ukuran 4×5 meter.

“Karena dengan cara seperti itu maka proses pembangunan bisa dengan cepat,” katanya.

Ia mengungkapkan, bantuan tersebut berasal dari APBD-P DKI Jakarta yang dimana pelaksanaannya harus mengikuti peraturan yang ada. Terutama pada bentuk bangunan dan ukurannya. Selain itu, bantuan juga berasal dari masyarakat yaitu ASN Pemprov DKI Jakarta.

“Pembangunannya tentu harus mengikuti aturan juga, bentuk bangunan dan materialnya. Artinya harus sesuai kebutuhan rakyat, karena sekarang tidak dalam kondisi normal,” jelasnya.

Anies mengatakan, dengan keleluasaan seperti itu, pihaknya juga mendukung perbaikan pendidikan dengan melalui APBD-P. Untuk pendidikan sebagian dananya juga menggunakan dana sadakoh dari masyarakat.

Secara teknis untuk pembangunan huntara dan sekolah tentu mengikuti semua yang ada dalam ketentuan-ketentuan di Pemerintah KLU dan Lombok Timur.

“Jumlah sekolah yang dibangun sebanyak 21 sekolah dari Rp 23 milliar itu,” imbuhnya.

Pembangunan sekolah nanti untuk TK dan Paud sebanyak 4 sekolah, 10 unit SD, dan sisanya SMP. Untuk SMP pembangunannya akan berbeda sebab ada yang hanya komponen. Ia berharap tahun anggaran ini semua pembangunan bisa selesai.

Anies pun yakin hal tersebut akan cepat rampung karena desainnya telah ada.

“Tinggal pengerjaan saja,” tandasnya.

Kata Anies,  menggarap ini bisa cepat karena anggarannya sudah ada disaine nya sudah ada , tinggal pengerjaan nya saja ,

Diharapkan segera, karena pembangunan sekolah itu kan sudah ada standarnya.

Sementara Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah berharap,  ke depannya NTB dan DKI Jakarta mempunyai kerjasama di berbagai bidang. Dr. Zul juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang di berikan ke Pemkab KLU tersebut.

“Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan Gubernur DKI yg berkenan mengunjungi KLU dan memberikan bantuan huntara kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bisa dibantu oleh pemda DKI kepada NTB dan kita mampu bersinergi dalam banyak hal lain,” kata Zulkieflimansyah

AYA

Masih banyak sekolah tingkat menengah belum memiliki laboratorium bahasa. Padahal untuk mengembangkan kemampuan bahasa lab tersebut sangat dibutuhkan

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, terus mengoptimalkan beasiswa mahasiswa untuk menempuh pendidikan ke luar negeri.
Program tersebut disambut pro-kontra beberapa pihak.

Banyak pihak yang setuju dengan beasiswa mahasiswa, namun tidak sedikit yang menolak lantaran menilai negara tujuan penerima beasiswa bermasalah dengan ideologi negara yang dinilai negara komunis.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Muliyanah, mengapresiasi program gubernur tersebut.

Namun sedikit catatan masukan diberikan pada gubernur agar program tersebut diketahui banyak orang, sehingga pembagian beasiswa dapat tepat sasaran.

Selain itu, dia juga memberikan saran agar gubernur tidak hanya fokus pada pengiriman pelajar, tetapi juga menyiapkan pembenahan pendidikan dasar dan menengah.

“Jangan hanya sebatas mengirim mahasiswa ke luar, tapi mulai juga dari hulu. Pembenahan pendidikan dasar dan menengah. Kalau kualitas pendidikan dasar dan menengah dikelola dulu maka akses dinikmati semua,” ujarnya, Kamis (3/1).

Kondisi saat ini menurutnya, masih banyak sekolah tingkat menengah belum memiliki laboratorium bahasa. Padahal untuk mengembangkan kemampuan bahasa lab tersebut sangat dibutuhkan.

“Saya pikir pemerintah juga perlu memperhatikan kemapanan SDM baik tingkat dasar hingga menengah,” katanya.

Dia juga memberikan masukan agar selepas bersekolah di luar negeri, putra-putri daerah tidak dilepas begitu saja di Jakarta, melainkan memberikan akses pada mereka untuk berkontribusi pada daerah.

“Ini bukan apa apa. Tapi karena ada anggaran APBD yang dipakai setidaknya mereka harus berkontribusi untuk daerah juga. Meski tujuan Pak Gubernur ingin jadi orang besar di tingkat nasional, tetapi perlu dipikirkan bahwa mereka menggunakan APBD,” ungkapnya.

Secara pribadi maupun atas nama kelembagaan civitas akademika UNU NTB, pihaknya tidak mempersoalkan tujuan pengiriman pelajar termasuk ke negara Cina. Karena, di Cina tidak mempersoalkan etnis, suku dan agama masyarakat.

Soal pendidikan, Baiq Muliyanah sangat mengagumi kemajuan Cina, sehingga sangat tepat menjadi salah satu tujuan untuk menggali ilmu pengetahuan.

Dia mengungkapkan pengalaman berkunjung ke Cina akhir tahun kemarin. Di Provinsi Shicuan salah satu kampus di sana memiliki kurikulum tentang kebencanaan. Ini dinilai penting untuk masyarakat NTB yang sering menghadapi bencana alam.

“Sangat tepat untuk menggali ilmu pengetahuan di Cina,” katanya sembari mengatakan pihak Komjen Cina dan UNU NTB sudah terbuka peluang kerjasama kedua belah pihak.

Sementara itu gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat dikonfirmasi terpisah mengamini masukan maupun kritik yang disampaikan UNU NTB.

“Setuju dengan masukan itu,” katanya singkat.

aya

Sepanjang 2018, NTB Diguncang 3.699 Gempa Bumi

MATARAM.lombokjournal.com  — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sepanjang 2018 sebanyak 11.577 gempa bumi terjadi di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 30 persen gempa bumi terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan jumlah 3.699 gempa.

Jumlah tersebut menempatkan NTB sebagai daerah paling banyak terjadi gempa di Indonesia.

Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, mengatakan dari jumlah gempa di NTB, meliputi 3.290 kejadian gempa bumi dengan kedalaman dangkal (h < 60 km), 383 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah (60 ≤ h ≤ 300 km), dan 26 kejadian gempabumi dengan kedalaman dalam (h > 300 km).

“Terdapat 1.690 gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3.0 (M < 3), 1.938 gempa bumi dengan magnitudo antara 3.0 sampai dengan 5.0 (3 ≤ M ≤ 5), dan 71 gempabumi dengan magnitudo lebih dari 5.0 (M > 5),” ujarnya, Kamis 3/1/2019.

Jumlah gempa bumi dirasakan selama tahun 2018 sebanyak 215 kejadian. Aktivitas kegempaan di wilayah NTB selama tahun 2018 tercatat cukup tinggi.

Hal ini akibat dampak dari kejadian gempa bumi Lombok yang terjadi selama Juli hingga Agustus 2018.

Dia menjelaskan, secara umum di wilayah NTB dan sekitarnya memiliki dua generator sumber gempa bumi.

Pertama, yaitu zona pertemuan Lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia di sebelah selatan atau biasa dikenal dengan sebutan zona subduksi, dan yang kedua adalah aktivitas Sesar Naik Belakang Busur Flores (Flores Back Arc Thrust) dari arah utara.

“Sumber gempa bumi di zona subduksi biasanya dapat menghasilkan gempabumi dengan kedalaman dangkal, menengah dan dalam dengan kecenderungan semakin ke utara lokasi gempabumi maka kedalaman gempa bumi semakin dalam akibat penunjaman lempeng yang semakin ke utara semakin dalam,” ungkapnya.

Sedangkan sumber gempa bumi akibat Sesar Naik Belakang Busur Flores, biasanya menghasilkan  gempa bumi dengan kedalaman dangkal, sambungnya.

Data BMKG, selama 2018, di wilayah NTB dan sekitarnya didominasi oleh kejadian gempa bumi dengan kedalaman dangkal (D < 60 Km) dan kedalaman menengah (60 Km ≤ D ≤ 300 Km) berturut-turut sebanyak 3.290 kejadian, sedangkan untuk kejadian gempabumi dengan kedalaman dalam (D > 300 Km) hanya terdapat 26 kejadian.

AYA