“TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM dan PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERS INDONESIA”

lombokjournal.com —

MATARAM;  Organisasi media di NTB menyayangkan remisi tersebut diberikan kepada Susrama sebagai otak dari pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali, (Jawa Post Group) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa  tahun 2009 silam.

Pemerintah mengeluarkan Kepres No. 29 tahun 2018 tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara,. Langkah pemerintah dinilai menambah wajah muram penegakan supremasi hukum yang menjamin kebebasan Pers di Indonesia

Semestinya, pemberian remisi harus dilakukan dengan berlandaskan pada pertimbangan yang matang, termasuk memperhatikan rasa keadilan bagi keluarga serta perlindungan hukum kepada para insan pers di Indonesia.

Alasan kemanusiaan tentunya menjadi faktor pertimbangan, namun sepatutnya tindakan keji yang menghilangkan nyawa orang lain juga harus diganjar dengan hukuman maksimal.

Idealnya hukum itu harus tetap tegak  dan menjadi panglima dalam dimensi apapun, termasuk menghadapi segala tekananan termasuk politik kekuasaan tanpa terkecuali.

Karenanya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI NTB), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Jurnalis Online Indonesia (JOIN) NTB mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut remisi demi rasa keadilan dan sebagai bentuk penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Pernyataan sikap bersama Aliansi Jurnalis NTB :

1. Meminta presiden membatalkan remisi terhadap pembunuh Prabangsa karena hal tersebut mencederai rasa keadilan insan pers di Indonesia
2. Memberikan perlindungan seluas luasnya kepada insan pers dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu pilar demokrasi
3. Menjamin tegaknya supremasi hukum secara absolut bagi para pekerja Pers Indonesia, demi membangun iklim kebebasan pers yang sehat di masa yang akan dating
4. Tidak mentolerir tindakan kriminalisasi apapun kepada insan pers dan mengungkap tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia tanpa terkecuali

Dikeluarkan di Mataram,  08/ 02/ 2019

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI NTB), Aliansi Jurnalis Independen (AJI Mataram),Jurnalis Online Indonesia (JOIN NTB)

Korlap Aksi : Hari Kasidi

Kordum : Sri Handayani

AYA

Athari mengusulkan agar pemdai NTB mengatur regulasi dan kebijakan tentang tata ruang wilayah (RT/RW) yang ada, sehingga lahan-lahan yang produktif untuk pertanian tidak dijadikan kawasan pemukiman maupun pembangunan lainnya

lombokjournal.com —

MATARAM  ;      Pemilu  Legislatif serentak  2019 tinggal 60 hari lagi. Disudut kota mulai terpampang sejumlah APK dari para caleg sebagai bahan sosialisasi kepada pemilih .

Dari ribuan Caleg yang beradu ide dan gagasan , ada dua sosok  caleg muda dari partai yang berbeda yang dapat dijadikan tauladan dan spirit yang baik

Mereka adalah Lalu Athari Fadlulah, SE , calon legislatif DPRD Propinsi No urut 2 dapil 8 Lombok Tengah dan Syawaludin, SE, Calon Legislatif DPRD kota Mataram No urut 7 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil kecamatan Mataram .

Syawaludin yang sehari-harinya bergelut dengan usaha pengolahan limbah sampah lewat perusahaannya bintang sejahtera  begitu concern dengan permasalahan pemulihan lingkungan hidup , khususnya proses daur ulang limbah sampah di kota Mataram .

Menurut Syawal, saat ini produksi limbah sampah warga kota Mataram per harinya mencapai 400 ton. Tapi yg bisa lakukam pengamgkutan dan dikelola TPA kebon Kongo hanya sekitar 70 – 80 persen, selebihnya masih tersisa didalam kota.

“Permasalahan pengelolaan sampah warga kota Mataram harus ditangani secara holistik , khususnya pemisahan sampah organik , An organik maupun sampah B3,” ungkap Syawal, Sabtu (09/02)

Saat ini diakui oleh Syawal tingkat kesadaran warga terhadap isu sampah makin meningkat. Ini dibuktikan dengan makin banyaknya warga yg memisahkan dalam kemasan jenis sampah yakni organik dan anorganik .

“Cuman sayang nya pada saat pengangkutan dan pembuangan sampah di TPA tidak dipisahkan dan tidak  diolah berdasarkan jenis limbah sampahnya ,” sambung Syawal .

Selanjutnya , Syawal mengatakan perusahaan pengolahan  sampah yang ia kelola tentu memiliki keterbatasan dalam memproses dan mendaur ulang beragam jenis sampah tersebut.

“Penanganan secara holistik dan terpadu limbah sampah kota Mataram harus segera dilakukan untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan yang membahayakan ,” tambahnya .

Untuk itu Syawal mengusulkan agar TPA kebon Kongo yang dikelola Pemprov NTB segera melakukan pembenahan management pengolahan sampah termasuk mendatangkan mesin pengolahan sampah yg modern.

Selain itu Syawal mengatakan pengambil policy di Kota Mataram perlu keberpihakan anggaran yang lebih serius dan fokus  menangani masalah sampah dan pemulihan lingkungan karena penanggulangan  sampah ini tergantung pada Goodwill dan kebijakan politik .

Regulasi dan Kebijakan Tata Ruang Wilayah

Terpisah, Lalu Athari Fatullah, SE , Caleg Muda potensial dari Partai Perindo mengingatkan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Lombok tengah , maka luasan lahan pertanian produktif berkurang secara signifikan untuk berbagai aktifitas dan pembangunan.

Kesemrawutan penataan tata ruang dan wilayah, kata Athar bisa diamati dari maraknya pembangunan di lahan produktif secara serampangan tanpa mengindahkan dampaknya.

“Diseputar jalan by pass BIL marak pembangunan ruko dan hotel dilahan produktif tanpa mengindahkan peruntukan berdasarkan RT/RW,” ujar Athar mencontohkan .

Selain itu Athar mengusulkan agar pemerintah daerah di NTB mengatur regulasi dan kebijakan tentang tata ruang wilayah ( RT/RW) yang ada, sehingga lahan-lahan yang produktif untuk pertanian tidak dijadikan kawasan pemukiman maupun pembangunan lainnya.

Pembangunan memang penting sebagai indikator  suatu daerah berkembang , namun pertumbuhan pembangunan tidak boleh mengganggu sektor-sektor lainnya.

“Lombok Tengah , khususnya wilayah selatan,  kebanyakkan  masyarakatnya petani, maka lahan-lahan pertaniannya selayaknya tidak boleh dikonversikan ataupun dialih-fungsikan diluar urusan agraria,” kata Lalu Athari yang juga Sekretaris Mi6.

Me

Menteri Dalam Negeri RI wajibkan tiap daerah menandatangani RPJMD 5 tahun ke depan, masa jabatan gubernur terpilih

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melaksanakan Penandatanganan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di Ruang Kerja Ketua DPRD Provinsi NTB, Jumat (08/02).

Penandatanganan itu  mendukung proses pembangun di daerah sebagaimana Visi Pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk 5 tahun mendatang yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang”,

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr.H.Zulkieflimansyah mengatakan, dengan ditandatanganinya RPJMD ini ke depan diharapkan proses pembamgunan di NTB berjalan lancar dan sukses.

Agar tercapai  tujuan pembangunan di NTB menciptakan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, tangguh dan berbudi luhur.

Gubernur menyampaikan,  misi pembangunan NTB 5 tahun  kedepan adalah NTB Bangkit dan Aman, NTB Bersih dan Melayani, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri dan yang terakhir NTB Adil dan Berkah.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Bq. Isvie Rupaeda menjelaskan, dilaksanakannya penandatanganan RPJMD ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Tiap daerah diwajibkan melaksanakan penandatangan RPJMD untuk 5 tahun ke depan, masa jabatan gubernur terpilih.

“Isi dari RPJMD adalah menyampaikan tentang arah pembangunan sebagai mana visi pembangunan daerah yakni mbangun Nusa Tenggara Barat Gemilang,” ujar Gubernur Zul.

AYA/Hms

Faskes wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta

lombokjournal.com  —

JAKARTA ;    Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, dalam peraturan Kementerian Kesehatab (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018, jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam program JKN/KIS ditetapkan oleh Kemenkes

Ketentuan urun biaya itu diterapkan bagi pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program JKN/KIS.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan mengumumkan rencana penerapan aturan urun biaya dan selisih biaya kepada peserta JKN-KIS di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (18/01). Nantinya, peserta BPJS non Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, bakal dikenakan biaya tertentu ketika hendak berobat.

Penerapan jenis-jenis pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi dan atau asosiasi fasilitas kesehatan.

“Saat ini urun biaya memang belum diberlakukan karena masih dalam tahap pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya,” ujar Iqbal di Jakarta, Rabu (06/02).

Menurutnya, tentu usulan itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Kemenkes membentuk tim yang terdiri atas pengusul tersebut serta akademisi dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan kajian, uji publik dan membuat rekomendasi.

Ia menambahkan, faskes wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Ke depan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan.

“Aturan iuran biaya berbeda antara rawat jalan dan rawat inap,” jelasnya.

Nantinya urun biaya rawat jalan sebesar Rp20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS B, serta RP10.000 di RS kelas C, RS kelas D dan klinik utama serta paling tinggi Rp350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu tiga bulan.

Nominal TERSEBUT terbilang kecil daripada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta.

Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biaya adalah 10 persen dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap atau paling tinggi Rp30 juta.

Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada faskes setelah pelayanan kesehatan diberikan.

Selain itu, untuk peningkatan kelas rawat inap hanya boleh dilakukan satu tingkat saja dengan pembayaran selisihnya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja atau melalui asuransi kesehatan tambahan.

Untuk peningkatan rawat inap kelas 3 ke kelas 2 dan dari kelas 2 ke kelas 1, peserta harus membayar selsisih biaya antar kelas sesuai tarif INA CBG’s.

Sementara, untuk peningkatan kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75 persen dari tarif INA CBG’s kelas 1.

Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

Sama seperti aturan iuran biaya, faskes harua memberi informasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta.

Baik peserta atau keluarganya juga harus menyatakan kesediaanya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan.

Rr/BPJS Kes

Untuk Caleg DPRD Provinsi NTB dan Caleg DPRD Kab. Lombok Timur, Elang Merah memilih pada posisi netral

lombokjournal.com —

LOTIM ;    Dukungan politik untuk Caleg DPR RI dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 1 dari Dapil NTB II/P. Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK) terus mengalir.

Kali ini, dukungan politik tersebut datang dari Organisasi Pengamanan (Pam) Swakarsa Elang Merah, sebuah Pam Swakarsa di Lombok yang berpusat di Kab. Lombok Timur.

Komitmen dukungan untuk pemenangan HBK dalam kontestasi Pileg 2019 ini, disampaikan langsung oleh Panglima Pam Swakarsa Elang Merah, Datok Lalu Lukman RIS, Rabu (6/2) saat menyambut kunjungan HBK ke markas Pam Swakarsa Elang Merah, di Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur.

“In shaa Allah, Elang Merah mendukung. Komitmen kami, ketika ada kolaborasi dengan beliau (HBK), beliau (pasti) jadi,” tegas Datok Lalu Lukman.

Datok Lalu Lukman menilai bahwa sosok HBK yang tegas dan berwibawa menunjukan bahwa HBK

memang sosok yang pantas didukung untuk menjadi wakil rakyat masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok, di kursi DPR RI kelak.

Kepedulian HBK pada nasib wong cilik, kaum tani, yang tergambar dari program serta visi misinya yang kerap disampaikan di berbagai kampanye2nya, juga menjadi alasan bagi Pam Swakarsa Elang Merah untuk memilih dan mendukung pemenangan HBK sebagai DPR RI.

“Masyarakat kita (di Lombok) kan sebagian besar adalah masyarakat petani, yang kebanyakan wong cilik. Nah beliau (HBK) punya visi perjuangan serta cita-cita besar untuk membangun sektor pertanian Lombok yang di ujungnya bisa mensejahterakan petani, beliau juga selalu turun melihat langsung kondisi petani kita. Kami yakin bahwa jika beliau terpilih nanti, beliau pasti berbuat untuk Lombok, juga untuk NTB ini”, kata Datok Lalu Lukman.

Ia menegaskan, pasca komitmen dukungan itu pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal bersama jajaran Pam Swakarsa Elang Merah hingga ke tingkat pedesaan untuk sama-sama berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dan memenangkan HBK sebagai sosok yang pantas mewakili masyarakat Lombok, NTB.

“Tentu kami akan konsolidasi untuk (pemenangan) HBK”, katanya.

Namun, Datok Lalu Lukman juga menyarankan agar tim pemenangan HBK lainnya juga bisa bekerja sinergi dengan Elang Merah.

Menurutnya, pertemuan antara tim pemenangan HBK dengan Elang Merah juga harus mulai dilakukan untuk pemantapan strategi pemenangan.

“Saran saya, beliau (HBK) juga harus briefing tim-nya dengan benar agar bisa bekerja dengan baik dan In shaa Allah membawa hasil”, katanya.

Ia menyarankan agar kinerja tim pemenangan tidak menang di jumlah dan struktur yang gemuk saja, tetapi harus lebih kepada kualitas dan kemantapan strategis pemenangan.

Menurutnya, dari banyak data yang ada di lapangan, cukup banyak Caleg yang timnya bekerja seperti over acting. Misalnya mendamping si calon dengan banyak kendaraan, bersesumbar pasti menang, tapi metode dan evaluasi kinerjanya terabaikan, dan pada akhirnya akan sangat terpukul jika kemudian calon tersebut mengalami kekalahan.

“Jadi tim kecil dan sepi tetapi solid dan rajin turun kebawah, In shaa Allah menang. Yang penting, konsolidasi dan koordinasi serta jangan ada dusta di antara kita,” tukas Datok Lalu Lukman.

Dukungan untuk HBK sebagai Caleg DPR RI, menurut Datok, merupakan dukungan pertama Elang Merah untuk Caleg dalam Pemilu 2019 ini.

Sebab, untuk Caleg DPRD Provinsi NTB dan Caleg DPRD Kab. Lombok Timur, Elang Merah memilih pada posisi netral.

“Untuk (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten itu terlalu banyak calonnya, sehingga kami lebih baik memilih pada posisi netral saja. Tapi untuk posisi DPR RI, kita berkomitmen (dukung) pak HBK, karena ada rasa keyakinan bahwa beliau In shaa Allah amanah”, tegasnya.

Dalam kunjungannya ke markas Pam Swakarsa Elang Merah, HBK juga menyampaikan bagaimana dirinya ingin berkarya dan mendarma-bhaktikan sisa usia yang dimilikinya untuk menjadi ceritera baik bari orang-orang  dekat Presiden RI untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran serta  kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya melalui sektor pertanian.

“Sektor pertanian bagi saya adalah sektor yang luar biasa jika mampu digali dan dikelola dengan benar. Dan ini bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mengatasi problematika pengangguran, yang muaranya berujung pada peningkatan kesejahteraan bagi para petani kita”, tegas HBK.

HBK juga menyampaikan apresiasinya pada Datok Lalu Lukman atas kiprah dan kinerja Pam Swakarsa Elang Merah selama ini. Menurut HBK, denganmemberdayakan masyarakat, khususnya anggota mereka, Elang Merah jugasudah melakukan pemberdayaan pada masyarakat.

“Artinya perjuangan Elang Merah, selain sudah berkontribusi untuk keamanan masyarakat, juga sudah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perjuangan dan cita-cita saya untuk membangun sektor pertanian di wilayah ini. Hal ini sangat saya apresiasi, bagaimana kiprah dan perjuangan pak Datok Lalu Lukman bersama anggota2nya”, kata HBK.

HBK menambahkan, sinergi dengan Elang Merah akan lebih terbangun jika kelak dirinya mendapat amanah mewakili masyarakat Lombok di kursi DPR RI.

Me

RSUD NTB juga ikut melakukan pembinaan tentang penanganan kasus rabies di Dompu, untuk Pulau Lombok sendiri, dia katakan, sejauh ini masih aman dan belum ada indikasi kasus rabies

MATARAM.lombokjournal.com — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) siap melayani pasien terjangkit rabies akibat gigitan anjing gila.

Direktur Utama RSUD NTB Lalu Hamzi Fikri mengatakan, RSUD NTB sudah menyiapkan fasilitas bagi pasien yang terjangkit rabies.

“Kalau rabies, kita sudah siap empat ruang isolasi khusus,” ujarnya saat menghadiri jumpa Bang Zul jumat (08/02)

Meski begitu, hingga saat ini, Hamzi katakan, belum ada pasien terjangkit rabies di Kabupaten Dompu yang dirujuk ke RSUD NTB.

Hamzi menilai, RSUD Dompu yang memiliki dua ruang isolasi pasien rabies masih dapat menangani kasus tersebut.

“RSUD Dompu ada dua ruang isolasi, untuk antisipasi saya rasa Dompu masih mampu tangani,” jelasnya.

RSUD NTB, lanjut Hamzi, selalu siap memberikan bantuan kepada RSUD Dompu.

Belum lama ini, RSUD NTB juga ikut melakukan pembinaan tentang penanganan kasus rabies di Dompu. Untuk Pulau Lombok sendiri, dia katakan, sejauh ini masih aman dan belum ada indikasi kasus rabies.

“Kita sudah komunikasi, seandainya perlu rujukan, kita siapkan empat ruang isolasi, tapi sejauh ini belum ada rujukan. Lombok tidak ada (kasus rabies) tapi kita antisipasi dengan menyiapkan vaksin,” kata Hamzi.

Untuk diketahui, Kabupaten Dompu yang berada di Pulau Sumbawa, NTB, sebagai daerah kejadian telah mengeluarkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap kasus ini.

Bupati selaku kepala daerah telah mengeluarkan keputusan dengan Nomor : 441.7/72/DIKES/2019 tentang Penetapan Kabupaten Dompu Sebagai Daerah Kejadian Luar Biasa Rabies sejak 18 Januari 2019.

Penetapan ini didasarkan atas Laporan Hasil Uji (LHU) Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar selaku laboratorium penguji. Hingga 2 Februari 2019 tercatat 486 kasus gigitan dan lima orang di antaranya meninggal dunia.

AYA

Pulau Lombok masih relatif aman dari rabies, tapi diminta seluruh pihak di Lombok untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Barat (NTB) terus melakukan sosialisasi penanganan rabies di seluruh wilayah NTB, menyusul kejadian luar biasa (KLB) rabies di Kabupaten Dompu.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Budi Septiani mengatakan, belum ada laporan terbaru tentang masyarakat yang tergigit anjing gila maupun penambahan jumlah korban meninggal.

Data terakhir ialah seorang warga di Desa Tarano, Kebupaten Sumbawa, yang digigit anjing pada Rabu (06/02) pagi.

Budi mengatakan, masih menunggu hasil penelitian Balai Besar Veteriner (BBVet) di Denpasar, Bali, terkait positif atau tidaknya rabies pada anjing tersebut.

Selain di Pulau Sumbawa, antisipasi rabies juga ditingkatkan di Pulau Lombok. Budi mengaku sudah melayangkan surat ke selurub Dinas Peternakan kabupaten dan kota yang ada di NTB agar meningkatan kewaspadaan.

“Seluruh NTB harus waspada karena pergerakan anjing ini sangat cepat, dia berlari 10 km per hari dan dalam 10 km itu dia bisa menggigit apa saja yang bergerak, termasuk sapi juga,”ujarnya

Meski begitu, kata Budi, hingga saat ini Pulau Lombok masih relatif aman dari rabies. Budi sudah meminta seluruh pihak di Lombok untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Semua kita minta waspada, memang belum ada di Lombok, tapi kita minta melakukan pengawasan agar tidak terjadi, antisipasi lebih cepat, antisipasi ketika ada gigitan segera melapor,” katanya.

Selain menggelar sosialisi, pemda juga menggandeng Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) dalam upaya melakukan eliminasi anjing liar. Budi menyampaikan, untuk di Mataram, kebanyakan anjing memiliki pemilik.

Kita sosialiasi kepada pemilik anjing untuk mau vaksinasi anjingnya,” katanya.

AYA

Berdasarkan update data BPBD per Rabu 06 Februari 2019 untuk kondisi Rehab Ringan dan sedang, jumlah Pokmas yang sudah terbentuk berjumlah 2.733 pokmas. Sementara rekening yang terisi sekitar 72 Pokmas baik yang rusak sedang maupun rusak ringan

MATARAM.lombokjournal.com — Keberadaan 1000 orang fasilitator sipil yang direkrut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB untuk membantu melakukan proses pendampingan guna percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa Lombok dan Sumbawa, dipandang  efektif dan sangat membantu percepatan pemulihan.

Fasilitator adalah kepanjangan tangan dari BPBD NTB untuk membantu dalam proses pendampingan percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi khusus yang Rehab ringan dan rusak sedang. Mereka berjumlah kurang lebih 1000 orang dari kalangan sipil, 500 orang fasilitator dari TNI dan 200 orang dari Polri berada dalam satu kesatuan dibawah komando yang sama.

“Tim Pengendali Kegiatan (TPK) membawahi fasilitator sipil yang berjumlah 1000 orang, khusus untuk  Rumah Rusak Ringan dan Rumah Rusak Sedang. Sementara untuk Fasilitator Rumah Rusak Berat di bawahi langsung oleh Kementerian PUPR melalui leading sektor Dinas Perkim,” jelas Wakil Ketua II TPK, Hadi Santoso, ST., saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi NTB, Kamis (07/019).

Fasilitator Rehab Ringan dan Rehab Sedang ini, menurut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir H Mohammad Rum, akan mendapatkan gaji per bulannya sebesar Rp3 juta ditambah dengan tunjangan komunikasi dan transportasi sebesar Rp450 ribu sampai dengan 15 April 2019 mendatang.

Menurut Rum, hari ini, akan ditransfer uang tunjangan komunikasi dan transportasi sebesar masing-masing Rp450 ribu ke 1000 rekening BNI fasilitator rehab ringan dan rehab sedang.

“Sementara untuk pembayaran gaji 1000 fasilitator ini untuk gaji bulan januarinya akan dibayarkan tanggal 15 Februari mendatang plus pembayaran tunjangan komunikasi dan transport mereka untuk bulan Februari disesuaikan dengan tanggal pelepasan oleh Gubernur NTB pada tanggal 15 Januari lalu,” jelas Rum.

Hingga saat sekarang ini, dari 1000 orang fasilitator sipil rehab ringan dan rehab sedang, hanya sekitar sembilan (9) orang yang mengundurkan diri.

“Alasan pengunduran dirinya karena ada yang kemauan sendiri, ada yang karena alasan sakit, dan ada yang jauh dari tempat tinggalnya. Jadi tidak ada fasilitator yang mundur karena alasan tidak mendapatkan gaji. Semuanya sudah diganti dengan fasilitator yang baru,” cetusnya.

Batas masa kontrak fasilitator ini dijelaskan Rum sampai dengan 12 atau 15 April 2019. Paling tidak, pihaknya berharap, dana yang sudah ada di rekening masyarakat untuk rehab ringan dan rehab sedang itu sudah bisa dibelanjakan atau bisa diselesaikan di 12 April 2019.

Apalagi progresnya hingga saat sekarang ini untuk rehab ringan dan rehab sedang ini sudah menunjukan hasil yang bagus.

“Ketika pada bulan Februari hingga Maret semua Pokmas untuk rehab ringan dan sedang ini bisa terbentuk semua, maka tidak menunggu sampai April, untuk rehab ringan dan sedang sudah bisa dirampungkan semuanya,” kata Rum optimis.

Berdasarkan update data BPBD per Rabu 06 Februari 2019 untuk kondisi Rehab Ringan dan sedang, jumlah Pokmas yang sudah terbentuk berjumlah 2.733 pokmas. Sementara rekening yang terisi sekitar 72 Pokmas baik yang rusak sedang maupun rusak ringan.

jumlah anggota Pokmasnya adalah sekitar 66.609., Dan sekitar 6. 819 orang adalah masyarakat yang sudah membentuk Pokmas dan uangnya sudah ada di Pokmas.

“Rumah yang sudah diperbaiki dengan capaian 100 persen adalah 963 rumah. Rumah yang dalam proses pelaksanaan perbaikan adalah 2.251 rumah. Untuk rumah yang dalam proses tahapan perencanaan adalah sekitar 12.179 rumah,” tandasnya.

AYA

Pojok Cerdas juga bisa menjadi wadah pertukaran ide dan gagasan. Dan yang riil, pertumbuhan start-up dan dukungan digitalisasi UMKM juga akan cepat terwujud

lombokjournal.com —

LOBAR  ;   – Teknologi informasi berkembang cepat, lompatannya pun selalu tak terduga. Hal ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan, termasuk bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

“Kemajuan IT ini mau tak mau, suka atau tidak suka, akan terus terjadi. Pilihannya sekarang apakah kita mau terlena dan hanya jadi penonton atau justru berupaya adaptif dan memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan diri,” kata Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB dari PKS, Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara (KLU) dan Lombok Barat, Kamis (0 7/02)

Melihat peluang itu, Caleg muda yang selalu mengangkat isu-isu peran IT untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ini mulai menggagas sebuah wadah Pojok Cerdas di sejumlah wilayah di Lombok Barat dan Lombok Utara.

Nofian mengatakan, konsep terintegrasi berbasis digital yang diterapkan di Kota Bandung, Jawa Barat, juga berawal dari ide ringan sosok Ridwan Kamil yang kini menjabat Gubernur Jabar.

Pojok Cerdas yang digagas Nofian sederhana saja. Bayangkan sebuah lapak dagang atau warung kopi, tempat berkumpul millennials.

Pojok itu kemudian dilangkapi perangkat Wi-Fi gratis, di mana para millennials bisa berselancar, mencari tambahan wawasan melalui jaringan internet.

“Mereka yang berkumpul sambil ngopi, bisa meluangkan waktu dengan kegiatan lebih bermanfaat. Membuka akses informasi melalui IT ini. Dari situ kemudian mereka yang datang bisa menambah wawasan yang sesuai dengan passion mereka, dua hal yang bisa melejitkan kreatifitas anak anak muda kita saat ini.. kopi dan akses internet” selorohnya.

“Daripada hanya memanfaatkan internet untuk update status nggak penting, atau hanya main game lebih baik IT dimanfaatkan untuk menunjang ekonomi,” katanya.

Menurutnya, Pojok Cerdas juga bisa menjadi wadah pertukaran ide dan gagasan. Dan yang riil, pertumbuhan start-up dan dukungan digitalisasi UMKM juga akan cepat terwujud.

Bagi Nofian, pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini luar biasa. Dan ini sebenarnya bisa menjadi modal untuk terciptanya wirausaha baru.

Namun, ia sadar, untuk mengubah mindset masyarakat harus ada upaya konkret yang dilakukan. Meski sekecil apapun, sebuah langkah nyata sebagai permulaan akan sangat menentukan perkembangan gagasan selanjutnya.

“Saya tidak ingin hanya berupaya mengubah mindset bahwa jejaring media sosial merupakan bagian kemajuan IT yang bisa dimanfaatkan untuk wirausaha baru sebagai wadah promosi sekaligus transaksi. Tapi harus ada yang kongkrit, untuk mengakses IT masyarakat butuh paket data (internet), tanpa itu semua hanya gagasan saja. Nah lewat Pojok Cerdas

ini saya coba memfasilitasinya dengan nyata,” katanya.

“Saat ini kami sudah mendirikan posko hampir di semua kecamatan dengan akses internet gratis. Ke depan, ini bukan hanya tempat ngumpul anak muda kreatif, tetapi juga sekaligus Rumah Aspirasi bagi seluruh lapisan warga dan menjadi ruang penyambung komunikasi dengan anggota legislatif, Tak ada lagi sekat dg masyarakat. Pojok Cerdas ini akan menjadi tempat lahirnya wirausahawan muda baru sekaligus ruang penampung aspirasi dan keinginan masyarakat,” katanya

Sebagai mitra pemerintah dalam hal kebijakan, Nofian akan mendorong pemanfaatan perkembangan IT untuk sebesar-besarnya pengembangan ekonomi rakyat di sektor wirausaha muda, UMKM dan pemberdayaan perempuan.

Ia bertekad jika kelak terpilih dan mendapat amanah duduk di kursi DPRD Provinsi NTB, hal utama yang akan dilakukannya adalah mendorong lebih banyak program ekonomi pemerintah yang menyentuh sektor industri, UMKM, dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang sektor ini.

Me

Bea Cukai Mataram Selama Tahun 2018 mengumpulkan  total peneriman sebesar 32.19 miliyar  Terdiri atas BM 15.91milyar dan Cukai 10.28 milyar 

 MATARAM.lombokjournal.com — Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram menggelar Media Gathering bersama media massa di Mataram, untuk mempererat silaturahmi dan membangun sinergi positif dengan awak media.

Media memiliki peran sangat vital sebagai mitra pemerintah untuk mensosialisasikan program kerja dan meningkatkan perhatian masyarakat akan tugas dan fungsi institusi pemerintah, dalam hal ini Bea cukai  Mataram.

Hal ini disampaikan Kepala Bea Cukai Mataram,  M. Budi pada wartawan di Mataram, Kamis (07/02)

Berbagai poin penting dibahas , antara lain capaian penerimaan Bea Cukai Mataram Selama Tahun 2018 mengumpulkan  total peneriman sebesar 32.19 miliyar  Terdiri atas BM 15.91milyar dan Cukai 10.28 milyar  .

Dalam pengawasan Bea Cukai Mataram berhasil melakukan pemberantasan hasil tembakau Ilegal pada tahun 2018,  sebanyak 1.007 tembakau iris dan sebanyak 59.154 batang rokok.

Untuk pengawasan NPP  (narkotika psikotropika dan prekusor) tahun 2018,sebanyak dua  kali, yakni di Bandara BIL dan di Kantor Pos Mataram,

Penyelundupan Narkotika dan psikotropika  berhasil digagalkan dengan Barang bukti seberat  2.86195 gr, MDMA 206.843 gr, Katamine 256,69 gr dan Amphetamine sebanhak 850 butir Ekstasi.

Atas keberhasilan itu, M. Budi  mengucapkan rasa terimakaih kepada media yang ada di NTB khususnya di Mataram.

“Terima kasih kepada rekan-rekan media. Semoga upaya sinergi yang dibangun oleh Bea Cukai Mataram dapat berkelanjutan demi bea cukai lebih baik,” pungkasnya.

AYA