Kasus demam berdarah di Kota Mataram sebanyak 101 kasus dan dari jumlah tersebut suspek DBD berjumlah 16 orang, demam dengue sebanyak 6 orang dan sisanya positif demam berdarah.

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menyatakan,  kasus demam berdarah (DBD) mengalami peningkatan yang terjadi di kota Mataram .

“Dari data dinas kesehatan provinsi NTB menyebut jumlah korban DBD saat ini berjumlah 101 orang,” Ujar Kepala Dinas Kesehatan  Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi ,Jumat (15/02)

Eka menyatakan, kenaikan kasus DBD di Kota Mataram diduga disebabkan karena kawasan padat penduduk  serta pola hidup masyarakat kota yang belum menerapkan pola hidup membersihkan jentik-jentik nyamuk atau membersihkan saluran-sluran tempat bersarangnya Nyamuk  demam berdarah.

“Belum adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk membersihkan lingkungan sekitar serta kawasan penduduk yang padat membuat Kota Mataram sampai saat ini menjadi Kota dwngan kasus DBD terbanyak,” Ungkapnya

Dari data Dinas Kesehatan Provinsi NTB kasus demam berdarah di Kota Mataram sebanyak 101 kasus dan dari jumlah tersebut suspek DBD berjumlah 16 orang , demam dengue sebanyak 6 orang dan sisanya positif demam berdarah.

Eka menambahkan,untuk Kabupaten Kota lain seperti di Kabupaten Lombok Barat,dan Lombok Timur jumlah kasus DBD sudah mulai berkurang .

Ia tak menampik jika trend peningkatan kasus demam berdarah ini rentan terjadi karena perubahan musim dari kemarau ke musim penghujan

“Saya menghimbau agar  menerapkan pola hidup sehat  dengan cara pemberantasan  3M yakni menguras bak mandi,mengubur barang bekas,dan menyebarkan bubuk abate yang bertujuan untuk membunuh jentik nyamuk mematikan tersebut,” kata Eka.

AYA

Pantauan Dinas Perdagangan saai ini di pasar tradisional  di NTB diketahui harga cabai relatif stabil pada posisi Rp 18-20 ribu per kilogram

 MATARAM.lombokjornal.com —  Harga cabai rawit di beberapa pasar Tradisional di NTB, anjlok. Turunnya harga salah satu bumbu dapur itu, disebabkan hasil panen melimpah dan terbatasnya pengiriman ke luar daerah.

Dikarenakan total harga pengirimn untuk keluar Daerah pada saat ini melonjak akibat adanya Kenaikan Tiket dan Bagasi yang Harus berbayar.

“Yang membuat harga Turun dikarenakan para pengepul tidak bisa lagi mengirim cabai ke luar daerah, Dulu kan harga per kilo kalau  cabe dikirim ke luar daerah sekitar 12 ribu per kilonya,  tapi sekarang mencapai 20 ribu perkilo untuk sekali kirim” terang Lalu Suparno, PLH Kepala Bidang Perdagangn Dalam Negeri (PDN ) Dinas perdagangan Provinsi NTB.

Harga cabai di tingkat petani Rp 5000 perkilogram. sementara, pengepul menjual ke pedagang 10.000 per kilogram. Harga itu dengan kualitas cabai segar.

Menurut pantauan Dinas Perdagangan saai ini di pasar tradisional  di NTB diketahui harga cabai relatif stabil pada posisi Rp 18-20 ribu per kilogram.

“Harga itu masih sangat wajar untuk kondisi saat ini, ” pungkasnya

AYA

 Biasanya pada awal tahun, akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan domestik dan mancan negara, namun justru kini tidak ada. Mengingat wisatawan memberi peluang besar bagi UMKM saat ini dalam masa pemulihan

MATARAM.lombokjournal.com — Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan omset, dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar.

Meskipun sebelumnya kondisi UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam masa bangkit pasca gempa bumi tahun lalu.

Salah satu UMKM yang merasakan dampaknya yakni Nutsafir produk olahan kacang-kacangan khas Lombok. Mengingat produknya, cukup dikenal sampai keluar daerah.

“Waktu gempa itu omset kita 50 persen dan sekarang ada kenaikan harga tiket dan kebijakan bagasi berbayar hanya 30 persen,” ungkap Pemilik usaha Nutsafir, Sayul Wibawati Jumat (15/2/2019)

Menurutnya, pasca gempa para UMKM di NTB untuk bangkit saja cukup sulit mendapatkan omset hingga 50 persen. Dengan adanya kebijakan kenaikan tiket pesawat tersebut, omzet UMKM mengalami penurunan hingga 70 persen.

Hal ini membuatnya sedikit kesulitan, karena dampaknya cukup besar, tidak hanya pada pariwisata saja tetapi UMKM juga.

“Dampaknya yang terasa untuk kita UMKM sangat besar, karena yang langsung datang kesini saja mereka mau beli 2 atau 3 box harus berfikir dulu,” ujarnya.

Dikatanya, tidak hanya UMKM saja yang berdampak, namun hal ini juga di alami oleh sejumlah pusat oleh-oleh. Biasanya, pengujung atau wisatawan datang untuk berbelanja dengan nilai yang banyak.

Tetapi sejak adanya kenaikan dan kebijakan bagasi berbayar semakin membuatnya menurun. Bahkan, ia saja biasanya jika sedang high season bisa mencapai hingga 100 kilo.

“Jadi sekarang itu satu hari bisa produksi 20 kilo, sudah luar biasa. Jadi satu hari itu bisa 20-30 kilo dan itu untuk produk yang benar-benar habis,” katanya.

Digital Marketing

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provisni NTB H Lalu Saswadi mengatakan memang banyak keluhan dari para pelaku usaha, terkait dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar.

Namun hal bukan hanya terjadi di NTB saja, tetapi secara nasional.

“Ini harus ada kebijakan dari nasional, kan ini bukan hanya di Lombok saja tetapi semuanya. Karena tidak mungkin Pemerintah Daerah (PEMDA) saja yang berkerja,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk saat ini dari sisi pariwisata juga belum kembali pulih, sehingga hal ini juga berdampak pada UMKM.

Biasanya pada awal tahun, akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan domestik dan mancan negara, namun justru kini tidak ada. Mengingat wisatawan memberi peluang besar bagi UMKM saat ini dalam masa pemulihan.

“Secara umum awal tahun itu biasanya banyak wisatawan yang datang dan juga berpengaruh dengan jumlah uang yang masuk,” ucapnya.

Untuk itu, Saswadi menyarankan agar para pelaku usaha ini juga bisa memasarkan produk mereka melalui digital marketing. Meskipun harga kargo juga mengalami kenaikan, tetapi mereka bisa menaikan harga jual, sehingga usahanya tetap berjalan.

“Seharusnya digital marketing itu yang dimanfaatkan UMKM kita, agar mereka tidak hanya memasarkan hanya disini saja keluar juga bisa,” jelasnya

AYA

Ia berharap dengan jumlah RTLH di 2019 ini hanya sedikit, masyarakat  bisa bersabar. Secara rutin sudah masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

MATARAM.lombokjournal.com —  Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2019 Yang  sebelumnya menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi, ditunda pelaksanaannya oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB.

Salah satu alasannya, rumah yang diperbaiki jumlahnya kini tidak sebanyak pada 2018, kini hanya 100 unit rumah saja.Namun itu bukan berrti pemprov tidak menangani.

”Ini hanya kurang lebihi 100 rumah saja yang kita tangangi,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman provinsi NTB I Gusti Bagus Sugihartha, Jumat (15/02).

Ia menjelaskan, kondisi saat ini n dana yang digunakan untuk RTLH dibatasi, sehingga anggarannya difokuskan pada pembangunan rumah korban gempa.

Saat ini yang diutamakan yakni pembangunan rumah bagi korban gempa. Selain itu kurangnya tenaga untuk menganangi program RTLH pada 2019i. Pada 2018 ada sekitar 250 ribu rumah yang ditangani.

“Kita sedang konsentarasi bagaimana percepatan penyelesaian persoalan rumah dampak gempa, jadi kemaMpuan tim kami di dinas ini sangat terbatas untuk bisa menangani RTLH,”ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk pembangunan 100 unit RTLH di NTB ini dapat bantuan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB).

Bahkan nilainya pun tidak sama seperti seblumnya yang sebesar Rp 15 juta perunit, kini naik menjadi Rp 17,5 juta. Kendati pembangunan saat ini mengikuti kaidah-kaidah pembangunan RTLH dan tahan gempa.

“jadi untuk RTLH ke depan kita sudah harus memperhitungkan nilai-nilai struktur bangunan, tipenya saya kira semua sama tipe 21, sehingga harga satuanya itu tidak bisa lagi kita gunakan seperti kemarin,” ucapnya.

Ia berharap dengan jumlah RTLH di 2019 ini hanya sedikit, masyarakat  bisa bersabar. Secara rutin sudah masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Saya kira tanggung jawab pemeritah bagaimana membangun rumah tidak layak huni di NTB ini akan di upayakan bisa terealisasi pada waktunya. Jadi tahun ini khususnya masih kita menunda,” katanya.

AYA

Para penyuluh ini nantinya akan mengajari santri-santri mengoperasikan mesin traktor, memilih benih unggul, cara budidaya, cara penanggulanan OPT dan sebagainya

lombokjournal.com —

MATARAM – Selain sebagai tempat untuk memperdalam pendidikan dan ilmu agama, pondok pesantren juga memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi.

Salah satu sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di pondok pesantren adalah pertanian.

“Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan kita di NTB selain Pariwisata, sehingga untuk memaksimalkan sektor ini perlu pelibatan dan partisipasi banyak pihak. Salah satu yang potensial ialah Pesantren,” kata Calon Anggota DPD RI dapil NTB Nomor Urut 30, H Irzani dengan Tagline Batik Ijo , Jumat ( 15/02)

Menurutnya, potensi Pesantren bisa didorong sebagai salah satu penggerak pemberdayaan ekonomi yang Lebih inklusif, termasuk melalui sektor pertanian.

Apalagi, jumlah Pesantren di NTB ini cukup banyak dan sudah banyak menyumbang hak positif dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Batik Ijo H Irzani mengatakan, secara nasional potensi besar yang dimiliki Pesantren menjadi daya tarik untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia.

Saat ini Kementerian Pertanian juga tengah melakukan kajian mendalam mengenai potensi apa saja yang bisa dikembangkan Pesantren di sektor pertanian.

“Secara nasional Kementan sedang inventarisir berapa lahan yang dimiliki dan apa kebutuhan Pesantren untuk pengembangan sektor pertanian ini,” katanya.

Irzani mengatakan, kepemilikan lahan Pesantren yang cukup luas bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Apalagi komoditas tertentu bisa ditanam dan berproduksi di lahan lahan yang tak terlampau luas.

Sementara Pesantren didorong berpartisipasi di sektor pertanian, Pemerintah Pusat melalui Kementan serta Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan pemenuhan kebutuhan.

Seperti pelatihan dan bimbingan teknis untuk para santri, penyediaan bibit dan juga saprodi.

Pelatihan mengoperasikan alsintan dan pendampingan oleh para penyuluh merupakan bantuan non material yang bisa saja diberikan pemerintah.

Para penyuluh ini nantinya akan mengajari santri-santri mengoperasikan mesin traktor, memilih benih unggul, cara budidaya, cara penanggulanan OPT dan sebagainya.

Menurut Irzani, untuk pengembangan kapasitas para santri, program pertukaran pelajar dan beasiswa Pemprov NTB bisa juga dimanfaatkan.

“Misalnya mengirim santri untuk belajar pertanian di negara-negara lain yang teknik dan sistemnya sudah lebih baik. Saya pikir ada banyak yang masih bisa diperbuat,” ucap Irzani usai mengikuti Bimtek Calon Anggota DPD RI yg diadakan oleh Mahkamah Konstitusi tentang PHPU 2019 di Jakarta .

Ia menegaskan, sebagai anggota DPD RI perwakilan NTB nantinya, program penguatan pertanian dengan melibatkan Pesantren dan lainnya akan disuarakan.

Sebab, salah satu tugas DPD RI adalah menjaring potensi dan aspirasi masyarakat, kemudian mengusulkan program itu, dan sekaligus memantau dan mengawasi program pembangunan pemerintah pusat yang tengah berjalan di daerah.

Termasuk salah satu yang diatensi Komite II DPD RI adalah sektor Pertanian dan Perkebunan.

“Inshaa Allah saya pasti berbuat maksimal. Khusunya untuk program-program pengembangan pertanian yang menjadi program strategis NTB ini,” tukas H Irzani yang berlatar belakang Dosen Universitas Islam Negri ( UIN ) Mataram.

Me

Selain membangun jejaring pasar startup, pentingnya dukungan Pemda untuk mendorong peningkatan eksport produk UMKM NTB ke luar negeri

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;    Sektor pariwisata NTB khususnya Lombok benar- benar terpukul akibat harga tiket mahal dan kebijakan bagasi berbayar dari maskapai penerbangan.

Bukan hanya perhotelan, industri kreatif, produk UMKM dan sejenisnya pun terkena dampak.

Produk jajanan dan oleh-oleh khas Lombok yang biasanya laris manis, menjadi turun drastis.

Meski masih ada wisatawan yang datang, namun harus berpikir ulang jika mau membeli produk oleh-oleh, lantaran harga bagasi pesawat yang bisa lebih mahal dari nilai barang bawaan.

“Dari beberapa pelaku UMKM di Lombok Barat dan Lombok Utara, saya tangkap hal itu. Saat ini mereka juga sangat terdampak tiket mahal mdan bagasi berbayar,” kata Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB Nomor Urut 11 dari PKS untuk Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara, Jumat ( 15/02)

Nofian mengatakan, kondisi ini memang sulit, karena saat ini lalu lintas dan akses wisatawan ke Lombok masih diandalkan dari penerbangan.

Sementara di lain sisi, penerbangan merupakan bisnis tersendiri yang sulit diintervensi oleh pemerintah, apalagi Pemda.

Namun, menurut Nofian, selalu ada pelajaran baik dari setiap kendala dan masalah.

Menurutnya, ketergantungan sektor UMKM terhadap pasar wisatawan yang menggunakan penerbangan menunjukan bahwa sistem pemasaran UMKM umumnya masih berperspektif offline.

Salah satu cara mengatasi ialah membangun sistem online berbasis digital.

“Kasus ini harus jadi pelajaran. Sehingga ke depan kita tidak lagi bergantung pada berapa banyak wisatawan yang datang, tapi bagaimana produk kita menjangkau pasar wisatawan hingga luar daerah,” katanya.

Selain membangun jejaring pasar startup, Nofian juga menekankan pentingnya dukungan Pemda untuk mendorong peningkatan eksport produk UMKM NTB ke luar negeri.

Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan sebagai stakeholders berkompeten harus mulai menginisiasi.

Mulai dari pembinaan UMKM, pendampingan mutu dan produksi, hingga ketersediaan pasar, dan juga eksport kr negara luar.

“Eksport ini bisa menjawab tantangan tiket mahal. Tapi memang harus ada good will dari pengambil kebijakan,” ujarnya.

Menurut Nofian, pariwisata merupakan sektor yang tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa peran dan dukungan stakeholders di sektor lainnya.

Ia bertekad jika kelak terpilih dan mendapat amanah duduk di kursi DPRD NTB, hal ini yang akan diperjuangkan.

“Inshaa Allah, saya akan dorong pariwisata yang holistik, sehingga kita punya kekuatan. Masalah tiket ini kan bisa terjadi kembali kapan saja, tapi yang terpenting bagaimana kesiapan kita menghadapinya,” tukasnya.

Me

Komisi II ingin mendapatkan gambaran lengkap, tentang berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan Rehab dan rekon pasca Gempa

MATARAM.lombokjournal.com  — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, untuk mendapatkan penjelasan terkait penanganan pasca bencana, pelayanan publik khususnya perizinan, juga terkait reformasi birokrasi di NTB, Kamis (14/02) siang di ruang kerjanya.

Gubernur bersama Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyambut hangat kedatangan rombongan DPR RI. Saat itu dijelaskan  berbagai kondisi umum dan perkembangan terakhir dalam proses rehab-rekon pasca Gempa di Lombok.

“Kendala-kendala sudah kita selesaikan pelan-pelan, rumah tahan gempa yang diinstruksikan pemerintah, kini sudah lebih banyak pilihannya sehingga lebih mudah bagi masyarakat,” papar Gubernur.

Gubernur juga sempat menyampaikan,  kondisi pasca Gempa Lombok yang membuatnya tersentuh sekaligus bangga dengan warga NTB. Saat pasca gempa di Palu, masyarakat Lombok i yang terkena ikut mengirimkan hasil-hasil panennya ke Palu.

Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani menyampaikan,  kunjungan ini untuk mendapatkan gambaran lengkap, tentang berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan Rehab dan rekon paska Gempa.

Termasuk  inovasi – inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi NTB dalam pelayanan publik.

Mardani menanggapi progres penanganan gempa di Lombok yang menurutnya sudah baik.

“Di Inpresnya memang mengamanatkan untuk membangun rumah yang tahan gempa, tidak bisa sembarangan membangun. Bentuknya juga diharuskan bergotong royong. Awalnya memang lambat, namun kini banyak yang berhasil, tinggal mereplikasi dan melanjutkan ke tempat-tempat lain,” Jelas Mardani.

Mengakhiri silaturrahimnya, Mardani  menyampaikan harapan dan upayanya untuk Pemerintah Provinsi NTB.

“Kita akan minta bantuan-bantuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat sejumlah 3,5 T dan lain-lain itu segera diturunkan. Kami Juga meminta proyek the Mandalika, smelter di new mount segera di-On kan agar ekonomi masyarakat di NTB dapat bergerak cepat,” tegas Mardani.

Aya/Hms NTB

Pengolahan sampah organik sering menjadi persoalan masyarakat selama ini, tapi dengan adanya teknologi ini sampah organik akan menjadi sesuatu yang bermanfaat

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NusaTenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah menerima silaturrahim Ketua Forest For Life Indonesia, dalam rangka memaparkan terkait Pilot Projek Pengolahan Sampah Organik dengan Teknologi Black Souldier Fly (tentara lalat hitam) di Ruang Kerjanya, Kamis (14/02/2019).

Pengolahan sampah dengan teknologi tentara lalat hitam ini, merupakan  kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan Forest For Life Indonesia yang dipusatkan di Dusun Bebae Kecamatan Lingsar.

Proyek ini kedepan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sampah organik, agar menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur menyambut baik kehadiran teknologi pengolahan sampah ini di NTB dan menginginkan agar proyek ini kedepan dapat dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Inovasi ini sejalan dengan program pemerintah saat ini, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang dikenal dengan program Zero Waste,” ujar doktor Zul.

Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, yang mendampingi Gubernur pada kesempatan itu, juga menyambut baik  dengan adanya teknologi ini.

“PKK NTB akan mendukung penuh dengan memberikan edukasi kepada msyarakat, agar bisa memilih sampah organik dan non organik, mulai dari tingkat rumah tangga, sebagai sumber penghasilan sampah utama,” ujar Hj. Niken.

Hj.Niken juga berharap, kedepan dengan hadirnya teknologi ini, persoalan sampah di NTB bisa teratasi.

Ketua Forest For Life Idonesia Hadi Pasaribu menjelaskan pengolahan sampah organik sering menjadi persoalan masyarakat selama ini, tapi dengan adanya teknologi ini sampah organik akan menjadi sesuatu yang bermanfaat.

“Output dari pengolahan sampah ini adalah, pengolahan larfa menjadi pakan ternak, pupuk cair, gas dan pupuk padat,” jelas Hadi.

Ia menambahkan, teknologi  pengolahan sampah dengan system  Black Souldier Fly ini hanya bisa dikembangkan di negara-negara tropis.

“NTB merupakan tempat pengembangan pertama di Indonesia yang bekerjasama langsung dengan pemerintah. Walaupun sudah ada di beberapa tempat namun sifatnya privat,” jelasnya.

Usai pertemuan, Hj. Niken juga melaksanakan kunjungan langsung ke Lokasi pengolahan sampah organik ini di Dusun Bebae Kecamatan Lingsar.

AYA/Hms NTB

Donor darah merupakan salah satu Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan GPHL

MATARAM.lombokjournal.com — Golden Palace Hotel Lombok  bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) kota Mataram menyelenggarakan Donor Darah, Kamis (14/02).

Kegiatan sosial ini merupakan wujud kepedulian Golden palace Hotel Lombok ( GPHL ) terhadap sesama karena setetes darah yang diberikan sangat berarti bagi kehidupan orang lain.

General Manager GPHL mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 20 kantong darah dapat terkumpul pada kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 wita.

“Kita targetkan 20 kantong darah, tapi ada sekitar 60 lebih yang sudah ikut mendonorkan darahnya,artinya lebih dari Target yang kita inginkan,” katanya.

Kegiatan sosial donor darah merupakan salah satu Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan GPHL.

Juga merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh GPLH , dan didukung penuh seluruh karyawan hotel.

“Selain Karyawan hotel ada juga masyarakat yang ikut donor serta dari pihak TNI yakni Korem 162 wira bhakti, karen acara ini selain acara rangkain Hari Valentine juga merayakan HuT TNI yang jatuh di bulan Februari ini,” pungkas Ernanda.

AYA 

Ketentuan bagasi berbayar telah menyebabkan menurunnya omzet pelaku UMKM. Khususnya, mereka yang berbisnis produk oleh-oleh atau buah tangan

MATARAM.lombokjournal.com – Asosiasi Hotel Mataram (AHM)  mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal dan kebijakan bagasi berbayar. Kondisi ini menyebabkan tingkat hunian atau Okupansi Hotel saat ini hanya mencapai 31 persen.

Jika dibandingkan tahun lalu, okupansi Hotel di Mataram berkisar di antara 44 persen. Dihitung dari Januari Tahun sebelumya sekarang berbeda, kisaran turunya hingga 13 persen , yang kita hitung dari januari 2018-Januari 2019.

Hal itu disampaikan Ketua AHM, Ernanda Dewobroto.

“Kondisi harga tiket yang mahal ini telah mengakibatkan berkurangnya perjalanan masyarakat yang berakibat menurunnya hunian ,” kata Ernanda.

Ia mengatakan, maskapai beralasan bahwa harga avtur yang tinggi adalah penyebab mahalnya tiket pesawat. Mau tidak mau pihak maskapai harus mencari cara dengan menaikan harga karena perusahaan maskapai kan swasta, bukan milik negara jadi mereka punya hak untuk itu.

Tak hanya itu. Menurut dia, ketentuan bagasi berbayar telah menyebabkan menurunnya omzet pelaku UMKM. Khususnya, mereka yang berbisnis produk oleh-oleh atau buah tangan.

“UMKM yang berbisnis di bidang oleh-Oleh sekarng juga sepi peminat, gimana mau beli oleh-oleh kalau harga bagasinya saja sangat mahal,” katanya.

Ia menyatakan, jika dari AHM meningkatkan promosi dan dari pariwisata dibantu. Namun untuk saat ini percuma,karena walaupun harga kamar  murah,atau banyak promosi tapi jika Harga tiket dan bagasi berbayar, karena orang-orang lebih memilih tinggal dirumah daripada  harus liburan keluar daerah.

Ia  berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi terhadap kondisi yang ada saat ini.

AYA