Sebagai peringkat kedua penyumbang PDRB terbesar bagi Pemprov NTB, maka produksi sektor pertanian NTB seyogyanya diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menguntungkan para pelakunya, utamanya adalah para petani

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Tekad Pemda Provinsi NTB menjadi sentra sejumlah kebutuhan bahan pokok dan hasil pertanian, serta perkebunan bagi kawasan Indonesia tengah, dirasa sudah tepat.

Hanya saja keinginan itu perlu diwujudkan dalam satu sistem kerja yang komprehensif.

Pasalnya, Provinsi NTB memang dikenal memiliki potensi produk pertanian dan holtikultura yang sangat melimpah.

Di antaranya Padi, Jagung, Bawang Merah dan Bawang Putih. Selain itu, juga ada potensi Tomat, Stroberi dan Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi), yang bisa tumbuh dengan sangat subur di daerah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Meski demikian, potensi tersebut masih belum mampu dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, yaitu di tingkat pasca produksi dan pemasaran.

Akibatnya, saat panen serentak serta dampak musim penghujan, acap kali harga jual produk2 pertanian NTB, kemudian jatuh.

“Disinilah, perlunya ada intervensi dari Pemerintah Daerah. Caranya bagaimana, bisa saja Pemerintah Daerah, melalui Perusda2 yang dibangunnya menjadi pembeli produk pertanian rakyatnya, sehingga petani kita tidak mengeluh manakala terjadi musim panen serentak atau adanya gangguan alam, yang salah satunya adalah terjadinys musim penghujan,” ujar Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, yang juga Caleg DPR RI Nomor Urut-1, dari Dapil NTB-II/P. Lombok ini, H. Bambang Kristiono (HBK), Selasa (19/02).

HBK mengaku, keberhasilan Pemprov Bali yang telah mampu mendorong Perusahaan Daerah (Perusda)-nya untuk masuk menjadi pemain utama pada sektor pertanian, dan ini layak ditiru oleh Pemprov NTB.

Selain itu, sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang ikut masuk mengintervensi kebijakan warganya terkait persoalan pertanian melalui rantai TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), secara online, harus pula ikut diterapkan oleh Pemprov NTB.

Menurut HBK, intervensi Pemda Prov NTB sangat diperlukan dalam mengetasi persoalan pertanian NTB.

“Ketimbang kita punya Perusda, tapi banyak diantaranya yang merugi dan tidak optimal kinerjanya, mendingan Perusda yang ada itu, diperkuat dan dioptimalkan di sektor pertanian dan hortikultura NTB”, kata HBK .

HBK menjelaskan, pertumbuhan ekonomi NTB yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2017 lalu, tidak lain semenjak adanya kebijakan ekspor tambang dikurangi, dan pertumbuhan ekonomi NTB terbantu atau terdorong oleh sektor pertanian.

Menurutnya, sebagai peringkat kedua penyumbang PDRB terbesar bagi Pemprov NTB, maka produksi sektor pertanian NTB seyogyanya diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menguntungkan para pelakunya, utamanya adalah para petani.

Apalagi, kendala utama dari sektor pertanian NTB sesungguhnya sudah sangat jelas, yaitu terletak pada distribusi, pemasaran dan nilai tambah, khususnya industrialisasi sektor pertanian ini.

“Nah, disitu Pemda NTB itu harus hadir. Perusda kita dorong untuk masuk dan mengambil peran strategis dalam bidang pertanian. Caranya, tinggal bekali Perusda itu dengan sentuhan teknologi informasi atau Startup terkait pemasaran, sehingga arus distribusi ke penjual utamanya atau end user bisa langsung dilayani oleh Perusda NTB,” jelas HBK.

Data BPS NTB menyebutkan, indeks NTP gabungan Provinsi NTB pada November 2018 tercatat sebesar 111,21 point.

Bisa dibilang petani NTB cukup sejahtera, karena hasil panen masih menutupi dan lebih besar dari ongkos produksi yang mereka tanggung. Hanya saja, jika dikelompokan dalam beberapa subsektor pertanian, tidak bisa dianggap seluruh petani sejahtera.

Dalam data yang sama, nilai NTP Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 117,05, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 80,02, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 94,44, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 128,43 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 109,46.

Disitu, nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 118,90 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 94,25.

Data BPS juga menyebutkan, secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 111,21, yang berarti NTP bulan Nopember 2018 mengalami peningkatan 0,34 persen bila dibandingkan dengan bulan Oktober 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 110,83 persen.

HBK menjelaskan, dengan berfluktuasinya NTP yang merupakan indikator kesejahteraan petani itu, maka harus ada upaya dan inovasi lagi yang bisa mendorong tingkat kesejahteraan petani.

Sebab, hal itu dirasa vital dalam menjaga kestabilan laju inflasi daerah, apalagi saat ini kondisi perekonomian NTB tengah dilanda kekacauan akibat dampak dari pengaruh pascagempa bumi beberapa waktu lalu itu.

Cara yang tepat guna menjaga kestabilan ekonomi NTB, hanya dengan fokus menggerakkan sektor pertanian.

“Disitulah, fokus yang harus disasar oleh Pemda NTB. Makanya, pilihan mengoptimalkan Perusda agar tidak rugi adalah opsi utamanya. Yang pasti, jika pemain pertanian adalah Pemda sendiri, saya yakin kesejehteraan petani NTB tinggal menunggu waktu, karena kendala-kendala yang ada selama ini sudah bisa dicover, atau diatasi dengan adanya Perusda yang bakal menjadi pembeli, pengumpul, serta penjual produk pertanian para petani NTB,” tandas HBK.

Me

Selain fungsi meminimalisir dampak perubahan iklim, penataan RTH dengan konsep millennials bisa menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Keberadaan dan fungsi strategis Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat berpengaruh pada sumbangannya terhadap ketahanan suatu daerah dari bencana alam.

Dampak perubahan iklim global, seperti efek rumah kaca dan polusi karbon yang mempengaruhi kualitas udara, juga bisa ditekan dengan penerapan RTH yang proporsional.

Pemda Kabupaten dan Kota, di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan pihak berkompeten dalam penataan ruang dan wilayah di daerah, diharapkan serius memperhatikan proporsi RTH dalam penataan ruang dan wilayah masing-masing.

“Terutama di perkotaan, RTH ini sangat berguna sebagai upaya konservasi dan juga mengatasi efek rumah kaca,” kata H Irzani, Calon Anggota DPD RI Dapil NTB Nomor Urut 30, Senin ( 18/02)

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Irzani menjelaskan, secara aturan penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis.

Selain itu RTH juga berfungsi sebagai kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan.

Selain itu, papar Irzani, RTH di perkotaan juga bisa menjadi tempat rekreasi dan olahraga masyarakat, sekaligus pembatas perkembangan Kota ke arah yang tidak diharapkan.

“Idealnya RTH ini 30 persen dari luas areal Kota. Nah Kota Mataram misalnya, ini masih perlu memperluas kawasan RTH selain Taman Udayana, tentu masih bisa RTH lain yang nantinya juga bisa sebagai sarana wahana Pariwisata,” kata Irzani yang sejak tahun 2015 s.d 2018 menjadi Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 660-798 Tahun 2017.

Ia mencontohkan, beberapa Kota Besar seperti Surabaya dan Bandung, sudah memulai mengelola RTH sebagai salah satu sumber penggerak perekonomian Kota, selain sebagai penguat ketahanan lingkungannya.

Menurut Irzani, hal itu bisa juga dilakukan di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi NTB ini. Sebab, dalam jangka panjang keberadaan RTH ini juga sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana, baik kekeringan maupun banjir.

“RTH bisa ditanami pohon yang bisa menyimpan air (reservatoir) karena 10 tahun ke depan akibat pemanasan global dan peningkatan emisi karbon, krisis air bersih juga menjadi permasalahan krusial,” ujar Irzani.

Apalagi, papar Irzani, kondisi hutan di Provinsi NTB,  baik di Lombok dan Sumbawa juga perlu perhatian serius dari semua pihak.

Kawasan kritis akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan, bahkan sudah beberapa kali menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah NTB.

Irzani mengatakan, di pulau Sumbawa yang saat ini tengah dilanda trend alih fungsi lahan sebagai ladang Jagung, juga perlu dievaluasi kembali terkait RTH.

“Ini menjadi penting, karena apa yang kita bangun sekarang adalah warisan untuk generasi penerus kita ke depan. Harus mulai kita memelihara alam ini dengan RTH misalnya,” tukasnya

Penataan RTH Pasca Gempa

Sementara itu, Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat, Lalu Nofian Hadi juga memiliki pandangan yang sama.

Nofian mengatakan, porsi RTH yang ideal harus mulai diterapkan di Kota dan Kabupaten yang ada di NTB sejak saat ini.

“Apalagi dengan peningkatan populasi penduduk di perkotaan yang setiap tahun terus bertambah, maka kualitas udara juga akan semakin turun akibat beragam aktivitas terutama banyaknya kendaraan bermotor. Hal ini bisa direduksi dengan keberadaan RTH yang proporsional,” katanya.

Nofian mengatakan, pasca bencana gempa bumi bisa dijadikan momentum bagi Pemda, terutrama di Lombok Utara dan Lombok Barat untuk mengevaluasi kembali kawasan RTH di daerah mereka.

Bagi Nofian, keberadaan RTH yang bisa dimulai dari taman-taman perkotaan juga akan memberi nilai tambah untuk keindahan tata kota di daerah bersangkutan.

Selain fungsi meminimalisir dampak perubahan iklim, penataan RTH dengan konsep millennials bisa menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Sektor UMKM akan ikut terbantu, dan juga RTH ini bisa juga sebagai destinasi wisata Kota yang punya daya tarik tersendiri,” ungkap Novian menjelaskan.

Me

ASN yang hadir diminta mengingatkan masyarakat sekitarnya, terutama keluarga agar tidak perlu terlalu Fanatik terhadap salah satu calon

MATARAM.lombokjourna.com — Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sekda NTB) Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc.,Ph.D mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netrallitas dalam Pilpres dan Pileg bulan April mendatang.

Sekda menyampaikan itu   dalam upacara paripurna NTB Gemilang, dan tetap  menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN, Senin (18/02).

“Kita adalah ASN yang netral, yang fungsi utamanya adalah pemersatu bangsa ini, tidak boleh ada ASN yang menjadi propokator, yang ikut memecah belah bangsa ini, apalagi ada yang ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar (hoax),” kata Sekda NTB ini.

Hal itu diungkapkan karena dalam waktu dekat ini, Indonesia utamanya NTB akan melaksanakan pesta demokrasi, dimana dalam pesta demokrasi tersebut, seluruh masyarakat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPRD RI, DPD RI, dan Presiden.

“Marilah kita lalui  suasana pesta demokrasi dengan aman damai dan gembira selayaknya pesta lain dengan penuh keceriaan,” pesannya.

Ia mengungkapkan, banyak terjadi permusuhan akibat berbeda pilihan khususnya pilihan calon presiden dan wakil presiden.

Karena itu ia berpesan,  siapapun yang terpilih dalam pesta demokrasi April mendatang adalah saudara ki, kandidat-kandidat tersebut adalah anak bangsa terbaik yang telah melalui proses.

“Kita menonton tadi malam debat capres ke-2 kedua kandidat saling senyum, saling sapa, saling rangkul, kenapa kemudian di rumah kita ada yang tidak bertegus sapa, harusnya ini sesuatu yang tidak boleh terjadi,” ungkapnya.

Ia berpesan kepada seluruh ASN yang hadir untuk mengingatkan maayarakat sekitarnya, terutama keluarga untuk mengingatkan mereka agar tidak perlu terlalu Fanatik terhadap salah satu calon.

Sehingga permusuhan tidak perlu terjadi hanya gara-gara perbedaan pilihan.

“Sebagai orang beragama harusnya kita percaya siapapun yang terpilih adalah orang yang ditakdirkan oleh tuhan menjadi pemimpin negara ini, oleh karena itu marilah kita berdoa supaya Indonesia ini tetap menjadi negara kesatuan, tidak terpecah seperti negara-negara lainnya,” terang Rosiady.

Ia mengajak seluruh peserta upacara untuk menyadari, Indonesia adalah bangsa yang besar dan ia juga mengajak untuk tetap optimis kedepannya bahwa Indonesia akan disegani oleh negara lain.

AYA/HMS NTB

Harga tiket pesawat dan bagasi berbayar juga menjadi dilema bagi manajemen maskapai dalam keberlangsungan bisnisnya, meski di sisi lain juga berdampak pada sektor pariwisata dan UMKM

MATARAM.lombokjprnal.com- — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengaku sudah berbicara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan manajemen Lion Air Group serta Garuda Indonesia terkait harga tiket pesawat dan juga penerapan bagasi berbayar.

Zul, sapaan akrabnya, menilai dampak harga tiket pesawat dan bagasi berbayar berimbas pada sektor pariwisata di NTB, terutama di Lombok. Meski begitu, pemda tidak mampu berbuat banyak lantaran keputusan berada di tangan masing-masing maskapai.

“Domain keputusan di masing-masing perusahaan kalau kompetitor sedikit mereka lebih leluasa buat keputusan,” kata Zul.

Zul mengatakan, harga tiket pesawat dan bagasi berbayar juga menjadi dilema bagi manajemen maskapai dalam keberlangsungan bisnisnya, meski di sisi lain juga berdampak pada sektor pariwisata dan UMKM.

“Wajar juga apalagi kalau ada kenaikan biaya bagasi tapi kalau misal maskapai rugi-rugi, jadi tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja,” jelasnya.

Zul mengaku menerima informasi,  manajemen maskapai akan segera meninjau kembali harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar.

“Infonya rata-rata (maskapai) mengatakan segera akan melakukan restrukturisasi, akan melakukan penyesuaian karena yang menjerit bukan hanya NTB, tapi daerah lain juga sama,” kata Zul.

AYA

Tahun 2019 juga menjadi tahun puncak bermigrasinya para aktivis memasuki gelanggang demokrasi elektoral

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Meski proses umumnya tetap sama, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 dinilai bakal lebih seru dari Pileg 2014 silam.

Munculnya Caleg-Caleg Muda Petarung secara Head to Head setidaknya telah  meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat calon pemilih, terutama para millennials, akan membawa arena Pileg 2019 menjadi ajang tempur Caleg Muda  dengan mengadu kapabilitas dan intergritasnya.

“Pileg 2019 ini merupakan tahun kemunculan politisi muda yang harus cukup mempunyai kapabilitas dan integritas untuk berani bertarung. Di sini menariknya, karena kesadaran berpolitik masyarakat juga semakin membaik maka Pileg kali ini bisa jadi battlefiled (medan tempur) bagi Caleg-Caleg Muda,” kata Sekretaris DPC Partai Nasdem Lombok Tengah, Ahmad SH.

Menurut Ahmad, fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya politisi muda yang mengisi posisi pimpinan Partai. Selain itu, tahun 2019 juga menjadi tahun puncak bermigrasinya para aktivis memasuki gelanggang demokrasi elektoral di Pemilu 2019.

“Hal ini akan mempengaruhi peta politik (dalam) pertarungan Pileg,” katanya.

Ahmad mengatakan, bagi Partai Nasdem, saat ini adalah momentum yang tepat bahwa rakyat harus mulai diorganisasikan oleh Partai untuk bisa mempunyai kesadaran dalam memilih calon wakil mereka.

“Partai NasDem berkomitmen sebagai partai modern untuk menjadi pelopor perubahan di Lombok Tengah. Anti Mahar dan Berintegritas,” tegas Ahmad Syamsul Hadi, yang juga Caleg DPRD Lombok Tengah  Dapil 1 Nomor Urut 1 dari Partai Nasdem.

Bagi Ahmad, munculnya generasi-generasi muda dan mempunyai kesiapan bertarung dalam kontestasi perebutan kekuasaan di Pileg 2019 merupakan kemajuan pendidikan politik di Lombok Tengah.

Menurutnya, arah pembangunan Lombok Tengah harus mulai ditata secara lebih seksama, terutama di sektor pertanian dan pariwisata.

“Sudah saatnya Lombok Tengah sebagai mercusuar pembangunan di NTB. Dalam segala aspek. Ini yang akan saya perjuangkan nantinya,” tegas Ahmad.

Selain itu, tambah dia, persoalan-persoalan mendasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga harus menjadi prioritas utama di samping persoalan lainnya.

Saatnya Yang Muda Meraih Suara

Tak jauh beda dengan Ahmad, Sawaludin, Caleg DPRD Lombok Timur Dapil 2 No Urut 2 Partai Gerindra, juga menekankan Pileg 2019 sebagai momen Caleg muda meraih suara.

Awenk – sapaan akrab Sawaludin – mengatakan, Pileg 2019 ini juga memperlihatkan trend dan budaya politik baru di masyarakat. Gagasan dan kredibilitas jadi taruhan, sebab masyarakat pemilih sudah cerdas.

“Masyarakat pemilih kita sudah banyak berkembang dalam hal pemahaman politik. Saya yakin, money politic pun tak bisa mengubah pilihan mereka, apalagi yang millennials,” kata Awenk.

Maju dengan partai besutan Prabowo Subianto, Awenk yakin bisa menjadi petarung tangguh di ajang Pileg 2019 untuk DPRD Lombok Timur.

Sebagai daerah dengan sumber daya alam sangat besar dan juga jumlah penduduk yang padat, ia bertekad untuk memperjuangkan keseimbangan.

“SDA, kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Keseimbangan pengelolaan SDA dan SDM ini yang akan saya perjuangkan,” tegasnya.

Selain itu, awenk juga mengatakan, pengembngan ekonomi ini harus kita mulai dari desa, dengan mengoptimalisasikan segala potensi yang ada di desa.

Selain itu membangun semangat enterpreneuer kepada generasi muda di desa , mendorong pemanfaatan dana desa semaksimal mungkin, membangun badan usaha milik desa yang kuat dan handal , bumdesMart menjadi salah satu solusi yang pantas di kembanbkan.

Meski berasal dari dua Parpol berbeda, dan berdiri dalam perjuangan Pilpres yang tak sama, Ahmad dan Awenk tetap punya kesamaan.

Muda, berlatar belakang aktivis, berpengalaman mengadvokasi aspirasi akar rumput, dan mereka sama-sama punya visi yang benar benar bisa diandalkan untuk perubahan kemajuan daerah.

Me

Prospek kain tenun NTB sangat bagus dari sisi desaign, namun perlu memerbaiki lagi kain tenun tersebut dari segi kUalitas

MATARAM.lombokjournal.com — Semenjak pencanangan kain tenun NTB beberapa waktu lalu oleh Gubernur NTB dr. Zulkifliemansyah, membuat para penenun di NTB mendapat banyak pesanan baik itu dari pejabat daerah maupun dari Luar NTB.

“Dengan meningkatnya permintaan akan Tenun NTB ini  menjadi nilai yang positif bagi perekenomian NTB terlebih bagi penenun lokal,” ujar Kepala Dinas PerdagangAN  NTB, Hj. Putu Selly Andayani saat mengadakAn kurasi kan tenun dengan dekranasda ,Senin (18/2) di kantor Dinas Perdagangan .

Selly menambahkan,melalui Dekranasda (Dewan KerajinaN Nasional Daerah) Provinsi NTB akan melakukan kiat bagaimana tenun serta kain songket NTB bisa bangkit lagi seperti dulu. Kain NTB mempunyai Ciri khas tersendiri.

“Inilah kearifan lokal yang akan kita angkat, karena nanti kita akan mengikuti festival tenun di pusat,,disana kita akan mempetkenalkan tenun NTB kita,” ungkap  Selly

Sellly menambahkan,  upaya yang dilakukan Disdag adalah memasarkan dan mempromosikan tenun yang sudah ada .

“Dari itulah kita mengadakan acara ini dengan ketua dekranasda untuk mengkurasi kain tenun NTB dibantu oleh tim ahli Kurator dari dinas pariwisata, untuk  memilih dari sekian bnyak tenun  yang ada Akan dipilih kain mana yang menceritakan tentang kearifan lokal NTB. Itu diserahkan  ke Jakarta,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Dekranasda NTB ,Hj .Niken Saptarini Widyawati mengatakan, prospek kain tenun NTB sangat bagus dari sisi desaign ,Namun perlu memerbaiki lagi kain tenun tersebut dari segi kUalitas .

“Kita akan perbaiki kin tenun dari sisi kwalitas agar tidak mudah Luntur dan awet sehingg bis bersaing dipasaran,” ungkap Niken.

Ia  menambahkan, dalam waktu dekat   Dekranasda NtB  akan ikut di beberapa acara di pusat untuk memperkenalkan kain  khas NTB .

“Di Jakarta  nanti  kita akan mempromosikan dan memperkenalkan kain khas NTB,karena seperti diketahui kain kita memiliki keunggulan, Namun untuk saat ini kain tenun dari LomboK Tengah, Lombok Timur dan Bima yang paling maju atau menonjol dibandingkan daerah lain  di NTB,” kata Niken

AYA

Kartu Kusuka itu akan di terbitkan langsung oleh Pusat melalui kementrian Perikanan dan Kelautan

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas perikanan dan Kelautan  Provinsi NTB akan menerbitkan Kartu Pelaku usaha (Kusuka) sebagai pengganti Kartu Nelayan  yang akan digunakan sebagai klaim Asuransi jika disaat melaut terjadi kecelakaan.

Kalau dulu itu persyaratan untuk klaim Asuransi  salah satunya harus memiliki kartu nelayan, akan tetapi sekarang kartu nelayan akan di ganti dengan kusuka (kartu pelaku usaha).

“Jadi untuk bisa kita ajukan nelayan itu menjadi peserta Asuransi harus memenuhi dan memiliki kartu kusuka,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Lalu Hamdi,  Senin (18/02).

Ia menyatakan, Kartu Kusuka ini sebagai pengganti dari kartu nelayan yang sebelumnya sudah di berikan kepada nelayan,  karena sudah 50 persen Nelayan yang memiliki “kartu Nelayan”.

Saat ini masih dalam proses identifikasi data oleh pemerintah Provinsi dan akan diajukan ke Kementrian Kelautan.

“Sekarng kita masih dalam tahap mendata para nelayan.” Ujar Lalu Hamdi.

Hamdi menambahkan,  kartu Kusuka itu akan di terbitkan langsung oleh Pusat melalui kementrian Perikanan dan Kelautan.

“Karena harus menggunakan Kusuka, kita dorong para nelayan agar bisa memilikinya agar memudahkan para nelayan untuk mengklaim asuransi,” jelas Hamdi.

AYA

Strategi bakti sosial dan kerja sosial ini dilakukan, sepenuhnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu

lombokjournal.com –

MATARAM  ;   H. Bambang Kristiono (HBK), Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra,  Caleg DPR RI Nomor Urut-1,  Dapil NTB II/Pulau Lombok, makin dikenal  masyarakat  Lombok.

Gerakan dan daya jelajah para relawan HBK Center yang dibentuk di tiap Kabupaten/Kota juga sangat masif.

Selain pendekatan kepartaian, pendekatan kerja sosial dan menggalang para millennials,  membuat kerja tim relawan diterima masyarakat sekaligus mengantar sosok HBK lebih dekat dengan para calon pemilihnya di Pulau Lombok.

Ketua ‘HBK Center’ Lombok Timur, Muhamad Ikhsan, yang juga Ketua PAC Partai Gerindra Kec. Selong mengatakan, jajarannya sudah melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan sejumlah lintas tokoh di Kab. Lombok Timur.

“Komunikasi lintas tokoh yang ada di Kab. Lotim, terbukti dengan maraknya dukungan dari berbagai ormas di Kab. Lotimpun sudah mulai nyata untuk pak HBK,” kata Ikhsan, Sabtu  (16/02).

Menurutnya, dalam waktu dekat ini, ormas Elang Merah dan Laskar Sasak akan segera menggelar deklarasi mendukung penuh HBK, menjadi wakil masyarakat Pulau Lombok di gedung Parlemen Senayan nanti.

Tim HBK Center Kab. Lotim juga melakukan optimalisasi pemberdayaan para pengurus Partai Gerindra di tingkat Kecamatan maupun Ranting (pengurus Desa).

“Kami melihat soliditas dan antusiasme para pengurus Partai di tingkat bawah untuk mendukung dan mensukseskan pak HBK ke Senayan nanti, sangatlah tinggi,” katanya.

Sementara Ketua HBK Center Kab. Lombok Utara, Ustads Muhammad Zainur mengatakan, pihaknya menggalang kaum millennials untuk memperkuat kantong-kantong suara HBK.

“Nama pak HBK sudah sangat familiar bagi para Millennials di KLU. Kami berikan suport misalnya, kostum bola dan lain-lainnya. Begitu juga dengan Tim Kesira (Kesehatan) HBK Center KLU, yang terus turun kebawah membantu orang sakit yang tidak mampu,” ujarnya.

Strategi bakti sosial dan kerja sosial ini dilakukan, sepenuhnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

HBK Center di KLU juga menyiapkan kendaraan Ambulance serta tenaga medis untuk melayani masyarakat yang sakit dan butuh perawatan.

“Kami terus mensosialisasikan pak HBK dalam setiap kegiatan kami di KLU,” sambungnya.

Menurutnya, konsep HBK yang visi-misinya ingin memajukan sektor pertanian di Pulau Lombok, NTB, juga menjadi faktor penting peningkatan elektabilitasnya di KLU, sebab sebagian besar masyarakat KLU memang bermata-pencaharian sebagai petani.

Masyarakat Rindu HBK

Ustads Muhammad Zainur mengatakan, saat ini masyarakat di KLU sangat ingin berjumpa dengan pak HBK, termasuk para millennialsnya.

Kehadiran tokoh sentris yang terkenal dengan sebutan Samurai Prabowo ini diharapkan bisa memberikan semangat bagi masyarakat KLU dengan kehadirannya.

“Masyarakat disini terutama generasi mudanya, sangat ingin dan rindu  bertemu pak HBK”, katanya.

Sementara itu Ketua HBK Center Kab  Lombok Barat, Heriadi, saat dihubungi secara terpisah mengatakan, HBK Center Kab. Lombok Barat baru terbentuk beberapa hari yang lalu.

” Saat ini Relawan HBK Center Kab. Lombok Barat secara swadaya dan bergotong royong sudah memasang APK HBK dan Partai Gerindra disetiap Desa di Kab. Lombok Barat”, kata Heriadi sembari mengatakan, jumlah pengurus HBK Center Kab. Lombok Barat berjumlah 24 orang dari berbagai unsur dan Kecamatan.

Pesan HBK Pada Relawan

Terpisah, HBK menyatakan apresiasi, terima kasih serta kebanggannya kepada para Relawan HBK Center.

Menurutnya, perjuangan para Relawan ini sangatlah luar biasa, mereka bekerja tanpa pamrih dan berkumpul menjadi satu karena adanya satu tujuan perjuangan, yaitu merebut kembali kedaulatan dan kejayaan Indonesia Raya.

HBK mengaku, belakangan ini menerima banyak masukan dan keluhan terkait minimnya alat peraga kampanye (APK) di lapangan.

“Bahkan ada relawan kita, yang mengajukan protes dan kekecewaannya perihal ketersediaan APK ini di media sosial. Sangat disesalkan, tapi memang demikian adanya,” ucap HBK.

HBK mengatakan, jujur saja kalau APK Partai Gerindra ini memang kalah meriah dengan Partai  lainnya, khususnya Partai yang sedang berkuasa.

Hal ini wajar, karena sebagai Partai oposisi memang Partai Gerindra tidak memiliki program unggulan seperti Bansos dan sebagainya.

“Kita tidak punya BUMN, kita tidak punya Cukong, kita tidak punya pengusaha besar, bahkan ketika ada beberapa pengusaha yang mau coba-coba membantu kita, begitu ketahuan para penguasa atau rezim, langsung pada melarikan diri karena pada diusilin,” tegasnya.

Menurut HBK, APK yang terpasang selama ini, tidak ada satupun yang berasal dari sumbangan ataupun bantuan dari orang lain, tetapi murni dibuat dan dicetak dari cucuran keringat dirinya dan para relawannya sendiri.

“Bahkan, untuk membuat dan mencetak APK  tersebut, tidak jarang kita harus berbagi dengan biaya dapur dari istri kita di rumah. Tapi tidak ada masalah, karena ini memang perjuangan kita, keyakinan kita, untuk masyarakat kita yang lebih baik,” katanya.

Ia menekankan, saat ini HBK Center baru saja meluncurkan program untuk pemasangan bendera-bendera Partai Gerindra, serta baliho-baliho pak Prabowo se-Pulau  Lombok.

Selain dari pada itu, HBK Center juga sudah memutuskan untuk memberikan program bantuan Kartu Pintar sebanyak masing2 2.000 lembar kepada para Caleg Kab./Kota se-Pulau Lombok.

“Program ini adalah bantuan kecil HBK Center, kepada seluruh Caleg Kab/Kota se-Pulau Lombok atas segala loyalitas, kerja keras serta pengorbanannya kpd Partai Gerindra selama ini,” tukasnya.

Me

Rumah sakit dan puskesmas di NTB ini merasa sangat terbantu oleh adanya program PIDI ini

MATARAM,lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalilah menghadiri acara penyerahan dan penerimaan peserta Program Internsif Dokter Indonesia (PIDI) angkatan I tahun 2018-2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan di Hotel Grand Legi Mataram, jumat (15/02).

Hj Rohmi mengucapkan terimakasih Ketua Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS karena Program Internsif Dokter Indonesia (PIDI) ini telah banyak membantu NTB dalam bidang kesehatan.

“Terimakasih kepada KIDI yang telah ikut membangun NTB ini dalam bidang kesehatan, tentunya terimakasih juga kepada para peserta program ini yang dengan senang hati bertugas di NTB dengan suka rela selama waktu yang cukup lama,” kata Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur NTB yang biasa dipanggil Ummi Rohmi mengungkapkan, banyak sekali tugas yang akan ditemui dalam bidang kesehatan oleh para peserta PIDI dalam mengamalkan ilmunya.

“Banyak tugas yang akan dilakukan di NTB ini, diantaranya kasus stunting, ibu hamil meninggal, kurang gizi, dan lain-lain yang harus terus kita tangani,” kata Ummi Rohmi.

Di akhir penyampaiannya, kakak kandung TGB ini mendoakan para peserta program PIDI ini mendapat kemudahan dan pelajaran berharga selama berada di NTB.

“Saya berharap semua peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan selama bertugas di NTB ini, saya yakin 12 bulan ini adalah tahapan yang tidak akan terlupakan untuk seluruh peserta PIDI ini,” tutupnya.

Ketua KIDI Provinsi NTB, dr. Agus Pracoyo mengungkapkan bahwa program PIDI ini sudah dimulai sejak tahun 2012 dan diadakan setiap tahunnya.

“Di NTB ini, kita sudah mempunyai wahana sebanyak 13 wahana yang sudah tersebar di 9  kabupaten/kota se-NTB, namun program PIDI di Lombok Utara untuk sementara kita tarik hingga rumah sakitnya telah selesai diperbaiki,” ungkapnya.

Ia berpesan 3 hal kepada 36 peserta PIDI yaitu, menggali ilmu pengetahuan dan menulis, meningkatkan skil, serta menerapkan pergaulan dengan sikap yang baik pada masyarakat.

“Selain menggali ilmu, skil dan pergaulan, lara peserta juga harus bisa menjadi tuan rumah di negri sendiri,” tambahnya.

Ia mengungkapkan bahwa rumah sakit dan puskesmas di NTB ini merasa sangat terbantu oleh adanya program PIDI ini.

AYA/HMS NTB

Para penngusaha ternak sangat welcome dengan program pengiriman daging. Sebab pengiriman ternak dalam bentuk daging ini akan membuka lapangan kerja bagi yang lainnya

SUMBAWA.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah bergerak cepat  saat mengetahui persoalan yang dihadapi para pengusaha ternak yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia (PEPEHANI) Kabupaten Sumbawa.

Pertemuan mendadak digelar Gubernurdengan pengusaha ternak di Ruang VIP Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Jumat (15/02) tadi pagi.

Persoalan para pengusaha terkait sekitar 500 ekor ternak sudah hampir seminggu ‘tersandera’ di Stasiun Karantina Badas, belum dapat dikirim ke luar sebab belum terbitnya izin.

Namun persoalan ini berhasil dituntaskan setelah Gubernur NTB yang datang didampingi Sekdis Peternakan NTB menggelar pertemuan dengan para pengusaha ternak ini.

Gubernur memberikan solusi, ratusan sapi di Karantina Badas harus segera dikirim dan memerintahkan Kadis Peternakan untuk menerbitkan izin.

Gubernur juga meminta agar kuota pengiriman yang sudah ditetapkan harus dihabiskan sehingga tahun depan tidak ada lagi pengiriman ternak hidup melainkan dalam bentuk daging.

Selain itu Gubernur menekankan para pengusaha yang tergabung dalam PEPEHANI menyiapkan prosesing ke arah pengiriman daging. Bagi pengusaha yang tidak beritikad berproses ke arah tersebut diberikan sanksi dengan menyetop perizinannya.

Terakhir Gubernur meminta agar setiap pengiriman untuk menyisihkan infaq 2,5% bagi kepentingan masjid dan pondok pesantren.

“Kami sepakat dengan semua yang diminta Gubernur,” tandasnya.

Pengusaha ternak memiliki konstribusi yang cukup besar untuk daerah. Setiap pengiriman per ekor sapi dikenakan retribusi sebesar Rp 105 ribu.

Tidak heran jika PAD dari pengiriman ternak ini per tahunnya mencapai Rp 2 milyar. Sebab setiap hari pengiriman rata-rata 75 ekor.

Usai pertemuan, Sekretaris PEPEHANI Sumbawa, Rusdi Darmawansyah menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah menggelar pertemuan tersebut.

Sehingga,  melalui pertemuan tersebut ia beserta seluruh pengurus yang lain dapat menyampaikan keluhan terkait pengusaha hewan ternak itu.

Ia juga menjelaskan para pengusaha pun menyuarakan keluhannya melalui media sosial yang langsung direspon Gubernur NTB. Ketika itu Gubernur meminta para pengusaha hadir pada Jumpa Bang Zul–Rohmi yang digelar setiap Jumat pagi yang kebetulan tadi digelar.

Namun mereka tidak bisa hadir. Juga, menurutnya persoalan itu bukan masalah kecil dan tidak bisa didiskusikan di forum umum seperti itu, melainkan harus dibahas secara khusus.

“Mendadak tadi malam Gubernur menghubungi salah satu anggota PEPEHANI agar dapat menemui kami di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Rusdi memahami arah program pemerintahan Zul Rohmi,  ke depan adalah industry peternakan.

Pada prinsipnya, Rusdi menyatakan PEPEHANI sangat welcome dengan program tersebut yaitu pengiriman daging. Sebab pengiriman ternak dalam bentuk daging ini akan membuka lapangan kerja bagi yang lainnya.

AYA