Jika memang banyak yang minta bantuan, nantinya akan dianggarkan dari APBD. Sebab tidak semua dapat diajukan ke pusat

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mensurvei masyarakat yang berhak selaku Penerima Program Harapan (PKH).

Hal itu terkait rencana penyaluran bantuan peralatan dari Kementrian Perindustrian (Kemenperin).

Survei dilakukan karena sebagaian dari penerima PKH ada yang memulai untuk berusaha. Kendati demikian Kemenperin memberikan peralatan agar dapat melanjutkan usahanya tersebut. Mengingat NTB tengah mengenjot pertumbuhan industri olahan.

“Sekitar 100 alat, dan kalau bisa untuk semua wilayah di NTB, jangan hanya kota Mataram saja,” tutur Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB,  Andi Pramaria, Rabu  (21/02).

Andi menjelaskan, ia akan melakukan survei agar bantua disalurkan dapat tepat sasaran. Kendati banyak bantuan diberikan namun, justru tidak dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat.

“Kalau dari kami itu modelnya permohonan. Siapa yang mau dan nanti itu akan kami ajukan ke pusat, mana yang belum mendapatkan bantuan peralatan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, bantuan alat yang berikan berupa alat pengepresan untuk pelaku usaha kecil olahan makanan.

Kendati setelah diberikan bantuan dana PKH tersebut, sebagian darinya menggunakan sebagai modal untuk memulai usaha. Maka dari itu Kemenperin mendorong agar usaha mereka dapat berkembang.

“Alat untuk pengepresan, masih sederhana. Karena memang selama ini mereka cuma pakai lilin untuk menutup kesaman olahannya,” terangnya.

Tidak hanya sebatas bantuan seperti peralatan pengepresan saja, ada juga sepeti mesin jahit dan peralatan perbengkelan,

“Perkiraan tidak lebih 20 biji mesin jahit, yang dibutuhkan. Sebelumnya kita survei dulu, kalau untuk bengkel itu lebih baik kita mensiosilasikan alat saja di butuhkan mereka,” ujar Andi.

Namun jika memang banyak yang minta bantuan, nantinya akan dianggarkan dari APBD. Sebab tidak semua dapat diajukan ke pusat.

Diakui Andi pihaknya ingin mengarahkan kementerian agar dapat memberikan bantuan untuk rumah kemasan. Mengingat kondisi mesin-mesin disana, tidak dapat digunakan, bahkan hanya ada satu saja yang berfungsi.

Untuk itu, para pelaku industri dan UMKM dapat mencentak ataupun membuat kemasannya melalaui rumah kemasan.

Termasuk usaha kecil yang menerima bantuan PKH, karena hal tersebut memudahkan mereka mendapatkan kesaman bagus dan produknya dapat bersaing dengan produk usaha besar lainnya.

“Tidak ada yang ribet kalau langsung ke rumah kemasan. Justru kita kasi mereka harga murah dan kita tidak ada mencari untung,” kata Andi.

AYA

Selain menyambut HUT Korem 162/WB ke 58 Tahun 2019,  turnamen bertujuan  menumbuhkan semangat olahraga kompetisi dan sportifitas generasi muda sekaligus untuk mencari bibit atlit muda  olahraga basket ball

LOTIM.lombokjournal.com —  Menyambut peringatan HUT Korem 162/WB ke 58 tahun 2019, Kodim 1615/Lotim menggelar Turnamen Basket Ball Danrem Cup 2019 dengan tema “Bersama Rakyat TNI Kuat Untuk NTB Bangkit” di lapangan Nasional Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Rabu (20/02).

Turnamen Basket Ball Danrem Cup 2019dibuka Kapolres Lombok Timur,  AKBP Ida Bagus Winarta, S.IK., SH.

Kapolres Lotim memberikan himbauan kepada para Atlit untuk menjadikan moment tersebut sebagai ajang silaturahmi dan menambah pengalaman dalam berkompetisi serta dapat menjadi kebanggaan Kabupaten Lombok Timur.

“Semoga penyelenggaraan turmanen ini bisa dijadikan sebagai trauma heling dari pengaruh bencana yang telah menimpa kita bersama di Kabupaten Lombok Timur,” ujar  Kapolres.

Saat membuka turnaman, Kapolres  Lotim  didampingi Kasdim 1615/Lotim Mayor Inf Arifyanto, dihadiri Bupati Lotim diwakili Kadis Pora Lotim M. Zaini, Kajari Lotim Tri Cahyo Hananto, SH., Muspika Selong, Sekertaris Koni Lotim, Ketua Perbakin Lotim, Lurah Selong Ibu Baiq Lian, Panitia Basket Ball Danrem Cup 2019, para peserta Basket Ball dan ratusan Suporter.

Terpisah, Kasdim Lotim menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan turnamen tersebut.

“Turnamen ini selain menyambut HUT Korem 162/WB ke 58 Tahun 2019 pada tanggal 24 Februari mendatang, juga menumbuh semangat olahraga kompetisi dan sportifitas generasi muda sekaligus untuk mencari bibit atlit muda berbakat dalam bidang olahraga basket ball,” jelas Arif.

Turnamen tersebut akan dilaksanakan selama dua minggu hingga tanggal 5 Maret mendatang yang diikuti 53 tim terdiri dari 18 tim SMA Putra, 15 tim SMA Putri, 10 tim SMP Putra dan 10 tim SMP Putri.

“Kita berharap pelaksanaan turmanen ini dapat berjalan aman dan lancar dengan tetap menjunjung sportifitas dan kekompakan dalam bermain,” kata Kasdim.

AYA

Diharapkan pada tahun ini jalur pendakian Gunung Rinjani juga dapat kembali dibuka pada April

MATARAM.loombokjournal.com  — Sektor pariwisata Lombok belum pulih sepenuhnya akibat dampak dari bencana gempa pada tahun lalu. Kondisi ini diperparah dengan tingginya harga tiket pesawat dan bagasi berbayar yang dilakukan pada low season.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal mengatakan, pascagempa terdapat dua destinasi wisata yang belum normal yakni jalur pendakian Gunung Rinjani dan juga Masjid Hubbul Wathan di Kompleks Islamic Center.

Faozal mengatakan, jalur pendakian Gunung Rinjani ditutup sejak gempa pada Ahad (29/07/2018) hingga kini.

Penutupan jalur pendakian Gunung Rinjani, kata Faozal, hal yang lumrah pada periode Januari hingga Maret karena kondisi cuaca.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya, jalur pendakian Gunung Rinjani kembali dibuka pada April, Faozal berharap pada tahun ini jalur pendakian Gunung Rinjani juga dapat kembali dibuka pada April.

“Rinjani harus kita buka karena agenda kalender kita sudah 4 ribu yang daftar ikut (event lari) Rinjani 100,” ujarnya saat Rapat koordinasi Akselerasi dan Sinkroninasi Program Kepariwisataan Lombok-Sumbawa Pascabencana.

Faozal menyebutkan, Rinjani 100 merupakan ajang wisata olahraga andalan Lombok yang menarik ribuan pelari dari luar negeri.

“Event ini sudah mendunia dan harus kita siapkan dengan membuka Rinjani secepatnya,” kata Faozal.

Faozal menambahkan, untuk kerusakan ringan yang terjadi di Islamic Center NTB akibat gempa juga membuat operasional ikon wisata religi Lombok itu belum dapat beroperasi secara normal.

“Dinas PU menyampaikan pada akhir Februari semua akan normal dan perbaikan sudah selesai. Alhamdulillah kita juga diberikan sumbangan lampu senilai Rp 1,5 miliar dari Kemenpar, hampir sama nanti bentuknya dengan Masjid Nabawi,” jelasnya.

Faozal tidak memungkiri jika kondisi pariwisata NTB saat ini belum sepenuhnya normal. Faozal menilai wisatawan masih trauma dengan bencana gempa yang melanda NTB.

Kondisi ini, kata Faozal, diperparah dengan harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar yang membuat banyak pembatalan penerbangan dan juga pengurangan frekuensi penerbangan ke Lombok.

“Kondisi ini terjadi di seluruh Indonesia. Memang hampir menjerit pelaku industri wisata yang tentu tidak mungkin menjual paket murah,” kata Faozal.

Faozal berharap rakor ini bisa mencari solusi atas sejumlah persoalan yang membelit sektor pariwisata NTB saat ini.

AYA

Pada low season tahun-tahun sebelumnya tingkat okupansi kamar hotel masih berkisar pada angka 30 persen hingga 40 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) I Gusti Lanang Patra mengatakan, lesunya kondisi sektor pariwisata Lombok benar-benr mengkhawatirkan.

Lanang menyebutkan, tingkat okupansi kamar hotel di NTB saat ini tidak lebih dari 10 persen. Angka tersebut merupakan yang terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Angka di bawah 10 persen okupansi itu tidak biasa karena tahun-tahun sebelumnya tidak sampai separah ini, sekarang di bawah 10 persen,” ujar Lanang saat Rapat koordinasi Akselerasi dan Sinkroninasi Program Kepariwisataan Lombok-Sumbawa Pascabencana di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Rabu (20/02).

Lanang mengatakan, banyak faktor yang membuat melesunya sektor pariwisata Lombok, mulai dari dampak gempa, tiket pesawat yang relatif mahal dan penerapan bagasi berbayar yang terjadi saat masa low season, dan tahun politik yang membuat kegiatan di hotel menjadi berkurang.

“Coba periksa di bandara, kalau bandaranya lengang, pasti hotel juga lengang,” ucap Lanang.

Lanang mengatakan, menurunnya kunjungan wisatawan saat low season memang hal yang lumrah. Namun, kata dia, pada low season tahun-tahun sebelumnya tingkat okupansi kamar hotel masih berkisar pada angka 30 persen hingga 40 persen.

Lanang menyampaikan, kondisi sepinya okupansi kamar hotel terjadi juga di seluruh Indonesia. PHRI saat menggelar rakernas di Jakarta telah meminta Presiden untuk menurunkan harga avtur agar harga tiket pesawat bisa diturunkan.

“Harga avtur sudah diturunkan, dan Garuda sudah menurunkan harga tiketnya 20 persen, tinggal maskapai yang lain yang belum,” kata Lanang.

Mengatasi sepinya kunjungan, kata Lanang, hotel-hotel di NTB terpaksa melakukan efisiensi dengan mempekerjakan pegawai tidak sepenuh waktu.

“Ya kita efisiensi lah, ada yang pekerjakan separuh tenaga, separuh pekerja yang 14 hari kerja dan 14 kerja setelahnya libur. Sejauh ini belum ada PHK. Efisiensi supaya kita bisa bertahan saja,” ungkap Lanang.

AYA

Dishub tidak bisa banyak berbuat, karena merupakan kewenangan pemerintah pusat termasuk maskapai penerbangan yang memiliki otoritas

MATARAM.lombokjournal.com —  Kenaikan harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai penerbangan, telah berdampak terhadap menurunnya kunjungan wisatawan ke NTB, termasuk lesunya penjualan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB.

“Mahalnya harga tiket dan kebijakan bagasi berbayar memang cukup berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke NTB,” kata Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu. Bayu Widiya di Mataram, Rabu (20/02)

Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov NTB telah bersurat ke sejumlah maskapai penerbangan, termasuk kementerian, supaya kebijakan tersebut ditinjau ulang, harga tiket bisa diturunkan.

Ia mengatakan, akibat kebijakan tersebut, aktivitas penerbangan mengalami penurunan, banyak porter di bandara yang menganggur.

Meski demikian pihaknya tidak bisa banyak berbuat, karena merupakan kewenangan pemerintah pusat termasuk maskapai penerbangan yang memiliki otoritas.

“Maskapai juga, kalau penumpang sepi, tidak mungkin mau terbang kalau dalam kondisi kosong” terangnya.

Selain disebabkan harga tiket mahal dan kebijakan bagasi berbayar, sepinya hunian perhotelan kegiatan di hotel juga bisa jadi disebabkan karena belum normalnya kegiatan pemerintahan.

AYA

Dinas Kesehatan sudah menyiapkan Vaksin dan serum Anti Rabies baik itu kepada Anjing yng tidak terken rabies,dan petugas kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com — -Dinas kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan jumlah Gigitan Anjing hingga saat ini sebanyak  714  di Dompu , 21 Sumbawa,26 di Bima dan anjing di sumbawa  ada 4 yang positif Rabies .

“Di daerah yang ada gigitan anjing tersebut setelah dilakukan pengecekan hanya sumbawa saja yang positif rabies” ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.Nurhandini Eka Dewi ,Rabu ( 20/02).

Eka menyatkan jika Kejadian luar biasa (KLB) kasus Rabies ini berada di dua tempat yakni di Sumbawa dan Dompu .

Melalui Dinas Kesehatan pihaknya sudah menyiapkan Vaksin dan serum Anti Rabies baik itu kepada Anjing yng tidak terken rabies,dan petugas kesehatan .

“Kita di kesehatan menyiapkan serum  dan Vaksin anti Rabies supaya virus yang masuk bisa di Blok dan tidak jalan ke otak Anjing ,karena kalu sudah jalan ke otak itu yang bahaya,” katanya.

Untuk mengantisipasi  penularan ke wiliayah lainnya pihaknya melakukan Eliminasi terhadap Anjing- anjing Liar ,

“Semua wilayah di NTB sudah melakukan Eliminasi Anjing,” ujarnya

Eka  menambahkan dari data yang terpantau saat ini baru di Dompu dan Sumbawa yang KLB. Belum ada di kabupaten lain ,  Karena tidak ada gigitan baru,  karena pihaknya dan Dinas Peternakan sudah melakukan vaksin  .

“Kalau di Lombok masih aman, Walaupun pada bulan Januari sudah ada yang digidit namun itu bukan rabies,” jelasnya.

AYA

Hj. Rohmi prihatinan dan berharap agar seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok Timur dapat lebih tertib dalam berlalu lintas

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, menerima audiensi Kasat Lantas Polres Lombok Timur di ruangannya pagi ini, Selasa (19/02).

Kunjungan tersebut terkait kegiatan National Millenial Road Safety Festival yang ditujukan untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa, khususnya untuk kaum millenial.

Menanggapi hal ini, Hj. Rohmi memberikan dukungan dan juga berharap agar Kegiatan Millenial Road Safety Festival ini dapat memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat, terutama generasi millenial.

”Mari kita sukseskan kegiatan ini, saya harap Millenial Road Safety Festival dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas untuk mencapai Zero Accident di NTB,” harap Hj. Rohmi.

Pada kesempatan itu, disampaikan juga oleh Satlantas Polres Lombok Timur, AKP. Ryan Faisal, kecelakaan lalu lintas di Lombok Timur saat ini mencapai 388 kasus, dengan pelaku dan korban didominasi oleh generasi millenial usia 15 sampai 30 tahun.

Menyikapi hal ini, Hj. Rohmi menyampaikan keprihatinannya dan menyampaikan harapan agar seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok Timur dapat lebih tertib dalam berlalu lintas.

“Saya menghimbau masyarakat, terutama di Lombok Timur agar tertib dalam berlalu lintas demi menekan angka kecelakan, dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas,” ujarnya.

Puncak acara Kegiatan Millenial Road Safety Festival akan berlangsung pada tanggal 3 Maret 2019 berlokasi di Taman Rinjani, Selong.

AYA

Kemenkeu telah menerima usulan terkait kebutuhan dana untuk jadup dari Kemensos

MATARAM.lombokjournal.com  — Warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menanti dana bantuan jaminan hidup (jadup) dari pemerintah yang belum terealisasi hingga kini.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat menjelaskan, kewenangan pencairan dana jadup berada pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Harry mengatakan, pada akhir November 2018, Kemensos sudah menyampaikan data hasil verifikasi dan validasi yang lengkap sekira 19 ribu calon penerima jadup dengan total Rp 11,5 miliar. Data tersebut sudah diajukan ke Kemenkeu dan BNPB untuk proses pencarian.

“Ketika November masuk (datanya) ternyata tidak cukup waktu untuk masuk pencairan sehingga dimajukan ke tahun 2019. Kita juga paham di BNPB ada pergantian pimpinan,” katanya.

Dari tujuh kabupaten dan kota terdampak gempa di NTB meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat, Kemensos telah melakukan verifikasi dan validasi tiga wilayah yakni Mataram, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat. Empat kabupaten lainnya dianggap belum memenuhi persyaratan.

Kendati begitu, Kemensos tidak dapat berbuat banyak dalam hal pencairan lantaran hanya sebatas mengusulkan kepada Kemenkeu, lantaran anggaran yang digunakan berasal dari dana siap pakai (DSP).

“Selama ini kalau Kemensos sangat cepat seperti merespon santunan ahli waris karena itu dari dana hibah, prosedurnya memang bisa langsung minta pencarian kalau anggaran ada di otoritas Kemensos, besok juga bisa kita cairkan, tapi  kalau DSP itu di bawah Kemenkeu dan BNPB,” jelasnya

Harry menjelaskan, anggaran Kemensos untuk seluruh penanganan bencana sendiri hanya Rp 235 miliar. Sementara, dia katakan, usulan anggaran untuk jadup dan hunian sementara (huntara) mencapai Rp 300 miliar.

“Jadi tidak mungkin dengan APBN Kemensos,” tegasnya.

Harry menyampaikan, Kemenkeu telah menerima usulan terkait kebutuhan dana untuk jadup dari Kemensos.

Kata dia, usulan tersebut sedang ditelaah lebih dahulu terkait disetujui penuh atau masih memerlukan kelengkapan data pendukung lainnya.

“Kita (Kemensos) sebetulnya dalam posisi menunggu, kewenangan untuk kepastian ada di Kemenkeu, arahan Pak Wapres sih sesegera mungkin,” terangnya.

AYA

Dana bantuan yang diberikan pemerintah agar digunakan untuk mendorong peningkatan gizi anak-anak dan mewujudkan keluarga yang mandiri

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto bersama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, menyalurkan bantuan sosial non tunai program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) di GOR 17 Desember,  Selasa (19/02).

Airlangga menyampaikan, program PKH dan BPNT merupakan program dari pemerintah untuk mendorong terwujudnya keluarga mandiri.

“Tentu kita mendorong agar mereka bisa naik kelas dan menjadi keluarga-keluarga yang mandiri, pemerintah di kabupaten punya program untuk wiraswasta melalui kredit usaha rakyat,” kata Airlangga.

Airlangga mengajak ibu-ibu penerima bantuan mencontoh tiga keluarga penerima manfaat (KPM) sejahtera mandiri, yang secara sukarela keluar dari kepesertaan PKH.

Mereka keluar dari kepesertaan PKH karena sudah mandiri, masing-masing adalah  Nengah Weni yang membuka usaha jajanan kering, Nurjanah yang membuka usaha cukli, dan Saudatul Rahmi yang bergelut pada usaha pengumpul barang bekas untuk didaur ulang.

“Tentu akan dicarikan jenis kegiatan yang mandiri, kita bisa bantu kemasannya nanti, seperti disampaikan Pak Gubernur kita bantu alat masak dan kemasannya. BRI siap bantu beri kredit usaha rakyat,” kata Airlangga.

Airlangga berpesan dana bantuan yang diberikan pemerintahan agar digunakan untuk mendorong peningkatan gizi anak-anak dan juga mewujudkan keluarga yang mandiri.

Salah satu penerima PKH ibu idayati mengatakan, bantuan ini sangat membantu dirinya beserta keluarganya.

“Sangat bersyukur mendapatkan bantuan dari pemerintah ini,semoga kedepannya bntun seperti ini akan terus berlanjut,” tambah Idayati.

AYA

Fintech bisa menjadi alternatif pilihan pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang rata-rata unbankable

MATARAM.lombokjournal.com — Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) mencatat kredit pembiayaan terbesar tersalurkan hingga per-Desember 2018, didominasi oleh sektor perdagangan besar eceran, perawatan mobil dan sepedah motor mencapai sebesar 23 persen.

“Itu di posisi Desember Rp 737 miliar dan ini nilainya terbesar dari 5 sektor lainnya,” ujar Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan, Selasa (19/02)

Ia menjelaskan, perdagangan eceran merupakan sektor terbesar yang dibiayai oleh fintech lending sejauh ini. Di mana di sektor tersebut rata-rata level usahanya adalah mikro. Menyusul berikutnya adalah sektor rumah tangga

“Sektor rumah tangga seperti beberapa perlatan elektronik itu nilainya sebesar Rp 495 miliar atu 15,97 persen,” ujarnya.

Sedangkan untuk 3 sektor lainnya yaitu, Jasa persewaan sebesar Rp 320,56 miliar porsinya 10,22 persen, kemudian untuk nilainya lebih tinggi bukan lapangan usaha lainnya Rp 272 miliar atau 8,69 persen dibandingkan dengan pertanian kehutanan hanya sebesar Rp 267 miliar atau 8,5 persen.

“Perusahaan pembiyaaan ini bisa terus dipercaya dan berjalan bagus, sampai dengan per Desember 2018 itu sebanyak Rp 3,137 triliun,” ungkapnya

Karena itu, ke depannya ia terus berharap kerja sama antara fintech lending dengan perbankan dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian, fintech lending dapat menjadi perpanjangan tangan perbankan guna menggarap kredit usaha mikro.

Tidak heran dengan temuan bahwa mayoritas penyaluran dana fintech lending masuk ke nasabah kredit mikro.

Menurutnya, hal ini terjadi karena fintech bisa menjadi alternatif pilihan pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang rata-rata unbankable.

“Fintech ini kan memang persyaratannya mudah banget. Di mana UKM ini kan susah masuk ke bank. Mereka pasti akan mencari alternatif,” jelasnya.

AYA