Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

Data Sampel BPJS Kesehatan, wujud kemudahan akses data bagi masyarakat sekaligus untuk mendukung upaya penyempurnaan Kebijakan JKN-KIS

lombokjournal.com — 

JAKARTA  ;   Menurut Fachmi, data sampel BPJS Kesehatan merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2015 dan 2016.

Data itu diambil dengan menggunakan metodologi pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi.

“Pembentukan data sampel ini dimaksudkan untuk mempermudah akses dan analisis data oleh publik dan dapat dipergunakan dalam proses analisis untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan,” kata Fachmi.

Dalam data sampel tersebut, disajikan 111 variabel yang bisa diolah.

Terdiri atas 15 variabel kepesertaan, 23 variabel pelayanan kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 20 variabel pelayanan non-kapitasi FKTP, dan 53 variabel pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang saling terhubung melalui variabel nomor kartu peserta.

Proses penyusunan data sampel harus melewati sejumlah tahap.

Data mentah dipisah menjadi 3 kelompok berdasarkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu;

1) peserta yang belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan;

2) peserta yang sudah pernah mendapat pelayanan kesehatan di FKTP;  dan

3) peserta yang sudah pernah mendapat pelayanan kesehatan di FKRTL.

Selanjutnya, dari setiap kelompok tersebut diambil secara acak 10 keluarga dan setiap anggota keluarga dihitung bobotnya.

“Berdasarkan sampel data kepesertaan ini, diambillah sampel data pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL. Proses pengambilan data sampel ini dilakukan bersama statistisi, sehingga bisa menghasilkan akurasi yang baik. Seluruh masyarakat nantinya bisa mengakses data sampel ini,” terang Fachmi.

Untuk mengakses data sampel, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan.

Permohonan itu dengan melampirkan surat pengantar dari instansi, formulir permohonan informasi publik, pakta integritas, proposal penelitian, dan salinan (fotocopy) identitas diri seperti KTP.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan memverifikasi berkas permohonan tersebut. Jika lengkap, PPID BPJS Kesehatan akan menyerahkan data sampel kepada pemohon.

Fachmi menuturkan, manajemen data di BPJS Kesehatan sendiri sudah berlangsung cukup lama. Bahkan dimulai pada tahun 2013 sebelum BPJS Kesehatan beroperasi.

Seiring tahun berjalan, BPJS Kesehatan melakukan pengembangan manajemen data (termasuk data riset), pengembangan business intelligence, pelaksanaan fungsi dan tugas PPID, hingga akhirnya merilis data sampel di tahun 2019 ini.

Dikatakan Fachmi, data sampel BPJS Kesehatan masih akan terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan peserta dan perkembangan pelayanan kesehatan.

“Kami butuh masukan dari berbagai pihak, baik dari akademisi, peneliti, maupun khalayak lainnya untuk menyempurnakan kualitas data sampel ini,” ujar Fachmi.

Rr

(Sumber ; Humas BPJS Kesehatan ).

Data Sampel BPJS Kesehatan, wujud kemudahan akses data bagi masyarakat sekaligus untuk mendukung upaya penyempurnaan Kebijakan JKN-KIS

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;    

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbanyak di dunia yang dilirik banyak pihak, termasuk peneliti dan akademisi.

Namun, sebelum data itu dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program JKN-KIS. memerlukan perhatian dan perlakuan khusus.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, BPJS Kesehatan berupaya memudahkan pengelolaan data dengan menyediakan data sampel yang bisa mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan kesehatan yang ada.

Dikatakannya, data yang dimiliki BPJS Kesehatan adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Hal ini juga sebagai salah satu wujud transparansi BPJS Kesehatan dalam memberikan informasi pada publik,” terangnya,  dalam acara Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan: Penggunaan Big Data dalam Pengembangan Evidence Based Policy JKN, Senin (25/02).

Dalam acara peluncuran itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani,

Pertimbangan Kebijakan

Fachmi menjelaskan, pengelolaan data sampel sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan dalam program jaminan kesehatan bukanlah hal baru di dunia.

Misalnya, sebagai penyelenggara jaminan kesehatan Korea Selatan, National Health Insurance Service (NHIS) memiliki NHIS-National Sample Cohort, yang merupakan database data sampel 2 persen dari total populasi Korea Selatan.

“NHIS-NSC menjadi sumber data sampel yang digunakan untuk mendukung penelitian dan pengambilan kebijakan kesehatan di Korea Selatan, baik oleh akademisi, peneliti, maupun pemerintah,” ungkap Fachmi.

Di Taiwan. National Health Insurance Research Database (NHIRD) menjadi sumber data yang powerful bagi pengambil kebijakan dan penelitian kesehatan.

NHIRD akan memberikan data set dalam 3 bentuk, yaitu data sampel yang mencakup 2 juta subjek yang dide-identifikasi, dataset penyakit, dan data populasi lengkap.

Rr

(Sumber ; Humas BPJS Kesehatan )

Hampir di semua Desa dari lebih dari seribu Desa yang ada di Provinsi NTB,  memiliki potensi ekonomi dengan sumber daya alam yang beragam dan masing-masing punya keunggulan

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi dua unggulan Pemprov NTB sebagai prioritas dalam strategi pembangunan daerah, harus membawa manfaat bagi masyarakat, termasuk di pedesaan.

Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 33, H Irzani mengatakan, potensi di dua sektor ini punya banyak manfaat dimana masyarakat pedesaan bisa mengakses, manfaat ekonomi dan juga lapangan pekerjaan.

Namun, harus ada pula semangat dan inovasi dari masyarakat dan pemerintah desa bersangkutan untuk menangkap peluang ini.

Menurut Irzani, salah satu caranya adalah dengan melakukan revitalisasi dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes yang baik nantinya diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi yang menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke depan.

“Di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM dan manajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi,” kata H Irzani, Senin (25/02)

Irzani menegaskan, dengan peran BUMDes yang kuat maka bukan tidak mungkin Desa bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, hal ini juga yang mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), terus berupaya giat menginisiasi pembentukan BUMDes di Indonesia, termasuk di NTB.

Berdasarkan data Kemendes PDTT, paparnya, pada akhir 2014, jumlah BUMDes hanya 1.022. Namun hingga akhir tahun 2017 meningkat menjadi 39.149 BUMDes.

Kemudian pada 2018 tercatat sekitar 56% desa telah memiliki BUMDes. Sementara itu di NTB ada 1137 desa/kelurahan yang terdiri dari 995 desa dan 142 kelurahan .

Revitalisasi dan Optimalisasi BumDes

Untuk NTB sendiri, kata Irzani, BUMDes bisa didorong untuk dibentuk di setiap Desa. Sementara BUMDes yang sudah ada namun belum maksimal harus direvitalisasi dan dioptimalisasi ke depan.

Pasalnya, hampir di semua Desa dari lebih dari seribu Desa yang ada di Provinsi NTB,  memiliki potensi ekonomi dengan sumber daya alam yang beragam dan masing-masing punya keunggulan.

“Tinggal bagaimana BUMDes ini benar-benar memiliki SDM yang handal dan mumpuni. Nah di sinilah perlu peran supervisi dan pendampingan dari Pemprov maupun Pemda di mana Desa itu berada,” ujar Irzani yang pernah menjadi Tim Penyelaras Kebijakan Gubernur NTB tahun 2008 s.d tahun 2018.

Menurut Irzani ada banyak potensi Desa yang bisa digali oleh BUMDes, dimana semua pasti berhubungan juga dengan sektor pertanian dan pariwisata.

Ia mencontohkan, desa-desa yang memiliki sumber mata air bagus seperti desa-desa di lingkar Gunung Rinjani, bisa membuka unit usaha  air mineral dalam kemasan.

Hasil produksinya bisa diserap oleh industri pariwisata seperti perhotelan, restauran dan rumah makan. Pemda Kabupaten/Kota juga bisa menyerap produk BUMDes itu untuk keperluan konsumsi perkantoran Dinas atau OPD.

“Produk air mineral dalam kemasan ini juga akan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang misalnya sedang ada hajatan atau ada acara besar. Dan sisi lainnya, harga juga akan lebih bersaing dengan air mineral dari luar,” katanya.

Core Bisnis BumDes

Menurutnya, air minum kemasan akan menjadi Core Bisnis yang bagus bagi BUMDes, karena pengelolaannya baik dari sisi produksi hingga pemasaran juga cukup mudah dan murah.

Sayangnya, potensi ini belum banyak dimanfaatkan. Hal yang sama juga bisa dilakukan di Desa-Desa dengan potensi pertanian hortikultura.

Irzani mencontohkan, Desa penghasil sayur dan buah-buahan bisa membentuk BUMDes dengan unit usaha yang menyuplai kebutuhan sayur dan buah-buahan ke industri pariwisata yang ada.

Pun demikian dengan Desa dengan sumber potensi Perikanan dan Kelautan, bahkan Desa dengan potensi kerajinan.

“Desa di pesisir yang potensi garam misalnya. Ini juga bisa BUMDes memfokuskan mengelola potensi industri garam, seperti di Bima,” tegasnya.

Irzani mengatakan, revitalisasi dan optimalisasi BUMDes tentu saja membutuhkan effort atau upaya yang kuat dari masyarakat, dan dengan dukungan dari pemerintahan di atasnya termasuk Pemda Kabupaten/Kota, dan Pemprov NTB.

Salah satu cara sederhananya adalah membagi tiap Dinas/OPD untuk melakukan supervisi dan pendampingan. Misalnya satu OPD mendampingi berapa BUMDes, yang mana usaha BUMDes itu berkaitan dengan sektor yang menjadi tupoksi OPD bersangkutan.

Selain supervisi Pemda, papar Irzani, keberadaan Sarjana Desa juga bisa digunakan untuk memperkuat kelembagaan BUMDes. Sehingga putra-putri desa yang selesai kuliah dan menyandang predikat Sarjana bisa kembali mengabdi untuk mengembangkan perekonomian desa mereka.

Irzani menambahkan, semangat one village one product yang dulu pernah digaungkan juga bisa kembali dimaksimalkan dengan pemberdayaan BUMdes ini.

Dalam jangka panjang, sistem pemasaran dan rantai demand dan suplai kebutuhan bahkan bisa terintegrasi antar Desa-Desa melalui BUMDes masing-masing.

“Bagi saya, bagaimana membangun ekonomi dari desa itu yang terpenting.

Sebab sejatinya keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu adalah akumulasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi di pedesaan-nya,” katanya menjelaskan .

Me

CFD bisa menjadi pasar yang unik, sebab setiap perhelatannya selalu penuh sesak dengan masyarakat dari beragam usia dan beragam latar belakang

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;    Pertumbuhan ekonomi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di didukung dengan kebijakan Pemda suatu daerah dalam memperbanyak kegiatan pertemuan masyarakat dalam jumlah banyak.

Arena Car Free Day (CFD) dinilai juga sangat tepat untuk dijadikan wahana pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM.

Hal ini dikatakan Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat, Lalu Nofian Hadi, Senin ( 25/2)

Menurut Nofian, arena CFD yang rutin digelar setiap hari Minggu di jalan Udayana Kota Mataram, bisa menjadi contoh bagus untuk dikembangkan di Lombok Utara dan Lombok Barat.

“Coba kita ke arena Car Free Day (CFD) di jalan Udayana (Kota Mataram), itu bisa ratusan pelaku UMKM yang bisa terlibat dan buka lapak,” kata Nofian Hadi.

Nofian mengatakan, pertumbuhan UMKM membutuhkan pasar dimana tersedia kesempatan bertemunya mereka dengan konsumen.

CFD bisa menjadi pasar yang unik. Sebab setiap perhelatannya selalu penuh sesak dengan masyarakat dari beragam usia dan beragam latar belakang.

Arena CFD juga seringkali digunakan sebagai lokasi sejumlah event Pemerintahan, maupun perusahaan swasta, karena ingin menarik perhatian banyak masyarakat.

“Karena beragam usia dan beragam latar belakang yang datang, maka event CFD seperti itu menjadi pasar yang bagus bagi UMKM. Sebab, demand-nya tentu beragam dan lebih banyak peluang, UMKM tinggal memastikan suplay sesuai demand yang ada,” jelas Nofian.

Ia mencontohkan, kaum muda generasi millennials biasanya menggunakan arena CFD sebagai ajang olahraga bersama, jalan santai, dan berkumpul bersama teman sepergaulan.

Sementara kaum dewasa dan orang kantoran, juga biasa berkumpul di arena CFD bersama rekan sejawa seprofesi. Juga seringkali acara kantoran diadakan di arena CFD.

Yang pasti, masyarakat yang ingin santai dan berolahraga ringan juga banyak yang membawa sekeluarga bersama anak-anak mereka.

“Di sini UMKM bisa menyediakan kuliner, lapak busana, hingga permainan anak-anak. Ada banyak demand, yang bisa disuplai,” katanya.

Menurut Nofian, kekuatan CFD sebagai pasar UMKM ini juga telah dibuktikan di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lainnya.

“Ini rahasianya, bahwa CFD ternyata mampu meningkatkan pergerakan perputaran ekonomi sektor UMKM. Lapangan pekerjaan akan banyak terbantu dan ekonomi kerakyatan tumbuh,” tukasnya.

Nofian mengatakan, pihaknya mendorong Pemda Lombok Utara dan Lombok Barat untuk mulai menginisiasi kegiatan CFD di daerah mereka.

Selain CFD, pengembangan taman-taman kota juga bisa menjadi wahana serupa yang menumbuhkan sektor UMKM di daerah.

“Lombok Utara dan Lombok Barat harus mulai menginisiasi ini. Dan kelak jika saya dipercaya duduk di kursi DPRD NTB, hal ini akan saya perjuangkan. Demi melejitkan pertumbuhan sektor UMKM kita,” katanya.

Me

0rang jenius kerap menyendiri di balik kekuatan yang mereka miliki, padahal kemampuan itu bisa digunakan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah di berbagai sektor

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Keberadaan orang orang cerdas ( jenius ) di NTB yang memiliki bakat otodidak dan multi talenta perlu ditelisik keberadaannya, agar mereka bisa diajak untuk membangun NTB dari berbagai disiplin dan spesifikasinya.

“Orang-orang genius yang multi talenta sejatinya memiliki kekuatan dan sumber daya yang hebat jika digali dan diarahkan untuk kemajuan daerah NTB,” kata Ketua DPW  PKB NTB, H Lalu Hadrian Irfani, Minggu (24/02)

Menurutnya, selain di lembaga pendidikan umum, Pondok Pesantren juga menjadi salah satu wahana untuk menelisik keberadaan orang-orang jenius.

Apalagi karakter dasar orang yang memiliki kemampuan otodidak kerap tidak mau menonjolkan bakat dan kecerdasan alami yang mereka miliki. Tetapi jika diberikan beban tanggungjawab, orang orang jenius pasti akan buktikan kehebatannya .

“Saya pikir Ponpes-Ponpes kita punya orang-orang, santri dan santriwati yang kemampuannya di atas rata-rata, tapi tidak muncul ke permukaan. Disini lah Pemerintah Daerah perlu menelisik,” katanya

Caleg DPRD NTB dapil VII Lombok Tengah No urut 1  mengatakan, lingkungan sekitar tempat berinteraksi terkadang tidak menganggap penting kecerdasan multi-talenta karena keterbatasan ruang gerak dan pergaulan.

Akibat situasi tersebut, orang jenius kerap menyendiri di balik kekuatan yang mereka miliki. Padahal kemampuan itu bisa digunakan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah di berbagai sektor.

Hadrian mengatakan, Pemda NTB perlu menelusuri dan mendata keberadaan orang orang jenius ini, termasuk di pesantren.

Stimulan dan Investasi SDM

Selanjutnya mereka ini perlu diberikan ruang utk mengekpresikan bakat dan kemampuannya agar kelak menjadi investasi SDM yang unggul, asli dan khas NTB.

Pondok Pesantren dinilai punya potensi strategis. Apalagi selama ini masih muncul stigma Pesantrean sebagai lembaga pendidikan “kelas dua” dan identik dengan santri yang kurang mampu.

“Dalam kerangka membangkitkan Marwah dan Prestise Ponpes di NTB,  Pemda NTB perlu memberikan stimulan terkait dengan program investasi SDM untuk pesantren,” katanya.

Kepedulian Pemda NTB dalam penggalian bakat multitalenta bisa diwujudkan dalam tindakan praktis seperti secara periodik adakan  lomba cipta karya orang genius, fasilitasi maupun memberikan super visi untuk orang orang multi talenta tersebut.

“Orang jenius karena bakat alaminya pasti banyak di NTB, termasuk di pesantren. Masalahnya adalah kemampuan para stakeholder di NTB untuk menggali dan menelisik keberadaan orang-orang jenius ini,” tukas Hadrian yang juga Bendahara PP RMI (Rabithan Ma’hid Islamiyah ) atau Asosiasi Pondok Pesantren NU.

Menurut Hadrian, di negara-negara maju, orang-orang dengan talenta khusus dan jenius sangat dicari. Bahkan beberapa lembaga pemerintahan dan NGO ada yang secara khusus melakukan hal ini.

“Mereka  khusus mencari dan mentracking orang yang memiliki bakat otodidak,” katanya.

Ia memaparkan, sumber daya di Pesantren tak bisa diremehkan. Misalnya saja, jika seorang santri muda sudah mampu hafizd Al Qur’an, maka ini indikasi ia memiliki bakat dan kemampuan lebih. Ini kemudian yang harus dikelola dan ditelisik bakat dan kekuatan sesungguhnya dari santri tersebut.

Lombok yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid tentu memiliki SDM yang tersembunyi di setiap pesantren yg perlu diamati individu-individunya.

“Kecakapan menangkap bakat dan skill ini salah satu upaya untuk menggali potensi lokal agar kelak mampu bersaing,” kata Hadrian.

Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi upaya Pemprov NTB yang saat ini tengah giat mendorong pemuda NTB belajar hingga ke luar negeri. Sementara di daerah, Pemprov NTB juga menunjukan keberpihakannya dengan berupaya menciptakan pendidikan yang murah dan terjangkau.

Misalnya dengan menanggung beasiswa penuh bagi mahasiswa NTB yang sekolah di Poltekpar Negeri Lombok.

“Artinya sudah ada kepedulian Pemprov untuk meningkatkan SDM NTB ini dengan berbagai terobosan. Nah, satu hal yang perlu dilakukan juga yakni menelisik bakat potensial tadi,” tukasnya.

Me

Pentas wayang sekaligus menggali budaya leluhur yang telah diwariskan. Kearifan lokal yang diwariskan para orang tua bisa tetap dijaga

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA ; Warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) benar-benar butuh hiburan usai menjadi korban gempa. Mereka menikmati gelaran wayang yang digelar H Bambang Kristiono, SE (HBK).

Acara bertajuk Wayang HBK untuk pemilu damai di Lapangan Tanjung dipadati warga.

“Hiburan kita. Lucu ceritanya, khas gaya Mamiq Nasib,” kata Sapardi, Sabtu (23/02) malam.

Dikatakan, ia datang bersama rekan-rekannya dari Gangga begitu mendapat informasi ada gelaran wayang oleh dalang kenamaan Lombok, Lalu Nasib AR. Karena acara dihelat malam Minggu, banyak warga yang tertarik datang.

“Sepanjang acara kita tertawa terus, topiknya macam-macam,” sambungnya.

Pantauan di Lapangan Tanjung, warga yang menonton wayang cukup banyak. Meski lapangan usai diguyur hujan tak menyurutkan warga KLU lesehan.

Penonton cukup terhibur, mereka tertawa dengan kisah-kisah yang disajikan Lalu Nasib AR.

Cerita Wayang Sasak bertema pemilu damai mengajak untuk menyikapi pilpres dan pileg dengan baik. Beda pilihan tak boleh sampai merusak persaudaraan.

Masyarakat diingatkan tak mudah untuk mempercayai berita bohong atau hoaks. Harus tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Di tempat yang sama, H Bambang Kristiono, SE (HBK) selaku penyelenggara pementasan wayang mengatakan, pentas ini sebagai sarana silaturahmi warga di KLU. Sekaligus bagian dari trauma healing bagi warga KLU.

“Korban gempa tentu butuh sekali acara yang menyenangkan dan menghibur,” katanya.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini menyebut, pentas wayang sekaligus menggali budaya leluhur yang telah diwariskan. Kearifan lokal yang diwariskan para orang tua bisa tetap dijaga.

“Ke depan bersama dikembangkan wayang ini supaya tidak hilang,” sambung politisi Partai Gerindra ini.

Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapil 2/Pulau menyebut, generasi sekarang yang harus menjaga budaya dan tradisi masa lalu. Menjaga budaya yang diwariskan cukup strategis.

“Bersama saya telah hadir TGH Hasanain Juwaini, beliau yang akan menjelaskan soal Wayang Sasak,” imbuhnya.

Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) NTB, TGH Hasanain Juwaini mengungkapkan, Wayang Sasak adalah sarana menyampaikan dakwah. Di seluruh NTB, pentas wayang akan dikembalikan ke khittah sebagai sarana dakwah.

“Wayang untuk menyebarkan tentang agama. Ini harus dipertahankan,” katanya.

Hasanain menyebut, akan menginisiasi sekolah pedalangan di desa-desa. Dengan begitu Wayang Sasak akan terpelihara.

“Harus terus dihadirkan dalang-dalang muda sebagai regenerasi,” tambahnya.

Me

Gubernur  Zul menyampaikan kesiapan NTB menjadi tuan rumah ‘Signature Event NTB’ 2019

JAKARTA.lombokjournal.com —  Sebelum para pelari merasakan panorama indah di Pulau Sumbawa Mei mendatang, mereka pre launching terlebih dahulu dengan berlari keliling sekitaran Senayan, Jakarta Pusat.

Puluhan peserta berlari sejauh sekira lima kilometer sesuai dengan rute yang telah ditentukan.

Bertolak dari gedung TVRI, para peserta berlari menuju Jalan Gerbang Pemuda ke Jalan Asia Afrika.

Setelah mengikuti kegiatan ini, nantinya mereka akan diuji dengan berlari ultramarathon sejauh 320 kilometer dalam kegiatan Ultramarathon Kompas Tambora Challenge 2019 yang kembali bergulir di bulan Mei.

Keindahan jalur lari dengan kelok-keloknya, melewati perbukitan dengan elevasi yang ekstrem, pemandangan savana yang hijau, hingga kuda dan sapi yang bebas melintas di ruas jalan menjadi daya tarik sendiri nantinya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir  pada kegiatan tersebut menyampaikan kesiapan NTB menjadi tuan rumah ‘Signature Event NTB’ 2019.

“Kami juga akan mengajak seluruh komponen masyarakat tidak hanya pasif menonton, namun masyarakat kami akan menyediakan hadiah khusus untuk para pelari,” ujar Gubernur.

“Dalam berlari tidak hanya sekedar berlari, namun ada pembelajaran di dalamnya untuk menaklukkan tantangan, menaklukkan diri sendiri, Mudah-mudahan dengan adanya event ini masyarakat kami akan belajar banyak dari para Pelari,” tutup Gubernur Zul.

AYA