Bila semangat untuk menanam pohon sudah terbentuk di kalangan generasi muda millennials secara otomatis jiwa untuk mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan juga akan tumbuh

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan, serta memiliki semangat untuk menanam pohon, sangat dibutuhkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini bukan semata untuk melestarikan alam, tetapi juga untuk mencegah dan mengantisipasi bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 30 Dapil NTB, H Irzani mengatakan, saat ini pihaknya terus mendorong generasi muda NTB untuk mulai “gila menanam pohon”.

“Kondisi kerusakan hutan kita di NTB sudah cukup parah saat ini. Nah kalau bukan kita yang perbaiki siapa lagi? Jadi selalu saya tanamkan ke para pemuda untuk gila tanam pohon. Tanam pohon sekarang untuk kenyamanan hidup generasi penerus kita di masa depan,” tegas  Irzani yang mulai akrab disapa Batik Ijo , Senin (11/3) di Mataram.

Irzani menjelaskan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, saat ini luas total hutan di NTB mencapai 1,07 juta hektare tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa.

Ironisnya, dari jumlah total tersebut tercatat sekitar 896 ribu hektare hutan dalam kondisi rusak. Dan dari 896 ribu hektare itu terdapat sekitar 580 ribu yang rusaknya cukup parah dan mengkhawatirkan, sedangkan sekitar 316 ribu hektare lainnya rusak akibat pertanian lahan kering guna ditanami jagung oleh masyarakat.

“Kondisi ini akan sangat riskan bencana. Menimbulkan banjir ketika musim hujan tiba, dan kekeringan ketika musim kemarau menyapa,” katanya.

Menurut Irzani, dengan kondisi seperti itu maka akan sangat mustahil jika reboisasi hutan yang rusak hanya mengandalkan peran pemerintah dan Pemda setempat saja.

Sebab, kekuatan anggaran dan tenaga pemerintah tidak akan mampu menutup itu dengan waktu yang cepat.

“Sehingga dibutuhkan peran semua pihak terutama masyarakat untuk mulai peduli lingkungan, peduli hutan, dengan cara mulai menanam pohon,” Lanjut Irzani

Sekretaris Umum PW NW NTB ini mengatakan, para santri di Ponpes-Ponpes NW juga sudah mulai melakukan gerakan menanam pohon, Beberapa Ponpes juga aktif menyediakan beragam jenis bibit pohon yang bisa digunakan untuk menutup vegetasi hutan yang rusak.

Sementara di lingkungan sekolah umum dan kelompok pemuda desa, gerakan menanam pohon juga terus disosialisasikan.

Manfaat Ekonomis

Irzani mengatakan, kemauan untuk menanam pohon bisa dilakukan dari lingkungan terdekat dahulu. Bisa saja pekarangan rumah atau di pinggiran jalan pedesaan yang masih gersang.

“Yang terpenting memulai dulu. Nanti kalau sudah tanam satu atau dua pohon, pasti akan kembali ingin menanam lagi. Karena menanam pohon ini termasuk perbuatan yang amal dan berpahala karena manfaatnya besar,” tukasnya.

Menurutnya, menanam pohon juga akan menjadi peluang dan bernilai ekonomis jika dilakukan sungguh-sungguh. Sebab banyak sekali jenis pohon yang bernilai jual tinggi.

Dengan memanfaatkan kebun atau lahan yang kosong dan nganggur untuk menanam pohon, pasti akan membawa banyak keuntungan di waktu akan datang.

Misalnya lahan atau kebun yang masih ada celah, bisa ditanami pohon Jati. Ini dalam tempo 10-15 tahun kemudian tentu bisa bernilai ekonomis cukup tinggi. Hitung-hitung kita berbuat baik dan sekaligus menabung, investasi dengan cinta lingkungan,” katanya.

Secara psikologis, papar Irzani, bila semangat untuk menanam pohon sudah terbentuk di kalangan generasi muda millennials secara otomatis jiwa untuk mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan juga akan tumbuh.

“Mulai dari sekarang dan kedepan ke depan, generasi mudalah yang menjadi garda terdepan  memerangi illegal logging dan perambahan hutan,” pungkasnya.

Me

Anggota IPI  akan  mendukung program pemerintah dalam memajukan patiwisata NTB dan Lombok khususnya

MATARAM.lombokjournal.com — Insan pariwisata indonesia (IPI) NTB menggelar Rapat kerja daerah (Rakerda) yang pertama, bertempat di Bidari hotel .

Acara yang bertujuan untuk membangun sinergi antara anggota IPI NTB untuk memajukan pariwisata NTB khususnya Lombok ini dihadiri oleh seluruh anggota yang baru berjumlah 56 orang .

“tujuan kita adakan raketda ini untuk mebuat stategi bagaimana agar pariwisata NTB bisa maju lebih lagi”Ujar Ketua IPI Achmad Fauzi, Senin (11/03).

Dalam Rakerda juga dibuat kerangka kerja baik itu jangka pendek, menengah dan panjang dalam memajukan pariwisata NTB yang sempat terpuruk akibat musibah gempa beberapa waktu lalu.

Fauzi menyatakan dirinya sudah mendpat jaminan, anggota IPI  akan  mendukung program pemerintah dalam memajukan patiwisata NTB dan Lombok Khususnya

“Meski  IPI di NTB baru berdiri baru 3 bulan, namun kami mempunyai komitmem tujuan yang sama dengan organisasi lain bahwa kami memandang Lombok perlu di gaungkan bersama-sama bahwa Lombok sudah aman meskipun pernah ada gempa sudah bisa dikunjungi sedia kala,” tegasnya.

Meskipun hanya beranggotakan 56 orang namun ia tak menampik jika akan merekrut anggota baru .

Salah satu syarat untuk rekrutmen anggota DPD IPI NTB yaitu mempunyai komitmen untuk memajukan wisata NTB khususnya Lombok.

AYA

Isvie yakin seluruh program Pembangunan dapat berjalan lancar dan sukses

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, SH., M.H. mengungkapkan kebanggaannya, karena Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah merupakan sosok yang dekat dengan rakyat.

Bahkan menurut Baiq Isvie, figur Gubernur yang sudah memimpin NTB kurang lebih enam bulan ini, menjadi contoh yang baik bagi semua, termasuk pimpinan dan angggota DPRD.

“Kita menemukan Gubernur yang dekat dengan rakyat. Yang akrab dan selalu bersahabat dengan siapa pun,” ungkap Ketua DPRD itu saat Silaturrahmi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, di Kediaman Ketua DPRD, Senin (11/03).

Dengan sosok yang akrab dengan masyarakat itu, Isvie yakin seluruh program Pembangunan dapat berjalan lancar dan sukses.

Ia berharap sinergi dan keharmonisan dengan Anggota Dewan dapat terus berjalan baik. Agar pembangunan yang menyejahterakan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, menyampaikan agar coffee morning bisa digelar sesering mungkin. Kalau memungkinkan dapat digelar sekali seminggu.

Sebab kata Doktor Zul, dengan seringnya bertemu, banyak hal yang dapat dibahas dan didiskusikan bersama. Sehingga, program Pembangunan ini betul betul terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

AYA

Nusa Tenggara Barat sudah menginisiasi Bank Sampah sejak 2018, dan diharapkan ke depannya NTB memiliki industri daur ulang, sehingga perputaran uang dari sampah yang dihasilkan ini untuk masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd Membuka Workshop Revitalisasi Posyandu dan Bank Sampah di Ruang Rapat BAPPEDA, Senin (11/03).

Revitalisasi Posyandu dan Bank Sampah merupakan dua program yang sangat dibutuhkan ke depannya untuk mewujudkan NTB yang bersih.

Kebersihan erat kaitannya dengan kesehatan, ditambah NTB adalah daerah wisata sehingga kebersihan adalah hal yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan yang setiap bulan dilakukan di desa dan dusun adalah Posyandu.

Dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar, memberikan makanan tambahan, fasilitas posyandu juga memiliki standar lengkap yang diberikan kepada masyarakat dimulai dari bayi, ibu hamil sampai dengan lansia.

Sehingga banyak hal-hal yang bisa di proteksi sejak dini.

“Seperti posyandu keluarga, masyarakat dusun bisa konsultasi semua hal terkait kesehatan” tuturnya.

Dalam workshop ini Umi Rohmi menjelaskan,  nantinya di posyandu akan diadakan penyuluhan yang dilakukan oleh Kader Posyandu dan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan di desa atau dusun setempat.

Penyuluhan yang dilakukan bukan hanya terkait kesehatan tetapi juga lingkungan, sosial yang terjadi di desa atau dusun tersebut.

“Jadi penyuluhan posyandu ini disesuaikan dengan kondisi atau masalah yang ada di dusun tersebut, entah itu gizi buruk, lingkungan, pernikahan anak atau lainya,” tuturnya.

Umi Rohmi menekankan, kegiatan ini dianggarkan oleh desa melalui APBDes. Hal ini bukan persoalan biaya, tapi ini cara berfikir untuk mengawal dan mensejahterakan masyarakat.

Selain program revitalisasi posyandu dalam workshop ini, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat juga membahas tentang Zero Waste. Sampah sudah menjadi isu dunia dan tidak bisa dilepaskan dari masalah kesehatan.

“Jadi sudah waktunya untuk memerangi masalah sampah, dengan adanya bank sampah kita buat sampah ini menjadi berkah bukan musibah” pungkasnya.

Nusa Tenggara Barat sudah menginisiasi Bank Sampah sejak 2018, dan diharapkan ke depannya NTB memiliki industri daur ulang, sehingga perputaran uang dari sampah yang dihasilkan ini untuk masyarakat.

Kemajuan program ini tergantung dari kabupaten dan kota untuk terus mengkoordinir Kepala Desa untuk menganggarkan Bank Sampah.

“Provinsi siap melakukan penyuluhan dan bimbingan, yang penting sekarang respon dan implementasi secara real dari 10 kabupaten dan kota di NTB” tutupnya.

Umi Rohmi berharap Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa dapat bersinergi dengan baik agar semua berjalan dengan lancar.

AYA

Untuk penerangan jalan di kawasan wisata sebetulnya hanya butuh sedikit inovasi dan political will dari Pemerintah Daerah saja

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;      Caleg DPRD NTB dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lalu Nofian Hadi mengkritisi kondisi penerangan jalan di kawasan wisata, utamanya di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara.

Ia menilai kondisi penerangan jalan umum di sepanjang kawasan wisata masih belum maksimal.

Ini bukan saja menyebabkan kawasan wisata terkesan temaram dan gelap, hingga bisa memunculkan kembali trauma pasca bencana.

“Kalau kita lewat Senggigi, terus ke Malimbu dan seterusnya, itu kondisinya sangat gelap kalau malam. Lampu penerangan jalan masih sangat minim, padahal itu kawasan wisata andalan. Ini bisa menimbulkan kesan yang kurang baik bagi wisatawan, selain rawan kecelakaan lalulintas,” kata Nofian Hadi, Senin (11/03) di Lombok Barat.

Di kawasan sepanjang jalan Gunungsari Lombok Barat, menuju Pusuk Pas hingga ke Bangsal, Lombok Utara, juga demikian. Padahal jalan ini bisa dibilang akses utama pariwisata penghubung Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara, serta Gili Trawangan.

Nofian yang selalu aktif mendorong gagasan menumbuhkan wirausaha baru dan sektor UMKM di bidang pariwisata merasa miris dengan kondisi tersebut.

Menurutnya, recovery pariwisata NTB pasca gempa bumi Juli-Agustus 2018 harusnya dilakukan menyeluruh dan memprioritaskan infrastruktur dasar, termasuk penerangan jalan di kawasan wisata.

Sebab, kawasan wisata harus selalu identik dengan suasana terang. Agar keindahan tetap bisa dirasakan saat malam, dan juga menghilangkan kesan rawan.

Pengusaha muda industri kreatif ini mengatakan, untuk penerangan jalan di kawasan wisata sebetulnya hanya butuh sedikit inovasi dan political will dari Pemerintah Daerah saja.

“Soal penyediaan listrik memang domainnya PLN. Tapi untuk penerangan jalan umum, ini peran Pemda setempat. Harusnya Pemda Lombok Utara dan

Lombok Barat mengoptimalkan hal ini, apalagi dua daerah ini sama-sama mengandalkan sektor pariwisata sebagai unggulan selain pertanian,” katanya.

Teknologi Lampu Tenaga Surya

Nofian mengatakan, untuk meneragi jalan sepanjang kawasan wisata, teknologi lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) bisa digunakan.

Teknologi ini akan memudahkan karena pemasangannya terpisah dengan PJU biasa yang terkoneksi dengan sistem PLN.

Selain itu dari sisi risiko, lampu jenis ini akan lebih aman dari pemadaman jika terjadi pemadaman di PLN.

“Lampu tenaga surya ini juga ramah lingkungan dan sudah banyak digunakan di negara-negara maju di dunia. Harganya juga tidak terlampau mahal, berkisar Rp6 Juta- Rp8 Juta per unit. Artinya Pemda bisa menyediakan ini,” katanya.

Nofian yang merupakan Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 untuk Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara mengatakan, selain penerangan

jalan yang harus dimaksimalkan, jalan sepanjang kawasan wisata juga perlu lebih ditata keindahan dan kebersihannya.

Ia mencontohkan, sepanjang jalan dari Senggigi menuju  Malimbu, Nipah, dan Bangsal di Lombok Utara, saat ini masih sangat minim ditemukan toilet umum. Padahal toilet ini merupakan salah satu sarana dasar pendukung pariwisata.

“Kan akan lebih nyaman perjalanan wisatawan. Selama ini kan, maaf saja, masih banyak rombongan wisatawan yang akhirnya numpang di toilet Masjid atau sekolah yang dilintasi, termasuk kalau ada SPBU,” tukasnya.

Nofian mengatakan, jika terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD NTB kelak, hal-hal sederhana namun menjadi yang utama seperti itu yang akan terus disuarakan untuk diperjuangkan.

Jika penerangan jalan sudah maksimal dan sarana toilet banyak tersedia, Nofian sangat yakin, kawasan yang tadinya sepi dan gelap akan tumbuh menjadi lokasi UMKM baru bahkan bisa dikreasikan menjadi spot-spot dan destinasi instagramable baru.

“Apalagi jika di setiap spot itu ditata dan disediakan tempat sampah terpisah, anorganik dan organik. Ini akan sangat mendukung NTB Zero Waste,” katanya.

Dengan konsep seperti itu, papar Nofian, Pemda sebenarnya akan lebih mudah karena yang mengerjakan bisa dengan lintas sektoral misalnya sinergitas Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Me

Suhardi menilai setiap pihak memiliki kekuatan yang sama dalam mencegah terjadinya praktik politik uang

MATARAM.lombokjournal.com — Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) Suhardi menilai, H-3 merupakan titik rawan terjadinya tindak pidana pemilu (tipilu) lantaran kerap digunakan sebagai transaksi politik uang.

“H-3 itu itu titik rawan orang melakukan politik uang, kita bersama kepolisian patroli dan tidak segan-segan melakukan semacam OTT (operasi tangkap tangan) di lapangan nanti,” kata Suhardi.

Suhardi menyampaikan, personel Bawaslu NTB dan Bawaslu kabupaten/kota bersama aparat kepolisian akan menggelar patroli hingga hari pencoblosan untuk pengawasan adanya dugaan tipilu tersebut.

Suhardi menyampaikan, terdapat sebuah riset yang menyebutkan tingginya politik uang berbanding lurus dengan tingginya tingkat partisipasi memilih. Suhardi berpandangan tingginya partisipasi tersebut lebih tepat disebut mobilisasi karena adanya dorongan politik uang.

Suhardi menilai persoalan ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, baik dari penyelenggara pemilu, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan juga masyarakat.

“Harusnya PR kita hari ini kita mengubah mobilisasi jadi partisipasi. Ini koreksi bagi kita semua, tidak hanya penyelenggara,”

Suhardi menambahkan, mengubah pola pikir masyarakat untuk menolak politik uang membutuhkan kerja keras dan upaya bersama. Suhardi menilai setiap pihak memiliki kekuatan yang sama dalam mencegah terjadinya praktik politik uang.

“Para tokoh agama juga berperan besar menyadarkan masyarakat bahwa politik uang yanh mengandung unsur menyuap dan disuap itu dalam ajaran agama haram hukumnya,”

AYA

Para caleg pejawat tidak memanfaatkan masa reses untuk kepentingan politiknya dalam pemilu

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta para calon legislatif (caleg) mematuhi peraturan pemilu dan tidak melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu (tipilu).

“Imbauan kami kepada seluruh peserta (pileg), ini belum final karena semua (caleg) berpotensi dicoret, jangan coba-coba melakukan pelanggaran,” ujar anggota Bawaslu NTB, Suhardi

Suhardi menyampaikan, personel Bawaslu NTB dan Bawaslu kabupaten/kota bersama aparat kepolisian menggelar patroli hingga hari pencoblosan untuk pengawasan adanya dugaan tipilu.

“Hampir di semua kabupaten dan kota sudah ada beberapa temuan dan sedang dilakukan kajian dan pembahasan,” katanya

Suhardi menyampaikan seluruh peserta pemilu, baik calon pejawat maupun pendatang baru, wajib diawasi. Kata Suhardi, Bawaslu NTB sudah berulangkali memperingatkan para caleg pejawat untuk tidak menyalahgunakan posisinya sebagai anggota DPR RI maupun DPRD.

“Caleg DPR RI pun kami ‘tempel’ (awasi), karena pada beberapa kasus pengawasan ada diduga pelanggaran,” tegasnya.

Biasanya, kata Suhardi, dugaan pelanggaran dilakukan saat para caleg yang juga pejawat melakukan reses atau kunjungan kerja ke lapangan. Suhardi menjelaskan, sejatinya reses merupakan hak bagi para anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dia meminta para caleg pejawat tidak memanfaatkan masa reses untuk kepentingan politiknya dalam pemilu.

“Ruang ini sangat rawan disalahgunakan. Reses tentu tidak ada masalah, yang menjadi apabila saat reses kemudian ada memberikan materi kepada warga yang datang dan kampanye untuk memilih dirinya,” katanya.

AYA

Panjangnya proses kampanye memungkinkan adanya penambahan jumlah caleg yang dicoret lantaran melakukan pelanggaran pemilu

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Suhardi Soud mengatakan, KPUD NTB selalu menindaklanjuti hasil laporan yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan calon legislatif (caleg).

Suhardi mengatakan para caleg yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu (tipilu) dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah maka proses pencalegan akan dicoret sebagai peserta pileg 2019.

“Pencalonan bisa mengalami pembatalan apabila calon melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan proses yang terjadi di Bawaslu,” ujar Suhardi saat rapat koordinasi pengelolaan dokumen pencalonan anggota DPR RI pada pemilu 2019 di Mataram, NTB, Sabtu (09/03).

Hingga saat ini, kata Suhardi, KPUD NTB telah mencoret masing-masing satu caleg di Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram karena melakukan pelanggaran pemilu.

“Semua calon berpotensi dicoret selama melakukan pelanggaran tipilu atau pidana yang sudah berstatus inkrah dan juga berdasarkan keputusan Bawaslu,”

Untuk caleg di Kota Mataram, lanjut Suhardi, pencoretan dilakukan lantaran caleg tersebut dianggap melakukan pelanggaran administrasi lantaran masih menjabat sebagai pegawai BUMN.

Suhardi menilai, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu karena kerap melibatkan ASB dalam proses kampanye yang seharusnya tidak dilakukan.

Dikatakannya, panjangnya proses kampanye memungkinkan adanya penambahan jumlah caleg yang dicoret lantaran melakukan pelanggaran pemilu.

“Kampanye terakhir itu H-3, artinya ada potensi para caleg melakukan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran dan masuk pelanggaran pidana pemilu lalu inkrah maka otomatis tercoret dia sebagai caleg,”

AYA

KPUD NTB juga mendapatkan informasi satu WNA asal Jepang bernama Utako Uematsu yang masuk dalam DPT di Kabupaten Sumbawa Barat

MATARAM.lombokjournal.com —  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan ada enam warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di NTB untuk pemilihan umum (pemilu) 2019.

Sebelumnya, terdapat informasi adanya tujuh WNA yang masuk DPT di NTB, namun setelah dilakukan verifikasi faktual hanya lima WNA yang masuk DPT, sedangkan dua orang lainnya merupakan WNI.

Ketua KPUD NTB Suhardi Soud menjelaskan, lima WNA yang masuk DPT di NTB adalah Guillaume Andre Marcel asal Prancis (DPT Kabupaten Lombok Barat), Rex Cummins asal Australia (Lombok Barat), Hendrikus asal Belanda (Lombok Barat), Panagiotis Xydias dari Yunani (Dompu), dan Hiromi Kanno dari Jepang (Kota Mataram).

Sementara dua nama lain yakni M Ibrahim dan Mahyuni merupakan WNI yang secara sah masuk dalam DPT di Lombok Barat dan Mataram.

Ketua KPUD NTB Suhardi Soud mengatakan, adanya WNA yang masuk dalam DPT berdasarkan informasi KPU RI yang bersumber pada Kemendagri.

Selain lima WNA tersebut, KPUD NTB juga mendapatkan tambahan informasi adanya satu WNA asal Jepang bernama Utako Uematsu yang masuk dalam DPT di Kabupaten Sumbawa Barat.

Suhardi menegaskan, keenam WNA tersebut sudah dicoret dari DPT di NTB karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih lantaran berstatus kewarganegaraan asing.

“Jadi totalnya ada enam (WNA) dan kita pastikan mereka sudah dicoret karena tidak memenuhi syarat,” kata Suhardi.

AYA

Saat ini selain dengan ISOF, perindustrian juga bekerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak yang merupakan suatu aplikasi yang memudahkan para IKM untuk memasarkan produk mereka.

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mengundang para pelaku industri Kecil menengah yang (IKM )bertempat di Kantor Dinas Perindustrian NTB.

Dalam acara ini dihadiri puluhan pelaku Usaha IKM di NTB sekaligus memamerkan hasil industri olahan mereka.

Kepala Perindustrian NTB Andi Pramaria menjelaskan tujuan dari kegiatan sebagai upaya  mengumpulkan para IKM untuk menyamakan presepsi antara IKM dan Dinas Perindustrian.

Selain itu tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yakni untuk mendengar aspirasi para usaha IKM di ntb tentang apa saja yg dibutuhkan selama menjalankan usaha mereka.

“Kita kumpulkan Pelaku IKM ini supaya tujuan dan mau kita sama,karena kita dan IKM kadang keinginnnya gak sama, kita serap apa kemauan dan aspirasi para pelaku IKM,” ujarnya pada Sabtu (09/03).

Acara yang dihadiri langsung oleh Ketua TPKK sekaligus sebagai Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkiefkimansyah.

Dikatakannya, kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian ini merupakan sebuah Langkah kongkrit untuk bertemu langsung dan menyerap aspirasi dari pelaku IKM yang ada di NTB.

Niken menekankan, jika kegiatan mengumpulkan IKM ini agar terus dilaksnakan oleh dinas perindustrian.

“Kalau bisa, agar para IKM yang ada dibina supaya bisa menghasilkan produk yang berdaya saing” ujarnya

Ke depan agar para IKM bisa lebih mandiri lagi dalam menegelola usahanya. Seperti diketahui, saat ini selain dengan ISOF, perindustrian juga bekerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak yang merupakan suatu aplikasi yang memudahkan para IKM untuk memasarkan produk mereka.

“Dengan bekerja sama dengan dua situs jual beli online ternama tersebut ,sebagai salah satu langkah strategis Dinas Perindustrian NTB memfasilitasi IKM dalam peningatan kapasitas serta promosi produk mereka,” pungkasnya

AYA