Tugas pengamanan ini bukan hanya tugas kepolisian, TNI, Kabinda, tapi ini adalah tugas kita semua yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Angka kasus konflik sosial di NTB megalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, Dengan penurunn signifikan itu maka kondusivitas di Provinsi NTB dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini sejalan dengan data yang disampaikan Kabinda NTB, H. Tarwo Koesnarno.

“Dari tahun ke tahun kondusivitas NTB terus meningkat, jadi bagaimana kita meyakinkan tren yang semakin baik ini akan terus makin baik ke depan. Apalagi besok mau Pileg, Pilpres, jadi kita harapkan semua aman dan terkendali sehingga semua bisa berjalan dengan lancar,” ujar Wagub.

Halitu disampaikan Wagub Hj Rohmi pada wartawan  usai melakukan silaturrahmi dengan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi NTB, di Kantor DPRD NTB, Rabu, (13/03).

Dikatakan Umi Rohmi, menghadapi pemilu tahun 2019 mendatang, masyarakat NTB dajak untuk terus menjaga kondusivitas, seperti memerangi penyebaran berita-berita Hoax yang disebarkan melalui media sosial di masyarakat.

“Kalau ada hoax, cepat diklarifikasi supaya masyarakat cepat mendapatkan berita yang valid, supaya bisa memandang segala sesuatu secara objektif, termasuk peran media juga sangat penting dalam menangkal berita Hoax,” tandasnya.

Wagub menambahkan, penurunan angka kasus konflik sosial yang cukup signifikan itu, tentunya karena adanya sinergitas semua unsur dan kesadaran masyarakat yang semakin baik.

Data Kabinda NTB, tahun 2016 sebanyak 178 kasus konflik sosial, tahun 2017 sekitar 78 kasus dan tahun 2018 hanya sekitar 23 kasus, untuk tahun 2019 diharapkan tidak ada kasus konflik sosial di NTB.

“Dari data-data yang disampaikan Kabinda NTB, dari tahun 2016, 2017, 2018 kasus konflik sosial, terus turun signifikan. Tentunya ini berkat sinergi semua pihak,” ujarnya.

Wagub mengingatkan,  tugas pengamanan ini bukan hanya tugas kepolisian, TNI, Kabinda, tapi ini adalah tugas kita semua yang ada di NTB.

AYA

Semua kalangan memiliki peran aktif mencapai target eliminasi HIV-AIDS Indonesia bebas HIV pada 2030

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua TP. PKK NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc  hadir sebagai keynote speaker pada Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Masyarakat Provinsi NTB, di Gedung Sangkareang, Rabu (13/03).

Hj. Niken menyampaikan, banyak masyarakat yang masih awam terkait apakah itu HIV-AIDS.

“HIV adalah virus yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebablan kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah, gejala infeksi oportunistik karena penurunan kekebalan tubuh akibat virus HIV,” jelas Hj. Niken.

Sebagian besar penderita HIV-AIDS berada pada usia produktif, salah satu urutan penderita terbanyak adalah kaum ibu.

Menurut Ketua TP. PKK NTB kegiatan ini dianggap sangatlah penting, tentunya dengan berkolaborasi dengan KPAD NTB dan berbagai organisasi perempuan di NTB.

PKK hadir untuk menyampaikan ilmu, yang diharapkan nantinya organisasi wanita yang hadir saat ini dapat menyebarluaskan ilmu/pengetahuan kepada seluruh masyarakat dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, bahwa HIV-AIDS ini bukan tidak mungkin dialami siapa saja.

“Salah satu faktor lain adalah karena NTB menjadi salah satu pengirim tenaga kerja luar yang ketika pulang ke daerah membawa ‘oleh-oleh,” ucapnya.

Sebelumnya, saat yang sama Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj Ikhsanti Komala Rimbun menyampaikan, tujuan kegiatan ini tak lain ingin mmberi pengetahuan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bagi ibu-ibu Organisasi Wanita, Majlis Taklim yang ada di NTB agar dapat memahami secara menyeluruh.

“Ketika berada pada lingkungan orang yang terinfeksi HIV-AIDS, jangan menjaga jarak atau menjauh,” tambah Ketua DWP NTB.

Dengan adanya dukungan dari KPA NTB, PKK dan organisasi wanita lainnya ingin membangun kerjasama untuk menyebar informasi pencegahan dan penangulangan HIV kepada masyarakat.

Semua kalangan memiliki peran aktif mencapai target eliminasi HIV-AIDS Indonesia bebas HIV pada 2030.

Hj Ikhsanti berharap, hasil dari kegiatan ini para peserta dapat memahami upaya pencegahan dan penanggulangannya secara komprehensif dan tindak lanjutnya secara nyata.

AYA/Hms

Diakui Menkes, di tingkat Kementerian Kesehatan belum ada inovasi pelayanan yang sama dengan yang ada di Kota Mataram saat ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Faried Moeloek, S.pM (K) didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah melakukan Kunjungan Kerja di NTB, Rabu (13/03).

Menkes meresmikan Gedung Public Service Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS) di RSUD Kota Mataram.

Pada peresmian itu, Menkes memuji inovasi pelayanan kesehatan di NTB,  khususnya yang digagas RSUD Kota Mataram. S

Sebab, Kota Mataram telah menggagas Inovasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bernama Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medhical Service (MEMS) berbasis IT.

Di hadapan Wagub, Walikota  Mataram,  TGH. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram dan tamu undangan yang hadir, Menkes menyampaikan inovasi tersebut merupakan kejutan bagi dirinya beserta seluruh jajaran di Kementerian Kesehatan.

Disebut kejutan katanya, karena di tingkat Kementerian Kesehatan belum ada inovasi pelayanan yang sama dengan yang ada di Kota Mataram saat ini.

“Saya betul-betul mengapresiasai kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan berbasis IT, maka masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan tepat. Mulai dari masyarakat melaporkan via layanan 119, dijemput oleh ambulance, perawatan selama perjalanan ke rumah sakit, hingga diberikan pelayanan di UGD, dapat ditindak cepat dan akan terpantau di layar dalam ruangan tersebut.

Bahkan kalau ada masyarakat yang ingin melaporkan secara live kejadian atau pasien yang membutuhkan pertolongan, bisa dilakukan di ruangan tersebut. Yaitu melalui aplikasi WhatsApp.

Hal lain yang dianggapnya sebagai sebuah kejutan dalam pelayanan kesehatan adalah kerjasama pihak rumah sakit dengan maskapai penerbangan.

Sebab menurutnya, pelayanan kesehatan, di samping tepat, juga harus cepat. Sehingga, pasien rujukan dari kabupaten/kota, dapat menggunakan pesawat dan segera mendapat perawat medis.

Bahkan, wisatawan domestik dan mancanegara yang menjadi pasien pun, dapat memanfaatkan layanan tersebut. Meski, untuk pembayarannya ditanggung oleh pesien itu sendiri.

“Bisa saja wisatawan yang berkunjung ke NTB, jatuh sakit atau mengalami kecelakaan atau kejadian. Maka ini sangat penting,” ungkapnya.

BACA JUGA  ; Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2019 Dibuka Wagub 

Selanjutnya, pelayanan kesehatan dengan sistem home care yang digagas jajaran rumah sakit itu, merupakan inovasi yang menjadikan NTB ini berbeda dengan daerah lain.

“Artinya, banyak orang tua yang tidak mampu ke rumah sakit. Dengan dipanggilkannya petugas home care ke rumah, maka masyarakat bisa dibantu mengobati sakitnya,” jelasnya.

Ia berharap, Inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan. Apalagi tahun 2021 NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP. Sehingga, fasilitas kesehatan betul-betul disiapkan dengan baik.

Usai meresmikan, Menkes didampingi Wagub, Walikota dan Wakil Walikota Mataram serta jajaran RSUD, meninjau langsung ruangan PSC MEMS itu.

AYA

Wakil Gubernur berharap agar revitalisasi posyandu dapat berjalan dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, membuka kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) melalui Pertemuan Rapat Koordinasi Teknik (Rakontek) Terpadu Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Golden Palace, Rabu (13/03).

Wakil Gubernur dalam sambutannya memberikan penekanan terhadap output Rakerkesda dalam mendorong pembangunan bidang Kesehatan di NTB.

”Rakerkesda harus mempunyai target yang besar, harus benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Barat,” kata Hj. Rohmi.

Masalah kesehatan harus diatasi dari hulu terutama terkait pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat, lanjut Hj. Rohmi.

”Sekarang yang menjadi tugas kita yaitu bagaimana program yang bagus ini, betul-betul terimplementasi sampai dengan masyarakat bawah, bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan ini dari titiknya atau dari hulu,” tegas Wagub.

Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur berharap agar revitalisasi posyandu dapat berjalan dengan baik.

”Mudah-mudahan dengan kerja kita bersama, kita memiliki pandangan yang sama tentang kesehatan ini, sehingga apapun hasil dari rapat ini bisa memberikan efek yang baik terhadap pembangunan kesehatan di NTB ini,” kata Hj. Rohmi.

Rakerkesda 2019 Provinsi NTB dihadiri Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M (K), beserta jajarannya, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Dr. Hj. Niken Saptarini Widyawati, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota se NTB, dan Dinas-dinas terkait lainnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua PKK Provinsi NTB dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

BACA JUGA ;  Inovasi  Pelayanan Kesehatan Di NTB Kejutan Bagi Menkes

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kader PKK dan kader Posyandu oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Pembukaan Rakerkesda 2019 ditandai dengan pemukulan bedug oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

AYA

Dihaarapkan program ini dapat mempercepat penyaluran KUR, selain itu dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Program pembiayaan usaha mikro (UMi) akan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Program ini menyasar pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pinjaman di bank.

Kepala OJK provinsi NTB, Farid Falletehan mengatakan, program UMi ini sendiri merupakan penyaluran dana untuk modal usaha, yang lebih menyasar kepada masyarakat di pedesaan.

Selama ini masyarakat yang tidak dapat akses pinjaman di bank, diharapakan dengan program ini dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam meminjam pinjaman modal usaha.

“Program itu menciptakan pengusaha-pengusaha, dengan memberikan pinjaman sekitar Rp 2 juta,” ujar Farid Falletehan, Rabu (13/03).

Farid menyatakan program ini sudah teruji keberhasilannya, sehingga OJK berharap program ini dapat mempercepat penyaluran KUR.

Selain itu, dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat yang memberikan peminjam dengan bunga cukup besar.

Namun untuk mengembangkan program tersebut, tentunya harus melihat dari sisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendukung lainnya.

“Nanti akan kita kenalkan program UMi ini, karena ini adalah salah satu program yang bagus,” ujarnya.

Program UMi telah diluncurkan pada 2017 lalu. Bahkan Program tersebut dikembangkan dengan berbasis digital guna mengukur tingkat penerimaan debitur pembiayaan UMi terkait dengan transaksi secara elektronik.

Untuk program UMi ini memang beneficiary nya adalah mereka yang bekerja menyiapkan secara domestik rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga menyiapkan pekerjaan. Namun mereka masih memiliki keinginan untuk dapatkan pendapatan tambahan.

“Melalui digitalisasi pembiayaan UMI, debitur selama ini menerima penyaluran cash, diberikan alternatif untuk memanfaatkan platform digital kekinian yakni uang elektronik,” terangnya.

Sementara itu skema pembiayaan ini merupakan kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dan Badan Ksesabilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo yang bertajuk Digitalisasi UMi.

Selain itu konsepnya untuk memperkenlkan digitalisasi dalam program pemerintah yang berhubungan dengan usaha mikro kecil.

“Mungkin dari pemerintah daerah (Pemda) dapat mendorong program tersebut, karena ini salah satu upaya melawan rentenir,” tegasnya.

AYA

Hadirnya industri olahan akan menyerap banyak tenaga kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat

LOMBOKBARAT.lombokjournal.com —  Baru enam bulan mimpin NTB,  upaya Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB,  Dr.  Hj.  Sitti Rohmi Djalillah menghadirkan industri pengolahan di daerah ini mulai terwujud.

Gubernur meresmikan sebuah industri Penyulingan cengkeh, yang di Banyumulek,  Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (12/03).

Hadirnya industri pengolahan hasil pertanian tersebut disambut baik. Sebab, hadirnya industri tersebut  jelasnya selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini.

“Persoalan kita saat ini adalah pengangguran dan kemiskinan,” ungkap Doktor Zul,  sapaan akrab Gubernur NTB.

Untuk mengatasi kedua persoalan itu, kata Doktor Zul, adalah dengan membangun industri pengolahan sebanyak-banyaknya. Sehingga bahan baku hasil pertanian itu bisa diolah menjadi bahan siap pakai yang memiliki nilai ekonomis tinggi dibanding sebelum diolah.

Selain itu,  hadirnya industri itu lanjut Gubernur akan menyerap banyak tenaga kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah kerja, maka akan ada gaji tetap. Sehingga ada jaminan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan,” tegas pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) itu.

Gubernur juga yakin,  dengan hadirnya industri itu,  maka produktifitas pertanian NTB akan meningkat. Begitu juga dengan produksi bidang bidang lain, seperti perikanan, kelautan dan peternakan.

“Tugas selanjutnya adalah undang masyarakat untuk belajar merakit mesin ini.  Bikinkan replikanya,  dan serahkan kepada setiap desa di Lombok Utara,” ungkap Gubernur di hadapan karyawan dan masyarakat yang hadir.

Sementara itu,  Ketua JP Institut Ainurrahman,  ST. yang menginisiasi industri tersebut menjelaskan, keberadaan industri itu merupakan salah satu ikhtiar untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Termasuk proses recovery daerah setelah musibah gempa bumi tahun lalu.

“Program zero waste itu selaras dengan industri ini.  Sebab,  kami memanfaatkan  limbah dari cengkeh untuk proses pembuatannya,” jelasnya.

Ia juga melaporkan proses penyulingan minyak cengkeh ini membutuhkan satu ton bahan baku dalam setiap produksinya.

Dalam sehari,  pihaknya bisa memproduksi dua kali.  Sehingga bahan baku yang dibutuhkan setiap harinya sekitar dua ton.

“Dana yang dikeluarkan setiap kilonya adalah 1.500 rupiah. Sehingga dalam sebulan sekitar 78 juta untuk bahan baku,” jelasnya.

Minyak cengkeh yang dihasilkan bisa mencapai 30 sampai 35 kg setiap produksi. Kemudian semuanya dipasarkan ke luar daerah.

Karena itu ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB yang membangun pembangunan industri tersebut.

Hadir juga pada kegiatan itu Komandan Korem 162 Wirabhakti.

AYA/HMS

LKKS akan mengkoordinasi lembaga – lembaga sosial yang ada di luar pemerintahan

MATARAM.lombokjournal.com — Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) periode 2019 – 2023 yang diketuai oleh ibu Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE., M.Sc, resmi dikukuhkan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, selasa (12/03).

Gubernur menjelaskan,  lembaga ini merupakan upaya untuk mengayomi masyarakat dengan baik dan diharapkan pengurus dapat bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

“Kami atas nama Pemerintah Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat, mudah-mudahan amanah baru ini bisa diselesaikan bukan hanya masalah sosial dan kemasyarakatan yang ada di NTB tetapi juga dapat menghadirkan keberkahan buat kita semua” tuturnya.

Sebagai ketua umum LKKS yang baru ibu Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE., M.Sc menjelaskan, LKKS sebagai lembaga yang akan mengkoordinasi lembaga – lembaga sosial yang ada di luar pemerintahan.

“jadi kami akan berusaha mendapatkan data dan informasi seberapa banyak lembaga – lembaga sosial yang ada di NTB karena sampai sekarang belum terdata dengan baik yang akan kita coba usahakan dengan berkoordinasi dengan LKKS di kabupaten,” jelas Niken.

Kepala Dinas Sosial Ahsanul Halik, S.Sos., M.H mengatakan, lembaga LKKS diamanatkan untuk membantu pekerjaan pemerintah untuk dapat membangun  kesejahteraan sosial masyarakat NTB.

“Dinas sosial memiliki program unggulan yakni program keluarga Sasambo Gemilang yang kami harapkan dapat bekerjasama dengan LKKS untuk membangun kesejahteraan sosial masyarakat di NTB,” jelasnya.

AYA

Zul berharap hasil forum sidang dapat bermanfaat bagi pembangunan dan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, menghadiri Rapat Paripurna ke IV DPRD Provinsi NTB yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Selasa (12/03).

Agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB terkait empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa yang telah diajukan pihak eksekutif.

Empat buah Raperda Prakarsa tersebut yakni :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023
2. Raperda tentang Pengelolaan Hutan
3. Raperda tentang Pengelolaan Sampah, dan
4. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Laporan serta hasil pembahasan Raperda disampaikan langsung oleh masing-masing juru bicara Panitia Khusus (Pansus).

Gubernur mengapresiasi kinerja DPRD dalam membangun NTB.

“Kami ingin menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas seluruh komunikasi yang begitu intensif dan kerja sama yang sangat baik serta komitmennya yang begitu dalam untuk membangun Nusa Tenggara Barat,” ucap Dr. Zul.

Doktor Zul berharap hasil forum sidang dapat bermanfaat bagi pembangunan dan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat.

”Harapan kami seluruh regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang ini, benar-benar bisa berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan kearah kemajuan serta mampu memberikan manfaat yang besar untuk pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dimasa yang akan datang,” harapnya.

Rancangan keputusan DPRD menyatakan setuju atas empat buah Raperda prakarsa yang diajukan pihak eksekutif, karena  memenuhi syarat untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

AYA

Selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak di antara hasil produksi pertanian mengalami kerugian

MATARAM.lombokjournal.com —  Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menginvestasikam pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Pulau Sumbawa yang mencapai Rp 138 miliar.

Sumbawa merupakan sentra produksi pertanian, khusunya gabahnya cukup tinggi.

“Kurang Lebih nilai invetasinya Rp 138 miliar. Karena sumbawa termasuk sentra produksi kemudian panennya lebih besar. Diharapakan kita bangun dan maksimal penyerapannya disitu,” kata Kepala Drive Perum Bulog Provinsi NTB, Ramlan UE, Selasa (12/03).

Dijelaskan, dengan adanya pengembangan MRMP ini banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat, mulai dari memberikan kontribusi serapan pengadaan lebih besar, kemudian dapat menyerap tenaga kerja masyarkat setempat.

“Jadi pembangunan MRMP di Sumbawa ini, artinya ada pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat setempat,” terangnya.

Ramlan mengatakan, selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak diantara hasil produski pertanian yang mengalami kerugian.

Kendati kurangnya penyerapan, pembagunan tersebut dapat membantu hasil produski petani dapat memiliki nilai tambah.

“Maka dari itu semua hasil komoditas pertanian, terutama gabah beras itu bisa diserap dan masalah kualitas harga bisa diselesaikan dengan dibangunnya MRMP,” ungkapnya.

Selain itu, ini salah satu pendukung untuk mendorong adanya industrialisasi yang selama diprogramkan oleh Gubenur NTB Zulkfliemansyah.

Ramlan mengaku, proses pembangunan MRMP ini mendapat dukungan dari pemerintah. Mengingat saat ini Pemprov NTB tengah gencar untuk meningkatkan industrialisasi baik itu di tingkat pertanian, peternakan hingga perikanan.

“Industrialisasi ada sudah disana, makanya kemarin kita sudah melaporkan ke pak gubenur, beliau sangat antusias dan mendukung. Bahkan bupati Sumbawa sangat mendukung itu dan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pembangunan tersebut terdiri mulai dari drying centre, milling dan silo. Bahkan dapat membuat produksi beras kemasan premium yang sesuai dengan frekuensi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, potensi untuk mengrim beras keluar daerah pun semakin luas.

“Justru semakin besar peluangnya kita bisa menciptakan beras sesuai frekuensi masyarakat dengan beras kualitas premium,” katanya.

Ramlan mengatakan, kapasitas produksi untuk rice to rice itu 30 ton per jam. Jadi sekitar 300 ton sehari dapat diserap sedangkan untuk silo sekitar 18rb ton.

“Tetapi nanti pasti ada pergerakannya lagi, itu sehari saja bisa menyerap 300 ton dan ini dibangun di atas tanah seluas 4 hektar,” pungkasnya.

AYA

Astawa berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada JKN-KIS yang telah menolongnya hingga sembuh dan bisa kembali bekerja

lombokjournaal.com —

TRIBUN-BALI.COM – I Made Astawa (41) atau yang akrab disapa Astawa awalnya adalah seorang tukang angkut di salah satu kargo pengangkutan barang.

Ia terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena penyakit usus buntu yang dideritanya.

Di tengah kesulitan yang dialaminya, Astawa mendapatkan sedikit angin segar lantaran semua biaya pengobatan dan operasinya ditanggung sepenuhnya oleh JKN-KIS.

Astawa dan keluarga sejak tahun 2015 sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS penerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat.

Kejadian ini berawal pada suatu malam saat Astawa tiba-tiba merasakan sakit melilit yang tidak tertahankan di bagian pinggang.

Ia pun sempat dibawa ke UGD oleh Ni Ketut Puspa Dewi (39) sang istri yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang jahit.

Sungguh tepat penanganan pertama yang dilakukan oleh Puspa. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Astawa mengidap penyakit usus buntu dan harus segera dilakukan operasi pengangkatan usus buntu atau apendiks.

“Dari awal dilarikan ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan, operasi hingga kontrol setelah  operasi, prosesnya sangat cepat dan pelayanan dari petugas Rumah Sakit pun sangat ramah tanpa membeda-bedakan pasien umum dan pasien JKN-KIS,” cetus Astawa saat disambangi tim Jamkesnews ke rumahnya.

Astawa menambahkan, pasca operasi dirinya juga diwajibkan untuk kontrol seminggu sekali selama sebulan dan tentu saja tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.

Mengetahui hal tersebut, Astawa merasa sangat lega karena tidak perlu lagi memikirkan biaya pengobatan di tengah banyaknya kebutuhan hidup sehingga dia bisa fokus untuk pemulihan kesehatannya.

Kesehatan Astawa pun berangsur-angsur membaik hingga dia bisa kembali mencari pekerjaan baru untuk melanjutkan hidupnya.

Saat ini, Astawa sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai tenaga pengemudi di salah satu perusahaan penyedia jasa pekerja di Bali.

Bukan hal yang berlebihan jika Astawa berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada JKN-KIS yang telah menolongnya hingga sembuh dan bisa kembali bekerja.

“Apalah jadinya saya tanpa JKN-KIS, untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak saja sudah pas-pasan ditambah dengan operasi ini yang biayanya pasti sangat mahal, terima kasih JKN-KIS kau menyelamatkan hidupku,” tutup Astawa sembari tersenyum. (*)

Editor: Widyartha Suryawan

Nara sumber; I Made Astawa