Wakil Gubernur berharap agar revitalisasi posyandu dapat berjalan dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, membuka kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) melalui Pertemuan Rapat Koordinasi Teknik (Rakontek) Terpadu Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Golden Palace, Rabu (13/03).

Wakil Gubernur dalam sambutannya memberikan penekanan terhadap output Rakerkesda dalam mendorong pembangunan bidang Kesehatan di NTB.

”Rakerkesda harus mempunyai target yang besar, harus benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Barat,” kata Hj. Rohmi.

Masalah kesehatan harus diatasi dari hulu terutama terkait pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat, lanjut Hj. Rohmi.

”Sekarang yang menjadi tugas kita yaitu bagaimana program yang bagus ini, betul-betul terimplementasi sampai dengan masyarakat bawah, bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan ini dari titiknya atau dari hulu,” tegas Wagub.

Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur berharap agar revitalisasi posyandu dapat berjalan dengan baik.

”Mudah-mudahan dengan kerja kita bersama, kita memiliki pandangan yang sama tentang kesehatan ini, sehingga apapun hasil dari rapat ini bisa memberikan efek yang baik terhadap pembangunan kesehatan di NTB ini,” kata Hj. Rohmi.

Rakerkesda 2019 Provinsi NTB dihadiri Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M (K), beserta jajarannya, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Dr. Hj. Niken Saptarini Widyawati, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota se NTB, dan Dinas-dinas terkait lainnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua PKK Provinsi NTB dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

BACA JUGA ;  Inovasi  Pelayanan Kesehatan Di NTB Kejutan Bagi Menkes

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kader PKK dan kader Posyandu oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Pembukaan Rakerkesda 2019 ditandai dengan pemukulan bedug oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

AYA

Dihaarapkan program ini dapat mempercepat penyaluran KUR, selain itu dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Program pembiayaan usaha mikro (UMi) akan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Program ini menyasar pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pinjaman di bank.

Kepala OJK provinsi NTB, Farid Falletehan mengatakan, program UMi ini sendiri merupakan penyaluran dana untuk modal usaha, yang lebih menyasar kepada masyarakat di pedesaan.

Selama ini masyarakat yang tidak dapat akses pinjaman di bank, diharapakan dengan program ini dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam meminjam pinjaman modal usaha.

“Program itu menciptakan pengusaha-pengusaha, dengan memberikan pinjaman sekitar Rp 2 juta,” ujar Farid Falletehan, Rabu (13/03).

Farid menyatakan program ini sudah teruji keberhasilannya, sehingga OJK berharap program ini dapat mempercepat penyaluran KUR.

Selain itu, dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat yang memberikan peminjam dengan bunga cukup besar.

Namun untuk mengembangkan program tersebut, tentunya harus melihat dari sisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendukung lainnya.

“Nanti akan kita kenalkan program UMi ini, karena ini adalah salah satu program yang bagus,” ujarnya.

Program UMi telah diluncurkan pada 2017 lalu. Bahkan Program tersebut dikembangkan dengan berbasis digital guna mengukur tingkat penerimaan debitur pembiayaan UMi terkait dengan transaksi secara elektronik.

Untuk program UMi ini memang beneficiary nya adalah mereka yang bekerja menyiapkan secara domestik rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga menyiapkan pekerjaan. Namun mereka masih memiliki keinginan untuk dapatkan pendapatan tambahan.

“Melalui digitalisasi pembiayaan UMI, debitur selama ini menerima penyaluran cash, diberikan alternatif untuk memanfaatkan platform digital kekinian yakni uang elektronik,” terangnya.

Sementara itu skema pembiayaan ini merupakan kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dan Badan Ksesabilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo yang bertajuk Digitalisasi UMi.

Selain itu konsepnya untuk memperkenlkan digitalisasi dalam program pemerintah yang berhubungan dengan usaha mikro kecil.

“Mungkin dari pemerintah daerah (Pemda) dapat mendorong program tersebut, karena ini salah satu upaya melawan rentenir,” tegasnya.

AYA

Hadirnya industri olahan akan menyerap banyak tenaga kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat

LOMBOKBARAT.lombokjournal.com —  Baru enam bulan mimpin NTB,  upaya Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB,  Dr.  Hj.  Sitti Rohmi Djalillah menghadirkan industri pengolahan di daerah ini mulai terwujud.

Gubernur meresmikan sebuah industri Penyulingan cengkeh, yang di Banyumulek,  Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (12/03).

Hadirnya industri pengolahan hasil pertanian tersebut disambut baik. Sebab, hadirnya industri tersebut  jelasnya selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini.

“Persoalan kita saat ini adalah pengangguran dan kemiskinan,” ungkap Doktor Zul,  sapaan akrab Gubernur NTB.

Untuk mengatasi kedua persoalan itu, kata Doktor Zul, adalah dengan membangun industri pengolahan sebanyak-banyaknya. Sehingga bahan baku hasil pertanian itu bisa diolah menjadi bahan siap pakai yang memiliki nilai ekonomis tinggi dibanding sebelum diolah.

Selain itu,  hadirnya industri itu lanjut Gubernur akan menyerap banyak tenaga kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah kerja, maka akan ada gaji tetap. Sehingga ada jaminan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan,” tegas pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) itu.

Gubernur juga yakin,  dengan hadirnya industri itu,  maka produktifitas pertanian NTB akan meningkat. Begitu juga dengan produksi bidang bidang lain, seperti perikanan, kelautan dan peternakan.

“Tugas selanjutnya adalah undang masyarakat untuk belajar merakit mesin ini.  Bikinkan replikanya,  dan serahkan kepada setiap desa di Lombok Utara,” ungkap Gubernur di hadapan karyawan dan masyarakat yang hadir.

Sementara itu,  Ketua JP Institut Ainurrahman,  ST. yang menginisiasi industri tersebut menjelaskan, keberadaan industri itu merupakan salah satu ikhtiar untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Termasuk proses recovery daerah setelah musibah gempa bumi tahun lalu.

“Program zero waste itu selaras dengan industri ini.  Sebab,  kami memanfaatkan  limbah dari cengkeh untuk proses pembuatannya,” jelasnya.

Ia juga melaporkan proses penyulingan minyak cengkeh ini membutuhkan satu ton bahan baku dalam setiap produksinya.

Dalam sehari,  pihaknya bisa memproduksi dua kali.  Sehingga bahan baku yang dibutuhkan setiap harinya sekitar dua ton.

“Dana yang dikeluarkan setiap kilonya adalah 1.500 rupiah. Sehingga dalam sebulan sekitar 78 juta untuk bahan baku,” jelasnya.

Minyak cengkeh yang dihasilkan bisa mencapai 30 sampai 35 kg setiap produksi. Kemudian semuanya dipasarkan ke luar daerah.

Karena itu ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB yang membangun pembangunan industri tersebut.

Hadir juga pada kegiatan itu Komandan Korem 162 Wirabhakti.

AYA/HMS

LKKS akan mengkoordinasi lembaga – lembaga sosial yang ada di luar pemerintahan

MATARAM.lombokjournal.com — Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) periode 2019 – 2023 yang diketuai oleh ibu Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE., M.Sc, resmi dikukuhkan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, selasa (12/03).

Gubernur menjelaskan,  lembaga ini merupakan upaya untuk mengayomi masyarakat dengan baik dan diharapkan pengurus dapat bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

“Kami atas nama Pemerintah Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat, mudah-mudahan amanah baru ini bisa diselesaikan bukan hanya masalah sosial dan kemasyarakatan yang ada di NTB tetapi juga dapat menghadirkan keberkahan buat kita semua” tuturnya.

Sebagai ketua umum LKKS yang baru ibu Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE., M.Sc menjelaskan, LKKS sebagai lembaga yang akan mengkoordinasi lembaga – lembaga sosial yang ada di luar pemerintahan.

“jadi kami akan berusaha mendapatkan data dan informasi seberapa banyak lembaga – lembaga sosial yang ada di NTB karena sampai sekarang belum terdata dengan baik yang akan kita coba usahakan dengan berkoordinasi dengan LKKS di kabupaten,” jelas Niken.

Kepala Dinas Sosial Ahsanul Halik, S.Sos., M.H mengatakan, lembaga LKKS diamanatkan untuk membantu pekerjaan pemerintah untuk dapat membangun  kesejahteraan sosial masyarakat NTB.

“Dinas sosial memiliki program unggulan yakni program keluarga Sasambo Gemilang yang kami harapkan dapat bekerjasama dengan LKKS untuk membangun kesejahteraan sosial masyarakat di NTB,” jelasnya.

AYA

Zul berharap hasil forum sidang dapat bermanfaat bagi pembangunan dan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, menghadiri Rapat Paripurna ke IV DPRD Provinsi NTB yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Selasa (12/03).

Agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB terkait empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa yang telah diajukan pihak eksekutif.

Empat buah Raperda Prakarsa tersebut yakni :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023
2. Raperda tentang Pengelolaan Hutan
3. Raperda tentang Pengelolaan Sampah, dan
4. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Laporan serta hasil pembahasan Raperda disampaikan langsung oleh masing-masing juru bicara Panitia Khusus (Pansus).

Gubernur mengapresiasi kinerja DPRD dalam membangun NTB.

“Kami ingin menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas seluruh komunikasi yang begitu intensif dan kerja sama yang sangat baik serta komitmennya yang begitu dalam untuk membangun Nusa Tenggara Barat,” ucap Dr. Zul.

Doktor Zul berharap hasil forum sidang dapat bermanfaat bagi pembangunan dan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat.

”Harapan kami seluruh regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang ini, benar-benar bisa berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan kearah kemajuan serta mampu memberikan manfaat yang besar untuk pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dimasa yang akan datang,” harapnya.

Rancangan keputusan DPRD menyatakan setuju atas empat buah Raperda prakarsa yang diajukan pihak eksekutif, karena  memenuhi syarat untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

AYA

Selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak di antara hasil produksi pertanian mengalami kerugian

MATARAM.lombokjournal.com —  Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menginvestasikam pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Pulau Sumbawa yang mencapai Rp 138 miliar.

Sumbawa merupakan sentra produksi pertanian, khusunya gabahnya cukup tinggi.

“Kurang Lebih nilai invetasinya Rp 138 miliar. Karena sumbawa termasuk sentra produksi kemudian panennya lebih besar. Diharapakan kita bangun dan maksimal penyerapannya disitu,” kata Kepala Drive Perum Bulog Provinsi NTB, Ramlan UE, Selasa (12/03).

Dijelaskan, dengan adanya pengembangan MRMP ini banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat, mulai dari memberikan kontribusi serapan pengadaan lebih besar, kemudian dapat menyerap tenaga kerja masyarkat setempat.

“Jadi pembangunan MRMP di Sumbawa ini, artinya ada pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat setempat,” terangnya.

Ramlan mengatakan, selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak diantara hasil produski pertanian yang mengalami kerugian.

Kendati kurangnya penyerapan, pembagunan tersebut dapat membantu hasil produski petani dapat memiliki nilai tambah.

“Maka dari itu semua hasil komoditas pertanian, terutama gabah beras itu bisa diserap dan masalah kualitas harga bisa diselesaikan dengan dibangunnya MRMP,” ungkapnya.

Selain itu, ini salah satu pendukung untuk mendorong adanya industrialisasi yang selama diprogramkan oleh Gubenur NTB Zulkfliemansyah.

Ramlan mengaku, proses pembangunan MRMP ini mendapat dukungan dari pemerintah. Mengingat saat ini Pemprov NTB tengah gencar untuk meningkatkan industrialisasi baik itu di tingkat pertanian, peternakan hingga perikanan.

“Industrialisasi ada sudah disana, makanya kemarin kita sudah melaporkan ke pak gubenur, beliau sangat antusias dan mendukung. Bahkan bupati Sumbawa sangat mendukung itu dan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pembangunan tersebut terdiri mulai dari drying centre, milling dan silo. Bahkan dapat membuat produksi beras kemasan premium yang sesuai dengan frekuensi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, potensi untuk mengrim beras keluar daerah pun semakin luas.

“Justru semakin besar peluangnya kita bisa menciptakan beras sesuai frekuensi masyarakat dengan beras kualitas premium,” katanya.

Ramlan mengatakan, kapasitas produksi untuk rice to rice itu 30 ton per jam. Jadi sekitar 300 ton sehari dapat diserap sedangkan untuk silo sekitar 18rb ton.

“Tetapi nanti pasti ada pergerakannya lagi, itu sehari saja bisa menyerap 300 ton dan ini dibangun di atas tanah seluas 4 hektar,” pungkasnya.

AYA

Astawa berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada JKN-KIS yang telah menolongnya hingga sembuh dan bisa kembali bekerja

lombokjournaal.com —

TRIBUN-BALI.COM – I Made Astawa (41) atau yang akrab disapa Astawa awalnya adalah seorang tukang angkut di salah satu kargo pengangkutan barang.

Ia terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena penyakit usus buntu yang dideritanya.

Di tengah kesulitan yang dialaminya, Astawa mendapatkan sedikit angin segar lantaran semua biaya pengobatan dan operasinya ditanggung sepenuhnya oleh JKN-KIS.

Astawa dan keluarga sejak tahun 2015 sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS penerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat.

Kejadian ini berawal pada suatu malam saat Astawa tiba-tiba merasakan sakit melilit yang tidak tertahankan di bagian pinggang.

Ia pun sempat dibawa ke UGD oleh Ni Ketut Puspa Dewi (39) sang istri yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang jahit.

Sungguh tepat penanganan pertama yang dilakukan oleh Puspa. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Astawa mengidap penyakit usus buntu dan harus segera dilakukan operasi pengangkatan usus buntu atau apendiks.

“Dari awal dilarikan ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan, operasi hingga kontrol setelah  operasi, prosesnya sangat cepat dan pelayanan dari petugas Rumah Sakit pun sangat ramah tanpa membeda-bedakan pasien umum dan pasien JKN-KIS,” cetus Astawa saat disambangi tim Jamkesnews ke rumahnya.

Astawa menambahkan, pasca operasi dirinya juga diwajibkan untuk kontrol seminggu sekali selama sebulan dan tentu saja tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.

Mengetahui hal tersebut, Astawa merasa sangat lega karena tidak perlu lagi memikirkan biaya pengobatan di tengah banyaknya kebutuhan hidup sehingga dia bisa fokus untuk pemulihan kesehatannya.

Kesehatan Astawa pun berangsur-angsur membaik hingga dia bisa kembali mencari pekerjaan baru untuk melanjutkan hidupnya.

Saat ini, Astawa sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai tenaga pengemudi di salah satu perusahaan penyedia jasa pekerja di Bali.

Bukan hal yang berlebihan jika Astawa berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada JKN-KIS yang telah menolongnya hingga sembuh dan bisa kembali bekerja.

“Apalah jadinya saya tanpa JKN-KIS, untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak saja sudah pas-pasan ditambah dengan operasi ini yang biayanya pasti sangat mahal, terima kasih JKN-KIS kau menyelamatkan hidupku,” tutup Astawa sembari tersenyum. (*)

Editor: Widyartha Suryawan

Nara sumber; I Made Astawa

Membeludaknya pasien BPJS dengan layanan medis yang demikian intensif, wajar jika defisit BPJS meningkat dari tahun ke tahun. Tapi pemerintah tetap menoleransi defisit tersebut, demi layanan kesehatan yang lebih baik buat rakyat

lombokjournal.com —

Lampost.Co  —  SAYA sesak napas di kantor, Jumat pagi lalu. Teman sekantor membawa saya ke rumah sakit (RS) swasta. Masuk ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), saya dibaringkan di dipan, hidung langsung dicolok kabel oksigen yang tersambung ke dinding di atas kepala.

Seorang dokter memeriksa dada dan perut dengan stetoskop, disusul perawat membawa segerobak alat pemeriksa jantung. Demikian banyak tentakelnya menjepit dada dan perut saya. Disusul berbagai alat yang saya dengar laporan ke dokternya terkait tekanan darah, kadar gula darah, dan lainnya.

Usai pemeriksaan awal itu, petugas memberi tahu teman saya agar mendaftar ke bagian administrasi di depan. Teman saya meminta kartu BPJS Kesehatan saya untuk itu.

Saya perhatikan, nyaris semua dipan di ruang IGD itu berisi pasien dan ditangani intensif seperti saya. Dari nguping hampir bisa dipastikan, semua pasien merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Seorang perawat datang membawa kursi roda. Saya berpikir, bakal dibawa ke ruang opname.

Ternyata bukan. ” Kita ke rontgen dulu, Pak,” ujar perawat.

Saya pun turun dari dipan dan naik ke kursi roda. Dalam perjalanan ke ruang rontgen, lorong besar depan barisan kamar praktik dokter dipenuhi pasien. Saat kembali dari rontgen, dipan saya di IGD sudah diisi pasien baru. Saya dibawa ke ruang sebelah IGD yang berisi sejumlah pasien menunggu kamar kosong untuk opname.

Hampir satu jam saya istirahat di situ, teman saya dipanggil dokter.

Sambil membuka hasil rontgen di komputer dan data pemeriksaan peranti computerized tadi, dokter menyebutkan kondisi organ-organ tubuh saya yang diperiksa normal. Dia beri resep untuk mengambil obat di apotek RS itu, dan saya boleh pulang.

Semua biaya berobat saya itu, ditanggung BPJS Kesehatan.

Membeludaknya pasien BPJS dengan layanan medis yang demikian intensif, wajar jika defisit BPJS meningkat dari tahun ke tahun. Dari 2014 defisit Rp3,8 triliun, 2015 jadi Rp5,9 triliun, 2016 jadi Rp9 triliun, 2017 jadi Rp9,75 triliun, dan 2018 jadi Rp16,5 triliun.

Naiknya terus defisit menunjukkan makin banyak rakyat yang dilayani BPJS Kesehatan. Tapi pemerintah tetap menoleransi defisit tersebut, demi layanan kesehatan yang lebih baik buat rakyat. Lampost.Co  Rr  

Nara sumber; H Bambang Eka Wijaya

Penanaman mangrove di pantai Cemare siang hari ini akan ‘Live Streaming’ dengan kegiatan Ibu Negara di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

LOBAR.lombokjournal.com — Ketua TP.PKK Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S. E., M. Sc menghadiri acara Gerakan Perempuan Peduli Mangrove di pantai Cemare Lombok Barat, Senin (11/03).

Hj.Niken mengucapkan terimakasih kepada OASE Kabinet Kerja dan pemerintah Pusat yang telah memilih NTB sebagai salah satu titik kegiatan ini.

Hj Niken berharap,  peran perempuan di segala bidang dapat semakin meningkat terutama dalam hal pelestarian lingkungan.

“Saya harap ini dapat memberi inspirasi, memberi pengetahuan bagi organisasi wanita dimanapun untuk mulai memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak hanya berkutat di keluarga, sosial dan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada kegiatan-kegiatan sosial seperti ini di seluruh NTB,” katanya.

Acara diawali dengan upacara yang dipimpin oleh Kepala Staf Korem 162/WB, Letkol Inf Endarwan Yansori.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini mengusung tema, “Penanaman Mangrove dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Membangun Peran Perempuan Dalam Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir,”

Perwakilan OASE Kabinet Kerja, Trisna Willy Lukman Hakim menambahkan, penanaman mangrove di pantai Cemare siang hari ini akan ‘Live Streaming’ dengan kegiatan Ibu Negara di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Kegiatan ini beranjak dari keprihatinan atas kondisi ekosistem mangrove di Indonesia, yang memerlukan uluran tangan semua pihak.

Mangrove sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia antara lain, sebagai penyerap polutan, penyimpan karbon, wisata alam, pelindung pantai dari abrasi dan tsunami, dan tempat berlindung berbagai macam fauna ekosistem payau.

“Insyallah setelah NTB, provinsi lain akan segera menyusul dan semoga mangrove yang kita tanam dapat memberi manfaat untuk kita semua,” ucap Trisna Willy.

Turut hadir, perwakilan OASE Kabinet Kerja, Ketua Dharma Pertiwi, Ketua Bhayangkari NTB, Ketua TP. PKK Lobar, para perwakilan Organisasi Wanita Lobar, siswa-siswi Sekolah SD, SMP dan SMA.

Usai upacara, dilanjutkan penyerahan 5.000 bibit mangrove dan 500 bibit pohon produktif secara simbolis.

AYA/Hms

84 pejabat administrator dan 109 pejabat pengawas

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, melantik para pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup provinsi yang berlangsung di Gedung Graha Bakti, Senin (11/03).

”Alhamdulillah bahagia sekali hari ini kita melantik begitu banyak pejabat lingkungan Provinsi NTB, selamat bekerja semoga karir bapak ibu bisa semakin baik dan baik lagi kedepannya,” ucap Hj. Rohmi.

Menurutnya, pelantikan tersebut harus dimaknai sebagai start untuk betul-betul kerja keras sesuai dengan porsi masing-masing, sadari betul tugas dan tanggung jawab bapak ibu sekalian.

Wakil Gubernur berharap pejabat di setiap OPD untuk dapat bekerja lebih produktif.

”Kita harapkan untuk setiap OPD betul-betul bekerja secara produktif, menjalankan visi dan misi untuk mewujudkan NTB Gemilang,” harap Hj. Rohmi.

”Mari kita bekerja keras, kita niatkan berkhidmat bagi masyarakat NTB,” tutupnya.

Wakil Gubernur melantik sebanyak 193 pejabat, diantaranya 84 pejabat administrator dan 109 pejabat pengawas. Pelantikan tersebut juga disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB.

AYA