Butuh kesadaran dari para pihak atau pemangku agar perda itu bisa diimplementasikan

MATARAM.lombokjournal.com —  Meski sudah ada Perda Kawasan tanpa rokok, hingga saat ini belum terlihat diaplikasikan secara maksimal.

Bahkan, meski sudah diberlakukan kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sejak bulan November, hingga saat ini belum diaplikasikan maksimal.

“Perda Kawasan tanpa rokok, di lapangan belum diaplikasikan secara maksimal. Itu karena membutuhkan komitmen dari semua  stakeholder,” ujar Wakil Gubernur NTB Hj.Sitti Rohmi Djalillah Jumat (15/3).

Ia menjelaskan jika Perda itu sudah diketok atau disahkan  bukan berarti diketok terus teraplikasi langsung di lapangan.

“PR kita diamana kalau perda sudah diketok, tehnisnya betul-betul diaplikasikan, Nah itu tugas pemerintah provinsi kabupatrn/kota, dan stakholder terkait juga harys bersinergi jika perda itu mau dilaksanakan,” terangnya.

Rohmi menekankan, butuh kesadaran dari para pihak atau pemangku agar perda itu bisa diimplementasikan,

“Gak bisa bilang butuh waktu sebulan dua bulan, tapi yang terpenting bagaiman setiap stakeholder bisa memanfaatnkan perannya dengan baik,” katanya..

Dikatakannya, kenapa begitu keras jika di lingkungan Kantor Gubernur (Pemprov)  harus steril dari asap rokok karenA dirinya sayang dengan pegawai/ASN.

“Karena saya sayang dengqn lingkup Pemprov itu jangan sampai gak sadar dengan kesehatan, janganlah mengganggap rokok itu sebagai kesenangan pribadi karena efeknya banyak sekali, merokok didepan perokok pasif kan bahaya,” tegasnua

Menurutnya, itu semua kembali lagi bagaimana membuat itu sebagi kesadaran pribadi. Ini semua kebutuhan pemerintah harus saling menjaga, di pemprov sudah ketat.

“Step by step perlu ketegasan dan komitmen pemangku kebijakannya jika ingin perda yang sudah dibuat itu dilaksanakan,” kata Hj Rohmi.

AYA

 Air Asia bakal menggerakkan 97 juta database jaringan Air Asia global untuk membantu sosialisasi Sirkuit MotoGP Mandalika Lombok

lombokjournal.com —

BANTEN ;   Gubernur Zulkieflimansyah juga berharap dukungan dari Air Asia terkait akan digelarnya balapan MotoGP di sirkuit Mandalika tahun 2021.

Harapan itu dismpaikannya usai penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Direktur Utama PT. Indonesia AirAsia, Dendy Kurniawan, di Kota Tangerang Banten, Kamis (14/03).

Dikatakannya, Lombok akan menjadi tuan rumah balapan MotoGP pada 2021, dan kontraknya akan berjalan selama 3 tahun atau 3 musim balapan.

“Saat ini kami juga sedang membangun sirkuit jalan raya berkelas internasional untuk balapan MotoGP. Kami berharap, jaringan luas Air Asia di lingkup global mau membantu dalam sosialisasi dan memperkenalkan Sirkuit Mandalika menjelang MotoGP Lombok 2021 nanti,” kata Zul.

Pembangunan sirkuit dan gelaran balapan MotoGP Lombok, disebutkan Zul akan mampu menyerap tenaga kerja hingga 7 ribu orang.

Sementara jumlah penonton diperkirakan mencapai 300 ribu dari domestik dan mancanegara. Itu menjadi potensi bagi maskapai penerbangan seperti Air Asia untuk turut mengambil kue penumpang pesawat ke Lombok.

Dendy merespon positif harapan Gubernur NTB, dengan menyatakan bakal menggerakkan 97 juta database jaringan Air Asia global untuk membantu sosialisasi Sirkuit MotoGP Mandalika Lombok.

“Kami sangat mendukung promosi sirkuit MotoGP di Lombok. Ada 97 juta database Air Asia yang bisa kami gerakkan untuk meningkatkan awareness publik dunia bahwa salah satu seri balapan MotoGP akan digelar di Lombok Indonesia pada 2021 mendatang.” tambah Dendy.

Sebagai informasi, balapan MotoGP di Indonesia pernah digelar pertama kali di Sirkuit Sentul Bogor Jawa Barat pada tahun 1997 silam. 24 tahun setelahnya, baru akan digelar kembali di Lombok NTB.

BACA JUGA ; Air Asia Tambah Penerbangan Langsung Perth – Lombok

Dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama tersebut, Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu M. Faozal dan ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Anita Ahmad dan sejumlah pengurus lain.

AYA

Tiket penerbangan dari Perth ke Lombok sudah bisa dipesan mulai Kamis 14 Maret 2019

lombokjournal.com —

BANTEN  ;    Penandatanganan nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) berlangsung antara Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Direktur Utama PT. Indonesia AirAsia, Dendy Kurniawan.

Acara  penandatanganan itu bertujuan untuk pengembangan penerbangan dan dukungan peningkatan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, berlangsung di Kantor Air Asia di Jalan Marsekal Suryadharma no. 1 Selapajang, Neglasari, Kota Tangerang Banten, Kamis (14/03).

Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, penandatanganan itu  tindak lanjut konkret dari dua pertemuan antara Pemprov NTB dengan PT. Indonesia AirAsia  sebelumnya.

Air Asia akan menambah rute penerbangan langsung (direct flight) Perth (Australia)–Lombok, dengan menempatkan dua pesawat di Bandara Internasional Lombok.  juga menambah frekuensi penerbangan Kuala Lumpur–Lombok menjadi lebih dari dua kali sehari.

”Ini ikhtiar cepat dan akselerasi untuk membangkitkan dan menggairahkan kembali perekonomian NTB pascabencana dari sektor pariwisata, ” kata Zulkieflimansyah dalam sambutannya sebelum penandatanganan MoU.

Memperbanyak direct flight rute penerbangan domestik dan internasional dengan AirAsia sangat membantu dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan asing ke Lombok dan Sumbawa, tambah Gubernur.

Tiket penerbangan dari Perth ke Lombok sudah bisa dipesan mulai Kamis 14 Maret 2019.

Menurut Dendy Kurniawan, acara hari ini adalah sejarah baru bagi Air Asia Indonesia. Karena pertama kalinya seorang gubernur datang dan menandatangani kerja sama bidang penerbangan.

Dendy mengaku bangga dan terhormat, baru pertama kalinya kantornya dikunjungi gubernur dan sekaligus menandatangani sebuah kerjasama.

”Dan kami sepakat untuk mendukung kebangkitan perekonomian NTB pascabencana gempa bumi lalu, melalui sektor pariwisata dan tentunya kapasitas kami sebagai sebuah maskapai penerbangan dalam penyelenggaraan penerbangan ke NTB.” papar Dendy.

Dendy juga menekankan, dalam waktu dekat akan menempatkan dua pesawat Air Asia di Lombok,  melayani rute baru direct flight Perth – Lombok, dan penambahan frekuensi baru Kuala Lumpur – Lombok. S

Selanjutnya juga akan membuka rute baru Yogyakarta dan Bali pada pertengahan tahun ini.

AYA

 Kini sudah cukup lega karena dirinya telah melakukan autodebit. Ia  tidak perlu lagi khawatir lupa membayar dan mengulang kejadian serupa

lombokjournal.com —

JAKESNEWS  ;   Mulyani (38) mengaku senang kini telah dapat membayar iuran JKN-KIS-nya secara autodebit. Menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak tahun 2015, Baru-baru ini ia melapor ke salah satu bank mitra BPJS Kesehatan untuk melakukan pendaftaran autodebit.

“Sebelum menggunakan autodebit, saya biasanya bayar lewat atm setiap bulan. Cuma kadang saya suka lupa atau terlambat membayar dari waktunya,” ungkap Mulyani saat ditemui oleh tim Jamkesnews, Rabu (13/03).

Mulyani bercerita jika dulu dirinya pernah lupa membayar iuran hingga menunggak sampai beberapa bulan. Saat dirinya hendak menggunakan KIS yang dimilikinya ke rumah sakit, pihak administrasi menyampaikan jika dirinya harus melunasi tunggakan iurannya terlebih dahulu karena status kepesertaannya sudah nonaktif akibat menunggak 3 bulan.

Setelah Mulyani melunasinya, barulah ia dapat mengakses pelayanan di rumah sakit dan harus bersedia membayarkan denda pelayanan karena telah menunggak iuran.

“Dulu saya sempat menunggak hingga 3 bulan sampai kartu saya nonaktif. Ketika harus ke rumah sakit, saya diminta untuk melunasi tunggakan dulu dan membayar denda pelayanannya. Walaupun jika dibandingkan, bayar tunggakan sekaligus denda masih jauh lebih kecil daripada biaya yang sesungguhnya apabila menjadi pasien umum. Tapi seharusnya saya tidak perlu membayar denda jika rutin membayarkan iurannya tiap bulan,” tuturnya.

Menyesal karena telah menunggak, Mulyani kini sudah cukup lega karena dirinya telah melakukan autodebit. Ia  tidak perlu lagi khawatir lupa membayar dan mengulang kejadian serupa.

Menurut Mulyani, pengurusannya pun tidak rumit, ia tinggal datang ke cabang bank dimana ia memiliki rekening dan mengisi formulir autodebit yang tersedia.

Saat Mulyani mengetahui soal informasi autodebit ini ia langsung coba mendatangi bank cabang terdekat. Menurut informasi yang saya terima autodebit ini sudah bisa dilakukan di bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA. Kebetulan Mulyani sudah menjadi nasabah salah satu bank tersebut.

“Dengan autodebit ini, saya jadi tidak khawatir lagi akan menunggak dan jika sewaktu-waktu membutuhkannya, saya bisa menggunakannya tanpa halangan. Saya juga menyarankan untuk peserta lain dapat melakukan autodebit ini, selain praktis juga mengurangi banyaknya yang menunggak iuran. Dengan autodebit kita sudah memastikan untuk rutin membayarkan iuran dan bersama-sama membantu kelangsungan program JKN-KIS ini,” tutup Mulyani.

KA/om/Jamkesnews

Narasumber : Mulyani

Menkes mendapat masukan dari ikatan dokter bedah digensif bahwa obat tersebut masih positif dan efektif untuk para penyintas kanker usus

Lombokjornal.com

Jakarta – Kementerian Kesehatan menunda pencabutan dua obat untuk kanker kolorektal atau usus besar metastasis dari tanggungan BPJS Kesehatan.

Awalnya, dua obat terapi bernama Bevacizumab dan Cetuximab tak lagi ditanggung terhitung 1 Maret 2019.

“Kemarin sudah diputuskan ditunda dan menunggu kajian,” ujar Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (12/03).

Nila tidak menutup kemungkinan untuk meninjau kembali kebijakan pencabutan itu apabila ada standar dan bukti bahwa obat kanker usus itu memang efektif. Pasalnya harga dari dua obat itu terhitung mahal.

Menurutnya, kalau obat itu kurang efektif, maka alokasi dananya lebih baik dialihkan ke program lain.

Selama ini, kata Nila, obat dasar untuk pengobatan kanker kolorektal tetap ditanggung BPJS Kesehatan. Sementara untuk obat terapi, sempat timbul pertanyaan mengenai efektivitasnya.

“Ini memang tidak bisa memperpanjang usia atau menyembuhkan dan itu sudah dikaji oleh para pakar dengan meta-analisis dengan, referensi global dan harus evidence based dari sejarah kita sendiri.” katanya.

Kementerian Kesehatan, tutur dia, juga sudah berbicara dengan BPJS Kesehatan, Badan POM, serta organisasi profesi perhimpunan dokter onkologi mengenai perkara tersebut. Mereka bersepakat untuk mencabut tanggungan dua obat itu dari jaminan kesehatan.

Namun, Nila kemudian mendapat masukan dari ikatan dokter bedah digensif bahwa obat tersebut masih positif dan efektif untuk para penyintas kanker usus tersebut.

“Kami minta standar dan bukti bahwa itu ada dan selanjutnya akan kami perhitungkan atau bicarakan kembali,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa per 1 Maret 2019, dua obat untuk kanker kolorektal atau usus besar metastasis tak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Dua obat terapi tersebut adalah obat Bevacizumab dan obat Cetuximab.

Akibat rencana itu, Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) kemudian mengajukan keberatan. Perkumpulan ini meminta BPJS Kesehatan untuk tetap membiayai dua obat sekaligus memasukkan keduanya tetap masuk dalam Formularium Nasional (Fornas).

DIAS PRASONGKO

Sumber; TEMPO.CO

Kerja sama dengan ICW diharapkan bisa mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS yang bersih dari kecurangan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus memperkuat pengawasan penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Konkretnya, BPJS Kesehatan ingin mengimplementasikan bahwa dana yang dikumpulkan BPJS ini, merupakan dana amanat yang sesuai prinsip Undang-undang. Hal ini dikatakan Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi.

“Konkretnya kami ingin mengimplementasikan bahwa dana yang dikumpulkan BPJS ini, merupakan dana amanat yang sesuai prinsip Undang-undang. Amanat itu harus akuntabel dan transparan penggunaannya,” kata Bayu saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis  (14//03).

BPJS Kesehatan sengaja menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW), bekerja sama  dengan lembaga independen untuk menekan potensi kecurangan dalam penyelenggaraan program JKN-KIS.

Salah satu Kecurangan yang mungkin terjadi, misalnya penyalahgunaan fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Bayu mengatakan potensi kecurangan yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, pada 3 kota besar, yaitu Balikpapan, Manado dan Palembang.

Contoh temuan kecurangan di Manado sebesar Rp 33 miliar.

“Itu hanya diambil sampel. Nah ini pasti ada beberapa hal inefisiensi fraud itu,” ujar Bayu.

Kerja sama tersebut diharapkan bisa mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS yang bersih dari kecurangan. Dengan demikian, kata Bayu, BPJS Kesehatan bisa lebih optimal dalam menjalankan amanah perundang-undangan untuk memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas.

“Dan tanpa diskriminasi kepada seluruh penduduk Indonesia yang sudah menjadi peserta JKN-KIS,” ujar Bayu.

Adnan mengatakan, ICW akan mempelajari titik rawan potensi kecurangan dalam sistem di BPJS Kesehatan

. “Apakah ini kelemahan mekanisme. Apa ini sistem kontrol tidak banyak atau karena perilaku pejabat di daerah yang memanfaatkan kekuasaan yang mereka punya dalam sistem yang dibangun,” kata Adnan.

Rr  (Sumber ; TEMPO.CO)

Dinas Koperasi melakukan pelatihan, agar para pelaku UMKM bisa naik kelas dari Mikro bisa jadi makro, yang tadinya kecil bisa jadi menengah

MATARAM.lombokjournal.com —  Guna meningkatkan UMKM yang ada di NTB, Dinas KOperasi melalui Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) NTB, melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/Kota .

Kepala Bidang UMKM, Erwadio mengatakan, melalui pelatihan nantinya para pelaku UMKM akan diajarkan bagimana mengelola hasil UMKM nya agar bisa menarik para pembeli.

“Kita adakan pelatihan secara bergilir kepada pelaku UMKM, kita ajarkan bagaimana cara mengelola maupun mengolah hasil UMKM nya agar bisa menjadi produk yang dIminati, ” ujarnya, Kamis (14/03).

Semua itu dilakukan Dinas Koperasi agar para pelaku UMKM bisa naik kelas dari Mikro bisa jadi makro, yang tadinya kecil bisa jadi menengah.

Seperti diketahui data jumlah UMKM di NTB  diPosisi  31 Desember berjumlah  649.017 ribu UKM di seluruh NTB.

Sebarannya mulai dari Mataram sebanyak 58.149 ribu, Lombok Barat 121.106 ribu, Lombok Utara 7.411, Lombok Tengah 129.433 ribu, Lombok Timur 161.264 Ribu, Sumbawa Barat 16.655, Sumbawa 47.555 ribu, Dompu 28.660 ribu, Bima 53614 ribu Kota Bima 25.170 ribu.

“Dari semua jumlah UMKM tersebut produk jenis makanan masih mendominasi,” ujar Erwadio.

Saat ini para UMKM sudah bisa melakukan pemasaran melalui E-Comers. Mengingat  pemasaran melalui online cukup menjanjikan, sehingga para pelaku saat ini mampu menggunakan digital marketing dalam menjalan usahanya.

“Semua pelaku usaha ini sudah banyak memasarkan produk mereka lewat online,” kata Erwadio.

AYA

Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, setuju dan mendukung gagasan strategi nasional Pencegahan Korupsi

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama sejumlah gubernur dan menteri menghadiri acara pelaporan pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi sejak Oktober 2018 hingga saat ini.

Pelaporan pelaksanaan Stranas itu disampaikan  Timnas Pencegahan Korupsi (Timnas PK) kepada Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta Rabu sore (13/03).

Presiden Joko Widodo menegaskan dalam sambutannya, strategi pencegahan korupsi harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk merealisasikan semangat perang melawan korupsi di Indonesia.

“Laksanakan, jangan hanya dibaca saja. Karena strategi hanya akan jadi dokumen berdebu jika tidak dilaksanakan” tegas Presiden.

Timnas PK yang terdiri dari unsur KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, Kementerian PAN-RB menyerahkan Dokumen Stranas yang berisikan 3 Fokus area stranas.

Termasuk di dalamnya 11 rencana aksi dan 24 sub rencana aksi. Tiga Fokus Stranas PK adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum serta Reformasi Birokrasi.

Menurut Presiden, sejauh ini sudah ada kemajuan yang signifikan dalam bidang perizinan dan tata niaga.

Tapi untuk keuangan negara, masih ada kekurangan karena belum semua perencanaan penganggaran (e-budgeting & e-planning) tercakup dalam satu platform aplikasi digital.

Sementara dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, presiden menyatakan sudah ada keterpaduan dalam penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan.

Dikatakan Presiden, salah satu kunci untuk menciptakan integrasi antar bidang strategi nasional pencegahan korupsi adalah melepaskan ego-ego sektoral antar kementerian atau lembaga negara.

“Jika itu terealisasi, saya optimis indeks persepsi korupsi kita terus membaik. Saya mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir, indeks persepsi korupsi meningkat dari skor 34 di 2014 menjadi 38 di tahun 2018,” imbuh Presiden.

Pejabat Tak Boleh Main-main

Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, setuju dan mendukung gagasan terkait strategi nasional Pencegahan Korupsi.

Menurutnya, Stranas PK bisa menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan prinsip good and clean governance di NTB.

Setiap penggunaan uang rakyat harus didasari pada prinsip kehati-hatian, keseriusan dan sesuai aturan.

“Ini menjadi momentum bagi para pejabat publik di NTB untuk tak boleh main-main. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mempunyai cara dan metode untuk menemukan kesalahan administrasi dalam setiap penggunaan dana publik” kata Gubernur Zul.

Stranas PK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan dapat lebih efektif mencegah korupsi di Indonesia.

Karena salah satu konsep utama yang diatur adalah: Stranas PK sebagai arah  kebijakan nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia.

Posisi Presiden RI sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan ditempatkan pada posisi sentral dalam upaya Pencegahan Korupsi tersebut. Sehingga seluruh rencana aksi yang sudah dituangkan diharapkan dilaksanakan secara efektif dan sinergis oleh instansi yang terkait.

AYA

Tim Kesira HBK Center KLU dibekali dengan satu unit Ambulance Gerindra yang dipakai untuk melakukan antar jemput pasien selama 24 jam tanpa hari libur

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA ;    Tim Kesehatan Indonesia Raya ( Kesira ) HBK Center KLU adalah kerjasama antara HBK Center KLU dengan DPC Partai Gerindra KLU, pada hari ini (Rabu 13/03), melakukan bakti sosial (Baksos) layanan kesehatan gratis bagi warga Desa Sambik Bangkol di wilayah KLU.

Dengan dibantu sejumlah relawan tenaga paramedis, Tim Kesira HBK Center KLU memberikan pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis bagi warga masyarakat KLU yang membutuhkan.

Puluhan warga Desa yang kebanyakan berprofesi sebagai kaum tani  menyambut antusias kegiatan layanan kesehatan gratis yang digagas Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono yang akrab disapa HBK.

Pantauan di lapangan, Emak-Emak Desa Sambik Bangkol, khususnya yang berasal dari Dusun Kopong Sebangun dan Dusun Senjajak sejak pagi hari telah berbondong-bondong mendatangi Posko Layanan Kesehatan gratis Tim Kesira HBK Center KLU.

Tampak HBK  membaurkan diri dengan tenaga paramedis dan warga masyarakat Desa untuk membantu kelancaran bakti sosial tersebut.

Menurut Ketua HBK Center KLU, Ustads Mohamad Zainur, selain memberikan layanan kesehatan gratis secara berkala dan rutin setiap harinya, pihaknya juga telah memberikan pelayanan Ambulan gratis bagi warga masyarakat miskin yang membutuhkan, termasuk melakukan pengantaran bagi warga yang meninggal dunia.

“Selain itu, kami juga mendonasikan  bantuan alat2 bantu kesehatan seperti kursi roda, tongkat penyangga, terpal dan lain lain,” katanya.

Kata Ustads Mohamad Zainur, aktifitas bakti sosial (Baksos) ini sudah dimulai sejak terjadinya gempa bumi beruntun dan kemudian dikembangkan, ditingkatkan lagi peran2nya setelah HBK Center KLU dibentuk, kurang lebih 3 bulan yang lalu.

“Semua kegiatan sosial yang dilakukan secara swadaya ini tanpa ada motif apapun. Ini adalah bagian dari Jihad kita dalam membantu kesulitan2 rakyat kecil dan para petani di bidang kesehatan”, tambahnya.

Terpisah HBK mengatakan, setelah perhelatan Pileg/Pilpres 2019 selesai dilaksanakan, dirinya  berkeinginan untuk meningkatkan status Tim Kesira HBK Center KLU ini, menjadi sebuah Badan Kesira KLU, yamg berbadan hukum, dilengkapi legalitasnya agar kiprahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil di KLU bisa lebih maksimal.

“Saya ingin mengembangkan Tim Kesira HBK Center KLU ini menjadi Badan Kesira yang berbadan hukum, agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat kecil yang membutuhkan.

Dan kalau sudah berbadan hukum, target berikutnya adalah membangun Klinik Kesira untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin yang membutuhkan”, tambah HBK.

Selanjutnya HBK menegaskan jika Baksos Kesira HBK Center KLU ini adalah pilot project HBK dalam memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin/petani yang membutuhkan.

“Dan kalau ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat, in shaa Allah akan saya kembangkan juga di Kabupaten2 lainnya di Pulau Lombok ini”, ucap HBK .

HBK menambahkan, kiprah Tim Kesira HBK Center KLU sekarang ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi kita semua di Tim Kesira HBK Center KLU sudah bertekad untuk tidak menunggu besar dulu kemudian baru berbuat kepada masyarakat.

“Walaupun masih kecil, tapi kita sudah memulainya. Kita berangkat dari yang kecil2 dulu, yang sederhana2 dulu, tapi yang penting kita segera action”, tukasnya.

Sementara itu Ketua Kesira HBK Center KLU, Lalu Saijudin mengatakan, menyongsong musim Pancaroba ini kebanyakan warga Desa atau Dusun di KLU banyak yang menderita sakit flue, demam, batuk, pilek, alergi dan penyakit kulit terutama terjadi pada anak-anak dan kaum perempuan.

“Untuk gejala penyakit dengan Symptoms ringan, Tim Kesira HBK Center KLU memberikan layanan cek tekanan darah maupun pemberian obat2an. Sementara untuk penyakit berat, pihaknya akan merujuknya ke Rumah Sakit terdekat”, ujarnya.

Saijudin menambahkan Tim Kesira HBK Center KLU dibekali dengan satu unit Ambulance Gerindra yang dipakai untuk melakukan antar jemput pasien selama 24 jam tanpa hari libur.

Kadus Dusun Kopong Sebangun, Ustads Nurjadin mengatakan bahwa warganya merasa sangat terbantu dengan adanya bakti sosial (Baksos) layanan kesehatan gratis oleh Tim Kesira HBK Center KLU ini.

“Kami berharap agar layanan kesehatan gratis ini bisa terus berlangsung, dan Tim Kesira HBK Center KLU secara rutin bisa mendatangi dan membuka Posko di Dusun Kopong Sebangun ini, agar warga saya bisa tetap terawat kesehatannya”, pintanya kepada HBK.

“In shaa Allah akan saya tingkatkan pelayanannya setelah perhelatan Pileg/Pilpres 2019 nanti. Saya akan terus dorong dan ingatkan agar Fraksi Partai Gerindra di DPRD KLU memberikan perhatian khusus untuk peningkatan layanan kesehatan gratis ini”, jawab HBK optimis.

Me

Tim Kesira HBK Center KLU dibekali dengan satu unit Ambulance Gerindra yang dipakai untuk melakukan antar jemput pasien selama 24 jam tanpa hari libur

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA ;    Tim Kesehatan Indonesia Raya ( Kesira ) HBK Center KLU adalah kerjasama antara HBK Center KLU dengan DPC Partai Gerindra KLU, pada hari ini (Rabu 13/03), melakukan bakti sosial (Baksos) layanan kesehatan gratis bagi warga Desa Sambik Bangkol di wilayah KLU.

Dengan dibantu sejumlah relawan tenaga paramedis, Tim Kesira HBK Center KLU memberikan pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis bagi warga masyarakat KLU yang membutuhkan.

Puluhan warga Desa yang kebanyakan berprofesi sebagai kaum tani  menyambut antusias kegiatan layanan kesehatan gratis yang digagas Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono yang akrab disapa HBK.

Pantauan di lapangan, Emak-Emak Desa Sambik Bangkol, khususnya yang berasal dari Dusun Kopong Sebangun dan Dusun Senjajak sejak pagi hari telah berbondong-bondong mendatangi Posko Layanan Kesehatan gratis Tim Kesira HBK Center KLU.

Tampak HBK  membaurkan diri dengan tenaga paramedis dan warga masyarakat Desa untuk membantu kelancaran bakti sosial tersebut.

Menurut Ketua HBK Center KLU, Ustads Mohamad Zainur, selain memberikan layanan kesehatan gratis secara berkala dan rutin setiap harinya, pihaknya juga telah memberikan pelayanan Ambulan gratis bagi warga masyarakat miskin yang membutuhkan, termasuk melakukan pengantaran bagi warga yang meninggal dunia.

“Selain itu, kami juga mendonasikan  bantuan alat2 bantu kesehatan seperti kursi roda, tongkat penyangga, terpal dan lain lain,” katanya.

Kata Ustads Mohamad Zainur, aktifitas bakti sosial (Baksos) ini sudah dimulai sejak terjadinya gempa bumi beruntun dan kemudian dikembangkan, ditingkatkan lagi peran2nya setelah HBK Center KLU dibentuk, kurang lebih 3 bulan yang lalu.

“Semua kegiatan sosial yang dilakukan secara swadaya ini tanpa ada motif apapun. Ini adalah bagian dari Jihad kita dalam membantu kesulitan2 rakyat kecil dan para petani di bidang kesehatan”, tambahnya.

Terpisah HBK mengatakan, setelah perhelatan Pileg/Pilpres 2019 selesai dilaksanakan, dirinya  berkeinginan untuk meningkatkan status Tim Kesira HBK Center KLU ini, menjadi sebuah Badan Kesira KLU, yamg berbadan hukum, dilengkapi legalitasnya agar kiprahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil di KLU bisa lebih maksimal.

“Saya ingin mengembangkan Tim Kesira HBK Center KLU ini menjadi Badan Kesira yang berbadan hukum, agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat kecil yang membutuhkan.

Dan kalau sudah berbadan hukum, target berikutnya adalah membangun Klinik Kesira untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin yang membutuhkan”, tambah HBK.

Selanjutnya HBK menegaskan jika Baksos Kesira HBK Center KLU ini adalah pilot project HBK dalam memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin/petani yang membutuhkan.

“Dan kalau ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat, in shaa Allah akan saya kembangkan juga di Kabupaten2 lainnya di Pulau Lombok ini”, ucap HBK .

HBK menambahkan, kiprah Tim Kesira HBK Center KLU sekarang ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi kita semua di Tim Kesira HBK Center KLU sudah bertekad untuk tidak menunggu besar dulu kemudian baru berbuat kepada masyarakat.

“Walaupun masih kecil, tapi kita sudah memulainya. Kita berangkat dari yang kecil2 dulu, yang sederhana2 dulu, tapi yang penting kita segera action”, tukasnya.

Sementara itu Ketua Kesira HBK Center KLU, Lalu Saijudin mengatakan, menyongsong musim Pancaroba ini kebanyakan warga Desa atau Dusun di KLU banyak yang menderita sakit flue, demam, batuk, pilek, alergi dan penyakit kulit terutama terjadi pada anak-anak dan kaum perempuan.

“Untuk gejala penyakit dengan Symptoms ringan, Tim Kesira HBK Center KLU memberikan layanan cek tekanan darah maupun pemberian obat2an. Sementara untuk penyakit berat, pihaknya akan merujuknya ke Rumah Sakit terdekat”, ujarnya.

Saijudin menambahkan Tim Kesira HBK Center KLU dibekali dengan satu unit Ambulance Gerindra yang dipakai untuk melakukan antar jemput pasien selama 24 jam tanpa hari libur.

Kadus Dusun Kopong Sebangun, Ustads Nurjadin mengatakan bahwa warganya merasa sangat terbantu dengan adanya bakti sosial (Baksos) layanan kesehatan gratis oleh Tim Kesira HBK Center KLU ini.

“Kami berharap agar layanan kesehatan gratis ini bisa terus berlangsung, dan Tim Kesira HBK Center KLU secara rutin bisa mendatangi dan membuka Posko di Dusun Kopong Sebangun ini, agar warga saya bisa tetap terawat kesehatannya”, pintanya kepada HBK.

“In shaa Allah akan saya tingkatkan pelayanannya setelah perhelatan Pileg/Pilpres 2019 nanti. Saya akan terus dorong dan ingatkan agar Fraksi Partai Gerindra di DPRD KLU memberikan perhatian khusus untuk peningkatan layanan kesehatan gratis ini”, jawab HBK optimis.

Me