Pemerintah daerah diminta memperhatikan pihak- pihak yang bekerja di bidang jasa perhotelan, agar bisa merubah  kebijakan yang dilakukn pihak maskapai penerbangan.

MATARAM.lombokjournal.com — Tingginya harga tiket angkutan udara dan pemberlakuan bagasi berbayar oleh beberapa maskapai penerbangan,   berdampak pada industri jasa perhotelan,

Meskipun sudah ada penurunan harga tiket oleh maskapai Garuda namun belum berpengaruh bagi Okupansi Hotel Lombok Astoria Mataram.

“Sebtulnya penurunan dari pihak garuda belum signifikan dengan kita,  karena dari tingkat okupansinya belum begitu maksimal.  Kita (Astoria ) masih di kisaran 30 persen karena dari beberapa maskapai sebelumnya kan belum bisa menurunkan (harga tiket ) ,” ujar General Manager Lombok Astoria M. Ichsan ,Selasa (26/02).

Ichsan menyatakan, kegiatan di Lombok yang bertingkat nasional saat ini baru acara Bau Nyale saja yang diadakan, kegiatan pemerintah yang diadakan di Hotel-Hotel juga masih belum ada.

“Meskipun pada bulan Februari ini  termasuk masa low seasion akan tetapi jik dibandingkan dengan Februari tahun sebelumnya okupansi di Astoria mencapai 60 persen,” terangnya

Untuk mensisati keadaan ini, pihaknya melakukan kiat dengan mengadakan promo-promo saat great sale lalu, yakni dengan promo diskon makanan , dan kamar hotel.

“Secara maksimal, memberikan internal promo dengan diskon untuk semua tipe kamar sebesar 58 persen,” jelasnya.

Ichsn berharap semua pihak tetutama pemerintah daerah bisa memperhatikan pihak- pihak yang bekerja di bidang jasa perhotelan, agar bisa merubah  kebijakan yang dilakukn pihak maskapai penerbangan.

“Kalau bisa dikurainglah harga tiket sert bagasi berbayarnya karen ini sangat berpengaruh bagi kami pihak pengadaan jasa,” harapnya.

AYA

Pelayanan kesehatan yang diterima pun sangat memuaskan, dan tidak membeda-bedakan antara peserta yang membayar iuran maupun yang mendapatkan secara gratis dari pemerintah

lombokjournal.com —

SELONG  :   Seorang wanita paruh baya asal Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading ini tampak bahagia selepas mengurus perubahan nama suaminya yang keliru pada kartu JKN-KIS.

Herniwati (59) adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya tinggal berdua dengan suaminya.

Ketika ditemui oleh tim jamkesnews pada Senin (25/02) 2019, Herniwati mengungkapkan rasa leganya, karena akhirnya dia bisa memanfaatkan kartu JKN-KIS untuk berobat.

Herniwati bersyukur ada JKN-KIS. Seingat dia, kartu ini didapatkannya  setahun yang lalu. Herniwati selalu menyimpannya tapi belum pernah digunakan.

“Tadi malam, tiba-tiba suami saya sesak napas dan batuk keras, kemudian dibawa ke Puskesmas Kotaraja. Ketika akan mengurus administrasi, saya pakai kartu JKN-KIS. Perawatnya bilang tetap bisa digunakan, tetapi harus memperbaiki nama suami saya karena berbeda dengan yang ada di Kartu Keluarga. Pihak puskesmas menganjurkan untuk mengurus ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Selong. ,” tutur Herniwati.

Alhamdulillah, ternyata  pelayanan kesehatan tetap diberikan oleh puskesmas meskipun ia masih harus mengurus nama suaminya yang berbeda.

Pelayanan di kantor BPJS juga ramah. Salah satu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ABPN ini menjelaskan, seharusnya dulu ketika dibagikan kartu ia mengecek identitas yang tertera pada kartu JKN-KIS terlebih dulu.

Apabila menemukan ada yang berbeda atau keliru, bisa langsung melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Bagi Herniwati ini merupakan pembelajaran baginyaua, mudah – mudahan tidak kejadian lagi.

“Kalau mengurus sejak awal pasti tidak akan repot jadinya, kalau sakit, kartu JKN-KIS langsung bisa dipakai tanpa perlu mengurus hal – hal yang lain lagi. Bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk bisa mengurus ini. Mudah mudahan suami saya bisa cepat sembuh. Ini pertama kalinya dia sakit sampai rawat inap di puskesmas,” ungkap ibu 3 orang anak ini.

Hidup berdua hanya dengan suaminya, membuat Herniwati berusaha mandiri dalam mengurus segala hal tanpa merepotkan anak – anaknya, terutama ketika suaminya sakit.

“Awalnya, suami saya hanya batuk – batuk biasa. Tapi saat tengah malam, suami saya mengeluh sesak napas kemudian batuknya semakin keras. Apalagi napasnya jadi bersuara, ngik – ngik, begitu suaranya. Nah langsung saja saya bersama anak saya yang kebetulan menginap membawanya ke puskesmas, dan katanya suami saya menderita asma,” cerita Herniwati.

Asma yang paling umum diderita oleh kebanyakan orang adalah Asma Bronkial.

Penyakit ini ditandai dengan gejala susah bernapas, batuk keras, pusing, badan lemah, dan sertai dengan suara tambahan mengi atau napas yang berbunyi lirih ketika seseorang menghembuskan napasnya.

Suara ini timbul karena udara yang keluar dari paru – paru dipaksa keluar melalui saluran napas yang sempit.

Cara mencegah penyakit ini adalah dengan menghindari faktor alergi atau iritan seperti asap rokok, debu, polusi udara, udara dingin atau bahkan bulu binatang.

Selain itu bisa dengan cara meningkatkan sistem imun tubuh dengan menjaga pola aktivitas, makan, dan istirahat yang cukup. Mengenali dan menghindari berbagai penyebab asma adalah kunci utama untuk mencegah serangan asma.

Pada akhir pertemuannya dengan tim Jamkesnews, Herniwati mengungkapkan sangat terbantu dengan adanya program JKN-KIS ini.

Pelayanan kesehatan yang dia terima pun sangat memuaskan dan tidak membeda-bedakan antara peserta yang membayar iuran maupun yang mendapatkan secara gratis dari pemerintah.

ay/ys/Jemkesnews

Narasumber : Herniwati

Keberadaan bandara lama Selaparang di Mataram yang bisa digunakan sebagai hanggar atau lahan parkir pesawat, bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan insentif kebijakan pada maskapai

lombokjournal.com —

KUALA LUMPUR  ;   Dalam kunjungan ke KBRI Malaysia, pertemuan antara Gubernur Zulkirflimansyah dengan Debes RI, Rusdi Kirana juga sempat dibicarakan terkait mahalnya harga tiket pesawat dan upaya untuk menurunkannya.

Sebelumnya terkait beasiswa, Rusdi yang juga pendiri dan pemilik maskapai Lion Group menjelaskan, selain beasiswa di kampus-kampus Malaysia, program yang bisa direalisasikan  adalah pendidikan aviasi atau penerbangan.

“Akan kami bantu supaya bisa sekolah di Malaysia setahun untuk teorinya, kemudian lanjut 2 tahun kerja praktik di pusat perawatan pesawat dan fasitas penerbangan Lion Group di Batam. Sudah ada anak TKI yang berprestasi, kami sekolahkan model seperti itu hingga akhirnya jadi pilot ,” ujar Rusdi.

Posisi Rusdi Kirana sebagai pemilik Lion Group, sejalan dengan kepentingan Pemprov NTB dalam menggeliatkan kembali kunjungan wisatawan pascabencana gempa bumi.

Gubernur Zul juga meminta bantuan Rusdi untuk memperbanyak frekuensi dan rute penerbangan Lion Group dari dan ke Lombok, sekaligus untuk menurunkan harga tiket.

Gubernur menyampaikan, harga tiket yang mahal ini jelas memukul upaya pariwisata NTB untuk bangkit dari keterpurukan pascagempa.

“Begitu juga makin berkurangnya “direct flight” ke Lombok. Kami berharap Lion Group bisa membantu NTB dengan memperbanyak penerbangan langsung dari luar negeri atau dalam negeri ke Lombok” ungkap Gubernur Zul.

Dubes Rusdi Kirana menekankan, jika melambungnya harga tiket memang jadi persoalan baru di dunia transportasi udara.

Menurutnya, butuh kerja sama yang baik dan terpadu antara maskapai dengan pemerintah daerah dan juga PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara-bandara di berbagai wilayah.

“Maskapai Lion Group beroperasi 11 jam per harinya, sebagai salah satu strategi mengejar tiket murah. Tapi dengan 11 jam menyebabkan jadwal kami sering tidak on time. Akhirnya publik protes. Lion sering” diomelin” karena telat atau delay melulu. Nah sekarang jadi 7 jam beroperasi, supaya bisa tepat waktu. Tapi konsekuensinya tiket nggak lagi bisa murah,” jelas Rusdi.

Untuk mengakomodir kebutuhan  seperti yang diungkapkan Gubernur NTB, Rusdi menjelaskan perlunya subsidi atau insentif kebijakan dari Pemda setempat.

Misalnya Pemda menyediakan lahan untuk dijadikan tempat parkir atau hanggar tambahan bagi pesawat sehingga mengurangi anggaran Maskapai.

Gubernur Zul menyatakan bakal mempertimbangkan masukan dari owner Lion Group itu.

Keberadaan bandara lama Selaparang di Mataram yang bisa digunakan sebagai hanggar atau lahan parkir pesawat, bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan insentif kebijakan pada maskapai.

Pada akhirnya, diharapkan relasi simbiosis mutualisme itu bisa berdampak pada penurunan harga tiket dan juga memperbanyak frekuensi penerbangan dari dan ke Lombok, termasuk rute-rute direct flight.

AYA/Hms NTB

Ikatan kesamaan dan kedekatan antara Malaysia dan Indonesia, menjadi salah satu dasar kerja sama bidang pendidikan

lombokjournal.com —

KUALA LUMPUR  ;   Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia di Kuala Lumpur.

Dalam kunjungan itu DR Zul bersilaturrahim dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana, bersama istri, dan ikut dalam kunjungan sejumlah Kepala OPD Pemprov NTB Senin (25/02)  2019.

Dalam lawatan kali ini, Gubernur Zul  mendiskusikan sejumlah hal dengan Dubes Rusdi Kirana. Upaya membuka pintu kerjasama bidang pendidikan terkait program beasiswa 1000 pelajar NTB ke luar negeri, merupakan salah satu fokus perbincangan.

“Pendidikan menjadi perhatian utama kami saat ini. Setelah berhasil mengirimkan 46 mahasiswa S2 ke tiga universitas di Polandia pada bulan Oktober 2018 dan pertengahan Februari 2019 lalu, kami juga ingin mengirimkan pelajar melanjutkan jenjang S2 di Malaysia” papar Gubernur Zul.

Ikatan kesamaan dan kedekatan antara Malaysia dan Indonesia, menjadi salah satu dasar kerja sama bidang pendidikan.

Begitu juga fasilitas pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium yang lengkap di sejumlah kampus ternama di Malaysia.

Dubes Rusdi Kirana menyambut baik niat tersebut. KBRI di Malaysia akan menjembatani antara Pemprov NTB dengan kampus-kampus di Malaysia yang potensial menyediakan kuota beasiswa bagi mahasiswa dari luar Malaysia.

“Saya sangat gembira dan mendukung program beasiswa 1000 mahasiswa NTB ke luar negeri. Kami akan memfasilitasi dan menghubungkan antara universitas di sini dengan Pemprov NTB, ” kata Dubes Rusdi.

AYA/Hms NTB

Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

Data Sampel BPJS Kesehatan, wujud kemudahan akses data bagi masyarakat sekaligus untuk mendukung upaya penyempurnaan Kebijakan JKN-KIS

lombokjournal.com — 

JAKARTA  ;   Menurut Fachmi, data sampel BPJS Kesehatan merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2015 dan 2016.

Data itu diambil dengan menggunakan metodologi pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi.

“Pembentukan data sampel ini dimaksudkan untuk mempermudah akses dan analisis data oleh publik dan dapat dipergunakan dalam proses analisis untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan,” kata Fachmi.

Dalam data sampel tersebut, disajikan 111 variabel yang bisa diolah.

Terdiri atas 15 variabel kepesertaan, 23 variabel pelayanan kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 20 variabel pelayanan non-kapitasi FKTP, dan 53 variabel pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang saling terhubung melalui variabel nomor kartu peserta.

Proses penyusunan data sampel harus melewati sejumlah tahap.

Data mentah dipisah menjadi 3 kelompok berdasarkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu;

1) peserta yang belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan;

2) peserta yang sudah pernah mendapat pelayanan kesehatan di FKTP;  dan

3) peserta yang sudah pernah mendapat pelayanan kesehatan di FKRTL.

Selanjutnya, dari setiap kelompok tersebut diambil secara acak 10 keluarga dan setiap anggota keluarga dihitung bobotnya.

“Berdasarkan sampel data kepesertaan ini, diambillah sampel data pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL. Proses pengambilan data sampel ini dilakukan bersama statistisi, sehingga bisa menghasilkan akurasi yang baik. Seluruh masyarakat nantinya bisa mengakses data sampel ini,” terang Fachmi.

Untuk mengakses data sampel, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan.

Permohonan itu dengan melampirkan surat pengantar dari instansi, formulir permohonan informasi publik, pakta integritas, proposal penelitian, dan salinan (fotocopy) identitas diri seperti KTP.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan memverifikasi berkas permohonan tersebut. Jika lengkap, PPID BPJS Kesehatan akan menyerahkan data sampel kepada pemohon.

Fachmi menuturkan, manajemen data di BPJS Kesehatan sendiri sudah berlangsung cukup lama. Bahkan dimulai pada tahun 2013 sebelum BPJS Kesehatan beroperasi.

Seiring tahun berjalan, BPJS Kesehatan melakukan pengembangan manajemen data (termasuk data riset), pengembangan business intelligence, pelaksanaan fungsi dan tugas PPID, hingga akhirnya merilis data sampel di tahun 2019 ini.

Dikatakan Fachmi, data sampel BPJS Kesehatan masih akan terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan peserta dan perkembangan pelayanan kesehatan.

“Kami butuh masukan dari berbagai pihak, baik dari akademisi, peneliti, maupun khalayak lainnya untuk menyempurnakan kualitas data sampel ini,” ujar Fachmi.

Rr

(Sumber ; Humas BPJS Kesehatan ).

Data Sampel BPJS Kesehatan, wujud kemudahan akses data bagi masyarakat sekaligus untuk mendukung upaya penyempurnaan Kebijakan JKN-KIS

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;    

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbanyak di dunia yang dilirik banyak pihak, termasuk peneliti dan akademisi.

Namun, sebelum data itu dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program JKN-KIS. memerlukan perhatian dan perlakuan khusus.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, BPJS Kesehatan berupaya memudahkan pengelolaan data dengan menyediakan data sampel yang bisa mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan kesehatan yang ada.

Dikatakannya, data yang dimiliki BPJS Kesehatan adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Hal ini juga sebagai salah satu wujud transparansi BPJS Kesehatan dalam memberikan informasi pada publik,” terangnya,  dalam acara Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan: Penggunaan Big Data dalam Pengembangan Evidence Based Policy JKN, Senin (25/02).

Dalam acara peluncuran itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani,

Pertimbangan Kebijakan

Fachmi menjelaskan, pengelolaan data sampel sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan dalam program jaminan kesehatan bukanlah hal baru di dunia.

Misalnya, sebagai penyelenggara jaminan kesehatan Korea Selatan, National Health Insurance Service (NHIS) memiliki NHIS-National Sample Cohort, yang merupakan database data sampel 2 persen dari total populasi Korea Selatan.

“NHIS-NSC menjadi sumber data sampel yang digunakan untuk mendukung penelitian dan pengambilan kebijakan kesehatan di Korea Selatan, baik oleh akademisi, peneliti, maupun pemerintah,” ungkap Fachmi.

Di Taiwan. National Health Insurance Research Database (NHIRD) menjadi sumber data yang powerful bagi pengambil kebijakan dan penelitian kesehatan.

NHIRD akan memberikan data set dalam 3 bentuk, yaitu data sampel yang mencakup 2 juta subjek yang dide-identifikasi, dataset penyakit, dan data populasi lengkap.

Rr

(Sumber ; Humas BPJS Kesehatan )

Hampir di semua Desa dari lebih dari seribu Desa yang ada di Provinsi NTB,  memiliki potensi ekonomi dengan sumber daya alam yang beragam dan masing-masing punya keunggulan

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi dua unggulan Pemprov NTB sebagai prioritas dalam strategi pembangunan daerah, harus membawa manfaat bagi masyarakat, termasuk di pedesaan.

Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 33, H Irzani mengatakan, potensi di dua sektor ini punya banyak manfaat dimana masyarakat pedesaan bisa mengakses, manfaat ekonomi dan juga lapangan pekerjaan.

Namun, harus ada pula semangat dan inovasi dari masyarakat dan pemerintah desa bersangkutan untuk menangkap peluang ini.

Menurut Irzani, salah satu caranya adalah dengan melakukan revitalisasi dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes yang baik nantinya diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi yang menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke depan.

“Di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM dan manajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi,” kata H Irzani, Senin (25/02)

Irzani menegaskan, dengan peran BUMDes yang kuat maka bukan tidak mungkin Desa bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, hal ini juga yang mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), terus berupaya giat menginisiasi pembentukan BUMDes di Indonesia, termasuk di NTB.

Berdasarkan data Kemendes PDTT, paparnya, pada akhir 2014, jumlah BUMDes hanya 1.022. Namun hingga akhir tahun 2017 meningkat menjadi 39.149 BUMDes.

Kemudian pada 2018 tercatat sekitar 56% desa telah memiliki BUMDes. Sementara itu di NTB ada 1137 desa/kelurahan yang terdiri dari 995 desa dan 142 kelurahan .

Revitalisasi dan Optimalisasi BumDes

Untuk NTB sendiri, kata Irzani, BUMDes bisa didorong untuk dibentuk di setiap Desa. Sementara BUMDes yang sudah ada namun belum maksimal harus direvitalisasi dan dioptimalisasi ke depan.

Pasalnya, hampir di semua Desa dari lebih dari seribu Desa yang ada di Provinsi NTB,  memiliki potensi ekonomi dengan sumber daya alam yang beragam dan masing-masing punya keunggulan.

“Tinggal bagaimana BUMDes ini benar-benar memiliki SDM yang handal dan mumpuni. Nah di sinilah perlu peran supervisi dan pendampingan dari Pemprov maupun Pemda di mana Desa itu berada,” ujar Irzani yang pernah menjadi Tim Penyelaras Kebijakan Gubernur NTB tahun 2008 s.d tahun 2018.

Menurut Irzani ada banyak potensi Desa yang bisa digali oleh BUMDes, dimana semua pasti berhubungan juga dengan sektor pertanian dan pariwisata.

Ia mencontohkan, desa-desa yang memiliki sumber mata air bagus seperti desa-desa di lingkar Gunung Rinjani, bisa membuka unit usaha  air mineral dalam kemasan.

Hasil produksinya bisa diserap oleh industri pariwisata seperti perhotelan, restauran dan rumah makan. Pemda Kabupaten/Kota juga bisa menyerap produk BUMDes itu untuk keperluan konsumsi perkantoran Dinas atau OPD.

“Produk air mineral dalam kemasan ini juga akan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang misalnya sedang ada hajatan atau ada acara besar. Dan sisi lainnya, harga juga akan lebih bersaing dengan air mineral dari luar,” katanya.

Core Bisnis BumDes

Menurutnya, air minum kemasan akan menjadi Core Bisnis yang bagus bagi BUMDes, karena pengelolaannya baik dari sisi produksi hingga pemasaran juga cukup mudah dan murah.

Sayangnya, potensi ini belum banyak dimanfaatkan. Hal yang sama juga bisa dilakukan di Desa-Desa dengan potensi pertanian hortikultura.

Irzani mencontohkan, Desa penghasil sayur dan buah-buahan bisa membentuk BUMDes dengan unit usaha yang menyuplai kebutuhan sayur dan buah-buahan ke industri pariwisata yang ada.

Pun demikian dengan Desa dengan sumber potensi Perikanan dan Kelautan, bahkan Desa dengan potensi kerajinan.

“Desa di pesisir yang potensi garam misalnya. Ini juga bisa BUMDes memfokuskan mengelola potensi industri garam, seperti di Bima,” tegasnya.

Irzani mengatakan, revitalisasi dan optimalisasi BUMDes tentu saja membutuhkan effort atau upaya yang kuat dari masyarakat, dan dengan dukungan dari pemerintahan di atasnya termasuk Pemda Kabupaten/Kota, dan Pemprov NTB.

Salah satu cara sederhananya adalah membagi tiap Dinas/OPD untuk melakukan supervisi dan pendampingan. Misalnya satu OPD mendampingi berapa BUMDes, yang mana usaha BUMDes itu berkaitan dengan sektor yang menjadi tupoksi OPD bersangkutan.

Selain supervisi Pemda, papar Irzani, keberadaan Sarjana Desa juga bisa digunakan untuk memperkuat kelembagaan BUMDes. Sehingga putra-putri desa yang selesai kuliah dan menyandang predikat Sarjana bisa kembali mengabdi untuk mengembangkan perekonomian desa mereka.

Irzani menambahkan, semangat one village one product yang dulu pernah digaungkan juga bisa kembali dimaksimalkan dengan pemberdayaan BUMdes ini.

Dalam jangka panjang, sistem pemasaran dan rantai demand dan suplai kebutuhan bahkan bisa terintegrasi antar Desa-Desa melalui BUMDes masing-masing.

“Bagi saya, bagaimana membangun ekonomi dari desa itu yang terpenting.

Sebab sejatinya keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu adalah akumulasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi di pedesaan-nya,” katanya menjelaskan .

Me