Wagub;  Pemerintahan Bersih dI Daerah, Dimulai Dari Komitmen Kepala Daerah

Hj. Sitti Rohmi Djalilah diundang menjadi pembicara dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI

JAKARTA.lombokjournal.com —  Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan program pembangunan di Indonesia.

Mengingat peran APIP langsung bersentuhan dengan masalah yang sangat sensitive, yaitu soal pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah.

NTB menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang secara nasional dinilai berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan  tujuh kali secara berturut-turut, NTB memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah diundang menjadi pembicara dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Kamis (21/03) 2019, guna berbagi kiat sukses NTB dalam mengelola keuangan dan pembangunan di NTB.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini menyampaikan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih itu harus dimulai dari komitmen Kepala Daerah.

“Bersyukur NTB dalam sepuluh tahun terakhir punya pemimpin yang memiliki komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Mulai dari Kepala Daerah yang kemudian diikuti oleh pejabat di bawahnya, menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih itu,” papar wagub di Hotel Bidakara Jakarta.

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian-capaian NTB dalam lima tahun ke depan, bersih dan melayani dijadikan sebagai salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023.

“Bersih dan Melayani kami tempatkan diurutan kedua dalam misi NTB lima tahun ke depan, sebagai wujud komitmen dan keseriusan kami untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel di NTB,” jelasnya.

Selain aparat, lanjut wagub, NTB juga melibatkan peran aktif dari semua pihak dan masyarakat dalam mengawal pembangunan di NTB.

“Setiap Jum’at pagi, kami mengadakan jumpa dengan masyarakat untuk berdialog dengan mereka terkait dengan berbagai hal yang menyangkut NTB. Selain itu, kami membuat aplikasi NTB Care untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan langsung ke pemerintah untuk kemudian segera ditindaklanjuti oleh OPD atau dinas terkait,” paparnya.

Acara Rakornas ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB yang dibuka langsung Wakil Presiden Republik Indonesia HM. Jusuf Kalla.

Hadir mendampingi wagub adalah Asisten 3 Setda NTB Ir. Hj. Hartina, MM dan Inspektur Provinsi NTB,Ibnu Salim, S.H, M.S.i.

AYA




Ponpes Darul Fallah Rawat Pemilu Damai 2019

Ibarat belanja di sebuah warung, Pembeli akan bebas memilih dan mengkonsumsi menu sesuai pilihan masing-masing tanpa ada keributan antar pembeli

MATARAM.lombokjournal.com —  Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Fallah Pagutan, Kota Mataram, menggelar pengajian mengajak masyarakat menyongsong pemilu damai dan harmonis.

Ribuan santri dan masyarakat dengan khusyuk mendengar ceramah Pimpinan Ponpes Darul Fallah Pagutan, Tuan Guru Muammar Arafat.

Tuan Guru Muammar berpesan pada para santri dan warga, untuk ikut serta dalam pemilu dengan tetap menjaga persatuan dan perdamaian.

“Jadi harus ikut serta (pemilu), tetapi ingat kita Majelis Badruttamam harus menciptakan pemilu yang damai, bukan pemilu dengan caci maki, bukan pemilu yang isinya fitnah, kebohongan,” ucapnya dalam ceramah, Kamis (21/03) malam.

Tuan Guru Muammar mengatakan, Ponpes sangat berperan penting dalam menciptakan pemilu damai.

Karena Ponpes sangat dekat dengan masyarakat, dan melalui sarana dakwah, pengajian maupun kegiatan keagamaan akan diselipkan pesan damai dalam menghadapi pemilu 2019.

“Pondok pesantren itu sangat dekat dengan masyarakat yang ada di akar rambut. Di mana beberapa bulan terakhir kita lihat konstalasi politik Indonesia cenderung orang-orang atau elit politik kayak berkelahi, sehingga ini berdampak pada masyarakat,” ungkapnya.

“Sehingga, pesantren yang sangat dekat dengan masyarakat merasa terpanggil untuk mengingatkan pada masyarakat bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat, pemilu bukan perang, tapi pesta yang kita harus senang,” sambungnya.

Dia memberikan ilustrasi pemilu ibarat belanja di sebuah warung. Pembeli akan bebas memilih dan mengkonsumsi menu sesuai pilihan masing-masing tanpa ada keributan antar pembeli.

“Walaupun beda makanan kita di pesta, seperti orang di warung ada yang makan soto, ada yang makan bakso apa mereka bertengkar, tidak,” ungkapnya.

Lantas, strategi apa yang digunakan pesantren dalam menjaga pemilu berjalan sesuai koridor?

Tuan Guru Muammar memberikan pemahaman pada masyarakat melalui pengajian.

“Kita berikan pemahaman pada masyarakat seperti apa pemilu ini, contoh majelis bulanan kita ini. Ini kesepakatan kita menyampaikan pesan damai. Kita juga turun ke masyarakat,” tuturnya.

Kapolda NTB, Inspektur Jenderal Polisi Achmat Juri beserta rombongan turut hadir dalam Majelis Badruttamam itu. Antusias masyarakat dengan fokus mendengar ceramah yang diberikan.

Meskipun hujan mengguyur, banyak warga dan santri tak beranjak dari lapangan terbuka tempat berlangsungnya pengajian tersebut.

Kapolda mengapresiasi peran pesantren yang sejak dulu selalu menjadi depan dalam mengawal pemilu damai. Dia berharap Ponpes Darul Fallah akan menjadi contoh peran pentingnya dalam ikut menjaga NKRI.

“Ponpes mengawal pemilu damai dari dulu sudah terbukti. Selama masih dalam kerangka NKRI dan bhinneka tunggal Ika maka ponpes akan terus mengawal,” ungkapnya.

Dia mengimbau masyarakat untuk menjadikan pemilu sebagai sebuah pesta yang harus dinikmati dengan damai.

“Mari kita laksanakan pesta demokrasi dengan penuh kedamaian, kerukunan. Kita berharap sukses karena demokrasi warisan dari leluhur kita yang harus dijaga, dilestarikan dan dicapai cita luhur itu,” terangnya.

Acara malam itu semakin meriah dengan suguhan atraksi kesenian beladiri yang dipentaskan para santri. Tarian dengan pedang dan obor sangat memanjakan mata para penonton melihat performa yang menegangkan.

AYA




Buka Peluang Pasar Kuliner Lokal, Bekraf Sosialisasi Kreatifood 2019

Mataram dipilih menjadi lokasi sosialisasi melihat banyaknya jumlah pelaku FSI pada tahun 2016-2018 asal Mataram, bahkan jumlahnya lebih banyak dari Bali

MATARAM.lombokjournal.com —   Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) terus berupaya mendukung berkembangnya ekosistem sub sektor kuliner di Indonesia.

Salah satunya melalui Kreatifood, program Bekraf ini mempertemukan para pelaku rintisan kuliner dengan konsumen serta pelaku pemasaran seperti reseller, distributor dan investor. Tujuannya, untuk membuka peluang pasar.

Setelah Medan dan Semarang, kini Bekraf hadir di Mataram pada hari Jumat (22/3/2019) dalam acara Sosialisasi Kreatifood 2019.

Kreatifood merupakan program kerjasama antara Bekraf melalui Deputi Pemasaran dan Deputi Akses Permodalan bersama Perkumpulan FoodStartup Indonesia (FSI).

Kreatifood 2019 akan memfasilitasi 200 pelaku usaha rintisan kuliner hasil kurasi program FSI 2016-2019 yang dilaksanakan oleh Deputi Akses Permodalan.

Tidak hanya mereka yang sudah mengikuti program FSI, ajang Kreatifood 2019 juga terbuka bagi pelaku usaha kuliner non FSI yang mempunyai kapasitas produksi skala eksport.

Melalui sosialisasi ini diharapkan para pelaku usaha rintisan kuliner mengetahui dan mengikuti program Kreatifood 2019 yang akan diselenggarakan di Surabaya 5-7 Juli 2019.

Fahmy Akmal, Plt. Direktur Pengembangan Pasar Dalam Negeri, Deputi Pemasaran Bekraf menargetkan 100 pelaku kuliner asal Mataram dapat mengikuti program Kreatifood tahun ini.

Mataram dipilih menjadi lokasi sosialisasi melihat banyaknya jumlah pelaku FSI pada tahun 2016-2018 asal Mataram, bahkan jumlahnya lebih banyak dari Bali.

“Hal ini juga kami lakukan untuk menjangkau peserta wilayah Indonesia Timur,” ungkap Fahmi.

Melanjutkan kesuksesan Kreatifood 2018 lalu, Kreatifood tahun ini membuka peluang bisnis bagi para peserta. Pelaku usaha yang terpilih secara otomatis terkoneksi dengan jaringan ekosistem FSI Indonesia dan mereka berkesempatan promosi dan transaksi dengan para pengunjung.

Sedangkan bagi para pelaku pemasaran (reseller, distributor, investor)  yang mendaftar, keuntungan bagi yang bertransaksi antara 50 sampai 100 juta bisa mendapat skema insentif diskon 10 persen  berupa produk selama pameran.

Fahmy menambahkan, kehadiran masyarakat umum, pemerintah, konsumen, investor dan stakeholders terkait dalam Kreatifood 2019 dapat memperluas pasar produk kreatif Indonesia di pasar domestik hingga tercipta titik temu transaksi jual beli antara produsen dan konsumen.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Sub Direktorat Dana Masyarakat, Hanifah dan Co-founder FoodLab Indonesia, Yustinus Agung.

Kreatifood 2019 ini diharapkan dapat menjadi wadah showcase produk-produk foodstartup Indonesia. Produk-produk terpilih adalah produk berkualitas tinggi baik dari segi rasa yang disukai masyarakat banyak, packaging yang menarik, proses pembuatan yang higienis, dan standar operasi yang baku sehingga kualitas produk akan terjaga disetiap produksinya.

Menampilkan 200 booth, peserta dibagi 5 zona (zona ready to eat, zona ready to drink, zona ingredients, zona food service dan zona food innovation).

AYA (*)




Presiden Joko Widodo Tinjau Program Percepatan Rehab-Rekons Rumah Tahan Gempa Di Mataram

Preside juga meninjau pelayanan lokasi pencairan bantuan stimulan sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat penerima dana bantuan stimulan

Gubernur Zul dan Presiden Jokowi

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —  Presiden RI H. Joko widodo dan ibu Negara Iriana Joko Widodo hari ini kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hari ni,  Jumat (22/03) pagi Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pukul 07.20 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Tiba di Bandar Udara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pukul 10.05 WITA, Presiden disambut langsung Gubernur NTB, DR Zulkieflimansyah.

Dari Bandara Lomnok, Presiden Jokowi didampingi Gubernur Zul langsung menuju Gedung Hakka di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,  meninjau pelayanan lokasi pencairan bantuan stimulan sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat penerima dana bantuan stimulan.

Setelahnya, Presiden akan menuju Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Di lokasi tersebut Presiden diagendakan meninjau Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG).

Sore harinya, Presiden dan rombongan akan menuju Bandar Udara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah untuk kemudian lepas landas menuju Provinsi Bali.

Setibanya di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Presiden dan rombongan langsung menuju Pasar Badung, Kota Denpasar untuk meninjau sekaligus meresmikan pasar rakyat “Pasar Badung”.

Dari Pasar Badung, Presiden dan rombongan akan menuju Ardha Chandra di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Di tempat ini, Kepala Negara diagendakan untuk menghadiri simakrama (silaturahmi) dengan tokoh dan masyarakat Bali.

Usai acara, Presiden akan menuju hotel untuk bermalam di Bali dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.

AYS/Hms




Sambut Kedatangan Prabowo, DPD Gerindra NTB Gelar Rapat Koordinasi

Jumlah massa yang menyambut kehadiran Prabowo Subianto disepanjang jalan mulai dari Pagesangan sampai di lokasi kampanye, dipersiapkan minimal 20 ribu orang

Ridwan Hidayat pimpin Rakor

lombokjournal.com —

MATARAM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTB merapatkan barisan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor), Kamis (21/03) sore.

Rakor melibatkan seluruh elemen DPC Partai Gerindra se-Kabupaten/Kota, anggota Fraksi Partai Gerindra, termasuk sejumlah kekuatan Relawan Prabowo-Sandi guna menyambut kehadiran Capres 02, Prabowo Subianto tanggal 26 Maret 2019 di Lombok.

Hadir dalam rakor ini, antara lain Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono atau yang akrab disapa HBK.

Rakor yang dipimpin Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat pada prinsipnya mengutarakan kesiapan seluruh jajaran Partai Gerindra se-NTB, baik pengurus, kader, simpatisan, para Caleg maupun para Relawan Prabowo Sandi untuk mensukseskan kedatangan Capres Prabowo ke Lombok.

“Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari pegangan dan pedoman bagi semua personil yang akan terlibat untuk menyambut kehadiran Bapak Presiden kita,” kata H. Ridwan Hidayat bersemangat.

Ketua DPD Gerindra NTB juga menjelaskan, untuk menindak-lanjuti informasi yang firmed dan terkonfirmasi untuk kedatangan Pak Prabowo Subianto dari Pak Vikrah, LO DPP Partai Gerindra untuk P. Lombok dirinya sudah menghubungi KPU terkait penggunaan fasilitas lapangan-lapagan kampanye yang berada di Kota Mataram, yang boleh dipakai untuk kampanye terbuka Capres Prabowo.

“Pihak KPU menegaskan, ada tiga lapangan umum yang bisa dipakai untuk kampanye terbuka yaitu masing-masing Lapangan Sekarbela, Lapangan Selagalas dan Lapangan Babakan,” kata H. Ridwan Hidayat sembari mengatakan akan memakai Lapangan Karang Pule di Kec. Sekarbela dengan berbagai pertimbangan.

  1. Ridwan Hidayat mengatakan, Lapangan Karang Pule, Sekarbela selain memiliki daya tampung massanya yang besar, juga bisa diakses dari empat penjuru dengan jumlah penduduk sekitar Lapangan yang rapat.
  2. Ridwan Hidayat kemudian mengutarakan alasan pemilihan tempat kampanye Rapat Umum Capres Prabowo di Kota Mataram tersebut adalah karena Kota Mataram sebagai simbol Kota Multi-Etnik yang menggambarkan keberagaman penduduknya dari strata sosial.

“Dan yang terpenting sesuai arahan dari LO DPP Gerindra, pemilihan lokasi kampanye terbuka Bapak Prabowo di Kota Mataram ini adalah untuk mengefektifkan waktu dan jarak tempuh yg tidak terlalu lama dari Bandara menuju lokasi acara, tidak lebih dari 30 menit perjalanan,” sambung Caleg DPRD Provinsi dari Dapil Kota Mataram dengan Nomor Urut-1.

  1. Ridwan Hidayat menginfokan, untuk persiapan di lapangan dan untuk urusan perizinan, pihaknya sudah berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan awal via lisan ke Polda NTB.

Untuk administrasi permintaan izin atau STTP akan diurus dan disampaikannya secara tertulis ke Polda NTB, termasuk permintaan izin kepada pihak Angkasa Pura terkait penggunaan fasilitas Angkasa Pura yakni ruang VVIP untuk penjemputan Capres Prabowo Subianto dan rombongan.

Terakhir, H. Ridwan Hidayat menegaskan,  jumlah massa yang menyambut kehadiran Prabowo Subianto disepanjang jalan mulai dari Pagesangan sampai di lokasi kampanye, dipersiapkan minimal 20 ribu orang.

“Tapi jumlah tersebut tidak tertutup kemungkinan bisa bertambah seiring dengan antusiasme warga P. Lombok dan P. Sumbawa dalam menyambut Capres kesayangannya,” tukasnya.

Titik Titik Rawan Yang Harus Diwaspadai

Terpisah, Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono (HBK) menginfokan, tadi malam Sespri Prabowo telah menyampaikan bahwa kedatangan Prabowo sudah fix yakni pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019.

Prabowo di tanggal itu, pagi-pagi ada kegiatan di Bali dan setelah itu berkegiatan di NTB,” kata HBK.

Berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi Prabowo Subianto di berbagai acaranya, HBK menyarankan  supaya di acara puncak yakni pada saat mendengarkan orasi politik dari Prabowo Subianto itu dilaksanakan  setelah sholat Ashar.

HBK mengingatkan tentang titik-titik yang krusial saat penjemputan, seperti dalam memastikan ruang VVIP di Bandara, kendaraan penjemputan yang harus prima kondisinya.

Selanjutnya HBK juga mengingatkan para Panitia untuk titik rawan lainnya yakni panggung kampanye.

“Panggung kampanye harus dibuat yang bermartabat, kuat dan kokoh. Juga sound systemnya harus maksima,” tambah HBK.

Untuk penyambutan, HBK yakin masyarakat Lombok dan Sumbawa yang mencintai beliau, tidak terlalu sulit untuk dihadirkan dalam menyambut kedatangan Prabowo.

 

“Relawan juga perlu dilibatkan untuk pengerahan massa aksi kunjungan Bapak Prabowo ini. Seluruh relawan Prabowo Sandi perlu dilibatkan. Mau relawan, simpatisan dan lain2 harus diakomodir dan dilibatkan dalam menyukseskan acara ini,” ujar HBK menambahkan.

Kalau memang nanti ada space khusus, sebelum Prabowo ke tempat lokasi,  akan disiapkan safe house atau tempat istirahat sejenak di kediaman HBK.

HBK juga mengutarakan, bahwa di setiap hajatan Partai selalu saja struktur yang terlibat.

“Saya usulkan untuk kali ini, supaya acara penyambutan kedatangan Bapak Prabowo diserahkan kepada Fraksi Partai Gerindra, baik DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota supaya Ketua DPD Partai Gerindra NTB tidak mengurusin hal-hal yang bersifat tehnis sehingga bisa fokus dalam mendampingi Pak Probowo dan rombongan,” tegas HBK.

Me




BPPD NTB Bahas Strategi Pariwisata Bangkit

Ditegaskan, semua yang sifatnya promosi tidak boleh hanya seremonial 

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB gelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah pihak terkait,  di antaranya dengan seluruh GM Hotel, dan pelaku serta stekholder pariwisata.

Rakor tersebut untuk membahas strategi dalam membangkitkan pariwisata NTB pasca musibah gempa yang melanda Lombok-Sumbawa, beberapa waktu lalu.

“Rakor ini digelar guna membahas sejumlah persoalan penting terutama terkait dengan bagaimana memajukan pariwisata NTB.” ujar Ketua BPPD NTB, Anita Achmad  dalam sambutannya, Kamis (21/03).

Anita menilai pasca gempa, bagaimana pariwisata harus bisa bangkit bersama. Tentunya untuk bangkit bersama ini  bukan sesuatu yang mudah.

“Menjadi seorang pemimpin yang saya inginkan semua daripada stakeholder pariwisata maupun swasta atau dari pemerintahan bersinergi  untuk kompak, semua harus melalui satu pintu di BPPD. Tujuannya tentu untuk mempermudah mengkoordinir semuanya terkait promosi,” kata Anita.

Anita  meminta kekompakan semua, agar tidak  ada yang lari ke kanan, ke kiri atau mundur ke belakang, semua harus mengikuti arahan.

“Harus satu pintu dan mematuhi aturan, jadi Imbasnya nanti kembali lagi kepada teman- teman semua kita harus kuat, pasang badan untuk terus maju ke depan,” tegasnya..

Ia memaparkan jika semua yang sifatnya promosi tidak boleh hanya seremonial.

“Saya tidak mau hanya bersifat seremonial lalu hilang gaungnya. Tapi kita harus evalusi dan minimum tiga bulan sekali sebelumnya, dan setelah itu kita pengen tau seperti apa hasil promosi kita  di lapangan. Semua harus dievaluasi agar diketahui akaR masalah dalam promosi selama ini,” jelasnya.

Dalam rakor tersebut BPPD NTB juga membahas rencana kerja anggotanya di bawah kepemimpinan Anita Achmad.

Anita Achmad menyampaikan, dalam rencana kerja promosi pariwisata NTB, dirinya menyerukan kepada anggota BPPD NTB untuk meningkatkan kekompakan. Sehingga apa yang menjadi rakor ini dapat terwujud.

Anita berharap, ke depanya BPPD NTB sebagai badan promosi di bawah kepemimpinanya ini bisa lebih baik terutama dari segi promosi.

“Jadi ke depan dengan kepemimpina saya di BPPD, dengan kekompakan kita besar. Harapan saya, pariwisata di NTB harus bisa  maju,” tegasnya.

AYA




Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Gubernur Zul Harap Lahirkan Tenaga Kerja Profesional

Hadirnya balai ini menjadi solusi masalah TKI yang ada. Dengan pelatihan yang maksimal,  maka kemampuan para TKI dapat terupgrade dengan baik

Meninjai ruang balai

LOTENG.lombokjournal.com —  Balai Latihan Kerja Luar Negeri Posnaker Indonesia Sejahtera Provinsi NTB, diresmikan Gubernur NTB,  Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis (21/03), di jalan By Pass yang menuju Badara Internasional Lombok.

Saat meresmikan, Gubernur Zul  Balai latihan kerja ini diharapkan melahirkan tenaga kerja professional, tidak ada lagi tenaga kerja ilegal dan nonprosedural yang menimbulkan masalah di kemudian hari.

Sehingga,  seluruh calon TKI asal NTB akan dilatih dan dikirim melalui lembaga ini.

Sebelum meresmikan gedung yang menjadi Pusat Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat itu, Gubernur Zul meninjau ruangan dan fasilitas kantor balai.

Di antaranya, kamar mandi,  asrama yang dilengkapi tempat tidur,  ruang pelatihan, ruang uji kompetensi untuk 300 calon TKI dan ruangan pejabat dan staf balai.

BLKN ini akan menjadi Pusat Pelatihan dan Pendidikan bagi calon tenaga kerja asal NTB yang ingin bekerja di luar negeri. Seperti  Taiwan,  Malaysia,  Singapura, Hongkong dan negera-negara Timur Tengah.

Pelatihan yang diutamakan adalah bahasa,  keterampilan menggunakan alat elektronik,  budaya serta keterampilan lain.

Gubernur  menegaskan, peresmian balai latihan itu merupakan bentuk nyata dari aspirasi sejumlah TKI yang ada di Hongkong, ketika ia berkunjung ke negara tersebut tahun lalu.

Gubernur NTB itu bercerita,  ketika bertemu dengan TKI di Hongkong,  banyak yang menyampaikan agar pemerintah provinsi membangun balai latihan.

Sehingga mereka tidak menderita akibat berbagai masalah, seperti  perlindungan hukum,  gaji dan dekumen kerja lainnya.

“Harapannya, semoga duka yang mereka rasakan itu tidak dirasakan oleh tenaga kerja-tenaga kerja selanjutnya. Kehadiran BLKLN ini merupakan bentuk nyata aspirasi mereka itu,” kata Gubernur Zul pada peresmian yang ditandai pengguntingan pita dan pemotongan nasi tumpeng itu.

Hadirnya balai ini menjadi solusi masalah TKI yang ada. Dengan pelatihan yang maksimal,  maka kemampuan para TKI dapat terupgrade dengan baik.

Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri,  S. IP mengatakan, ada hal yang paling urgen adalah peningkatan SDM. Kalau mau maju maka harus punya SDM.

Ia menegaskan, kemajuan suatu daerah ditentukan seberapa besar kualitas manusia yang ada di dalamnya. Sehingga kalau ingin menurunkan kemiskinan,  maka langkah konkritnya adalah meningkatkan SDM.

“Kebodohan tidak pernah menyelesaikan masalah.  Karena itu, kami sampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada Bapak Gubernur atas programnya yang luar biasa. Semoga hajat beliau terwujud dengan baik,” ungkapnya.

AYA/Hms NTB




Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 NTB, Meningkatkan PAUD Berkualitas

Hj. Niken menyampaikan hal penting yang menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi, yaitu soal pengelolaan sampah. Sampah bukan sesuatu yang dibuang tetapi sesuatu yang dapat digunakan dan bermanfaat

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc bersama dengan TP-PKK Kab. Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid melakukan bhakti sosial di PAUD Tunas Unggul Desa Batu Kumbung, dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 47 (19/03).

Memperingati hari ulang tahun yang ke 47, PKK akan banyak melakukan berbagai kegiatan salah satunya Bhakti Sosial. Dalam kegiatan bhakti sosial ini TP PKK Provinsi bekerja sama dengan BPOM Provinsi untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Desa Batu Kumbung merupakan salah satu desa yang PAUD nya dikelola oleh Tim PKK Provinsi guna meningkatkan PAUD yang berkualitas, agar anak-anak usia dini mendapatkan pendidikan yang baik.

“Anak dari umur 0-5 tahun adalah masa-masa untuk berkembang dengan sangat baik, sehingga peran PAUD sangat penting,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Hj. Niken menyampaikan hal penting yang menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi, yaitu soal pengelolaan sampah. Sampah bukan sesuatu yang dibuang tetapi sesuatu yang dapat digunakan dan bermanfaat.

“Mudah-mudahan nanti PKK di Desa Batu Kumbung bisa mengajari ibu-ibu cara memanfaatkan sampah, sehingga memiliki penghasilan tambahan,” tangkasnya.

Di akhir sambutannya, Hj. Niken berpesan kepada masyarakat agar tetap semangat untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini,” tutupnya.

Bersamaan dengan itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid menjelaskan kepada masyarakat kedatangan TP-PKK Provinsi NTB ini untuk berbagi kepada masyarakat desa Batu Kumbung.

“Kita sangat berterimakasih atas kehadiran beliau, mudah-mudahan apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat,”  kata Hj Khairatun.

AYA

 

 




 Jelang Pelaksanaan MOTOGP 2021, Pemprov Bangun Rumah Sakit Khusus

Tahun 2020 bangunan rumah sakit itu sudah jadi. Kemudian tahun 2021, seluruh fasilitas kesehatannya sudah tersedia dan langsung beroperasi

MATARAM.lombokjournal.com — Menyambut perhelatan MotoGP 2021 yang merupakan motor race terakbar di dunia itu,  Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan langkah-langkah kongkrit.

Selain telah membentuk Tim Khusus MotoGP, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, juga telah melakukan pembenahan infrastruktur jalan dan sirkuit race bagi Valentino dan kawan-kawan.

Pemerintah Provinsi kini juga akan membangun rumah sakit khusus di kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,  yang menjadi Venue race tersebut, sebagai pusat penanganan trauma atau trauma center.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan,  dr. Nurhandini Eka Dewi,  Sp.A di hadapan Gubernur NTB, Dr.  Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB,  Dr.  Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Utama,  Selasa (19/03).

“Kita akan bangun rumah sakit tipe B khusus, untuk trauma center. Segala sesuatunya menyangkut trauma,” Jelasnya.

Untuk penganggarannya, ia menjelaskan, seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit itu dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020.

Sebelum tanggal 16 April 2019 mendatang, seluruh kajian,  visibility study sudah harus masuk di Kememkes. Untuk perencanaan DED lanjutnya diserahkan ke Pemerintah Provinsi NTB.

Sehingga tahun 2020 bangunan rumah sakit itu sudah jadi. Kemudian tahun 2021, seluruh fasilitas kesehatannya sudah tersedia dan langsung beroperasi.

“Kalau dana, kita tidak dibatasi berapa yang kita butuhkan. Namun kita saat sedang menghitung, termasuk untuk pembebasan lahan, ” jelasnya.

Selanjutnya, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit itu katanya, sekitar 3-5 hektar. Sebab,  kalau rumah sakit ini berkembang,  maka lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengembangan.

Rumah sakit itu juga jelasnya tidak hanya untuk perhelatan MotoGP. Namun juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan Kawasan Mandalika itu.

“Kalau Mandalika sudah jalan dan berkembang, rumah sakit jenis apa,  tinggal kita kembangkan,” jelasnya.

Sehingga kemanfaatan rumah sakit itu,  tidak hanya saat MotoGP, namun juga berkelanjutan bagi masyarakat di masa yang akan datang.

AYA




Wagub Apresiasi Musrenbang Di KLU Yang Libatkan Kaum Difabel

Hj. Rohmi juga memberi motivasi kepada perempuan untuk dapat membuktikan diri dari sisi profesionalitas

KLU.Lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menghadiri sekaligus menjadi Narasumber Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Anak, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Lansia, dan Penyandang Disabilitas Tahun 2020

Musrenbang itu berteman “Lombok Utara Bangun Kembali” bertempat di Hotel Medana Bay Marina Tanjung, Selasa (19/03).

“Kabupaten Lombok Utara sekarang sudah berada di jalur yang benar dalam pembangunannya,” kata Wakil Gubernur memulai sambutannya.

Wakil Gubernur mengapresiasi Musrenbang tahun ini yang sudah melibatkan penyandang disabilitas.

“Di Kabupaten lain belum ada yang melibatkan kaum difabel dalam Musrenbang, jadi apa yg dilakukan oleh KLU ini sudah inovatif dan juga akomodatif,” ungkap Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi juga memberi motivasi kepada perempuan untuk dapat membuktikan diri dari sisi profesionalitas.

”Kita tidak berbeda dengan laki-laki, kita semua sama dari sisi profesionalitas, perempuan tidak boleh meminta untuk diistimewakan, mari kita buktikan kita perempuan mampu dan bisa,” tegas Hj. Rohmi.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Ahyar, SH, MH  mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

”Jangan sampai ada yang bilang Musrenbang hanya Ceremony saja, Musrenbang partisipatif ini harus betul-betul dimanfaatkan,” ucap Najmul.

Kedepannya, partisipasi perempuan didalam pembangunan kita ini akan terus kita gerakkan, begitu pula dengan peran pemuda, pelajar, mahasiswa, serta penyandang disabilitas, tambah bupati.

Kegiatan Musrenbang ini juga diikuti Bappeda, Dinas Sosial, Sejumlah OPD Lingkup Provinsi dan juga Kabupaten Lombok Utara.

AYA