Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah

lombokjournal.com –

JAWA TIMUR ;  Pemprov NTB berada di peringkat 3 – setelah Provinsi Jawa Timur pada urutan pertama dan Jawa Barat pada urutan kedua — dengan skor 3,2048, dan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan itu merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2017

Pemprov NTB menerima penghargaan pada upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke – XXIII di Lapangan Diponegoro Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/04). Perhargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik secara nasional.

Berdasarkan metode pemetaan regional provinsi wilayah tengah, NTB menempati urutan teratas. Mengungguli Bali dan Sulawesi Selatan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih mewakili Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo.

“Ini kan keberhasilan semua kita, seluruh stake holder provinsi, kabupaten/kota di NTB. Penghargaan ini merupakan wujud kinerja aparatur di lingkup provinsi NTB serta 10 kabupaten/kota didukung dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat NTB,” ujar Asisten I.

Baiq Eva berharap, ke depan Pemprov NTB dan juga pemerintah kabupaten/kota bisa meraih posisi pertama dalam hal kinerja pemerintah daerah.

Tentu ini membutuhkan kerjasama yang solid dari semua OPD. Mari kita bergandengan untuk kedepannya nanti, tambah Baiq Eva.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, masyarakat tidak bisa dianggap sebagai konsumen.

Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan,” pesan Tjahjo Kumolo.

Iwo/ Biro Humas NTB

NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung

lombokjournal.com —

BANDUNG — Persoalan sampah menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy mengatakan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton atau 20 persen yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari.

Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen. Sedangkan sampah yang berhasil didaur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari, di mana hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada di Lombok Tengah dengan 645,73 ton sampah per hari, di mana hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang, sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

Najamuddin menyampaikan, NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Kita berharap sepulang dari sini, bisa menyampaikan informasi betapa pentingnya mengelola sampah,” ujar Najamuddin saat studi banding di Kantor Pemkot Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (25/04).

Najamuddin menyebutkan, pengelolaan yang baik akan mampu mengubah sampah menjadi berkah. Pun sebaliknya, jika tidak terurus secara maksimal justru akan mendatangkan malapetaka dan bencana.

Najamuddin mengatakan, NTB sedang menggencarkan program Zero Waste atau bebas sampah. Menurutnya, penting bagi NTB melihat apa yang sudah dilakukan daerah lain, salah satunya Bandung.

“NTB bisa melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi, program pengelolaan sampah yang dilakukan Bandung,” ucap Najamuddin.

Seksi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Syahriani mengatakan, pada dasarnya Pemkot Bandung juga sedang mencari formula dalam menangani persoalan sampah.

Syahriani mengatakan, Jawa Barat masih memiliki ingatan kelam akibat tragedi longsoran di TPA Leuwigajah yang mengakibatkan 157 jiwa meninggal dunia pada 2005. Pun dengan sungai Citarum yang kerap dipandang sebagai tong sampah terbesar di dunia.

Syahriani melanjutkan, produksi sampah warga Kota Bandung berkisar 1.500 ton hingga 1.600 ton per hari, dan 1.200 ton hingga 1.300 ton diangkut ke TPA Sarimukti. Dia melanjutkan, TPA Sarimukti yang merupakan milik Pemprov Jawa Barat diperkirakan akan mencapai daya tampung maksimal pada 2020.

“Ini mengapa kita harus benar-benar mengurangi sampah yang dikirim (ke TPA) berkurang,” ujar Syahriani.

Pemkot Bandung, lanjut Syahriani, telah memiliki peraturan daerah (perda) nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolan sampah.

Syahriani menyampaikan, Wali Kota Oded Muhammad Danial ingin penanganan sampah dilakukan lebih maksimal. Salah satunya dengan program Kang Pisman yang merupakan akronim dari Kang (kurangi sampah makanan), Pis (pilah sampah) dan Man (manfaatkan sampah menjadi nilai jual) sejak Oktober 2018.

“Secara regulasi wajib menangani sampah  rumah tangga menjadi program unggulan,” kata Syahriani.

Syahriani mengatakan, Pemkot Bandung memiliki perusahan daerah (PD) Kebersihan yang memiliki tugas khusus pengelolaan sampah rumah tangga dan komersial.

Dalam pengelolaan sampah, PD Kebersihan mengangkat 95 orang yang berasal dari komunitas lingkungan hidup sebagai pegawai harian lepas.

Para PHL ini terjun di lapangan guna mendampingi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Ditargetkan, satu RW di satu kecamatan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah.

Pranata Humas Dinas Pendidikan Pemkot Bandung Irvianti mengatakan edukasi pemilahan sampah juga dilakukan sejak dini dari tingkat SD dan SMP.

“Bank sampah diwajibkan di seluruh SD dan SMP,” ucap Irvianti.

Irvianti menyebutkan, Pemkot Bandung juga memiliki regulasi yang mengatur tentang hal ini, termasuk sosialisasi kepada siswa untuk menggunakan tumbler dan kantin di SMP untuk tidak menggunakan bahan sekali pakai seperti styrofoam. Sementara untuk bank sampah saat ini sudah terdapat sebanyak 100 bank sampah di SMP yang ada di Kota Bandung.

Irvianti mengatakan, keberadaan bank sampah merupakan salah satu upaya mengedukasi masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah rumah tangga.

“Ada juga kegiatan setiap Sabtu di Cikapundung riverspot, para siswa, prabu junior bersama komunitas membersihkan sampah, prabu junior mengngatkan orang dewasa untuk tidak buang sampah di sungai,” kata Irvianti menambahkan.

AYA

Keadaan masyarakat NTB saat ini aman dan kondusif, Tidak ada hal hal yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr.  Zulkieflimansyah menerima silaturrahmi Kepala BIN dan seluruh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) dari kabupaten/kota SE-NTB, di Ruang Kerjanya, Kamis (25/04), yang dipimpin Kepala Kesbangpoldagri Provinsi NTB, H. Lalu Syafi’i.

Gubernur Doktor Zul menyampaikan pesan kuat untuk membangun daerah ini ke depan. Yaitu, terus merawat keberagaman yang ada sebagai modal sosial berharga bagi daerah dan bangsa.

“Kalau ada selisih dan silang pendapat, perlu dibuatkan jembatan pengertian,” jelas gubernur

Doktor Zul juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah TNI/Polri dan masyarakat NTB yang telah menyukseskan pesta demokrasi 17 April  2019 lalu.

Meskipun, terdapat kendala di lapangan, namun Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD dan anggota legislatif itu, berlangsung aman dan lancar.

Salah satu misi pemerintah Provinsi NTB, di bawah kepemimpinan Doktor  Zul dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah  adalah NTB yang Aman dan Berkah.

Misi ini kata Gubernur akan tercapai apalagi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, bahu membahu, menciptakan suasana daerah yang kondusif.

“Terima kasih atas kerajasamanya menjaga daerah ini,” ungkap Doktor Zul.

Orang nomor satu di NTB juga itu menyampaikan akan terus menyapa masyarakat, dengan berbagai latar belakang suku, ras, agama dan golongan yang ada di NTB ini.

“Masyarakat kita ini senang kalau dikunjungi,” Jelasnya.

Kepala Kesbangpoldagri NTB melaporkan, keadaan masyarakat NTB saat ini aman dan kondusif. Tidak ada hal hal yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Kalaupun terjadi katanya, itu hanya skala kecil dan cepat diselesaikan.

AYA/HMS NTB

NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta

lombokjournal.com —.

BEKASI  ;   Agenda bebas sampah atau zero waste merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah.

Dalam mencanangkan NTB yang bebas sampah atau zero waste, Pemprov NTB selain menggencarkan program bank sampah di tiap desa, NTB juga ingin mengambil pelajaran dari Pemprov DKI Jakarta yang jauh lebih berpengalaman dalam pengelolaan sampah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy mengatakan, banyak kekhawatiran dan nada pesimistis dari masyarakat tentang program bebas sampah yang dicanangkan Pemprov NTB.

Menurut Najamuddin, cara menjawab keraguan masyarakat dengan belajar, mengadopsi, dan memodifikasi program pengelolaan sampah yang betul-betul dikelola dengan teknologi dan hal tersebut ada di TPST Bantargebang dengan segala kompleksitas persoalannya.

“Betul apa yang dikatakan Pak Gubernur (NTB) dan Ibu Wagub, apabila sampai dikelola dengan baik bisa menjadi berkah, ramai kalau tidak bisa (dikelola) akan menjadi bencana dan sumber penyakit,” ujar Najamuddin saat berkunjung ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/04).

Total Sampah

Najamuddin memaparkan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari. Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen.

Sedangkan sampah yang berhasil di daur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Lebih lanjut Najamuddin mengatakan, produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari.

Dari jumlah itu, hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada pada Lombok Tengah, dengan 645,73 ton sampah per hari.

Dari jumlah itu hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari, dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

“Yang tidak sampai ke TPA menjadi sumber penyakit karena beredar di tengah kita (masyarakat),” kata Najamuddin.

Najamuddin mengatakan, belum maksimalnya pengelolaan sampah lantaran kurangnya SDM dan juga alat pengangkut sampah dari TPS menuju TPA.

Mengenai jumlah TPA, kata Najamuddin, sejatinya masih cukup.

10 kabupaten dan kota di NTB memiliki TPA dengan rincian TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, TPA Pengengat di Lombok Tengah seluas 10 hektare, TPA Ijo Balit di Lombok Timur seluas 8 hektare, TPA Jugil di Lombok Utara seluas 8 hektare, TPA Oi Mbo di Kota Bima seluas 7 hektare.

TPA Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas 7 hektare, TPA Lune di Dompu seluas 9, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas 5 hektare. Sementara Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA yakni TPA Raberas seluas 6 hektare dan TPA Lekong seluas 9 persen.

Najamuddin menilai, NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta.

Meski hal tersebut juga relatif tidak sepadan mengingat NTB dan Jakarta merupakan dua wilayah yang berbeda, baik dari segi jumlah penduduk, geografis wilayah, hingga kekuatan anggaran.

Namun, lanjut Najamuddin, NTB dapat mengambil pelajaran dari Jakarta yang mampu mengelola sampah dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknologi.

“Ini momentum bagi NTB, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, belum terlambat untuk NTB karena sampah kita belum sebesar DKI (Jakarta),” ucap Najamuddin.

Kepala Satuan Pelaksana Energi Terbarukan, Komposting, dan 3 R, serta Pemrosesan Akhir Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, Rizky Febriyanto mengatakan, TPST Bantargebang sudah ada sejak 1989, hasil investasi perusahaan swasta dengan Pemprov DKI Jakarta.

AYA

Mengajak wartawan melihat langsung pengelolaan sampah di Bantargebang karena  media memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat

lombokjournal.com –

JAKARTA  ;   Study komparatif terkait program NTB Zero Waste dilakukan Pemprov NTB bersama Forum Wartawan Parlemen NTB.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos., M.M mewakili pemerintah bersama beberapa wartawan di NTB mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (PTST) Bantargebang, yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, yang berada di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu, (24/04)

Kunjungan KE Bantar Gebang tersebut untuk meyakinkan kesugguhan tekad Pemprov NTB, karena  saat ini banyak penilaian masyarakat yang pesimis dengan program tersebut bisa tercapai.

Najamuddin menjelaskan, tujuan mengajak wartawan melihat langsung pengelolaan sampah di Bantargebang karena  media memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dalam mendukung dan mensukseskan program Zero Waste di NTB. Media dinilai mampu memberikan masukan-masukan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan program zero waste tersebut.

Tiba di lokasi TPST sekitar pukul 18.00 WIB, rombongan yang didamping Kepala Satuan Pelaksana TPST Bantargebang Rizky Febriyanto, langsung diajak menuju zona satu lokasi pembuangan sampah, yang telah ditutupi geo membran dengan ketinggian landfill sekitar 40 meter.

Rr/Hms NTB

Tema peringatan Hari Otonomi Daerah itu dimaksdkan memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah

MATARAM.lombokjournal.com – Peringatan Otonomi Daerah (Otdas) ke 23 diperingati di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (25/04).

Tahun ini, peringatan Hari Otonomi Daerah Itu bertema, “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Kreatif dan Inovatif.”

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd saat menjadi inspektur upacara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 23 itu mengungkapkan, tema yang diangkat pada tahun ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi dari masyarakat kepada pemerintah.

Sambutan Wagub Hj Rohmi dengan membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyampaikan, peringatan itu untuk penekanan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah,” ungkap Wagub Hj Rohmi.

Rr/Hms NTB

Kehadiran TP-PKK Provinsi diharapkan dapat bermanfaat kepada masyarakat, sehinggga PKK semakin bersemangat dan terus berkontribusi untuk NTB

LOTIM.lombokjournal.com — Dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak PKK, TP-PKK Provinsi NTB melakukan Road Show di Desa Kerang Daya Kecamatan Lombok Timur, Selasa (23/04)

Dalam kunjungannya, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc mengajak berbagai elemen seperti BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana), BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan), DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) untuk mensosialisasikan terkait Keluarga Berencana.

Selain itu juga pihak Ketahanan Pangan, Obat dan Kosmetik, Pengelolaan Ikan kepada masyarakat. Dinas Perdagangan Provinsi juga turut hadir dan membuka pasar murah yang menjual sembako.

Hj. Niken menjelaskan, TP-PKK baik dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa memiliki 3 hal yang menjadi program unggulan.

Pertama, pencegahan stunting sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat. Kedua, terkait lingkungan agar masyarakat dapat mengolah sampah dengan baik. Ketiga, terbentuknya Dasa Wisma di daerah NTB agar masyarakat dapat lebih diperhatikan dari segala sisi.

“Kami berharap di tahun 2019 ini semua berjalan dengan baik, khususnya untuk kelompok Dasa Wisma. Sehingga kami dapat memantau langsung masalah yang terjadi pada masyarakat,” tuturnya.

Hj. Niken berharap kehadiran TP-PKK Provinsi dapat bermanfaat kepada masyarakat sehinggga PKK semakin bersemangat dan terus berkontribusi untuk NTB.

Pada kesempatan sama, Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Timur Hj. Hartatik Sukiman Azmy mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ketua TP-PKK Provinsi di Desa Kembang Kerang.

Usai memberikan sambutan, Hj. Niken secara simbolis menyerahkan majalah kesehatan (Harapanku) dan bibit tanaman keluarga kepada Kepala Desa Kembang Kerang.

Setelah itu Hj. Niken dan Rombongan TP-PKK Provinsi diajak untuk mengunjungi PAUD Darul Kamal NW Kembang Kerang dan Sentra Tenun Kembang Kerang.

Iwo/humas NTB

Juga akan berlaku adil kepada semua orang baik kepada para relawan dan pendukung maupun pihak lain pendukung rival politiknya

MATARAM.lombokjournal.com —  Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat masa jabatan 2019- 2024 di Hotel Lombok Raya Mataram,  Selasa (23/04), dipadati tamu undangan.

Prosesi pelantikan oleh Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah kepada Bupati H. Fauzan Khalid S. Ag, MSi serta Wakil Bupati Hj. Sumiati, dihadiri Politisi Senior Akbar Tanjung.

Pasangan “Sopoq Angen” Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun adalah pasangan terpilih di kancah Pilkada dari tiga pasangan calon yang bertarung di gelanggang politik beberapa waktu lalu, kini resmi dihitung masa kerjanya sejak tanggal pelantikan hingga lima tahun ke depan.

Bupati Fauzan Khalid menuturkan, menghayati betul dua hal yang disampaikan Gubernur Zulkieflimansyah; pertama, terkait dengan sinergitas atau kompak dalam bekerja.

“Insya Allah saya dengan Hj. Sumiatun akan patuh sesuai dengan jargon kami Sopo Angen, Kami berdua yang sudah lama kenal dan bersama-sama, apa yang menjadi amanah yang disampaikan beliau itu  Insya Allah akan kami pegang teguh berdua,” tegasnya usai pelantikan Selasa (23/04)

Selanjutnya, dirinya akan berlaku adil kepada semua orang baik kepada para relawan dan pendukung maupun pihak lain. Karena sesuai dalam perintah agama yaitu tiga hal yang menyelamatkan manusia baik dunia dan akhirat.

“Artinya takut kepada Allah yakni berlaku adil kepada semua orang baik yang tidak kita sukai maupun yang tidak kita sukai,” ujarnya.

Baik dalam keadaan berpunya maupun tidak, baik dalam keadaan berpuasa maupun tidak.  Intinya kita akan berusaha menerapkannya, tambah Fauzan.

Terkait Visi dan Misi kata Fauzan itu sudah terpatri sesuai dalam jargon kita yaitu MANTAP, yakni Amanah, Sejahtera dan berprestasi.

Fauzan menyatakan jika pada tanggal tiga mendatang yakni dalam peraturan Menteri Dalam Negeri akan ada pembacaan Visi Misi dalam sidang istimewa DPRD, disitu akan ada penyampaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BACA JUGA ; Lantik Bupati Dan Wabup Lobar, Gubernur NTB: Tantangan Pemimpin Politik Adalah Ujian Keikhlasan

“Disanalah nanti secara lengkap akan kami sampaikan, visk dan misi kami untuk lima tahun ke depan,” pungkasnya.

AYA

Posyandu buka hanya berfungsi urusan kesehatan, tapi juga penyuluhan dan sosialisasi 

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan di Provinsi NTB tidak boleh ada lagi Posyandu yang hidup segan mati tak mau.

Posyandu harus menjadi sarana dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya pada urusan kesehatan saja, namun juga penyuluhan dan sosialisasi juga harus dapat dilakukan di tingkat Posyandu.

“Semua Posyandu harus direvitalisasi lagi, ini tidak ada tawar menawar lagi,” tegasnya.

Wagub Hj Rohmi menegaskan soal revitalisasi posyandu itu saat memimpin langsung Rapat Revitalisasi Posyandu bersama Sekda, Asisten III, Kepala Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMPD & Dukcapil, Dinas P3AK2B, Kepala BKKBN. Di Ruang Kerjanya, Selasa (23/04).

Rr

HMS NTB

Dimana-dimana menjaga kesinambungan akibat mengakomodasi kepentingan politik dan lain sebagainya itu tidak mudah

MATARAM.lombokjournal.com — H. Fauzan Khalid sebagai Bupati Kabupaten Lombok Barat dan Hj. Sumiatun sebagai Wakil Buptai dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Mataram, Selasa (23/04).

Keduanya merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilu serentak pada 27 Juni 2018 lalu, periode jabatan 2019-2024.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lobar ini diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.52-659 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lombok Barat, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.52-660 tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lombok Barat.

Gubernur NTB mengatakan, tantangan terbesar seorang pemimpin, khususnya pemimpin politik adalah ujian keikhlasan.

“Puncak sebuah ujian keikhlasan adalah bagaimana menempatkan orang yang memuja dan membencinya di posisi yang sama. Tidak boleh ada dendam politik. Tidak boleh ada sakit hati berlebihan. Lupakan masa lalu. Mari songsong masa depan untuk daerah kita yang lebih baik,” pesan gubernur pada sambutannya.

Soal kekompakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu mengatakan, menjaga harmonisasi itu bukan yang gampang.

Menurut gubernur, dimana-dimana menjaga kesinambungan akibat mengakomodasi kepentingan politik dan lain sebagainya itu tidak mudah.

“Tapi saya yakin pak bupati lombok barat ini seorang politisi yang jam terbangnya sudah tinggi. Sebagai aktivis, sebagai penyelenggara pemilu dan lain sebagainya, cukup matang untuk merawat kebersamaan,” tandas Doktor Zul.

Doktor Zul juga berharap Kabupaten Lombok Barat dibawah kepemimpinan H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun bisa semakin mengembangkan pariwisata.

“Lombok Barat dianugerahi alam yang sangat indah. Kita sudah sering berkomunikasi. Akan ada banyak hal-hal yang kita kembangkan,” ujar Doktor Zul

BACA JUGA ; Bupati Lobar, Fauzan Khalid Janji Kompak Dengan Wakilnya

Turut hadir Wali Kota Mataram, Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Tengah, Forkopimda dan Kepala OPD lingkup Provinsi NTB serta Forkopimda dan OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat.

AYA

(Iwo/Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB)