Launching Kapal Cepat Badas-Moyo, Gubernur;  Rumus Kesejahteraan, Mobilitas Masyarakat Harus Lebih Sering

Peluncuran kapal cepat ini diharapkan membuat Badas makin lama makin maju. Kapal cepat ini bisa hadir dua atau tiga lagi, namun tergantung aktivitas ekonomi nya

SUMBAWA.lombokjournal.com –  Menghadirkan kesejahteraan rumusnya sederhana, mobilitas masyarakat harus lebiih sering.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan itu saat me-launching layar perdana kapal cepat rute Badas – Pulau Moyo, Rabu (01/05) di Sumbawa.

Kapal bermuatan 80 penumpang itu akan melayani rute pelayaran Badas – Moyo – Medang (PP).

” Sebenarnya untuk menghadirkan kesejahteraan rumusnya sederhana, mobilitas masyarakat harus lebih sering. Tidak mungkin Moyo, Medang akan makmur jika mobilitas nya kurang baik. Mudah-mudahan hari ini, walaupun proses nya panjang dan banyak kendala. Mudah-mudahan ini jadi catatan sejarah, dan langkah awal untuk kemajuan daerah kita ini,” ujar Gubernur  Zul.

Sebelumnya gubernur menegaskan, perjalanan panjang dimulai dengan langkah pertama. Tidak mungkin akan tuntas perjalanan panjang kalau kita tidak punya keberanian untuk langkah pertama, ujarnya  kepada seluruh hadirin

Gubernur Zul bersyukur , dengan diresmikankanya kapal cepat ini mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkannya,  Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat mengambil peranan jika nantinya hadir Kapal Cepat selanjutnya.

Peluncuran kapal cepat ini diharapkan membuat Badas makin lama makin maju. Kapal cepat ini bisa hadir dua atau tiga lagi, namun tergantung aktivitas ekonomi nya.

“Kami dari Pemprov sudah memancing dengan memberikan subsidi, mudah-mudahan kapal kedua nanti bisa disubsidi oleh kabupaten Sumbawa,” ujar gubernur.

Gubernur menyampaikan, dalam waktu dekat NTB akan menerima penghargaan skala Internasional.

“Beberapa waktu lalu saya dihubungi bahwa Samota terpilih menjadi destinasi internasional dan memperoleh penghargaan International di Paris. Tidak mungkin pulau Moyo, Medang dan Tambora akan maju apabila tidak ada konektifitasnya. Ini harus ditindaklanjuti dengan serius,” harap gubernur

Gubernur Zul  diminta datang ke paris, bersama Bupati Sumbawa, Bima dan Dompu untuk menerima penghargaan itu,” lanjutnya

Terakhir, Gubernur sempat menyinggung tentang industri jagung di NTB.  Menurutnya,  jangan terlalu bangga dengan Jagung di kirim keluar daerah,  sebaiknya jagung diolah disini.

“Tentang teluk Santong, Pelindo III akan membuat pelabuhan yang bagus di teluk Santong. Disana akan dipusatkan untuk mengirimkan olahan jagung dari NTB. inshaAllah Sumbawa akan sejahtera, Sehingga masyarakatnya bisa nonton motoGP,” tutup gubernur sambil tersenyum.

Bupati Sumbawa, H.M Husni Djibril  sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak hingga akhirnya Launching Kapal Cepat ii bisa terlaksana.

“Terimakasih kepada Bapak Gubernur atas inisiasi yang telah dilakukan sehingga pelayaran perdana pagi ini bisa terlaksana. Ini adalah bentuk usaha dan perhatian pak Gubernur.” ujarnya

Turut hadir pada Launching layar perdana Kapal Cepat ini, Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Kepala OPD Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, Perwakilan Pelindo III, Perwakilan Jasa Raharja, berbagai stakeholders terkait dan tokoh masyarakat.

AFF/ Humas Pemprov NTB




Utami Merasakan Manfaat JKN-KIS, Pengalamannya Saat Ibunya Muntah Darah

Diharapkan agar program pemerintah ini tetap berlangsung untuk menjamin biaya kesehatan seluruh warga indonesia termasuk dirinya dan keluarganya

lombokjournal.com –

 KESUKSESAN program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tidak lepas dari peran pihak yang memberi pelayanan kesehatan, salah satunya adalah rumah sakit.

Utami (35) adalah salah satu peserta JKN-KIS yang merasakan manfaat program tersebut di salah satu rumah sakit dikotanya.

Ia merupakan peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang kesehariannya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga.

Saat ini ia tinggal bersama ibundanya dan kedua anaknya, walaupun iuran JKN-KIS-nya sudah dibayarkan oleh pemerintah, namun saat ini ia menanggung pembayaran iuran ibundanya yang terdaftar sebagai peserta mandiri.

Saat dikunjungi di rumahnya, ia menyampaikan pengalamannya saat mendampingi pengobatan ibundanya yang sedang sakit.

Kejadiannya tepat sebulan yang lalu, ibunya tiba-tiba muntah darah. Lalu tanpa fikir panjang, Utami membawa ke rumah sakit dan saat itu kondisinya darurat, dan dapat langsung ditangani dengan baik di ruang UGD.

“Tak lama kemudian, ibu disarankan oleh dokter untuk menjalani rawat inap. Penanganan dari rumah sakit sangat baik dan yang paling penting, ibu saya bisa cepat ditangani saat itu,” ujar Utami.

Rasa khawatir sempat ia rasakan pada saat itu, karena ruang rawat inap kelas 3 penuh, namun oleh pihak rumah sakit, ibundanya ditempatkan di kelas 2.

“Ibu saya peserta mandiri kelas 3 dan ruang rawat kelas yang menjadi hak ibu saya dinyatakan penuh oleh pihak rumah sakit. Tak berhenti memberikan layanan terbaiknya, pihak rumah sakit pun akhirnya menempatkan ibu saya di ruang rawat kelas 2,” ceritanya.

Tentu Utami khawatir akan ada biaya tambahan yang akan ditagihkan. Namun ketika ibunya dinyatakan sembuh dan boleh pulang oleh dokter. Tidak ada tambahan biaya yang ditagihkan pihak rumah sakit.

Hal itu diketahui saat ia mengurusi administrasi kepulangan ibundanya.

“Waktu saya ke bagian administrasi, petugasnya menginfokan bahwa ibu saya sudah boleh pulang.

Lalu saya buru-buru bertanya apakah ada biaya tambahan karena ibu saya dirawat di ruang rawat kelas 2 kemarin dan petugas pun menyampaikan bahwa tidak ada biaya tambahan, malah saya diminta segera mengambil obat ke bagian farmasi,” ungkapnya puas.

Sesuai regulasi, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga) hari.

Selanjutnya, peserta akan dikembalikan ke ruang perawatan yang menjadi haknya.

Bila  masih belum tersedia ruangan yang sesuai dengan haknya, maka peserta ditawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang setara atau selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan yang bersangkutan.

Apa yang dirasakan oleh Utami adalah komitmen fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk peserta JKN-KIS.

Dan Utami berharap,  agar program pemerintah ini tetap berlangsung untuk menjamin biaya kesehatan seluruh warga indonesia termasuk dirinya dan keluarganya.

Rr

Sumber ; Tribun

 




PT  Pupuk Kalimantan Timur Sosialisasi Product  Knowledge Di Mataram

Untuk wilayah distribusi sektor subsidi dalam negeri wilayah pemasaran meliputi 2/3 wilayah Indonesia Kawasan Ttimur, Papua , sebagain besar Jawa Timur dan Kalimantan kecuali Kalimantan Barat

MATARAM.lombokjournal.com — PT  Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) merupakan anak dari PT Pupuk Indonesia yang saat ini memiliki kapastitas produksi urea 3,43 juta ton per tahun.

Dengan kapasitas produksi pupuk jenis urea sebesar 3,43 juta ton pertahun tersebut,  ternyata tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri namun juga dijual keluar negeri (ekspor).

Menurut Staf Departemen Pelayanan Dan Komunikasi Publik  (Yankomduk ) Pupuk Kaltim,Bambang Setyo,  dari produksi 3,43 juta ton pertahun tersebut ada sekitar 785 ton untuk diekspor.

“Tahun 2018 ini ada sekitar 785 ton urea yang diekspor,” ucapnya dalam acara sosialisasi product knowledge di Mataram, Selasa (30/4)

Menurutnya,  ekspor 785 ton pupuk jenis urea  tersebut dipasarkan ke Asia Tenggara dan Amerika Serikat.

Namun ekspor baru dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi dan tentunya  mendapat pengawasan langsung dari pihak Kementerian BUMN dan PT Pupuk  Indonesia.

“Ekspor juga tergantung harga pasar diluar negeri, jika urea yang tinggi maka akan dijual jika jenis lain itu yang akan dijual keluar,” terangnya.

Perlu diketahu,  bisnis utama Pupuk Kaltim adalah memproduksi dan menjual amoniak, urea, pupuk NPK dengan segmen pasar dalam dan luar negeri.

Untuk wilayah distribusi sektor subsidi dalam negeri wilayah pemasaran meliputi 2/3 wilayah Indonesia Kawasan Ttimur, Papua , sebagain besar Jawa Timur dan Kalimantan kecuali Kalimantan Barat.

Sedangkan produksi dari PT Pupuk Kaltim yang berdiri sejak tahun 1977 tersebut selain memproduksi urea namun juga pupuk jenis Amaniak sebanyam  2,74 juta ton per tahun dan jenis NPK 350 ribu ton per tahun.

AYA




NTB Butuh Digital Marketing Yang Konkret

Untuk masyarakat NTB, pemanfaatan teknologi lebih untuk mencari pasar

MATARAM.lombokjournal.com  — Memperkenalkan digital marketing ke masyarakat itu tidak gampang, mengenalkan Internasionalisasi dengan menggunakan  web itu bukan perkara mudah.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan itu, saat menerima audiensi dengan Generasi Milenial NTB terkait diadakannya Digital Marketing Course,  dengan tema mencetak Entrepreneur Muda sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital di Ruang Kerja Gubernur NTB, Selasa (30/04).

“Ketika saya lulus kuliah tahun 1997, kita coba melakukan internasionalisasi dengan web itu juga gak gampang. Mungkin kalo generasi milenial lebih mudah,” ungkap gubernur.

Untuk masyarakat NTB, pemanfaatan teknologi lebih untuk mencari pasar.

“Jadi petani kacang bisa mencari pembeli di website. Percuma kalau mereka punya website bagus tapi gak punya tempat untuk berjualan hasil bumi mereka. Jadi menurut saya harus ada langkah konkret bagi masyarakat NTB dalam sosialisasi digital marketing ini,” pesan Gubernur.

Iwo/Hms Prov NTB




Tiga Alat Sensor Tambahan Untuk BMKG NTB

Gubernur NTB akan mendukung penuh terkait dengan program kerja BMKG di NTB, khususnya untuk penyediaan lahan shelter sensor gempa di tiga tempat di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (BMKG) NTB, tahun 2019 akan mendapatkan tiga alat sensor gempa baru.

Alat sensor ini akan meningkatkan kinerja BMKG NTB dalam melakukan pemantauan aktivitas kegempaan di NTB.

Kepala Stasiun Geofisika kelas III Mataram, Agus Riyanto, SP., MM bersama jajarannya saat melakukan audiensi dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (30/04).

Di hadapan gubernur Agus menjelaskan, ketiga sensor gempa baru tersebut akan ditempatkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan di Tambora, Pulau Sumbawa.

Agus meminta dukungan Pemerintah Provinsi NTB, untuk memfasilitasi berupa penyediaan lahan sebagai shelter untuk penempatan ketiga sensor gempa tersebut.

Selain itu Agus juga meminta support dari Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat, tujuanya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di NTB, agar lebih memahami masalah kegempaan.

Dijelaskannya, BMKG NTB telah memiliki sekolah lapan geofisika, saat berada di Selaparang dan rencana juga akan dibangun di Sumbawa. Pembangunan ini bekerjasama dengan BPBD di Kabupaten/Kota setempat.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB akan mendukung penuh terkait dengan program kerja BMKG di NTB, khususnya untuk penyediaan lahan shelter sensor gempa di tiga tempat di NTB.

Sedangkan untuk pembangunan sekolah lapan geofisika di Sumbawa, gubernur sangat mendukung.

“Apa pun yang dibutuhkan BMKG dalam mendukung kelancara kinerja, sampaikan kepada kami agar kami dapat pasilitasi dengan segera,” tandasnya.

AYA/HMS  PROV. NTB

 




12 Pejabat Fungsional Dilantik Sekda

DImana pun berkiprah, ketika kita berprestasi, bersungguh-sungguh, Allah akan membantu dan melindungi kita

MATARAM.lombokjournal.com  —  Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., P.hd mengucapkan selamat kepada 12 pejabat fungsional yang dilantik dan sangat mengapresiasi semangat dan tanggungjawabnya pada pemerintah.

Pak Ros panggilan akrab Sekda menyampaikan itu usai melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (30/04).

Kata Pak Ros,  diharapkan semangat tersebut dapat diberikan kepada generasi-generasi berikutnya.

“Ilmu-ilmu beliau tentu akan lebih banyak dan dapat di share ke teman-teman yang menjadi generasi selanjutnya dalam kancah per-ASN-an,”  kata Pak Ros.

Dalam sambutan singkatnya itu ia berpesan, dimana pun kita berkiprah, ketika kita berprestasi, bersungguh-sungguh, Allah akan membantu dan melindungi kita.

“Orang lain lain akan menilai kita, apakah kita orang yang memang pantas diberikan apresiasi atau sebaliknya,” tutupnya.

Kepala BAPPEDA, Kepala Inspektorat dan Kepala OPD lainnya lingkup Provinsi NTB tampak hadir dalam  pelantikan yang berlangsung dengan hangat ini.

AYA/HMS PROV NTB




Pengemudi Ojek Online Bersyukur, JKN – KIS Tanggulangi Biaya 3 Kali Operasi Ibunya

Dengan adanya program pemerintah ini tiga kali operasi yang dilalui oleh ibunya semua dapat dijalankan tanpa biaya

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS  ;      Huzaimah yang berusia 50 tahun, ibu dari Lulus Wjayannto, baru saja menjalani operasi untuk ketiga kalinya dalam waktu yang cukup dekat.  Tentu saja biaya untuk operasi penyakit dalam itu tidak sedikit.

Apakah anak Huzaimah, yaitu  Lulus Wijayanto, mempunyai pekerjaan mapan sehingga bisa membiayai operasi ibunya?

Karena biaya operasi pasti sangatlah besar,  wajar kalau orang menganggap Lulus Wijayanto sebagai pemuda yang mapan, sehingga bisa membiayai 3 kali operasi ibunya dengan biaya yang tidak kecil.  Namun ternyata anggapan itu tidaklah benar.

Tinggal berdua dengan ibunya, Lulus hanyalah pengemudi ojek online atau ojol yang menjadi tumpuan hidup keluarga mereka.

Ibunya merupakan ibu rumah tangga yang sering sakit – sakitan. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa melakukan operasi sampai tiga kali, kalau biaya operasi sangat besar?

Lulus Wijayanto bisa bernafas lega melihat ibunya sudah sadarkan diri.

“Semua operasi Ibu tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena dijamin oleh BPJS Kesehatan, sebab kami adalah peserta program JKN – KIS,” terang Lulus.

Ia menceritakan, di tahun 2018 ibunya harus mengalami operasi Kista. Dan pada Desember 2018 lalu menjalani operasi Hernia.

“Namun karena satu dan lain hal serta berdasarkan indikasi medis maka sekali lagi harus dioperasi pada bulan April 2019 lalu,” lanjut Lulus.

Dikatakan  Lulus, keluarganya sangat berterimakasih dengan program JKN-KIS, karena dengan adanya program pemerintah ini tiga kali operasi yang dilalui oleh ibunya semua dapat dijalankan tanpa biaya.

“Anda bisa bayangkan, berapa biaya yang harus dibayarkan untuk tiga operasi ibu saya kalau tidak dijamin JKN-KIS. Yakin saya tidak mampu, bahkan kalau harus mengutang pun belum tentu akan ada yang bisa membantu. Kemungkinan terburuknya bisa jadi penyakit ibu saya bertambah parah karena tidak mampu berobat ke rumah sakit,” ujar Lulus.

Selain berterima kasih kepada pemerintah yang membantu masyarakat kurang mampu melalui program JKN-KIS, Lulus juga menyampaikan harapannya pada masyarakat lain agar selalu menjaga kesehatan dan menjaga pola hidup serta pola makan.

Yang juga penting adalah mempersiapkan diri dengan menjadi peserta program JKN – KIS sebelum sakit sebagai perlindungan untuk diri dan keluarga.

“Sedia payung sebelum hujan, jangan sakit baru daftar. Tidak ada satu orang pun yang bisa tahu kapan akan jatuh sakit dan sebanyak apa biaya yang akan dihabiskan. Maka dari itu, sebaiknya persiapkan sedini mungkin dengan ikut program JKN – KIS dan jangan sampai lupa untuk membayar iuran rutin setiap bulan,” tutupnya.

ar/ws/JAMKESNEWS

Narasumber : Lulus Wijayanto, pengemudi Ojol

 




Solusi Mengatasi Defisit BPJS Kesehatan, Pemerintah Bisa Menaikkan Iuran PBI

Pemerintah masih membahas usul menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBI

lombokjournal.com —

MERAUKE ;   Pemerintah diharapkan secepatnya menemukan solusi terbaik untuk mengatasi defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Ketua Badan Pembina Yayasan Lentera Kasih (Yaleka) Maro Papua, dokter Titus Tambaib berharap, pemerintah bisa menaikkan iuran untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI), dan langsung memindahbukukan penerimaan pajak rokok daerah ke rekening BPJS Kesehatan.

“Keberadaan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat. Diperlukan solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan,” kata Titus di Merauke, Papua, Senin (29/04).

Yayasan Lentera Kasih bergerak dalam pendidikan yang khusus mendidik dan mempersiapkan tenaga-tenaga medis di bidang kesehatan ibu dan anak, analis kesehatan, farmasi, dan keperawatan.

Tahun 2018, BPJS Kesehatan mengalami defisit lebih dari Rp 10 triliun. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait berusaha mencari solusi untuk mengatasi kemelut pendanaan yang dihadapi lembaga tersebut.

Titus yang menjadi penggiat bidang kesehatan mengungkapkan,  salah satu solusi yang dapat ditempuh pemerintah adalah menaikkan iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Selain itu,  merealisasikan penerapan Pasal 100 pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 100, antara lain disebutkan kontribusi dari pajak rokok yang menjadi bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar 75 persen dari 50 persen realisasi penerimaan pajak rokok dapat langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke rekening BPJS Kesehatan.

“Saya yakin apabila pemerintah merealisasikan Pasal 100 dalam Perpres 82 Tahun 2018, beban BPJS Kesehatan semakin ringan. BPJS Kesehatan harus didukung karena program ini sangat membantu dan mengangkat derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia,” jelas Titus.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, pemerintah masih membahas usul menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBI.

“Masih dibahas dan belum diputuskan. Salah satu penyebab terjadinya defisit adalah iuran,” ujar Nila Moeloek.

Selain menaikkan iuran, pemerintah juga berencana menaikkan jumlah peserta PBI seperti yang diusulkan Kementerian Keuangan. Kebijakan ini ditempuh untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Rr

Sumber: Investor Daily




BPJS Kesehatan Tetap Defisit, Jika Iuran Yang Ditetapkan Belum Sesuai Htungan Secara Aktuaris

Dua tahun lalu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pernah menghitung besaran ideal bagi premi PBI perorang sebulan sebesar Rp 36 ribu

lombokjournal.com —

JAKARTA ;    Defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai masih akan tetap terjadi selama besaran iuran belum sesuai perhitungan aktuaris.

Hal ini dilontarkan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso terkait rencana pemerintah untuk menaikan iuran bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Akan tetap defisit sepanjang iurannya belum sesuai dengan perhitungan iuran secara aktuaris,” ujar Kemal di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, di Jakarta Pusat, Senin (29/04) 2019.

Saat ini, pekerja bukan penerima upah (PBPU) merupakan segmen peserta yang cukup banyak mencetak tunggakan. Sebanyak 40% peserta PBPU merupakan peserta tidak aktif. Sementara, peserta BPU yang aktif ada 60% dari totalnya sebanyak 30 juta peserta.

“Segmen peserta bukan penerima upah itu yang aktif sekitar 60 persen. Masih ada 40 persen yang tidak aktif dari 30 juta, jadi ada 16 juta. Tidak aktif ini bukan berarti mereka tidak bayar, kadang bayar kadang enggak,” tutur Kemal.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelumnya mengonfirmasi, pemerintah sedang membahas rencana kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk golongan PBI. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana menaikkan jumlah PBI dari jumlah saat sekarang yang tercatat 96,52 juta jiwa.

“Kita sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI dari yang sekarang ini Rp 23.000 menjadi lebih tinggi lagi,” ujar Sri Mulyani pekan lalu.

Kemal melanjutkan, dua tahun lalu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pernah menghitung besaran ideal bagi premi PBI perorang sebulan sebesar Rp 36 ribu.

“Sepanjang belum [sebesar] itu ya masih akan ada defisit. Defisit disebabkan karena memang iuran yang ditetapkan belum sesuai dengan iuran yang dihitung secara aktuaris,” lanjut Kemal.

Sekadar gambaran, defisit keuangan BPJS Kesehatan pada tahun lalu mencapai Rp 10,98 triliun. Jumlah itu diprediksi bakal meningkat menjadi Rp 16,5 triliun pada tahun ini, menurut paparan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, beberapa waktu lalu.

Rr

Sumber; CNBC Indonesia




Wagub Semangati Industri Pariwisata NTB Yang Ikut Ramaikan Arabian Travel Market Di Dubai

Partisipasi Indonesia untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisman tahun 2019, khususnya 120 ribu target dari  pasar Timur Tengah

lombokjournal.com —

DUBAI  ;    Kehadiran Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Arabian Travel Market (ATM) Dubai, Senin (29/04), untuk memperkenalkan dan mempromosikan keindahan wisata NTB.

Hadir bersama Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu M. Faozal, saat itu Wagub Hj Rohmi mengunjungi Paviliun Indonesia.didampingi Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husain Bagis serta Konjen RI di Dubai, Ridwan Hassan.

NTB saat ini, bukan lagi hanya milik masyarakat NTB dan Indonesia. Namun sudah menjadi milik masyarakat dunia.

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub, saat mengunjungi ATM terlihat antusias mengamati stand demi stand yang menawarkan beragam produk industri pariwisata Indonesia. Ia pun yakin pariwisata Lombok segera bangkit dan menjadi salah satu destinasi tujuan wisatawan dunia.

Dikatakannya, posisi Lombok sebagai destinasi halal dunia menjadikan ATM sebagai ajang bisnis pariwisata halal. Ummi Rohmi hadir untuk menyemangati perwakilan industri pariwisata NTB yang turut meramaikan ATM 2019.

“Setelah ini, kami berharap kunjungan wisman ke Lombok dan Sumbawa semakin meningkat. Tentunya dengan dukungan promosi dan konektivitas. Terima kasih Kemenpar yang selalu menjadi terdepan dalam mempromosikan tanah air,” ujarnya.

Kadispar NTB Lalu M. Faozal mengucapkan terima kasih kepada Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah dan Kemenpar yang terus mempromosikan Lombok-Sumbawa ke seluruh dunia, salah satunya di Timur Tengah.

“Promosi menjadi salah satu kunci sukses industri pariwisata. Semoga Lombok-Sumbawa terus semakin mendunia,” tegasnya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menuturkan, partisipasi Indonesia dilakukan dalam rangka mencapai target kunjungan 20 juta wisman tahun 2019, khususnya 120 ribu target dari  pasar Timur Tengah.

ATM sendiri sudah digelar selama 27 kali. Sepanjang perhelatannya, Indonesia sudah berpartisipasi sebanyak 18 kali.

“Pada tahun 2018, ATM Dubai diikuti oleh 75 industri dengan perolehan hasil transaksi mencapai Rp1,13 trilliun. Dari situ, kita bisa melihat seberapa besar efektivitas kegiatan tersebut. Karenanya, kita terus mengikutinya demi menjual Wonderful Indonesia ke pasar Timur Tengah,” tegas wagub.

AYA