Rakor II Kesiapan Penyelenggaraan Event MotoGP 2023

Dalam Rakor kesiapan penyelenggaraan MotoGP 2023, Kadispar NTB menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penyelenggaraan event MotoGP 2023 tinggal menghitung hari, dan persiapan yang ketat terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan acara kelas dunia tersebut.

Rakor Persiapan MotoGP 2023

Pj Gubernur Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin, S.Sos., M.T dalam Rapat Koordinasi (Rakor) II Kesiapan Penyelenggaraan Event Moto GP 2023 Final cek menyampaikan suksesnya kegiatan Balap besi tersebut dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak untuk Indonesia dan dunia.

“Event Moto GP ini membutuhkan Kolaborasi dan Sinergitas kita semua untuk Indonesia dan Dunia,” ujar Bang Jamal sapaaan Kadis Pariwisata, Senin (02/10/23) di Lombok Raya Hotel.

Kadispar NTB Bang Jamal sekaligus Koordinator Lapangan Moto GP tahun 2023 memaparkan, secara keseluruhan kesiapan acara balapan motoGP yang akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 Oktober 2023), yang paling utama terkait dengan akomodasi hotel pemerintah NTB sudah membuat peraturan Gubernur tahun 2022 Nomor 09.

Dan pembentukan Satgas yang nantinya ada posko terkait dengan harga kamar hotel berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah, hal tersebut dilakukan agar saat penyelenggaraan MotoGP 2023 tidak terjadi lonjakan harga hotel.

“Mewakili PJ Gubernur terkait kegiatan MotoGP 2023 ini yang utama terkait dengan akomodasi hotel. Tahun ini alhamdulillah sudah ada peraturan Gubernur tahun 2022 No 9 dan sudah membentuk satgas pengamanan hotel berdasarkan sk bupati Lombok tengah akan dibuatkan posko terkait dengan harga kamar hotel,” Jelas Bang Jamal

Ditambahkan Bang Jamal sapaan akrabnya, terkait dengan transportasi yang dioperasikan nantinya ada dua jenis. Yaitu transportasi shuttle bus di dalam sirkuit dari tempat parkir menuju gate ke tempat penonton membeli tiket disediakan oleh MGPA dan Dyandra dan hal tersebut sudah tidak ada masalah.

Shuttle bus di luar Mandalika dari setiap pintu masuk ke Lombok disediakan oleh Dishub.

“Terkait transportasi yang akan digunakan nantinya ada dua jenis transportasi shuttle bus di dalam area disediakan oleh mgpa dan Dyandra sedangkan diluar area disiapkan oleh Dishub,” Jelas Bang Jamal

Bang Jamal memberikan penghargaan dan terimakasih kepada Kapolda, Danrem dan semua Stakeholder terkait yang sudah melaksanakan kegiatan rapat persiapan tersebut.

“Pak PJ Memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Kapolda, Danrem dan semua Stakeholder terkait,” kata Bang Jamal. ***

Pj Gubernur Diminta berhentikan Staf Khusus era Zul-Rohmi

Selain menyosal keberadaan staf khusus, TGH Najam tuntut Pj Gubernur NTB transparan ada 17 Ribu Tenaga Honorer yang jadi beban keuangan daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamudin Mustafa mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi untuk bertindak netral dan profesional.

Pj Gubernur menurut Legislator dari kalangan ulama ini, memiliki dua pekerjaan besar, yakni membenahi tata kelola birokrasi yang disebutnya kacau balau. Dan tata kelola keuangan daerah yang amburadul selama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalilah.

Pj Gubernur NTB diminta berhentikan staf khusus yang jumlahnya besar — TGH Najamudin Mustofa

“Pj Gubernur harus netral dan independen. Dia bukan pejabat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses politik. Penjabat Gubernur merupakan birokrat murni yang hanya sementara mengisi jabatan politik,” kata TGH Najamudin, kepada awak media, Ahad (01/10/23).

Najamudin mengingatkan Pj Gubernur NTB, terlalu banyak staf khusus yang diangkat Zul-Rohmi, yang hingga kini berada di SKPD lingkup Pemprov NTB. Jumlahnya lebih dari 40 orang, kata TGH Najam, tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

Sebagai pejabat yang netral dan independen, maka Pj Gubernur NTB kata TGH Najam, harus memberhentikan seluruh Staf Khusus ini.

Birokrasi kacau balau

Politisi asal Lombok Timur ini mengurai wujud birokrasi selama era pemerintahan Zul-Rohmi yang disebutnya kacau balau.

Keberadaan staf khusus saat ini sudah menjadi temuan dan sedang ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat jumlah anggaran daerah yang dikeluarkan untuk membayar gaji seluruh staf khusus ini sangat besar.

Bisa mencapai Rp 2,5 miliar setahun. Sementara hasil kinerja dan kemanfaatan mereka sama sekali tidak jelas dan tidak terukur.

”Hanya di pemerintahan Zul-Rohmi ini ada Staf Khusus yang seabrek-abrek. Karena itu, kita suarakan agar Pj Gubernur NTB mengevaluasi dan memberhentikan Staf Khusus tersebut,” tandasnya.

Legislator yang pernah memimpin Badan Kehormatan DPRD NTB ini menegaskan, sebagai birokrat murni yang kini mendapat amanah memimpin daerah, Pj Gubernur tidak perlu balas jasa pada pihak mana pun. Karena itu, tidak harus pula muncul rasa sungkan atau ewuh pakewuh untuk memberhentikan Staf Khusus tersebut.

Bukti berikutnya yang disodorkan TGH Najam bagaimana amburadulnya birokrasi NTB lima tahun terakhir adalahnya apa yang disebutnya terlalu banyak ”Naturalisasi Pegawai”. Pemerintahan Zul-Rohmi kata TGH Najam, telah membuat jajaran birokrasi Provinsi NTB benar-benar bekerja dengan tidak nyaman.

Sebab, Zul-Rohmi mendatangkan begitu banyak pegawai dari kabupaten/kota. Bahkan, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, banyak di antara para pegawai itu yang hanya staf di kabupaten/kota, namun tiba-tiba malah menjadi pejabat eselon III di Provinsi NTB.

”Birokrasi juga jadi kacau balau dengan banyaknya mutasi yang dilakukan. Catatan kami di Komisi I DPRD NTB, mutasi yang dilakukan sudah 56 kali dalam lima tahun. Itu sama saja, tiap bulan ada mutasi dan pelantikan,” tandasnya.

TGH Najam menegaskan, dirinya tidak anti dengan pindahnya pegawai dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB. Namun, apa yang dilakukan pemerintahan Zul-Rohmi nilainya sudah di luar nalar, lantaran ”Naturalisasi Pegawai” yang sudah terlalu banyak dan dengan terang benderang disebut TGH Najam mengabaikan System Merit yang merupakan salah satu prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi.

Banyak pula kata TGH Najam, pegawai-pegawai yang merupakan bagian dari ”Naturalisasi” tersebut sudah teramat biasa bekerja dengan pola pikir lingkup dan skala kabupaten. Sehingga, ketika mereka pindah untuk menjalankan tugas dengan level dan skala provinsi, kadang mereka keteteran, atau paling tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk adaptasi dan menyesuaikan diri.

”Kita minta kepada Penjabat Gubernur untuk mengembalikan pegawai-pegawai hasil ”Naturalisasi” itu. Yang dari Lombok Timur kembalikan ke Lombok Timur. Yang dari Bima kembalikan ke Bima. Dari Dompu, kembalikan ke Dompu. Dari Sumbawa kembalikan ke Sumbawa. Sudah saatnya memprioritaskan pegawai provinsi yang sejak awal pengangkatan mereka memang di Provinsi,” tegas TGH Najam.

Masih terkait birokrasi, TGH Najam juga menyoroti masalah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB. Komisi I DPRD NTB mendapat informasi yang membuat mata membelalak, jumlah tenaga honorer di Provinsi NTB mencapai 17 ribu orang.

”Ini benar-benar tidak masuk akal. OPD-nya sedikit. Benar nggak jumlahnya segitu. Jumlah pegawai negerinya saja 12.000 Pemprov ini. Masak jumlah honorernya 17 ribu. Di mana ditempatkan mereka,” tandas TGH Najam.

Terkait tenaga honorer ini, Komisi I sudah mengagendakan rapat kerja dengan Kepala BKD NTB. Surat resmi telah dilayangkan. Namun, rapat tersebut masih harus ditunda lantaran berbagai agenda kesibukan Kepala BKD NTB.

Komisi I ingin agar masalah tenaga honorer ini dibuka terang benderang. Keberadaan mereka harus diperjelas by name by address.

Hal tersebut kata TGH Najam perlu dilakukan, sebab pihaknya sudah terlalu banyak mendengar kabar miring terkait tenaga honorer ini.

Ada pihak yang meyakini kata TGH Najam, ada di antara nama tenaga honorer tersebut fiktif. Sehingga, untuk menghindari munculnya syak wasangka, maka data riil by name by address tenaga honorer ini harus dibuka terang benderang.

”Bayangkan, kalau 1.000 saja merupakan tenaga honorer fiktif. Kalau mereka mendapat gaji Rp 2,5 juta sebulan, berapa banyak uang daerah yang diselewengkan. Itu kalau seribu. Bagaimana kalau tiga ribu, bagaimana kalau lima ribu,” tandas TGH Najam.

Dia pun dengan tegas meminta agar Pj Gubernur turun tangan dan membantu untuk membuka keberadaan tenaga honorer yang jumlahnya 17 ribu orang ini secara terang benderang.

”Kita minta datanya. Sampai lubang semut pun, kita akan kejar masalah honorer ini agar terang benderang,” tandasnya.

Beban Keuangan Daerah

Terkait tata kelola keuangan daerah, TGH Najam memberikan bukti bagaimana amburadulnya. Antara lain kata dia, terkait munculnya utang Pemprov NTB yang nilainya ratusan miliar kepada kontraktor yang telah menuntaskan pengerjaan proyek milik Pemprov NTB, sebuah sejarah buruk yang belum pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya.

Hingga Zul-Rohmi meletakkan jabatan pada 19 September 2023, masalah utang kepada kontraktor tersebut ternyata belum juga tuntas dan harus diselesaikan oleh Penjabat Gubernur NTB.

Selain itu, jika benar jumlah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB mencapai 17 ribu orang, maka TGH Najam meyakini, gaji tenaga honorer ini sudah pasti akan menyebabkan keuangan daerah terseok-seok, mengingat jumlah dana yang sangat besar harus disiapkan untuk mengaji mereka.

Setidaknya kata TGH Najam, dengan gaji Rp 2,5 juta tiap orang tiap bulan, butuh sedikitnya Rp 42,5 miliar uang daerah untuk mengaji tenaga honorer ini tiap bulan.

Yang berarti dalam setahun, diperlukan dana sebesar Rp 510 miliar atau setengah triliun.

”Kita minta Penjabat Gubernur untuk jangan ragu-ragu mengungkapkan hal ini. Kita akan memberikan dukungan penuh. Kita akan back up Penjabat Gubernur terkait hal ini,” kata TGH Najam memberi garansi.

Hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut kata TGH Najam adalah Program Beasiswa yang telah digelontorkan pemerintahan Zul-Rohmi dalam lima tahun terakhir.

Ratusan miliar uang daerah telah dihabiskan untuk program beasiswa ini.

Kini setelah lima tahun, sudah waktunya pencapaian program beasiswa ini dibuka ke publik. Siapa mereka para penerima beasiswa ini. Setelah mereka lulus, apa peran dan kontribusi para penerima beasiswa ini kepada daerah, harus dibuka secara jelas.

Sebab, ada indikasi kata TGH Najam, para penerima beasiswa ini justru setelah menamatkan pendidikan, hanya banyak berkontribusi kepada lembaga-lembaga yang berafiliasi pada figur dan kelompok-kelompok tertentu.

”Ini baru satu hal yang menyangkut Sumber Daya Manusia saja. Ini saja sudah sedemikian banyak yang menuntut hadirnya penjelasan. Apalagi kalau kami sudah bicara tentang Sumber Daya Alam selama pemerintahan Zul-Rohmi,” tandas TGH Najam.

Dia pun mengingatkan, bahwa langkah pihaknya meminta agar Pj Gubernur menyelesaikan dan membuka masalah yang terkait SDM ini, bagian dari tolong menolong dalam kebaikan.

”Tolong menolong dalam kebaikan itu perintah Allah. Sebagai umat Muslim, kewajiban kita untuk menjalankannya,” kata TGH Najam.

Najam menukil Al Quran Surat al-Maidah Ayat 2 yang terkait perintah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa tersebut. ***

Wisatawan Nyaris Kehilangan Istri Karena Kecelakaan

Berkas kerja keras dan kerja sama dokter dan perawat RSUD NTB, wisatawan yang mengalami kecelakaan, nyawanya terselamatkan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kecelakaan tanggal 2 September lalu yang menimpah Robert Sindean, wisatawan asal Rumania yang liburan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, nyaris merenggut nyawa istrinya, Nora Tichindeleanu.

Meski wisatawan asal Rumania itu selamat, namun Nora mengalami luka parah di kepala dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Ia menjalani dua kali operasi karena mengalami trauma neurologis (trauma saraf).

Wisatawan asal Rumania itu merasa putus asa menyaksikan keadaan istrinya, namun RSUD NTB memberikan pelayanan terbaik untuk menyelamatkan Nora.

Dan berkat kerja keras dan kerjasama seluruh dokter dan perawat RSUD NTB, operasi istri wisatawan itu berjalan lancar dan Nora dapat diselamatkan.

Dengan mata berkaca-kaca, wisatawan Rumania pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh tim RSUD NTB yang melayaninya ia dan istrinya dengan sepenuh hati.

Nyawa istri wisatawan pun selamat berkat pelayanan maksimal RSUD NTB.

“Saya hanya ingin menyampaikan bahwa rumah sakit ini, saya pikir telah menyelamatkan hidupnya (Nora Tichindeleanu). Semua dokter semua perawat semua orang dalam manajemen mereka ada di sini bersama kami sejak awal dengan semua yang kami butuhkan,” jelas Robert.

Robert juga mengungkapkan, sebelumnya ia pernah berada di rumah sakit negeri tirai bambu. Namun, pelayanan yang diberikan RSUD NTB dirasa Robert, jauh lebih baik.

“Saya pernah berada di Jepang, tapi saya tidak mendapatkan begitu banyak perhatian seperti di sini,” ungkapnya.

Kini, Nora hendak dipindahkan ke Rumah Sakit di Bali dan RSUD NTB menyiapkan semua kepindahannya dengan telaten. Dari pelayanan administrasi rumah sakit yang mudah dan efisien, hingga pengadaan helikopter untuk kepindahan yang lebih cepat dan aman bagi Nora dan Robert.

“Mereka benar-benar bersama saya. Saya sangat merekomendasikan rumah sakit ini kepada siapa saja yang mengalami hal seperti yang dialami oleh isteri saya. Saya sangat berterima kasih kepada RSUD NTB,” tandasnya. ***

KKJ NTB untuk Perlindungan Terhadap Jurnalis

Selama setahun, terdapat 12 kasus intimidasi terhadap jurnalis di NTB dan menjadi (relatif) tertinggi di Indonesia

MATARAM.lombokJournal.com ~ Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, diadakan diskusi keselamatan jurnalis, sekaligus deklarasi Komite Keselamatan Jurnalis Nusa Tenggara Barat (KKJ NTB) di sebuah kafe kawasan Rembiga Mataram, Sabtu (30/09/23).

Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu dihadiri wakil dari PWI NTB, Ombudsman NTB, Korem Wira Bhakti, AJI Mataram, jurnalis unsur Media Cetak, Media Online, dan Media Elektronik, Diskominfotik Provinsi NTB, Diskominfotik Kota Mataram, serta advokat dari Lembaga Studi Bantuan Hukum Mataram.

Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia Pusat, Sasmito menyebutkan masih banyaknya Keterbatasan dan tindakan intimidasi jurnalis dalam peliputannya.

“Perlu dibuat rencana aksi nasional rumusan keamanan jurnalis. Bila kemerdekaan pers terjamin, maka kehidupan demokrasi juga terdongkrak. Adanya kegiatan ini merupakan terobosan baru untuk perlindungan terhadap jurnalis dengan terbentuknya KKJ NTB,” ujarnya.

Koordinator KKJ NTB Haris Mahtul, menyatakan berkisar selama setahun, terdapat 12 kasus intimidasi terhadap jurnalis di NTB dan menjadi (relatif) tertinggi di Indonesia, sehingga perlu mendapat atensi dari semua pihak.

“Berawal dari itu, kita merintis membentuk sebuah kesepakatan karena sementara ini KKJ bukan dalam bentuk kelembagaan. Ke depan, kita buat Standar Operasional Prosedur (SOP) peliputan. Manakala ada peristiwa yang dialami teman-teman jurnalis di NTB,” jelasnya.

Sebagai penyintas intimidasi terhadap jurnalis, dirinya menambahkan, selain untuk mengadvokasi sebuah kasus, jurnalis secara bersama-sama bertanggung jawab, solidaritas mencegah terjadinya intimidasi terhadap jurnalis.

Oleh karena itu, dirinya mengajak teman-teman jurnalis, menggunakan SOP dengan sebaik-baiknya, termasuk menerapkan kode etik jurnalistik dan lain sebagainya.

“Soal legalitas formal dan SOP nanti kita diskusikan, ke depan bagaimana kita tindaklanjuti,” tuturnya.

Mewakili Kadis Kominfotik NTB, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Harun Alrasyid menyambut baik, terkait deklarasi terbentuknya KKJ NTB, untuk melindungi aktivitas jurnalistik serta keselamatan para jurnalis.

“Sesuai amanat Undang Undang, jelas bagaimana jurnalis itu mesti dilindungi. Karyanya, orang jurnalisnya, sarana jurnalistiknya, tugas wewenang, dan muruah profesi jurnalis, itu semua perlu dilindungi,” pungkasnya.

Terbentuknya KKJ NTB, terdiri dari beberapa aliansi kelembagaan media, diantaranya AJI Mataram, IJTI NTB, AMSI NTB dan LSBH Mataram. ***

NTB Maju Melaju Merupakan Spirit Baru Membangun

NTB Maju Melaju hadir dalam era pasca 2018-2023, agar tidak terjadi stagnasi pembangunan dan mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Lalu Gita Aryadi Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB menjelaskan, makna NTB Maju Melaju menjadi spirit baru NTB proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan, tetapi terus memacu akselerasi pembangunan.

Pj Gubernur menjelaskan tagline Maju dan Melaju — Lalu Gita Aryadi dan Adhar Hakim

“NTB Maju Melaju proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan. Tapi bagaimana terus memacu akselerasi pembangunan ke depan,” jelas Miq Gite di Studio Rinjani Tribun Lombok, Jumat (29/09/23).

Ia menjelaskan terkait tagline NTB Maju Melaju saat menjadi Narasumber bincang Tribun yang diselenggarakan oleh Tribun Lombok

Dalam suasana dialog tersebut Miq Gite menambahkan NTB Maju Melaju hadir dalam era pasca 2018-2023 tidak boleh terjadi stagnasi. Tapi harus tetap maju melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, dan mempersiapkan pemerintahan berikutnya agar berjalan sesuai dengan garis kebijakan nasional.

Karena itu amanat Pj Gubernur NTB yang diembannya bukan sekedar menjaga momentum, tetapi mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan sehingga segala bentuk kepercayaan yang diberikan kepada daerah dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya.

“Menjadi Pj Gubernur NTB hadir untuk memastikan momentum pembangun itu harus tetap berjalan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan,” kata Miq Gite.

Dijelaskan, dalam rentang waktu ia menjabat sebagai Pj ada momentum besar yang menjadi tugas mulia, yaitu memastikan bagaimana perhelatan pesta demokrasi pada tahun 2024 yang awal tahun diawali dengan Pemilu dan Pilpres pemilihan Wakil Rakyat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan di akhir tahun pada bulan November pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sehingga kapasitas Miq Gite selaku Pj sudah mempersiapkan alokasi anggaran bersama KPU dan Bawaslu serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berulang kali membuat skenario simulasi penganggaran penyelenggaraan pilkada di NTB.

“Saya sebagai Pj bersama KPU dan Bawaslu serta teman-teman TAPD kabupaten sudah berulang kali membuat skenario simulasi penganggaran penyelenggaraan pilkada,” jelas Miq Gite selaku Pj Gubernur

Masih dalam waktu dialog ditambahkan Miq Gite dalam suasana perhelatan politik jangan sampai terjadi instabilitas ekonomi. Harga-harga kebutuhan masyarakat tidak terkendali akan menimbulkan situasi yang tidak diharapkan.

Sehingga memaknai perjalanan sebagai Pj Gubernur NTB dalam jangka pendek tersebut menyiapkan prakondisi terjadinya Stabilitas Keamanan, Stabilitas Politik, Stabilitas Ekonomi dan Stabilitas Sosial.

Disampaikan Miq Gite dalam closing statement satu kata kunci dalam membangun NTB menumbuhkan kebersamaan dan membangun Sistem.

Kebersamaan Internal mencakup birokrasi memastikan semua bekerja dengan baik, dan kebersamaan External mencakup dukungan Masyarakat, Publik dan Investor.

“Apalah arti sebuah Pj tanpa dukungan dan dan kebersamaan, maka dari itu izinkanlah saya memimpin, NTB Maju Melaju,” kata Miq Gite.***

Peringati Hari Jantung Sedunia, Jangan Malas Olahraga

Pj Gubernur NTB menekankan aktivitas olahraga penting untuk mengimbangi perilaku dan gaya hidup tidak sehat

MATARAM.LombokJournal.com ~ Memperingati Hari Jantung Sedunia di Nusa Tenggara Barat, Penjabat (Pj) Gubernur, Drs HL Gita Ariadi, MSi menyerukan agar masyarakat tetap melakukan olahraga ringan untuk menjaga kesehatan.

Pj Gubernur NTB ajak masyarakat janagn masalas melakukan olahraga

“Saya mengapresiasi kegiatan melawan mager (malas gerak) dengan melakukan olahraga seperti ini. Aktifitas ini harus ditingkatkan di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat kerja,” ujar Miq Gite di lapangan Sangkareang kantor Gubernur, Kamis (28/09/23)

Dikatakannya, di lingkup Pemerintah Provinsi ada hari olahraga seperti Jumat yang dapat dikonsolidasikan untuk sosialisasi pemeriksaan nadi sendiri dan pertolongan pertama pada serangan jantung.

Ia menekankan aktivitas olahraga penting untuk mengimbangi perilaku dan gaya hidup tidak sehat agar tetap bugar dan bahagia.

Miq Gite menambahkan, kegiatan seperti ini dapat juga dimanfaatkan untuk konsolidasi persiapan menyambut event event olahraga, sebagai tuan rumah dengan bertemunya para pegiat olahraga maupun bisnis yang mendukung perhelatan event.

Misalnya event Festival Olahraga Rekreasi Nasional pada 2025 mendatang maupun event nasional olahraga lainnya yang digelar di NTB.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) NTB, dr Bayu Setia mengatakan, penyakit stroke penyebab kematian tertinggi di Indonesia diakibatkan oleh ritme jantung yang tidak teratur. Karena itu, pemeriksaan denyut nadi dan jantung penting diketahui begitu pula dengan edukasi tentang bantuan dasar hidup sebagai pertolongan pertama pada henti jantung.

Hari Jantung Sehat Sedunia diperingati dengan jalan sehat dan pemecahan rekor MURI MENARI (Memeriksa Nadi Sendiri) secara massal di lapangan Sangkareang, Kantor Gubernur.

Kampanye tahun ini bertajuk Use Heart Know Heart berfokus pada langkah penting yaitu Kenali Jantungmu, Sayangi Jantungmu yang dilaksanakan di delapan kota lainnya yang berpusat di Jakarta.

Hadir pula para Kepala OPD Pemprov NTB, Yayasan Jantung Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan komunitas sehat masyarakat. ***

Sulhan Muchlis Gagas Festival UMKM Berbasis Pondok Pesantren

Gagasan festival yang melibatkan pondok pesantren ini akan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Tokoh muda Bumi Gora, Sulhan Muchlis, kembali menelurkan gagasan brilian memberdayakan ekonomi Pondok Pesantren dan ekonomi umat di Pulau Seribu Masjid.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny, Kediri, Lombok Barat, ini tengah menyiapkan Pekan Festival UMKM yang berbasis Pondok Pesantren untuk memberdayakan ekonomi pesantren dan umat.

Sulhan Muchlis berupaya agar Pondok Pesantren jadi pusat ekonomi dan budaya — Sulhan Muchlis

“Pondok Pesantren kita itu sesungguhnya adalah pusat pembelajaran yang komplit. Pondok pesantren itu tempat menggembleng keahlian dan kreativitas,” kata Sulhan Muchlis, Kamis, 28 September 2023.

Politisi Partai Demokrat yang dibesarkan di lingkungan Pondok pesantren itu, mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang.

Sulhan menjelaskan, selain untuk memperkuat pondok pesantren sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya, pekan UMKM berbasis Pondok pesantren ini digagas sebagai festival bagi para pelaku ekonomi kreatif lintas umat beragama untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme.

Sebagai sebuah inisiatif berskala besar yang melibatkan pondok pesantren di Pulau Lombok, Sulhan mengemukakan, festival UMKM ini akan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi daerah.

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini menjelaskan, pondok pesantren di NTB tersebar merata. Bahkan ada Ponpes yang lokasinya sangat jauh dari pusat kota dan pusat pemerintahan.

“Kehadiran festival UMKM berbasis Pondok Pesantren ini akan menjadi stimulasi ekonomi terutama bagi Pesantren yang berada di pelosok daerah,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaannya, festival UMKM ini akan melibatkan dan memberdayakan para pelaku UMKM yang ada di sekitar Pondok Pesantren.

Dengan sendirinya, festival ini akan dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan berkontribusi terhadap langkah pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Selama festival berlangsung, dihajatkan pula akan hadir para pemangku kepentingan terkait. Termasuk juga para expert dalam bidang pemasaran.

Sehingga, pada akhirnya UMKM yang biasanya memiliki keterbatasan sumber daya dan akses pasar akan dapat mempromosikan produk mereka secara lebih luas.

Pada saat yang sama pula, pelaku UMKM juga dapat belajar tentang praktik bisnis yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk, dan bahkan menciptakan jaringan dengan pelaku usaha lainnya.

Khusus bagi pondok pesantren, dapat pula terlibat aktif untuk pelatihan dalam manajemen bisnis, pemasaran, ataupun produksi yang berkelanjutan.

Dengan latar belakang agama dan moral yang kuat, Pondok Pesantren dapat juga memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait wawasan etis dalam bisnis.

“Ini tentu akan membantu saudara-saudara kita pelaku UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih besar,” kata Sulhan.

Platform Kemitraan

Menurut Sulhan, festival ini digagas tidak hanya untuk pameran produk dari UMKM, namun juga sebagai ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Selama festival, akan ada kesempatan bagi santri dan pengasuh Pondok Pesantren untuk mempelajari keterampilan baru, seperti seni, kerajinan tangan, desain, teknologi, ataupun marketing.

Keterampilan-keterampilan tersebut pada akhirnya, akan dapat menjadi penopang lulusan pondok pesantren manakala mereka telah menamatkan pendidikannya kelak.

Selain itu kata Sulhan, festival ini juga bisa menjadi platform untuk membentuk kemitraan bisnis antara pondok pesantren dan UMKM.

Kemitraan tersebut kata mantan Ketua KNPI NTB ini, bisa mencakup banyak hal. Misalnya, kerja sama dalam produksi, pemasaran bersama, atau inisiatif bisnis lainnya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

“Melalui festival ini, Pondok Pesantren dan Pemerintah Daerah juga dapat membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Contoh misalnya yang terkait penyediaan akses ke pembiayaan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sumber daya lain yang dibutuhkan oleh UMKM,” kata tokoh muda dari kalangan santri yang dilahirkan dan dibesarkan dengan tradisi Pesantren yang kuat ini.

Dengan begitu, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mustafa Ibrahim ini sangat yakin, festival UMKM berbasis Pondok Pesantren ini, tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi yang singkat.

Namun, akan dapat membentuk fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tempat pesantren tersebut berada, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren.

“Dalam jangka yang paling pendek, tentu dengan menjadi tuan rumah festival, Pondok Pesantren bisa meraih pendapatan tambahan. Bisa dalam bentuk penyewaan tempat atau dari penjualan tiket masuk,” kata Sulhan.

Selain itu pula, Pondok Pesantren yang biasanya memiliki banyak program sosial yang terkait dengan kepentingan umat, dapat pula membersamai festival untuk penggalangan dana komunitas.

“Di banyak tempat, festival seperti ini juga digunakan sebagai sumber penggalangan dana untuk program sosial atau pendidikan. Pondok Pesantren tentu dapat menjadikan ini sebagai momentum bagi para pihak yang ingin berkontribusi nyata dalam program sosial yang dimiliki pesantren,” tutup Sulhan. (*)

Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju

Menurut PJ Gubernur NTB mengatakan, berbagai sport tourism yang berlangsung di NTB membuktikan ke depan NTB makin melaju

LOTENG.LombokJournal.com ~ Berbagai sport tourism di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menjadi salah satu kesiapan Provinsi NTB untuk terus melaju menjadi lebih baik ke depannya.

Kata Pj Gubernur NTB, sport tourism jadi pemantik kemajuan NTB

Hal itu dikatakan Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menghadiri Dialog Lanskap Sport Tourism The Mandalika NTB di Pullman Lombok Merujani Beach Resort, Rabu (27/09/23).

“Pemantiknya adalah Sport Tourism sehingga kita semakin mampu untuk Maju dan Melaju, adanya event WSBK, MotoGP, MXGP, Pacuan Kuda Internasional dan lahirnya atlet dunia dari NTB, membuktikan bahwa Provinsi NTB mampu untuk terus melaju,” tutur Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB.

Dalam dialog sport tourism itu, Miq Gite didampingi oleh Bupati Lombok Tengah, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata In Journey dan Dirut ITDC.

Miq Gite menuturkan rencana akan ada pembangunan Roadmap untuk penyelenggaraan PON XXII pada tahun 2028.

“Kami sekarang sedang menyusun road to PON 2028, masih terlihat jauh tetapi kami harus mempersiapkan persiapan infrastruktur ke depannya,” jelasnya.

Akan hadir berbagai event olahraga nasional. Pada tahun 2025 akan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII yang akan menghadirkan 25.000 pelaku penggiat olahraga.

Tahun 2027 sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas KORPRI)dan tahun 2028 sebagai tuan rumah PON XXII.

“Kita berharap, kedepannya NTB dapat menjadi solusi bagi Indonesia dimasa mendatang,” ungkap Miq Gite. ***

Perempuan PGRI NTB Diminta Fokus pada Kasus Pernikahan Dini

Penjabat Ketua TP PKK Prov NTB Hj. Lale Prayatni minta perempuan PGRI Fokus pada pernikahan dini, kekerasan pada anak dan bullying

MATARAM.LombokJournal.com ~ .Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diminta lebih memperhatikan kasus pernikahan dini dan kekerasan pada anak yang menjadi fokus kegiatan Jumbara ke III mendatang.

Ny Lale Prayatni mengatakan, Perempuan PGRI agar fokus kasus pernikahan dini dan kekerasan pada anak — Ny Lale Prayatni Gita Aryadi

Penjabat Ketua TP PKK Prov NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang disapa Bunda Lale menyampaikan itu pada perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB dan Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), di rumah Dinas Sekda NTB, Rabu (27/09/23).

Perempuan PGRI NTB silaturahmi di rumah dinas NTB ingin menyampaikan rencana kegiatan Jumbara PGRI ke III pada bulan Desember mendatang.

“Silahkan susun dengan matang, saya berpesan fokuskan pada pernikahan dini dan bullying,” pesan Bunda Lale..

Masih di waktu yang sama ia berharap seluruh perempuan PGRI agar bergotong royong dalam kasus pernikahan dini, dan kekerasan pada anak serta bullying yang ada di NTB.

“Saya berharap seluruh perempuan PGRI terus bergotong royong dalam kasus pernikahan dini, kekerasan pada anak dan bullying di NTB,” pintanya.***

Pj Gubernur NTB Beri Penguatan Pembangunan Pendidikan

Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB mengingatkan agar berhati-hati mengelola anggaran pendidikan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs HL Gita Ariadi, MSi bersilaturahmi dengan komunitas sekolah dan memberikan penguatan terkait pembangunan pendidikan NTB.

“Kita saling mengingatkan agar berhati hati dalam pengelolaan program dan proyek pembangunan pendidikan,” tegas Miq Gite di depan para kepala sekolah negeri, Dinas Dikbud kabupaten/ kota dan Kantor Cabang Dinas di Teater Tertutup Taman Budaya NTB, Selasa (26/09/23).

Hal tersebut disampaikan Miq Gite terkait pengelolaan anggaran pendidikan di antara beberapa hal lain. Dalam tugas dan fungsi sekolah, Miq Gite menekankan agar penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing dilaksanakan sebaik baiknya dengan fokus pada program yang menjadi kewenangan provinsi seperti beasiswa di tengah keterbatasan anggaran.

Pembiayaan beasiswa difokuskan pada penguatan bahasa asing sejak kelas 12 dengan memanfaatkan peluang kerja sama beasiswa di lembaga pemerintah sampai perguruan tinggi.

Sebagai Pj Gubernur, Miq Gite menambahkan untuk memelihara stabilitas politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta menekankan tetap melahirkan inovasi dan kreatifitas untuk berkontribusi dalam pembangunan NTB hingga berakhirnya tugas Penjabat Gubernur.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Dr Aidy Furqon mengatakan, kegiatan penguatan kali ini dihadiri oleh sekolah negeri.

“Nanti akan ada pula koordinasi dengan sekolah sekolah swasta untuk penguatan dan silaturahmi,” kata Aidy.

Selain komunitas sekolah SMA, SMK dan SLB serta kepala lembaga pendidikan, hadir pula sebagai narasumber, Humas Polda NTB dalam penguatan keamanan memelihara kondusifitas daerah, Ketua KPU NTB tentang politik dan tahapan Pemilu serta Ketua Bawaslu memberikan pemaparan tentang netralitas ASN dan politik praktis. ***