Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan langkah-langkah tegas terhadap oknum yang tidak bertanggungjawab yang mencatut Dinas LHK Provinsin NTB untuk melakukan hal-hal yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

 MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan, tidak benar jika Dinas LHK Provinsi NTB melakukan pungutan dalam bentuk apa pun terkait pelaksanaan program Zero Waste.

Penegasan itu disampaikan terkait adanya oknum yang mencatut nama DLHK kota Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB,  Syamsuddin menegaskan, tidak benar jika Dinas LHK Provinsi NTB melakukan pungutan (dalam bentuk apa pun) terkait pelaksanaan program Zero Waste.

Syamsuddin menjelaskan adanya oknum yang mencatut nama DLHK Kota Mataram dan Provinsi NTB melakukan pungutan terhadap sejumlah instansi/lembaga untuk pengadaan tong sampah.

“Kami dari Dinas LHK Provinsi NTB tidak pernah mrlakukan pungutan untuk pengadaan tong sampah terkait program zero waste,” tegasnya saat jumpa pers dengan awak media di Ruang Rapat Sekretatis Daerah Kantor Gubernur NTB, Kamis, (27/06) 2019.

Ia menuturkan, pada 26 Juni 2019 kemarin, oknum yang bernama Andy tersebut datang ke kantor Bintang Sejahtera NTB dan meminta uang sejumlah Rp. 600 ribu dengan alasan untuk pembelian tong sampah.

Andy datang ke kantor Bintang Sejahtera NTB dan meminta uang sejumlah Rp. 600 ribu, dengan alasan untuk pembelian tong sampah.

Namun, karyawan perusahaan yang dipimpin oleh Syawaludin itubmerasa curiga dan tidak bersediab memberikan uang yang diminta oknum tersebut.

“Namun saya dapat informasi bahwa pada bulan puasa kemarin ada yang menyerahkan sejumlah uang yang diminta oknum tersebut,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah tegas terhadap oknum yang tidak bertanggungjawab yang mencatut Dinas LHK Provinsin NTB untuk melakukan hal-hal yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB, Syawaludin di kesempatan  yang sama juga menuturkan,  dirinya sedang berada di lapangan pada saat oknum bernama Andy itu datang ke kantornya untuk meminta sejumlah uang yang dimaksud.

Salah seorang karyawannya yang menerima Andy saat itu merasa curiga dan tidak mau menyetahkan uang yang diminta Andy sehingga sempat terjadi adu mulut sebelum oknum tersebut pergi menunggalkan lokasi.

Mendapat laporan dari karyawannya itu, Syawal kemudian melakukan konfirmasi ke Dinas LHK dan mendapat jawaban,  LHK tidak pernah menugaskan siapa pun untuk melakukan pungutan terkait pembelian tong sampah.

Syawal juga mengaku,  kejadian yang dialaminya tersebut ia share di medsos. Tak disangka olehnya ternyata status di laman Facebooknya itu mendapat  komentar dari beberapa orang yang mengaku mengalami hal yang sama bahkan ada yang sudah menyerahkan uang ke oknum tersebut.

“Saya tidak menyangka dari status fb saya itu banyak yang komen mengalami hal yang sama bahkan ada yang sudah menyerahkan uangnya,” kata Syawal.

AYA

Bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara

lombokjournal.com —

DARWIN ;   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di sela lawatannya ke Darwin, Australia, Kamis, (27/06) 2019 mengungkapkan mimpi besarnya jika penerbangan langsung berhasil dibuka dan berkembang..

Secara geografis, Provinsi NTB dan Kota Darwin, Australia cukup dekat. Namun, akses transportasi berupa penerbangan langsung masih menjadi tantangan bagi kedua daerah ini.

Untuk mendekatkan Darwin dengan NTB, Gubernur Zulkieflimansyah  minta Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si mengupayakan rute penerbangan Darwin-Lombok segera dibuka.

Gubernur berharap, hal ini sudah bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Berhubung dekat secara geografis, maka waktu tempuh penerbangan langsung Darwin-Lombok tidak akan lama.

“Kalau direct flight Darwin-Lombok ini bisa terwujud maka penerbangan Darwin-Lombok hanya sekitar satu jam, sangat dekat,” ujar Gubernur.

Menariknya lagi, jarak Darwin ke Lombok bahkan lebih dekat ketimbang Darwin ke Melbourne, atau Darwin ke berbagai kota lain di Australia.

Gubernur meyakini, kedekatan ini bisa membuat warga Darwin memilih berlibur ke NTB ketimbang ke daerah-daerah lain di Australia.

Secara keseluruhan, keadaan alam di kawasan Australia Utara mirip dengan Moyo Hilir di Sumbawa. Atau, seperti Sape di Bima atau di Dompu.

Kemiripan ini akan memudahkan banyak kemajuan di kawasan tersebut, untuk diadaptasi di daerah-daerah di NTB. Misalnya, kemajuan sektor peternakan di Australia Utara.

Terbukanya akses penerbangan langsung Darwin-Lombok memungkinkan transformasi keterampilan beternak, serta manajemen sektor peternakan dari Darwin ke daerah-daerah di Lombok dan Sumbawa.

Gubernur Doktor Zul ini pun membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa diwujudkan dengan semakin eratnya koneksi dua daerah ini.

Kelak bukan tidak mungkin peternak-peternak dari NTB akan lebih mudah membeli hewan ternak di Kawasan Utara Australia.

Bahkan, bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara.

“Saya membayangkan dalam waktu tidak terlalu lama, akan ada peternakan-peternakan sapi dan kerbau di Australia Utara ini dimiliki oleh peternak-peternak dari Pernek dan Raberas,” ujarnya.

Seperti yang selalu disampaikannya dalam berbagai kesempatan, Gubernur menyerukan seluruh elemen masyarakat NTB untuk tidak takut bermimpi besar. Tentu saja, setiap mimpi besar pada awalnya akan ditertawakan orang.

“Tapi saya yakin mimpi ini dalam jangkauan kita semua,” seru Gubernur.

Untuk mewujudkan hal-hal besar, tentu dibutuhkan keberanian dan tekad yang ekstra. Keberanian dan tekad, bisa dibangun dengan mengubah atau membalik cara berpikir.

“Bukan hanya orang Australia bisa membeli properti dan tanah-tanah di tempat kita. Kita pun harus berani dan punya kemampuan membeli tanah-tanah di sini,” tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, harga tanah dan ternak di Australia tidak lebih mahal dari di NTB. Tanah-tanah di Utara Australia ini, menurutnya justru lebih murah dari harga tanah di Kawasan Mandalika dan Samota.

“Jauh lebih murah lagi tanah-tanah yang banyak buayanya,” seloroh Gubernur.

Di hari keempat lawatannya ini, Doktor Zul antara lain bertemu dengan Peter Tinley, Menteri Urusan Asia yang akan membantu memastikan penerbangan langsung Perth-Lombok yang telah dibuka dapat terus berkembang.

Gubernur menegaskan, upaya mempromosikan daerah bukan hanya tugas pemerintah daerah semata.

“Ini tugas kita semua, terutama business community kita,” tandasnya.

Selain bertemu para penentu kebijakan setempat, Gubernur juga tak lupa menyapa warga asal NTB di Australia. Salah seorang diantaranya adalah Renny Newall yang sudah 32 tahun menetap di Darwin. Renny berasal dari Kampung Bugis, Sumbawa.

Renny berasal dari Kampung Bugis, Sumbawa. Kepada Doktor Zul, Renny telah mengutarakan kesiapannya untuk menjadi ‘orang tua’ bagi warga NTB yang ingin ke Darwin.

“Ada juga ibu Mariatun dari Lombok yang sudah 30 tahun di Darwin. Jadi sudah ada yang meretas jalan baru,” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur juga bertemu Nico, salah seorang putra Gunung Sari, Lombok Barat. Nico dulunya kuliah di UGM Yogyakarta dan saat ini sedang ditugaskan di Perth oleh Kementerian Luar Negeri.

“Nico putra Lobar ini saya yakin suatu saat nanti akan jadi Dubes seperti seniornya Lalu Muhammad Iqbal dari Loteng,” harap Doktor Zul.

AYA/Hms NTB  (*)

Aktivitas penggalangan dana masyarakat yang mencatut logo Pemda NTB dan Program NTB Gemilang, menimbulkan banyak pertanyaan

MATARAM.lombokjournal.com  —  Logo NTB dicatut dalam sebuah sebuah situs ntbgemilang.com untuk aktivitas sosial penggalangan dana.

Pencatutan logo dan situs ntbgemilang.com itu, diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),  I Gede Putu Aryadi

Gede mengatakan, logo NTB pada  situs tersebut bukan milik Pemprov NTB.

“Aktivitas sosial penggalangan dana yang dilakukan situs tersebut juga tidak ada hubungan dengan Pemprov NTB,“ katanya.

NTB Gemilang memang merupakan jargon dari Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah.

Namun, situs tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemprov NTB. Gede menilai, pencatuman logo NTB pada situs tersebut tidak pernah diberitahukan dan tidak mendapatkan izin dari Pemprov NTB.

“Pemasangan logo NTB pada situs tersebut merupakan tindakan ilegal dan perbuatan melawan hukum,” ujar Gede di Mataram, NTB, Kamis (27/06) 2019.

Gede mengatakan, penggunaan logo NTB serta visi NTB Gemilang pada situs tersebut sangat merugikan dan berpotensi merusak citra Pemprov NTB.

Menimbulkan Pertanyaan

Gede menyebutkan, situs  ntbgemilang,com  dikelola Yayasan Qoloni Indonesia di Jakarta yang merupakan yayasan sosial untuk penggalangan dana kepada masyarakat dan donatur dengan alasan untuk proyek-proyek sosial di seluruh indonesia, termasuk di NTB.

Gede menambahkan, aktivitas penggalangan dana masyarakat yang mencatut logo Pemda NTB dan Program NTB Gemilang, menimbulkan banyak pertanyaan. Khususnya terkait keabsahan yayasan sosial tersebut, hubungan yayasan dengan Pemprov NTB, hingga transparasi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

“Kami tegaskan situs /ntbgemilang.comdan Yayasan Qoloni Indonesia tidak ada hubungannya dengan Pemprov NTB,” ucap Gede.

Gede meminta pemilik atau penanggung jawab situs ntbgemilang.com segera menghentikan penggunaan lambang NTB dan penamaan NTB Gemilang.

“Kami berikan kesempatan dulu pada pemilik situs, dengan kesadarannya untuk menghentikan penggunaan lambang daerah dan penamaan situs mencatut visi NTB Gemilang,” kata Gede .

AYA

Melalui kesepakatan kerjasama ini, pemerintah NT bersedia memberi akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia

lombokjournal.com —

DARWIN  ;  Setelah meninjau strategi tanggap bencana dan kawasan peternakan, rangkaian lawatan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Australia belum tuntas.

Hari Rabu, (26/06) 2019, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini sukses mengantongi kesepakatan bersama pemerintah Northern Territory, Australia.

Dalam rangkaian lawatannya hari ini, Gubernur NTB bertemu dengan Gubernur Northern Territory, Hon Vicky O’ Halloran.

Pertemuan itu digelar guna mewujudkan kerjasama sister province antara NTB dan NT, Australia. Dengan terjalinnya kerjasama sister province, berbagai kemudahan dan manfaat bisa dirasakan nantinya.

“Dengan menjadikan NTB Sister Province dengan NT Australia akan banyak kerjasama dan kegiatan bersama ke depan,” ujar Doktor Zul.

Agenda berlanjut ke pertemuan dengan anggota Parlemen Australia. Pertemuan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama pendidikan dengan Chairman dan CEO Australian Skill Institute, Kathryn Stenson yang mewakili Pemerintah Australia.

Melalui kesepakatan kerjasama ini, pemerintah NT bersedia memberi akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia.

Kesepakatan ini akan direalisasikan dalam waktu dekat. Rencananya, mulai tanggal 8 Juli 2019, rombongan pertama ASN peserta kursus singkat akan berangkat ke Darwin. Biayanya ditanggung oleh pihak Northern Territory, Australia.

Gubernur menegaskan, kesempatan semacam ini akan membawa banyak manfaat bagi para ASN lingkup Pemprov NTB. Tidak hanya sebatas peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan.

Lebih jauh, pengalaman mengikuti program ke luar negeri dan berinteraksi dengan orang dari negara yang berbeda bisa memperluas jaringan para ASN tersebut.

Sebagai tokoh yang pernah menimba ilmu di berbagai kampus terkemuka di luar negeri, Doktor Zul merasakan betul bagaimana dampak yang dirasakan seseorang saat ia berinteraksi dengan orang-orang dari belahan dunia yang berbeda-beda.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur menegaskan, saat berada di luar negeri seseorang akan merasakan semangat nasionalisme yang lebih kuat ketimbang saat berada di negeri sendiri.

Itu adalah nilai tambah tersendiri, selain keuntungan berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, teman dan sahabat dari luar negeri.

Bagi Gubernur Zul, peningkatan kualitas ASN adalah hal mutlak untuk membentuk tatanan birokrasi yang profesional. Dengan demikian, birokrasi di NTB diharapkan  siap untuk menghadapi dinamika dunia yang setiap saat terus berubah dan melahirkan hal-hal baru.

Yang terpenting, dengan bertambahnya pengalaman, ilmu dan keterampilan, ASN juga semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat NTB.

“Mudah-mudahan ASN kita tambah semangat demi berkhidmat maksimal pada masyarakat NTB,” kata Doktor Zul.

AYA  (*)

Alasan memilih ikan pindang sebagai komoditas utamanya karena, cara pengolahannya yang sederhana dan perawatan yang relatif mudah, populer dan digemari masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  NTB sebagai salah satu sentra produksi ikan pindang di Indonesia, tahun 2016 produksi ikan pindang NTB mencapai 53.326 ton

Produksi ikan pindang sebesar itu merupakan potensi yang cukup besar untuk pengembangan industri ikan pindang. Ikan tidak dijual begitu saja, tapi sisi kualitasnya dapat lebih baik, sehingga meningkatkan nilai tambah

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan, pengembangan industri pindang sejalan dengan program unggulan yang saat ini digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yakni industrialisasi.

Hal itu disampaikan Wagub Hj Sitti Rohmi saat menyambuta acara Bussiness Matching Meeting (BMM), antara Produsen Ikan Pindang Sektor Pariwisata dan Industri Komersil oleh FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Regional Indonesia, bekerjasama dengan Pemprov NTB Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB,  di Hotel Lombok Plaza, Rabu (26/06)) 2019.

Agar pelatihan ini dapat dirasakan manfaatnya, harus ada transfer knowledge.

“Bagi yang sudah dilatih nanti bisa dibagi ilmunya, kepada kelompok lain yang belum mendapat kesempatan dilatih,” pesan Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi juga berharap, semoga program yang sudah dilaksanakan FAO bekerjasama dengan KKP dan Pemprov. NTB ini bisa terus dilanjutkan.

Sehingga tidak hanya sampai kepada kelompok yang dibantu saja, termasuk akan menyasar strategi marketing yang semakin baik.

“Mudahan bisa terus berkolaborasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Ir. Lalu Hamdi, menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk menginformasikan kepada konsumen potensial, seperti para pelaku pariwisata, perhotelan, retail modern dan lainnya untuk bisa memanfaatkan produk ini.

“Kami berharap kepada FAO, mudah-mudahan setelah ikan pindang ini dibantu meningkatkan kualitasnya, kami bisa dibantu juga untuk pengolahan garam, karena itu masih dipasarkan bahan bakunya keluar sebab belum bisa diolah disini, kita ingin tingkatkan kualitasnnya dan juga kemasannya yang higienis,” tambahnya.

Saat yang sama, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP RI yang saat itu diwakili Catur Wicaksono, mengatakan, proyek ini didanai oleh pemerintah Jepang, untuk memberikan kontribusi yang signifikan dan mata pencaharian bagi nelayan.

Catur mengungkapkan, salah satu alasan memilih ikan pindang sebagai komoditas utamanya karena, cara pengolahannya yang sederhana dan perawatan yang relatif mudah, populer dan digemari masyarakat, rasanya yang tidak asin dan memiliki asupan protein lebih banyak.

Dengan cara pengolahan pindang yang sudah dimodifikasi akan menghapus pandangan akan kurangnya kebersihan dan cara olah yang kurang baik selama ini.

“Kita telah melakukan pelatihan dan pengembangan prodak mulai Tahun 2018. Kedepan, kami harap dapat menghasilkan produk ikan pindang yang higienis dan diminati seluruh masyarakat,” ucapnya.

Terakhir, Catur Wicaksono mengucapkan terimakasih kepada FAO, KKP, Pemprov NTB, Dislutkan NTB atas dukungannya, kami harap dapat menghasilkan produk-produk bermutu untuk masyarakat.

Rr/HmsNTB

Gizi buruk tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan atau daerah yang terisolir, tapi juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan makanan dan minuman yang bergizi untuk anak

MATARAM.lombokjournal.com —  Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan adanya perbaikan status gizi pada balita di Indonesia, diantaranya proporsi status gizi sangat pendek dan pendek turun dari 37,2% (Riskesdas 2013) menjadi 30,8 persen.

Demikian juga proporsi status gizi buruk dan gizi kurang turun dari 19,6 persen (Riskesdas 2013) menjadi 17,7 persen. Meski demikian, WHO masih mengkategorikan Indonesia sebagai Negara darurat gizi buruk.

Sebab ambang batas toleransi stunting yang ditetapkan WHO adalah 20 persen dari jumlah keseluruhan balita.

Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk satu di antara propinsi dengan prevalensi gizi buruk yang tinggi setelah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara,  yaitu sebesar 29,5 persen.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, angka kasus gizi buruk tahun 2018 meningkat dibanding sebelumnya. Sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus gizi buruk ditemukan di 10 kabupaten/kota.

Berbanding terbalik dengan persoalan gizi buruk, NTB justru dikenal sebagai provinsi dengan tingkat pemberian ASI eklusif seindonesia, yaitu 87,35 persen.

Sementara untuk persentase bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD), NTB berada pada urutan ke 6 yaitu sebesar 87,43 persen.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat masuk dalam 10 besar provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.

Berdasarkan data di atas, maka terlihat bahwa gizi buruk tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan atau daerah yang terisolir, tapi juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan makanan dan minuman yang bergizi untuk anak.

Fakta pengetahuan masyarakat yang rendah terlihat dari banyaknya kasus gizi buruk akibat kesalahan orang tua memberi asupan makanan pada anak.

Di tengah kemajuan teknologi, arus informasi diterima masyarakat tanpa filter. Masyarakat juga setiap saat terpapar iklan yang belum teruji kebenarannya.

Jika tidak dibekali dengan pengetahuan yang tepat, maka masyarakat akan menjadi konsumen tanpa mengetahui baik buruk produk yang dikonsumsinya.

Ketua Harian YAICI Arif Hidayat mencontohkan, iklan susu kental manis sebagai salah satu iklan yang telah sekian abad menyesatkan persepsi masyarakat.

SKM yang sejak jaman kolonial hingga milenial, diiklankan sebagai minuman susu untuk bayi dan pertumbuhan anak, telah membentuk persepsi masyarakat bahwa SKM adalah susu bernutrisi.

SKM memiliki kandungan gula yang tinggi yaitu 20gram persekali saji/1 gelas dengan nilai protein 1 gram, lebih  rendah dari susu lainnya.

Padahal, peruntukan SKM hanyalah sebagai bahan tambahan makanan dan minuman atau topping. Karena itu, perlu pengawasan terhadap promosi dan penggunaan SKM oleh masyarakat, jelas Arif Hidayat.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengatur label dan iklan SKM melalui PerBPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, pada pasal pasal 54 dan 67 huruf W dan X. Pasal 54 memuat kewajiban produsen untuk mencantumkan tulisan pada label yang berbunyi:

Perhatikan!

Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu

Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan

Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi.

Sementara pasal 67 butir W memuat larangan berupa pernyataan/visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi.

Butir X memuat larangan  pernyataan/visualisasi yang semata-mata menampilkan anak di bawah usia 5 (lima) tahun pada susu kental dan analognya.

Enam bulan sejak peraturan BPOM tersebut dikeluarkan, mulai terlihat perubahan yang dilakukan oleh produsen, menyangkut label maupun iklan dan promosi. Penyebutan kata susu serta visualisasi susu di dalam gelas yang sebelumnya menempati porsi terbesar pada label SKM, sekarang mulai berganti dengan gambar makanan.

Kami mengapresiasi BPOM yang telah tegas mengeluarkan aturan, juga apresiasi terhadap produsen yang dalam waktu singkat menyesuaikan label dan pesan yang disampaikan dalam iklannya, bahwa SKM bukanlah susu, jelas Arif.

Dra. Chairunnisa, M.Kes Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah mengatakan perlu ada pengawalan terhadap kesehatan generasi penerus bangsa.

“Tanggung jawab kesehatan masyarakat memang ada di tangan pemerintah. Namun pekerjaan rumah ini akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan oleh seluruh elemen yang ada termasuk keluarga sebagai elemen terkecil dalam sebuah Negara,” jelas Chairunnisa.

Karenanya, Yayasan Abhiparaya Insan Cendikia Indonesia (YAICI), bersama Pengurus Pusat Aisyiyah menjalin kerjasama melaksanakan edukasi bijak mengkonsumsi susu kental manis di sejumlah kota di Indonesia.

Edukasi diadakan dalam bentuk talkshow dan kreasi makanan sehat bergizi. Di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kegiatan edukasi diadakan pada 26 Juni 2019, dihadiri 200 kader.

AYA (*)

Indikator keberhasilan seluruh program yang ada adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pada saat bersamaan angka kemiskinan menurun

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi NTB menggenjot proses revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) demi mewujudkan masyarakat NTB yang sehat.

Salah satu misi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, adalah revitalisasi Posyandu sebagai wujud nyata mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bahkan, seluruh Posyandu yang ada di setiap desa akan dilakukan revitalisasi.

“Salah satu pola yang menjadi instrumen untuk mewujudkan NTB sehat itu adalah melalui revitalisasi Posyandu,” tegas Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda)  NTB,  Ir. H. Iswandi, M. Si saat memimpin Apel Pagi dengan Jajaran Dinas Kesehatan, Rabu (26/06) 2019.

Menurutnya, Revitalisasi Posyandu, harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak, terutama jajaran Dinas Kesehatan.

Posyandu lanjutnya, tidak lagi sekedar untuk pelayanan balita. Atau hanya sekedar untuk memonitoring kesehatan balita. N

Namun, Posyandu akan bertransformasi menjadi pusat yang akan melayani seluruh kesehatan keluarga, yang tujuan akhirnya adalah ketahanan keluarga.

“Posyandu menjadi basis untuk membangun ketahanan keluarga. Posyandu akan melahirkan kekuarga yang sehat, sejahtera dan berketahanan” jelasnya.

Karena itu, Sekda meminta Dinas Kesehatan untuk membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, terutama dinas atau badan terkait. Ia juga mengingatkan agar jajaran dinas kesehatan tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi pada satu dimensi saja.

Namun harus dikaitakan dan diintegrasikan dengan program kerja lain. Sebab, indikator keberhasilan seluruh program yang ada adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pada saat bersamaan angka kemiskinan menurun.

“Orientasi kita berada di pemerintahan, tujuannya adalah kesejahteraan. Kita harus memperhatikan bahwa semua yang kita kerjakan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat,” jelas Iswandi.

Ia didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin, S. Sos, MM. Kepala Biro Pemerintahan,  Irnadi Kusuma, S. STP, ME., Kasat PolPP.

Semua pihak diminta meningkatkan komitmen dalam proses revitalisasi Posyandu. Sehingga, masyarakat NTB yang sehat, cerdas dan sejahtera betul-betul terwujud dengan baik.

AYA/Hms NTB

Di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram masih berkisar antara Rp120 ribu hingga Rp125 ribu per kilogramnya

MATARAM.lombokjornal.com — Tingginya harga daging sapi lokal di pasar tradisional itu, telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 96 tahun 2018 yang mengamanatkan harga eceran tertinggi (HET) daging sapi lokal per kilogram sebesar Rp105 ribu.

Meski demikian, Dinas Perdagangan Provinsi NTB menekan harga daging sapi lokal dengan mendatangkan daging beku impor yang harganya juga diatur dalam Kemendag yang HET-nya sebesar Rp80 ribu per kilogram.

‘’Penjualan daging sapi beku impor merupakan upaya penetrasi pemerintah untuk memberikan opsi kepada masyarakat bahwa sudah ada pilihan dengan harga terjangkau dan berkualitas. Selain itu, juga dijamin kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),’’ kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani, di kantor Gubernur NTB, Selasa (25/06) 2019.

Selly mengatakan, masih tingginya harga daging sapi lokal di pasaran disebabkan karena ketersediaan daging sapi lokal NTB yang sangat terbatas. Sementara permintaan konsumen terus meningkat terutama selama bulan Puasa, Idul Fitri dan juga di musim haji tahun ini.

‘’Jika memang kita swasembada pangan tentu daging sapi lokal harganya tidak di atas HET. Jagal di Kota Mataram juga mengeluhkan hal ini dan mereka bertanya mana sapi lokalnya buk,” kata Selly.

AYA

Agenda lawatan ke Northern Territory itu dimanfaatkan pula untuk meminta dukungan agar pemerintah setempat bisa memberikan edukasi dan pelatihan menghadapi bencana

lombokjournal.com —

DARWIN  ;  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Senin (24/06) 2019, memenuhi undangan Pemerintah Northern Territory (NT), Australia. Kunjungan ini guna melihat kesiapan pemerintah setempat dalam menghadapi berbagai bencana.

Gubernur diagendakan akan berada di Australia hingga Jumat, 28 Juni 2019 mendatang.

Di hari pertama kunjungannya, Gubernur berkunjung dan menggelar pertemuan di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin.

Doktor Zul pun menerangkan makna kunjungannya kali ini. Menurutnya Northern Territory merupakan salah satu daerah yang menjadi tetangga terdekat kita. Penerbangan Lombok-Darwin hanya memakan waktu sekitar satu setengah jam saja.

Menurut Doktor Zul, agenda kunjungan ini memiliki makna penting sebagai sebuah proses pembelajaran mengenai kebijakan mitigasi bencana.

Sebagai daerah yang rawan gempa, NTB membutuhkan kebijakan mitigasi bencana yang andal. Berkunjung ke Northern Territory, menurut Doktor Zul, telah memberikan gambaran mengenai berbagai pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana.

“Mereka sadar kawasan ASEAN sangat rawan bencana. Karenanya Australia menempatkan badan bencananya di Darwin yang sangat dekat dengan negara-negara ASEAN sebagai bentuk persiapan mereka kalau ada bencana di Australia dan negara-negara tetangganya,” ujar Gubernur.

Di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, Gubernur mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan penanganan bencana benar-benar telah dipersiapkan.

Berbagai kebutuhan warga di saat bencana, telah dipersiapkan. Nantinya, pasokan kebutuhan ini siap didistribusikan jika sewaktu-waktu bencana datang.

Gubernur juga melihat sendiri bagaimana makanan-makanan siap konsumsi telah disiapkan untuk tim dan warga dalam kondisi darurat bencana.

Tidak hanya makanan, berbagai kebutuhan lain seperti tenda berbagai ukuran, obat-obatan, selimut dan kebutuhan lainnya sudah tersedia. Bahkan, kebutuhan seperti boneka untuk anak-anak kecil di daerah bencana juga sudah ada.

“Lengkap banget dan sudah ready dari sekarang. Jadi kalau ada bencana mereka sudah sangat siap,” tegas Gubernur.

Bagi Gubernur, kesiapan semacam ini tentu menjadi hal yang harus diadaptasi di daerah NTB yang juga merupakan daerah rawan bencana.

Karenanya, agenda lawatan ke Northern Territory itu dimanfaatkan pula untuk meminta dukungan agar pemerintah setempat bisa memberikan edukasi dan pelatihan menghadapi bencana.

“Mereka akan dengan senang hati untuk melatih orang-orang kita di Darwin untuk sigap dan siaga bencana. Atau melatih orang-orang kita dalam jumlah lebih banyak di NTB,” pungkasnya.

Selain mengunjungi National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini juga menggelar kunjungan kehormatan ke Konsulat Jenderal RI di Darwin, Dicky D. Soerjanatamihardja.

Lalu, berlanjut dengan agenda kunjungan serta pertemuan dengan jajaran civitas academica Charles Darwin University.

“Konjen Indonesia akan membantu untuk membuka akses pendidikan dan training di NT. Juga memberikan pelatihan agar anak-anak muda NTB bisa bekerja di NT,” sebutnya. Sementara, dari kunjungannya ke Charles Darwin University, Doktor Zul juga mengabarkan bahwa perguruan tinggi terkemuka itu membuka kesempatan bekerjasama dengan NTB. “Mereka memperlihatkan apa-apa saja yang mereka bisa lakukan untuk NTB,” tandasnya.

AYA/Hms NTB

Positif Jalur Independen, Relawan Makmur Said sudah kumpulkan ribuan  KTP

lombokjournal.com —

MATARAAM.;  Relawan Makmur Said secara sukarela mengumpulkan KTP.  Ini syarat maju lewat jalur independen.

Dukungan itu mengalir sejak kepastian mantan Sekda Kota Mataram, H Lalu Makmur Said maju di Pilkada Kota Mataram 2020 kian jelas.

Menariknya, di antara dukungan itu banyak dari kalangan muda.

Seperti dijelaskan Juru Bicara Tim Pemenangan Makmur Said, Husni Fahri,  sejak beberapa pekan terakhir berjalan hingga saat ini tim relawan Makmur Said sudah mengumpulkan ribuan KTP dari enam kecamatan di Kota Mataram.

“Hari ini, sudah terkumpul 6.800 KTP lebih. Baik yang diserahkan ke relawan maupun yang datang dari masyarakat sendiri ke Rumah Pemenangan Makmur Said. Tentu ini diatas ekspektasi kami karena baru beberapa pekan berjalan, ternyata animo dukungan cukup besar untuk Pak Makmur Said,” kata Husni, Senin Sore ( 24/06)

Husni menjelaskan, tim relawan Makmur Said yang didominasi kalangan milenial juga mendapat apresiasi dari milenial. Mereka ikut memberikan KTP.

“Jadi KTP yang masuk akan didata, kemudian kita lakukan cross check atau verifikasi langsung ke alamat tertera. Sehingga kita dapat dukungannya riil by name by address,” kata Husni.

Menurutnya, cross check atau verifikasi langsung itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya KTP ganda, atau muncul sanggahan di kemudian hari tentang dukungan untuk jalur Independen.

Hal ini juga akan terus dilakukan untuk KTP lainnya yang menyusul masuk ke Rumah Pemenangan Makmur Said.

“Kita harus pastikan bahwa KTP yang terkumpul memang bentuk dukungan. Atas kesadaran pemilik KTP sendiri atau kesadaran pemilihnya, dengan pernyataan yang tertulis,” katanya.

Seperti diketahui untuk maju dalam Pilkada Kota Mataram, maka calon Independen setidaknya harus bisa mengumpulkan sekitar 24 ribu KTP dukungan.

Husni menegaskan, hal itu akan dilakukan tim pemenangan Makmur Said. Bahkan tim menargetkan bisa mengumpulkan lebih dari 30 ribu – 35 ribu KTP Dukungan, hingga menjelang pendaftaran ke KPUD Kota Mataram, September 2019 mendatang.

KTP Dukungan yang terkumpul tersebut juga ditargetkan tersebar di sejumlah wilayah di Kota Mataram dengan merata.

“Ya melihat trend dan animo saat ini, kami optimistis target bisa tercapai dan pak Makmur Said bisa maju sebagai Calon Walikota dari jalur independen,” tegasnya.

Menakar Animo Partisipasi Pemilu

Husni menekankan, langkah mengumpulkan KTP Dukungan untuk Makmur Said saat ini bukan semata mengejar persyaratan maju sebagai calon Independen, tapi sekaligus untuk menakar animo dan kepedulian masyarakat warga Kota Mataram terhadap pesta demokrasi Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang.

“Jadi selain turun mengumpulkan KTP dukungan, relawan kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada Kota Mataram, sehingga ada kesadaran politik masyarakat untuk mau berpartisipasi menggunakan hak pilih mereka kelak,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini merujuk pada Pilkada Kota Mataram lima tahun lalu, dimana partisipasi pemilih tergolong masih rendah dibanding jumlah wajib pilih yang ada di Kota ini.

Ia mengimbau agar generasi muda Kota Mataram tak acuh pada politik, apalagi dalam gelaran pesta demokrasi yang menentukan arah pembangunan Kota Mataram ini lima tahun ke depan.

“Sebab, satu suara akan sangat menentukan bagaimana Kota Mataram ke depan,” katanya.

Masyarakat yang ingin berpasrtisipasi memberikan dukungan kepada H Lalu Makmur Said sebagai calon Walikota Mataram melalui jalur independen, bisa datang langsung ke Balai  Pemenangan atau MIM (Mataram ingin Makmur ) Center  di Jalan Ade Irma Suryani No. 82 ( Depan Masjid Al Falah )  Monjok -Mataram.

H Lalu Makmur Said MM merupakan mantan Sekda Kota Mataram periode 2006 hingga 2016. Birokrat yang sudah puluhan tahun mengabdi di Pemkot Mataram ini mengerti benar bagaimana membawa Kota Mataram ke arah yang lebih baik lima tahun ke depan.

Nama Makmur Said juga masih membekas dan dikenang masyarakat Kota Mataram, termasuk juga para ASN lingkup Pemkot Mataram.

Dengan bekal tersebut, maju di Pilkada Kota Mataram 2020 melalui jalur independen nampaknya bukan hal yang terlampau sulit bagi bapak murah senyum ini.

Me