inflasi Kota Mataram sebesar 0,63 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,16 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Bulan Juni 2019, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,54 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 135,57 pada bulan Mei 2019, menjadi 136,30 pada bulan Juni 2019.

Badan pusat statistik (BPS) NTB merilis, Angka inflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,55 persen.

“Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,63 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,16 persen,” ungkap Kepala Bidang Statistik Distribusi, Lalu Putradi Senin (01/07) 2019.

ia menyatakan, Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Juni 2019 sebesar 0,54 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,94 persen;

Kelompok Sandang sebesar 0,62 persen; Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,59 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,32 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,26 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,25 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,00 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Juni 2019 sebesar 1,72 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Juni 2018 sebesar 1,51 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Juni 2019 sebesar 3,39 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Juni 2018 sebesar 3,02 persen,” pungkasnya.

AYA

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Mei 2019 mengalami kenaikan  sebesar 0,02 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2019

MATARAM.lombokjournal.com  — Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan Mei 2019 mengalami penurunan dibandingkan bulan April 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis TPK bulan Mei 2019  hanya sebesar 33,34 persen, sedangkan TPK hotel bintang bulan April 2019 mencapai sebesar 39,43 persen.

“Ini berarti mengalami penurunan sebesar  6,09 poin. Jika dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan Mei  2018 sebesar 54,06 persen,  berarti mengalami penurunan  sebesar 20,72 poin,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS NTB, Lalu Putradi, Senin (01/07) 2019.

Ia menyatakan,  jika Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Mei 2019 tercatat 2,42 hari. Ini mengalami kenaikan  sebesar 0,02 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2019 sebesar 2,40 hari.

“Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Mei 2019 tercatat 42.100 orang, yang terdiri dari 31.032 orang tamu dalam negeri (73,71 persen) dan 11.068 orang tamu luar negeri  (26,29 persen),” paparnya.

TPK Hotel Non Bintang bulan Mei 2019 sebesar 21,57 persen, mengalami penurunan sebesar  1,67 poin dibanding bulan April 2019 dengan TPK sebesar 23,24 persen.

Jika  dibandingkan dengan bulan Mei 2018 mengalami penurunan sebesar 7,60  poin dari 29,17 persen.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Mei 2019 sebesar 1,87 hari, mengalami kenaikan 0,27 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2019 sebesar 1,60  hari.

“Jumlah wisatawan asing yang datang melalui direct flight di Bandara Internasional Lombok bulan Mei 2019 sebanyak 2.841 orang. Terbanyak dari Malaysia 724 orang dan China 366 orang,” pungkasnya.

AYA

SLRT adalah sebuah aplikasi dalam teknologi digital yang dibuat untuk membantu menyajikan data dan informasi yang valid tentang  berbagai kebutuhan masyarakat miskin

MATARAM.lombokjournal.com  — Program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diluncurkan ke masyarakat, khususnya desa, harus dapat dipantau progress dan efektivitas pelaksanaannya .

“Program-program tersebut, harus dapat dipantau progress dan efektivitas pelaksanaannya, melalui suatu  Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), “ ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB, Weda Magma Ardi , pada pembukaan rapat evaluasi SLRT di Mataram Senin (01/07) 2019.

Menurutnya, ada banyak program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), JKN/KIS dan BPJS. Ada juga bantuan beras untuk keluarga prasejahtera (Rastra), beras miskin (Raskin),  beasiswa pendidikan untuk siswa miskin.

Selain itu ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga pada bantuan modal usaha untuk UMKN, KUR, KUBE, Alokasi Dana Desa dan dana Desa serta program jaminan sosial dan pemberdayaan lainnya.

Weda Magma Ardi menjelaskan, SLRT adalah sebuah aplikasi dalam teknologi digital yang dibuat untuk membantu menyajikan data dan informasi yang valid tentang  berbagai kebutuhan masyarakat miskin.

Juga untuk memantau  keluhan dan progres penanganannya, sehingga program-program tersebut efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kini terus mendorong Kabupaten/kota se-NTB untuk menerapkan  SLRT. Di antaranya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Sistem atau aplikasi itu, kata Ardi, mampu membantu mengintergritasikan data masyarakat miskin sebagai keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), dengan program jaminan sosial seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Serta  penerima bantuan Beras Miskin (Raskin).

Kepala Bidang Pembangunan Sosial Bappeda NTB, Lalu Hasbul Wadi menambahkan,  penerapan SLRT di NTB memang belum merata di seluruh Kabupaten/Kota.  Sebab sejumlah keterbatasan yang masih menjadi kendala.

Antara lain SDM dan keterbatasan fiskal  di masing-masing daerah, menyebabkan APBD-nya lebih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak.

Sehingga subsidi dan intervensi pendanaan dari Pemerintah pusat maupun Provinsi masih sangat dibutuhkan, terang Hasbul Wadi.

Karenanya, sejak akhir tahun 2016, Pemerintah Provinsi NTB  telah meluncurkan dukungan dana hibah sebesar 2.950 Milyar. Serta telah membentuk sekretariat SLRT dan tim fasilitator di setiap desa desa guna mempermudah verifikasi data kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan misi NTB Sejahtera dan Mandiri melalui program pengentasan kemiskinan dari Desa.

Di dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023, telah ditetapkan sejumlah program  berbasis pemberdayaan ekonomi pedesaan, melalui perangkat daerah terkait sebagai pembina atau fasilitator.

Di iantaranya adalah program unggulan pengembangan usaha ekonomi produktif desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Mandiri. Difasilitasi dan dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan desa dan catatan sipil Provinsi NTB.

Melalui Badan Usaha Desa itu, berbagai potensi ekonomi produktif desa, diharapkan dapat digarap secara maksimal. Sehingga dapat memberika nilai tambah ekonomi dalam menopang kesejahtraan masyarakat.

Misalnya Bumdes Pringgasela yang kini  menangani pemasaran dan prouksi usaha kerajinan tenun rakyat yang banyak diminati para tamu, baik domistik maupun mancanegara.

Demikian juga disektor pariwisata, NTB yang telah ditetapkan sebagai destinasi unggulan nasional, dan telah dikenal sebagai the best halal  tourism dunia.

Selain mengoptimalkan pengelolaan 10 destinasi dan obyek- obyek yang sudah cukup dikenal selama ini, seperti pantai kuta di KEK Mandalika, Suranadi -Narmada, kawasan tiga gili, senggigi, pulau moyo di Sumbawa dan obyek-obyek lainnya.

Kini dan ke depan Pemda NTB dengan melibatkan stakeholder terkait lainnya, juga terus melebarkan sayap, dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata  pada  99 Desa wisata di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB.

Dengan mengefektifkan pelaksanaan berbagai program unggulan berbasis pedesaan tersebut, diharapkan secara bertahap upaya pemerintah Provinsi NTB untuk mengikis kemiskinan dari desa akan dapat di W

AYA/Hms NTB

lombokjournal.com —

SEMBALUN,LOMBOK TIMUR  ;  Komunitas motor Lombok Custom Bike Community (L-CUBICO) selalu aktif di bidang sosial,lingkungan dan kemasyarakatan.

Kali ini, beberapa perwakilan rider dari L-CUBICO datang ke Sembalun, Lombok Timur untuk mensupport kegiatan sesama komunitas motor yaitu event club motor Babi Liar dalam rangka memepringati hari jadinya yang ke 7 dengan tema “BOB N ROLL FOR TRAUMA HEALING”.

Kegiatan yang digagas club motor custom Babi Liar Lombok, diisi dengan sejumlah kegiatan sosial, trauma healing bagi anak-anak korban gempa bumi.

Selain itu, juga diserahan buku-buku bacaan ke Rumah Baca Sembalun dan juga untuk mendukung promosi pariwisata di NTB, khususnya destinasi Sembalun, Lombok Timur seperti yang disampaikan presiden Babi Liar Suro Wildhogs.

Komunitas adalah wadah untuk berekspresi yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang tapi memiliki kebutuhan,kepentingan,satu tujuan serta saling peduli satu sama lain.

Ketua L-CUBICO, Mohammad Asyadi atau yang akrab disapa Yadi mengatakan komunitas motor mereka akan selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat positif,yang berkaaitan dengan sosial,lingkungan dan masyarakat.

AYA (*)

Amelia menuturkan, dalam proses yang panjang sampai kemudian hari ini harus menghadapi operasi jantung, semua biaya berobat saya ditanggung oleh BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS    ;   Sejak dimulai pada 1 Januari 2014, Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan telah banyak memberikan manfaatnya kepada peserta JKN-KIS di seluruh wilayah Indonesia.

Mulai dari ujung barat sampai ujung timur, utara ke selatan. Amelia Lubis (44) juga termasuk salah satu rakyat Indonesia yang merasakan manfaat program pemerintah ini.

“Program JKN-KIS ini sangat membantu masyarakat termasuk saya yang telah merasakan manfaatnya. Sakit tidak perlu pusing biaya, iurannya digunakan bersama-sama,” ungkap Amelia dengan senyum mengembang di wajahnya.

Amelia yang telah terdaftar sejak Oktober 2016 ini mengaku tidak lama setelah mendaftar, manfaatnya langsung dirasakannya.

“Saya dirawat inap di Rumah Sakit selang beberapa bulan saja karena terserang penyakit. Bersyukur sekali sudah mendaftar. Menurut dokter saya harus segera dioperasi jantung. Jujur bagi saya, kabar ini sangat mengagetkan buat saya dan keluarga,” kata Amelia.

Amelia menyadari,  penghasilan suaminya yang sehari-hari berjualan ikan keliling tidak mencukupi untuk membiayai oeprasi jantung yang diketahui secara umum berbiaya sangat tinggi.

“Kalau ini hanya menjadi beban kami kami tidak akan mampu. Syukurlah dengan Program JKN-KIS beban orang-orang seperti kami ini menjadi beban yang ditanggung bersama,” ujarnya, kali ini dengan nuansa ekspresi haru.

Amelia mengakui cukup sering mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatannya.

“Dalam proses yang panjang sampai kemudian hari ini harus menghadapi operasi jantung, semua biaya berobat saya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pelayanan juga baik. Saya belum pernah mengalami kondisi sulit dalam berobat,” ujar Amelia sambil memperlihatkan KIS miliknya.

Dirinya menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan seluruh pembayar iuran JKN-KIS.

”Semoga manfaat program ini terus dirasakan sampai anak cucu kita, dengan perbaikan terus menerus agar semakin baik lagi,” harapnya.

hf/am/Jamkesnews

Narasumber : Amelia Lubis

Masyarakat Indonesia agar segera mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, baik yang menjadi pekerja maupun yang wirausaha

lombokjournal.com —

Jamkesnews –  Gleries Chyndi Mardiani (25), wanita muda ini merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kategori Pekerja Penerima Penerima Upah (PPU).

Geis kerap menghabiskan waktunya untuk bergulat dengan rutinitas pekerjaan. Dengan berbagai kesibukannya, ia tetap berupaya menjaga kesehatan agar produktivitas dan ritme kerjanya terjaga.

ia juga menilai, jika memiliki perlindungan jaminan kesehatan adalah sebuah persiapan menghadapi sakit yang tak terduga kapan datangnya. Baginya, menjadi peserta Program JKN-KIS pun adalah prioritas yang harus diperhatikan setiap orang.

“Ketidakpastian biaya kesehatan terkadang menjadi alasan orang tidak mau berobat dengan telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, saya menjadi lebih tenang,” kata Geis, Kamis (27/06).

Geis juga mengatakan bahwa apabila penyakit sudah datang menyerang, pasti yang dikhawatirkan akan memerlukan biaya besar, apalagi bagi beberapa orang yang belum punya penghasilan tetap.

Mereka biasanya akan merasa rugi apabila tabungannya digunakan untuk berobat. Hal ini bisa berakibat ke pekerjaan, konsentrasi, pendapatan atau tabungan serta hal lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi setiap orang mempunyai jaminan kesehatan agar saat sakit tidak direpotkan dengan memikirkan biaya.

“Saya tidak khawatir lagi karena JKN-KIS telah menjamin pelayanan kesehatan dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), rawat jalan bahkan sampai rawat inap di rumah sakit,” tutur Geis.

Geis pun berpesan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar segera mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, baik yang menjadi pekerja maupun yang wirausaha.

Tidak hanya itu, karena iurannya tidak memberatkan, ia juga berharap agar masyarakat bisa kian menyadari partisipasinya untuk membayar iuran tepat waktu.

JS/kh/JAMKESNEWS.

Narasumber : Gleries Chyndi Mardiani (25)

Manfaat INSIDEN bagi BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja sendiri memberikan penjaminan menjadi lebih tepat dan akurat

lombokjournal.com

Jakarta  – BPJS Kesehatan bersama PT Jasa Raharja (Persero) mengembangkan Integrated System For Traffic Accidents (INSIDEN), sejenis sistem integrasi kecelakaan kerja.

Hal tersebut merupakan upaya  BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya pada layanan di fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Dengan demikian,  proses koordinasi manfaat kini menjadi lebih mudah, cepat, tepat dan akurat dalam rangka perwujudan percepatan reformasi birokrasi penjaminan terhadap korban Kecelakaan Lalu Lintas (KLL).

Pada prinsipnya, INSIDEN merupakan sinergi aplikasi antara BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja (Persero) yang dibangun secara web based (berbasis web).

Dengan sistem ini, akan dapat diakses dengan mudah oleh FKRTL yang memiliki koneksi jaringan internet.

BPJS Kesehatan mensosialisasikan INSIDEN kepada PIC Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang sejak Juni.

Aplikasi ini juga bermanfaat dalam pengurangan dampak kecacatan dan kematian terhadap korban kecelakaan lalu lintas, pelayanan kesehatan yang tidak boleh ditunda akibat adanya kendala biaya atau penjaminan terhadap korban.

Sesuai dengan amanah Undang – Undang, penjaminan korban KLL di Indonesia dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) sebagai penjamin pertama dan BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua.

Keunggulan INSIDEN antara lain pengiriman data korban kecelakaan dari rumah sakit beserta informasi mengenai tempat, tanggal dan kronologis kejadian kecelakaan secara real-time ke PT Jasa Raharja (Persero).

Data akan diterima oleh PT Jasa Raharja (Persero) untuk direspon sesuai tahapan penjaminan, Kesimpulan akhir ditampilkan secara transparan dan akuntabel, setelah kunjungan lapangan dan administrasi lengkap, BPJS Kesehatan menindaklanjuti kesimpulan akhir PT Jasa Raharja (Persero) yang diberikan secara elektronik, sehingga memangkas proses koordinasi manfaat menjadi lebih singkat,

Fitur tambahan seperti riwayat SEP KLL untuk kasus kontrol dan informasi detail transaksi PT Jasa Raharja (Persero) untuk mencegah dobel pembayaran.

Selain itu, manfaat INSIDEN bagi BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja sendiri memberikan penjaminan menjadi lebih tepat dan akurat karena memilki beberapa informasi yang memudahkan proses verifikasi di kedua belah pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rr

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-51 yang jatuh pada 15 Juli 2019 mendatang

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan akan mengapresiasi fasilitas kesehatan yang dinilai optimal dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

Penghargaan yang  akan diberikan bulan Agustus 2019 itu, merupakan apresiasi kepada sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terbaik.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, mengungkapkan, di tingkat FKTP penghargaan akan diberikan kepada masing-masing satu FKTP terbaik dari lima kategori, yaitu kategori Puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri, dokter gigi, dan apotek Program Rujuk Balik (PRB).

Sementara di tingkat FKRTL, penghargaan akan diberikan kepada tiga rumah sakit dari masing-masing kelas rumah sakit, yakni rumah sakit kelas A, B, C, dan D.

Saat ini masih proses penyaringan secara bertahap. Semua FKTP dan rumah sakit yang lolos seleksi awal tersebut nantinya harus melalui berbagai tahapan seleksi lanjutan yang cukup ketat.

“Di tingkat FKTP, kita libatkan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) untuk menjadi tim penilai. Sedangkan untuk rumah sakit, kita ajak Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) untuk ikut menilai. Kita juga lakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat langsung kondisi riilnya,” kata Iqbal, Senin (24/06) 2019.

Iqbal mengatakan, salah satu kriteria penilaian bagi FKTP adalah kepatuhan FKTP terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan harus mencapai skor 100.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memberikan apresiasi kepada sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terbaik.

Aspeknya meliputi kepatuhan terhadap pemenuhan Surat Izin Praktik (SIP) dokter, bidan, dan dokter gigi yang berlaku, ketentuan pembayaran klaim non kapitasi, ketentuan pengelolaan Program Rujuk Balik (PRB) dengan jumlah 65 persen peserta PRB aktif.

Kemudian pemenuhan kredensialing atau rekredensialing dengan nilai >70, pemenuhan area of improvement untuk mencapai nilai KESSAN ≥85, dan pelaksanaan ketentuan mekanisme Kapitasi Berbasis Kompetensi (KBK) dengan 2 indikator yang berhasil tercapai.

FKTP tersebut juga harus memperoleh nilai KBK 100 persen.

“Kita juga lihat prestasinya, utilasi review-nya bagaimana, sudah terakreditasi belum, atau apakah ada nilai plus lainnya yang bisa menjadi pertimbangan,” kata Iqbal.

DIperhatikan juga, apakah FKTP tersebut punya inovasi yang berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan sehingga bisa dijadikan contoh bagi FKTP lainnya, misalnya inovasi dari segi sistem antrean, pemanfaatan teknologi, atau penataan ruang layanan peserta.

Bagi rumah sakit, beberapa hal yang menjadi indikator penilaian antara lain kesesuaian rumah sakit dalam memenuhi komitmen PKS, tingkat kepuasan peserta yang mendapat pelayanan, pelayanan kepesertaan (customer service), kecepatan respon terhadap keluhan, serta inovasi yang dikembangkan rumah sakit dalam memberikan kemudahan bagi peserta JKN-KIS.

Selain itu, upaya perbaikan rumah sakit untuk mengurangi keluhan dan meningkatkan kepuasan peserta JKN-KIS juga menjadi poin tambah tersendiri dalam penilaian.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-51 yang jatuh pada 15 Juli 2019 mendatang.

Ia berharap, penghargaan ini dapat memacu fasilitas kesehatan di Indonesia untuk semakin giat memberikan layanan yang berkualitas kepada peserta JKN-KIS dan mengembangkan beragam inovasi mengikuti teknologi terkini.

“Bicara soal inovasi, berbagai layanan digital yang tumbuh di era JKN-KIS akan membawa revolusi besar dalam tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal tersebut harus mulai diadaptasi oleh peserta, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan hingga seluruh pemangku kepentingan,” tandas Iqbal.

Rr

Lombokjournal.com –

B I M A ;  Penyelenggaraan kegiatan peringatan Harganas ke XXVI dilangsungkan di bukan kebetulan.

Menurut Gubernur  Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir dalam penyelenggaraan acara tersebut, kita harus banyak belajar dari Bima karena masyarakat Bima memaknai rasa kekeluargaan yang luar biasa.

Gubernur Zul hadir didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc dalam acara tersebut

“Walaupun bukan saudara sekandung tapi berasal dari tanah yang sama, akan diakui menjadi keluarga besar Bima,” kata gubernur.

Puncak Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2019 Tingkat Provinsi NTB, yang berlangsung di Kabupaten Bima berlangsung sukses..

“Mudah-mudahan kebersamaan yang diretas di Bima mampu kita tularkan bukan hanya untuk masyarakat Bima tapi bisa melebar ke Dompu, Sumbawa dan Lombok, bahkan semangat kekerabatan bisa menjadi kontribusi sosial untuk menghadirkan NTB Gemilang,” kata Gubernur Zul yang mengaku mengagumi  kuatnya kekerabatan masyarakat Bima.

Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bima, seluruh masyarakat serta unsur Forkopimda yang telah menyukseskan acara tersebut.

Rr/Hms NTB

lombokjournal.com –

lombokjournal.com –B I M A   ;  Ketua Panitia Harganas ke XXVI, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc, mengapresiasi  serta mengucap terima kasih kepada Kabupaten Bima dan masyarakat Kota Bima, karena bersedia menjadi tuan rumah terselenggaranya acara ini.Tahun ini peringatan Harganas ke XXVI mengambil tema “Keluarga Nasional Momentum Bersama Meraih NTB Gemilang.”,

Hj Niken yang juga Ketua TP PKK NTB melaporkan beberapa kegiatan yang dilangsungkan dalam peringatan Harganas ke XXVI.

Kegiatsn yang telah berlangsung, seperti sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan atas kerjasama 10 kabupaten/kota, pemilihan Duta Genre, Seminar Gerakan Pengasuhan Ayah, Seminar Kewirausahaan, Seminar Kependudukan, Lomba Foto dan Vlog Keluarga bagi masyarakat NTB.

Selainn itu juga berlangsung  berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti donor darah, pelayanan kesehatan dan bedah rumah.

“Ini adalah salah satu upaya yang sangat baik untuk menyatukan keluarga dan menebar aura kebahagian bagi yang melihatnya,” kata Hj Niken.

Rr.