Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,509 pada September 2018 menjadi 0,451 pada Maret 2019

MATARAM.lombokjournal.com – Persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2018 – Maret 2019, mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin.

Pada bulan Maret 2019 tercatat sebesar 735,96 ribu orang (14,56 persen), sedang pada September 2018, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 735,62 ribu orang (14,63 persen).

Badan pusat statistik (BPS) NTB merilis Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat itu, Senin  (15/07) 2019.

“Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2018 – Maret 2019 yaitu sebesar 0,07 persen poin,” ujar Kepala Bidan Statistik Sosial BS NTB Arrief, Chandra Setiawan.

Arrief menyatakan, bullan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 384,65 ribu orang atau 15,74 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 351,31 ribu orang atau 13,45 persen.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

“Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,17 persen untuk perkotaan dan 74,91 persen untuk perdesaan,” ujarnya.

Pada periode September 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dari dari 2,380 pada September 2018 menjadi 2,327 pada Maret 2019.

Dijelaskan, Ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,551 pada September 2018 menjadi 0,478 pada Maret 2019.

“Ini berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin mengecil,” jelasnya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan mengalami peningkatan sedangkan di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,346 pada September 2018 menjadi 2,500 pada Maret 2019.

Untuk pedesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,411 pada September 2018 menjadi 2,166 pada Maret 2019.

BACA JUGA ; Masyarakat NTB Mampu Bertahan Pascasgempa

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,509 pada September 2018 menjadi 0,451 pada Maret 2019.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,589 pada September 2018 menjadi 0,504 pada Maret 2019.

AYA

Presiden Jokowi menyatakan,  pemerintah akan memberikan prioritas untuk lima destinasi  wisata dari 10 destinasi “Bali Baru”, yaitu Mandalika, Danau Toba, Taman Bunaken Manado, Labuan Bajo dan Candi Borobudur

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, hadir dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf  Kalla DI Jakarta, Senin (15/07) 2019.

Dalam ratas tersebut, Presiden Joko Widodo mengundang lima gubernur, salah satunya Gubernur NTB. Empat gubernur lainnya, masing-masing  Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam ratas hari Senin, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan memberikan prioritas untuk lima destinasi  wisata dari 10 destinasi “Bali Baru”, yaitu Mandalika, Danau Toba, Taman Bunaken Manado, Labuan Bajo dan Candi Borobudur.

Presiden mengatakan, sudah kunjungi beberapa daerah dan lihat langsung kemajuan pengembangan sejumlah destinasi wisata.

“Pertama saya pergi ke Mandalika, lantas Toba, Manado, dan Labuan Bajo. Saya ndak ke Borobudur karena sudah pernah bolak-balik ke sana, sudah tahu masalahnya,” ungkap Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas di Kantor Presiden, Senin (15/07) 2019.

Berdasarkan pengamatannya saat meninjau lokasi-lokasi tersebut, Presiden menyebutkan persoalan yang masih kentara adalah pada pengaturan dan pengendalian tata ruang, konektivitas, fasilitas dasar, sumber daya manusia, atraksi, dan promosi yang terbatas.

“Berkaitan akses konektivitas menuju destinasi wisata. Saya lihat infrastruktur masih banyak yang perlu dibenahi, baik berupa terminal airport, runway yang masih kurang panjang, konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dan berkaitan dengan dermaga pelabuhan,” tambah Presiden.

Moto GP 2021

Didu berharap posisi Sekda NTB mendatang, bukan hanya dua nama yang mengemuka, yaitu Iswandi dan Ridwansyah

MATARAM.lombokjournal.com – Direktur Lembaga Kajian Publik M16, Bambang Mei Finarwanto, menyoroti jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB.

Saat ini posisi Sekda Provinsi NTB diisi oleh penjabat sekda yaitu H Iswandi, yang diprediksi akhirnya menjadi definitif setelah nanti mengikuti pansel dan diajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam pandangan Didu, sapaan akrab Bambang Mei, perlu diingatkan soal regenerasi birokrasi. Memaksakan kehendak untuk satu nama mengisi Sekda, bisa melukai birokrat yang telah bersungguh-sungguh mewujudkan NTB Gemilang.

ASN di Pemprov NTB butuh Sekda yang cermat, merangkul, dan penyambung komunikasi yang bagus antara Kepala Daerah dengan para ASN. Para birokrat tentu nyaman dengan Sekda yang egaliter.

“Jangan sampai senyum aja susah. Mukanya kelihatan ingin marah, ini Sekda atau monster,” sindir Didu, Minggu (13/07).sambil tertawa.

Karena itu ia berharap posisi Sekda NTB mendatang, bukan hanya dua nama yang mengemuka, yaitu Iswandi dan Ridwansyah.

Didu menyayangkan kalau hanya dua nama itu wacana yang dibangun di publik. Sebab ia melihat pejabat di Pemprov NTB yang memiliki track record bagus,  bukan hanya mereka berdua.

Wacana publik yang dilempar, diakui Didu terlalu sempit. Membatasi ruang dan harapan para pejabat yang ingin bertarung merebut kursi Sekda. Iswandi dan Ridwansyah seolah-olah dua calon kuat yang akan mengisi posisi ini.

“Tidak bagus, tidak sehat itu. Kita bedah sama-sama saja, NTB Gemilang butuh sekda seperti apa?,” tanya Didu.

Menurutnya, ada tarik-menarik yang begitu kuat untuk posisi Sekda Provinsi NTB. Tentu saja Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah akan bersikap profesional untuk mengisi posisi ini.

Idealnya dari hasil pansel nilai tertinggi dibawa ke menteri. Nah, pada momentum ini biasa ada campur tangan kepala daerah, ada yang dipasang. Sebaiknya tidak perlu diintervensi, biarkan saja sesuai hasil pansel itu dibawa ke menteri, bertarung bebas, ungkapnya.

Nama-nama potensial

Didu mendapat informasi dan catatan kalau ada nama-nama lain yang begitu potensial di Pemprov NTB.

Nama yang dimaksud di antaranya, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim.Sebelum menjadi inspektur pernah menduduki posisi Plt Bupati Lombok Tengah, serta menjadi Kasat Pol PP Prov NTB. Ia dikenal cukup cermat dalam memahami mekanisme dan penganggaran dalam birokrasi.

Selain itu ada Lalu Gita Aryadi yang sudah malang-melintang mengisi sejumlah posisi strategis di birokrasi. Berikutnya Lalu Bayu Windia, birokrat yang selama ini dikenal bekerja dalam sunyi.

Assisten I Baiq Eva Nurcahya, sempat menjadi pelaksana tugas Sekda, dikenal cermat dan bukan ASN yang bermasalah.

Termasuk juga Kepala Dikpora Hj Husnanidiaty Nurdin, salah satu kepala dinas yang sukses mengawal nama NTB melalui atlet berprestasi nasional.

“Tentu masih ada nama-nama lain. Intinya Pemprov NTB tak kekurangan orang untuk mengisi calon Sekda,” tegasnya.

Membuka pandangan dan wacana yang luas, M16 berencana menggelar diskusi publik mengenai calon Sekda Provinsi NTB. Menghadirkan berbagai elemen yang memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai struktur birokrasi.

“Supaya jelas, siapa dan bagaimana Sekda itu. Mari kita  diskusikan Sekda NTB ke depan dengan  riang gembira dan terbuka,” tegas Didu.

Me

MATARAM.lombokjournal.com —  Bakal Calon (Balon)  Bupati Lombok Tengah Ahmad Ziadi  menggelar nonton film “Dua Garis Biru” yang dibintangi anak muda asal Lombok Angga Yunanda.

“Nonton Bareng Ahmad Ziadi (AHZ)” ini digelar pada Minggu (14/7) di Lombok Epicentrum Mall yang diikuti oleh 200 orang mahasiswa dari berbagai universitas di Mataram.

Ahmad Ziadi, anggota dewan tiga periode ini mengatakan, merupakan kebanggaan melihat seorang anak muda mampu tampil dikancah perfilman nasional, seorang sineas berbakat, Angga Yunanda yang berasal dari Lombok.

Ketua Partai Demokrat Lombok Tengah ini berharap para mahasiswa mampu mengambil edukasi dari kisah yang ditayangkan pada film tersebut, setidaknya kata dia agar generasi ini terhindar dari dampak pergaulan bebas.

“Remaja itu perlu di edukasi, mungkin tidak bisa lewat diskusi atau ngobrol-ngobrol karena selama ini tabu membahas hal-hal seperti itu dan yang tidak kalah penting adalah mengajari mereka arti tanggung jawab, ketika ingin mengambil keputusan membentuk keluarga,” katanya.

Tayangan film ini menggambarkan drama keluarga. Ketika anak dan orang tua tingal serumah, tapi secara emosional terpisah.

Menurut AHZ, di Indonesia, tak pernah membahas masalah keluarga seperti ini secara terbuka.

“Budayanya malu. Akibatnya, banyak remaja yang terperosok karena minimnya pengetahuan,” katanya.

Lebih lanjut Ziadi mengungkapkan, film ini bisa menjadi pelajaran agar orangtua bisa mengajak anak sejak dini dalam bermusyawarah.

“Dalam film tersebut, keluarga tokoh digambarkan agamis. Namun ternyata agamis saja tidak cukup. Harus ada diskusi dalam keluarga agar mereka tidak terjebak pergaulan bebas,” pungkasnya.

AYA (*)

LOMBOK TENGAH .lombokjournal.com – Tiga warga Negara asing (WNA) luka-luka dalam kecelakaan Helikopter Angkut  yang jatuh di persawahan di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (14/07) 2019.

Helikopter terjatuh sekitar pukul 15.20 Wita tidak jauh dari bandara Lombok Internasional Airport.

Ketiga WNA yang berada di helikopter tersebut masing-masing bernama Luka Marie asal Jerman, Nicholas Alexander asal Iggris  dan Donoso Lillo asal Chile.

Helikopter dengan rute Labuan Bajo – Lombok tersebut dibawa olehpilot Kapten Kustiyadi.

Humas Kantor SAR Mataram, I Gusti Lanang Wiswananda, mengatakan, helikopter tersebut bertipe B206L4, dengan nomor register PKCDV dan dioperasikan PT. Carpediem Air.

Para penumpang mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Mereka dilarikan di rumah sakit terdekat. Petugas telah melakukan olah TKP mencari tahu penyebab kecelakaan.

AYA

Sesuai dengan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 kali kunjungan, dalam waktu paling lama 1 bulan di FKTP yang sama

lombokjournal.com —

BPJS Kesehatan menghimbau bagi Jamaah Calon Haji (JCH) telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan berstatus aktif.

BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama sudah berkoordinasi untuk memastikan para CJH telah terlindungi oleh jaminan kesehatan dalam Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf  mengatakan, agar pelaksanaan ibadah haji lancar dan tenang, kami harapkan para CJH sudah memegang kartu JKN-KIS dengan status aktif.

“Sehingga apabila perlu mendapat penanganan medis saat di embarkasi, khususnya bagi CJH yang memiliki penyakit risiko tinggi dapat terlayani dengan baik saat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya, Sabtu (13/07) 2019.

Iqbal menambahkan, BPJS Kesehatan membuka counter/booth pendaftaran kepesertaan JKN-KIS bagi JCH yang belum mendaftar. JCH juga dapat segera mendaftarkan diri melalui website BPJS Kesehatan, aplikasi Mobile JKN ataupun melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400.

Counter/booth pendaftaran BPJS Kesehatan terdapat di Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG), Jakarta – Bekasi (JKS), Surabaya (SUB), Solo (SOC) , Medan (KNO), Padang (PDG), Makassar (UPG), Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), Batam (BTH), Palembang (PLM), Lombok (LOP) dan Aceh (BTJ).

Dalam counter/booth tersebut juga memuat berbagai informasi mengenai Program JKN-KIS.

Namun Iqbal menyampaikan, untuk peserta baru biasanya masuk menjadi peserta mandiri atau peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU).

“Sehingga mengikuti aturan 14 hari masa aktivasi kartu. Untuk peserta yang tidak membawa kartu JKN-KIS tidak perlu khawatir, peserta dapat menunjukan KIS Digital yang ada di aplikasi Mobile JKN. Jadi kami sarankan untuk mengunduh aplikasi Mobile JKN,” kata Iqbal.

Iqbal juga menjelaskan pelayanan kesehatan yang diperoleh oleh peserta JKN-KIS pada saat keadaan emergensi CJH dapat dirujuk langsung ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Namun untuk keadaan non-emergensi CJH tetap mengikuti prosedur dan berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang sudah menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan.

Walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut tidak perlu khawatir, akan tetap dilayani. Sesuai dengan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 bulan di FKTP yang sama.

“Kami mendoakan bagi CJH dapat menjalankan ibadah dengan tenang, tetap sehat dan selamat sampai kembali ke tanah air,” kata Iqbal.

Rr

Dari Mataram ada 3 laporan tentang sampah, namun sudah ditangani oleh pemkot. Dan 2 laporan dari Lombok Barat terkait pipa PDAM yang bocor, juga sudah ditangani

MATARAM.lombokjournal.com – Pengaduan masyarakat yang disampaikan lewat Aplikasi NTB Care masuk dari berbagai pelosok Nusa Tenggara Barat.

Selama dua pekan terakhir dari 01 hingga-13 Juli 2019, 28 pengaduan warga itu mengeluhkan realisasi  Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) oleh pelaksana dan fasilitator.

Keluhan itu berasal dari 4 warga asal Kabupaten Lombok Utaran Lombok Barat, yang  mengeluhkan kualitas pembangunan RTG. Yakni masalah material/bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sesuai anggaran yang diberikan pemerintah.

Warga minta agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat oleh instansi yang terkait.

“Masalah ini sudah menjadi atensi  jajaran BPPBD,” kata Plt Kepala Dinas Kominfotik, GP Aryadi, S.Sos, Sabtu (13/07) 2019 yang dikirimkan melalu whatsapp  (WA) yang diterima wartawan.

Juga masuk pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dan RS, Pelayanan Kependudukan hingga Kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah tempat.

Masalah jJalan rusak dan kerusakan jaringan PDAM juga dikeluhkan warga. Dan admin NTB Care di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB telah menidaklanjuti pengaduan itu.

Soal PPDB Pola Zonasi

Meski diakui pelaksanaan PPDB telah dilakukan seobyektif mungkin dan transparan, masih ada 6 keluhan mengenai penerimaan peserta didik baru.

Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah tetap mengapresiasi dan mengatensi keluhan tersebut.

“Dari 6 aduan tersebut, 2 ditolak karena tidak mencatumkan lokasi atau alamat dugaan pelanggaran PPDB itu terjadi dan pelapor juga tanpa identitas,” jelas Aryadi.

Dari Bima dan Dompu, terdapat 3 pengaduan yang mengeluhkan sejumlah jalan rusak, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tunggal.

Dari Karijawa Dompu, kata Aryadi, warga melaporkan PDAM setempat sudah setahun lebih macet, sehingga mereka memohon bantuan pada pihak terkait untuk dibuatkan sumur bor.

Juga dari Mataram ada 3 laporan tentang sampah, namun sudah ditangani oleh pemkot. Dan 2 laporan dari Lombok Barat terkait pipa PDAM yang bocor, juga sudah ditangani.

Di bidang kependudukan, masuk 2 keluhan terkait pelayanan, yakni  Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah dan Lobar.

Ada 2 pengaduan terkait kelangkaan LPG 3 Kg, namun setelah dilakukan klarifikasi dan pemantauan lapangan oleh Dinas Perdagangan NTB bersama Dinas Perdagangan Kabupaten/kota setempat, tidak ditemukan adanya kelangkaan.

Pada layanan kesehatan, ada 3 Warga mengeluhkan layanan BPJS dan Rujukan ke RS. Di antaranya seorang warga Batulayar Lombok Barat mempertanyakan rujukan BPJS yang tidak bisa langsung digunakannya ke RSU Kota Mataram yang lebih dekat, tapi harus ke RS Kabupaten Lobar di Gerung.

Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Mataram dikeluhkan 2 warga harus antre daftar di pagi hari. Namun pelayanan medis baru dilaksanakan sore dan malam hari. Itu membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transpor pulang pergi.

Dari Sumbawa terdapat satu kegiatan kreatif yang dilakukan oleh Karang Taruna Wisma Nuri Brang Bara, yang cukup menginspirasi.

Mereka bergotong royong melakukan pembersihan pada areal jembatan dan memberikan cat warna warni sehingga tampak sangat indah dan asri, tutur mantan Irbansus Inspektorat NTB itu.

GP Aryadi menjelaskan, sebagian besar dari pengaduan warga tersebut, sudah direspon oleh instansi terkait.

“Hanya saja untuk permohonan bantuan sumur bor dari masyarakat Karijawa Dompu masih kami koordinasikan,” kata Aryadi.

AYA

Kementerian Pendidikan Malaysia melakukan tes bahasa di NTB, untuk mempermudah proses seleksi test bahasa dan biaya lebih murah

MATARAM.lombokjournal.com — Guna meringankan dan mempermudah test bahasa bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti program beasiswa dari Pemerintah Provinsi NTB, dilakukan secara langsung test bahasa oleh Malaysian University English Test (MUET) di Kota Mataram NTB

Penyelenggaraan test bahasa Inggris bagi mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di Malaysia itu merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)  NTB.

Pelaksanaan MUET  tersebut mendapat sambutan hangat dari pihak Pemerintah Provinsi NTB. Asisten I Setda NTB, Baiq Eva  Cahyaningsih mengatakan, kerjsama antara Indonesia dengan Malaysia dipererat  lewat silaturahim.

“Silaturahim ini kita akan memulai dari Provinsi  NTB masuk melalui pendidikan,” ucapnya di Mataram, Sabtu (13/07) 2019 pagi.

Menurutnya, sesuai dengan visi dan misi NTB dalam RPJMD salah satunya adalah NTB Cerdas. Untuk menunjang hal tersebut  berbagai upaya dilakukan untuk mencerdaskan dengan berbagai kerjasama dan salah satunya dengan Malaysia.

Kerjasama dalam program pendidikan yang saat ini sedang berjalan antara pihak pemerintah Malaysia dan Pemerintah Provinsi NTB, ditangani Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB.

Kepala Divisi Kerjsama LPP NTB, Imanuellah Andilolo menjelaskan, kerjasama antara LPP NTB dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sudah berlangsung November tahun 2018.

“Yang kami emban amanah dari pak gubernur terkait program beasiswa, salah satunya melanjutkan studi  S2 di Malaysia,”ucapnya.

Lalu ditambahkannya, kenapa pihaknya secarah langsung melakukan MUET  ke NTB hal tersebut untuk mempermudah proses seleksi test bahasa dan biaya lebih murah.

Sedangkan dari pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang diwakili oleh Timbalan Ketua Pengarah Jabatan  Pendidikan Tinggi ,Prof DR Mohd Cairul Iqbal Mohd Amin,mengatakan, pihak  Kementerian Pendidikan Malaysia menyambut baik  kerjasama pendidikan antara Malaysia dengan pemerintah Provinsi NTB.

“Terimah kasih  pada pak  gubernur  yang telah  melihat Malaysia  sebagai destinasi  pendidikan,” ucapnya.

AYA/Hms NTB

Para penerima Jadup agar kontrol diri dan menggunakan dana tersebut sebaik mungkin meskipun jumlahnya tidak seberapa

MATARAM.lombokjournal.com — Realisasi Jaminan Hidup (Jadup) bagi para korban gempa bumi di NTB mulai disalurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI merealisasikan Jaminan Hidup (Jadup)

Direktur Bhakti Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Margo Wiyono yang sebelumnya menjabat Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mengatakan, pihaknya belum seluruhnya menerima usulan-usulan data korban yang akan menerima jadup di semua Kabupaten/Kota di NTB.

Ia menyebutkan, untuk tahap pertama baru sebanyak 11,4 miliar dana yang sudah dicairkan terdiri dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Untuk Kabupaten/Kota lainnya belum disalurkan, kami masih menunggu usulan-usulan data penerima dari pemerintah daerah setempat,” ungkapnya di Mataram, Jumat (12/07) 2019.

Ia menegaskan banyak proses yang harus dilalui terutama terkait Verifikasi data, tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, karena jika salah sasaran satu saja bisa menjadi problem.

“Nah inilah yang harus kita hati-hati. Jangan sampai yang disana dapat yang disini tidak,” ungkapnya.

Ditekankan, agar pemerintah daerah bersama dinas instansi terkait untuk ikut melakukan verifikasi dan validasi data penerima jadup tersebut.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah menekankan kepada para penerima Jadup agar kontrol diri dan menggunakan dana tersebut sebaik mungkin meskipun jumlahnya tidak seberapa.

“Hari ini ATM nya sudah bisa dicairkan, semoga penggunaanya bisa untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, jangan sampai dipake untuk beli HP,” ujar Gubernur.

Ia mengatakan, pemerintah serius menunaikan janjinya meskipun diakui ada keterlambatan karena lambanya proses administrasi.

“Kita melihat pemerintah serius ya walaupun ada keterlambatan karena memang prosedur administrasinya kadang-kadang enggak mudah tapi kita menjadi saksi betapa pemerintah menunaikan janjinya,” kata gubernur

AYA/Hms NTB

Kalau generasi muda kita masih berorientasi hanya ingin menjadi PNS, menjadi dokter dan pegawai pemerintah saja, maka etos kerja dan semangat wira usaha sulit diwujudkan

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Dr. Zulkieflimansyah mengapresiasi beragam masukan yang disampaikan masyarakat saat berlangsung acara Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi, Jum’at (12/07) 2019.

Menanggapi beragam keluhan tersebut, Gubernur Zul kembali mengingatkan, tugas pemerintah sebenarnya lebih menfasilitasi, mendorong dan mengarahkan atau mengatur  secara regulasi.

“Sedangkan terkait permodalan, pengembangan ekonomi  dan bisnis, merupakan porsi tugas dari dunia usaha,” katanya.

Menurutnya, kalau generasi muda kita masih berorientasi hanya ingin menjadi PNS, menjadi dokter dan pegawai pemerintah saja, maka etos kerja dan semangat wira usaha sulit diwujudkan.

“Gak bakalan mungkin mau jadi pengusaha,” ungkap Gubernur.

Padahal pedagang soto saja penghasilannya setiap hari bisa mencapai jutaan rupiah.

Menurutnya, orientasi inilah yang menjadi tugas bersama untuk dibangun. Itulah sebabnya, NTB secara bertahap mengirim anak- anak muda yang hebat-hebat ke sejumlah negara, seperti Polandia.

Sehingga ke depan akan lahir generasi yang memiliki semangat wirausaha yang hebat.

Gubernur menambahkan, dalam waktu dekat ini akan banyak event internasional di NTB, seperti perhelatan Motor GP  kelas dunia tahun 2021 yang akan menghadirkan banyak tamu.

Diharapkan, peluang tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat NTB.

“Peluang tersebut hendaknya diisi anak-anak muda dan dimanfaatkan koperasi UMKM untuk menggairahkan usaha bisnis mereka,” ujar Bang Zul yang didampingi Umi Rohmi.

Selain Motor GP tahun 2021, juga mulai tahun ini, NTB akan dikunjungi banyak tamu. Misalnya  bulan Agustus-September ini, NTB menjadi Tuan Rumah Asian Pasifik Geopark Network (APGN) yang dihadiri ratusan peserta geopark dari berbagai belahan negara di dunia.

Momen itu sangat baik dimanfaatkan masyarakat dan para pengusaha maupun koperasi dan UMKM untuk membangkitkan usaha bisnisnya.

Terkait pengembangan sektor pariwisata, Gubernur mengatakan, sektor itu menyangkut berbagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian.

“Sesungguhnya bukan hanya pantai dan obyek-obyek wisata saja, tetapi juga akses jalan, hotel dan fasilitas pendukung lainnya harus disediakan,” kata Doktor Zul.

Bank NTB dimintanya membantu menyediakan permodalan dan meng-asistensi bagi terwujudnya 1000 anak Muda menjadi pengusaha dan wira usahawan.

Juga, membangun etos kerja dan semangat wira usaha di kalangan pemuda. Demikian juga koperasi syariah agar berhubungan dengan bank NTB.

“Dan bila perlu bank NTB membuka layanan 24 jam,” ujar Bang Zul.

Pada acara yang dirangkai dengan penyerahan dana Jaminan Hidup (Jadup) untuk para korban Gempa Bumi itu, Wagub Umi Rohmi menyimak berbagai aspirasi yang telah disampaikan masyarakat, baik terkait transportasi dan  pariwisata maupun akses permodalan dan pembangunan sosial lainnya.

Menurutnya, semua telah menjadi pemikiran pemerintah dan seluruh stake holder untuk tangani bersama-sama.

Terkait semangat wirausaha yang masih rendah, kata Umi Rohmi, memang menjadi tantangan kita bersama untuk diatasi step by step.

Dikatkannya, pengiriman anak-anak muda NTB yang luar biasa, keluar negeri untuk mengikuti pendidikan ke jenjang S2 dan S3, adalah  bagian yang terpisahkan dari upaya menyeluruh Pemda NTB untuk membangun wawasan dan etos kerja SDM.

Tujuannya, agar kangan anak muda memiliki semangat wira usaha yang baik.

Disamping beasiswa luar negeri, semua aspek pembangunan di daerah, baik pendidikan menengah dan pendidikan tinggi maupun kesehatan dan penguatan karakter budaya, mendapatkan porsi perhatian yang sama.

“Semua kita perhatikan, diedukasi dan ditangani secara konferehensif dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Termasuk mengedukasi masyarakat di desa, melalui revitalisasi posyandu.

Kegiatan posyandu di setiap desa/dusun sebulan sekali, akan digunakan untuk mengedukasi masyarakat, serta meningkatkan peran semua pihak untuk mewujudkan NTB Gemilang, tegas Wagub.

BACA  JUGA ; Dari ‘Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi’, Program Unggulan Luar Biasa, Responnya Belum Luar Biasa

Wagub juga berharap apabila ada aspirasi dan keluhan warga yang belum sempat disampaikan pada forum silahturahmi seperti ini, agar disalurkan melalui aplikasi NTB Care.

“InsyaAllah akan  kita tindaklajuti dan carikan jalan penyelesainnya,” kata Umi Rohmi.

AYA/HmS NTB