Aplikasi itu dapat mengecek riwayat berobat sekaligus memberi rating dan penilaian terhadap fasilitas kesehatan yang melayaninya

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  BPJS Kesehatan, meluncurkan Aplikasi Mobile JKN sebagai bentuk jawaban dari BPJS Kesehatan untuk memudahkan pelayanan terhadap peserta.

Aplikasi yang dipasang melalui perangkat mobile ini memiliki banyak fitur yang memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mendapatkan layanan dimana saja dan kapan saja.

Salah satu peserta yang merasakan manfaat dari aplikasi Mobile JKN adalah Yudha (30). Pria yang berprofesi sebagai PNS di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Saya bertugas sebagai polisi hutan yang sering berpindah-pindah tempat ketika patrol, saya sangat puas dengan aplikasi Mobile JKN dan fitur yang paling membantu adalah ketika saya bisa mengubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) secara langsung tanpa perlu ke kantor BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Dengan profesinya sebagai PNS pusat dan memungkinkan untuk mutasi ke luar daerah, inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sangat membantu, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga PNS atau pegawai lembaga lain yang sering berpindah tugas.

Fitur dari aplikasi Mobile JKN yang amat membantu adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital. KIS Digital dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang terdaftar. D

Dengan adanya KIS Digital, Yudha tidak perlu khawatir lagi lupa membawa kartu fisik karena pelayanan program JKN dapat diakses melalui ponsel miliknya.

Aplikasi itu dapat mengecek riwayat berobat sekaligus memberi rating dan penilaian terhadap fasilitas kesehatan yang melayaninya.

“Ini sangat baik sekali karena banyak masyarakat yang agak sungkan memberikan umpan balik pelayanan langsung kepada fasilitas kesehatan. Dengan adanya Aplikasi Mobile JKN, fasilitas kesehatan dapat mengakomodir kritik dan saran dari peserta,” ungkapnya.

Mobile JKN merupakan terobosan BPJS Kesehatan yang sangat baik. Meskipun lembaga negara, BPJS Kesehatan mampu memberi contoh sebagai badan yang menerapkan pelayanan prima.

Yudha berharap ke depan fitur mutasi anggota keluarga dapat difasilitasi oleh Mobile JKN namun dengan metode verifikasi yang ketat.

Tidak hanya mutasi keluarga, ia berharap fitur-fitur lain dapat senantiasa di update agar bisa memfasilitasi masyarakat dengan lebih baik.

ay/yn/jamkesnews

Narasumber; Yudha

PKB saat ini telah bertransformasi dari partai berbasis Nahdiyin menjadi partai Islam terbesar di Indonesia dengan tetap mempertahankan ideologi Pancasila, konservatisme, pluralisme

lombokjournal.com —

MATARAM   ;  Dalam perayaan usia ke-21, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan pada 23 Juli 1998 silam, partai berlogo bintang sembilan tersebut menjelma menjadi partai besar.

PKB diharapkan mampu menjadi penjawab kebutuhan umat dan bangsa. Apalagi pada Maret lalu, PKB dinobatkan menjadi fraksi teraktif dalam proses legislasi.

Itu harapan yang mengemuka pada tasyakuran ke-21 partai ini,

Fraksi PKB dinobatkan sebagai fraksi teraktif dalam proses legislasi, dan fraksi peduli sosial di ajang Anugerah Teropong Parlemen Award (TPA) 2019 oleh sebuah situs berita online.

Penghargaan ini diharapkan semakin membangun spirit perjuangan kader PKB di parlemen.

Di NTBi, PKB berhasil sukses saat Pileg 2019 lalu. Jumlah kursi yang diraih mengalami peningkatan. PKB berhasil meraih kursi dengan jumlah strategis yang merata di NTB.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB, H. Lalu Hadrian Irfani, mengatakan kesuksesan PKB pada pemilu 2019, bukan menjadikan para kader eforia dengan kesusksesan, tetapi menjadi beban amanah yang harus ditunaikan pada rakyat.

“PKB berhasil sukses pada Pileg 2019 di NTB. Tapi, itu menjadi pemicu dan beban amanah oleh rakyat. PKB harus menunaikan tugas yang dititipkan itu,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa, 23 Juli 2019.

H. Lalu Hadrian Irfani, mengungkap PKB saat ini telah bertransformasi dari partai berbasis Nahdiyin menjadi partai Islam terbesar di Indonesia dengan tetap mempertahankan ideologi Pancasila, konservatisme, pluralisme.

“Transformasi PKB sangat besar, dari partai berbasis Nahdiyin menjadi partai Islam terbesar di Indonesia,” terangnya.

H. Lalu Hadrian Irfani berharap para kader menjalankan prinsip-prinsip NU secara bermartabat di semua lini mulai dari jajaran wilayah hingga cabang.

“Yang dimaksud bermartabat adalah menjalankan seluruh amanah NU dengan berpedoman pada Aswaja yakni Ahlusunnah Wal Jamaah,” paparnya.

PKB juga diharapkan menjadi partai ujung tombak dalam menjaga dan melayani ibu Pertiwi, dengan selalu mempertahankan pluralisme bangsa.

Me

Di sektor pelayanan publiK, Pemprov NTB  membuka akses publik untuk mengadukan berbagai persoalan yang dihadapinya

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri malam penganugerahan Indonesia’s Attractiveness Award yang dimenangkan Provinsi NTB, di Jakarta, Selasa (23/07) 2019.

Penghargaan ini diberikan kepada daerah dengan daya tarik di bidang investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM menjelaskan, Provinsi NTB telah ditetapkan sebagai pemenang Gold Katagori Provinsi Sedang Pelayanan Publik Indonesia’s Attractiveness Award 2019.

Indonesia’s Attractiveness Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Tempo Media Group yang bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. Pemenang penghargaan ditentukan setelah melalui riset dengan melibatkan investor dan publik.

Proses penentuan pemenang dilakukan serangkaian tahap. Mulai dari penyaringan dan pengolahan data, melakukan survei serta verifikasi data, hingga tahap penjurian dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2019. Dalam proses ini, NTB akhirnya terpilih dari 56 nominator kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia’s Attractiveness Award 2019, Y Tomi Aryanto menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi NTB telah melakukan serangkaian terobosan yang menggembirakan. Khususnya, di bidang investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata.

Dikonfirmasi usai menerima Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengutarakan bagaimana NTB terus berbenah di banyak lini.

Salah satunya, di sektor pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik dilakukan dengan membuka akses publik untuk mengadukan berbagai persoalan yang dihadapinya.

Untuk memudahkan proses ini, warga dapat menggunakan aplikasi NTB Care. Aplikasi ini memungkinkan warga mengadukan persoalannya dan langsung dapat ditanggapi ataupun ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Dengan NTB Care, kita memastikan masyarakat merasakan kehadiran pemimpin dan aparatur negara di dalam masyaraka,” ujar Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini.

Dikatakannya, masyarakat bisa menyampaikan apa yang dikeluhkan memang harus didengar dan segera direspon. Dalam berbagai kesempatan juga terus mendorong agar para pelaku usaha bisa merasakan kenyamanan berusaha di daerah ini.

Gubernur telah memberikan garansi bahwa seluruh perizinan usaha di wilayah kewenangan Pemprov NTB harus tuntas dalam sepekan. Dan ditegaskannnya kesiapannya memberikan jalan keluar jika pelaku usaha menemukan kendala di luar proses perizinan.

Ia kerap meluangkan waktu langsung mendampingi sendiri para pelaku usaha yang ingin mengunjungi NTB.

Menurutnya, upaya semacam itu ditempuhnya untuk menanamkan keyakinan kepada para pelaku usaha, NTB adalah daerah yang bersahabat bagi investasi. NTB, adalah sebuah keluarga besar yang siap hidup bersama komunitas bisnis.

“Karena dalam ekonomi modern merekalah yang membuka kesempatan pekerjaan, menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan dan lain-lain,” ujarnya.

Dengan pola pikir yang demikian, mulai gubernur, camat, bupati kepala dinas dan lain-lain harus mendudukkan kembali tugas dan fungsi mereka.

“Kesediaan menjadi pejabat publik itu adalah kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban lebih banyak, kemudian melayani dan lain sebagainya,” ujarnya.

Kemudahan proses perizinan

Ketua Komisi Ekonomi DPRD NTB, Dr. M. Firmansyah dalam sebuah opininya juga mengutarakan pentingnya memberikan kemudahan dalam proses izin investasi.

“Perizinan yang lama dan berbelit-belit memang salah satu penghambat daya saing ekonomi nasional dan daerah. Sehingga, mempercepat izin investasi merupakan program pemerintah dari pusat sampai daerah dan menjadi keniscayaan era industri 4.0 saat ini,” ujarnya.

Firmansyah menegaskan, jalan mempercepat izin bukan dengan memangkas prosedur penilaian calon investor. Melainkan, menambah tenaga (petugas) yang bekerja di bidang perizinan itu.

Selain kemudahan untuk investor asing dan luar daerah, Firmansyah juga mengingatkan perlunya pemerintah daerah lebih sering duduk satu meja dengan pengusaha lokal. Terutama pengusaha berskala menengah dan atas.

Pemerintah daerah bisa memaparkan pintu-pintu untuk dimasuki pengusaha lokal. Sementara, pengusaha lokal memaparkan pengalaman dan rencana kerja untuk membangun investasi daerah.

Ketika nilai investasi-nya cukup besar, pengusaha lokal dapat membentuk konsorsium sehingga cukup modal untuk itu.

“Atau dengan pola lain misalnya perusahaan daerah menggandeng perusahaan luar daerah untuk bekerja sama dengan pola Business to Business (B to B) di antara mereka,” sarannya.

AYA/HmsNTB (*)

Semua OPD mestinya juga bisa melakukan servis rutin kendaraan dinas di Bengkel PT. GNE

MATARAM.lombokjournal.com —  Industrialisasi memang  harus dimulai dari hadirnya industri permesinan. Karena dengan mesin, memungkinkan produktivitas kita meningkat di berbagai sektor.

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah mengutarakan itu saat mengunjungi kantor pemasaran PT. GNE, di Cakranegara, Selasa (23/7-2019).

Ia mengaku sangat senang menyaksikan Badan Usaha Daerah ( BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTB sudah mulai mendapat pesanan produk-produk permesinan dari masyarakat dan para pelanggan.

“Semua bisa kita buat asal ada kemauan dan tekad yang kuat,” katanya.

Menurut Gubernur Zul, tugas Pemerintah Daerah,  adalah membuka akses pasar bahkan menciptakan pasar buat produk-produk mesin karya masyarakat dan anak-anak muda NTB.

Diingatkan  jajarannya, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk mulai membangun kerjasama dengan PT.GNE.

Misalnya menjadi pasar bagi BUMD itu untuk pemenuhan barang-barang kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah yang bersangkutan.

Di antaranya, pengadaan marka Jalan dan petunjuk arah di Dinas Perhubungan. Alsintan, perlengkapan alat-alat pertanian lainnya, mesin pengolahan, pengeringan, alat pasca panen di Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Demikian juga di Dinas Perdagangan, Doktor Zul menyebut pengadaan terop, gerobak UKM, dan peralatan lain untuk bantuan kepada para pedagang mestinya bisa diadakan lewat BUMD, atau mengutamakan produk-produk lokal dari anak-anak NTB.

Juga Dinas LHK untuk mesin pengolahan sampah, Bak sampah, karoseri dump truk dan lain-lain.

Di Dinas Perindustrian seperti pengadaan mesin-mesin pengolahan untuk IKM serta paving blok, kanstin, alat berat, Mesin Bor dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas PU dan Dinas Perumahan Pemukiman.

Sementara di Dinas Sosial, pengadaan mesin pengolahan untuk bantuan ke masyarakat.

Bahkan semua OPD mestinya juga bisa melakukan servis rutin kendaraan dinas di Bengkel PT. GNE, kata Gubernur Zul.

AYA/HmsNTB

Dengan data tersinkronisasi dan terintegrasi, mempermudah kerja pemerintah mejalankan sebuah program

MATARAM.lombokjournal.com  —  Program-program pembangunan untuk NTB Gemilang, akan sukses jika didukung data statistik sektoral yang akurat

Hal itu dikatakan ungkap  Plt. Kepala Dinas Komonikasi Informatika dan Statistik NTB, I Gede Putu Aryadi S. Sos, MH, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik Sektoral, di Golden Palace Mataram, Selasa (23/07) 2019.

NTB Satu Data Satu Peta tak hanya mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani. Tetapi juga dapat mendukung percepatan pembangunan sebuah daerah.

Jika mau berhasil dan sukses, maka kuasailah data dan informasi.

Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik Sektoral itu diikuti para Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten/Kota, dan para pejabat Forum Data NTB,

Gede menjelaskan, dengan data yang tersinkronisasi dan terintegrasi dengan baik di setiap jenjang pemerintahan, maka akan mempermudah kerja pemerintah dalam mejalankan sebuah program.

Sebagai contoh dalam menuntaskan kemiskinan, tanpa adanya data yang valid mengenai jumlah warga miskin, program pengentasan kemiskinan bisa jadi salah sasaran.

Di lain sisi, jika data sektoral mengenai potensi di sebuah daerah dapat tersedia dengan baik, maka akan semakin membuka peluang NTB untuk menjadi daerah ramah investor.

Diskominfotik NTB meminta kerjasama seluruh Perangkat Daerah se-Provinsi NTB yang hadir dalam rakor tersebut untuk memantapkan NTB Satu Data Satu Peta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, NTB Suntono, SE, M.Si., yang mengisi Rakor tersebut juga menjelaskan, dengan tersedianya data yang akurat bisa membantu pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dengan tepat.

Data juga dapat menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan di masa yang akan datang. Karena itu, BPS NTB terus berupaya untuk memberikan pelatihan kepada setiap perangkat daerah, agar dapat menyuguhkan data sektoral yang  tersinkronisasi dan terintegrasi dengan baik.

“Harapan kita ke depan, dengan diadakannya rakori seperti ini data yang tidak sinkron bisa kita sinkronkan, data yang belum terintegrasi bisa kita intergrasikan,” tutur Suntono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPS di Sulawesi Barat dan Kabupaten Mauke, Papua.

Hingga saat ini jumlah dataset yang tersedia pada portal satu data NTB, sebanyak 1.467, terdiri dari 886 dataset statistik sosial, 350 dataset ekonomi dan 231 dataset infrastruktur.

AYA

Taufik berjanji akan mengajak kepada semua element OKP,  PK dan Komunitas Pemuda yang ada di Lombok Timur untuk bersama sama berjuang di kepengurusan DPD KNPI Lotim Periode 2019 – 2022

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR  ;   Taupik Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai pimpinan DPD KNPI Lotim, dalam Musda KNPI Lotim, hari Sabtu (20/07) 2019,  di hotel Pondok Bambu Sekarteja, Lotim.

Pemilihan yang dilakukan Perwakilan Pemuda di Lombok Timur,  baik dari unsur Pengurus Kecamatan,  Pengurus DPD KNPI Lotim dan DPD KNPI NTB, sepakat meminta Taupik Hidayat memimpin kembali KNPI Lotim untuk keduakalinya.

Menurut Sekretaris Musda, Mastur, terpilihnya Taufik sebagai ketua, tentu ada pertimbangan-pertimbangan strategis..

Dikatakannya, peserta MUSDA sudah tahu bagaimana perjuangan saudara Taupik Hidayat dalam memimpin KNPI LOTIM selama 3 tahun terakhir.

“Di tengah kelesuan kaderisasi organisasi dan minimnya perhatian pemerintah daerah, KNPI tidak mendapat dukungan anggaran dari pemda sehingga praktis KNPI di bawah pimpinan Saudara Taupik Hidayat berjuang secara swadaya untuk survive,” tuturnya.

Ditemui terpisah di Selong, Taupik Hidayat menyampaikan terimakasih terhadap amanat yang diberikan peserta MUSDAn.

“Walaupun, sejatinya saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada sahabat sahabat saya yang lain untuk menggantikan saya,” katanya.

Namun, ternyata kawan-kawannya masih menginginkannya berjuang bersama mereka,  dan Taufik memaknai dukungan itu sebagai cara “kawan mencintai kawan nya” sehingga ia menerima amanat itu.

Taufik berjanji akan mengajak kepada semua element OKP,  PK dan Komunitas Pemuda yang ada di Lombok Timur untuk bersama sama berjuang di kepengurusan DPD KNPI Lotim Periode 2019 – 2022.

“Ayo kita majukan Pemuda Lombok Timur. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Bupati H. Sukiman dan Wakil Bupati H. Rumaksi,  pemuda Lombok Timur akan lebih diperhatikan sehingga dapat menjadi penopang pembangunan di desa,” kata Taufik.

Sinergitas antara DPD KNPI Lotim dan Pemerintah Daerah adalah kunci sukses pembangunan pemuda Lotim menuju terciptanya masyarakat yang adil,  sejahtera dan aman.

AYA (*)

Kalau penambangan illegal ini tidak dihentikan, akan mengganggu kesinambungan pembangunan yang saat ini tengah dilakukan pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com —  Penambangan liar yang dilakukan masyarakat di  Bukit Prabu, Lombok Tengah  telah menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan menyebabkan jatunya korban jiwa.

Karena itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Danrem 162 WB,  Kol. Czi Ahmad Rizal Ramdhani dan sejumlah kepala OPD, Senin (22/07) 2019 sore, meninjau langsung lokasi penambangan liar tersebut.

Gubernur ingin memastikan, apa yang dilakukan di lokasi penambangan itu telah merusak lingkungan serta masyarakat setempat.

“Sudah saatnya kita menghentikan penambangan liar tanpa ijin ini karena memang selain merusak keindahan alam juga sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan kita,” tegas Gubernur.

Agar masyarakat segera menghentikan penambangan illegal itu, Gubernur Doktor Zul, akan segara membentuk tim.

Menurutnya, kalau penambangan illegal ini tidak dihentikan, maka akan mengganggu kesinambungan pembangunan yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.

“SK Tim untuk penghentian penambangan liar di NTB ini segera saya tandatangani demi kesinambungan pembangunan kita,” jelasnya.

Karena itu, orang nomor satu di NTB itu menghimbau masyarakat untuk segera menghentikan penambangan itu.

Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan serta masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Apalagi, sebagaian besar penambang itu menggunakan bahan kimia untuk proses penyulingan hasil tembang tersebut.

“Pada saat yang sama mencari solusi segera agar lapangan pekerjaan segera tersedia bagi daerah-daerah yang dilarang penambangannya ini,” ungkapnya.

AYA/Hms NTB

Masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Pusat Statisk (BPS) NTB, Suntono menjelaskan, komoditi makanan yang mendominasi terbentuknya garis Kemiskinan  (GK) di NTB adalah pengeluaran untuk makanan, yakni beras (21,41 persen) dan rokok (11,95 persen).

Garis Kemiskinan (GK) di NTB sebesar 74,54 persen. Hal tersebut karena pengeluaran untuk membeli makanan, ungkapnya.

Dan hanya 25,46 persen saja untuk pengeluaran non makanan seperti perumahan hanya sebesar 8,59 persen di kota dan 9,55 persen di pedesaan, terangnya.

Lebih lanjut Kepala BPS menjelaskan, upaya menurunkan kemiskinan, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh efektivitas dan apabila pelaksanaan program-program intervensi yang digulirkan pemerintah,seperti Distribusi Beras Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan NBPNT,  telah tepat sasaran.

Ia menjelaskan, masih tingginya garis kemiskinan ( GK ) di NTB, antara lain disebabkan karena distribusi beras miskin belum tepat sasaran.

Dikatakannya, faktanya dari hasil survey yang dilakukannya, ternyata 27,6 peren dari penduduk yang paling miskin (desil 1) dan mestinya mendapatkan raskin/rastra, ternyata tidak menerima raskin/NBPNT. Sebaliknya terdapat 20,8 persen penduduk mampu/kaya meteri (desil 10) ternyata menerima raskin.

Demikian juga, 72 persen rumah tangga miskin di NTB tidak menerima kartu perlindungan sosial (KPS), ungkapnya.

Apabila program-program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, maka pihaknya yakin garis kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga 8,5 persen.

Menanggapi penjelasan tersebut, Wagub Umi Rohmi menegaskan, kendala dan permasalahan yang harus dibenahi adalah terkait data sasaran penduduk miskin yang belum valid.

“Perlu validasi data dan update sasaran penduduk miskin berdasarkan by name by address,” katanya.

Sehingga pelaksanaan dari program-program nasional untuk masyarakat miskin menjadi tepat sasaran. Dan harus dilaksanakan lebih cepat, tegasnya.

Validasi data sasaran akan segera dilakukannya secara terintegrasi bersama seluruh instansi terkait, terutama pemerintah desa dan dusun. Karena disitulah letaknya pendataan dan validasi itu dilakukan.

Proses pemutahiran data penduduk miskin akan dilakukan melalui metode rembug desa. Dan seluruh rumah tangga miskin akan dipasang label/stiker, terang Wagub.

Umi Rohmi juga mengungkapkan, masih adanya penduduk yang secara ekonomi sudah mampu/kaya materi, tetapi masih mau menerima Raskin.

BACA JUGA ;  Penurunan Angka Kemiskinan Masih Lamban

Hal tersebut menunjukkan, masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas, pungkasnya. –

AYA/Hms NTB

Dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni Nasional 0,382 dan NTB 0,379

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur Umi Rohmi saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Terbatas bersama Penjabat Sekda NTB, Kepala Bapeda dan Penelitian NTB, Dinas Kominfotik dan Kepala BPS NTB beserta jajarannya, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (22/07) 2019, mengajak terus menggencarkan dan memperkuat pelaksanaan program-program intervensi penanggulangan penduduk miskin.

Wagub mengajak jajarannya mencermati dan mengkaji  faktor-faktor penyebab penurunan angka kemiskinan berjalan lambat. Sebab, penurunan penduduk miskin di NTB masih sangat lamban.

Pada bulan Maret 2019 penduduk miskin NTBB sebanyak 14,56 persen dibanding September 2018 sebesar 14,63 persen, atau.menurun tipis (0,07 persen),

Kinerja penanganan kemiskinan memang diapresiasi, karena di tengah kondisi bencana, NTB tetap  progesif dalam penurunan angka kemiskinan.

Namun penurunan tipis tersebut harus dijadikan pelecut dan bahan evaluasi. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan program agar tepat sasaran, dan menyentuh langsung akar masalah kemiskinan..

Pada rapat tersebut, Wagub Umi Rohmi minta masukan dari Kepala BPS -NTB, Suntono, Berdasarkan rilis data BPS, presentase kemikinan di NTB masih berada di bawah nasional (9,41persen).

Namun dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni Nasional 0,382 dan NTB 0,379.

Itu artinya tingkat dan kedalaman kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTB tidaklah terlalu parah, sehingga lebih mudah untuk menanggulanginya.

Intervensi tepat sasaran

Wagub ingin mendapatkan kajian menyeluruh terkait kondisi tersebut, agar Pemda NTB dan seluruh stake holder dapat melakukan intervensi tepat sasaran.

Kepala BPS, Suntono menjelaskan, pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah ketidak-mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonominya. Yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.

Kebutuhan dasar makanan, adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkalori per kapita per hari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 komditi).

BACA JUGA ; Penurunan Kemiskinan Ditentukan Efektifnya Pelaksanaan Program Intervensi Pemerintah

Sedangkan kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

AYA/Hms NTB

ToT sudah berakhir dan para pelatih siap kembali ke NTB untuk menularkan ilmu yang didapat di Darwin

MATARAM.lombokjournal.com —  Penanandatanganan Letter of Intens (LOI) antara Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Linda Reeves, Direktur PT. Global Labour Solutions Australia, Selasa (15/7) lalu,  telah terealisasikan.

Provinsi NTB sudah mengirim ASN lingkup Provinsi NTB untuk mengikuti Training for Trainers (ToT) gratis selama 2 minggu di Darwin.

Kerjasama itu merupakan hasil nyata kunjungan kerja Gubernur Zul yang diundang oleh Konjen RI untuk Northern Terittory Australia.

Kepala Biro Humas dan Prokotol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Ami, menjelaskan itu di kediamannya di sela mengisi hari libur, Minggu (21/07) 2019.

“ASN yang kemarin sudah mengikuti ToT di Darwin sekarang telah berbekal sertifikat trainer yang diakui oleh Pemerintah Australia. Selain bisa melatih, mereka juga dapat menjadi pendamping instruktur teknis untuk tenaga kerja yang akan bekerja di Australia,” ujarnya.

Para pelatih bersertifikat ini, jelas Najamuddin, fokus pada 5 bidang penyiapan tenaga kerja, yaitu hospitality, aged care, child care, vocational education, cattle farm.

Sekarang ToT sudah berakhir dan para pelatih siap kembali ke NTB untuk menularkan ilmu yang didapat di Darwin.

“Alhamdulillah, para ASN ini malam ini akan kembali ke NTB. Saat ini mereka sedang diterima jamuan oleh Konjen RI Northern Teritorry Australia di Darwin. Semoga menjadi manfaat untuk NTB Sejahtera.an Mandiri. Where there is a will There is a Way,” harap Najamuddin.

AYA/Hms NTB