Kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, pada Senin (29/07) 2019 lalu

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Keputusan Pemerintah terkait  rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat ini masih menjadi pertanyaan masyarakat.

Terutama berapa besar kenaikan iuran itu, dan apakah kenaikannya akan sebandng dengan peningkatan layanan kesehatan.

Tapi masyarakat diharapkan bersabar menunggu keputusan pemerintah, apakah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan atau tidak.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/08) 2019.

Rencananya, aturan mengenai BPJS Kesehatan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini sedang digodok.

“Nanti, kalau sudah keluar, kita akan sampaikan biar tidak sepotong-sepotong mengenai seluruh aspek BPJS Kesehatan,” kata Menkeu di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Ia mengatakan, pemerintah akan menyampaikan secara komprehensif mengenai keputusan jadi atau tidaknya menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan, terkait iuran dan lain-lain, nanti disampaikan secara lebih komprehensif. Waktu kita sampaikan dalam bentuk perundang-undangannya, yaitu Perpres,” jelas Menkeu.

Saat ini, iuran bulanan BPJS Kesehatan untuk ruang perawatan kelas III adalah Rp 25 ribu per orang, Kelas II Rp 51 ribu, dan Kelas I Rp 80 ribu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, pada Senin (29/07) 2019 lalu.

Selain membahas kenaikan iuran, rapat juga membahas tentang perbaikan manajemen, khususnya pada sistem kontrol BPJS Kesehatan.

Rr

Sumber: Investor Daily

Gubernur memperjuangkan agar warga korban gempa diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa

MATARAM.lombokjournal —  Kebijakan penanganan pascagempa di NTB tetap dilakukan secara proporsional, dengan memerhatikan semua daerah yang terdampak.

Gubernur Zulkieflimansyah biasanya langsung mengunjungi daerah terdampak dalam kesempatan pertama.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM,  Senin (29/07) 2019. Hal itu ditegaskan,  terkait keluhan sejumlah kalangan yang mempersepsikan Gubernur Zul kurang memperhatikan warga korban gempa di KLU.

Najamuddin menegaskan,  saat ini Gubernur hampir tidak pernah berhenti mengunjungi daerah-daerah di NTB, termasuk KLU.

“Kalaupun ada agenda Gubernur yang berkeliling dengan mengendarai motor, itu merupakan salah satu kreativitas Gubernur merangkul berbagai elemen masyarakat sembari melihat langsung warga NTB di daerah yang dikunjungi,” ujar Najamuddin.

Saat gempa melanda KLU dan Lombok Timur, Minggu, 17 Maret 2019 lalu, di hari yang sama Gubernur Zul langsung datang dan menyapa warga korban bencana di kedua daerah tersebut.

“Ini merupakan upaya Gubernur untuk memberikan sentuhan moril dan material kepada korban gempa. Kalau ada daerah yang belum sempat didatangi, ya itu bukan berarti tidak diperhatikan,” tegasnya.

Menurut Najamuddin, dalam berbagai kesempatan, Gubernur Zul mendorong proses pemulihan pascabencana.  Berbagai upaya prosedural, juga terus diupayakan.

Pada Januari 2019 lalu, Gubernur  Zulkiefliansyah dan Wakil Gubernur,  Hj. Sitti Rohmi Djalilah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK di Kantor Wapres, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Gubernur memperjuangkan agar warga korban gempa diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB.

“Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun,” ungkap Gubernur Zul di hadapan Wapres JK, seperti dilansir Kompas.com.

Gubernur Zul  mengutarakan, saat ini banyak masyarakat NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.

Fasilitator terbatas

Sementara itu, Wagub mengungkapkan sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.

Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurutnya, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.

“Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan,” Jelas Ummi Rohmi.

Hal kedua yang disampaikan Rohmi, terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. Dia meminta pencarian dana hendaknya dilakukan sekaligus.

“Mohon jangan ada pencairan 50 persen – 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali,” ucap dia.

Selain upaya tersebut, Pemprov NTB dan jajarannya juga terus menerus melakukan upaya secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, Najamuddin menyerukan,, proses ini membutuhkan kerjasama semua pihak.

“Mari kita tidak saling menyalahkan. Yakinlah bahwa Gubernur dan Wagub bersama jajarannya terus berupaya memastikan semua elemen masyarakat di berbagai daerah bisa mendapatkan sentuhan kebijakan yang dibutuhkan,” pungkasnya.

AYA/HmsNTB

Diselenggarakannya forum kemitraan i untuk mencapai komunikasi yang baik di antara pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta, BPJS Kesehatan Cabang Mataram bersama Anggota Forum Kemitraan dan Pemangku Kepentingan melakukan pembahasan bersama melalui Forum Kemitraan yang dilaksanakan di Ruangan Rapat Sekretaris Daerah Kota Mataram, Senin (29/07) 2019.

Forum kemitraan ini dihadiri oleh seluruh Anggota Forum Kemitraan dan dibuka langsung oleh Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini sangat berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan tercapainya Universal Health Coverege (UHC).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali menjelaskan, tujuan diselenggarakannya forum kemitraan ini untuk mencapai komunikasi yang baik di antara pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Serta menyamakan pemahaman dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional, dan peningkatan kualitas pelayanan.

“Cakupan kepesertaan JKN-KIS Kota Mataram sampai dengan 1 Juli 2019 sebanyak 372.119 jiwa atau sebesar 87,38% dari total penduduk 425.876 jiwa. Untuk itu melalui Forum Kemitraan ini kami mengajak  seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan sosialisasi program JKN-KIS demi tercapainya UHC,” tambah Ali.

Pemerintah Kota Mataram yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Effendi Eko Saswito sangat antusias mengikuti Kegiatan Forum Kemitraan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat menampung dan memecahkan masalah dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Pemerintah Kota Mataram sangat mendukung inovasi layanan kesehatan yang telah dilakukan oleh FKTP dan FKRTL di wilayah Kota Mataram seperti Aplikasi INSIDEN, E-Reservasi dan E-Billing (E-Relling) terintegrasi RSUD Kota Mataram dan Finger Print. Semoga FKTP maupun FKTL di wilayah Kota Mataram dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya untuk peserta JKN-KIS,” Ujar Effendi

Di akhir pertemuan Effendi juga meminta kepada seluruh Dinas/ Instansi untuk ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS dan saling membantu dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN – KIS di lapangan.

Ay/yn/jAMKESNEWS

Dengan aplikasi ini, dipastikan dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi pelayanan kesehatan

MATARAM.lombokjournal.ccom — 

Salah satu peserta mandiri program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS)  yang masih berstatus sebagai  tenaga honorer di salah satu instansi di Lombok Utara, Mila (41), mengaku merasakan mafaat besar dari program JKN-KIS.

Program  jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan Cabang Mataram itu memberikan manfaat besar, terutama yang dirasakannya ia tak perlu mengeuarkan biaya apa pun saat keluarganya membutuhkan pengobatan.

Betapa tidak, beberapa waktu yang lalu, suaminya mengalami patah tulang, dan harus menjalani operasi.  Bahkan kalau dihitung, mulai biaya operasi dan pemeriksaan rutin, serta kebutuhan pengobatan lainnya, tentu membutuhkan biaya tidak sedikit.

“Memang sedih, melihat suami mengalami kecelakaan. Tapi tentang biaya pengobatan tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun,” tuturnya, saat ditemui di kediamannya, Sabtu (27/07) 2019.

Lebih lanjut ia menuturkan, saat berobat ia mengaku tidak perlu lagi mengantri di Kantor BPJS Kesehatan. Pasalnya, ia menggunakan aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.

Aplikasi tersebut memberikan kemudahan pelayanan bagi peserta.ia sendiri mengakku dimudahkan dalam mengakses beragam informasi tentang BPJS Kesehatan hanya dalam satu genggaman, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun.

Kehadiran Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kepuasan pelayanan informasi dan mendongkrak jumlah peserta JKN-KIS.  Melalui aplikasi ini siapa pun dapat mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS.

Karena kemudahan menggunakan aplikasi itu, Mila sering berbagi pengalaman dengan rekan-rekan di kantornya.  Ia sendiri mengaku mendapat edukasi dari petugas BPJS Kesehatan terkait  kemudahan-kemudahan dari fitur aplikasi Mobile JKN.

Dengan adanya aplikasi ini, menurutnyaa, dipastikan dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi pelayanan kesehatan. Selain itu, akan memudahkan masyarakat khususnya peserta JKN KIS, saat mengecek tagihan pembayaran tanpa berlama-lama mengantri.

“Dalam aplikasi JKN-KIS  terdapat fitur-fitur seperti menu untuk mendaftar, mengecek tagihan, pelayanan, dan informasi umum terkait hak dan kewajiban serta fasilitas kesehatan dan manfaatnya,” ungkap Mila.

Karena itu, ia mndorong teman-temannya, keluarga sediri maupun masyarakat lainnya untuk menginstal aplikasi Mobile JKN.

“Ini memudahkan siapa pun Dalam pengurusan administratif menjadi peserta JKN-KIS,” katanya.

Aplikasi ini merupakan bentuk transformasi Digital BPJS Kesehatan.Semula merupakan  kegiatan administratif di Kantor Cabang, Faskes, maupun di lembaga perbankan lainnya, ditransformasi menjadi bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta dimana saja,” kata Mila.

Rr

Hinca berterimakasih pada TGB yang membesarkan partai saat masih di Demokrat

 MATARAM.lombokjournal.com — Dari hasil pemilu legislatif 2019 di NTB, perolehan kursi Partai Demokrat tetap bertahan meski sudah ditinggalkan TGH M Zainul Majdi atan Tuan Guru Bajang (TGB).

Karena itu, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam rangka konsolidasi kader Demokrat NTB, Sabtu ( 27/07) 2019, tetap mengungkapan optimismenya.

Dalam pertemuan dengan kader seluruh NTB, Hinca mengkondisikan kesiapan kader menghadapi Pilkada NTB 2020. Tekadnya, Hinca Panjaitan meyakinkan, Partai berlambang bintang mercy tersebut akan sukses, meskipun tanpa sosok TGB.

“Bagaimana Demokrat, dengan atau tanpa beliau (TGB), Anda sudah lihat sendiri. Sekalipun di provinsi turun satu dari delapan (kursi) menjadi tujuh, tapi di kabupaten/kota dari 39 menjadi 40. Apakah partai ini mati, tidak, karena itu kekuatan di Demokrat bukan pada perorangan, tapi pada soliditas kader,” ujarnya Hinca di Senggigi, Lombok Barat.

Namun ia berterimakasih pada TGB yang t membesarkan partai saat masih di Demokrat.

“Kami sudah selalu katakan terimakasih kepada TGB yang sudah bersama dengan kami, sekarang sudah tidak bersama dengan kami. Kami doakan supaya dia sukses di tempat dan jalan politik yang dipilihnya,” tuturnya.

AYA

Penampilan The datu menjadi sempurna, karena mampu mengajak Hj Siti Rohmi Djalilah untuk tampil menyanyi di atas panggung

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR  ;   Panggung berlatar bambu runcing, dipadu kain panjang berwarna merah putih terlihat megah. Jejeran bambu kuning yang  masih hidup beserta daunnya, dipadu logo dan foto, mengesankan suasana masalalu di masa-masa perjuangan rakyat Indonesia mengusir penjajah.

Panggung artistik tersebut menjadi saksi tampilnya para musisi muda dalam gelaran Pentas Kebangsaan dan Pahlawan, Jumat  (26/07) 2019. Pentas kebangsaan yang berlangsung di Areal GOR Hamzanwadi berhasil menyedot ribuan penonton.

Habib Asgar misalnya. Ia datang jauh-jauh dari Terara untuk menyaksikan band kesayangannya The Datu, yang malam itu tampil.

“Saya suka The Datu. Penampilannya selalu heboh di panggung. Saya sengaja datang untuk menyaksikan penampilan mereka malam ini,” kata pria yang mengaku suka musik lokal ini.

Pentas kebangsaan ini dibuka dengan penampilan memukau TGH Soleh Sukarnawadi dan Alfian. Gesekan biola TGH Soleh diiringi kelembutan  saxophone Alfian, yang melantunkan tembang Ta’sis NWDI  serasa menyihir penonton.

Lagu Ta’sis NWDI atau lebih dikenal dengan Antiya Pancor, merupakan salah satu lagu perjuangan karya Almaghfurulahu Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid.

Selanjutnya sederet penampil lain, tak kalah menariknya. Band lain seperti E’ed & Friends, Tongkek, Our Class, Keroncong, dan Bale Langgak Band rata-rata tampil memukau penonton.

The Datu misalnya. Mereka tampil “memaksa” penonton untuk ikut bernyanyi. Itok sang vokalis, tampil sangat komunikatif. Para penonton terutama mereka yang berada di barisan depan, diajak untuk ikut bernyanyi dan bertepuk tangan.

Penampilan The datu menjadi sempurna, karena mampu mengajak Hj Siti Rohmi Djalilah untuk tampil menyanyi di atas panggung.

Dalam sambutannya Wagub Rohmi Jalilah tak lupa menyampaikan pesan NTB Zero Waste.

“Awas hati-hati  jangan buang sampah sembarangan,” katanya sebelum mulai bernyanyi.

Dikatakannya, generasi muda harus mengikuti keteladanan para pahlawan nasional kita,Maulana Syaikh. Mulana syaikh adalah sosok yang sangat gigih berjuang.

Anak muda harus kerja keras ndak boleh malas. Manfaatkan sisa hidup yang diberikan sebaik-baiknya. Kalau kita meneladani yang baik-baik maka hidup kita akan baik, kata Wagub NTB usai menyanyikan lagu Ya Maulana.

The Datu mengusung lagu-lagu mereka yang sudah familiar dan mampu merebut hati para fansnya seperti lagu berayen dengan dan Sasak bersahabat. Musik tongkek dipadu musik moderen dan tarian, juga tampil unik.

Begitu pula dengan band Bale Langgak dan kelompok musik keroncong, mereka menjajal panggung dengan keunikan masing-masing yang membuat para penonton bertahan dan menikmati aksi mereka hingga lagu-lagu berakhir dan ditutup oleh penampilan E’ed & Friend dengan lagu-lagu mereka seperti mase biru dan lain-lain.

Tak lupa mereka mengakhiri penampilannya dengan lagu-lagu karya Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Me

Sebagai bukti kesungguhannya berinvestasi, PT ESL juga menunjukkan konsep eco resort yang ingin dibangun dengan mengundang pihak terkait ke Swedia

lombokjournal.com —

MATARAM ;   PT Eco Solution Lombok (ESL) akan melanjutkan investasi di Tanjung Ringgit, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, dengan mengembangkan lahan seluas 339 hektar.

Konsep investasi PT ESL di Tanjung Ringgit dengan pembangunan eco resort berupa medical tourism.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Lalu Gita Ariyadi, mengatakan itu, Kamis (25/07/19).

“Konsepnya nanti eco resort berupa medical tourism, yang melestarikan lingkungan alam dan mengembangkan potensi ekonomi lokal,” ujar  Lalu Gita.

Sehari sebelumnys, Rabu  (24/07/19), Direktur Eco Regions Group, John Higson didampingi direktur hukum, Sri Bima Putra dan beberapa local staff, mengunjungi DPMPTSP NTB.

“Mereka hadir untuk menyampaikan komitmennya berinvestasi serta mengkonfirmasi berbagai hal untuk kelancaran proses investasi selanjutnya,” jelasnya.

Lalu Gita menyambut baik rencana investasi tersebut. Dia menjelaskan PT ESL sejak 2010 lalu mulai merintis investasinya di NTB.

Perusahaan tersebut telah mendapatkan dukungan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi, Gubernur NTB kala itu, M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) maupun dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kala itu dijabat Mari Elka Pangestu.

Untuk menunjukkan komitmen berinvestasi, PT ESL telah berupaya mengatasi berbagai kendala di lapangan meski belum seluruhnya tuntas.

Kendala yang dihadapi berupa status lahan yang belum clear and clean karena ada sertifikat hak milik, permasalahan dengan penduduk lokal yang menggembala ternak dan lainnya.

Sebagai bukti kesungguhannya berinvestasi, PT ESL juga menunjukkan konsep eco resort yang ingin dibangun dengan mengundang pihak terkait ke Swedia.

Lalu Gita berharap agar perusahaan tersebut lebih serius melanjutkan investasi dan harus memenuhi kewajiban membayar iuran Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) maupun Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

“Ya, jika serius berinvestasi tunjukkan komitmen dengan memenuhi kewajiban membayar IUPJWA dan IUPSWA,” ungkap Kadis DPMPTSP NTB.

Pada Kamis (25/07/19), jajaran PT ESL yang diwakili Komisaris Eco Region Group, I Gusti Putu Ekadana, Direktur Hukum, Local Staff dan didampingi Kadis PM-PTSP NTB, melakukan audiensi dengan Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmi.

Setali tiga uang dengan Lalu Gia, Sukiman dengan tegas meminta lebih serius terhadap investasinya dan harus melakukan aksi di lapangan untuk membuktikan komitmennya.

Kini bola ada di tangan PT ESL untuk serius merealisasikan rencana investasinya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berjanji memberikan dukungan terhadap investasi tersebut

Pemerintah Provinsi NTB yang akan membentuk Tim Percepatan Pembangunan Eco Resort di Kawasan Tanjung Ringgit.

Me(*)

Masih ada temuan SSJ yang tidak konsisten melakukan siaran lokal sesuai dengan ketentuan

MATARAMlombokjournal.com — Lembaga penyiaran, khususnya televisi (TV) nasional yang menggunakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ),  Diingatkan kewajibannya menayangkan kontens-kontens lokal yang terkait dengan kearifan masyarakat di NTB.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Gde Putu Aryadi mengingatkan itu  saat menggelar pertemuan dengan pimpinan Pengelola Televisi SSJ diruang pertemuan KPID NTB,di Komplek Kantor Diskominfotik NTB, Kamis (25/07/19).

Ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan KPI Nomor 2 tahun 2012, menyatakan,  program siaran lokal wajib di produksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10 persen untuk media televisi.

Dan paling sedikit 60 persen untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan. Kemudian waktu penyiaran lokal wajib ditayangkan pada prime time waktu setempat.

Namun dalam kenyataannya belum semua TV mematuhi ketentuan tersebut.

Aryadi mengharapkan, TV-SSJ di NTB ikut bersinergi  membangun NTB gemilang. Hal ini sejalan dengan misi ketiga gubernur dan Wakil Gubernur NTB yakni NTB sehat dan cerdas.

Bagaimana kemudian lembaga penyiaran juga berkontribusi dalam memberikan informasi yang menyehatkan dan mencerdaskan masyarakat NTB, tegasnya.

Diingatkannya, TV sistem stasiun jaringan merupakan milik publik. Karenanya, Aryadi menagih komitmen pengelola TV siaran nasional yang memiliki jaringan di wilayah NTB untuk berkontribusi membangun NTB.

“Banyak aspek yang bisa ditayangkan. Ada 60 program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB, bisa dimanfaatkan sebagai referensi dalam memproduksi konten lokal,” ungkap Gde.

Ia menegaskan, kalau diangkat salah satu saja dari 60 program unggulan itu sebagai konten, misalnya tentang pesona 99 desa wisata di NTB, Maka siaran itu pasti akan hidup dan diminati oleh pemirsa, tegasnya.

Ketua KPID NTB Yusron Saudi mengatakan, berdasarkan pantauannya,  masih ada temuan SSJ yang tidak konsisten melakukan siaran lokal sesuai dengan ketentuan.

“Ini harusnya menjadi atensi seluruh SSJ di NTB karena jadwal siaran lokal yang KPID terima tidak sesuai dengan realitas siaran. Jadi yang minimal 10% itu belum terpenuhi siaran jaringan lokal,” katanya.

Beberapa catatan dari KPID NTB adalah terkait jam siaran lokal yang harusnya ada pada waktu prime time, pada realitasnya digunakan pada jam “hantu”yang sepi penonton. Materi yang disiarkan juga terkesan berulang-ulang, bahkan kualitas siaran relay dan lokal berbeda.

Di kesempatan yang sama, Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID NTB, Sahdan mengatakan, jika ketentuan 10 persen siaran lokal itu tidak dipenuhi SSJ.

Maka pihaknya akan bersurat ke KPI pusat, agar dilakukan registrasi bagi lembaga penyiaran bersangkutan yang dianggap tidak memenuhi ketentuan tersebut untuk diberikan sanksi.

“Kita klarifikasi dulu dan terus memantau. Jika sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena tidak memenuhi ketentuan 10% itu dan jam siarnya masih di jam yang sepi penonton, baru kami akan rekomendasi untuk pencabutan izin. Tentunya yang berwenang dalam hal ini adalah Kominfo,” terangnya.

Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan SSJ di NTB,  di antaranya, Direktur PT. Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram (ANTV Mataram), Direktur PT.Trans7 Batam Mataram (Trans7 Mataram), Direktur PT. Lativi Mediakarya Lombok dan Palu (TVOne Lombok), Direktur PT. GTV Mataram (GTV Mataram), Direktur PT. TPI Lintas NTB (MNCTV NTB),

Selain itu jugaahadir Direktur PT. Media Televisi Mataram (Metro TV NTB), Direktur PT. RCTI Tujuh (RCTI Mataram), Direktur PT. Surya Citra Media Kreasi (SCTV Mataram), Direktur PT. Trans TV Mataram Samarinda (Trans TV Mataram), Direktur PT. Semesta Esa Televisi (I News TV Mataram) , Direktur PT. Nusa Asia Antara (Indosiar Mataram), Direktur PT. Mitra Televisi Mataram (NET.TV Mataram) dan Direktur PT.Jaya Negeriku Jaya Bangsaku (RTV).

AYA

Aplikasi ini menurutnya dapat memberikan kemudahan pada calon pengunjung, di mana sebelum mengunjungi desa wisata, akan diperkenalkan dahulu keunikan desa wisata melalui aplikasi

MATARAM.lombokjournal.com – – Tahun lalu, Nusa Tenggara Barat telah meresmikan 99 desa wisata. Pada desa wisata tersebut tersedia berbagai kuliner, kerajinan tangan maupun kesenian khas NTB.

Untuk mengunjungi desa wisata, kini dapat juga memesan tiket melalui aplikasi Goers.

Aplikasi Goers dikhususkan untuk paket pariwisata, pemesanan tiket event, film, tempat atraksi dan hiburan lainnya.

Aplikasi tersebut telah diluncurkan hari Kamis (25/07) 2019 malam, dalam acara peluncuran desa wisata dan e-ticketing di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram.

Hadir dalam peresmian tersebut Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi.

Direktur Operasi (COO) Goers, Niki Tsuraya Yaumi, mengatakan, sebagai proyek percontohan telah terdaftar dua desa wisata di Goers. Desa tersebut yakni Desa Sesaot Lombok Barat dan Desa Ende Lombok Tengah.

“Kami dan juga partisipasi bersama Kementerian Desa PDTT untuk mendukung program e-ticketing desa wisata. Kami sudah melakukan pilot projects beberapa desa wisata,” ujarnya.

Melalui aplikasi tersebut, pencatatan pengunjung dapat dilakukan di tempat dan semua laporan dapat diakses secara real time oleh pemerintah pusat.

Yaumi menjelaskan, jika telah mengunjungi desa wisata tersebut, pengunjung akan melakukan registrasi di lokasi, sehingga dapat mengetahui secara jelas jumlah kunjungan maupun total pembelian tiket yang diterima desa wisata tersebut.

“Sehingga dengan ini menjadi laporan komprehensif bagi Kepala Desa, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat di Kementerian,” ucapnya.

Pada aplikasi tersebut telah diinput 25 kota di Indonesia, yang tentunya memiliki destinasi wisata dan hiburan lainnya. Ke depan, semua desa wisata di NTB akan ditambahkan pada aplikasi tersebut.

BACA JUGA ;

Launching e-Ticketing Paket Desa Wisata, Wagub Tegaskan Mayarakat Wajib Jaga Keindahan NTB

Aplikasi ini menurutnya dapat memberikan kemudahan pada calon pengunjung, di mana sebelum mengunjungi desa wisata, akan diperkenalkan dahulu keunikan desa wisata melalui aplikasi.

“Dahulu mekanisme melalui buku, kini secara digital dan bisa diakses secara real time. Sudah banyak desa wisata tercover internet. Jika belum akan dikoordinasikan dengan Kominfo,” katanya.

AYA

Inflasi dapat menyebabkan daya beli masyarakat naik atau turun. Dan daya beli yang menurun dapat memicu bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com — Provinsi NTB yang dipimpin Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah ini dianugerahi penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik dan berprestasi.

Selain TPID NTB, Kota Mataram juga dinobatkan sebagai TPID kota terbaik dan TPID Lombok Barat sebagai TPID kabupaten berprestasi.

Penghargaan itu diterima Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH., yang mewakili Gubernur.

Sedangkan Kota Mataram diterima secara langsung oleh Walikota Mataram, TGH Ahyar Abduh dan untuk Kabupaten Lombok Barat diterima oleh Bupatinya, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si.

Penyerahan penghargaan digelsr pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang ke-10 (Rakornas X) tahun 2019, di Jakarta, Kamis (25/07) 2019. Temanya, Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif.

NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dinilai mampu mengendalikan inflasi daerah. Sebab, inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi kesuksesan suatu daerah dalam pembangunan.

Dampaknya-pun akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena harga komoditas yang stabil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketersediaan pasokan bahan pangan akan menjamin ketahanan pangan suatu daerah.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat menyampaikan sambutan mengungkapkan,  dalam mengukur kemajuan bangsa terdapat beberapa indikator penting, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Inflasi dapat menyebabkan daya beli masyarakat naik atau turun. Dan daya beli yang menurun dapat memicu bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Sedangkan Perry Warjiyo mengungkapkan, beberapa daerah telah menggunakan teknologi sebagai salah satu cara mengendalikan inflasi.

Kepala Perwakilan BI NTB, Achris Sarwani, Wakil Ketua TPID NTB, mengungkapkan penghargaan ini tentunya  merupakan hasil kerja keras, soliditas, dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, OPD terkait yang merupakan anggota TPID, dan pihak terkait lainnya seperti Bulog Divre NTB dan Satgas Pangan Polda NTB dalam stabilisasi harga pangan.

Berbagai faktor dilihat dalam penilaian TPID kali ini, seperti pencapaian inflasi IHK, inflasi pangan, kerjasama perdagangan antar daerah, penguatan kelembagaan, dukungan kepala daerah dan inovasi daerah dalam pengendalian harga.

Semoga ikhitar TPID NTB yang berbuah penghargaan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi X tahun 2019 yang disampaikan Wakil Presiden RI secara langsung ini menambah semangat bagi TPID NTB baik provinsi maupun kota/kabupaten untuk terus bekerja mengendalikan inflasi di daerah.

Hadir juga saat itu,  Perry Warjiyo, Gubernur BI; Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK; Darmin Nasution, Menko Perekonomian; Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan; Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bappenas; dan Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika.

AYA/Hms NTB