Berbagai program Strategis dan program unggulan NTB gemilang yang diluncurkan Pemda NTB, bagi segenap civitas Akafemika STKIP Taman Siswa Bima, merupakan program yang sangat hebat

lombokjournalcom —

BIMA   ;  Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dikukuhkan oleh Ketua STKIP Taman Siswa Bima Sebagai Father of civilization atau bapak peradaban.

Pengukuhan sebagai Bapak Peradaban dilaksanakan di Aula Kampus II STKIP Taman Siswa Bima di Palebelo Bima, Rabu (21/8-2019) d ihadapan Wakil Bupati Bima, H.Dahlan M.Noer dan  seluruh Civitas Akademika serta ratusan Mahasiswa di Kampus tersebut.

Hadir pula sejumlah anggota DPRD Kabupaten dan Kota Bima serta para pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Lembaga pendidikan tinggi swasta termurah di NTB yang memiliki 3.500 orang mahasiswa tersebut, menilai,  Gubernur NTB yang akrab disapa Doktor Zul tepat diberikan penghargaan sebagai Father of Civilization.  Atas gagasan pembangunan NTB Gemilang NTB yang telah memberikan  banyak perubahan dan kemajuan di bidang pendidikan di NTB dan di indonesia pada umumnya.

“Kini NTB Gemilang itu sudah mulai tampak wujudnya, kata Dr.Ibnu Khaldun, saat memberikan pengantar pada acara graduation gathering  bertemakan sarjana beradab menuju NTB Gemilang menghadapi era industry 4.0.

Berbagai program Strategis dan program unggulan NTB gemilang yang diluncurkan Pemda NTB, bagi segenap civitas Akafemika STKIP Taman Siswa Bima, merupakan program yang sangat hebat.

Misalnya program NTB Sehat Cerdas melalui program beasiswa pendidikan, dengan mengirim anak-anak muda NTB untuk belajar di luar negeri.

Sudah banyak akses jalur kerjasama pendidikan dengan Puluhan negara di dunia. Seperti Darwin, Polandia, Jepang, Cina, Malaysia, Korea dan negara-negara eropa lainnya.

“Ini merupakan babak baru menyongsong peradaban NTB Gemilang”, ujarnya.

Pendidikan Kebutuhan Warga

Gubernur Doktor Zul sangat mengapresiasi kemajuan pesat yang dicapai STKIP Taman  Siswa Bima. Lembaga pendidikan menjadi lebih terkenal, kata Doktor Zul karena namanya, Taman Siswa.

Di dalam nama itu, tertanam komitmen dan jiwa yang kuat bahwa pendidikan merupakan hak dan kebutuhan setiap warga masyarakat yang harus diperjuangkan dan diwujudkan bersama, ujarnya.

Gubernur mengatakan, hampir semua agama besar di dunia menganjurkan untuk berhaji. Misalnya Islam ke Tanah Suci Mekah, Hindu/budha ke india, Kristen ke Vatikan, Yaudi ke Yerusalem.

Maksudnya agar ummatnya berpetualang, berziarah ke tempat baru untuk menaklukan hidup yang lebih besar.  Dan mengenal perkembangan dunia luar yang begitu luas, kaya dan beragam. Tidak hanya terkurung pada mindset atau pikiran yang kerdil, terang gubernur.

Pemerintah Provinsi NTB, melalui visi NTB Gemilang, saat ini telah mengirim anak-anak NTB, sebanyak 300-400 orang mahasiswa yang akan berangkat keluar negeri adalah petarung awal yang meretas jalan baru.

Pengiriman tersebut, kata gubernur  bukan karena kualitas pendidikan di dalam negeri lebih rendah. dibandingkan kualitas di luar negeri  seperti Polandia, inggris, jepang, Korea, Cina. Bahkan dari sisi kualitas, tidak sedikit yang jauh lebih hebat dari negara-negara tersebut.

Namun pengiriman itu untuk membangun cara pandang atau mindset yang lebih luas, membangun jaringan dan kemampuan berinteraksi di tengah percaturan global yang kian kompetitif.

Gubernur menekankan pentingnya mahasiswa untuk berani bermimpi atau bercita-cita besar dan jauh kedepan. Pendidikan itu bagaimana digeluti dengan cara yang menyenangkan, tandasnya.

Menggantungkan cita-cita dengan cara berfikir lebih besar dan lebih luas daripada orang kebanyakan, tegasnya.

Kadang-kadang untuk belajar keluar negeri saja sudah dipermasalahkan.  Kenapa  jadi masalah ? Karena kita mimpi yang besar saja sudah takut. Kita harus percaya kepada harapan dan mimpi kita dengan energi yang positif sehingga mimpi besar bisa diekspresikan kedalam kenyataan.

Setelah lulus di luar negeripun, tidak harus kembali berkarir di daerah sendiri, tetapi akan menjadi orang-orang  hebat di seluruh pelosok negeri. Tidak saja indonesia tapi juga dikancah internasional dunia.

Namun tetap rindu akan kampung halamannya. Sehingga kelak membawa kehebatan untuk membangun bangsa dan daerahnya.

Wakil Bupati Bima, H.Dahlan M. Noer mengajak seluruh mahasiswa Bima untuk mulai mempersiapkan diri menjadi SDM yang unggul.

Hasil diskusi dengan bapak gubernur, kata Wabup bahwa tugas utama Pemda saat ini adalah meningkatkan pelayanan dengan SDM yang handal. Namun masalah utama yang dihadapi pada saat ini adalah SDM, tegasnya.

Maka ke depan program beasiswa pendidikan luar negeri menjadi sangat penting digalakan dalam upaya membangun mindset SDM yang handal, kata wabup.

AYA/diskominfotik

Diharapkan  tarif iuran JKN yang baru mampu membantu mengurangi defisit pada BPJS Kesehatan juga meningkatkan kolektabilitas masyarakat seiring dengan perbaikan kebijakan BPJS Kesehatan yang lainnya

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Di tengah-tengah  upaya Pemerintah mengkaji kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan,pihak BPJS Kesehatan pun sendiri masih menunggu realisasi kenaikan tarif tersebut.

“Kami menunggu dan berharap agar ada solusi yang komprehensif atas masalah yang dihadapi BPJS Kesehatan,” tutur Kepala Humas BPJS Kesehatan M.Iqbal Anas Ma’ruf, Minggu (18/08) 2019.

Pihak BPJS Kesehatan hanya bisa menunggu, karena persetujuan kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan kewenangan pemerintah,  yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Iqbal,  kewenangan BPJS Kesehatan bukan untuk menyetujui besaran kenaikan iuran. Dari sisi kelembagaan, yang mengusulkan penyesuaian tarif JKN-KIS adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Sebelumnya, DJSN sudah mengusulkan kenaikan tarif jaminan kesehatan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan. Usulan kenaikan tarif berkisar Rp 16.500 hingga Rp 40.000 sesuai dengan jenis kelas masing-masing peserta.

Iqbal menyebut, sesuai dengan perhitungan aktuaria, tarif iuran BPJS Kesehatan memang sudah harus mengalami kenaikan.

Kenaikan iuran itu supaya sesuai dengan prinsip anggaran berimbang. Mengenai waktu realisasinya, Iqbal mengaku menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah.

“Kami percaya ke pemerintah, artinya untuk waktu pelaksanaannya tentu ada hitung-hitungannya. Kami percaya pemerintah memiliki solusi yang tepat,” kata Iqbal.

Sementara itu, dalam konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional akan digodok.

Sri Mulyani berharap, tarif iuran JKN yang baru mampu membantu mengurangi defisit pada BPJS Kesehatan juga meningkatkan kolektabilitas masyarakat seiring dengan perbaikan kebijakan BPJS Kesehatan yang lainnya.

Rr

(sumber ; LY/KOMPAS.com)

BPJS Kesehatan mempunyai kewajiban membayar denda 1 persen dari setiap keterlambatan klaim

lombokjournal.com —

JAKARTA ;  Menteri Keuangan Sri Mulyani (BPJS) mengungkapan, banyak perusahaan mengakali iuran BPJS Kesehatan selama ini, misalnya dengan mengeilkan jumlah karyawannya.

“Ada yang sudah mendaftar tetapi jumlah karyawannya dikurang-kurangin,” ujar  mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (21/08) 2019.

Dikatakan Sri Mulyani, misalnya jumlah karyawan 100 jadi lebih kecil dari 100 supaya tadi iuran mereka jadi lebih sedikit.

Selain itu, pada juga perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan namun melaporkan gaji karyawannya lebih kecil dari yang dibayarkan. Tujuannya mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban baik dari sisi badan usahanya maupun pegawainya.

Seperti diketahui, peserta BPJS Kesehatan yang merupakan karyawan perusahaan swasta harus membayar 5 persen dari gaji pokok untuk iuran.

Namun, tidak semua iuran ditanggung oleh karyawan sebab 4 persennya dibayarkan oleh perusahaan dan sisanya 1 persen dibayar karyawan. Hal inilah yang membuat perusahaan mencari cara mengakali iuran sehingga uang yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan lebih kecil.

Diungkapkan Sri Mulyani, fakta itu merupakan temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas audit BPJS Kesehatan.

“Dalam hal ini BPJS Kesehatan harus kerja sama dengan pihak terkait termasuk dinas tenaga kerja supaya keputusan dunia usaha bisa ditingkatkan,” katanya.

Di tengah ancaman defisit, BPJS Kesehatan ternyata harus menanggung denda tunggakan dari rumah sakit yang nilainya puluhan miliar rupiah.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A. Rusady mengatakan, pihaknya mempunyai kewajiban membayar denda 1 persen dari setiap keterlambatan klaim.

“Klaim saat ini membuat kami belum bisa membayar secara tepat waktu. Posisi gagal bayar sampai Juni 2019 sekitar Rp 7 triliun. Kalau dananya ada, tentu akan dibayarkan,” kata Maya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Itu berarti, potensi denda yang membayangi BPJS Kesehatan sekitar Rp 70 miliar sampai Juni lalu. Kondisi tersebut membuat BPJS Kesehatan semakin terbebani karena defisit tahun lalu belum tertutupi.

Rr

(Sumber; KOMPAS.com)

Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB, I Made Puja Yasa berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Provins Nusa Tenggara Barat yang sudah mendukung penuh Program JKN-KIS

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    BPJS Kesehatan Cabang Mataram  menggelar Pertemuan Forum Komunikasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Pada Selasa (20/08) 2019.

Kegiatan tersebut merupakan upaya menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas ketentuan peraturan yang berlaku dalam pencapaian kepesertaan dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

Selain itu memberikan solusi dan masukan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, baik dari segi kepesertaan maupun pelayanan kesehatan.

“Kegiatan ini sangat penting, karena BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari Pemerintah Daerah terkait peningkatan kepesertaan maupun pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Forum ini dibentuk sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang terjadi dilapangan,” ujar Ali

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB, Dinas terkait dan Kepala BPJS Kesehatan se-Wilayah NTB. Pemaparan materi dalam kegiatan ini dibawakan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB, I Made Puja Yasa

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggaa Barat, Iswandi yang menjabat selaku Ketua Forum Komunikasi ini sangat mendukung penuh Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya terkait peningkatan kepesertaan dan pelayanan kesehatan.

“Dalam forum ini saya memerintahkan kepada seluruh Dinas terkait selaku anggota untuk bersama-sama meningkatkan kepesertaan program JKN-KIS salah satunya dengan cara memberikan data-data yang dibutuhkan dalam Program JKN-KIS serta turun bersama untuk mensosialisasikan program JKN-KIS ini langsung ke Masyarakat. Kita harus bergerak cepat untuk mencapai sasaran yang tepat untuk meningkatkan kepesertaan program JKN-KIS ini,” Ujar Iswandi

Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB, I Made Puja Yasa berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Provins Nusa Tenggara Barat yang sudah mendukung penuh Program JKN-KIS.

Semoga Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada Tahun 2019.

ay/yn/jamkesnews

Saat ini, hampir semua proses dalam bisnis, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pemasaran hasil produk dan memperluas koneksi, bisa dilakukan dalam genggaman

MATARAM.lombokjournal.com —  Di Era revolusi industri 4.0, akan membawa pergerakan informasi dan transaksi yang cepat, bahkan bisa dilakukan dalam hitungan detik.

Hal ini menjadi kunci kemajuan dari sebuah bisnis. Bisnis skala kecil bisa tumbuh menjadi besar, berkat penggunaan Informasi Teknologi (IT).

Sebaliknya, tidak sedikit, perusahaan besar yang gulung tikar, akibat kalah dalam kompetisi bisnis, karena masih bersifat konvensional.

Mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi pada Perempuan Pengusaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) diminta mengoptimalkan fasilitas informasi teknologi (IT) digital.

Khususnya  dalam meningkatkan jaringan pemasaran bisnisnya di tingkat nasional dan internasional.

Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah emngungkapkan itu, saat membuka Musda IV DPD IWAPI NTB, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/8),

Menurut Wagub, penggunaan IT menjadi kunci sukses utama dalam mengembangkan bisnis di era digital.

Saat ini, hampir semua proses dalam bisnis, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pemasaran hasil produk dan memperluas koneksi, bisa dilakukan dalam genggaman,.

“itu semua berkat kemajuan dari informasi teknologi,” jelasnya.

Wagub berharap, keberadaan DPD IWAPI NTB, dapat menjadi lokomotif sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di NTB.

“IWAPI harus juga ambil bagian dalam melahirkan wirausaha-wirausaha muda NTB yang nantinya akan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang akan berdampak terhadap bertambahnya lapangan kerja baru dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat NTB,” jelasnya.

Selain bidang bisnis, DPD IWAPI NTB juga diharapkan menjadi agen yang berperan aktif dalam mendukung suksesnya program-program kerja pemerintah saat ini. Seperti program Revitalisasi Posyandu sebagai kunci utama peningkatan kualitas kesehatan keluarga, mulai dari bayi hingga lanjut usia.

Selain program revitalisasi Posyandu, yang tidak kalah pentingnya dan akan menjadi kunci dari kemajuan ekonomi di NTB, partisipasi semua elemen dalam mensukseskan program Zero Waste. Ketika NTB sudah bersih akan menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah kita untuk dikunjungi orang, baik domestik maupun mancanegara.

“Kami yakin IWAPI adalah mitra strategis dalam mensukseskan program revitalisasi Posyandu dan Zero Waste di NTB,” kata wagub.

AYA/HmsNTB

NTB harus mau berbagi kepada daerah atau negara lain,  dalam hal mempercepat penanganan bencana gempa bumi ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala BNPB Letjen Doni Monardo memuji langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan pasca bencana gempa bumi di Lombok dn Sumbawa.

Pujian itu dikatakannya saat membuka Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman, di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (20/08) 2019.

“Dari sejak awal penanganan dampak gempa bumi di NTB sampai dengan saat ini, progressnya luar biasa. Ini patut untuk kita berikan apresiasi khususnya kepada Pemerintah Provinsi NTB,” kata Letjen Doni Monardo.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini menyampaikan, NTB bisa menjadi contoh dan tempat belajar bagi daerah-daerah lain di Indonesia ataupun mancanegara dalam penanganan bencana

Diungkapkannya, gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 29 Juli 2018 lalu mengakibatkan ratusan ribu bangunan rumah warga rusak. Puluhan fasilitas umum, rumah ibadah dan perkantoran juga terkena dampak dari gempa bumi Lombok Sumbawa.

Sehari pasca gempa bumi pertama di NTB, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo datang langsung ke lokasi terdampak gempa.

Presiden kemudian memerintahkan kepada menteri terkait termasuk juga kepala BNPB, TNI dan Polri untuk segera membantu mempercepat penanganan gempa bumi yang juga menelan banyak korban jiwa ini.

Dikatakan Doni Monardo, NTB harus mau berbagi kepada daerah atau negara lain,  dalam hal mempercepat penanganan bencana gempa bumi ini.

“Harus ada buku juga yang dibuat terkait dengan strategi dan langkah NTB dalam menangani bencana supaya bisa dipelajari oleh daerah lain yang mengalami bencana yang sama,” jelasnya.

Di balik cepatnya penanganan gempa bumi di NTB, lanjut Pencetus Citarum Harum ini, tentu ada banyak sekali pihak yang terlibat mulai dari pemerintah, TNI/Polri, LSM, dan tak terkecuali para relawan.

“Relawan ini merupakan manusia super karena kesiapannya berkorban untuk membantu orang lain,” jelasnya.

Presiden RI, lanjut Jendral Doni, melalui Kementerian Keuangan RI telah mengucurkan lebih dari Rp 5 triliun untuk membantu percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok Sumbawa.

“Melalui lokakarya ini, kami berharap akan dapat melahirkan rumusan-rumusan yang baik untuk menjadi pedoman dalam penanganan kebencanaan di Indonesia,” ungkapnya.

Keterlibatan masyarakat

Menteri Sosial RI yang diwakili oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Dr. Harry Hikmat menyampaikan, dalam penanganan bencana itu penting untuk melibatkan masyarakat.

“Keterlibatan masyarakat dalam menangani bencana ini efektif sekali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengetahuan serta kepekaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” jelasnya.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu NTB sehingga penanganan pasca gempa bumi Lombok Sumbawa dapat berjalan lancar.

“Kami sampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak termasuk juga relawan yang telah membantu mempercepat proses rehab rekon di NTB,” ucap wagub.

Dalam paparannya, wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini juga menjelaskan, sampai dengan saat ini, jumlah rumah tahan gempa yang telah terbangun sebanyak 65.922 unit sedangkan yang dalam progress sebanyak 104.869 unit.

“Dengan pendampingan dari 3.496 fasilitator, progress rehab-rekon pasca gempa bumi Lombok Sumbawa terus mengalami kemajuan,” jelasnya.

Ketua BKOW NTB ini menjelaskan, pembentukan Pokmas dalam pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi ini sejauh ini cukup baik dalam mempercepat proses rehab rekon.

Menurutnya, dibentuknya Pokmas sebelum mulai pengerjaan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa cukup efektif dalam mempercepat proses rehab rekon.

“Meski demikian, dalam penanganan kebencanaan yang lain, skema Pokmas ini bisa jadi kurang efektif sehingga perlu skema lain seperti kontraktual yang langsung berhubungan antara pemerintah dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Sampai dengan 19 Agustus 2019, lanjut Wagub, Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 5.198 untuk Pokmas kategori Rusak Berat, 1.256 untuk Pokmas kategori Rusak Sedang, dan 3.009 Pokmas untuk kategori Rusak Ringan.

Lokakarya Nasional Shelter dan Permukiman digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan International Federation Red Cross (IFRC) mengangkat tema “Mendukung Masyarakat Bertransisi Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat Pada Masyarakat”.

Sejumlah lembaga peserta lokakarya di antaranya Kementerian PUPR, Afghan Red Crecsent Society, American Red Cross, Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana, International Organitation for Migration (IOM), Mercy Corps Indonesia, UNDP, UNFPA, UNICEF dan sejumlah lembaga atau instansi pemerintahan dan LSM baik dalam dan luar negeri.

AYA/HmsNTB

Gubernur Zul mengajak seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah, utamanya anak-anak muda Bima dan NTB untuk menyiapkan diri dengan bekal ilmu dan teknologi

lombokjourfnal.com —

BIMA  ;   Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, didampingi Wakil Walikota Bima, Ferry Sofyan, SH dan Wakil Bupati Bima, Drs.Dahlan M.Noer meluncurkan aplikasi startUp iLoPETA, di Uma IloPETA, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, Selasa (20/08) 2019.

Sebuah sistem informasi untuk layanan jasa bisnis dan transportasi yang menggabungkan 12 fitur layanan dalam satu Aplikasi.

Aplikasi itu merupakan satu-satunya atau pertama kalinya di NTB, sebagai buah karya krativitas dari 3  pemuda asal Bima, yakni Agil, S.Kom,  Arif sarjana Elektronika dan  Indra yang merupakan Sarjana Pendidikan Matematika lulusan STKIP Bima.

Fitur-fitur dalam IloPETA tersebut, sangat mudah dapat diakses melalui android atau diunduh melalui geogle playstore.

Dan telah menyediakan fasilitas untuk promosi dan pemasaran berbagai produk UMKM, termasuk menyediakan ruang konsultasi pembuatan website dan percetakan.

Fitur-fitur tersebut meliputi iloservice Ilofood (pemasaran kuliner) ilojek untuk ojek online, ilocar (taksi online), ilopickup (untuk jasa pengangkutan/pengiriman barang),  ilopro ( jasa layanan konsultasi Website dan percetakan),ilonews (akses berita dari berbagai media yang ada di NTB) dan ilomall ( jasa layanan belanja).

Karya tehnologi informasi itu difasilitasi oleh Bank  BNI cabang Bima selaku mitra pembina UMKM.

Gubernur Zulkieflimansyah berterima kasih kepada jajaran  perbankan yang  menfasilitasi anak-anak muda kota dan Kabupaten Bima untuk mengembangkan kreativitasnya.

Sehingga teknologi yang sangat bermanfaat bagi UMKM itu menjadi mungkin terwujud.

“Ini merupakan langkah awal untuk bisa menggurangi pengangguran dan kemiskinan,” tegas Gubernur Zul.

Menurutnya, Bima ke depan adalah Bima yang membutuhkan karya nyata.

Gubernur berpesan kepada Wakil Walikota dan juga Wakil Bupati Bima, agar ke depan lebih banyak mengembangkan beasiswa pendidikan untuk anak-anak pada bidang teknologi baik informatika maupun matematika dan fisika.

Gubernur menegaskan, pertumbuhan ekonomi ke depan akan sangat ditentukan oleh pertumbuhan teknologinya.

Misalnya smartphone kita dalam waktu ke depan, mungkin akan dilengkapi dengan artificial intelegen (AI ) sehingga mampu mendeskripsikan suasana hati dan fikiran.

Itulah yang menggambarkan bahwa kemajuan tekhnologi akan menjadi penopang utama bagi kemajuan ekonomi dan peradaban suatu bangsa, tegasnya.

Gubernur Doktor Zul, juga mengungkapkan, tanggal 9 september 2019, Presiden RI, Jokowi dijadwalkan kembali mengunjungi NTB untuk melaksanakan ground breaking pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika Resort di Lombok Tengah.

Menyambut event internasional olah raga balap yang akan menghadirkan jutaan orang  dan banyak peluang bisnis di tahun 2021 mendatang, Gubernur Zul mengajak seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah, utamanya anak-anak muda Bima dan NTB untuk menyiapkan diri dengan bekal ilmu dan teknologi.

Sehingga  kelak tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama dalam menyambut peluang-peluang yang ada.

AYA/HmsNTB

Peserta JKN-KIS yang menderita kanker tidak perlu jauh-jauh di rujuk keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan radioterapi

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan addendum perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Mataram dengan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bertempat di RSUD Provinsi NTB, Senin (19/08) 2019.

Penandatanganan addendum itu merupkan Komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Dalam Addendum itu, RSUD Provinsi NTB menambahkan pelayanan Radioterapi untuk peserta JKN-KIS. Pelayanan Radioterapi ini satu-satunya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram dan seluruh Kepala Instalasi RSUD Provinsi NTB.

Direktur RSUD Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri dalam sambutannya menyampaikan bahwa RSUD Provinsi NTB terus meningkatkan pelayanan bagi peserta JKN-KIS salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan Radioterapi.

Lalu Hamzi Fikri mengatakan, radioterapi atau disebut juga terapi radiasi adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif, bertujuan menghancurkan jaringan kanker.

Pelayanan Radioterapi ini merupakan salah satu pelayanan yang membutuhkan biaya besar dan memakan waktu cukup lama.

Karena itu RSUD Provinsi NTB  bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Mataram memberikan pelayanan radioterapi untuk meringankan beban penderita kanker.

“Sehingga peserta JKN-KIS yang menderita kanker tidak perlu jauh-jauh di rujuk keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan radioterapi,” ujar Fikri

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengapresiasi RSUD Provinsi NTB yang telah melakukan peningkatan pelayanan khusunya bagi peserta JKN-KIS.

Dikatakannya, pasien kanker yang memerlukan pelayanan radioterapi sekarang tidak perlu khawatir mengenai biaya lagi, karena sekarang Pemerintah Provinsi NTB telah menyediakan pelayanan Radioterapi bagi penderita Kanker di RSUD Provinsi NTB.

“Dan pelayanan Radioterapi ini dijamin oleh BPJS Kesehatan sehingga peserta tidak perlu dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan raioterapi. Semoga dengan adanya pelayanan Radioterapi ini peserta JKN-KIS dapat lebih mudah berobat dan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan bermanfaat bagi seluruh peserta JKN-KIS,” jelas Ali.

ay/yn,jamkesnews

Bupati mengimbau masyarakat, agar tidak membuang puntung rokok sembarangan ataupun membakar lahan atau sampah sembarangan

lombokjournal.com —

PEMENANG ;  Bupati Lombok Utara, Dr. H Najmul Akyar SH. MH., turun langsung ke lapangan atas terjadinya kebakaran lahan di Bukit Pandanaan dan Bukit Nipah Malaka, Lombok Utara, Minggu (18/08) 2019 sore hingga malam.

Bupati Najmul Akhyar mengatakan, sekitar jam 2 dini hari pemerintah daerah dipimpin Gubernur NTB, bersama Kapolda NTB, Kapolres Lombok Utara beserta personil BPBD, Dinas Kehutanan, Pol PP Damkar, unsur TNI serta masyarakat, berjibaku dalam pemadaman titik api yang merembet ke areal terdampak.

Dikatakannya, sampai saat sedang dicari tahu sebab utama kebakarannya, apakah  ada faktor kesengajaan ataukah secara alami.

Masih ada empat titik api baru ditemukan dan berupaya dipadamkan sebelum meluas.

Bupati mengimbau masyarakat, agar tidak membuang puntung rokok sembarangan ataupun membakar lahan atau sampah sembarangan, mengingat sekarang cuaca panas, prediksi kekeringan dan angin yang begitu kencang.

Guna mencegah rembetan api meluas yang dikhawatirkan api meluas ke areal pemukiman warga sekitar agar segera diantisipasi.

Sekretaris Desa Malaka Marwan, S.Pd., menyatakan, kebakaran baru bisa dipadamkan saat dini hari (19/8). Bukit Pandanan yang terdampak lahan kebakaran mencapai tiga hektar lebih.

Upaya terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan titik api lainnya. Salah satunya, melalui pemasangan spanduk oleh masyarakat, dan imbauan bekerja sama dengan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Lombok Utara.

(den/che/humaspro)

APGN ini betul-betul hadiah terbesar buat kita bangsa indonesia terutama NTB untuk memulai langkah pertama mengeksplorasi hal-hal yang belum diungkap banyak kepada publik

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah mengimbau masyarakat NTB untuk sama-sama menyukseskan perhelatan Event simposiun internasional Asia Pacific Geoparks Network (APGN) 2019.

International Conferrence and Symposium APGN 2019 tersebut, dipastikan dilangsungkan di UNESCO Global Gunung (UGG) Rinjani, Lombok, NTB pada 30 Agustus – 6 September mendatang.

“Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan International Conferrence and Symposium APGN 2019 yang diselenggarakan di Lombok, NTB, mulai 30 Agustus sampai 6 September mendatang,” kata Gubernur Doktor Zul, Senin (19/08) 2019 sore  di Mataram.

Atas nama pemerintah dan masyarakat NTB, Gubernur Zul menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Unesco dan Panitia International Conferrence and Symposium APGN 2019 yang telah memilih Lombok sebagai lokasi kegiatan APGN 2019.

“Ini sebuah kebanggaan bagi NTB, karena di tengah banyak pihak yang ingin menjadi tuan rumah, Lombok terpilih menjadi tuan rumah APGN 2019,” katanya.

Gubernur Doktor Zul mengajak segenap masyarakat NTB untuk sama-sama memberikan keramahan bagi lebih dari 500 peserta APGN 2019 yang berasal dari 27 negara di dunia.

Selain itu, Doktor Zul juga mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan kesan yang baik bagi para peserta APGN 2019 nantinya.

Menurutnya, event APGN 2019 bermakna sangat strategis bagi pengembangan Geopark Rinjani ke depan.

Dengan ditetapkannya Rinjani sebagai bagian dari Unesco Global Geopark Network pada 2018 lalu, kawasan Rinjani bukan sekadar menjadi destinasi wisata. Tetapi juga menjadi tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bisa menyumbang bagi khazanah perkembangan peradaban dunia.

“Geopark Rinjani ke depan, tentunya seperti misi kita yang ingin menjadi tuan rumah yang baik bagi para pengunjung, untuk berbagai kepentingan. Bukan hanya untuk kepentingan rileks dan pesiar, menjadi tempat orang-orang menikmati eksotisme Lombok, tapi untuk juga banyak belajar karena memang NTB ini punya pesona yang luar biasa,” terang Gubernur.

Ia mencontohkan, misalnya betapa sejarah panjang Rinjani yang letusan dahulunya sangat luar biasa impactnya terhadap peradaban di dunia.

Menurut Gubernur, Geopark Lombok kalau dikelola dengan serius akan sangat membawa dampak bagi kemajuan NTB.

“Karunia yang dianugerahkan luar biasa oleh Tuhan yang Maha Esa pada kita ini kalau dikelola dengan baik akan menjadi peluang yang besar buat NTB bukan hanya dari segi geologinya tapi juga impact ekonominya, kegiatan sejarah dan lain sebagainya,” katanya.

APGN 2019 juga akan membuka peluang-peluang untuk melakukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut tentang kegeologian.

APGN ini betul-betul hadiah terbesar buat kita bangsa indonesia terutama NTB untuk memulai langkah pertama mengeksplorasi, ungkap Gubernur Doktor Zul, karena masih ada hal-hal yang belum diungkap banyak kepada publik.

“Nah mudah mudahan dengan dijadikan Rinjani dan Tambora sebagai Geopark dunia, akan memancing lebih banyak keingintahuan kita membuka misteri tabir masa lalu yang mudah-mudahan menghadirkan cerita di masa yang akan datang untuk kemajuan NTB  yang kita cintai ini,” katanya.

AYA/HmsNTB