Penataan ruang terbuka  publik di Mataram saat ini sudah cukup baik. Hanya saja, masih perlu sentuhan inovasi dan ide-ide revolusioner untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  H Rohman Farly ( HRF ) menilai, daya lejit Smart City bisa didorong untuk memaksimalkan pembangunan sektor pelayanan, perekonomian, industri keratif dan partisipasi publik dalam pembangunan Kota Ini.

“Kemajuan IT ini mau tak mau, suka atau tidak suka, akan terus terjadi. Pilihannya sekarang apakah kita mau terlena dan hanya jadi penonton yang konsumtif? atau justru berupaya adaptif dan memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan Kota Mataram ini,” kata HRF, di Mataram, Kamis  ( 22/8)

Teknologi informasi berkembang cepat, lompatannya pun selalu tak terduga. Hal ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan, termasuk bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Pembangunan Kota Mataram ke depan bisa dikolaborasikan dengan kemajuan teknologi digital hari ini. Apalagi, Kota Mataram beberapa tahun belakangan sudah mulai mengadopsi konsep Smart City.

Sebagai langkah awal, HRF mengatakan, perlu dilakukan revitalisasi ruang publik di Kota Mataram. Selain itu perlu juga ditumbuhkan atau dibentuk ruang-ruang publik lainnya.

Ia mengakui, penataan ruang terbuka  publik di Mataram saat ini sudah cukup baik. Hanya saja, masih perlu sentuhan inovasi dan ide-ide revolusioner untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

“Kalau taman-taman kota yang sudah ada dipercantik lagi, kemudian di kawasan yang berpotensi untuk pengembangan sentra UMKM juga disentuh, maka ini akan menjadi trigger untuk partisipasi publik,” katanya.

Taman Kota yang ada, papar HRF, kemudian dilengkapi sejumlah fasilitas cerdas, seperti free wifi, lapak UMKM, dan tempat bermain anak-anak. Pun demikian akses pejalan kaki atau trotoar dibenahi dan dirawat secara berkala.

Dengan begitu, taman akan menjadi satu wadah komplit dimana masyarakat bisa berkreasi sambil berekreasi sebagai sarana hiburan keluarga ataupun kalangan milenial.

“Yang bersama keluarga bisa menikmati, karena anak-anak juga ada tempat bermain. Kemudian pelaku UMKM bisa membuka lapak jualan, sementara anak  muda millennials bisa menjadikan taman sebagai lokasi diskusi yang enak untuk menghadirkan ide-ide cemerlang,” ujarnya.

Taman kota yang dilengkapi wifi gratis  akan menjadi wadah, kaum muda  bisa berselancar, mencari tambahan wawasan melalui jaringan internet.

“Kaum muda yang berkumpul sambil ngopi, bisa meluangkan waktu dengan kegiatan lebih bermanfaat. Membuka akses informasi melalui IT ini sebenarnya konsep dasar ruang publik cerdas ini, ketimbang keluyuran yang tidak produktif ” katanya.

HRF menilai, kawasan lingkar selatan dan utara di Kota Mataram masih membutuhkan sentuhan lebih kreatif dan inovatif sebagai ruang publik agar lebih familiar dinikmati warga kota.

Ia mencontohkan, deretan lapak dagangan kuliner ikan bakar di sekitar Taman Loang Baloq hingga ke selatan, bisa dikembangkan lebih maksimal. Demikian pula sentra kuliner khas Lombok di lingkar utara.

HRF menilai, di sisi lain pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini sebenarnya bisa menjadi modal untuk terciptanya wirausaha baru.

Untuk itu pemerintah bukan hanya sekadar harus mengubah mindset masyarakat, tapi juga memberikan upaya konkret.

“Taman cerdas ini bisa menjadi model. Meski sekecil apapun, sebuah langkah nyata sebagai permulaan akan sangat menentukan perkembangan gagasan selanjutnya,” kata H Rohman Farly

Me

Iuran bulanan BPJS Kesehatan saat ini terbagi dalam tiga jenis, yakni Rp25.500 untuk peserta jaminan kelas III, Rp51.000 untuk peserta jaminan kelas II, tertinggi Rp80.000 untuk peserta jaminan kelas I

lombokjournal.com —

MATARAM  ; BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defitsit yang membengkak tiap tahun. Tahukah ana apa akar masyalah penyebab defisit badan pengelola program Jaminan Kwesehatan Nasional – Kartus Indonesia Sehat (JKN – KIS) itu?

Kepada Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan beberapa hal yang menjadi peyebab defiti BPJS Kesehatan.

Menurut Sri Mulyani, salah satu penyebabnya iuran peserta terlalu kecil, sedang pihak BPJS Kesehatan memberi manfaat terlalu besar.

“Namun resikonya terlalu besar,” jelas Sri Mulyani pada Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, (21/08) 2019.

Bukan hanya soal kecilnya iuran yang menjadipenyebab defisit. Selain itu, peserta program JKN-KIS umumnya baru mau membayar iuran bila sedang sakit dan butuh pengbatan.

“Setelah sembuh tidak mau membayar lagi iurannya,” jeas menterii.

Diijelaskannya, tingkat Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) termasuk masih rendah, hanya sekitar 54 pesersen. Bersamaan dengan itu, tingkat utilitasnya sangat tinggi.

Dan penyebab berikutnya, yakni beban pembiayaan yang harus dikeluarkan  untuk penyakit katastropik sangat tinggi. Bisa mencapai 20 persen dari  total biaya manfaat.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengungkapkan strategi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehattan yang berlangsung tiap tahun.

Strategi pertama yang akan dilakukan adalah menaikkan iuran atau premi peserta progam JKN-KIS. Mengenai nominal kenaikan iuran itu kini tengah digodok oleh tim teknis.

“Kita sudah setuju untuk menaikkan iuran, berapa naiknya itu akan dibahas oleh tim teknis. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa iurannya itu (sekarang) rendah, sekitar Rp23 ribu itu tidak sanggup system kita,” kata JK.

Iuran bulanan BPJS Kesehatan saat ini terbagi dalam tiga jenis, yakni Rp25.500 untuk peserta jaminan kelas III, Rp51.000 untuk peserta jaminan kelas II dan tertinggi Rp80.000 untuk peserta jaminan kelas I.

Strategi kedua, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar lembaga BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen dengan menerapkan sistem kendali di internal institusi tersebut.

Strategi ketiga, pemerintah akan kembali menyerahkan wewenang jaminan sosial kesehatan tersebut ke masing-masing pemerintah daerah. Artinya, pengelolaan tagihan fasilitas kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.akan menjadi tanggung jawab gubernur, bupati dan wali kota masing-masing daerah.

“Karena tidak mungkin satu instansi bisa mengontrol 200 juta lebih pesertanya, maka harus didaerahkan, didesentralisasi, supaya rentang kendalinya tinggi, supaya 2.500 rumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan itu dapat dibina oleh gubernur dan bupati setempat,” jelas Wapres.

Rr

(Sumber; Ant)

Pos pengaduan diarahkan pada edukasi kritis terhadap dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak

lombokjournal —

TANJUNG  ;   Dinas Sosial, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Utara (KLU)  melaunching dan sosialisasi Pos Perlindungan Perempuan tahun 2019.

Pelaksanaan sosialisasi sebagai kepedulian dan perhatian terhadap penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di Kabupaten Lombok Utara tersebut itu, dibuka Asisten III Setda KLU, Ir. H. Melta di Jenggala Tanjung (21/8).

Hadir pula Direktur Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Mitra (LPSDM NTB) H. Bahran Helmi, Camat Tanjung Syamsul Bahri, MM., beberapa Pimpinan OPD, Para Camat lingkup Pemda KLU dan Kelompok Sekolah Perempuan se-KLU.

Bupati Lombok Utara yang diwakili Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi itu. dan diharapkannya penanganan korban kekerasan dapat membantu upaya perlindungan perempuan, terutama istri dan anak dari aneka bentuk kekerasan.

“Kekerasan dalam rumah tangga  bukan hanya urusan rumah tangga tetapi dapat dipidanakan,” UCAP h Melta.

Peserta yang mengikuti sosialisasi diharapkan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dalam upaya penanganan korban kekerasan, dengan bekal pemahaman dan pengetahuan tentang upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

Ditegaskan, agar masyarakat ikut berperan bersama pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan,  juga membentuk agen kader/perubahan dan transformasi budaya serta paradigma untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Dengan demikian terbentuk keluarga dan masyarakat harmoni yang damai dan cinta sesama,” tandasnya.

Direktur Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Mitra (LPSDM NTB), H. Bahran Helmi menyampaikan, sekolah perempuan merupakan strategi terbaru dalam pemberdayaan perempuan dan anak-anak.

Adanya pos pengaduan diarahkan pada edukasi kritis terhadap dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

“Ada empat desa di Lombok Utara yang telah memiliki interaksi baik terhadap perlindungan kaum perempuan. Keempat desa desa tersebut mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah desa setempat. Diantaranya Desa Medana, Desa Sokong, Fesa Teniga dan Desa Sesait,” katanya.

Camat Tanjung Samsul Bahri, MM., memaparkan fungsi kecamatan sebagai tempat pengaduan masyarakat juga. Baik itu bagi kaum perempuan ataupun kaum laki-laki, ketika memiliki atau terjadi masalah.

Dikatakannya, bersyukur karena telah terbentuknya pos pengaduan sekolah perempuan pada berbagai desa di Kabupaten Lombok Utara ini, khususnya di Kecamatan Tanjung.

Kegiatan launching dan sosialisasi berlangsung dialogis dilanjutkan dengan diskusi.

msa/humaspro

Momentum pameran menjadi medium yang tepat mempromosikan produk-produk unggulan daerah, penguatan jaringan dan perluasan informasi kepada publik

lombokjournal.com —

TANJUNG   ;    Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Drs. H. Suardi, MH, Rabu (21/08) 2019, membuka Pameran Pembangunan Dan Produk Unggulan Daerah  2019 digelar di Lapangan Titana yang berlangsung selama lima hari.

Pameran bertajuk ‘Mendorong Lombok Utara Bangkit dan Bangun Kembali’ itu mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat luas dalam bentuk kreatif dan interaktif,

Bupati Lombok Utara yang diwakili Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi, MH., menyatakan, melalui pameran pembangunan masyarakat dapat melihat hasil-hasil pembangunan yang telah, sedang dan akan pemerintah daerah laksanakan.

Masyarakat juga dapat melihat berbagai produk-produk hasil usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok usaha.

pameran pembangunan ini mencerminkan KLU memiliki potensi kewirausahaan yang cukup produktif, sebagai daya topang dalam mendukung program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah.

Sekda H Suardi berharap melalui momentum pameran menjadi medium yang tepat mempromosikan produk-produk unggulan daerah, penguatan jaringan dan perluasan informasi kepada public.

“Saya mengimbau kepada seluruh OPD dan pelaku UMKM, untuk terus berupaya meningkatkan pembangunan pada berbagai bidang. Menginisiasi terobosan, utamanya dalam menarik penanaman investasi dan pengembangan sektor UMKM,” tuturnya.

Perhatian Pemda Lombok Utara dalam pengembangan sektor UMKM dilakukan melalui penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) dengan jenis usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Hadir pula pada acara pembukaan pameran Wakapolres Lombok Utara Kompol. Dewa Gede Sucipta, S.Pd.,  Perwira Penghubung Kodim 1606 Lobar Mayor Inf. I Nyoman Dirga, Ketua GOW Nani Tricahyani Sarifudin dan Ketua Dharma Wanita KLU Hj. Laeli Suardi, Para Asisten Setda KLU, beberapa Kepala OPD, Para Camat serta tamu undangan lainnya.

Selain mendorong upaya pendampingan dan pelatihan bagi perkembangan UKM sehingga menjadi UKM Mandiri, juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui pola kemitraan dengan lembaga keuangan mikro di desa.

Serta pembangunan infrastruktur (pasar UKM) sebagai upaya pemasaran hasil usaha kecil dan menengah.

Koordinator Panitia Pelaksana, Kepala Bagian Ekonomi Setda KLU,  Ir. Moch. Wahyu Darmawan, M.Si mengatakan,  pameran pembangunan dan produk unggulan daerah ini merupakan upaya percepatan Pemda Lombok Utara, khususnya dalam proses pemulihan pascabencana.

Pelaksanaan pameran sekaligus mengkonsolidasikan segenap OPD, pelaku ekonomi dan masyarakat guna mereflesikan hasil-hasil pembangunan dan potensi pengembangan sosial ekonomi KLU.

Peserta kegiatan Pameran pembangunan diikuti oleh hampir seluruh OPD dan BUMD yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Selain kegiatan pameran, diadakan pula acara malam hiburan berupa pentas seni yang diisi berbagai grup kesenian yang ada di Lombok Utara.

Rangkaian acara ditutup dengan peninjauan stand-stand peserta pameran OPD dan UKM oleh Sekda Suardi didampingi Wakapolres, Pabung dan beberapa Kepala OPD beserta panitia pameran.

sta/humaspro

Kabupaten Lombok Utara dijadikan pilot project program inklusi sosial yang ada di NTB bersama Kabupaten Bima

lombokjournal.com —

TANJUNG  ;   Kementerian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Utara, melaksanakan Pertemuan Multipihak (Stakeholders Meeting) yang dibuka oleh Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta di Jenggala Tanjung , Selasa (20/08) 2019..

Acara bertajuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tersebut diikuti beberapa OPD beserta stakeholder terkait. Di antaranya, Klub Baca Perempuan, Bank NTB Cabang Tanjung, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, mewakili Bupati Lombok Utara mengatakan, terbentuknya perpuatakaan di berbagai tempat, khususnya di SKPD yang ada di KLU ini diharapkan sudah bisa dimulai

“Dari kegiatan ini, kami harapkan semua SKPD dan stakeholders sudah mulai membuat pojok perpustakaan,” imbuhnya.

Saat yang sama, Kadis Perpustakaan Daerah KLU Ir. H. Lalu Mustain menyampaikan, Kabupaten Lombok Utara dijadikan pilot project program inklusi sosial yang ada di NTB bersama Kabupaten Bima. Melalui kegiatan tersebut diharapkan  memacu peran optimal untuk mengembangkan perpustakaan di KLU, baik di kabupaten dan desa.

Ada enam perpustakaan yang akan mendapatkan bantuan dari anggaran APBD tahun ini, yaitu Desa Senaru, Pendua, Genggelang, Tanjung, Malaka dan Pemenang Barat.

Secara terpisah Pjs Kades Tanjung Abdulis, S.Pd yang turut hadir mengungkapkan, pihaknya mendapat bantuan perpustakaan berupa tiga unit komputer, sedangkan untuk perpustakaan desa disiapkan ruangan khusus.

“Semoga dengan adanya perpustakaan desa, masyarakat bisa lebih gemar membaca di perpustakaan desa,” katanya.

sta/humaspro

Dalam waktu dua minggu ke depan, gubernur  akan mempertemukan para petani dengan pengusaha garam di Surabaya

lombokjournal.com –

BIMA  ;   Hadirnya industri pengolahan merupakan solusi tepat untuk mengolah berbagai hasil pertanian dan kelautan di NTB.

Solusi itu dipandang bisa mengatasi masalah rendahnya harga garam ditengah terus meningkatnya produksi garam di tiga kecamatan sentra garam di Kabupaten Bima

Harga garam di Bima saat ini hanya di kisaran  Rp. 7.000 per karung. Jika garam tersebut diolah, terlebih dalam bentuk industri garam beryodium maka harganya bisa lebih tinggi.  Sekaligus dapat menurunkan masalah stunting di NTB.

Demikian kesepakatan yang dicapai dalam dialog Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer dan Kadis Kelautan Provinsi NTB L. Hamdi M.Si, di Ruang VIP Bandara Sultan Salahuddin Bima, Rabu (21/08) 2019.

Gubernur Zul akan mempertemukan para pengusaha garam di Indonesia dengan para petani, dengan langsung mengajak para pengusaha garam meninjau tambak garam  minggu I September mendatang.

Di hadapan sekitar 22 orang petani garam dari sentra produksi garam di Kabupaten Bima, Gubernur Zul dalam dialog yang dipandu Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si itu sepakat, dalam waktu dua minggu ke depan akan mempertemukan para petani dengan pengusaha garam di Surabaya.

“Silahkan pilih satu orang dari setiap kecamatan sebagai wakil dalam pertemuan itu,” kata Gubernur.

Saat ini, beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan garam antara lain kualitas garam yang masih belum sesuai dengan standar garam industri, tingginya biaya upah pikul garam dari tambak menuju jalan raya, dan kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur.

Sesuai kesepakatan dengan para petani, Dr. Zul mengharapkan petani mampu memenuhi penyediaan kuota 40 ribu ton garam kualitas I dan II (K1/K2) untuk diserap dalam dalam industri.

Gubernur menugaskan   Ir. L. Hamdi. M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakukan pengecekan ke sentra garam rakyat ketersediaan 40 ribu ton garam K1.

AYA/ Diskominfotik

Wakil Gubernur yang lebih dikenal sebagai Umi Rohmi itu, sangat mengapresiasi kreativitas desa itu dalam mengelola posyandu keluarga dan telah diintegrasikan dengan bank sampah

lombokjournal.com —

DOMPU  ;  Posyandu Keluargan Desa Durokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu-NTB, merupakan salah satu  posyandu  yang dinilai sangat inovatif.

Posyandu tersebut telah terintegrasi dengan bank sampah. Sehingga masyarakat sudah bisa membayar dengan sampah. Serta ada juga program gemar menabung dengan sampah.

Terdapat 35 posyandu yang sudah menjadi posyandu terintegrasi dengan bank sampah. Juga ada program pemberian makanan tambahan dengan yang disebut program ibu jari yang merupakan akronim dari inovasi bubur jagung, kelor dan ikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, dr. Iris Juwita saat mendampingi Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah meninjau kegiatan Posyandu Keluarga terintegrasi Bank Sampah

Desa Durokobo Kempo melaporkan bahwa di Dompu saat ini sudah terbentuk 424 posyandu.Dari jumlah tersebut, 202 posyandu sudah menjadi posyandu  keluarga, terangnya.

“Pada tahun 2020 mendatang, kami sudah bersepakat untuk merevitalisasi semua posyandu menjadi posyandu keluarga,” ungkap dr.Iris ,  Rabu, (21/08) 2019.

Dalam upaya menekan angka stunting di masyarakat kabupaten dompu, pihaknya juga mengembangkan inovasi dengan memberikan makanan tambahan di posyandu melalui program “Ibu Jari”.

Program itu didukung program kelornisasi, dimana disetiap rumah tangga atau di setiap pekarangan semua rumah wajib menanam kelor. Dan para kepala desa juga sudah mulai mendukung dengan ADD dan DD.

Juga masyarakat sudah banyak menyumbang dengan jimpitan sampah, terangnya.

Wakil Gubernur yang lebih dikenal sebagai Umi Rohmi itu, sangat mengapresiasi kreativitas desa itu dalam mengelola posyandu keluarga dan telah diintegrasikan dengan bank sampah.

“Saya datang kesini sesungguhnya ingin belajar banyak dari ibu-ibu dan seluruh masyarakat disini, bukan untuk memberi pengarahan”,  ucapnya.

Wagub berharap perkembangan posyandu keluarga di desa Durokobo itu dapat dijadikan best practice untuk desa yang lain terutama bagaimana bisa menggerakkan masyarakatnya untuk menggerakan bank sampah terintegrasi.

Disamping itu para kader posyandu diharapkan oleh Wagub  akan dapat berperan memberikan penyuluhan yang tepat kepada masyarakat.

Utamanya dalam Mengubah persepsi masyarakat tentang sampah, dari sesuatu yang menjijikkan menjadi sumber pendapatan keluarga. Seperti yang sudah dilaksanakan didesa ini, ungkapnya.

Misalnya, bekas makanan bisa diolah menjadi pupuk. Sampah plastik juga bisa diolah menjadi pelet dan bahan bakar lainnya. Dan  di tahun 2020 nanti, Pemda NTB akan menfasilitasi pengadaan satu mesin produksi pelet untuk desa durokobo, ujar Wagub.

BACA JUGA ;  Dompu Contoh Baik Bagi Pembangunan Posyandu Keluarga di NTB

Sebelumnya Kepala Desa Duroboko, Fauzan menyambut Kunjungan Umi Rohmi didampingi Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dengan pementasan tarian selamat datang oleh para remaja putri generasi muda hindu di desa tersebut.

Dalam laporan Kades Fauzan menyebut  bahwa masyarakat di desanya, terdiri 65% penduduk yang beragama hindu dan 35 persen beragama islam. Meski berbeda keyakinan, namun mereka memiliki toleransi yang tinggi, saling membantu dalam suasana keharmonisan dan kerukunan.

Secara mata pencagarian, hidup 95% merupakan petani jagung, terangnya. Iapun menyampaikan terima kasih kepada Umi Rohmi, karena Bumdes yang baru dikembangkannya, alhamdulillah diperhatikan langsung oleh ibu wagub, katanya.

AYA/diskominfotik

Mewujudkan visi NTB Gemilang kedepan. Salah satunya melalui program unggulan NTB Sehat Sejahtera yaitu revitalisasi posyandu, dimana desa menjadi pioneer dan ujung tombaknya

lombokjournal.com —

DOMPU  ;   Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah menegaskan, Kabupaten Dompu menjadi Daerah terdepan di NTB untuk pengembangan posyandu keluarga.

Bahkan Posyandu Keluarga As’sunan di desa doro Kobo Kecamatan Kempu Dompu sudah berjalan dengan baik dan mampu mengelola bank sampah sehingga sampah dapat mendatangkan berkah bagi masyarakatnya.

Pada tahun 2020,  seluruh  posyandu di Kabupaten Dompu akan dikembangkan menjadi posyandu keluarga. Dan seluruh Kabupaten/ Kota di NTB dapat mengambil contoh baik dari Kabupaten Dompu, ujar Wagub Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengatakannya  saat bersamai Wakil Bupati Dompu,  Arifuddin, SH,, menggelar silaturahmi dengan para Camat dan  Kepala Desa bersama para pendamping Desa serta jajaran Dinas kesehatan se-Kabupaten Dompu di Pendopo Bupati Dompu, Rabu (21/08) 2019.

Ditegaskan oleh Umi Rohmi, kehadirannya di Kabupten Dompu didampingi para kepala Instansi terkait seperti Kepala Dinas Kesehatan, BPMPD, Diskominfotik, Dinas LHK dan Asisten III Setda NTB adalah untuk bersilaturahmi sekaligus berjuang bersama untuk sesuatu yang positif.

Yakni bagaimana mewujudkan visi NTB Gemilang kedepan. Salah satunya melalui program unggulan NTB Sehat Sejahtera yaitu revitalisasi posyandu, dimana desa menjadi pioneer dan ujung tombaknya.

Ke depan, melalui program revitalisasi posyandu, maka  posyandu keluarga menjadi tempat yang lengkap untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat.  Setiap bulan di setiap dusun minimal ada 1 posyandu keluarga di setiap dusun, terangnya

Demikian juga untuk mengatasi kemiskinan, Wagub Umi Rohmi meminta para Kepala Desa agar melakukan pendataan penduduk penerima raskin secara teliti.

Karena penerimaan raskin, menurut Wagub berhubungan dengan jumlah penduduk miskin.

“Kalau datanya tidak valid, maka bisa menjadi masalah dan bantuan menjadi salah sasaran, sehingga harus diperbaiki,” pinta Wagub Umi Rohmi.

Tanggung jawab atau ujung tombak pendataan dan  pembangunan kesejahteraan keluarga ada di desa, ujarnya.

Terlebih alokasi dana desa dari tahun ke tahun terus ditambah. Dan dana itu harus dimanfaatkanyang berorientasi pada pembangunan  SDM, jelasnya.

Wagub juga mengingatkan masyarakat Dompu agar menjaga kelestarian Hutan dan kebersihan lingkungan.

Hutan tidak boleh ditebang sembarangan, dan juga hutan tidak boleh di bakar, tegasnya. Ia juga mengingatkan , kebakaran hutan banyak terjadi karena buang putung rokok sembarangan.

Karena itu,dihimbau kepada masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam. Sebab kalau tidak seimbang maka alam akan terus mencari keseimbangannya sendiri sehingga bisa terjadi longsor atau bencana lainnya.

“Maka mari kita sejahterakan masyarakat dan lestarikan lingkungan”, ajak Wagub Umi Rohmi.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin sebelumnya melaporkan, kondisi keamanan di kabupaten dompu terjaga dengsn baik.

BACA JUGA ;  Posyandu Keluarga Desa Durokobo Kempo Punya Program “Ibu Jari”

Penurunan angka kemiskinan dapat diturunkan hingga 1 persen.   Program terpijar yang digagas pemda Dompu sejak 8 tahun silam, alhamdulillah kini mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat dompu, terangnya.

Hanya saja menurutnya masalah yang dihadapi Pemda Dompu belakangan ini adalah rabies, dengan angka lebih dari 1000 orang.

Meski sudah ditangani, namun belum sepenuhnya tuntas.

Ia juga melaporkan adanya masalah stunting karena dipicu oleh tingginya angka perkawinan dini. Serta kasus-kasus narkoba yang menjadi perhatian seRius pihaknya.

AYA/HmsNTB

Sejumlah program yang di genjot Bappenda NTB di antaranya meningkatkan penyesaian angka tunggakan melalui surat teguran, operasi gabungan dan juru sita pajak

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor naik sebesar 12,92 persen pada tahun 2020.

Proyeksi anggaran tahun 2020 PAD dari pajak kendaraan bermotor direncanakan naik menjadi sebesar 460,37 milyar atau bertambah 52,68 milyar (meningkat 12,92 persen) dari penerimaan pajak PKB tahun 2019 sebesar 407,69 rupiah.

Selain PKB, Bappenda NTB juga menargetkan penerimaan pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) naik menjadi sebesar 417,17 milyar atau bertambah 36,17 Milyar (meningkat 9,49 persen) di banding tahun 2019 yang mencapai 381,00 milyar rupiah.

Begitu juga dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di targetkan meningkat  menjadi sebesar 290,61 milyar atau bertambah 36,39 milyar rupiah (meningkat 14,32 persen) di bandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 254,22 milyar rupiah.

Di luar pajak kendaraan bermotor dan ikutannya,  Bappenda NTB juga menargetkan peningkatan pajak dari sektor lainnya seperti penerimaan pajak rokok sebesar 325,50 milyar rupiah bertambah 5,00 persen atau meningkat sebesar 15,50 milyar rupiah di bandingkan tahun 2019 yang mencapai 310,00 milyar rupiah.

Hj. Eva Dewiyani Plt Kepala Bappenda NTB mengatakan untuk dapat merealisasikan sejumlah target penerimaan pajak tersebut pihaknya telah melakukan berbagai program dan peningkatan kerjasama dengan semua stake holder.

Eva menjelaskan, sejumlah program yang di genjot Bappenda NTB di antaranya meningkatkan penyesaian angka tunggakan melalui surat teguran, operasi gabungan dan juru sita pajak.

Selain itu Bappenda mengembangkan aplikasi kesamsatan yakni samsat delivery dan aplikasi surat teguran.

Eva juga menyatakan pihaknya bersama stake holder yang lain melakukan peningkatan mutu pelayanan berbasis ISO 9001:2015 dengan melibatkan petugas pelayanan termasuk mitra kerja samsat seperti kepolisian dan Jasa Raharja.

Khusus untuk rokok, Bappenda Ujar Eva akan memperketat pemantauan terhadap peredaran cukai rokok illegal.

“Beberapa program telah dilakukan dan kita tingkatkan, pajak dari kendaraan bermotor dan rokok pada tahun 2020 kami menargetkan adanya peningkatan, tentu untuk merealisasikannya kita juga ada langkah langkah progresif,” ujarnya saat menggelar jumpa pers di Mataram, Rabu (21/08) 2019.

AYA/HmsNTB

Untuk mensukseskan program zero waste Pemprov NTB tetap melakukaan kordinasi dengan kabupaten kota

MATARAM.lombokjournal.com — Pemprov NTB pada APBD NTB tahun 2020 menganggarkan dana sebesar 31,40 milyar rupiah untuk progeam Zero Waste.

Anggaran ini di peruntukan untuk pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengembangan permukiman, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama pemerintahan serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Khusus untuk TPA Regional Kebon Kongok, Pemprov NTB akan menambah alat berat untuk mengefektivkan pengelolaan sampah di Kebon Kongok.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nusa Tenggara Barat, Wedha Magma Ardhi menegaskan program zero waste, Pemprov NTB tidak berdiri sendiri, namun melibatkan desa. Sebab  sebagian besar program zero waste melibatkan perangkat desa.

“Zero waste pemprov NTB tidak singel fighter, kita melibatkan desa, pada dasarnya filosofi zero waste mengubah pola masyarakat untuk membuang sampah,” ujar nya dalam jumpa pers yang di gelar di Mataram, Rabu (21/08) 2019.

Magma juga menyatakan biaya anggaran untuk Zero Waste tidak bisa dipastikan ideal anggarannya. Menurutnya anggaran ideal untuk Zero Waste tidak terduga.

Namun untuk mensukseskan program zero waste Pemprov NTB tetap melakukaan kordinasi dengan kabupaten kota.

AYA/HmsNTB