Beberapa dari para peserta program belajar mengambil pekerjaan paruh waktu, sebagian lainnya diam di asrama  menunggu masuk kampus pada 2 September 2019 

MATARAM.lombokjournal.com — Mahasiswa Penerima Program Belajar di Chodang University di Korea Selatan, menampik kabar menyangkut mahasiswa penerima beasiswa yang dikabarkan telantar di negeri gingseng.

Mereka mengaku menjalani kehidupan yang normal dan nyaman.

Penegasan serupa disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi.

Euis Baiduri, salah seorang mahasiswa Universitas Mataram, salah satu penerima Program Belajar di Chodang University di Korea Selatan menegaskan, saat ini mereka sama sekali tidak telantar.

“Pada intinya, kami di sini sama sekali tidak ada yang ditelantarkan. Bahkan tidak telantar,” ujarnya,

Menurut Euis, kondisi mereka di Korsel saat ini baik-baik saja. Kehidupan yang mereka jalani juga berjalan dengan normal.

“Kami tinggal dengan nyaman di asrama, full Wifi, asrama yang nyaman, makan yang teratur,” ujarnya.

Beberapa dari para peserta program belajar ke Korsel bahkan mengisi liburan mereka dengan mengambil pekerjaan paruh waktu, sebagian lainnya memilih diam di asrama  menunggu waktu masuk kampus pada 2 September 2019 mendatang

“Saya pribadi memilih di asrama, menikmati hari-hari dengan belajar buat persiapan ujian level bulan November depan. Sesekali jalan-jalan,” ujarnya.

Ditemui terpisah, dr. Nurhandini Eka Dewi  menegaskan, Pemprov NTB tidak pernah menelantarkan para penerima beasiswa belajar ke Chodang University, Korea Selatan.

“Jadi tidak ada yang ditelantarkan. Kalau ada yang menyebut bahwa kami menelantarkan, bisa dipastikan itu hoaks. Pemprov NTB tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan yang terjadi dalam proses pengiriman peserta program belajar ini,” tegas dr. Eka.

Ketika penerima program beasiswa mengalami kendala, Pemprov NTB akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan.

BACA JUGA ;  Pemprov NTB Bantah Kabar Penerima Beasiswa di Korea Terlantar

Salah satu wujud perhatian Pemerintah Provisi NTB terhadap penerima beasiswa adalah, telah dianggarkannya bantuan beasiswa di Tahun Anggaran 2020 mendatang.

“Jadi kami di Pemprov NTB tetap berkeyakinan bahwa Program Beasiswa NTB adalah salah satu program mulia yang akan memberikan manfaat besar bagi daerah kita. Kalaupun ada kendala dalam pelaksanaannya, kita akan cari jalan keluarnya bersama,” tegasnya.

AYA

Ketika penerima program beasiswa mengalami kendala, Pemprov NTB akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi selaku leading sector yang ikut menangani program pengiriman para tenaga kesehatan ke Korsel menegaskan, Pemprov NTB tidak pernah menelantarkan para penerima beasiswa.

Dikatakannya, kalau ada yang mengabarkan ada penerima beasiswa terlantar, bisa di[astikan tidak benar.

“Jadi tidak ada yang ditelantarkan. Kalau ada yang menyebut bahwa kami menelantarkan, bisa dipastikan itu tidak benar. Pemprov NTB tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan yang terjadi dalam proses pengiriman peserta program belajar ini,” tegas dr. Eka, Rabu (28/08) 2019.

Menurut dr. Eka, yang menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap peserta program belajar tergantung ketekunan dan kemauan menghadapi persoalan.

Ketika penerima program beasiswa mengalami kendala, Pemprov NTB akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan.

BACA JUGA ; Mahasiswa NTB di Korsel Mengaku Nyaman dan Tidak Telantar

Salah satu wujud perhatian Pemerintah Provisi NTB terhadap penerima beasiswa adalah telah dianggarkannya bantuan beasiswa di Tahun Anggaran 2020 mendatang.

“Jadi kami di Pemprov NTB tetap berkeyakinan bahwa Program Beasiswa NTB adalah salah satu program mulia yang akan memberikan manfaat besar bagi daerah kita. Kalaupun ada kendala dalam pelaksanaannya, kita akan cari jalan keluarnya bersama,” tegasnya.

AYA

Terjaring 9 (sembilan) money changger yang beroperasi di wilayah tiga gili, namun belum memiliki ijin dari instansi yang terkait

MATARAM.lombokjournal.com — –

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing atau Money Changer Bukan Bank KUPVA BB yang tidak memiliki ijin resmi di NTB, dilakukan penertiban.

Penertiban itu dilakukan Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB,  Rabu (28/08) 2019,  melalui inspeksi mendadak (sidak) atau pemantauan langsung pada sejumlah destinasi wisata terkenal di Pulau Lombok.

Di antaranya destinasi wisata 3 Gili yakni Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia di NTB, Achris Sarwani menegaskan, kegiatan penertiban itu dimaksudkan untuk mendukung kemajuan pariwisata NTB. Ini cara memberikan jaminan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dan wisatawan yang akan melakukan penukaran UKA atau valas.

Tiga Gili yang menjadi sasaran penertiban tersebut merupakan destinasi vavorit yang banjir dikunjungi wisatawan mancanegara, ujar Achris sapaan akrab Kepala BI NTB.

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan tamu asing ke Wilayah itu, kata Achris, maka transaksi penukaran valuta asing atau UKA (Uang Kertas Asing) dengan rupiah sebagai alat transaksi yang sah, juga semakin meningkat jumlah dan intensitasnya.

Menurutnya, kegiatan usaha money changer perlu terus diberi pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha bisnisnya.

Sehingga transaksi illegal dan aktivitas usaha yang berpotensi merusak iklim investasi dan citra daerah dapat dicegah sedini mungkin, tambahnya.

Penertiban ini sekaligus juga sebagai wujud komitmen Bank Indonesia menciptakan iklim industri KUPVA BB yang sehat dan profesional.

Pada operasi penertiban itu, terjaring 9 (sembilan) money changger yang beroperasi di wilayah tiga gili, namun belum memiliki ijin dari instansi yang terkait.

Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA BB, langsung memberikan pembinaan serta sosialisasi terkait perizinan penyelenggara KUPVA BB.

Tempat usaha Money Changger yang bersangkutan ditempel stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan mengajukan izin usaha KUPVA ke Bank Indonesia.

Achris menegaskan, pihaknya akan terus memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-pihak tersebut dan akan diberikan panduan sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait dengan proses perizinan.

Ditegaskannya, pengurusan izin di Bank Indonesia gratis tanpa dipungut biaya apa pun.

“Jika bandel maka Bank Indonesia melalui upaya hukum bekerjasama dengan kepolisian, akan memberikan sanksi tegas,”  ujarnya.

Kepada seluruh masyarakat, Achris menghimbau agar selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin Bank Indonesia. Dan menginformasikan ke kantor Bank Indonesia terdekat atau melalui call center BI 131, jika menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin.

Sedangkan kepada penyelenggara KUPVA BB berizin, diingatkan kembali agar tidak bekerjasama dan bertransaksi dengan money changer yang tidak berizin.

AYA

Kota Mataram yang dihuni penduduk dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan agama memiliki diferensiasi tersendiri yang menarik bagi wisatawan

MATARAM.lombokjournal.com — NTB merupakan Provinsi yang kaya dengan beragam seni dan budaya, selain beragam pesona keindahan alamnya.

Jika dikelola dan dikembangkan dengan baik, perpaduan dua potensi itu akan mampu melejitkan NTB bukan saja sebagai destinasi wisata unggulan, tapi juga sebagai miniatur Nusantara yang identik dengan keindahan dalam keberagaman.

H Rohman Farly ( HRF )  mengatakan, untuk mengemas semua itu  memerlukan wadah kegiatan inovatif dan kreatif yang kelak bisa menjadi magnet wisata tersendiri, terutama di Kota Mataram, ibukota NTB.

“NTB sudah menjadi destinasi wisata unggulan nasional, karena khazanah keindahan alam dan keberagaman seni budayanya. Nah, Kota Mataram bisa mengembangkan city tourism dengan menggagas atraksi kreatif yang menjadi ikonnya,” kata HRF yang juga Sekda Lombok Timur  di Mataram Rabu (28/08) 2019.

Menurut pria kelahiran Rembige – Mataram, 56 tahun silam ini, event seperti Jember Fashion Carnaval (JFC) yang diselenggarakan tiap tahun di Jember, Jawa Timur, bisa menginspirasi Kota Mataram.

“Kita bisa bikin Mataram Fashion Carnaval, dengan menampilkan potensi etnic dan seni kriya khas NTB yang cukup kaya dan beragam,” katanya.

Selain menjadi event wisata, Mataram Fashion Carnaval (MFC) juga bisa menjadi ajang promosi untuk mempopulerkan seni kriya seperti kain tenun khas Lombok, Sumbawa dan juga Bima.

Ia mengungkapkan, event seperti MFC akan memiliki multiplier efect yang luar biasa. Baik dari sisi ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan penarik minat wisatawan.

“Tapi yang terpenting adalah untuk mempromosikan keindahan dan keberagaman etnik di NTB yang sebenarnya,” ujar HRF.

HRF memaparkan, Kota Mataram yang dihuni penduduk dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan agama memiliki diferensiasi tersendiri yang menarik bagi wisatawan.

Event MFC bisa menjadi pagelaran fashion berbahan seni kriya asli NTB, dipadu dengan beragam atraksi seni budaya lainnya seperti gendang beleq, perisean, dan bahkan pertunjukan barongsai.

Kehadiran Ketua Dekranas Hj Mufidah Jusuf Kalla untuk meresmikan Bale Kriya NTB beberapa waktu lalu, menurut HRF harus ditangkap sebagai momentum untuk melejitkan seni kriya khas NTB. Pemerintah dan masyarakat harus aktif menangkap pesan.

“MFC ini bisa mulai digagas untuk puncak HUT NTB Desember mendatang, dan saya pikir ini akan menjadi momentum baik,” katanya.

Di sisi lain, kata HRF, event seperti MFC ini bisa menjadi ikon city tourism di Kota Mataram. Sebab, seperti Kota Besar atau ibukota Provinsi lainnya, Mataram tak memiliki cukup banyak destinasi alam yang bisa menarik minat kunjungan wisatawan, terutama mancanegara.

“Kota besar lainnya juga membuat destinasi-destinasi buatan dan juga menampilkan lebih banyak atraksi wisata untuk mengembangkan konsep pembangunan pariwisatanya. Nah Mataram juga harus memulai, kreativitas dan inovasi yang terus menerus karena Mataram kan barometernya NTB,” katanya.

HRF optimistis ini akan berhasil jika semua pihak berpartisipasi. Ia mencontohkan event JFC yang semula hanya event tingkat Kabupaten Jember, pun dimulai dengan sangat sederhana dan banyak kekurangan. Tapi siapa nyana, kini JFC bisa masuk dalam kalender event pariwisata nasional, yang daya serap wisatawannya masuk dalam tiga besar secara nasional.

“Semua harus dimulai, untuk awal mungkin MFC akan banyak kekurangan. Namun jika terus dilakukan, dengan evaluasi dan pembenahan, bukan tidak mungkin MFC bisa menjadi event yang memukau di kancah nasional nantinya,” tukasnya.

Me

Diingatkan jangan sampai ada oknum ataupun ASN  mempersulit niat baik para investor untuk menanam saham di wilayah NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Tiga calon investor telah melirik Gili Tangkong untuk menjadi mitra kerja strategis. Gili yang terletak di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat itu rencananya akan dikelola oleh calon investor yang telah lulus seleksi.

Ketua Panitia Pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan aset daerah Provinsi NTB, Dr. Prayitno Basuki,MA di hadapan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menjelaskan,  sejumlah calon investor yang berminat tersebut sudah mengikuti tahap seleksi sejak awal.

Penjelasan itu berlangsung pada rapat ekspose Rencana Induk Pengembangan (RIP) calon mitra Gili Tangkong, di ruang rapat BPKAD Provinsi NTB di Mataram, Selasa (27/08) 2019.

“Dari 8 (delapan) calon investor, hanya ada tiga yang menyerahkan dokumen penawaran, yakni PT. Heritage Resort and Spas (Bintan), PT. Istana Cempaka Raya (Mataram), dan PT. Ananda Tangkong Paradise (Denpasar),” jelas Basuki.

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah menyambut baik niat para calon investor tersebut untuk ikut membantu mengembangkan daerah wisata di NTB.

Diharapkan gubernur, agar dalam proses pemilihan mitra kerjasama tersebut, tidak ada yang dipersulit.

Semuanya harus terbuka, tidak boleh ada yang ditutup tutupi atau dipersulit. Sehingga  para investor merasa senang dan nyaman untuk berinvestasi.

“Orang-orang (investor) akan segan berinvestasi di daerah kita bilamana tidak dibuat ribet,” ujar gubernur.

Gubernur Doktor Zul juga menekankan kepada seluruh mitra untuk taat pada aturan. Namun jangan sampai aturan-aturan tersebut membelenggu kehangatan kita, imbuhnya.

Tidak lupa juga ia mengingatkan jangan sampai ada oknum ataupun ASN  mempersulit niat baik para investor untuk menanam saham di wilayah NTB.

Tugas Pemerintah Daerah adalah membantu dan memfasilitasi para investor.

“Jangan sampai ada kepala dinas ataupun staf yang bikin susah, karena jika prosesnya saja susah, orang -orang berpikir dua kali untuk berinvestasi,” tegas gubernur.

AYA

Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk menghentikan pembahasan APBD 2020 agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh untuk memastikan perencanaan program pembangunan daerah diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

MATARAM.lombokjournql.com — Kunjungan kerja DPRD NTB ke luar negeri, berbuntut panjang.  Selain dinilai berdampak pada buruknya pembahasan APBD 2020, juga memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Pembahasan RAPBD yang sangat buru-buru tanpa mempertimbangkan waktu, justru memperburuk kualitas pembahasan APBD tersebut.

Selain itu, kunjungan Dewan NTB ke luar negeri itu juga memuncullkan anggapan, adanya pemborosan anggaran akibat kunker DPRD yang menghabiskan Rp3,5 miliar rupiah uang rakyat.

Koalisi Masyarakat Sipil NTB menyatakan tuntutan soal polemik yang berkembang di masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil tergabung dalam beberapa organisasi, yaitu Somasi NTB, Fitra NTB, BKBH Fakultas Hukum Unram, Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara, Aliansi Masyarakat Peduli Lombok, Lombok Utara Corruption Watch dan Ikatan Mahasiswa Belo Mataram.

Perwakilan BKBH Fakultas Hukum Unram, Yan Mangandar Putra menyatakan, empat tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil NTB soal polemik pembahasan APBD, yaitu;

1. Meminta laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas kunker DPRD NTB agar disampaikan kepada masyarakat. Untuk itu, Koalisi akan mengajukan permohonan informasi kepada Sekretariat DPRD NTB pada tanggal 27 Agustus 2019
2. Mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri atas kerugian masyarakat terhadap pemborosan anggaran akibat kunker DPRD yang menghabiskan Rp3,5 miliar rupiah uang rakyat. Koalisi akan menggugat Gubernur NTB, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD NTB atas persengkongkolan menghabiskan uang rakyat untuk plesiran DPRD NTB. Gugatan hukum akan diajukan pada tanggal 28 Agustus 2019
3. Mendesak Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk menghentikan pembahasan APBD 2020 agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh untuk memastikan perencanaan program pembangunan daerah diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Terutama untuk anggaran rehab rekon gempa bumi. Karena, pembahasan yang tergesa-gesa dan dipaksakan berpotensi masuknya program siluman dan tidak sinkron dengan RPJMD untuk pencapaian visi NTB Gemilang yang digaungkan Pemprov NTB. Untuk itu, Koalisi mengajak masyarakat NTB untuk bergabung dalam aksi demonstrasi pada tanggal 29 Agustus 2019.
4. Mengajukan keberatan kepada Gubernur NTB atas tidak tersedianya dokumen KUA-PPAS dan RAPBD NTB 2020 yang seharusnya dapat diakses secara mudah oleh masyarakat NTB. Ketiadaaan akses dokumen ini mengabaikan hak masyarakat atas informasi publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

AYA

Baznas sebagai penyambung zakat, infak, dan sodaqoh dari masyarakat keberadaannya harus benar-benar dirasakan manfaatnya khususnya dalam mendorong kemandirian serta mengurangi kemiskinan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Baznas Provinsi NTB memperoleh penghargaan dalam tiga kategori dari Baznas pusat.

Pertama, Kategori Pemerintah Provinsi Pendukung Kebangkitan Zakat 2019. Award dengan kategori ini diterima oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Kedua, sebagai terbaik pertama kategori Baznas Provinsi Dengan Pendistribusian ZIS Terbaik di Indonesia. Award dengan kategori ini diterima oleh Ketua Baznas NTB, TGH. Dr. Salimul Jihad.

Ketiga, sebagai terbaik pertama kategori Baznas Provinsi Dengan Program Pendayagunaan ZIS di Indonesia. Award dengan kategori ini diterima oleh Wakil Baznas NTB, Ir. H. Subhan.

Badan Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusian zakat yang dimiliki pemerintah baik pusat ataupun daerah,  makin banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Karena Baznas dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, Khususnya bagi para mustahiq atau penerima zakat.

Pemberian penghargaan itu merupakan apresiasi atas capaian dan keberhasilan baznas di provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia, Baznas pusat memberikan penghargaan kepada Baznas daerah yang dinilai berprestasi dalam berbagai kategori.

Menteri Agama Republik Indonesia H. M. Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan selamat kepada seluruh Baznas yang telah menerima award dalam seluruh kategori yang telah ditentukan oleh dewan juri.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh Baznas yang telah dinilai berhasil dan berprestasi dalam mengelola zakat, infak, dan sodaqoh dari masyarakat baik yang bersifat individu, kelompok, ataupun intansi dan sejumlah perusahaan,” ucapnya di Auditorium H. M. Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Senin (26/08) 2019 malam.

Lebih lanjut, Menag berpesan, bahwa Baznas sebagai penyambung zakat, infak, dan sodaqoh dari masyarakat keberadaannya harus benar-benar dirasakan manfaatnya khususnya dalam mendorong kemandirian serta mengurangi kemiskinan.

“Baznas harus bisa berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dan meninggikan derajat kemanusiaan,” jelasnya.

Zakat, lanjut Menteri Agama yang menjabat dalam kabinet Presiden SBY dan Presiden Jokowi ini menyebut, tidak hanya merupakan ibadah antara diri pribadi dengan Allah semata tetapi juga hubungannya kepada sesama manusia.

“Zakat ini bukan hanya untuk diri pribadi saja namun maali anijtimaa’i,” jelasnya.

Nikmat kemerdekaan

Ketua Baznas pusat Prof. Bambang Sudibyo menyebut, penentuan peraih award dinilai oleh dewan juri berdasarkan standar indeks zakat nasional dan sejumlah penilaian lainnya.

“Para dewan juri telah menggunakan sejumlah penilaian terhadap seluruh Baznas di Indonesia hingga keluar sejumlah baznas yang dinilai berhak mendapatkan award,” sebutnya.

Prof. Bambang menyampaikan, pemberian award ini juga sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada bangsa dan negara Indonesia.

“Keberadaan Baznas cukup berperan dalam membantu pemerintah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ketua Panitia Baznas Award 2019 yang juga Sekretaris Baznas, Drs. H. Jaja Jaelani, MM memaparkan, Baznas Award bertujuan mendorong optimalisasi pengelolaan zakat nasional, mempererat tali silaturahmi antara Baznas dan LAZ, memupuk semangat kebangsaan antargenerasi untuk memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global.

“Tujuan Baznas Award ini adalah untuk mendorong optimalisasi dan profesionalitas pengelolaan zakat nasional, mendorong kreativitas dan inovasi kerja dalam mewujudkan kebangkitan zakat nasional, mempererat tali silaturrahim antara Baznas dan LAZ, meningkatkan motivasi dan kinerja amil dan organisasi pengelola zakat dalam pengentasan kemiskinan,” paparnya.

Beberapa kategori penerima award pada tahun 2019 ini adalah Pertumbuhan Penghimpunan ZIS Terbaik, Kreativitas Penghimpunan ZIS Terbaik, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Terbaik, Program Pemberdayaan Ekonomi Terbaik, Laporan Tahunan Terbaik, dan Baznas dan LAZ Terbaik.

“Ada juga penghargaan untuk Kepala Daerah Terbaik, UPZ Terbaik, Media Pendukung Kebangkitan Zakat, Tokoh Pendukung Kebangkitan Zakat,” sebutnya.

Menurut Jaja, ada 15 Dewan Juri, yakni 1 ketua, 1 sekretaris dan 13 anggota yang menggunakan Index Zakat Nasional (IZN) terbitan Puskas Baznas sebagai standar.

“Baznas Award sudah berlangsung sejak 2017. Award yang digelar untuk tahun ketiga ini, diikuti 390 Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di antaranya 31 Baznas provinsi, 332 Baznas kabupaten/kota dan 15 LAZ nasional, 8 LAZ provinsi dan 4 LAZ kabupaten/kota. Mereka memperebutkan 34 kategori award,” ucapnya.

AYA/HmsNTB

Pesan bupati, pengelola rumah produksi agar berinovasi dan bisa menSosialisasikan produk dari olahan produksi

TANJUNG.lombokjournal.com – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah produksi dan gudang pengolahan kelapa menjadi minyak goreng di Desa Sokong, Senin (26/08) 2019.

Peletakkan batu pertama itu merupakan tindak lanjut bantuan program pilot inkubasi inovasi desa -pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL) Kemendes, PDT dan Transmigrasi tahun 2019 kepada Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK).

Bupati Najmul menyampaikan, dua hal penting yang saat ini menjadi indikator daerah, apakah skala kecamatan, kabupaten ataupun provinsi, yaitu adanya inovasi, yaitu temuan baru yang tidak biasa kita lakukan tetapi berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal penting lainnya adalah adanya teknologi. Dikatakannya, suatu inovasi itu tak harus mahal tetapi bisa menjangkau banyak orang. Semangat tersebut yang harus dikembangkan.

“Kalau dari sisi teknologi ini, kita tertinggal maka bukan sekadar tertinggal, orang sudah sedemikian rupa melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi sehingga segala sesuatu menjadi lebih efisien,” tutur bupati.

Pesan bupati, pengelola rumah produksi agar berinovasi dan bisa menyosialisasikan produk dari olahan produksi.

Kemitraan antar kelompok

Dalam pada itu, Kadis DP2KBPMD Drs. H. Holidi, MM mengutarakan peletakan batu pertama  pembangunan Rumah Produksi dan Gudang VCO merupakan program yang digagas dari Kementerian Desa PDT yang diinisiasi sejak tahun 2018.

Disampaikannya pula, program itu dalam rangka membangun kemitraan pengelolaan antarkelompok yang ada di desa, dan bisa menghasilkan produk unggulan di masing-masing desa.

“Desa sokong termasuk yang mengembangkan produk fokus pada kelapa. Usulan program selanjutnya, rencana dibangun rumah olahan produksi pengembangan produk Kakao, dan Kopi” tandasnya.

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota yang memperoleh dukungan program dari Kemendes, PDT dan Transmigrasi dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah.

Selain itu pula, pihak TPKK dan desa mengelola produk unggulan mendapat pendampingan dari pemerintah dalam hal ini Kemendes PDT dan Transmigrasi RI.

“Kami berharap TPKK Desa Sokong, bisa membangun kemitraan yang sebaik-baiknya dengan seluruh mitra kerja dalam rangka pengembangan Kelapa. Kemitraan bukan hanya DP2KBPMD tetapi kemitraan juga dijalin oleh OPD terkait yang memiliki peran seperti pemasaran dan kesehatan,” imbuhnya.

Pada tempat yang sama, Ketua TPKK Desa Sokong Lingga Pelandika, S.Pd mengatakan peletakan batu pertama rumah produksi vco dan minyak kelapa di halaman kantor Desa Sokong merupakan sebuah pilot program inkubasi pengembangan ekonomi desa yang difasilitasi Dinas DP2KBPMD Lombok Utara. Mulai dikerjakan sejak Oktober 2018.

Dinas DP2KBPMD Lombok Utara melalui Pokja PIID-PEL merekomendasikan produk VCO dan Minyak Kelapa agar dapat dikembangkan menuju pemasaran produk yang berskala nasional.

Hadir pula pada tersebut, Anggota DPRD Made Kariyasa, S.Pd.H., Sekretaris Kecamatan Tanjung Nartodi, S.Sos, Pjs Kades Sokong Sutono, Para Mahasiswa KKN UMM, serta tamu undangan lainnya

Rangkaian acara ditutup dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Lombok Utara, Anggota DPRD KLU, Kadis DP2KBPMD disaksikan oleh hadirin tamu undangan pembangunan Rumah Produksi dan Gudang VCO.

sta/humaspro

Abetnego Tarigan mewakili kaum muda, untuk merealisasi dan mempercepat arah kebijakan pemerintahan Jokowi-Makruf untuk terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia

lombokjournal.com —

PALU   ;   Koordinator Poros Hijau Banggai, Samsul Bahri mengatakan, Pemerintahan Joko Widodo sudah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, komitmen atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat menjadi agenda prioritas selama kepemimpinan Presiden Joko Widiodo (2014-2019).

Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan, meningkatnya koordinasi, komitmen international, ketersediaan anggaran untuk perlindungan lingkungan hidup, adanya kelembagaan baru, kebijakan yang berpihak terhadap lingkungan dan penguatan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang lingkungan hidup.

“Sehingga dalam mewujudkan visi misi Jokowi-Makruf Amin, kabinet jilid II nantinya harus diisi oleh kaum muda sebagai representasi kaum milenial,” katanya lewat siaran pers yang dikirim ke media , Senin Malam  (26/08) 2019.

Poros Hijau Banggai dan LARRA berharap figur-figur muda bisa bersaing dan masuk dalam susunan Kabinet jilid II Jokowi – Makruf.

Apalagi, substansi kebijakan yang akan dilanjutkan oleh Jokowi-Ma’ruf Amin antara lain; mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran berbasis agraria.

Selain itu, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat atas sumber-sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta penyelesaian konflik agraria.

Samsul menilai, untuk merealisasikan kebijakan tersebut tentulah membutuhkan menteri-menteri yang memiliki pengalaman yang mumpuni dan energy yang kuat serta etos kerja yang besar guna mengimbangi kecepatan program-program Presiden.

“Untuk itu, diharapkan pada pengisian kabinet kerja Jokowi-Makruf harus  diisi oleh kaum muda yang selama ini memiliki track record yang serta memiliki pengalaman dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan berbagai sektor dan kelompok masyarakat,” tukasnya.

Koordinator LARRA, Kiki Yusuf mengatakan, untuk figur muda tersebut ada beberapa kriteria calon menteri.

“Khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta isu-isu sosial. Kriteria yang ini telah kami diskusikan dengan berbagai elemen-elemen serta kelompok pemuda di Kabupaten Banggai,” kata Kiki.

Kriteria tersebut antara lain memiliki track record di isu sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengalaman kerja kerja di dalam dan luar pemerintahan, memiliki jaringan di berbagai sektor dan kelompok, terlibat aktif dalam kerja kerja perumusan kebijakan 5 tahun terakhir.

“Harus punya keberpihakan kepada perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Dan punya hubungan dengan pemerintah hari ini khususnya dengan Presiden,” kata Kiki.

Samsul dan Kiki menegaskan, Poros Hijau Kabupaten Banggai dan Lingkar Gerakan Rakyat (LARRA), mengusulkan Mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional,  Abetnego Tarigan sebagai salah satu figur Menteri yang mewakili kaum muda.

Dukungan tersebut juga datang dari segenap elemen lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Balantak (HAMBA) Kabupaten Banggai, Forum Mahasiswa Toili Raya (FMTR) Banggai, Ikatan Mahasiswa Kecamatan Bunta, Nuhon, Simpang Raya (IMKBNS), Partai Rakyat Pekerja (PRP) Kabupaten Banggai.

“Kami mengusulkan kepada Ir. Joko Widodo sebagai presiden dan KH. Makruf Amin sebagai wakil Presiden RI periode 2019-2024 untuk mengangkat Bpk. Abetnego Tarigan sebagai salah satu kaum muda untuk mengisi kabinet kerja jilid II nantinya,” kata Samsul.

Menurutnya, Abetnego Tarigan adalah figur yang tepat untuk mengisi kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf selama lima tahun ke depan mewakili kaum muda, untuk merealisasi dan mempercepat arah kebijakan pemerintahan Jokowi-Makruf untuk terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

Rr

Pemda melalui BPBD juga dihimbau untuk mengaktifkan layanan mobil tangki air bersih untuk warga

MATARAM.lombokjournal.com — kepada Gubernur NTB, ZZulkieflimansyah menerima 36 aduan warga yang disampaikan melalui aplikasi layanan NTB Care.

Puluhan laporan itu diterima selama tiga pekan pada bulan Agustus 2019 (1-25/08) 2019.

Menurunnya, pasokan air bersih dari PDAM di sejumlah pemukiman warga menjadi keluhan utama.  Karena layanan air bersih pada pipa PDAM datangnya terbilang Senin-Kamis,

Sehingga PDAM di sejumlah daerah menjadi “kambing hitam” yang digugat warga untuk dipersalahkan”Ujar Plt Kominfotik Putu Gde Aryadi Senin(26/8/2019).

Kadang ada air bersih yang mengalir di waktu-waktu tertentu dan seringkali juga pipa PDAM ngadat, ungkap warga dalam laporannya.

Misalnya, di Jangkuk Rungkang Kota Mataram, warga mengeluh karena air PDAM hanya menetes kecil di engah malam, dan lebih sering mati. Juga di Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa terjadi keluhan yang serupa.

Bahkan sejumlah warga di Kabupaten Lombok Timur dan KLU melaporkan  pasokan air bersih ke desanya hingga saat ini belum pulih.

Hal itu akibat bencana gempa bumi yang meluluhlantahkan daerahnya, termasuk merusak instalasi air bersih, ditambah lagi datangnya kemarau panjang, membuat kesulitan air bersih masih harus dialami warga.

Karenanya, warga berharap gubernur menegur pemda dan pengelola PDAM.

Menanggapi keluhan tersebut, petugas PDAM Giri Menang selalu merespon keluhan warga dan berusaha memberikan service terbaik bagi pelanggannya. Namun terkait makin kecilnya debet air yang menetes disejumlah pelanggan, khususnya pada lokasi dan waktu-waktu tertentu,

PDAM sudah juga menjelaskan hal tersebut, disebabkan karena musim kering yang  berdampak pada menurunnya debit air pada sumber air PDAM. Sehingga dihimbau pada warga agar hemat air bersih. Dan juga menyediakan penampungan air pada saat air PDAM deras mengalir.

Selain itu, Pemda melalui BPBD juga dihimbau untuk mengaktifkan layanan mobil tangki air bersih untuk warga.

Selain air bersih, juga ada beberapa laporan warga kota mataram mengenai dugaan perilaku asusila yang terjadi di sejumlah tempat kos-kosan tertentu. Karena itu, warga meminta pemda meningkatkan pengawasan dan penertiban tempat kos-kosan tersebut.

Juga masih terdapat sejumlah keluhan mengenai layanan kesehatan. Salah satunya adalah pelayan puskesmas di Lombok Timur serta pelayanan laboratorium di RSUD Provinsi NTB.

Laporan lainnya adalah terkait dengan progres rehab rekon dalam pembangunan rumah tahan gempa oleh pokmas dan aplikator. Sejumlah warga meminta agar pengawasan terhadap material dan kualitas bangunan oleh pihak-pihak terkait lebih ketat lagi.

Keluhan lainnya, terkait kelangkaan blanko KTP elektronik di Lobar dan Loteng serta proyek penataan salah satu kawasan wisata di Kabupaten Lombok Barat yang telah menelam biaya besar, namun hasilnya menurut warga kurang memuaskan.

Sementara dari Kabupaten Sumbawa terdapat dua laporan warga yang sudah diteruskan oleh admin “NTB Care” kepada Pemda setempat, namun hingga saat ini belum mendapat respon. Yakni pengaduan warga tentang distribusi gas elpiji 3 kg dan mengenai layanan PDAM Kabupaten  Sumbawa.

AYA/Diskominfo